-
MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA
PERATURANMENTERIPERHUBUNGAN
NOMOR PM. 85 TAHUN2011
TENTANG
ORGANISASIDANTATAKERJA
KANTOROTORITASPELABUHANPENYEBERANGAN
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009ten tang Kepelabuhanan, perlu
menetapkanOrganisasi dan Tata Kerja Kantor OtoritasPelabuhan
Penyeberangan;
b. bahwa . untuk meningkatkan efektivitaspelaksanaan pengaturan,
pengendalian, danpengawasan kegiatan kepelabuhanan padapelabuhan
penyeberangan yang diusahakansecara komersial perlu dibentuk Unit
PelaksanaTeknis di lingkungan Kementerian Perhubungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Menteri
Perhubungantentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
OtoritasPelabuhan Penyeberangan;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 64, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009ten tang
Kepelabuhanan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor
151,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5070);
-
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010tentang Kenavigasian
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 8,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor
26,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5108)
sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2011tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 20 Tahun 2010
tentang Angkutan diPerairan (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2011 Nomor 43, Tambahan LembaranNegara Republik
Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010tentang Perlindungan
Lingkungan Maritim(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor
5109);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan,
Tugas, dan Fungsi KementerianNegara serta Susunan Organisasi,
Tugas, danFungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimanatelah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata KerjaKementerian Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60Tahun 2011 tentang
Pedoman PenataanOrganisasi di lingkungan
KementerianPerhubungan;
10. Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor
PERI 18/M.PANI 11/2008tentang Pedoman Organisasi Unit
PelaksanaTeknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah
NonKementerian;
-
Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi
Birokrasi Nomor B/1862/M.PAN-RB/8/2011 tanggal 8 Agustus 2011 yang
memberikanpersetujuan pembentukan Kantor Otoritas
PelabuhanPenyeberangan;
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANGORGANISASIDAN TATA KERJA
KANTOROTORITASPELABUHANPENYEBERANGAN.
BAB I
KEDUDUKAN,TUGASDANFUNGSI
Pasall
(1) Kantor Otoritas Pe1abuhan Penyeberangan adalahUnit Pelaksana
Teknis di lingkungan KementerianPerhubungan berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan melaluiDirektur
Jenderal Perhubungan Darat.
(2) Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangansebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakanpe1abuhan yang digunakan untuk
me1ayaniangkutan penyeberangan.
(3) Kantor Otoritas Pelabuhandipimpin oleh seorang Kepala.
Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangansebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 mempunyaitugas me1aksanakan pengaturan, pengendalian,
danpengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhanyang digunakan
untuk melayani angkutanpenyeberangan yang diusahakan secara
komersial.
Dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2,
Kantor Otoritas PelabuhanPenyeberangan menye1enggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja, program dan desain,analisa dan
evaluasi penyediaan lahan daratandan perairan pe1abuhan, fasilitas
pelabuhanpenyeberangan, penahan gelombang, pengerukankolam
pe1abuhan penyeberangan dan alurpelayaran, reklamasi dan jaringan
jalan di DaerahLingkungan Kerja (DLKr) serta sarana ban tunavigasi
pe1ayaran penyeberangan;
b. pelaksanaan ...
-
b. pe1aksanaan pembangunan dan pemeliharaanpelabuhan
penyeberangan, fasilitas pe1abuhanpenyeberangan, penahan ge1ombang,
pengerukankolam pelabuhan penyeberangan dan alurpe1ayaran,
reklamasi dan jaringan jalan di DaerahLingkungan Kerja (DLKr),
sarana bantu navigasipe1ayaran penyeberangan serta penyediaan
lahandaratan dan perairan pelabuhan penyeberangan;
c. penyusunan rencana induk, Daerah LingkunganKerja (DLKr)dan
Daerah Lingkungan Kepentingan(DLKp)pelabuhan penyeberangan;
d. pe1aksanaan pengaturan, pengendalian, danpengawasan kegiatan
lalu lintas dan angkutanpenyeberangan;
e. pe1aksanaan pengusulan dan pemantauan tarifangkutan dan jasa
pe1abuhan penyeberangan;
f. pe1aksanaan koordinasi dalam penJamlnanketertiban, keamanan
dan kelancaran aruskendaraan dan penumpang di
pelabuhanpenyeberangan serta kese1amatan penyeberangan;
g. pelaksanaan pengaturan dan pengawasanpenggunaan lahan daratan
dan perairan, fasilitasdan pengoperasian pelabuhan penyeberangan
diDaerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan di DaerahLingkungan
Kepentingan (DLKp) pelabuhanpenyeberangan;
pelaksanaan, penjaminan, dankelestarian lingkungan
hiduppenyeberangan;
pemeliharaandi pe1abuhan
1. pelaksanaan penjadwalan keberangkatan dankedatangan kapal
penyeberangan;
J. pelaksanaan pengawasan bongkar muatkendaraan dan naik turun
penumpang sertajadwal docking kapal penyeberangan; dan
k. penge10laan urusan tata usaha, rumah tangga,kepegawaian,
keuangan, hukum, dan hubunganmasyarakat.
