POSISI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM UNDANG …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/3992/1/12104006_MARSONO.pdf · Almamater Stain Salatiga 2. Bapak dan ibu tercinta ... Pembangunan

POSISI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1989 DAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 (Studi Kebijakan Nasional tentang Pendidikan Agama

di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003

SK R IPSIDiajukan Untuk Memenuhi Kewajiban dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Saijana Strata I Dalam Ilmu Tarbiyah

M A R S O N O NIM : 121 04 006

JURUSAN TARBIYAHPROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)SALATIGA

2008

DEPARTEMEN A G A M A RI

SEKOLAH TIN G G I A G A M A ISLAM NEGERI (STAIN) SALATIGA

Jl. Stadion 03 Telp. (0298) 323706, 323433 Salatiga 50721Website : www.stainsalatiga.ac.id E-mail: [email protected]

Dr. H. Muh. Saerozi, M.Ag

DOSEN STAIN SALATIGA

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 eksemplar

Hal : Naskah skripsi

Saudara MARSONO

Kepada

Yth. Ketua STAIN Salatiga

di Salatiga

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka

bersama ini, kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : MARSONO

NIM : 121 04 006

Jurusan / Progdi : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam

Judul : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM

UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN

NASIONAL (Studi Kebijakan Nasional tentang

Pendidikan Agama dalam Undang-Undang No. 2

Tahun 1989 dan Undang-Undang No. 20 Tahun

2003)

Dengan ini kami mohon skripsi Saudara tersebut di atas supaya segera

dimunaqosyahkan.

Demikian agar menjadi perhatian.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Salatiga, 16 Agustus 2008

Pembimbing

Dr. H. Muh. Saerozi, M.Ag NIP. 150 247 014

DEKLARASI

Bismillahirohmanirohim

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa

skripsi ini tidak berisi mareri yang pernah ditulis oleh orang lain atau pernah

diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran oring

lain, kecuali informasi yang dijadikan bahan rujukan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat materi atau pikiran orang lain di

luar referensi yang peneliti cantumkan, maka penaliti sanggup

mempertanggungjawabkan kembali keaslian skripsi ini dihadapan sidang

munaqosyah skripsi.

Demikian deklarasi ini dibuat oleh peneliti untuk dapat dimaklumi.

Salatiga, 14 Agustus 2008

Penyusun

Marsono

12104006

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Marsono dengan Nomor Induk Mahasiswa : 121 04 006

berjudul : POSISI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1989 DAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003

(Studi Kebijakan Nasional Tentang Pendidikan Agama Di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003)

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Jurusan Tarbiyah Sekolah

Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga pada hari : Selasa tanggal 16 September

2008 M dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana dalam Ilmu Tarbiyah.

Salatiga, 20 September 2008

Panitia Ujian

Fatcteurrohman M. Pd

Dr.H. Muti. Saerozi.M. AgNIP. 150 247 014

Sekretaris Sidang

Penguji I!

N/P. 150 303 024Yedi Efriedi

m

NIP. 150 318 023

KATA PENGANTAR

Dengan ucapan Alhamdulillah, sebagai rasa syukur kepada Allah

SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi, walaupun isinya belum

sempurna.

Penulisan bertujuan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat

guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Tarbiyah Jurusan Pendidikan

Agama Islam POSISI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNDANG-

UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (STUDI KEBIJAKAN

NASIONAL TENTANG PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI

INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1989

DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003).

. Sehubungan dengan terselesaikannya penulisan ini, penulis ingin mengucapkan

terima kasih kepada beberapa pihak, terutama yang telah membantu dalam proses

studi dan penulisan skripsi in i:

1. Drs. Imam Sutomo M.Ag, selaku Ketua STAIN Salatiga.

2. Dr.H.M. Saerozi M.Ag selaku Pembantu Ketua Bidang

Akademik STAIN Salatiga dan juga selaku pembimbing

penulisan skripsi ini.

3. Miftahuddin M.Ag selaku Pembimbing Akademik.

4. Dosen dan staf akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Salatiga.

IV

5. Seluruh keluarga yang telah memberi dukungan moril dan

meteriil.

6. Kawan-kawan Racana Kusuma Dilaga-Woro Srikandhi STAIN

Salatiga.

7. Dan pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang melimpah kepada

semua pihak yang telah membantu penulisan.

Penulis berharap apabila dalam penulisan dan penyusunan skripsi

kurang memenuhi syarat, pembaca hendaknya memberikan saran maupun kritik

yang membangun ke arah perbaikan dan penyempurnaan. Akhirnya hanya ucapan

terima kasih yang dapat penulis haturkan kepada semua pihak yang telah ikut

membantu sehingga dapat menyelesaikannya.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan

pembaca pada umumnya serta berguna bagi pengembangan dakwah Islamiyah,

Amin.

Salatiga, 16 Agustus 2008 Penulis

MARSONO

v

MOTTO

- Segala sesuatu itu pasti berubah, tidak ada yang tetap kecuali perubahan

itu sendiri.

- Tidak ada orang yang tidak bisa kecuali orang yang tidak mau.

- Segala sesuatu itu akan berbuah sesuai dengan usahanya, bila tidak ada

kepercayaan akan manfaat sesuatu tersebut niscaya sesuatu itu akan

bermanfaat.

vi

YAOZZO

Aliah akan m engangkaT d e ra ja t

orang'-orang yang berilmu

Tolok ukur masyaraksT madani

adalah peradaban dan Tolok ukur

peradaban adalah pendidikan.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Almamater Stain Salatiga

2. Bapak dan ibu tercinta

3. Kakak dan adik tersayang

4. Teman-teman Racana Kusuma Dilaga-Woro Srikandhi

5. Serta rekan-rekan yang telah membantu dalam punulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL...................................................................................... i

NOTA PEMBIMBING.................................................................................. ii

PENGESAHAN............................................................................................. iii

ABSTRAK..................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR .................................................................................. v

MOTTO......................................................................................................... vii

PERSEMBAHAN......................................................................................... viii

DAFTAR IS I.................................................................................................. ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah........................................................... 1

B. Fokus penelitian................................................................... 2

C. Rumusan Masalah.................................................................... 3

D. Metode Penelitian.................................................................... 3

E. Tujuan Penelitian ................................................................... 6

F. Manfaat Penelitian ................................................................. 6

G. Sistematika Penulisan.............................................................. 6

BAB II KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1989

A. Keadaan Sosial Politik............................................................. 8

B. Posisi Pendidikan Agama Islam Menurut Undang-Undang

Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989................ 10

viii

C. Perbedaan Posisi Lembaga Pendidikan Agama Islam Dan

Sekolah Umum......................................................................... 13

D. Posisi Lembaga Pendidikan Agama Islam Dalam Peraturan

Perundang-Undangan Pendidikan Agama Islam Departemen

Agama RI 1997/1998............................................................... 14

E. Posisi Lembaga Pendidikan Agama Islam Dalam Peraturan

Perundang-Undangan Pendidikan Agama Islam Departemen

Agama RI 1999/2000............................................................... 17

BAB III KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003

A. Keadaan Sosial Politik............................................................. 24

B. Posisi Pendidikan Agama Islam............................................... 27

C. Jejak religiusitas dalam UU SISDIKNAS............................. 32

D. Kontroversi Dalam UU SISDIKNAS..................................... 34

BAB IV IMPLIKASI DARI PERUBAHAN POSISI PENDIDIKAN

AGAMA ISLAM SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 2 TAHUN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20

TAHUN 2003

A. Gambaran Pendidikan Agama Islam Di Indonesia................ 37

B. implikasi perubahan posisi pendidikan agama islam dari UU

SISDIKNAS nomor 2 tahun 1989 dan UU SISDIKNAS

nomor 20 tahun 2003............................................................... 38

C. Pendidikan Agama Bukan Pengajaran.................................... 39

• ix

BAB V PENUTUP

A. Penutup. 41

x

1

B A BI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak tahun pelajaran 1950 sampai dengan 1989 pendidikan dan

pengajaran di sekolah di seluruh Indonesia diselenggarakan atas dasar

pengumuman bersama antara Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Republik Indonesia Serikat dan Perdana Menteri Republik Indonesia tentang

penyelenggaraan pendidikan bersama. Intisari pengumuman bersama itu tetap

mengacu pada pokok-pokok dari Undang-undang Nomor 4 tahun 1950

Republik Indonesia dahulu. Undang-undang tersebut dapat dipergunakan

sebagai pedoman untuk seluruh daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan dan modernisasi bangsa Indonesia juga dihadapkan secara

langsung dengan masalah pendidikan. Bertitik tolak dari amanat Undang-

Undang Dasar 1945 bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan

adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pada tahun 1989 lahir

undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang sistem

pendidikan nasional. Pendidikan agama yang merupakan bagian dari

pendidikan nasional masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintahan

pada waktu itu.

