Top Banner
37

pola karir pegawai

Nov 29, 2014

Download

Documents

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: pola karir pegawai
Page 2: pola karir pegawai

1. MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BELUM BERJALAN SECARA SISTEMATIS, KONSISTEN DAN TERARAH : * PENGADAAN & PENEMPATAN CPNS/PNS BELUM MENGACU PADA KEBUTUHAN DASAR/POKOK ORGANISASI, * KENAIKAN PANGKAT BELUM DIDASARKAN PADA STRUKTUR PANGKAT/GOLONGAN, KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA, * PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL BELUM BERBASIS PADA KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA, * PENGEMBANGAN PNS MASIH SANGAT TERBATAS, SERTA * DISIPLIN KERJA, PENILAIAN KERJA, PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SERTA PROGRAM PENSIUN BELUM MENJADI FOKUS KAJIAN DAN PERTIMBANGAN PIMPINAN.

2. AKIBATNYA IKLIM KERJA KURANG KONDUSIF KARENA PEDOMAN DAN IMPLEMENTASI POLA KARIER PNS BELUM SEPENUHNYA BERSINERGI ANTARA KEBUTUHAN/TUJUAN PNS DENGAN INSTITUSI.

Page 3: pola karir pegawai

(1) MAKSUD :

MENJAMIN KEPASTIAN ARAH PENGEMBANGAN KARIR PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI, MULAI DARI KARIR TERENDAH SAMPAI KARIR TERTINGGI SESUAI DENGAN KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA YANG DIMILIKINYA.

(2) TUJUAN :

a. MENDAYAGUNAKAN PNS UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA;

b. MEMBINA KEMAMPUAN, KECAKAPAN DAN KETERAMPILAN SECARA EFISIEN, EFEKTIF DAN RASIONAL;

c. MENYERASIKAN KEMAMPUAN, KECAKAPAN DAN KETERAMPILAN PEGAWAI SESUAI DENGAN JENJANG DAN JENIS PENUGASAN DALAM JABATAN; DAN

d. MENCIPTAKAN IKLIM KERJA YANG KONDUSIF DAN TRANSPARAN.

Pasal

2

Page 4: pola karir pegawai

KOMPONEN DAN HASIL KEGIATAN DALAM POLA KARIR :

a. ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA;

b. PETA JABATAN;

c. EVALUASI JABATAN;

d. STANDAR KOMPETENSI JABATAN; DAN

e. KOMPETENSI PEGAWAI.

Pasal

3

Page 5: pola karir pegawai

a. ALUR KARIR PNS;

b. POLA PEMBINAAN KARIR;

c. PENEMPATAN PNS;

d. KENAIKAN PANGKAT PNS;

e. PENGANGKATAN DLM JABATAN STRUKTURAL & FUNGSIONAL TERTENTU;

f. PERPINDAHAN PNS;

g. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) PNS;

h. DISIPLIN KERJA PNS;

i. PENILAIAN KINERJA PNS;

j. PENSIUN/PEMBERHENTIAN PNS.

Ruang Lingkup Pola KarirPasal

4

Page 6: pola karir pegawai

KETERANGAN :1. KARIER PNS DIMULAI SEJAK PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN SAMPAI DENGAN

PEMBERHENTIAN SEBAGAI PNS. 2. ALUR KARIR PNS DIMULAI DARI JABATAN FUNGSIONAL UMUM.3. DALAM PENGEMBANGAN KARIR LEBIH LANJUT PNS DAPAT TETAP BERADA PADA JABATAN FUNGSIONAL

UMUM, MELALUI ALUR KARIR JABATAN STRUKTURAL DAN/ATAU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU.

Alur Karir PNS

CPNSCPNS

PNSPNS

JABATAN FUNGSIONAL

TERTENTU

JABATAN STRUKTURAL

PENSIUN

JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Pasal

5

Page 7: pola karir pegawai

PEMBINAAN KARIR JABATAN PNS DIMULAI SEJAK PENGANGKATANNYA SEBAGAI PNS DAN DILAKSANAKAN DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN KOMPETENSI PNS SEHINGGA MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS SUATU JABATAN HINGGA BERHENTI SEBAGAI PNS.

