Pmmc News Edisi Xxiii Mar Apr 2014

PMMC newsVol. XXIII Maret - April 2014

1e-mail:[email protected] Pharma Materials Management Club

Tajuk uTama 1- 3Tindakan Haram bisa Timbul dalam Sertifikasi Halal pada Obat.BPOm: Pelabelan Halal Harus ada Bukti SH dari muIPenyaluran Dana BPjS Rawan Penyelewengan.For Immediate Release: Gelita Implementasikan ERP Generasi berikut dari EPIcOR.

INFO aNGGOTa 4 - 10Dapur umum untuk korban Banjir jakartaSyukuran Tahun Baru 2014 bersama anak-anak SOS children's Villages cibuburSeminar on Process and Packaging Technologiesactavis Indonesia berbagi kebahagiaan bersama anak-anak Panti asuhan cPhI South East asia, 20 - 22 may 2014 jIExpo Indonesia

INFO kITa 12- 16BPjS Beroperasi QuO VaDIS Obat Halal ?Gallery Photo kegiatan PmmcISPE Indonesia conference 2014Rapat Volunteer ISPE IndonesiaPT. TIGaka DISTRIDO PERkaSa

Tajuk uTama

bersambung hal. 2

Bogor Sesuai dengan ketentuan hukum positif yang telah berlaku selama ini, memang ijin pencantuman label halal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), harus disertai dengan bukti Sertifikat Halal (SH) dari MUI, tutur Kepala Badan POM Republik Indonesia, Roy Sparinga, Ph.D. Peraturan Perundang-undanganKetentuan ini, tambahnya, merupakan

implementasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Diantaranya ialah Undang-undang (UU) No 8, Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 36 tahun 2009

tentang Kesehatan; dan UU No. 18, Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No 69, Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal; dan Keputusan Meneri Agama No. 519, Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal dan lainnya. Selain itu, implementasi ini juga

dimaksudkan untuk melindungi pengusaha nasional dari serbuan produk pangan impor, terutama di

jakarta - Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) meminta kewajiban sertifikasi halal tidak mandatory untuk produk farmasi. Industri farmasi sendiri menghendaki sifatnya voluntary karena sertifikasi halal merupakan sebuah pilihan agar tidak memberatkan.Dalam acara Aktual Forum,

"Membedah RUU Jaminan Produk Halal dan Dampaknya bagi Industri," akhir tahun lalu, Direktur Eksekutif GPFI bapak Darojatun Sanusi, mengatakan, UU Jaminan Produk Halal nantinya tidak tepat jika harus dikenakan kepada produk farmasi.Produk farmasi berbeda dengan

makanan serta minuman karena

sudah melalui proses registrasi yang cukup ketat, tegas beliau. Beliau menegaskan, setiap

produk farmasi harus memenuhi tiga kriteria yaitu keamanan, kasiat, dan kualitas. Seluruh syarat itu telah dipenuhi industri farmasi dan awasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).Mayoritas produk farmasi tidak

akan menggunakan bahan yang tidak halal karena akan merugikan bagi kalangan perusahaan sendiri, menurut bapak Darojatun Sanusi. Keberadaan obat yang mengandung bahan tidak halal juga jumlahnya sangat sedikit dan digunakan dalam kondisi darurat saja.

PMMCm E D I a k O m u N I k a S I P E N j u a l & P E m B E l I F a R m a S I

BPOm : PElaBElaN Halal HaRuS aDa BukTI SH DaRI muI

TINDakaN HaRam BISa TImBul DalamSERTIFIkaSI Halal PaDa OBaT

bersambung hal. 3

www.pmmc.or. id

News

Vol. XXIII Maret - April 2014PT. mERINDO makmuRPerkantoran kencana NiagaJl. Taman Aries Blok D1 - 2K & L, Kembangan, Jakarta 11620 IndonesiaT +62 21 5858581 (hunting), 58906030, F +62 21 585 8570

bersambung hal. 2

PMMC news Vol. XXIII Maret - April 2014

2 Pharma Materials Management Club e-mail:[email protected] Umum: kendrariadi, Pemimpin Redaksi: aryo BaskoroRedaktur Pelaksana: Budi PEditor & Foto: Teguh P Herlambang

Penanggung jawab kolom: johanes, Franky, Fitri Publisher: [email protected] : www.pmmc.or.id

Susunan RedaksiPmmc News

era perdagangan bebas saat ini. Demikian ditandaskan Kepala Badan POM dalam kunjungan dinasnya dengan tim lengkap ke kantor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, (LPPOM MUI) di Global Halal Centre Bogor, beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, pencantuman label

halal untuk produk halal yang beredar dan dipasarkan di Indonesia, harus dengan adanya bukti Sertifikat Halal dari MUI, Kepala Badan POM ini menegaskan.misi khidmatul-ummah Sekaligus melindungi Pengusaha NasionalSesuai dengan misi Khidmatul-Ummah,

MUI mengemban amanah melindungi umat dari produk-produk konsumsi yang tidak jelas kehalalannya. Untuk itu maka LPPOM MUI melakukan pengkajian dan penelitian atas produk-produk yang dihasilkan dalam proses sertifikasi halal, lalu melaporkan hasilnya kepada Komisi Fatwa MUI, yang kemudian menetapkan fatwanya. Ketetapan fatwa MUI yang dibuat secara tertulis dalam bentuk Sertifikat Halal kemudian disampaikan kepada Badan POM untuk memenuhi persyaratan pencantuman label halal pada produk yang dihasilkan

perusahaan. Demikian alur proses yang dilakukan dalam mengemban amanah umat ini, sebagaimana dijelaskan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Ir. Lukmanul Hakim, M.Si.Dari paparan yang dikemukakan ini,