Pendidikan agama Islam yang termaktub dalam undang-undang nomor

4 tahun 1950 dan undang-undang nomor 2 tahun 1989 mengalami perubahan

posisi. Pada tahun 1950 pendidikan agama Islam untuk sekolah formal belum

2

disebutkan dengan jelas (atau lebih dikenal dengan sebutan sekolah partikulir).

Sedang pada tahun 1989 sudah termaktub meskipun belum secara rinci dengan

hanya disebutkan pendidikan keagamaan saja. Pada tahun 2003 pendidikan

Islam semakin mendapat pengakuan lebih dari pemerintah dengan disahkanya

undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003. Hal itu

ditandai penyebutan secara spesifik tentang pendidikan Islam mulai dari

Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Dengan

penyebutan secara spesifik akan mempengaruhi hak dan kewajiban pendidikan

Islam terhadap pendidikan nasional. Terhadap adanya perubahan-perubahan

tersebut, penulis merasa perlu mengkajinya secara komparatif.

B. FOKUS PENELITIAN

Untuk menghindari dari kesalahpahaman dalam skripsi maka penulis

membatasi beberapa istilah. Adapun adapun istilah-istilah itu sebagai berikut:

a. Pendidikan agama Islam

Pendidikan agama Islam di sini dimaksudkan sebagai bidang studi di

sekolah.

b. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Ketentuan peraturan yang disusun oleh pemerintah yang disahkan

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan unsur-unsur terkait. Aturan-aturan

yang dibuat penguasa untuk dipatuhi oleh masyarakat.1 Peraturan ini

membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan nasional.

1 Em Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta, Difa Publizer, 2002, him. 849.

3

C. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas penulis dapat

mengambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi pendidikan Islam menurut undang-undang sistem

pendidikan nasional nomor 2 tahun 1989?

2. Bagaimana posisi pendidikan Isiam menurut undang-undang sistem

pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003?

3. Apa latar belakang sosial politik pendidikan Islam dalam undang-undang

sistem pendidikan nasional nomor 2 tahun 1989 dan nomor 20 tahun

2003?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui posisi pendidikan Islam menurut undang-undang sistem

pendidikan nasional nomor 2 tahun 1989.

2. Untuk mengetahui posisi pendidikan Islam menurut undang-undang sistem

pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003.

3. Untuk mengetahui latar belakang sosial politik dari perbedaan posisi

pendidikan Islam menurut undang-undang sistem pendidikan nasional

nomor 2 tahun 1989 dan nomor 20 tahun 2003.

E. MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah keilmuan

tentang sejarah pendidikan Isiam di Indonesia dan menambah khasanah

keilmuan tentang pendidikan Islam dan memberikan sumbangan kepustakaan.

4

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam membahas beberapa permasalahan dalam penulisan skripsi ini

maka penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini

dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan

macam-macam materi dari berbagai lembar pustaka, misalnya berupa :

buku-buku, majalah, catatan, naskah, dokumen-dokumen dan lain- lain.2

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penulisan ini dapat digolongkan menjadi

dua macam.

a. Sumber Data Primer

Yaitu hasil-hasil atau tulisan karya penelitian teoritik dan orisinil.

Sumber data ini merupakan di skripsi langsung tetang kenyataan yang

dibuat individu yang mengemukakan teori pertama kali.3 Dalam

penulisan ini sebagai sumber primer adalah undang-undang sistem

pendidikan nasional nomor 2 tahun 1989 dan undang-undang sistem

pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003.

2 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung, Mandar Maju, 1990, him. 33.

3 Ibnu Hajar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan, Jakarta Raja Grafinda, 1996, him. 83.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam pengambilan data sekunder ini dimaksudkan adalah bahan

pustaka yang ditulis dan dipublikasikan secara tidak langsung atau di

diskripsikan bukan penemu teori.” Adapun sumber data sekunder

dalam penelitian ini adalah karangan ilmiah, majalah, artikel, internet

yang isinya dapat dijadikan bahan pelengkap dalam penulisan ini.

3. Metode Analisis Data ...

a. Metode Analisis

Ialah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan

ilmiah dengan jalan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti

atau cara pengamatan terhadap objek ilmiah tertentu dengan jalan

memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian lain

untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.* 5

Peneliti mengamati dan membandingkan informasi yang didapat

dari objek penelitian satu dengan yang lainya. Objek penelitian

meliputi dokumen undang-undang dan literatur pendukung yang lain.

b. Metode Sintesis

Adalah jalan yang dicapai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan

ilmiah dengan cara mengumpulkan atau menggabungkan.6 Penelitian

dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan informasi melalui

literatur-literatur pendukung.

5

* Ibid, him. 84.5 Sudarto, op. cit, him. 59.6 Ibid, him. 61.

6

4. Metode Hermeneutik

Secara epistomologi, kata hermeneutic berasal dari bahasa yunani

hermeneuein yang berarti menafsirkan kata pembeda hermeneia, secara

harfiyah dapat diartikan “ penafsiran” atau interpretasi, sedangkan orang

yang menafsirkan disebut hermeneut.1 Metode digunakan dengan

membuat tafsiran undang-undang dari susunan kata sampai pada susunan

penempatan pada undang-uadang.

Dengan demikian hermeneutic pada akhirnya diartikan sebagai

proses mengubah sesuatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.

Hermeneutik sebagai suatu metode diartikan simbol yang berupa teks atau

benda kongkrit untuk dicari arti atau maknanya. Metode hermeneutik ini

mengisyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang

tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistem penulisan skripsi ini penulis dapat membahas beberapa

bab yang berkaitan dengan penulisan ini yang berisi:

BAB I akan membahas mengenai pendahuluan yang berisi: latar belakang

masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika

pembahasan.

BAB II membahas posisi pendidikan Islam sesuai dengan undang-undang

nomor 2 tahun 1989. 7

7 Ib id , him. 83.

7

BAB III membahas pendidikan Islam sesuai dengan undang-undang nomor

20 tahun 2003.

BAB IV membahas implikasi dari perubahan posisi pendidikan Islam sesuai

dengan undang-undang nomor 2 tahun 1989 dan undang-undang

nomor 20 tahun 2003.

BAB V penutup, kesimpulan dan daftar pustaka.

8

BAB n

KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1989

A. Keadaan Sosial dan Politik

Setelah jatuhnya orde lama, orde baru tumbuh sebagai penggantinya.

Pada masa ini, setiap orang yang berseberangan politik dan idiologi dengan

pemerintah akan mendapatkan stigma sebagai komunis.

Orang-orang yang dianggap sebagai lawan politik pemerintahan dan

dapat mengganggu stabilitas negara ditangkap dan dijebloskan ke penjara

tanpa mempertimbangkan benar atau salahnya. Jauh sebelum itu banyak

kejadian yang menunjukan arogansi pemerintah orde baru, sebagai contoh

penuturan A. M. Fatwa:

’’sembilan belas September 1984 benar-benar hari naas bagi saya, saya

diperiksa di Polres Jakarta Pusat, berkaitan dengan materi khutbah Idul Fitri di

lapangan Masjid Istiqomah, Kemayoran Jakarta Pusat Pemuda Rakyat,” .8

Materi khutbah yang disampaikan A.M. Fatwa adalah mempertanyakan

tentang pancasila yang dijadikan asas tunggal di Indonasia.

Pancasila tidak dimaksudkan sebagai negara sekuler dan bukan pula

sebagai negara teokrasi. Tidak seperti Amerika yang bersifat sekuler dan

Saudi Arabia yang menjadikan al Quran sebagai dasar negara dan syariah

sebagai hukum dasar. Indonesia tidak sepenuhnya menerima prinsip

humanisme sekuler yang memotivasi negara untuk menyerahkan urusan

8 A. M. Fatwa, D ari M imbar ke Penjara, Bandung, Mizan, 1999, hlm.42

9

agama kepada ahlinya. Sedangkan urusan yang yang bersifat publik

diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan negara. Karena berpijak pada sistem

demikian, maka pada setiap periode sejarah rezimnya, pemerintah sebagai

penyelenggara negara senanatiasa mengakui beberapa agama dan kepercayaan

yang boleh hidup dan berkembang secara terbatas.

Kelompok Islam melihat Pancasila sedang diupayakan menjadi agama.

Dengan kekuatan Pancasila, agama dijadikan alat untuk mencapai tujuan

penguasa. Agama sekedar alat, bukan tujuan dan menjadi suatu kebijakan

semata. Demikian untuk menarik kepercayaan orag-orang Islam, ditonjolkan

kebijaksanaan dengan wacana-wacana Islam. Pihak non muslim khususnya

nasram melihat sebagai proses Islamisasi yang sedang dilancarkan oleh rezim,

untuk menghilangkan kesan ini, rezim menampakan diri kepada gereja dengan

Pancasila untuk gereja.9

Seperti halnya ungkapan T. H. Sumartana: “Saya pribadi, kalau boleh

berterus terang, pesimis dengan kehidupan agama-agama di Indonesia, karena

selama orde baru, tingkat kerusakan yang di alami agama-agama secara

keseluruhan nyaris terperangkap dalam wacana orde baru terkooptasi secara

bulat dan mentah-mentah dalam simbolisasi dan ideologi pembangunan ala

orde baru.”10

T.B. Sumartana beranggapan pemerintahan orde baru memaksakan

kehendak dan membatasi perkembangan agama. Hal ini berpengaruh juga

pada perkembangan dunia pendidikan agama di Indonesia.