Pola Pembinaan Karir Pasal

6

Page 8: pola karir pegawai

Penempatan PNS di dalam lingkup SKPD disesuaikan dengan formasi PNS dan/atau kebutuhan organisasi, latar belakang pendidikan dan

kompetensi yang bersangkutan.

Penempatan PNS di dalam lingkup SKPD disesuaikan dengan formasi PNS dan/atau kebutuhan organisasi, latar belakang pendidikan dan

kompetensi yang bersangkutan.

Pasal

7

Penempatan PNS dapat ditempatkan pada unit kerja yang berbeda karena alasan kebutuhan organisasi dan syarat sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas pada SKPD.

Penempatan PNS dapat ditempatkan pada unit kerja yang berbeda karena alasan kebutuhan organisasi dan syarat sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas pada SKPD.

Page 9: pola karir pegawai

Khusus untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah disesuaikan dengan komposisi kebutuhan organisasi dan formasi jabatan.

PNS yang memperoleh STTB atau ijazah yang lebih tinggi dapat disesuaikan pangkatnya menurut STTB atau ijazah yang baru diperolehnya, apabila:• Didasarkan pada Keputusan Tugas Belajar atau Izin

Belajar dari Pejabat yang berwenang;• Telah memiliki ijazah sekurang-kurangnya 1 (satu)

tahun;• Setiap unsur DP3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir;• Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi

yang menduduki jabatan fungsional tertentu; • Diusulkan oleh Kepala SKPD, dan • Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Kenaikan Pangkat PNSPasal

8 & 9

Page 10: pola karir pegawai

D-III

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

D-2

III/a II/c 2 tahun

S2

I/a 2 tahun

II/c

III/b III/a 2 tahun

S1/DIV

SMA/D-1

SMP

II/b

II/a

I/c

I/c 2 tahun

II/a 2 Tahun

II/a 2 tahun

• PENYESUAIAN IJAZAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIKOORDINASIKAN OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

• KENAIKAN PANGKAT MELALUI PI DALAM SATU TINGKAT LEBIH TINGGI DARI PANGKAT TERTINGGI DALAM JABATAN, WAJIB MENGIKUTI DAN LULUS UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH SETELAH MEMENUHI MASA KERJA GOLONGAN.

Page 11: pola karir pegawai

Pasal

10

PERSYARATAN DIANGKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL :• MEMILIKI PANGKAT TERENDAH SESUAI JENJANG PANGKAT

YANG DIPERSYARATKAN;• SEHAT JASMANI DAN ROHANI;• MEMILIKI KUALIFIKASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN YANG

DITENTUKAN; • MEMILIKI KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN;• LULUS SELEKSI CALON PEJABAT STRUKTURAL.• TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT

SEDANG.No Jenjang Eselon Syarat Pangkat Golongan/Ruang Minimal

Terendah Tertinggi1 Eselon II.A IV/c IV/d2 Eselon II.B IV/b IV/c3 Eselon III.A IV/a IV/b4 Eselon III.B III/d IVa5 Eselon IV.A III/c III/d6 Eselon IV.B III/b III/c7 Eselon V.A III/a III/b

Page 12: pola karir pegawai

UNTUK MENGETAHUI KOMPETENSI PNS DILAKUKAN MELALUI : 1. SELEKSI ADMINISTRASI : 9 KRITERIA :

KEPANGKATAN, RIWAYAT JABATAN, PENDIDIKAN FORMAL, PENDIDIKAN & PELATIHAN KEPEMIMPINAN, PENDIDIKAN &PELATIHAN TEKNIS/FUNGSIONAL, DUK DAN HASIL PENILAIAN KINERJA & PENGALAMAN SEBAGAI NARASUMBER2. SELEKSI KOMPETENSI : 2 KRITERIA A.TES PSIKOLOGI (KEMAMPUAN UMUM, SIKAP KERJA, KEPRIBADIAN, DAN MANAJERIAL). B.TES KOMPETENSI TEKNIS/BIDANG DAN MANAJERIAL, PRESENTASI VISI MISI DAN KEMAMPUAN PROBLEM SOLVING).

Lanjutan Pasal 10

Page 13: pola karir pegawai

PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL DILAKUKAN SECARA BERJENJANG MULAI DARI ESELON IV.B KE ESELON IV.A, DARI ESELON IV.A KE ESELON III.B DAN SETERUSNYA SAMPAI DENGAN ESELON II.A SESUAI KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN INI.