MUI menjalankan misi perlindungan umat sesuai dengan kaidah syariah, sekaligus juga berjuang untuk melindungi pengusaha nasional. Terutama di era pasar bebas kini, dengan gencarnya produk luar masuk ke pasar domestik kita, ujar Lukmanul Hakim yang didampingi para Wakil Direktur LPPOM MUI.Kunjungan dinas Kepala Badan POM

bersama tim ke LPPOM MUI selain untuk mengukuhkan jalinan kerjasama yang telah

berjalan selama ini, juga dimaksudkan untuk membicarakan secara lebih teknis atas kesepakatan kerjasama yang telah dibuat dengan Nota Kesepahaman antara Badan POM dengan MUI. Yakni Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pencantuman Keterangan Halal pada Label pangan Olahan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Badan POM No. HK.08.1.53.05.13.2779; dan No. MOU.04/Dir LPPOM MUI/V/13. Nota kesepahaman itu sendiri dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pencantuman keterangan Halal pada label pangan olahan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Sumber: http://www.halalmui.org/newMUI/in-dex.php/main/detil_page/8/1990/30/1

BPOM : Pelabelan Halal Harus ada Bukti SH dari MUI, lanjutan halaman 1

Tutur beliau, bahwa isu terkait keberadaan obat yang mengandung bahan tidak halal atau berbahaya perlu dihentikan.Beliau menegaskan bahwa

menjelang pelaksanaan BPJS pemerintah perlu mendorong ketersediaan obat di dalam negeri dan setiap saat bisa dibeli masyarakat.Selain itu, bapak Hasbullah

Tabrani juga merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 113, yang kurang lebih sebagian isinya mengatakan bahwa bila dalam keadaan terpaksa dan bukan keinginannya dan tidak dikonsumsi berlebihan, seseorang harus mengonsumsi makanan atau minuman haram, maka (itu) tidak menjadi masalah."Dan minum obat adalah

situasi yang terpaksa, karena dia sakit. Dan buat saya itu tidak menjadi masalah," terang beliau. (tph/dbs)

Sistem penyaluran dana BPJS dibentuk Pemerintah bulan Januari kemarin rawan di korupsi, menurut kesimpulan KPK. KPK pun melakukan pencegahan bersama OJK, BPK dan Kementerian Kesehatan untuk mengantisipasi terjadinya dugaan penyelewengan dana tersebut."(BPJS) Ini untuk masyarakat

tapi berpotensi untuk bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. KPK berkepentingan untuk mengawal governance," ujar Komisioner KPK, Adnan Pandu Praja, kepada wartawan, di KPK, Jakarta,(11/2).Program BPJS itu sangat

berpotensi menimbulkan fraud, menurut Adnan. Rangkap jabatan yang dilarang oleh UU, yakni tumpang tindih

pengawasan jaminan sosial."Potensi fraud antara lain

diharapkan tidak ada rangkap jabatan, ini dilarang UU. Kita juga bicara potensi tumpang tindih pengawasan apakah dana jaminan nasional, gimana peranan OJK, BPK. Agar tidak terjadi tumpang tindih pengawasan, KPK berharap bisa ngawal BPJS karena ada 'kue' yang cukup besar Rp 40 triliun yang dikelola BPJS," tutur Adnan.Amerika Serikat, negara maju

yang juga memiliki program semacam BPJS ini ditemukan adanya potensi fraud. Bahkan, potensi fraud-nya ditemukan sebesar 10 persen atau 4,2 miliar dolar dari dana yang dianggarkan, ungkap beliau."Sebagai perbandingan,

Amerika saja yang IPK-nya jauh

lebih baik dari KPK, setiap tahun potensi fraud-nya sekitar 10 persen dari uang dikelola, atau 4,2 miliar dolar. Karena itu untuk menghindari seperti itu, kita mengawal BPJS," tutur Adnan.Ketika ditanya, apakah sudah

ada data yang menunjukkan potensi korupsi dalam penyaluran BPJS, Adnan mengaku belum ada. Adnan mengatakan konsep pencegahan saja baru dilakukan, dan program BPJS juga baru dibentuk Januari tahun lalu."Kan lembaga baru dibentuk

januari jadi sifatnya pencegahan sekali. Kita belum ada data. Perbandingan di Amerika, masih segitu besar bocornya," ungkap beliau. (tph/dbs)

Tindakan Haram Bisa Timbul Dalam Sertifikasi Halal Pada Obat, lanjutan hal 1.

Tajuk uTamaPENyaluRaN DaNa BPjS RawaN PENyElEwENGaN



Blending Workbench dalam Proses

Manufakturing Penting untuk

Memenuhi Harapan Pelanggan akan

Produk BerkualitasEpicor Software Corporation, pemimpin global dalam hal solusi software bisnis untuk perusahaan manufaktur, distribusi, ritel, dan layanan, hari ini mengumumkan bahwa suplier protein kolagen terdepan di dunia, Gelita, telah resmi menggunakan enterprise resource planning (ERP) generasi berikut dari Epicor yang memberikan solusi manajemen bisnis terpadu untuk memenuhi kebutuhan proses manufakturing, finansial dan pelaporan Gelita yang kompleks. Didirikan pada 1857, dengan turnover global mencapai sekitar 940 juta AUD (sekitar IDR 6,8 triliun) dan 2500 karyawan di seluruh dunia, Gelita adalah suplier protein kolagen terdepan di dunia untuk makanan, kesehatan dan nutrisi, serta industri farmasi, juga beberapa aplikasi teknis lain. Sebelum mengimplementasikan ERP Epicor di Australia, Gelita menggunakan tiga sistem berbeda yang menyulitkan rekonsiliasi dan visibilitas proses manufakturing perusahaan.Pengimplementasian di Australia ini akan menjadi template skalabel yang akan digunakan juga di pabrik manufakturing global Gelita yang berada di China dan Selandia baru. Kami telah mulai menggunakan Epico di tiga lokasi di China dengan mengambil Australia sebagai contoh, ujar Rubens Maia, Project Manager, Gelita Australia. Kami juga berencana untuk mengimplementasikan Epicor di Selandia Baru pada 2014.Ini adalah proyek global, ujar Rubens, seraya menambahkan, Kami mengadakan workshop selama seminggu di kantor pusat kami di Jerman dimana beberapa vendor mempresentasikan solusi mereka kepada kami. Tim Australia menegaskan Epicor sebagai solusi potensial. Syarat utama yang harus