9 T.H. Sumartana dkk, Pluralisme, K onflik dan Pendidikan Agama, Yogya, Institut Dian, 2005, hlm.25.

10 Ibid, him.45.

10

Undang-undang pendidikan pada dasarnya disesuaikan dengan

keadaan sosial pada waktu itu. Pada masa pemerintahan orde baru, keadaan

sosial dan politik stabil, tetapi pada sisi lain teijadi gesekan antara pemerintah

dan ulama, ditandai dengan pembatasan dakwah dan bidang tarbiyah, hal itu

berimbas pada pembatasan ruang gerak pendidikan Islam itu sendiri. Pada sisi

lain Pancasila sebagai asas tunggal negara mengharuskan lembaga pendidikan

Islam menggunakan al Qur’an sebagai asas nomor dua setelah Pancasila.

Pendidikan Islam pada masa itu berkembang pada sisi pendidikan non formal

saja, seperti pesantren dan diniyyah. Hal ini dapat dimaklumi karena adanya

pembatasan pendirian sekolah formal berbasis agama. Di samping itu image

yang berkembang bahwasanya pendidikan formal berlabel agama dianggap

sebagai nomor dua.

B. Posisi Pendidikan Agama Islam Menurut Undaug-Undang Sistem

Pendidikan Nasional Tahun 1989

POSISI Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1989LembagaKeagamaan

BAB III Hak warga negara untuk memperoleh pendidikan

Pasal 17

Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu

satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak

membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan

sosial dan tingkat kemampuan dan dengan mengindahkan

kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.

11

Bab IV Pasal 11

(6) Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang

mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan

peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus

tentang ajaran agama yang bersangkutan.

Madrasah BAB V Jenjang Pendidikan pasal 14

(2) Warga negara yang ber umur 7 tahun berkewajiban

mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara,

sampai tamat.

Pasal 15

(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum,

pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan

kedinasan, dan pendidikan keagamaan.

BAB XIII Peran serta Masyarakat pasal 47

(1) Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan

yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam

penyelenggaraan pendidikan nasional

(2) Ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

masyarakat tetap diindahkan.

12

Dalam isi kurikulum yang merupakan susunan bahan kajian dan

pelajaran penyelenggaraan pada masa itu menempatkan Pancasila dalam

setiap jenis, jalur, jenjang pendidikan pada urutan nomor satu di atas

pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan, hal tersebut menunjukan

bahwa pendidikan agama masih dianggap second class.

Pasal 39

(2) isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan memuat:

1. Pendidikan Pancasila

2. Pendidikan agama; dan

3. Pendidikan kewarganegaraan.11

Pendidikan agama dalam undang-undang nomor 2 tahun 1989 ditempatkan

pada posisi kedua sebab pancasila masih dianggap sebagai ideologi tunggal.

Undang-undang nomor 2 tahun 1989 memandang pembangunan

nasional di bidang pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa

dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat

yang maju, adil dan makmur serta memungkinkan para warganya

mengembangkan diri, baik berkenaan dengan aspek jasmaniyah maupun

rohaniah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.12

11 Undang-Undang Republik Indonesia no. 2 tahun 1989, Semarang, Tugu Muda, 1989,hlm.22.

12 Soedijarto, M emantapkan Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta , Grasindo, 1993,him.117

13

C. Perbedaan Posisi Lembaga Pendidikan Agama Islam dan Sekolah Umum

Menurut undang-undang nomor 2 tahun 1989 yang masih

menyebutkan pendidikan agama secara global, maka mempengaruhi unit cost

anggaran pemerintah untuk sekolah agama swasta tahun 1995-1996.

No. Sekolah Agama Swasta Nominal

1. Madrasah Aliy*h swasta Rp 4000 / anak / tahun

2. Madrasah Tsanawiyah swasta Rp 6000 / anak / tahun

3. Madrasah Ibtidaiyah swasta Rp 64.000 / anak / tahun

Unit cost anggaran pemerintah untuk sekolah umum negeri

No: Sekolaii Umum Negeri Nominal

1. Sekolah Menengah Atas Rp 333.000 / anak / tahun

2. Sekolah Menegah Pertama Rp 245.000 / anak / tahun

3. Sekolah Dasar Rp 182.000 / anak / tahun

Anak didik yang oerada di bawah Departemen Agama merasakan

kebijakan yang diskriminatif. Kesenjangan ini tak pelak memunculkan

pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah melakukan kebijaksanaan yang

diskriminatif terhadap usulan dari berbagai pihak agar dikotomi sistem

penganggaran pendidikan segera diakhiri.13

'J M. Saerozi, Pendidikan Agama Dalam Era Pluralisme, Yogya, Tiara Wacana, 2004,hlm.50

Pasal 4 UU nomor 2 tahun 1989 tentang tujuan pendidikan nasional di

samping menegaskan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan

mengembangkan manusia seutuhnya, juga memberikan gambaran tentang

karakteristik manusia Indonesia yang utuh, yaitu manusia:

a. Yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Yang berbudi pekerti luhur.

c. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan.

d. Yang sehat jasmani dan rohani.

e. Berkepribadian yang mantap dan mandiri.

f. Yang memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan

kebangsaan.14

D. Posisi Pendidikan Agama Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pendidikan Agama Islam Departemen Agama RI 1997/1998

Himpunan peraturan perundang-undangan pendidikan agama Islam

pada sekolah umum Departemen Agama RI 1997/1998 memutuskan hal-hal

yang mengakui pendidikan agama secara terperinci sebagai berikut:

14

14 Ibid, him 118

15

BABI

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam keputusan bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Agama adalah Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama

Kristen Protestan, Pendidikan Agama Kristen Katolik, Pendidikan Agama

Hindu, Pendidikan Agama Budha.

Hal ini menunjukan adanya pengakuan dari pemerintah tentang peran

serta pendidikan agama dalam upaya ikut serta mensukseskan tujuan

pendidikan nasional.

2. Setiap murid/siswa wajib mengikuti pendidikan agama sesuai dengan

agama yang dipeluknya.

3. Setiap murid/siswa penganut aliran kepercayaan wajib mengikuti

pendidikan agama sesuai dengan agama pilihanya.

Peraturan ini mengindikasikan adanya kebebasan yang diberikan

pemerintah dalam mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang

dianutnya. 15

BAB II

Penyelenggaraan

Pasal 2

(1) Pada sekolah/kursus negeri di lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal

Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

15 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan Agama Islam 1997/1998, Jakarta, Depag RI, 1998, Hlm.208

■

wajib diberikan pendidikan agama, paling kurang dua jam pelajaran seminggu

pada setiap kelas.16

Pasal ini menjelaskan pentingnya akan pendidikan agama disampaikan

di sekolah atau kursus, meskipun jam pelajaran pandidikan agama belum

banyak, setidaknya peserta didik mempunyai waktu untuk mempelajari agama

yang dianutnya.

Pasal 3

Pendidikan agama diberikan oleh guru pendidikan agama atau guru

pendidikan agama tidak tetap atau Pembina agama.

Pasal 4

(1) Apabila terdapat sekurang-kurangnya 10 orang murid / siswa pada suatu

kelas yang menganut agama tertentu, maka pendidikan agama yang

bersangkutan wajib diberikan dikelas itu.

(2) Apabila tidak ada guru pendidikan agama pada sekolah yang memenuhi

persyaratan untuk melaksanakan pendidikan agama tertentu, maka dapat

diangkat guru pendidikan agama tidak tetap.

(3) Pelaksanaan pendidikan agama bagi murid / siswa yang dikelasnya diajarkan

pendidikan agamanya dilakukan oleh Pembina agama.17

Yang menjadi pertanyaan adalah apabila ada murid/siswa yang

berbeda agama dan tidak adanya ketersedian guru pendidikan agama tetap

atau tidak tetap maupun Pembina agama, apakah harus mengikuti pelajaran

agama yang tidak sesuai dengan keyakinanya atau diperbolehkan untuk tidak

16

16 Ibid, hlm.20917 Ibid, hlm.210

17

mengikutinya. Maka dalam peraturan ini masih memerikan penyempurnaan

dalam hal hak untuk memperoleh pelajaran agama sesuai dengan keyakinanya.

E. Posisi Lembaga Pendidikan Agama Islam dalam Peraturan Perundang-

Undangan Pendidikan Agama Islam Departemen Agama RI 1999/2000

Dalam himpunan peraturan perundang-undangan pendidikan agama

Islam pada sekolah umum Departemen Agama RI 1997/1998 yang masih ada

beberapa kekurangan dan memerlukan penyempurnaan maka dalam himpunan

peraturan perundang-undangan pendidikan agama Islam pada sekolah umum

Departemen Agama RI 1999/2000 yang memuat keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0487/U/1992

menyempurnakannya dengan menambahkan pasa! yang berkaitan dengan

posisi peserta didik yang berbeda agama dan keyakinan dan tidak tersedianya

guru pendidikan agama tetap atau tidak tetap maupun Pembina agama.