Pasal 11

KHUSUS DI LINGKUP DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN SKPD YANG MEMERLUKAN KOMPETENSI TEKNIS TERTENTU, PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAPAT DIMULAI DARI ESELON IV.A DENGAN PANGKAT / GOLONGAN RUANG SERENDAH RENDAHNYA PENATA (III/C).

Page 14: pola karir pegawai

DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN STRUKTURAL DIMULAI DARI ESELON V.A DENGAN PANGKAT / GOLONGAN RUANG SERENDAH-RENDAHNYA GOLONGAN PENATA MUDA (III/A).

PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL BAGI PNS YANG BERASAL DARI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAPAT DIMULAI DARI ESELON IV.A SESUAI PERSYARATAN DAN RUMPUN JABATAN, DENGAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG SETINGGI-TINGGINYA PENATA TINGKAT I (III/D) DENGAN MASA KERJA GOLONGAN SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) TAHUN.

Lanjutan Pasal 11

Page 15: pola karir pegawai

PEMINDAHAN SECARA HORIZONTAL DILAKUKAN SECARA TERATUR BAGI YANG TELAH MENJALANKAN TUGAS JABATANNYA SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) TAHUN DAN SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN SEJAK YANG BERSANGKUTAN DILANTIK/DIKUKUHKAN.

PEMINDAHAN SECARA VERTIKAL SETINGKAT LEBIH TINGGI DAPAT DILAKUKAN APABILA PEJABAT YANG BERSANGKUTAN SEKURANG-KURANGNYA TELAH 2 (DUA) KALI MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL YANG BERBEDA DALAM ESELON YANG SAMA SESUAI JENJANG ESELONERING.

Pasal

12 & 13

SETIAP JABATAN STRUKTURAL YANG DIDUDUKI SEKURANG-KURANGNYA DIJABAT SELAMA 2 (DUA) TAHUN.

DIKECUALIKAN BAGI YANG TELAH MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL YANG SAMA MINIMAL 4 (EMPAT) TAHUN DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK PEMINDAHAN JABATAN SECARA VERTIKAL

Page 16: pola karir pegawai

•LULUSAN S1/D4 ILMU PEMERINTAHAN;•BERUSIA SETINGGI-TINGGINYA 51 TAHUN;•KHUSUS UNTUK PENGALAMAN MASA KERJA JABATAN STRUKTURAL, PERNAH MENJABAT SEKURANG-KURANGNYA 2 KALI DALAM JABATAN LURAH DAN SEKURANG-KURANGNYA 2 KALI JABATAN ESELON IV.A YANG BERBEDA DI KECAMATAN ATAU 2 KALI JABATAN ESELON IV.A YANG BERBEDA DI BAGIAN BINA PEMERINTAHAN SETDA.•DIKECUALIKAN PEJABAT ESELON III.b YANG TIDAK MEMILIKI PENGALAMAN KERJA DI KELURAHAN/ KECAMATAN HARUS TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN TEKNIS PEMERINTAHAN BAGI CALON CAMAT DAN DINYATAKAN LULUS.•TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN/ATAU TIDAK SEDANG DALAM MENJALANI PROSES HUKUMAN DISIPLIN PNS DAN/ATAU SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM DENGAN PIHAK YANG BERWAJIB;•MEMILIKI KEMAMPUAN KOMUNIKASI YANG HANDAL;•MAMPU MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT;•MEMILIKI DAN MAMPU MEMPRESENTASIKAN VISI DAN MISI ORGANISASI.

Page 17: pola karir pegawai

•LULUSAN S1/D4 ILMU PEMERINTAHAN;•BERUSIA SETINGGI-TINGGINYA 50 TAHUN;•KHUSUS UNTUK PENGALAMAN MASA KERJA JABATAN STRUKTURAL, PERNAH BEKERJA SEBAGAI STAF KELURAHAN ATAU KECAMATAN ATAU BAGIAN BINA PEMERINTAHAN SETDA SEKURANG-KURANGNYA 2 TAHUN DAN PERNAH MENJABAT SEKURANG-KURANGNYA 2 KALI DALAM JABATAN ESELON IVB YANG BERBEDA DI KELURAHAN/KECAMATAN ATAU 4 TAHUN DALAM JABATAN YANG SAMA DI KELURAHAN/KECAMATAN. •TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN/ATAU TIDAK SEDANG DALAM MENJALANI PROSES HUKUMAN DISIPLIN PNS DAN/ATAU SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM DENGAN PIHAK YANG BERWAJIB; •MEMILIKI KEMAMPUAN KOMUNIKASI YANG HANDAL;•MAMPU MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT;•MEMILIKI DAN MAMPU MEMPRESENTASIKAN VISI DAN MISI ORGANISASI.

