Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%

PERATURAN KEPALA BPN-RI

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH TERTENTU

Disajikan oleh : KEDEPUTIAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEWENANGAN HAK MILIK PERTANIAN NON PERTANIAN

KAKANTAH < 20.000 M2 < 2.000

KAKANWIL > 20.000 M2 > 2.000 < 5.000 M2

KEPALA BPN RI 0 > 5.000 M2

3

KEWENANGAN

HAK PAKAI

PERTANIAN NON PERTANIAN

PERORANGAN BADAN HUKUM PERORANGAN BADAN HUKUM

KAKANTAH < 20.000 M2 < 20.000 M2 < 2.000 M2 < 2.000 M2

KAKANWIL > 20.000 M2 > 20.000 M2 > 2.000 < 5.000 M2 > 2.000 < 25.000 M2

KEPALA BPN RI 0 0 > 5.000 M2 > 25.000 M2

KEWENANGAN

HAK GUNA BANGUNAN

HGU HPLPERORANGAN BADAN HUKUM

KAKANTAH < 1.000 M2 < 5.000 M2 0 0

KAKANWIL > 1.000 < 5.000 M2 > 5.000 < 75.000 M2 < 1.000.000 M2 0

KEPALA BPN RI > 5.000 M2 > 75.000 M2 > 1.000.000 M2 BERAPAPUN LUAS

KEWENANGAN PENANDA TANGANAN SURAT UKUR

TANDA TANGAN SURAT UKUR

KASI SPP KAKANTAH

UNTUK SALINAN SERTIPIKAT

KASI HTPT< 10.000 M2 Pertanian< 500 M2 Non

SKPTSITACEK SERTIPIKATCATATAN2 LAIN

UNTUK KANTOR YANG PRODUK PENDAFTARAN TANAH LEBIH DARI 1.000 PRODUK ATAU TARGET PROGRAM KEGIATANNYA LEBIH DARI 5.000 BIDANG

BUKAN KEWENANGAN KASI HTPT[Penerima Kewenangan Penandatangan

S ertipikat dari Kakantah]

1. Sertipikat Tanah Pertanian > 10.000 m2

2. Sertipikat Tanah Non Pertanian > 500 m2

3. Sertipikat HAT untuk : a. orang Asing, b. Badan Hukum Asing, c. Perwakilan Negara Asing, d. Badan-Badan Internasional

4. Pendaftaran HT, Cessie, Subrogasi

5. Pemisahan, Pemecahan, dan Pengganbungan bidang Tanah yang subyeknya Badan Hukum

6. Hak Pengelolaan

7. HGU

8. Sertipikat HMSRS

9. Penerbitan Sertipikat Pengganti

Ketentuan Penggunaan Kewenangan

• Penerima pelimpahan kewenangan pemberian keputusan Hak Atas Tanah, dalam menerbitkan keputusan yang memuat penetapan pemberian Hak Atas Tanah “atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia”

• Penerima pelimpahan kewenangan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, dalam menandatangani Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu “atas nama Kepala Kantor Pertanahan”

LARANGAN

• Sengaja memecah bidang tanah yang telah siap untuk diberikan dan/atau didaftar dengan sesuatu hak dengan maksud agar penetapan pemberian hak dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu tersebut dapat diterbitkan olehnya menurut ketentuan pelimpahan kewenangan dalam Peraturan ini.

• Pelanggaran ketentuan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kakanwil dan Kakantah segera menerbitkan Keputusan

Pelimpahan Kewenangan dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak

ditetapkan Peraturan ini.

PENERBITAN KEPUTUSAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

PERATURAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BERLAKU 1 (SATU) BULAN SEJAK DITETAPKAN

Pelaporan Pelaksanaan Kewenangan

• Kakantah dan Kakanwil melaporkan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara berjenjang setiap akhir bulan.

MENCABUT• Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat;

• Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, sepanjang mengatur pelimpahan kewenangan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah;

• Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini,

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

SEKIAN DAN TERIMAKASIH