BAB V

Pengelolaan

Pasal 9

(1) Pendidikan agama diberikan oleh guru pendidikan agama atau guru

pendidikan agama tidak tetap atau Pembina agama.

(2) Apabila dalam satu kelas di suatu sekolah terdapat sekurang-kurangnya 10

orang siswa yang memeluk agama tertentu, pendidikan agama siswa yang

bersangkutan wajib diberikan dikelas tersebut.

18

(3) Apabila dalam suatu sekolah tidak memiliki guru agama yang memenuhi

persyaratan untuk melaksanakan pendidikan agama tertentu dapat diangkat

guru pendidikan agama tidak tetap.

(4) Pelaksanaan pendidikan agama bagi siswa yang dikelasnya tidak diajarkan

pendidikan agama yang dipeluknya, dilakukan oleh Pembina agama.

(5) Bagi siswa yang tidak memeluk agama sedang diajarkan pada saat

berlangsungnya pelajaran agama dikelas itu diberi kebebasan. 18

Kebebasan yang dimaksud pada pasal 9 ayat 5 adalah kebebasan

untuk mengikuti pendidikan agama atau tidak mengikuti pendidikan agama

yang diajarkan.

Adapun peraturan perundang-undangan ini, di samping

memberikan kebebasan bagi para pemeluk agama dalam mengikuti

pendidikan agamanya juga mewajibkan siswa atau murid untuk mengikuti

pendidikan agama sesuai dengan keyakinanya.

BAB vn

SISWA

Pasal 12

(1) Setiap siswa wajib mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang

dipeluknya.19

Keputusan-keputusan di atas adalah posisi pendidikan agamanya,

tentang posisi lembaga pendidikan agamanya tertuang dalam keputusan

18 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan Agama Islam 1999/2000, Jakarta, Depag RI, 1998, hlm.206

A Ibid ; him. 208

19

Menteri Agama Republik Indonesia nomor : 368 tahun 1993 tentang

Madrasah Ibtidaiyah.

BA BI

Ketentuan umum

Pasal 1

(1) Madrasah Ibtidaiyah selanjutnya dalam keputusan ini disebut MI adalah

sekolah dasar yang berciri khas Islam yang menyelenggarakan program

pendidikan enam tahun;

(2) MTN adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang diselenggarakan pemerintah;

(3) MIS adalah Madrasah Ibtidaiyah Swasta, yaitu madrasah yang

diselenggarakan oleh masyarakat.20

Dalam hal ini, masyarakat diberikan ruang untuk ikut berpartisipasi

dalam menyelenggarakan pendidikan Islam.

BAB n

Tujuan

Pasal 2

(1) Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk memberikan bekal

kemampuan dasar kepada siswa dalam mengembangkan kehidupanya

sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan mendidik siswa

menjadi manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia sebagai muslim yang

menghayati dan mengamalkan agamanya, serta mempersiapkan siswa untuk

20 Ibid, him. 227

20

«*

mengikuti pendidikan di Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama.21

Pada pasal ini memuat tentang pengakuan pemerintah akan posisi

lembaga pendidikan Islam (Madrasah Ibtidaiyah) mempunyai posisi yang

sama dengan sekolah umum (Sekolah Dasar) dalam hal kesempatan untuk

melanjutkan ke jenjang pendidikan umum yang lebih tinggi.

BAB m

SISWA

Pasal 12

(1) Seorang siswa dapat ke MI atau SD lain yang sederajat atau apabila

memenuhi persyaratan yang berlaku.22

Dalam hal ini posisi Madrasah Ibtidaiyah sama dengan Sekolah

Dasar pada tahapan perpindahan kelas atau sekolah.

Dalam hal kesetaraan lembaga pendidikan Islam dan umum, pada

tataran sekolah lanjutan juga demikian. Sebagaimana keputusan Menteri

Agama Republik Indonesia nomor : 369 TAHUN 1993 tentang Madrasah

Tsanawiyah.

BA BI

Ketentuan Umum

Pasal 1

(1) Madrasah Tsanawiyah selanjutnya dalam keputusan ini disebut MTs adalah

sekolah lanjutan tingkat pertama yang berciri khas agama Islam yang

21 Ibid, him.22822 Ibid ; him.232

21

menyelenggarakan program tiga tahun setelah Madrasah Ibtidaiyah atau

Sekolah Dasar.

(2) MTs Negeri adalah Madrasah Tsanawiyah yang diselenggarakan oleh

pemerintah.

(3) MTs Swasta adalah Madrasah Tsanawiyah yang diselenggarakan oleh

masyarakat.23

BAB n

Tujuan

Pasal 2

(1) MTs bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar sebagai perluasan dan

peningkatan pengetahuan, agama dan ketrampilan yang diperoleh di

Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar yang bermanfaat bagi siswa untuk

mengembangkan kehidupanya sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat,

warga negara dan sesuai dengan tingkat perkembanganya serta

mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan menengah dan/atau

mempersiapkan mereka untuk hidup dalam masyarakat.24

BAB VII

SISWA

Pasal 10

(1) Semua lulusan Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar serta satuan

pendidikan yang setara dapat menjadi siswa di MTs.25

23 Ib id , hlm.23224 Ibid, him. 25225 Ibid, him. 259

2 2

Dalam hal ini MTs dapat menerima siswa lulusan Sekolah Dasar

maupun Madrasah Ibtidaiyah.

Begitu pula dengan kesetaraan lembaga pendidikan Islam dan

umum, pada tataran sekolah lanjutan tingkat atas. Sebagaimana keputusan

Menteri Agama Republik Indonesia nomor : 370 TAHUN 1993 tentang

Madrasah Aliyah.

BABI

Ketentuan Umum

Pasal 1

(1) Madrasah Aliyah selanjutnya dalam keputusan ini disebut MA adalah

Sekolah Menengah Umum yang berciri khas agama Islam yang

diselenggarakan oleh Departeman Agama.

(2) Siswa adalah peserta didik pada MA.

(3) Orang tua adalah ayah dan1 ibu atau wali siswa.

(4) MA Negeri adalah MA diselenggarakan oleh pemerintah.

(5) MA Swasta adalah MA yang diselenggarakan oleh masyarakat.26

BAB H

Tujuan

Pasal 2

Pendidikan di MA bertujuan:

(1) Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan kepada

jenjang yang lebih tinggi.27

26 Ibid ; him. 269

23

Ini berarti tujuan pendidikan di Madrasah Aliyah sama dengan

tujuan pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, yaitu mempersiapkan

siswa dalam melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi (perguruan

tinggi).

b a b vn

SISWA

Pasal 10

(1) Semua lulusan Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah lanjutan tingkat

pertama serta satuan pendidikan yang setara dapat menjadi siswa di MA.27 28

Dalam hal ini calon siswa Madrasah Aliyah tidak hanya berasal

dari lembaga pendidikan berciri khas Islam saja akan tetapi juga dari

umum (Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau yang sederajat).

Jadi pendidikan agama Islam menurut undang-undang sistem

pendidikan nasional nomor 2 tahun 1989 belum sepenuhnya mengatur

secara spesifik, akan tetapi penjelasannya hanya lewat keputusan menteri

agama. Meskipun demikian, posisi pendidikan Islam telah mengalami

perbaikan posisi dari pada undang-undang sistem pendidikan nasional

nomor 4 tahun 1950.

27 Ibid, him. 27028 Ibid, him. 274

24

BAB m

KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003

A. Kondisi Sosial dan Politik

Era reformasi bergulir pada medio 1997 sampai 1998 menandai

berakhirnya kekuasaan era orde baru. Dengan terbukanya kran kebebasan

demokrasi dengan sendirinya kebebasan beragama, berserikat, berkumpul dan

pendapat, berimbas pula pada penuntutan hak-hak masyarakat yang pada era

orde baru terpasung.

