Home >Documents >Posisi_SPM_Costing_dalam_Perencanaan_Penganggaran_Daerah [compatibility mode]

Posisi_SPM_Costing_dalam_Perencanaan_Penganggaran_Daerah [compatibility mode]

Date post:22-Nov-2014
Category:
View:1,202 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
  • 1. Pelatihan E-Costing Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalamKerangka Perencanaan, Penganggaran dan Penerapan SPM g , g gg p Semarang, 29-30 Maret 2012 Peran dan Posisi Analisis Pembiayaan SPM dalam Kerangka Perencanaan dan Penganggaran Daerah Oleh:SyahroniAtengSyafrudin ProvincialCoordinator,GFA/GIZDeCGGSNICentralJava DecentralizationasContributiontoGoodGovernance D li i C ib i G dG SubNationalImplementationCentralJava
  • 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Urusan pemerintahan yang bersifat wajib. Menyangkut penyediaan pelayanan dasar. Apabila merupakan pelayanan d bl k l dasar maka k berpedoman pada standar pelayanan minimal. Urusan wajib pelayanan dasar dan SPM wajib, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan l h Pemerintah. dit t k oleh P i t h GTZ_2006
  • 3. STANDAR PELAYANAN MINIMAL Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004. g Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Mi i l (SPM) P l Minimal (SPM). Merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. GTZ_2006
  • 4. PRINSIP PRINSIP PRINSIP-PRINSIP SPM (1) SPM di disusun sebagai alat P b i l t Pemerintah d i t h dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota. Penetapan SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan. GTZ_2006
  • 5. PRINSIP-PRINSIP SPM (2) B if t sederhana, k k it mudah di k Bersifat d h konkrit, d h diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai b t di t j bk t i batas waktu pencapaian. Memiliki indikator yang merupakan tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, manfaat dan/atau dampak pelayanan. GTZ_2006
  • 6. IMPLIKASI SPM (1) ( ) Masyarakat akan terjamin untuk mendapatkan akses terhadap suatu pelayanan dari Pemerintah Daerah dengan kualitas tertentu. D t ditentukan St d d S Dapat dit t k Standard Spending A di Assesment t (SSA) atau SAB (Standar Analisis Biaya), yaitu perhitungan biaya untuk suatu pelayanan dan pelayanan, perhitungan kebutuhan agregat minimum p pembiayaan Daerah. y Menjadi landasan dalam menentukan anggaran suatu pelayanan publik, perimbangan keuangan dan ua u p aya a pub , p ba ga ua ga da anggaran berbasis kinerja. Membantu penilaian kinerja atau LPJ Kepala Daerah secara lebih akurat, terukur, transparan dan akuntabel. GTZ_2006
  • 7. IMPLIKASI SPM (2) Menjadi argumen bagi peningkatan pajak dan retribusi daerah karena baik Pemda dan masyarakat dapat melihat keterkaitan pembiayaan d bi dengan pelayanan publik yang l blik disediakan Pemda. M Merangsang rasionalisasi k l b i li i kelembagaan P d Pemda, karena Pemda akan lebih berkonsentrasi pada pembentukan kelembagaan yang berkorelasi dengan pelayanan masyarakat. Membant Pemda dalam me asionalisasi j mlah Membantu merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dengan kemampuan mengelola pelayanan publik tersebut. GTZ_2006
  • 8. DIAGRAM SKEMATIK PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROFIL DAERAH Visi, Misi dan Program KDH (Data & Informasi) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rancangan Awal ( (RPJMD) ) RKPD RKPD RKPD RKPD RKPD Indikatif Indikatif Indikatif Indikatif Indikatif 1 2 3 4 5 RENSTRA SKPD / RENSTRA DINAS MUSRENBANG RENJA RENJA RENJA RENJA RENJA EVALUASI TAHUNAN S SKPD-1 SKPD-2 SKPD-3 SKPD-4 SKPD-5 MUSRENBANGDES / 1. Analisis Kebijakan Nasional MUSRENBANGKEL 2. Analisis Ekonomi Daerah 3. Proyeksi Estimasi Pendapatan RKA-SKPD 4. Survey Kepuasan Masyarakat 5. Survey Penjaringan Aspirasi APBD (TAHUN BERJALAN) MUSRENBANG 6. Evaluasi Program/Proyek KECAMATAN DOKUMEN PELAKSANAAN O S ANGGARAN MUSRENBANG RANCANGAN AWAL RANCANGAN MONITORING KABUPATEN / KOTA & EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM AWAL RENJA RKPD SKPD (MONEV) (TAHUN BERJALAN) RANCANGAN AKHIR RANCANGAN AKHIR RKPD RENJA-SKPD KEBIJAKAN UMUM APBD DPRD PRIORITAS DAN PEMDA PLAFON ANGGARAN SEMENTARA RKA SKPD (TAHUN BERIKUTNYA)