dipenuhi adalah bahwa sistem tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan proses manufaktur kita yang kompleks dan sangat bisa dikonfigurasi. Epicor sangat unggul dibanding yang lainnya.Ia melanjutkan, Kami tidak melakukan manufakturing terpisah, kami melakukan proses manufakturing terpadu. Kami memiliki lingkungan bisnis yang sangat kompleks dan membutuhkan sistem yang bisa beradaptasi dengan cepat. Tidak mungkin bagi kami untuk mencari sistem di luar itu jadi kami mencari solusi yang bisa dikonfigurasi dengan baik dan berkembang bersama kami.Untuk memenuhi kebutuhan proses manufakturing Gelita yang unik, ERP Epicor diperluas agar mampu memberikan Blending Workbench, yang menurut Rubens sangat penting bagi perusahaan. Kami harus menggabungkan inventori kami demi memenuhi kualitas yang diharapkan oleh pelanggan kami. Kami harus menentukan secara ilmiah apa yang akan kami hasilkan dari produk tersebut. Perangkat seperti Blending Workbench memberikan visibilitas yang kami butuhkan. Kami juta telah mengimplementasikan penggunaan barcode yang memberikan peningkatan yang sangat signifikan dalam hal pengelolan manufakturing kami, ujar Rubens.Menurut laporan riset terbaru dari Gartner, Inc., Banyak implementasi ERP yang mencoba menghindari kustomisasi, namun kustomisasi yang tepat bisa meningkatkan nilai investasi ERP secara signifikan dengan menawarkan dukungan yang lebih baik untuk membedakan proses bisnis. CEO Gelita Australia, Pablo Silber, memuji timnya dan pentingnya hubungan mereka dengan Epicor. Saya ingin memberikan pengakuan secara luas atas kerja luar biasa yang dihasilkan Rubens dan tim manajemen proyek Epicor. Saya telah mengalami beberapa kali implementasi solusi, namun di kantor ini minggu lalu, kami tidak merasakan adanya kehebohan kehadiran sistem baru yang biasa ada. Tidak ada kerepotan sama sekali. Tim manajemen proyek Epicor sangat luar biasa. Relasi yang mereka bangun juga sangat luar biasa dan kami merasa perlu untuk mengakui itu secara terbuka.ERP generasi berikut dari Epicor adalah solusi yang sangat bisa dikonfigurasi dan gesit, ujar Craig Charlton, Senior

Vice President dan General Manager, Epicor Asia Pasifik. Sebagai inovator teknologi, Epicor adalah yang terdepan dalam pengembangan arsitektur yang model-driven dan berorientasi pada layanan. Keberhasilan yang diraih dalam mengkonfigurasi solusi proses manufakturing yang dibangun sesuai tujuan, seperti Blending Workbench bisa dikatakan adalah hasil kerja hebat tim Gelita dan Epicor. Kami berencana menawarkan fungsionalitas Blending Workbench ke pekerjaan proses manufakturing lain di Asia Pasifik, sehingga memperluas penawaran kami di industri proses manufakturing. Sumber: Gartner, Inc., Manage ERP Customizations, Dont Avoid Them by Christian Hestermann (August 27, 2013)

Tentang Epicor Software corporationEpicor Software Corporation adalah pemimpin global yang memberikan solusi software bisnis untuk industri manufakturing, distribusi, ritel dan layanan. Dengan lebih dari 40 tahun pengalaman melayani perusahaan kecil, menengah dan besar, Epicor memiliki lebih dari 20 ribu pelanggan di lebih dari 150 negara. Enterprise resource planning (ERP), retail management software, supply chain management (SCM), dan human capital management (HCM) dari Epicor memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi dan meningkatkan keuntungan. Dengan sejarah panjang inovasi, keahlian dalam industri, dan semangat unggul, Epicor memberikan akuntabilitas satu poin yang dibutuhkan perusahaan lokal, regional, dan global. Epicor berkantor pusat di Dublin, California, dengan kantor dan afiliasi di dunia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.epicor.com.

Follow Epicor on Twitter: @Epicor, @EpicorUK, @EpicorEMEA, @EpicorANZ, @EpicorLAC, @Epicor_Retail, @Epicor_DIST dan Facebook.

GElITa ImPlEmENTaSIkaN ERP GENERaSI BERIkuT DaRI EPIcOR

FOR ImmEDIaTE RElEaSE

Epicor dan logo Epicor adalah hak cipta milik Epicor Software Corporation, yang terdaftar di Amerika Serikat dan negara lain. Merek dagang lain dalam rilis ini adalah milik perusahaan masing-masing. Penawaran produk dan layanan dalam rilis ini diproduksi oleh Epicor Software Corporation.

Epicor SoftwarE - indonESiaEquity Tower, 49th Floor,Jalan Jenderal Sudirman,

Kavling 52-53 (SCBD),Jakarta 12190

Tel.: (62) 21-2965 1168 & (62) 21 2965 1198

Fax: (62) 21- 2965 1222


4 Pharma Materials Management Club e-mail:[email protected]

Jakarta - Tahap ke 2, 30 januari 2014, kembali GP Farmasi Indonesia dan PMMC dengan didukung anggotanya PT Tunggal Jaya Plastic dan full support dari bapak Sugianto sebagai pemilik perusahaan dan seperti tahun lalu, membuka "Dapur Umum Korban Banjir Jakarta 2014" di lokasi pabrik bapak Sugianto di Keranggan Bogor.Dapur Umum yang

memproduksi nasi bungkus ini sebenarnya sudah berlangsung 2 hari sebelumnya dan sudah dibagikan ke berbagai tempat dengan kerjasama Pangkostrad yang juga banyak mendirikan POSKO Banjir .Sekitar 1000-1500 nasi bungkus