Memasuki era reformasi, sembilan tahun setelah Undang-Undang

Nomor 2 tahun 1989 diundangkan, pendidikan nasional mendapat banyak

kritik, bahkan hujatan. Bahkan UUD 1945 pun yang memayungi lahirnya

setiap Undang-Undang pendidikan, tak mampu menahan dari desakan

amandemen sehingga pada tanggal 18 Agustus 2000 MPR memutuskan

berlakunya UUD hasil empat kali amandemen tersebut. UUD hasil

amandemen ini mengamanatkan agar pemerintah menyusun sebuah sistem

pendidikan nasional. Demi memenuhi amanat tersebut, desakan masyarakat

serta tuntutan reformasi pendidikan, maka pada tanggal 8 Juli 2003

diundangkanlah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Di sini lah pendidikan agama dan keagamaan

mendapatkan angin segar dan ruang gerak yang leluasa yang setidaknya

ditegaskan dan diisyaratkan dalam 12 point dari Undang-Undang tersebut,

25

yaitu pada 1) konsideran “menimbang”, 2) Bab I tentang Ketentuan Umum, 3)

Pasal 3 tentang fungsi pendidikan nasional, 4) Pasal 12 ayat 1 a tentang hak

peserta didik, 5) Pasal 17 ayat 2 tentang bentuk Pendidikan Dasar, 6) Pasal 18

ayat 3 tentang bentuk Pendidikan Menengah, 7) Pasal 26 ayat 4 tentang

bentuk satuan pendidikan nonformal, Pasal 30 tentang Pendidikan

Keagamaan, 9) Pasal 36 ayat 3 tentang aspek kurikulum, 10) Pasal 37 ayat 1

tentang kurikulum pendidikan dasar, 11) Pasal 37 ayat 2 tentang kurikulum

pendidikan tinggi, dan 12) Pasal 38 ayat 2 tentang koordinasi dan supervisi

Departemen A gama.29

Dampak dari era reformasi itu sendiri dapat di”manfaatkan” oleh orang

Islam untuk memposisikan pendidikan agama Islam dalam undang-undang

sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003.

Dalam hal ini semua agama mendapatkan angin segar untuk

berkembangnya agama dan kepercayaan yang pada era orde baru terpasung,

seperti halnya agama Konghucu.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003

lahir melalui perdebatan sengit. Bahkan unjuk rasa sampai ancaman

disintegrasi ikut mewarnai proses lahirnya Undang-Undang ini. Singkat kata,

Undang-Undang ini menjelang kelahirannya ada dalam situasi yang dilematis.

Kritik tajam terhadap Undang-Undang ini (saat itu masih RUU) dapat dicatat

antara lain berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan

terlalu ditekankan pada kesalehan beragama dan mengabaikan tujuan

29 http:// kajiislam, w ord press. Com /2008/04/26 pendidikan-islam -antara-pem enangan-politik-dan-kekalahan-praktik

26

pendidikan nasional yang universal dan komprehensif; bersifat diskriminatif

dan mengabaikan keberadaan serta kepentingan agama/kepercayaan lain di

luar lima agama yang selama ini diakui resmi oleh negara; visi pendidikan

agama yang ditawarkan tidak mendorong semangat pluralisme, serta memberi

peluang intervensi berlebihan negara pada pelaksanaan pendidikan dan

menghalangi partisipasi serta otonomi masyarakat, khususnya lembaga-

lembaga pendidikan; campur-tangan pemerintah terlalu besar pada masalah

agama; dan kentalnya nuansa politik yang mebidani lahirnya Undang-Undang

tersebut. Demikianlah kritik yang mengemuka dari kelompok yang menolak

Undang-Undang teresebut.

Terdapat banyak isu reformasi pendidikan yang diusung saat itu.

Sedikitnya isu-isu sentral reformasi pendidikan ini bermuara pada empat hal,

yaitu 1) pendidikan agama sebagai basis pendidikan nasional, 2) pemerataan

kesempatan pendidikan, 3) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan 4)

efisiensi menajemen pendidikan. Keempat hal pokok ini tidak lagi bisa

dijawab nleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Namun menjelang disahkannya Undang-Undang Nomor

20 tahun 2003 sebagai pengganti UU Sisdiknas sebelumnya - seperti ramai

diberitakan oleh media massa seluruh persoalan pendidikan yang rumit

didiskusikan oleh para pakar pendidikan selama kurang lebih dua tahun itu,

semuanya tenggelam ditelan polemik pasal-pasal “yang berpihak“ terhadap

pendidikan agama. Bahkan polemik ini sudah jauh melampaui diskusi-diskusi

kependidikan, tetapi merambah masuk ke dalam ranah politik dan sentimen

27

agama. Dapat dikatakan, bahwa pasal-pasal yang beraroma agama dan

bersentuhan dengan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan menjadi

pusaran konflik yang mengundang debat sengit, unjuk rasa, sampai pada

ancaman memisahkan diri dari NKRI.

B. Posisi Pendidikan Agama Islam

Sejak saat itu, isu pendidikan agama ramai dibicarakan dan

diperdebatkan. Akumulasi perdebatan ini memberikan pengaruh terhadap

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 sebagai Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional “jilid dua” yang disahkan pada tanggal 27 Maret 1989.

Dalam Undang-Undang yang muncul 39 tahun kemudian dari Undang-

Undang pertama ini, pendidikan keagamaan dan pendidikan agama mulai

mendapat tempat yang cukup signifikan dibandingkan dengan sebelumnya.

Pendidikan keagamaan diakui sebagai salah satu jalur pendidikan sekolah.

Pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib dalam setiap jenis, jalur dan

jenjang pendidikan. Lebih dari itu, Undang-Undang ini menjadikan keimanan

dan ketakwaan sebagai tujuan pendidikan nasional. Keimanan dan ketakwaan

adalah terminologi yang sangat identik dan akrab dengan pendidikan agama

dan keagamaan.

Rumusan pendidikan yang mengedepankan spiritualitas ini kemudian

menentukan arah tujuan pendidikan nasional. Tentang hal ini dalam Pasal 3

dijelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

28

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Merujuk

kepada pendapat pakar pendidikan Islam, Muhamad Athiyah al-Abrasyi dan

Mohamad al-Toumy al-Syaibany tentang tujuan umum yang fundamental bagi

pendidikan Islam, dapat disimpulkan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh

pendidikan nasional ini selaras dengan tujuan pendidikan Islam. Dengan

demikian maka Pasal 3 ini pun memberikan angin segar bagi pendidikan

agama dan keagamaan, utamanya Islam .30

Posisi pendidikan agama Islam menurut undang-undang sistem

pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003.

BAB I, pasal 16

Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan

berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat

sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah mengakui akan peran serta masyarakat dalam

perwujudan pendidikan yang berbasis kemasyarakatan, pemerintah mengakui

pendidikan akan lebih efektif apabila melibatkan masyarakat di dalamnya.

Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan menjadikan pendidikan dari, oleh,

dan untuk masyarakat itu sendiri.

30 http:// kajiislam, word press. Com /2008/04/26 pendidikan-islam -antara-pem enangan-politik-dan-kekalahan-praktik

29

BAB V, pasal 12

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak

mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan

diajarkan oleh pendidik yang seagama;

Pemenuhan hak asasi dalam memeluk agama dapat di lihat dari

pemenuhan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya serta

pengajar atau pendidik yang seagama pula, jadi tidak ada paksaan dalam hal

mengikuti pendidikan agama yang tidak sama.

Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor

berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap

individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang

luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan,

keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Penghargaan dapat diperoleh seseorang atas jasa-jasanya yang luar biasa

dapat diperoleh lewat bidang keagamaan, hal ini sebagai bentuk pemgakuan

pemerintah akan pentingnya ilmu agama dalam pendidikan. Lebih lanjut

pandangan pemerintah melihat akan kesetaraan ilmu agama setara dengan ilmu-

ilmu yang lain.

Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok

masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

30

(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi

anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran

agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal,

nonformal, dan informal.

(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman,

pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Pemerintah melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

keagamaan. Dikarenakan pentingnya ilmu agama, maka dipandang perlu untuk

mempersiapkan ahli ilmu agama. Dalam penyelenggaraanya, pendidikan agama

dapat dilaksanakan secara formal, informal dan non formal.

Pasal 28

(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan

relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite

sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor

Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk

pendidikan menengah.

Kebutuhan akan kurikulum pendidikan menimbang akan relevansi

kebutuhan daerah setempat, maka diperlukan akan koordinasi dengan pihak-pihak

terkait.

31

Kurikulum

Pasal 37

(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib m em uat:

a. pendidikan agama;

b. pendidikan kewarganegaraan;

c. bahasa;

d. matematika;

e. ilmu pengetahuan alam;

f. ilmu pengetahuan sosial;

g. seni dan budaya;

h. pendidikan jasmani dan olahraga;

i. keterampilan/kejuruan; dan

j. muatan lokal.

(2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib m em uat:

a. pendidikan agama;

b. pendidikan kewarganegaraan; dan

c. bahasa.31

Dalam kurikulum pendidikan nasional tahun 1989 menempatkan

Pancasila pada posisi pertama dalam hal mata pelajaran kemudian baru

pelajaran agama, akan tetapi pada kurikulum pendidikan nasional tahun 2003,

pendidikan agama pada posisi pertama dan Pancasila di nomor dua.

31 http://www. Dikti.co.id

32

Hal yang penting adalah pasal 12, ayat 1 undang-undang sistem

pendidikan nasional 2003 yang pada undang-undang nomor 20 tahun 1989

belum tercantum, yang berisi tentang:

“pendidik dan/ guru agama, yang seagama dengan peserta didik

difasilitasi dan/ atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai

kebutuhan satuan pendidikan”.