•LULUSAN S1/D4 ILMU PEMERINTAHAN;•BERUSIA SETINGGI-TINGGINYA 50 TAHUN;•KHUSUS UNTUK PENGALAMAN MASA KERJA JABATAN STRUKTURAL, PERNAH BEKERJA SEBAGAI STAF KELURAHAN ATAU KECAMATAN ATAU BAGIAN BINA PEMERINTAHAN SETDA SEKURANG-KURANGNYA 2 TAHUN DAN PERNAH MENJABAT SEKURANG-KURANGNYA 2 KALI DALAM JABATAN ESELON IVB YANG BERBEDA DI KELURAHAN/KECAMATAN ATAU 4 TAHUN DALAM JABATAN YANG SAMA DI KELURAHAN/KECAMATAN. •TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN/ATAU TIDAK SEDANG DALAM MENJALANI PROSES HUKUMAN DISIPLIN PNS DAN/ATAU SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM DENGAN PIHAK YANG BERWAJIB; •MEMILIKI KEMAMPUAN KOMUNIKASI YANG HANDAL;•MAMPU MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT;•MEMILIKI DAN MAMPU MEMPRESENTASIKAN VISI DAN MISI ORGANISASI.

Page 18: pola karir pegawai

• PEJABAT STRUKTURAL YANG MENDUDUKI JABATAN BARU SETINGKAT LEBIH TINGGI DAN BELUM MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DALAM JABATAN TERSEBUT BELUM DAPAT MENERIMA TUNJANGAN DAERAH.

• SELAMBAT-LAMBATNYA 1 (SATU) TAHUN SEJAK DILANTIK SUDAH HARUS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN SESUAI JENJANG JABATANNYA.

• APABILA SETELAH 1 (SATU) TAHUN SEJAK DILANTIK BELUM MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DIKARENAKAN KELALAIAN YANG BERSANGKUTAN, MAKA KEPADA PEJABAT YANG BERSANGKUTAN HARUS MENGUNDURKAN DIRI ATAU DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA.

• PEJABAT STRUKTURAL YANG MENDUDUKI JABATAN BARU SETINGKAT LEBIH TINGGI DAN BELUM MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DALAM JABATAN TERSEBUT BELUM DAPAT MENERIMA TUNJANGAN DAERAH.

• SELAMBAT-LAMBATNYA 1 (SATU) TAHUN SEJAK DILANTIK SUDAH HARUS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN SESUAI JENJANG JABATANNYA.

• APABILA SETELAH 1 (SATU) TAHUN SEJAK DILANTIK BELUM MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DIKARENAKAN KELALAIAN YANG BERSANGKUTAN, MAKA KEPADA PEJABAT YANG BERSANGKUTAN HARUS MENGUNDURKAN DIRI ATAU DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA.

Pasal 14

Page 19: pola karir pegawai

JENJANG PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PNS ADALAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA YANG BERLAKU PADA MASING-MASING JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU.

MEKANISME PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU MELIPUTI :• DIUSULKAN KEPALA SKPD.• USULAN TERSEBUT DILAKUKAN SELEKSI ADMINISTRASI DAN

KOMPETENSI.• HASIL SELEKSI DIJADIKAN DASAR UNTUK PENETAPAN KEPUTUSAN

PENGANGKATAN OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Pasal

15, 16 & 17

Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN/ATAU FUNGSIONAL TERTENTU

PEMBERHENTIAN PNS DARI JABATAN STRUKTURAL DAN/ATAU FUNGSIONAL TERTENTU DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

Page 20: pola karir pegawai

DALAM HAL PEMBERHENTIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 17 AYAT (3), JIKA BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP DINYATAKAN TIDAK BERSALAH, MAKA PNS YANG BERSANGKUTAN DIREHABILITASI DAN DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN YANG SETINGKAT.