dihasilkan setiap harinya dan dibagikan kepada para pengungsi korban banjir yang membutuhkannya.Pada hari ketiga, ketika dapur

umum itu ditinjau oleh pengurus

pusat PMMC, nasi bungkusnya dikirim ke POSKO Banjir yang dialamatkan di Dinas Kesehatan Jatinegara Jakarta Timur, yang diterima oleh drg Roselyne Tobing dan dra Anik Tjahyaningati, sebagai penanggung jawab Posko tersebut, menurutnya ada sekitar hampir 1000 orang yang mengungsi di tempat itu , sebenarnya beberapa hari lalu bahkan mencapai 1500 orang , mungkin karena mereka kira banjir sudah surut, sebagian kembali ke rumah masing-masing , tapi melihat hujan lebat beberapa hari ini dan banjir mulai lagi, maka mereka berbondong-bondong kembali ke tempat pengunsian itu . Melihat situasi dan kondisi cuaca

yang masih belum bersahabat , diperkirakan masih banyak lagi kepedulian dalam minggu-minggu yang akan datang . (kr)

Jakarta - Pengurus Pusat GP Farmasi Indonesia dan PMMC mengadakan acara Natal dan syukuran tahun baru 2014 bersama anak-anak SOS Children's Villages Cibubur, dengan mengusung tema "Songsong Tahun 2014 dengan Optimisme dan Semangat Perdamaian serta Kasih antar Umat Beragama", 7/2/2014.Para pengurus pusat GP Farmasi

Indonesia turut menghadiri antara lain, Ketua Umum bapak Johannes Setijono, bapak Darojatun Sanusi (Direktur Eksekutif), bapak Anthony C Sunarjo (Ketua Dewan Penasehat), bapak Kendrariadi S (WaSekjen/Ketua Umum PMMC), bapak Vincent Harjanto (Pengurus Bid. Bahan Baku). Dari pengurus PMMC yang hadir antara lain, bapak Johannes Setiono (PT. Merindo Makmur), bapak Frans (PT. Susanti Printing), bapak Pascal Sormin (PT. Dian Cipta Perkasa), bapak Samsul T Suryadi (PT. Genero), bapak Bambang dan bapak Teddy Iman (PT. Enseval) serta ibu Fitri (Pengurus PMMC). Pengurus SOS Children's Villages Cibubur, ibu Hendro

Priyono dan ibu Hadi Ramelan turut hadir dalam acara Natal dan Syukuran 2014.Beberapa pengurus GP Farmasi,

PMMC dan SOS Children's Villages Cibubur menyalakan lilin dan memanjatkan doa untuk anak-anak SOS Children's Villages dan negara Republik Indonesia supaya tetap damai. Acara tersebut dimeriahkan oleh

alunan musik tradisional yang dikolaborasikan dengan musik masa kini dan dimainkan oleh anak-anak SOS Children's Villages Cibubur. Pertunjukan badut untuk membagikan hadiah untuk anak-anak SOS Children's Villages Cibubur juga dipersiapkan oleh panitia PMMC untuk menghibur anak-anak SOS Children's Villages Cibubur.Dari rangkaian acara tersebut,

puncak acara syukuran dan tahun baru 2014 bersama anak-anak SOS Children's Villages Cibubur, pengurus GP Farmasi Indonesia, PMMC dan PT. Actavis Indonesia memberikan sumbangan, untuk mensejahterakan anak-anak SOS Children's Villages Cibubur.(tph)

DaPuR umum uNTuk kORBaN BaNjIR jakaRTa

SyukuRaN TaHuN BaRu 2014 BERSama aNak-aNak SOS cHIlDREN'S VIllaGES cIBuBuR



Salah satu objective dari organisarsi PMMC adalah berusaha mencerdaskan anggotanya, dengan memberikan informasi, pengetahuan yang dapat melalui seminar, untuk itu kali ini dengan kerjasama dengan ACG Worldwide untuk mengadakan seminar dengan topic :

SEmINaR ON PROCESS aND PaCkaGING TECHNOLOGIESSeminar sehari itu diadakan di JW Mrriott

Hotel pada 19 Feb 2014 dan dihadiri lebih dari 150 peserta yang berasal dari industri farmasi lokal maupun asing.Welcome speech yang dilakukan oleh

perwakilan ACG Worldwide, Mr Ajit Kanetkar dan dibuka secara resmi oleh Mr Manish, Deputy Chief of Mission Embassy of India.Hadir dalam kesempatan itu juga, bapak

Bayu Wibisono sebagai staff Deputy 1 BPOM yang mewakili bapak Roy Sparingga

dan ibu Retno Tyas yang kebetulan saat itu berhalangan hadir .Seminar yang banyak mengulas berbagai

topik menarik, diantaranya pemalsuan obat, dengan informasi pemalsuan diberbagai negara dan juga dunia, sangat menarik peserta seminar, karena growth setiap tahunnya sekitar 13 persen dan sudah mencapai sekitar 80 BUSD.ACG Worldwide, memberikan kenang-

kenangan berupa bunga yang indah, diberikan kepada, Mr Manish Embassy of India, Mr Bayu Wibisono dari BPOM, Kendrariadi Chairman PMMC dan Syamsul T Surjadi juga dari PMMC /GP Farmasi.Seminar tersebut berlangsung hingga sore

hari dan tentunya dengan harapan para peserta akan mendapat tambahan ilmu pengetahuan. (kr/tph)