Dengan menyadari sumber dana pendidikan dari masyarakat, undang-

undang juga mewajibkan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, seperti halnya

pendidikan keagamaan yang berhak mendapat bantuan berupa buku dasar

pendidikan keagamaan, alat bantu belajar pendidikan agama, beasiswa bagi

siswa berprestasi, peningkatan mutu guru agama, ruang kelas baru dan sarana

transportasi bagi pengawas pendidikan agama. Adapun lembaga keagamaan

semacam ini, satuan pendidikannya dapat diselenggarakan melalui jalur

formal, non formal dan informal dalam bentuk satuan pendidikan Diniyyah,

Pesantren, Pasraman, Paphaja Samanera dan bentuk lain yang sejenis.

C JEJAK RELIGIUSITAS DALAM UU SISDIKNAS

Jejak religiusitas itu sesungguhnya telah dapat dilacak jejaknya dari

UUD 1945 itu sendiri sebagai induk UU Sisdiknas sebagai berikut. Pertama,

memposisikan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagai tujuan

pendidikan nasional. Kedua, menempatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak

sebagai dasar-dasar kecerdasan yang merupakan visi pendidikan nasional. Hal

33

ini menunjukkan konsepsi kecerdasan yang diamanatkan adalah kecerdasan

yang merambah pada wilayah spiritualitas dan karakter. Ketiga, tiga

terminologi kunci tersebut sangat identik dengan domain agama, sehingga

secara tidak langsung UUD 1945 ini mengamanatkan pentingnya pendidikan

agama sebagai basis dan fondasi pendidikan nasional. Dengan sangat kontras

hal im berbeda dari UUD 1945 sebelum diamandemen yang hanya berhenti

pada penyelenggaraan sistem pendidikan nasional tanpa penyebutan

keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagai tujuan dan visi pendidikan

nasional.

Pendidikan agama kemudian menjadi semakin kuat eksistensinya

dalam UU Sisdiknas ini dengan keharusan pendidikan agama masuk dalam

muatan kurikulum semua jenjang pendidikan dari mulai dasar, menengah,

sampai pendidikan tinggi. Namun demikian, pasal ini mengandung kelemahan

konsep. Kelemahan atau kekeliruan konsep ini terletak pada penyamaan

pendidikan dengan sekolah. Padahal sekolah hanya merupakan bagian kecil

dari pendidikan. Ada pun pendidikan itu sendiri mencakup keluarga, sekolah,

dan masyarakat. Dari analisis ini dapat dikritisi bahwa maksud pendidikan

agama sebagai muatan wajib kurikulum adalah mata pelajaran agama atau

pengajaran agama. Karena pendidikan agama dalam arti yang sesungguhnya

tidak mungkin dibebankan pada sekolah.

Harapan-harapan akan kesejahteraan pendidikan juga semakin

dikuatkan dengan amanat yang terdapat dalam undang-undang nomor 20

tahun 2003 tentang alokasi anggaran sebesar 20% dari APBN dan APBD, di

34

luar gaji untuk para pendidik. Beberapa perubahan dan perbaikan tersebut

berkaitan erat dengan perubahan semangat dan perubahan pandangan

kebangsaan dan keagamaan dari para penyelenggara di bidang pendidikan

nasional.

Tiap-tiap sekolah mengelola sendiri keuanganya, memang dibedakan

antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Tetapi kenegrian hanya menunjukan

adanya bantuan keuangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

D KONTROVERSI DALAM UU SISDIKNAS

Setidaknya ada sejumlah regulasi dalam bidang pendidikan yang

diupayakan pemerintah, namun oleh sejumlah kalangan praktisi pendidikan

dirasakan sebagai "kebablasan". Yang paling banyak disoroti adalah

kewajiban mengajarkan pendidikan agama bagi siswa/ mahasiswa di dalam

kelas oleh sekolah yang bersangkutan berdasarkan agama masing-masing

siswa / mahasiswa. Bagi sekolah atau perguruan tinggi (PT) negeri soal

pelajaran agama tidak terlalu bermasalah. Semenjak negara ini mengambil-

alih masalah pendidikan, tidak pernah muncul masalah pelajaran agama di

sekolah-sekolah negeri. Sedangkan di sekolah swasta, khususnya yang

bernaung di bawah yayasan pendidikan milik lembaga-lembaga agama,

regulasi soal pelajaran agama dirasakan sangat mengganggu. Hal ini terkait

dengan visi dan misi lembaga pendidikan tersebut yang tentu saja

mengedepankan semangat keagamaan pengasuhnya. Ini merupakan

konsekuensi memasuki sekolah yang bercirikan agama tertentu.

35

Ketua Badan Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK),

Romo Dr. AL. Purwo Hadiwardoyo, MSF. kepada pers di Kupang, Nusa

Tenggara Timur (NTT), Selasa (4/3) menjelaskan, diskriminasi yang

terkandung dalam RUU Sisdiknas adalah kewajiban bagi setiap lembaga

pendidikan (negeri dan swasta) untuk mengajarkan pelajaran agama kepada

siswa/mahasiswa sesuai agama mereka masing-masing. "Sayangnya,

kewajiban itu kemudian berubah menjadi keharusan karena lembaga

pendidikan mesti mengangkat guru agama tersebut berikut ruangan belajar

dan lain sebagainya. Bagi kami di lembaga pendidikan Katolik, keharusan ini

tentu saja menjadi masalah, karena ada banyak hal yang tidak bisa kami

perbuat," kata Romo Hadiwardoyo yang berada di Kupang dalam rangka

mengikuti Rapat Umum Anggota (RUA) APTIK di Universitas Katolik

Widya Mandira Kupang, 4 - 7 Maret 2003. "Di lembaga pendidikan milik

Katolik, selama ini seluruh siswa non-Katolik wajib mengikuti pelajaran

agama Katolik dan tidak pernah ada masalah. Dalam RUU Sisdiknas, diatur

bahwa minimal 10 siswa muslim, misalnya, mereka wajib mendapat pelajaran

agama Islam di sekolah dan kami diharuskan menyediakan guru agama Islam

untuk mengajar mereka," katanya dan menambahkan, RUU Sisdiknas ini

sangat tidak berkeadilan dan sudah selayaknya masalah pelajaran agama tidak

perlu diatur di sana.32

Pada dasarnya pendidikan nasional memainkan peranan yang sangat

menentukan untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,

32 http://www.sinar harapan.co.id/berita/0303/10/nas og.html

36

dalam arti bahwa pendidikan nasional tidak hanya mempunyai misi untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi lebih dari itu adalah juga mempunyai

misi untuk membentuk watak bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai

ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan/demokrasi, keadilan, kebenaran,

kejujuran, kebersamaan, keijasama dan sebagainya. Sering kali hal-hal

tersebut terabaikan dan tidak seiring jalan dengan laju pembangunan

ekonomi.

37

BAB IV

IMPLIKASI DARI PERUBAHAN POSISI PENDIDIKAN ISLAM SESUAI

DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1989 DAN UNDANG -

UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003

A. Gambaran Pendidikan Islam Di Indonesia

Pendidikan Islam khususnya di Indonesia dewasa ini dihadapkan pada

problematika filosofis-epistemoligis yang tak kunjung usai. Berbagai wacana

dan tawaran yang muncul, baik dari kalangan pendidik maupun pemerhati

dan peneliti pendidikan Islam, dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah

krusial ini. Berbagai tawaran tentang proses, prosedur, metodolegi, dan

pendekatan diajukan dan diwacanakan oleh pakar guna membangun kerangka

epistemologi pendidikan Islam yang kokoh, normatif hingga yang historis.

Selama ini pendidikan Islam seolah mengalami stagnasi. Padahal, era

globalisasi menuntut pendidikan Islam untuk tampil ke depan, memegang

supremasi keilmuan, sebagaimana pada masa kejayaan Islam.

Kini, suka atau tidak suka, dunia pendidikan Islam hams memasuki

era informasi. Pada era ini juga muncul berbagai persoalan kemanusiaan,

seperti isu globalisasi, pluralisme, integrasi bangsa dan wacana civil society.

Akan tetapi di samping tawaran-tawaran solusi tentang problematika

filosofis-epistemoligis dan kesiapan pendidikan Islam menghadapi era

informasi, kekuatan hukum dalam undang-undang lebih besar pengaruhnya

terhadap posisi pendidikan agama Islam. Maka posisi pendidikan Islam dalam

38

undang-undang nomor 20 tahun 2003 sangat kuat untuk dijadikan landasan

hukum demi kelangsungan pandidikan Islam di Indonesia. Di lain pihak

dengan posisi pendidikan Islam dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003

menjadikan hak dan kewajiban lembaga pendidikan Islam sama dengan

lembaga pendidikan pemerintah dan swasta lain

B. Implikasi Perubahan Posisi Pendidikan Agama Islam Dari UU

SISDIKNAS Nomor 2 Tahun 1989 dan UU SISDEKNAS Nomor 20

Tahun 2003

Implikasi dari perubahan posisi pendidikan agama islam dari undang-

undang sistem pendidikan nasional nomor 2 tahun 1989 dan undang-undang

nomor 20 tahun 2003 adalah adanya perhatian pemerintah terhadap

pendidikan agama.demikian juga dalam hal bantuan operasional sekolah dan

sarana prasarana sekolah.