Psl.

18 & 19

Psl.

18 & 19

PNS YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL ATAU FUNGSIONAL TERTENTU KARENA MELANJUTKAN STUDI KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI DAPAT DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL TERTENTU YANG TERAKHIR DIDUDUKINYA ATAU SETINGKAT LEBIH TINGGI DARI JABATAN YANG TERAKHIR DIPANGKUNYA SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.

Page 21: pola karir pegawai

SETIAP PNS DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK PERPINDAHAN JABATAN BAIK SECARA HORISONTAL, DIAGONAL, ATAU VERTIKAL (PROMOSI), SEPANJANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KE DALAM JABATAN STRUKTURAL, DAPAT DILAKUKAN SECARA SELEKTIF DAN BERJENJANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN PERPINDAHAN DIMAKSUD SERENDAH-RENDAHNYA MEMILIKI PANGKAT GOLONGAN/RUANG PENATA (III/C) DAN SETINGGI-TINGGINYA PENATA TINGKAT I (III/D)

PERPINDAHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DILAKUKAN SECARA BERJENJANG DIMULAI DARI ESELON TERENDAH DALAM SATU RUMPUN JABATAN.

PERPINDAHAN DARI JABATAN STRUKTURAL UNTUK DIANGKAT KEMBALI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAPAT DILAKUKAN BAGI PNS YANG MEMILIKI USIA SETINGGI-TINGGINYA 51 (LIMA PULUH SATU) TAHUN, DIKECUALIKAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YANG BERASAL DARI TENAGA KESEHATAN SETINGGI-TINGGINYA 55 (LIMA PULUH LIMA) TAHUN.

SETIAP PNS DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK PERPINDAHAN JABATAN BAIK SECARA HORISONTAL, DIAGONAL, ATAU VERTIKAL (PROMOSI), SEPANJANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KE DALAM JABATAN STRUKTURAL, DAPAT DILAKUKAN SECARA SELEKTIF DAN BERJENJANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN PERPINDAHAN DIMAKSUD SERENDAH-RENDAHNYA MEMILIKI PANGKAT GOLONGAN/RUANG PENATA (III/C) DAN SETINGGI-TINGGINYA PENATA TINGKAT I (III/D)

PERPINDAHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DILAKUKAN SECARA BERJENJANG DIMULAI DARI ESELON TERENDAH DALAM SATU RUMPUN JABATAN.

PERPINDAHAN DARI JABATAN STRUKTURAL UNTUK DIANGKAT KEMBALI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAPAT DILAKUKAN BAGI PNS YANG MEMILIKI USIA SETINGGI-TINGGINYA 51 (LIMA PULUH SATU) TAHUN, DIKECUALIKAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YANG BERASAL DARI TENAGA KESEHATAN SETINGGI-TINGGINYA 55 (LIMA PULUH LIMA) TAHUN.

PERPINDAHAN DALAM JABATANPasal

20

Page 22: pola karir pegawai

PERPINDAHAN PNS KE DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DAPAT DILAKUKAN DENGAN PERTIMBANGAN KEBUTUHAN ORGANISASI, FORMASI KEBUTUHAN PNS, PANGKAT/GOLONGAN RUANG, USIA, MASA KERJA DAN TELAH LULUS SELEKSI PERPINDAHAN ANTAR DAERAH.

MASA KERJA SEBAGAI PNS YANG AKAN PINDAH KE LUAR DARI PEMERINTAH KOTA BEKASI TELAH BEKERJA SEKURANG-KURANGNYA 5 (LIMA) TAHUN.

Pasal

21

PERPINDAHAN PNS KE DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI BERUSIA MAKSIMAL 45 (EMPAT PULUH LIMA) TAHUN, SETINGGI-TINGGINYA MEMILIKI PANGKAT GOLONGAN/RUANG PENATA MUDA (III/A), DIKECUALIKAN UNTUK TENAGA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN SETINGGI-TINGGINYA MEMILIKI PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA TINGKAT I (III/D).

SELEKSI PERPINDAHAN PNS SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (3) DI ATAS MELIPUTI SELEKSI ADMINISTRASI, TES PSIKOLOGI, TES KOMPETENSI TEKNIS, WAWANCARA DAN MAMPU MENYESUAIKAN DIRI DENGAN LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

JANGKA WAKTU SEBAGAI TENAGA DIPERBANTUKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (3) DILAKUKAN SELAMA SATU TAHUN DAN HANYA DAPAT DIPERPANJANG SEBANYAK SATU KALI.