SEmINaR ON PROcESS aND PackaGING TEcHNOlOGIES



Jakarta - Actavis Indonesia baru saja melalukan Natalan bersama anak-anak panti asuhan PElayaNaN kaSIH BHakTI maNDIRI di daerah Cibubur Jakarta Timur, Jumat 21 Februari 2014. Panti asuhan yang

mempunyai anak asuh sekitar 83 orang itu dikelola secara baik, pendidikan, akomodasi dan tentunya dengan KASIH .Natal bersama ini

diisi dengan berbagai permainan, kuis berhadiah,

nonton film bersama dan juga makan bersama .Pada kesempatan ini

Actavis memberikan donasi dalam bentuk obat-obatan, keperluan anak-anak sekolah dan juga uang untuk panti asuhan tersebut.Pada akhir acara anak-anak

panti asuhan diberikan bingkisan dan foto bersama, semoga kegiatan sosial ini sedikit membantu anak panti asuhan yang berkurangan. (kr/tph)

acTaVIS INDONESIa BERBaGI kEBaHaGIaaN BERSama aNak-aNak PaNTI aSuHaN



Jl. Tanah Abang II No.37Jakarta Pusat 10160 - INDONESIAPhone : 62-21-3508980, 81, Fax : 62-21-3861847Website: www.pttdp.com

pharmaceutical, food & feedpersonal care & cosmetics

pt tigaka distrindo perkasa

delivering the goods supplying market ideas

PT. aVESTa cONTINENTal PackJl. Raya Bekasi km 28,5 Bekasi

Bekasi-West Java 17133, Jawa Barat, Indonesiaphone (021) 8841088 (hunting)

fax (021) 8841545 / 8893625www.avesta.co.id

PT. Tunggal jaya PlasTic indusTry

Jl. Raya Karanggan Muda Kav.A, Kec. Gunung Putri

Kab. Bogor 16963 West Java INDONESIA, PO BOX 37 CBI 16900

Phone: 62-21-8677888, Fax : [email protected]

www.tunggaljaya.co.id

PT. PamERaN NIaGa INDONESIa3/F Aquarius Building,

7, Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah, Jakarta 12240, Indonesia

Tel: +62 21 729 2662 Fax: +62 21 729 3539website :www.ubmindonesia.com

e-mail:[email protected] Pharma Materials Management Club 7

mENSa GROuPHead office:

Mensa Building, Fl. 3 Jl. HR Rasuna SaidKav. B34-35 Kuningan, Jakarta INDONESIA

Telpon: +6221-5222468Fax:+62-21 5256337/5222467



Reach the South East Asia pharma market at CPhI

20-22 May 2014 Jakarta International Expo Indonesia

www.cphi.com/asean

Ingredients BioPharma Technology PackagingFinished formulation

join theconversation@cphiww#cphiasean

Register online today as a visitor

& get a Free Market ReportUse media code: NDSE2476

Indonesia is projected to be the fastest-growing economy within the ASEAN, with an average annual growth rate of 6.0% in 2014-2018. CPhI South East Asia provides you with direct access to the ASEAN pharmaceutical market, enables you to identify new business opportunities, learn about the latest trends and find new companies and partners for future collaboration in the ASEAN pharmaceutical market.

CPhI South East Asia brings together the whole world of pharma under one roof:CPhI South East Asia is the marketplace for pharma ingredients manufacturers, suppliers and buyers.

P-MEC showcases pharmaceutical machinery, laboratory equipment and analytical technology through face to face networking and education.

InnoPack highlights the latest innovations in packaging & drug delivery systems, labelling and track & trace.

Organised By:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CPHI SEA 200x240 NDSE2476 PRINT.pdf 1 20/02/2014 16:31



Pameran niaga industri farmasi, CPhI South East Asia kembali akan hadir di Jakarta International Expo tanggal 20 22 mei 2014. Dengan menghadirkan lebih dari 260 peserta pameran mewakili lebih dari 51 negara dan kawasan di dunia, CPhI South East Asia menampilkan berbagai produk bahan baku obat berkualitas yang menjadi alternatif sourcing produsen farmasi.

Melengkapi profil produk yang ditampilkan, CPhI South East Asia juga membawa InnoPack dengan rangkaian inovasi baru produk kemasan farmasi dan P-MEC South East Asia dengan mesin mesin dan peralatan penunjang produktivitas maksimal. Ketiga event ini menghadirkan rangkaian lengkap supply chain bagi industri farmasi.

Pada edisi kali ini, beberapa fitur baru di CPhI South East Asia diantaranya adalah : connect Seminar seminar tiga module yang dirancang team UBM Conferences, membawakan topik seputar Regulatory, Biosimilar dan Pharma manufacturing. Selain Connect Seminar, IMS Health mensponsori Innovation Tours berkeliling pameran dipandu pakar dari IMS Health. Pengunjung dapat mengikuti tour sesuai dengan tema yang dijadwalkan, sehingga membantu dalam menemukan produk atau inovasi yang diminati secara lebih efektif dan dapat berinteraksi

langsung. Untuk tahun ini, Pre- registrasi CPhI South East Asia menawarkan kemudahan baru, bagi yang mendaftar secara online di www.cphi.com/asean sebelum 10 April, badge masuk akan dikirimkan langsung sehingga pengunjung dapat langsung masuk ke pameran tanpa perlu mendaftar atau mengambil badge di tempat. Dan tentunya, sederet seminar teknologi dalam Exhibitors Presentation yang dibawakan oleh para peserta pameran akan turut menambahkan nilai lebih bagi peserta dan pengunjung pameran. Sekilas cPhI

Bagi profesional industri farmasi, nama CPhI tentunya tidak asing lagi. Berawal dari sebuah konvensi kecil di Frankfurt di tahin 1990, CPhI pertama kali diselenggarakan hanya dengan 16 peserta pameran dan 250 pengunjung. Sekarang, CPhI diselenggarakan setiap tahun bergantian di 3 kota di Eropa : Frankfurt, Madrid dan Paris dengan nama CPhI Worldwide yang diikuti lebih dari 2,500 peserta pameran dan mencatat jumlah pengunjung lebih dari 30,000. CPhI Worldwide merupakan agenda tahunan bagi para professional farmasi di Indonesia juga dimana GP Farmasi Indonesia dan PMMC setiap tahunnya berkunjung untuk mendapatkan informasi terbaru dan juga memperkuat jaringan sesama industri.

