POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD DI KPH DAN PENGELOLAAN KPH SEBAGAI INSTITUSI BLUD Oleh : MADANI MUKAROM DINAS LHK NUSA TENGGARA BARAT Workshop Dialog antar Kementerian Untuk Membangun Visi Dan Arah Operasional KPH Jakarta, 22 November 2017
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD DI KPH
DAN PENGELOLAAN KPH SEBAGAI INSTITUSI BLUD
Oleh :
MADANI MUKAROM
DINAS LHK NUSA TENGGARA BARAT
Workshop Dialog antar Kementerian Untuk Membangun Visi Dan Arah Operasional KPH
Jakarta, 22 November 2017
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD DI KPH
1. Permendagri No. 61 Tahun 20072. Peraturan Menkeu No. 92/PMK.05/2011
TATA KELOLA MERUPAKAN BEBERAPA PERATURAN INTERNAL YANG HARUS DISIAPKAN KPH-PPK BLUD BERKAITAN DENGAN:
1. Struktur Organisasi
2. Prosedur Kerja (Sop)
3. Pengelompokan Fungsi Yang Logis
4. Pengelolaan Sdm
TATA KELOLA KPH PPK-BLUD
A
PRINSIF-PRINSIF TATA KELOLA YANG BAIK (Good
Governance):
1. Transfaransi
2. Akuntabilitas
3. Responsibilitas
4. Independensi
KEPALA
DINAS
Subag Tata
Usaha
Kepala Seksi
Rencana Pemanfaatan
Kepala Seksi
Rehabilitasi & Pamhut
Kelompok
Japung
Kepala
Resort
KEPALA KPH
Urusan
Keuangan
Urusan Akutansi
SATUAN
PENGAWAS
INTRNAL
STRUKTUR ORGANISASI KPH – PPK BLUDB
KEPALA KPH – PPK BLUD:
1. Memimpin, Mengarahkan, Membina, Mengawasi,
Mengendalikan dan Mengevaluasi
2. Menyusun Renstra Bisnis BLUD
3. Menyusun Rencana Bisnis dan Anggara (RBA) BLUD
4. Mengusulkan Calon Pejabat Pengelola Keuangan/Teknis
5. Menetapkan Pejabat Lain sesuai kebutuhan BLUD
6. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja
operasional dan keuangan
PEJABAT TEKNIS – PPK BLUD:
1. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya
2. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA
3. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional
TUGAS DAN FUNGSI KPH – PPK BLUD
C
PEJABAT KEUANGAN - PPK BLUD:
1. Mengkoordinasikan penyusunan RBA
2. Menyiapan DPA BLUD (berisi : pendapatan dan
biaya, proyeksi arus kas, jumlah kualitas
barang/jasa)
3. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya
4. Menyelenggarakan pengelolaan kas
5. Melakukan pengelolaan utang piutang
6. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset
tetap dan investasi
7. Menyelenggarakan SIM Keuangan
8. Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan
keuangan
1. Menetapkan Remunarasi (Imbalan Kerja)
2. Menetapkan Tarif Layanan
3. Melaksanakan Pengelolaan Pendapatan dan Biaya
4. Melaksanakan Pengelolaan Kas
5. Melakukan pengelolaan utang piutang
6. Melakukan Pengelolaan investasi
7. Melakukan Kerjasama
8. Menyelenggarakan pengadaan barang/jasa
9. Menyelengarakan pengelolaan barang
10. Menyelenggarakan pengelolaan surplus dan defisit anggaran
KEWENGAN KPH – PPK BLUD
D
1. Melaksanakan standar pelayanan minimal
2. Melaksanakan Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran
3. Melakukan penyusunan DPA BLUD
4. Penatausahaan BLUD
5. Melaksanakan SIM Pengelolaan Keuangan
6. Melaksanakan Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
KEWAJIBAN KPH – PPK BLUD
E
MEMBANTU MANAJEMEN PPK-BLUD DALAM
HAL :
1. Pengamanan Harta Kekayaan
2. Menciptakan Akurasi SIM Pengelolaan
Keuangan
3. Menciptakan Efisiensi dan Produktivitas
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan
manajemen dalam penerapan praktek bisnis
yang sehat
PENGENDALIAN INTERNAL – PPK BLUD
F
DIUKUR BERDASARKAN TINGKAT
KEMAMPUAN PPK BLUD DALAM HAL :
1. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja
dari layanan yang diberikan (rentabilitas)
2. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya
(Likuiditas)
3. Memenuhi seluruh kewajiban-nya
(Solvabilitas)
4. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan
untuk membiayai pengeluaran
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
G
POLA PENGELOLAAN KPH
SEBAGAI INSTITUSI BLUD
Sumber : Panduan Pola Pengelolaan BLUD Menuju Kemandirian KPH, edisi 2 –
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, tahun 2016
A PENYEDIAAN BARANG dan/atau JASA
LAYANAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN
PUBLIK
B. PENGELOLAAN WILAYAH/KAWASAN
TERTENTU UNTUK TUJUAN
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT ATAU LAYANAN UMUM
C. PENGELOLAAN DANA KHUSUS DLM
RANGKA MENINGKATKAN EKONOMI
DAN/ATAU PELAYANAN KPD PUBLIK
LINGKUP PELAYANAN UMUM DI
KPH
KRITERIA PELAYANAN PUBLIK
DI KPH
a. Terjaminnya kehidupan subsisten masyarakat
b. Tersedianya lapangan kerja atau sumber
pendapatan yang lestari bagi masyarakat
c. Meningkatnya kegiatan ekonomi diwilayah
KPH.