Pembiayaan pendidikan diatur dalam peraturan perundangan yang

berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri agama

dan menteri pendidikan nasional.

Ada empat komponen yang umumnya disebut dalam klausul

pembiayaan pendidikan yaitu:

1. Gaji guru dan tenaga kependidikan serta tenaga administrasi

2. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan presarana

3. Penyelenggaraan pendidikan

4. Biaya perluasan dan pengembangan pendidikan menengah.

39

Dalam hal ini pendanaan pendidikan dipahami sebagai tanggung

jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat Dalam

arti pihak ketiga tersebut mengerahkan sumber dananya untuk menopang

pendidikan sesuai peraturan yang berlaku.33

Adapun implikasi nyata dari perubahan adalah bentuk perhatian dari

pemerintah pusat dan daerah dalam hal pemberian bantuan baik berupa dana

Bantuan Operasional Sekolah maupun bantuan sarana prasarana penunjang

pendidikan yang lain, seperti bantuan buku ajar dan pembangunan atau rehab

fasilitas sekolah berbasis agama. Ini dapat dimaklumi karena dengan

penyebutan secara spesifik institusi sekolah berbasis agama maka timbul

adanya persamaan hak dan kewajiban sekolah berbasis agama dengan sekolah

umum.

C. Pendidikan Agama Bukan Pengajaran

Masyarakat yang religius dengan ciri-ciri antara lain bahwa segala

sikap dan prilakunya dimotori oleh nilai teologis, akan tergeser oleh pengaruh

sekulerisme, materialism dan pragmatisme. Pemdidikan tidak sekedar

berpotensi meningkatkan kualitas kehidupan fisik seseorang sebagaimana

ditekankan pengelolaanya oleh sebagian lembaga pendidikan saat ini, akan

tetapi lebih dari itu ia adalah penanggungjawab perilaku termasuk di

dalamnya keyakinan beragama yang memegang kunci makna kehidupan

seseorang.

33 M. Saerozi, Pendidikan Agama Dalam Era Pluralism e, Yogya, Tiara Wacana, 2004,hlm.46

40

Agama adalah ketentuan-ketentuan Illahi yang mendorong setiap

orang yang berakal sehat untuk melakukan segala yang baik di dunia dan

akherat. Ini berarti, bahwa pendidikan agama tidak mengekalkan dualisme

antara ilmu sekuler dan ilmu agamis. Desintegrasi antara ilmu sekuler dan

ihnu agamis dalam sistem penyekolahan selama ini, berakibat kurang

berfungsinya pendidikan agama dalam pembentukan watak, moral dan etika

masyarakat, tetapi kecenderunganya lebih pada aspek kognisi dengan

penyikapan sistemik dalam bentuk ’’pengajaran” yang bermuara pada

Islamologi (dari sisi pendidikan agama Islam) bukan “pendidikan” yang

berwatak membentuk sikap dan perilaku peserta didik.34

Dengan demikian, para ulama atau guiu agama kecuali memperdalam

ilmu masing-masing, perlu sekali mempelajari perkembangan masyarakat

secara menyeluruh, sehingga dapat menolong umat yang harus hidup dalam

masyarakat yang cepat berubah. Pengaruh materialisme dan individualisme

luar biasa kuat, jawaban tentang hal-hal tersebut harus dikembangkan secara

baru dan kreatif dalam model pendidikan agama oleh para ulama, guru dan

orang tua sebagai pendidik dalam keluarga.35 Diharapkan peserta didik dapat

menghadapi tantangan kemajuan jaman.

34 M. A. Sahal Mahfud, Pendidikan Agam a Bukan Pengajaran, (dalam Editing Washington P. Napitupulu), Visi dan Tatanan Berpikir di A lam Pendidikan, Jakarta, Balai Pustaka, 1998, him. 110.

35 Sularso Sopater, Beberapa Pem ikiran M engenai Visi Pendidikan M emasuki Abad Ke- I I (dalam Editing Washington P. Napitupulu), Visi dan Tatanan Berpikir d i Alam Pendidikan, Jakarta, Balai Pustaka, 1998, him. 122

41

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Posisi pendidikan agama menurut undang-undang sistem pendidikan

nasional nomor 2 tahun 1989 dapat dilihat dari isi kurikulum yang merupakan

susunan bahan kajian dan pelajaran penyelenggaraan pada masa itu

menempatkan Paneasiia dalam setiap jenis, jalur, jenjang pendidikan pada

urutan nomor satu di atas pendidikan agama dan pendidikan

kewarganegaraan, hal tersebut menunjukan bahwa pendidikan agama masih

dianggap second class.

Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan memuat:

1. Pendidikan Pancasila

2. Pendidikan agama: dan

3. Pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan agama dalam undang-undang nomor 2 tahun 1989

ditempatkan pada posisi kedua sebab paneasiia masih dianggap sebagai

ideologi tunggal.

Pendidikan agama Islam menurut undang-undang sistem pendidikan

nasional nomor 20 tahun 2003 berisi tentang rumusan pendidikan yang

mengedepankan spiritualitas ini kemudian menentukan arah tujuan

pendidikan nasional. Tentang hal ini dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa

pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

42

Perbaikan posisi pendidikan agama Islam dapat dilihat dari kewajiban

lembaga pendidikan untuk menyediakan guru agama yang sesuai dengan

agama yang dianut siswa serta penyediaan kelas sendiri bagi minimal 10

orang siswa dalam tiap kelas.

Undang-undang pendidikan pada dasarnya disesuaikan dengan

keadaan sosial pada waktu itu. Pada masa pemerintahan orde baru, keadaan

sosial dan politik stabil, tetapi pada sisi lain terjadi gesekan antara pemerintah

dan ulama, ditandai dengan pembatasan dakwah dan bidang tarbiyah, hal itu

berimbas pada pembatasan ruang gerak pendidikan Islam itu sendiri. Pada sisi

lain Pancasila sebagai asas tunggal negara mengharuskan lembaga pendidikan

Islam menggunakan al Qur’an sebagai asas nomor dua setelah Pancasila.

Pendidikan Islam pada masa itu berkembang pada sisi pendidikan non formal

saja, seperti pesantren dan diniyyah. Hal ini dapat dimaklumi karena adanya

pembatasan pendirian sekolah formal berbasis agama. Di samping itu image

yang berkembang bahwasanya pendidikan formal berlabel agama dianggap

sebagai nomor dua.

Terdapat banyak isu reformasi pendidikan yang diusung saat itu.

Sedikitnya isu-isu sentral reformasi pendidikan ini bermuara pada empat hal,

yaitu:

1) pendidikan agama sebagai basis pendidikan nasional,

2) pemerataan kesempatan pendidikan,

3) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan

4) efisiensi menejemen pendidikan

Keberadaan pendidikan Islam yang diakui oleh undang-undang,

menjadikan posisi pendidikan Islam lebih baik daripada sebelumnya, karena

berimplikasi pada hak dan kewajiban dunia pendidikan Islam sama dengan

sekolah umum. Mulai dari hak yang sama memperoleh dana Bantuan

Operasional Sekolah sampai kewajiban untuk mencapai tujuan pendidikan

nasional. Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. c«

Tabel posisi pendidikan dalam UU RI Nomor 2 tahun 1989 dan UU RI

Nomor 20 tahun 2003.

43

UU RI No.20 Thn.1989 Tentang

Sistem Pendidikan National

UU RI No.20 Thn.2003 Tentang

Sistem Pendidikan Nasional

Perbedaan Perbedaan

Undang-undang sistem pendidikan Undang-undang sistem pendidikan

nasional nomor 20 tahun 1989 nasional nomor 2 tahun 2003

hanya memuat tentang memuat tentang memperoleh

memperoleh pendidikan adalah pendidikan adalah hak dan

hak bagi warga negara. kewajiban bagi warga Negara,

orang tua, masyarakat dan

pemerintah.

Sekolah hanya menyediakan guru Setiap siswa wajib mengikuti

agama sesuai dengan agama pendidikan agama sesuai dengan

mayoritas siswa dan siswa yang agama yang dipeluknya dan siswa

berbeda agama diberi kebebasan penganut aliran kepercayaan wajib

44*

untuk ikut atau tidak mengikuti mengikuti pendidikan agama sesuai

pelajaran agama tersebut. Dalam dengan agama pilihanya.

hal penilaian dilimpahkan pada Pendidikan agama disampaikan di

pembin\mbing agama masing- sekolah paling kurang dua jam

masing (Kyai, Pendeta, Pastur Danv'*

pelajaran seminggu setiap kelas.

Biksu).

Pendidikan agama diberikan oleh Pendidikan agama diberikan oleh

guru agama sesuai dengan agama guru agama atau guru agama tidak

mayoritas siswa. tetap atau Pembina agama.