Saat ini, CPhI telah mengembangkan portofolionya baik secara geografis dengan cakupan manca negara termasuk untuk kawasan Asia Tenggara diwakili oleh CPhI South East Asia yang telah digelar sejak 2012. Selain itu, CPhI juga merangkai profil lain untuk melengkapi supply chain industri farmasi dengan menambahkan brand brand event terkait seperti InnoPack, P-MEC, ICSE, LabWorld.

Dalam setiap CPhI, industri farmasi menemukan titik temu dimana para profesional industri saling bertukar informasi, berbagi pengalaman dan pandangan. Lebih dari sekedar pameran, CPhI merupakan arena memperkuat dan memperluas jaringan bisnis. More than a show, it is a business networking event. Sesuai dengan tagline mix with the world of pharma products, people & solutions

cPhI South East asia InnoPack

P-mEc South East asia 20 22 mei 2014

jakarta International Expo www.cphi.com/asean

TiTik Temu iNdusTri FarmasiCPhi south east asia



Selasa, 31 Desember 2013 di Istana Bogor, Jawa Barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Melalui BPJS-K, kini rakyat miskin di seluruh Indonesia bisa berobat dan dirawat gratis di puskesmas dan rumah sakit. "Rakyat miskin berobat dan dijamin dan

dijamin oleh BPJS. Saya tekankan, dengan BPJS-K pemerintah berharap tidak ada lagi yang was was bagi orang tidak mampu," tegas SBY. Pemerintah menargetkan pada 2019, 178 juta rakyat Indonesia sudah menjadi peserta. Sebanyak 1.710 rumah sakit swasta dan dan rumah sakit pemerintah serta 15.000 klinik dan dokter praktek akan melayani peserta BPJS. Untuk program tersebut pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp79 triliun. UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS terdiri

dari 16 bab dan 71. UU BPJS sebagai lanskap kelembagaan dan pedoman tata kelola (governance) penyelenggaraan jaminan sosial memberi amanat pembentukan 2 BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS-K sendiri merupakan transformasi dari PT Askes (Persero) dan bertanggung jawab menyelenggarakan program jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk (universal coverage), yang mulai berlaku pada tahun 2014 ini. Dengan pemberlakuan BPJS-K per Januari

2014 ini diperkirakan akan ada lonjakan pasien karena semua orang bisa berobat. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Chazali H. Situmorang mengatakan pemerintah akan mulai mendekati pihak swasta untuk berinvestasi di bidang fasilitas kesehatan dalam rangka pelaksanaan program BPJS-K ini. Menurut Chazali, meski Kementerian Kesehatan tidak bisa mengatur Rumah Sakit Swasta, BPJS dapat mengadakan kerjasama dengan semua jenis rumah sakit, baik swasta maupun milik negara.Rakyat Berhak Hidup SehatDari segi kebijakan, program pemerintah

tersebut tentu sangat patut diapresiasi. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dengan BPJS-K, pemerintah telah menerapkan

paradigma bahwa pembangunan kesehatan merupakan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan

pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan cara pandang (mindset) dari paradigma sakit ke paradigma sehat, sejalan dengan visi Indonesia Sehat 2010 yang telah dicanangkan sejak 3 tahun lalu. Program BPJS yang diluncurkan pemerintah

Indonesia mirip dengan program jaminan kesehatan di negara-negara lain. Philipina memiliki Philippine Health Coorporation yang diluncurkan pada tahun 1995 dan menargetkan pencapaian universal coverage untuk jaminan kesehatan selama 15 tahun. India, untuk menjangkau ratusan juta penduduk miskin mendirikan RSBY, suatu program kesehatan bagi masyarakat miskin dan sudah mencapai 300 juta penduduk. China juga memiliki program serupa dengan mendirikan lembaga jaminan kesehatan di tingkat provinsi.Dalam Pasal 1 point (1) UU Nomor 23

Tahun 1992 tentang Kesehatan disebutkan, kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkin setiap orang produktif secara ekonomis Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan

mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia.Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi

manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional dan tercantum dalam Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Disebutkan, hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Jaminan hak atas kesehatan juga diatur dalam

Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, yaitu bahwa negara peserta konvenan tersebut mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Pada lingkup nasional, Pasal 28 H ayat (1) UUD

1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Terjemahan secara luas dari Pasal 28 H

ayat (1) UUD 1945 tersebut jelas bahwa negara sebagai pengemban amanat rakyat berkewajiban untuk menyejahterakan masyarakat. Sehat dalam pengertian lebih luas, seperti diatur dalam UHDR, Konvensi PBB 220 A serta UUD 1945, tidak hanya sekedar bebas dari penyakit. Lebih dari itu, sehat adalah kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup .produktif secara ekonomis.Oleh karena itu, sesuai dengan norma HAM,

negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi kesehatan tersebut. Kewajiban menghormati itu seperti menciptakan persamaan akses pelayanan kesehatan, pencegahan dari tindakan-tindakan yang dapat menurunkan status kesehatan masyarakat, melakukakan langka-langkah legislasi yang dapat menjamin perlindungan kesehatan masyarakat, membuat kebijakan kesehatan, penyediaan anggaran yang memadai, penyediaan jasa-jasa pelayanan kesehatan yang layak dan memadai untuk seluruh masyarakat. Obat Halal adalah Hak konsumen muslimDalam konteks kesehatan sesuai HAM,

masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, juga berhak atas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan keyakinan yang dianut. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika di negara yang mayoritas penduduknya muslim, ada pejabat pemerintah yang justru menolak memberikan perlindungan kepada masyarakat konsumen agar terhindar dari produk yang tidak jelas kehalalannya, termasuk di dalamnya produk obat-obatan. Direktur LPPOM MUI, Ir. Lukmanul Hakim,

M.Si menyatakan, pihaknya menyadari bahwa kesehatan merupakan hajat hidup orang banyak, sesuai dengan amanat UU No.36/2009 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Namun, di sisi lain, konsumen muslim juga berhak atas produk yang terbebas dari unsur haram.

