Home >Documents >Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%

Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%

Date post:27-Jul-2015
Category:
View:689 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KEPALA BPN-RI TENTANGPELIMPAHAN KEWENANGANPEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH TERTENTU
Disajikan oleh :
KEDEPUTIAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH
2. 3. 3
4. 5. KEWENANGAN PENANDA TANGANAN SURAT UKUR
TANDA TANGAN SURAT UKUR
UNTUK SALINANSERTIPIKAT
KASI SPP
KAKANTAH
KASI HTPT
< 10.000 M2 Pertanian
< 500 M2 Non
SKPT
SITA
CEK SERTIPIKAT
CATATAN2 LAIN
UNTUK KANTOR YANG PRODUK PENDAFTARAN TANAH LEBIH DARI 1.000 PRODUK ATAU TARGET PROGRAM KEGIATANNYA LEBIH DARI 5.000 BIDANG
6. BUKAN KEWENANGAN KASI HTPT[Penerima Kewenangan Penandatangan S ertipikat dari Kakantah]
Sertipikat Tanah Pertanian > 10.000 m2
Sertipikat Tanah Non Pertanian > 500 m2
Sertipikat HAT untuk :
orang Asing,
Badan Hukum Asing,
Perwakilan Negara Asing,
Badan-Badan Internasional
Pendaftaran HT, Cessie, Subrogasi
Pemisahan, Pemecahan, dan Pengganbungan bidang Tanah yang subyeknya Badan Hukum
Hak Pengelolaan
HGU
Sertipikat HMSRS
Penerbitan Sertipikat Pengganti
7. Ketentuan Penggunaan Kewenangan
Penerima pelimpahan kewenangan pemberian keputusan Hak Atas Tanah, dalam menerbitkan keputusan yang memuat penetapan pemberian Hak Atas Tanah atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Penerima pelimpahan kewenangan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, dalam menandatangani Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu atas nama Kepala Kantor Pertanahan
8. LARANGAN
Sengaja memecah bidang tanah yang telah siap untuk diberikan dan/atau didaftar dengan sesuatu hak dengan maksud agar penetapan pemberian hak dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu tersebut dapat diterbitkan olehnya menurut ketentuan pelimpahan kewenangan dalam Peraturan ini.
Pelanggaran ketentuan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penerbitan
keputusan pelimpahan kewenangan
Kakanwil dan Kakantah
segera menerbitkan Keputusan Pelimpahan Kewenangan dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkanPeraturan ini.
PERATURAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BERLAKU
1 (SATU) BULAN SEJAK DITETAPKAN
10. Pelaporan Pelaksanaan Kewenangan
Kakantah dan Kakanwil melaporkan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara berjenjang setiap akhir bulan.
11. MENCABUT
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat;
Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, sepanjang mengatur pelimpahan kewenangan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah;
Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini,
12. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Sekian dan terimakasih

Embed Size (px)
Recommended