Home >Documents >PMK No. 2052 Ttg Izin Praktik Kedokteran

PMK No. 2052 Ttg Izin Praktik Kedokteran

Date post:17-Oct-2015
Category:
View:51 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Description:
pmk izin praktik kedokteran
Transcript:
  • PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR 2052/MENKES/PER/X/2011

    TENTANG

    IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal

    43 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

    Praktik Kedokteran, telah ditetapkan Peraturan Menteri

    Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang

    Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

    b. bahwa untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan

    hukum, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan

    Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

    dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

    menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin

    Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

    Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

    2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

    sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

    Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

    3. Undang-Undang...

  • - 2 -

    3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

    Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5063);

    4. UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

    Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5072);

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang

    Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

    Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

    Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan

    Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

    7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/Menkes/

    Per/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumberdaya

    Manusia Kesehatan;

    8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299/Menkes/

    Per/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program

    Internsip Dan Penempatan Dokter Pasca Internsip;

    9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317/Menkes/

    Per/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga

    Kesehatan Warga Negara Asing Di Indonesia;

    10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/

    Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

    Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik

    Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN

    PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN.

    BAB...

  • - 3 -

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

    1. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

    dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya

    kesehatan.

    2. Dokter dan Dokter Gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran atau

    kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh

    Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

    undangan.

    3. Dokter dengan kewenangan tambahan adalah dokter dan dokter gigi

    dengan kewenangan klinis tambahan yang diperoleh melalui

    pendidikan dan pelatihan yang diakui organisasi profesi untuk

    melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri.

    4. Surat Izin Praktik, selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis

    yang diberikan dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dokter dan

    dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah

    memenuhi persyaratan.

    5. Surat Tugas adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan

    provinsi kepada dokter atau dokter gigi dalam rangka pelaksanaan

    praktik kedokteran pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

    6. Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti

    tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada

    dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.

    7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya

    pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik

    kedokteran atau kedokteran gigi.

    8. Pelayanan kedokteran adalah pelayanan kesehatan yang diberikan

    oleh dokter dan dokter gigi sesuai dengan kompetensi dan

    kewenangannya yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif,

    diagnostik, konsultatif, kuratif, atau rehabilitatif.

    9. Standar pelayanan adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter

    atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.

    10. Standar...

  • - 4 -

    10. Standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and

    professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang

    dokter atau dokter gigi untuk dapat melakukan kegiatan

    profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh

    organisasi profesi.

    11. Standar prosedur operasional adalah suatu perangkat

    instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan

    suatu proses kerja rutin tertentu yang memberikan langkah yang

    benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk

    melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat

    oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.

    12. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan

    Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

    13. Konsil Kedokteran Indonesia, selanjutnya disingkat KKI adalah suatu

    badan otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independen yang

    terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

    14. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, selanjutnya

    disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan

    ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam

    penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan

    menetapkan sanksi.

    15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

    di bidang kesehatan.

    BAB II

    IZIN PRAKTIK

    Bagian Kesatu

    Umum

    Pasal 2

    (1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran

    wajib memiliki SIP.

    (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala

    Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

    (3) Kepala...

  • - 5 -

    (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan SIP

    harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah Dokter dan

    Dokter Gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

    Pasal 3

    (1) SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi dapat berupa SIP dokter, SIP dokter

    gigi, SIP dokter spesialis, dan SIP dokter gigi spesialis.

    (2) SIP bagi dokter peserta program internsip berupa SIP Internsip

    dengan kewenangan yang sama dengan dokter.

    (3) SIP bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau

    peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) berupa

    SIP dokter atau SIP dokter gigi dengan kewenangan sesuai

    kompetensi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi (KPS).

    (4) SIP bagi peserta program dokter dengan kewenangan tambahan yang

    memperoleh penugasan khusus di fasilitas pelayanan kesehatan

    tertentu berupa SIP dokter dengan kewenangan sebagaimana

    tercantum dalam surat keterangan kompetensi yang dikeluarkan

    oleh Kolegium.

    Pasal 4

    (1) SIP Dokter dan Dokter Gigi diberikan paling banyak untuk 3 (tiga)

    tempat praktik, baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik

    pemerintah, swasta, maupun praktik perorangan.

    (2) SIP 3 (tiga) tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

    dapat berada dalam kabupaten/kota yang sama atau berbeda di

    provinsi yang sama atau provinsi lain.

    Pasal 5

    (1) SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi sebagai staf pendidik yang

    melakukan praktik kedokteran atau praktik kedokteran gigi pada

    rumah sakit pendidikan, berlaku juga untuk melakukan proses

    pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di rumah sakit

    pendidikan lainnya dan rumah sakit atau fasilitas pelayanan

    kesehatan lainnya yang dijadikan sebagai jejaring pendidikannya.

    (2) Rumah...

  • - 6 -

    (2) Rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai

    jejaring pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

    melalui kerjasama Dekan Fakultas Kedokteran/Dekan Fakultas

    Kedokteran Gigi dengan rumah sakit pendidikan berdasarkan

    standar rumah sakit sebagai tempat pendidikan.

    (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan

    Dekan Fakultas Kedokteran/Dekan Fakultas Kedokteran Gigi kepada

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

    Pasal 6

    (1) Dalam rangka melaksanakan program pemerataan pelayanan

    kesehatan:

    a. SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan praktik

    kedokteran pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah

    ber

Embed Size (px)
Recommended