Seiring dengan pemberlakuan Badan Penyelenggara jaminan Sosial kesehatan (BPjS-k) pada 1 januari 2014, maka kebutuhan masyarakat

akan obat bakal meningkat pesat. ketersediaan obat-obatan yang terjamin kehalalannya menjadi sebuah keharusan.

BPjS BEROPERaSIQua VaDIS OBaT Halal?



Memperoleh makanan, minuman, serta obat-obatan yang halal sesuai syariat Islam adalah hak bagi setiap muslim di manapun. Di Indonesia, hak tersebut jelas-jelas dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melindungi konsumen muslim dalam menjalankan syariat agamanya, termasuk dalam mengkonsumsi obat. Seperti diketahui, sebelumnya Menteri

Kesehatan Nafsiah Mboi menegaskan, pihaknya menolak sertifikasi halal pada produk farmasi pada Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH). Alih-alih memperjuangkan hak konsumen muslim, Nafsiah Mboi justru menyatakan bahwa produk farmasi seperti obat dan vaksin memang mengandung barang haram, karena itu tidak perlu sertifikasi halal. Menurut para ahli agama, obat-obatan yang mengandung babi bisa juga digunakan karena tujuannya untuk menyelamatkan nyawa orang, tukasnya. Menurut Ketua MUI Dr. KH. Maruf Amin,

dalam Islam, hukum mengonsumsi obat dan vaksin sebenarnya sama dengan hukum mengonsumsi produk pangan, yakni harus yang halal. Hal tersebut antara lain didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Darda yang berbunyi: "Allah telah menurunkan penyakit dan obat serta menjadikan obat bagi setiap penyakit. Maka berobatlah, dan janganlah berobat dengan benda yang haram." Lukmanul Hakim sangat menyayangkan

pernyataan menteri kesehatan, yang notabene seorang pejabat publik yang secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Penolakan sertifikasi halal atas produk obat-obatan, tegas Lukmanul Hakim, akan semakin menjauhkan upaya umat Islam dalam memperoleh obat yang halal. Selama ini LPPOM MUI bersama pemangku kepentingan terkait berusaha mendorong kalangan farmasi dan produsen obat agar meningkatkan kepedulian mereka terhadap konsumen muslim dalam memperoleh obat-batan yang terjamin halal. Ditambahkan, hingga kini sekitar 90 persen

lebih bahan baku obat yang beredar di Indonesia merupakan produk impor dari negara-negara yang sebagian besar belum mempertibangkan aspek halal. "Artinya ini bukan sekedar masalah teknologi, juga karena pengetahuan dan motivasi produksi halal," ujarnya. Padahal, secara ilmu dan teknologi, sangat terbuka kemungkinan memproduksi obat dengan cara halal.Dengan kondisi bahan baku yang sebagian

besar masih impor dan belum memperhatikan aspek halal, Lukmanul Hakim mengakui, hampir semua jenis obat di Indonesia memiliki kemungkinan tidak halal. Hingga saat ini dari sekitar 27 ribu item obat, jamu dan suplemen yang diproduksi oleh sekitar 206 perusahaan di Indonesia, yang telah bersertifikat halal jumlahnya masih sangat sedikit. Rinciannya, di kelompok obat-obatan, perusahaan yang telah bersertifikat halal hanya ada 5 (lima) perusahaan dengan item produk sebanyak 22 produk. Di kelompok jamu ada 14 perusahaan yang

telah memiliki sertifikat halal dengan item produk sebanyak 152 produk, sedangkan pada kelompok suplemen, perusahaan yang telah mengantongi sertifikat halal sebanyak 13 perusahaan dengan item produk sekitar 50 produk. Angka-angka tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk muslim yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa.

Oleh karena itu, kata dia, pentingnya sertifikasi halal bagi produk farmasi, sebagai upaya mengidentifikasi unsur obat tersebut sehingga memudahkan konsumen untuk memilih. Bagi obat yang tidak halal dan tidak ada alternatif penggantinya, ujar Lukman, untuk sementara dapat digunakan dengan alasan darurat. Bukan alasan DaruratPerihal alasan darurat, Ketua MUI, H. Amidhan

menyebut dalam Islam telah diatur bahwa sesuatu yang sifatnya darurat maka yang haram boleh dikonsumsi karena pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, misalnya untuk mencegah kematian atau cacat permanen, atau menyebabkan sakit yg semakin parahn, tetapi tidak boleh berlebihan atau berkepanjangan. Artinya, sifat kedaruratan itu berlaku sementara. Jika tidak ada kebutuhan yang mendesak seperti itu, maka sifat kedaruratan tadi tidak berlaku. Sifat darurat juga otomatis gugur jika terdapat alternatif obat lain yang telah halal.Sebagai contoh, MUI melalui fatwa Nomor

05 Tahun 2009 menyatakan bahwa vaksin meningitis untuk calon jemaah haji yang ketika itu belum halal, boleh digunakan demi menjaga kesehatan dan keselamatan calon jemaah haji. Namun, sejak adanya vaksin meningitis yang telah bersertifikat halal maka fatwa MUI tentang kedaruratan penggunaan vaksin yang belum halal tadi tidak berlaku lagi. Hal itu tertuang dalam Fatwa MUI No. 06 Nomor 06 Tahun 2010 Tertanggal 16 Juli 2010.Dalam Islam tambah Amidhan, hukum obat

dan vaksin sama dengan hukum mengonsumsi produk pangan, yakni harus halal. Terlebih memperoleh produk halal bagi setiap Muslim adalah hak konstitusional. "Pemerintah harusnya memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan syariat agamanya," tegas Amidhan. Menanggapi masih sulitnya menemukan obat