Page 23: pola karir pegawai

Pasal 21 s/d 23

DIKLAT PRAJABATAN MERUPAKAN SYARAT PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS, YANG TERDIRI DARI :

• DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I UNTUK MENJADI PNS GOLONGAN I;• DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN II UNTUK MENJADI PNS GOLONGAN II;• DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III UNTUK MENJADI PNS GOLONGAN III.

DIKLAT PRAJABATAN

CPNS WAJIB DIIKUTSERTAKAN DALAM DIKLAT PRAJABATAN SELAMBAT- LAMBATNYA 2 (DUA) TAHUN SETELAH PENGANGKATANNYA SEBAGAI CPNS.

CPNS YANG TELAH 2 (DUA) KALI MENGIKUTI DIKLAT PRAJABATAN DAN DINYATAKAN TIDAK LULUS DAPAT DIBERHENTIKAN DARI CPNS.

CPNS YANG TIDAK MENGIKUTI DIKLAT PRAJABATAN SEBAGAIMANA WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN DAN/ATAU DINYATAKAN TIDAK LULUS TES KESEHATAN, MAKA DIBERHENTIKAN OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN.

Page 24: pola karir pegawai

DIKLAT DALAM JABATAN

DIKLAT DALAM JABATAN TERDIRI DARI :• DIKLAT KEPEMIMPINAN;• DIKLAT FUNGSIONAL;• DIKLAT TEKNIS.

DIKLATPIM TERDIRI DARI :• DIKLATPIM TINGKAT IV UNTUK JABATAN STRUKTURAL ESELON IV• DIKLATPIM TINGKAT III UNTUK JABATAN STRUKTURAL ESELON III• DIKLATPIM TINGKAT II UNTUK JABATAN STRUKTURAL ESELON II

DIKLAT FUNGSIONAL DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI PERSYARATAN KOMPETENSI YANG SESUAI DENGAN JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL MASING- MASING.

JENIS DAN JENJANG DIKLAT FUNGSIONAL MENGIKUTI KETENTUAN YANG DITETAPKAN OLEH INSTANSI PEMBINA.

JENIS DAN PELAKSANAAN DIKLAT TEKNIS MENGIKUTI KETENTUAN YANG DITETAPKAN OLEH INSTANSI TEKNIS YANG BERSANGKUTAN.

Pasal 24 s/d Pasal 28

Page 25: pola karir pegawai

STUDI LANJUT ADALAH MELANJUTKAN PENDIDIKAN AKADEMIK KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI MELALUI TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR.

PENEMPATAN KEMBALI PNS YANG TELAH MENYELESAIKAN STUDI LANJUT DISESUAIKAN DENGAN FORMASI YANG TERSEDIA.

PENUNJUKAN TUGAS BELAJAR HARUS MELALUI SELEKSI INTERNAL DAN EKSTERNAL.

TUGAS BELAJAR DIBERIKAN DENGAN KETENTUAN :• PNS YANG MEMILIKI JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN/ATAU TERTENTU;• PEJABAT STRUKTURAL YANG MENDAPAT STATUS TUGAS BELAJAR HARUS

MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN STRUKTURALNYA, DIKECUALIKAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL YANG TINGGAL MENYUSUN SKRIPSI, TESIS ATAU DISERTASI SAAT BERLAKUNYA PERATURAN INI TELAH MENDAPATKAN STATUS TUGAS BELAJAR.

• SESUAI DENGAN FORMASI JABATAN YANG TERSEDIA;• TELAH MEMPUNYAI MASA KERJA SEKURANG-KURANGNYA 5 (LIMA) TAHUN

SEJAK DITETAPKAN MENJADI PNS, DIKECUALIKAN UNTUK TENAGA DOKTER SPESIALIS SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) TAHUN SEJAK DITETAPKAN MENJADI CPNS;

Pasal

29 & 30

Page 26: pola karir pegawai
Page 27: pola karir pegawai
Page 28: pola karir pegawai

Pasal

31

Page 29: pola karir pegawai

PNS WAJIB MENTAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DISIPLIN PNS.