d. Terjaminnya akses masyarakat terhadap SDH
dan kelestarian hutan
e. Terbukanya peluang untuk munculnya
industri pasca panen dibidang kehutanan
baik yang berbasis kayu maupun non kayu.
f. Terpeliharanya fungsi hutan sebagai
pendukung kehidupan masyarakat (live
support system)
A
a. Keamanan pangan dan jaminan pendapatan (food
security and daily cash) bagi masyarakat didalam
dan disekitar hutan wilayah KPH
b. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan
yang melibatkan masyarakat secara berkelanjutan
c. Terjalinnya kemitraan dengan masyarakat dan
swasta yang saling menguntungkan
d. Fasilitasi izin dan kontrak, khususnya yang
berbasis masyarakat seperti HTR, HKm, HD dll
e. Tersedianya bahan baku hasil hutan dan
kepastian atas pasokannya
f. Delineasi, alokasi, pengelolaan dan pemantauan
fungsi ekologi dan sosial
BARANG/JASA PELAYANAN
PUBLIKB
g. Pelayanan umum yang menghasilkan barang / jasa
semi publik (quasipublic goods)
……Lanjutan BARANG/JASA PELAYANAN
PUBLIK
Misalnya pengelolaan biodiversity, tata air dan
perlindungan tanah, karena swasta /private umumnya
tidak tertarik, maka pemerintah melalui KPH perlu
menyediakan h. Pelayanan terhadap usaha tambang
1. Tata hutan (penyediaan data, peta, identifikasi,
delineasi, alokasi dan desaign tata hutannya)
2. Perencanaan tapak seperti eksplorasi dan eksploitasi
maupun pasca penambangan
3. Pelaksanaan reklamasi areal bekas tambang
4. Pengelolaan dana-dana CSR yang berasal dari
perusahaan pertambangan untuk disalurkan sesuai
kesepakatan dengan KPH
Blok wilayah tertentu(P.49/Menhut-II/2017)
BLOK INTI HUTAN LINDUNG
CATATAN :
➢Rencana pengelolaan
KPH sudah disahkan
➢Lokasi merupakan blok
blok pemanfaatan wilayah
tertentu
➢Lokasi dapat digunakan
untuk pengelolaan hutan
dengan masyarakat
dengan skema mirip HPH,
HTI, HKm, HD, IPPA dll.
➢Pelaksanaan dapat
dilakukan swakeloa oleh
KPH yg sudah PPK-BLUD,
atau melalui kemitraan
antara KPH-masyarakat
dan kopersi/ BUMN/S, Hasil usaha /
Bagi Hasil
KPH
MANDIRI
Blok
wilayah
tertentuHTI HKm
HD
HTR HPH
Blok wilayah
tertentu
P.83/Menhut-II/2016
KERJASAMA DI WILAYAH TERTENTU
KPHC
WILAYAH
TERTENTU
IUPHHK-HA
IUPHHK-HT
HTR
HKMHD
PEMANFAATAN WILAYAH TERTENTU
(P. 49/2017)
A. KPH melaksanakan secara
Swakelola (KPH-PPK BLUD)
B. KPH melakukan Kemitraan & PS
dengan masyarakat Kelompok/KTH
dan BUMDES
C. KPH Kerjasama dengan Koperasi
setelah ada MoU KADISHUT
D. KPH Kerjasama dengan Pihak
Ketiga (BUMD/UMKM) setelah ada
MoU GUBERNUR.