halal di Indonesia, menurut Lukmanul Hakim, mestinya ada upaya secara sistematis dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain seperti produsen farmasi, apoteker, dokter, ulama, pebisnis obat dan vaksin serta ilmuwan dari perguruan tinggi untuk secepat mungkin melakukan tindakan nyata, demi memberikan ketenteraman batin bagi konsumen obat di Indonesia. Bukannya justru penolakan, katanya. Pada prinsipnya, cara pembuatan obat

tidak berbeda jauh dengan produk pangan, tergantung pada bentuk sediaannya, apakah bentuknya tablet, kaplet, sirup, salep, dsb. Pada produk obat, prinsipnya adalah mencampur antara bahan aktif obat yang memberi khasiat penyembuhan dengan bahan lain yang dibutuhkan dalam pembentukan suatu sediaan obat yang disebut dengan eksipien. Bahan aktif obat maupun eksipien dapat

dibuat melalui berbagai proses tergantung jenisnya. Prosesnya bisa berupa ekstraksi dari bahan nabati atau hewani, sintesa kimiawi, fermentasi mikrobial sampai rekayasa genetika. Oleh karena itu, jika alasannya adalah

karena pertimbangan teknis pemeriksaan kehalalan obat yang dinilai rumit, terbukti bahwa sejumlah produsen obat dan vaksin telah berhasil mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Artinya, jika ada kehendak untuk mengajukan sertifikasi halal maka hal tersebut tentu bisa dilakukan. Jika ada anggapan bahwa pemeriksaan obat

sangat sulit dibandingkan pangan, menurut Lukmanul Hakim, perkembangan pangan saat ini pun sudah sangat jauh berekembang. Suatu

bahan pangan bisa mengandung bahan baku ratusan bahan baku termasuk bahan-bahan perisa (flavour) yang juga terdiri dari bahan-bahan kimia yang rumit baik dihasilkan secara sintetik kimiawi, biokimia atau mikrobial. Tapi nyatanya, saat ini sudah ada ribuan perusahaan di bidang pangan yang telah lolos dari pemeriksaan dan mendapatkan sertifikat halal dari MUI.Direktur Yayasan Perlindungan Konsumen

Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta mendukung desakan MUI agar obat-obatan juga perlu disertifikasi halal. Alasannya, menurut Marius, masyarakat membutuhkan informasi yang tepat mengenai kandungan obat. Langkah ini penting agar masyarakat mengetahui kehalalan obat yang dikonsumsinya. Pemberian informasi kandungan obat bisa melalui pemberian label yang jelas dalam kemasan. "Bila mengandung babi, seharusnya dalam kemasan itu diberi gambar babi saja sehingga orang mengetahui produk itu mengandung unsur babi,'' ujarnya. Menurut dia, informasi yang simpang siur

soal kehalalan obat bisa menimbulkan suasana kegaduhan dan tidak kondusif. Oleh karenanya, ia meminta Kementerian Kesehatan dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) membentuk tim khusus untuk memberikan informasi kandungan obat ini. "Tim khusus itu agar semua jamu dan obat dapat diberi tanda haram atau halal." Selain tanda haram atau halal, juga perlu

dicantumkan keterangan gambar, misalnya gambar babi untuk obat yang mengandung babi. Menurut Marius, langkah itu penting untuk memberi informasi sejelas mungkin karena tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang masih terbatas.Sementara itu, Dosen Fakultas Farmasi

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Prof Dr Nurfina Aznam, Apt., juga menyatakan keprihatinannya atas kondisi obat-obatan di Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, karena itu persoalan halal harus menjadi pertimbangan dalam produksi obat. Namun sebagian besar produk di Indonesia masih belum bersertifikat halal.Seperti dikutip Republika, Nurfina mengakui,

memang sudah ada pabrik obat yang mensertifikatkan halal produk obatnya, namun jumlahnya tidak sebanding dengan obat yang beredar di Indonesia. Hal itu terjadi karena kesadaran dari produsen obat tentang perlunya sertifikasi halal untuk produk obat masih kurang, dan bahkan ada produsen yang tidak peduli bila bahan untuk memproduksi obat ada yang haram.Seharusnya perlu peran pemerintah

memfasilitasi produsen untuk memproduksi obat halal. Sedangkan bagi masyarakat, harus ada

kesadaran untuk memilih obat yang halal. Tentu saja, kata dia menambahkan, obat yang halal harus ada legalitas dari lembaga yang punya kewenangan dan ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan sertifikasi halal yakni LPPOM MUI.

Sumber: (http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/11/1863/30/1)



Acara Syukuran dan Tahun Baru 2014 di SOS Childrens Villages, 17 Februari2014GPFI-Pmmc di cibubur, jakarta



Acara SEmINaR ON PROcESS aND PackaGING TEcHNOlOGIES, 19 Februari 2014Pmmc - acG TechoVersity, di jw marriot.

Bhaksos DaPuR umum korban banjir jakarta, 30 Januari 2014Pmmc - GPFI - kostrad - PT. Tunggal jaya, di keranggan, Bogor.



Beberapa waktu lalu tepatnya 8 Maret 2014 , pengurus ISPE mengadakan rapat koordinasi persiapan ISPE Indonesia Conference di Titan Building Bintaro Tangerang Banten.

ISPE Indonesia Conference yang akan diselenggarakan 6 - 7 Mei 2014 di Gran Melia Hotel Jakarta. ISPE Indonesia Conference 2014 akan mengusung tema "Quality by Design: What and How to Start".

Rapat volunteer ISPE pertama yang dipersiapkan mulai 8 Maret lalu dilaksanakan bersama dengan Dewan Pembina ISPE. Beberapa pengurus yang hadir antara lain, ibu Herny Prasetya, bapak Krestijanto Pandji, ibu Sri Sayekti, bapak Kendrariadi Suhanda, bapak Paulus Gunawan, bapak M. Sumarno dan beberapa pengurus lainnya. (kr/tph)

RaPaT VOluNTEER ISPE INDONESIa


16 Pharma Materials Management Club e-mail:[email protected] Materials Management Club e-mail:[email protected]

Pmmc News Edisi Xxiii Mar Apr 2014

Documents