Isi kurikulum setiap jenis jalur Jika terdapat sekurang-kurangnya

dan jenjang pendidikan wajib 10 orang siswa pada suatu kelas

meuat: yang menganut agama tertentu,

a. Pendidikan Pancasila maka pendidikan agama yang

b. Pendidikan Agama bersangkutan wajib diberikan

c. Pendidikan dikelas itu.

kewarganegaraan Bila tidak ada guru pendidikan

agama pada sekolah yang

memenuhi persyaratan untuk

melaksanakan pendidikan agama

tertentu, maka dapat diangkat guru

pendidikan agama tidak tetap.

Pelaksanaan pendidikan agama

%45

Isi kurikuluni pendidikan dasar

memuat sekurang-kurangnya

bahan kajian dan pelajara

tentang;

a. Pendidikan Pancasila

b. Pendidikan agama

c. Pendidian

Kewarganwgaraan

bagi siswa yang tidak diajarkan di

kelas, maka pendidikan agamanya

dilakukan oleh Pembina agama.

Siswa yang menganut aliranV'

kepercayaan diberi kebebasan

untuk mengikuti pendidikan agama

tertentu ataupun tidak.

Siswa wajib mengikuti pendidikan

agama sesuai dengan agama yang

dipeluknya.

Adanya pengakuan dari pemerintah

tentang penyelenggaraan

pendidikan berbasis masyarakat

yang berdasarkan kekhasan agama.

Kurikuium disusun sesuai dengan

jenjang pendidikan dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik

Indonesia dengan memperhatikan :

a. Peningkatan iman dan

takwa;

b. Peningkatan akhlak mulia;

c. Peningkatan potensi,

%46

d. Bahasa Indonesia

e. Membaca dan menulis

f. Matematika

g. Pengantar sains dan

teknologi

h. Ilmu bumi

i. Sejarah nasional dan

sejarah umum

j. Kerajinan tangan dan

kesenian

k. Pendidikan jasmani dan

kesehatan

l. Mengambar

m. Bahasa Inggris

kecerdasan, dan minat

peserta didik;

d. Keragaman potensi daerah

dan lingkungan;v '*

e. Tuntutan pembangunan

daerah dan nasional;

f. Tuntutan dunia kerja;

g. Perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan

seni;

h. Agama;

i. Dinamika perkembangan

global; dan

j. Persatuan nasional dan

nilai-nilai kebangsaan.

Pasai 37

Kurikulum pendidikan dasar dan

menengah wajib memuat:

k. Pendidikan agama;

l. Pendidikan

kewarganegaraan;

m. Bahasa;

n. Matematika;

4 7

0. Ilmu pengetahuan alam;

P- Ilmu pengetahuan sosial;

q- Seni dan budaya;

r. Pendidikan jasmani danM

olahraga;

s. Keterampilan/kejuruan; dan

t. Muatan lokal.

Kurikulum pendidikan tinggi wajib

memuat:

a. Pendidikan agama;

b. Pendidikan

kewarganegaraan; dan

c. Bahasa.

Dengan posisi pendidikan agama Islam saat ini, orang-orang Islam harus

dapat memanfaatkannya menjadi momentum kebangkitan dunia pendidikan

agama Islam. Akan tetapi kearifan dalam tafsiran tentang undang-undang itu

sendiri mutlak diperlukan agar penafsiran atas undang-undang itu tidak sampai

mengancam kedaulatan negara republik ini.

Dan adanya anggapan tentang campurtangan pemerintah dalam agama

hendaknya disikapi oleh pemerintah dengan adanya sosialisasi dan komunikasi

dengan pihak-pihak yang terkait dengan undang-undang pendidikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan

Agama Islam 1997/1998, DEPAG RI, Jakarta, 1998

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan

Agama Islam 1999/2000, DEPAG RI, Jakarta, 1998

Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa

Indonesia, Duta Publizer, Jakarta, 2002

Fatwa A. M., Dari Mimbar Ke Penjara, Mizan, Bandung, 1999

Hajar, Ibnu, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dan

Pendidikan, Raja Grafmdo, Jakarta, 1996

Http://kajiislam.wordpress.com/2008/04/26/pendidikan-islam-antara

pemenangan-politik-dan-kekalahan-praktik

Http:// www.dikti.co.id

Http:// sinar harapan.co.icFberita/03/10/nas og html

Kartono, Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Mandar Maju,

Bandung, 1990

Mahfud, M. Sahal Pendidikan Agama Bukan Pengajaran, dalam

Editing Washington P. Napitupulu, Visi Dan Tatanan

Berpikir Dialam Pendidikan, Balai Pustaka, Jakarta 1998

Muhajir, Noeng, Metode Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin,

Yogyakarta, 19 89

Saerozi, M., Pendidikan Agama Dalam Era Pluralisms, Tiara

Wacana, Yogya, 2004

Soedijarto, Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional, Grasindo,

Jakarta, 1993

Sopater, Sularso, Beberapa Pemikiran Mengenaivisi Pendidikan

Memasuki Abad ke 21, dalam Editing Washington P.

Napitupulu, Visi Dan Tatanan Berpikir Dialam

Pendidikan, Balai Pustaka, Jakarta 1998

Sumartana, T. H, dkk, Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama,

Institut Dian, Yogya, 2005

Syaifuddin, Fahmi D., Garapan Bidang Kesehatan dan Pendidikan

Memasuki Abad 21, dalam Editing Washington P.

Napitupulu, Visi dan Tatanan Berpikir di Alam

Pendidikan, Balai Pustaka, Jakarta, 1998

Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1989, Tugu Muda,

Semarang, 1989

DAFTAR SKK

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA

Nama : Marsono NIM : 12104006

No. Jenis Kegiatan Pelaksanaan Keterangan Nilai

1. ORMASS 19-22 Agustus 2002 Peserta 3

2. KMD 11-16 Juli 2003 Peserta 3

' s - KMD 9-15 Juli 2004 Panitia 4

4. TKPP VII 7-10 Oktober 2004 Panitia 3

5. PW-PTAIN VII 23-31 Agustus 2004 Peserta 6

6. GPP X 24-26 Januari 2005 Panitia 4

7. OPSPEK 24-27 Agustus 2005 Kesehatan 4

8. PW-PTAIN VIII 13-22 September 2006 Peserta 6

9. KML 23-28 Januari 2006 Peserta 4

10. Manajemen TPQ 12-14 April 2006 Panitia 4

11. OPSPEK 26-29 Agustus 2006 Panitia 4

12. Outbound Ceria 6 Mei 2007 Panitia 4

13. Galang Tangkas XXIV 24-26 Maret 2007 Juri 5

r i4. Seminar Nasional 24 Juli 2007 Peserta 6

15. Nalas Sugud 24-28 Juli 2007 Peserta 6

16. Racana 2007/2008 Ketua 8

Jumlah 73

Salatiga, 14 Agustus 2008

MengetahuiPembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan

^ D rs . Mrftahudd NIP. 150268215

Daftar Riwayat Hidup

Dengan ini saya cantumkan daftar riwayat hidup sebagai berikut:

1. Nama : Marsono

2. Tempat/Tgl.Lahir : Semarang, 3 April 1984

3. Jenis Kelamin : Laki-Laki

4. Agama : Islam

5. Suku/Bangsa : Jawa/ Indonesia

6. Alamat iKrisrik, Kedungringin, Suruh, Semarang

7. Riwayat Pendidikan

o SDN Kedung Ringin IV lulus tahun 1996

o MTsN Andong, Boyolali lulus tahun 1999

o MA Al Azhar Andong, Boyolali lulus tahun 2002

o STAIN Salatiga lulus tahun 2008

Demikian daftar riwayat hidup ini kami buat dengan sebenar-benarnya

Tertanda

Marsono

DEPARTEMEN AGAMASEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SALATIGA

Jl. Tentara Pelajar 02 Telp.(0298) 323706,323433 Fax323433 Salatiga 50721 Website : www.stainsalatiga.ac.id E-mail : [email protected]

N om or: ST.27/K- 1/PP.00.9/M. 1.211/2008 Lamp. : Proposal Skripsi Hal : Pembimbing dan Asisten

Pembimbing Skripsi

21 Januari 2008

Yth. Dr. H. Muh. Saerozi, M.Ag

Assalamualaikum w. w.

Dalam rangka penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S .l). Saudara ditunjuk sebagai Dosen Pembimbing / Asisten Pembimbing Skripsi mahasiswa :

N a m aNIMJurusanJuduLSkripsi

MARSONO12104006TARBIYAH

:PENDIDIKAN AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (STUDI KEBIJAKAN NASIONAL TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA DALAM UNGANC-UNDANG NO.2 TAHUN 1989 DAN UNDANG- UNDANG NO.20 TAHUN 2003)

Apabila dipandang perlu Saudara diminta mengoreksi tema Skripsi di atas.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Wassalamualaikum w. w.

a.n. Ketua,’embantu Ketua Bidang Akademik

(. Moh. Saerozi; M.Ag. i *. 150247014

embusan : Yth. Ketua STAIN Salatiga (sebagai laporan)