SETIAP PNS BERHAK MENDAPATKAN PERLAKUAN YANG SAMA TANPA ADANYA DISKRIMINASI.

DALAM HAL PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM TIDAK SEGERA MENGAMBIL TINDAKAN/MEMBIARKAN PELANGGARAN PNS YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA, MAKA SELAIN PEJABAT TERSEBUT DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN OLEH ATASANNYA, MAKA BAPERJAKAT DAPAT MEMPERTIMBANGKAN JABATAN STRUKTURAL YANG BERSANGKUTAN UNTUK DILAKUKAN EVALUASI TERHADAP PEJABAT PENILAI DIMAKSUD.

HASIL PERTIMBANGAN BAPERJAKAT DISAMPAIKAN KEPADA PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN LEBIH LANJUT TERHADAP JABATAN STRUKTURALNYA.

DALAM RANGKA LEBIH MENGOPTIMALKAN EFEK JERA BAGI PNS YANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN BERAT, KEPALA BKD DAPAT MENERAPKAN WAJIB LAPOR DALAM KURUN WAKTU TERTENTU KEPADA YANG BERSANGKUTAN KE BKD.

Pasal 32 & 33

Page 30: pola karir pegawai

PENILAIAN KINERJA YANG DITERAPKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BEKASI DIHARAPKAN AKAN MAMPU MENGETAHUI KEMAMPUAN DAN PRESTASI KERJA PNS YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KARIER PNS YANG BERSANGKUTAN.

SETIAP PNS BAIK PEJABAT STRUKTURAL MAUPUN PEJABAT FUNGSIONAL MENYUSUN PROGRAM DAN TARGET KINERJA SESUAI PEDOMAN DAN MEKANISME EVALUASI YANG TELAH DITETAPKAN.

PENCAPAIAN HASIL KINERJA JABATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) DAPAT DIPERTIMBANGKAN GUNA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PROMOSI KEPADA YANG BERSANGKUTAN.

PENGATURAN MEKANISME DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PNS DIATUR DALAM PERATURAN WALIKOTA TERSENDIRI.

Pasal 34

Page 31: pola karir pegawai

MASA BATAS USIA PENSIUN PNS ADALAH 56 (LIMA PULUH ENAM) TAHUN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

BUP DAPAT DIPERPANJANG BAGI PNS YANG MEMANGKU JABATAN TERTENTU.

PERPANJANGAN BUP DILAKUKAN ATAS DASAR KEBUTUHAN ORGANISASI, KADERISASI, LOLOS UJI KOMPETENSI & UJI KESEHATAN SERTA MENDAPAT PERTIMBANGAN DARI BAPERJAKAT.

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (2) HANYA DAPAT DILAKUKAN PADA JABATAN ESELON II.A DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU.

Pasal

35 s/d 40

Page 32: pola karir pegawai

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN JABATAN ESELON II.A SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 36 AYAT (3) DITETAPKAN UNTUK JANGKA WAKTU PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN ATAU SELAMA-LAMANYA SAMPAI MENCAPAI USIA 58 (LIMA PULUH DELAPAN) TAHUN.

SEBAGAI PENGHARGAAN ATAS DHARMA BAKTI, SETIAP PNS YANG MEMASUKI MASA BUP BERHAK UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN RINTISAN USAHA.

BESARNYA BANTUAN RINTISAN USAHA DISESUAIKAN KEMAMPUAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

PNS YANG AKAN MEMASUKI MASA BUP PERLU DIBERIKAN PEMBEKALAN DAN KETRAMPILAN PRAKTIS SEBAGAI BEKAL MENGHADAPI MASA PENSIUN.

Pasal

36 & 37

Page 33: pola karir pegawai

Pasal

38

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PADA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 36 AYAT (3) MENYESUAIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAPAT DILAKUKAN SELAMA-LAMANYA SAMPAI MENCAPAI USIA 60 (ENAM PULUH) TAHUN.

Page 34: pola karir pegawai
Page 35: pola karir pegawai

Your Topic Goes Here

• Your Subtopics Go Here

Page 36: pola karir pegawai

Transitional Page

Page 37: pola karir pegawai

Backdrops:

- These are full sized backdrops, just scale them up!

- Can be Copy-Pasted out of Templates for use anywhere!

www.animationfactory.com