E. KPH Kerjasama dengan Pihak
Ketiga (BUMN/BUMSI) setelah ada
MoU MENTERI.
CALON IZIN
PEMANFAATAN
SKEMA KERJASAMA DI WILAYAH
TERTENTU KPH
PENANDATANGAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAANKPHL Rinjani Barat dengan KSU Kompak Sejahtera
Penandatangan Kemitraan, disaksikan Menteri Kehutanan
tanggal 25 Agustus 2014 di Aiknyet-Sesaot
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Tanaman (mirip HTI) Hutan
Produksi Luas = 733 Ha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Alam (mirip HPH) Hutan
Produksi Terbatas Luas = 1. 266 Ha
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan
Kayu (HHBK) Luas = 1.999Ha.
Pemanfaatan Jasa Lingkungan
(Pengembangan)
POLA BAGI HASIL BERDASARKAN KESEPAKATAN ANGGOTA KOPERASI DENGAN KPHL RINJANI BARAT:
▪ HHBK : 90% masyarakat (Koperasi 15%) dan 10% KPHL Rinjani Barat
▪ HHK : 75% masyarakat (Koperasi 15%) dan 25% KPHL Rinjani Barat.
▪ Pengembangan Jasa Lingkungan : Koperasi 85% dan 15% KPHL Rinjani Barat.
KERJASAMA KEMITRAANKPHL Rinjani Barat dengan KSU Kompak Sejahtera Desa Rempek
Keuntungan KPH : mendapat bagi hasil 15 % dari keuntungan.
Keuntungan masyarakat : menjadi tenaga kerja, 90% areal kerja perusahaan akan dikem-bangkan dg
berbagai komoditi tanaman unggul yg dikelola masyarakat, usaha kuliner, usaha cidera mata, usaha atraksi
budaya, CSR dll.
Contoh KERJASAMA WISATA PT. IZW – KPH RINBAR
MENGELOLA INDUSTRID
KPH I
KPH II
KPH VI KPH IV
KPH V
KPH III
KOPMAS
KOPMAS
KOPMAS
KOPMAS
KOPMAS
KOPMAS
KOPMASKOPMAS
KOPMAS
KOPMAS
KOPMASKOPMAS
MEMBANGUN BISNIS ANTAR KPHE
KPH
HEBAT
a. Pelaksana program pinjaman dana bergulir
pemerintah (misalnya P2H-BLU Kehutanan ) dan/
atau Pemda
b. Pelaksana pengelolaan dana swasta (CSR), donor
dan investasi masyarakat
c. Membentuk unit kerja pelayanan keuangan non –
Bank (LKNB) untuk membiayai ekonomi produktif
berbasis kehutanan bagi masyarakat didalam dan
sekitar hutan
PENGELOLA DANA KHUSUSF
KPH MANDIRI
MENJAWAB KERAGUAN PIHAK YANG IRI
25
MENJAWAB HARAPAN HADIRNYA KPH
Memperbaiki tatakelola hutan (forest governance)
Memperkecil laju degradasi hutan
Mempercepat rehabilitasi dan reforestasi
Meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan
Meningkatkan manfaat hutan bagi masyarakat di dalam dansekitar hutan
Meningkatkan stabilitas supply hasil hutan
Menyediakan data dan informasi SDH sebagai dasarpenyusunan rencana
Fasilitasi untuk memasuki carbon market
Habitat pengabdian para RIMBAWAN
MENJAWAB :
Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera
HUTAN LESTARI MASYARAKAT SEJAHTERA
PEMANFAATAN
WISATA ALAM
AKSES PENDIDI
KAN
AKSES KESEHAT
AN
AKSES MODAL
ADA MATA
PENCAHARIAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
PEMANFAATAN SDA
PENDAPATAN
MENINGKAT
MENUJU HUTAN YANG
LESTARI, SUMBER DAYA
HUTAN TERJAGA,
TERHINDAR DARI
ANCAMAN BENCANA
SERTA MENGGERAKAN
EKONOMI MASYARAKAT,
MEMASTIKAN
PENDAPATAN
MASYARAKAT YANG
BERKESINAMBUNGAN,
MEMASTIKAN UPAYA
DAPAT BERJALAN
OPTIMAL
dokumentasi : KOMITMEN PEMDA – MEMBANGUN KPH
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.