-
(1) Kantor Otoritas Pe1abuhan Penyeberangan terdiriatas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Perencanaan dan Pembangunan;
c. Seksi Operasi; dan
d. KelompokJabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Kantor OtoritasPe1abuhan
Penyeberangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tercantum dalam
lampiran IPeraturan Menteri ini.
(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat
(1) huruf a mempunyai tugasme1akukan pengelolaan urusan tata usaha,
rumahtangga, kepegawaian, keuangan, hukum,hubungan masyarakat,
evaluasi dan pelaporan.
(2) Seksi Perencanaan dan Pembangunansebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1)huruf b mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan
penyusunan rencana induk,DLKr dan DLKp pelabuhan
penyeberangan,penyusunan rencana kerja, program dan desain,analisa
dan evaluasi penyediaan lahan daratandan perairan pe1abuhan,
fasilitas pe1abuhanpenyeberangan, penahan ge1ombang,
pengerukankolam pelabuhan penyeberangan dan alurpelayaran
penyeberangan, reklamasi dan jaringanjalan di DLKrdan sarana bantu
navigasi pe1ayaranpenyeberangan, serta pelaksanan pembangunandan
pemeliharaan pelabuhan penyeberangan,fasilitas pe1abuhan
penyeberangan, penahangelombang, pengerukan kolam
pelabuhanpenyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi danjaringan
jalan di DLKr, sarana bantu navigasipe1ayaran penyeberangan serta
penyediaan lahandaratan dan perairan pelabuhan penyeberangan.
-
(3) Seksi Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1)
huruf c mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan pengaturan,
pengendalian, danpengawasan kegiatan lalu lintas dan
angkutanpenyeberangan, pengusulan dan pemantauan tarifangkutan dan
jasa pelabuhan penyeberangan,koordinasi dalam penjaminan
ketertiban,keamanan, keselamatan dan kelancaran aruskendaraan dan
penumpang di pelabuhanpenyeberangan, penggunaan lahan daratan
danperairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhanpenyeberangan di
DLKr dan DLKp pelabuhanpenyeberangan, penjaminan, dan
pemeliharaankelestarian lingkungan hidup di pelabuhanpenyeberangan,
penjadwalan keberangkatan dankedatangan serta pengawasan bongkar
muatkendaraan dan naik turun penumpang sertajadwal docking kapal
penyeberangan.
Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4
ayat (1) huruf d mempunyai tugasmelakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan fungsionalmasing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimanadimaksud dalam Pasal
6, terdiri dari sejumlahtenaga fungsional yang terbagi dalam
berbagaikelompok jabatan fungsional sesuai dengan
bidangkeahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimanadimaksud pada ayat
(1) dikoordinasikan olehseorang tenaga fungsional yang ditetapkan
olehKepala Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhandan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) diatur berdasarkanperaturan perundang- undangan.
-
Dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2,
Kepala Kantor Otoritas PelabuhanPenyeberangan, Kepala Subbagian dan
para KepalaSeksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajibmenerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dansinkronisasi, baik dalam
lingkungan masing-masingmaupun antar satuan organisasi di
lingkungan KantorOtoritas Pe1abuhan Penyeberangan sesuai
dengantugas masing-masing.
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkunganKantor Otoritas
Pe1abuhan Penyeberangan bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannyamasing-masing dan memberikan bimbingan
sertapetunjuk bagi pe1aksanaan tugas bawahannya.
Setiap plmpman satuan organisasi di lingkunganKantor Otoritas
Pelabuhan Penyeberangan wajibmengawasi bawahannya masing-masing dan
apabilaterjadi penyimpangan agar mengambillangkah-langkahyang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti danmematuhi
petunjuk serta bertanggung jawab kepadaatasan masing-masing dan
menyampaikan laporansecara berkala tepat pada waktunya
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuanorganisasi dari
bawahan wajib diolah dandipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunanlaporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjukkepada
bawahan.
-
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan,tembusan laporan wajib
disampaikan kepada satuanorganisasi lain yang secara fungsional
mempunyaihubungan kerja.
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinansatuan organisasi
dibantu oleh kepala satuanorganisasi dibawahnya dan dalam rangka
bimbingankepada bawahan masing-masing wajib mengadakanrapat secara
berkala.
(1) Kepala Kantor Otoritas Pe1abuhan Penyeberanganmerupakan
jabatan struktural ese10n IILa.
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakanjabatan
struktural ese10n IV.a.
(1) Jumlah Kantor Otoritas Pe1abuhan Penyeberangansebanyak 4
(empat) lokasi yang terdiri atas:
a. Kantor Otoritas Pelabuhan PenyeberanganMerak di Provinsi
Banten;
b. Kantor Otoritas Pelabuhan PenyeberanganGilimanuk di Provinsi
Bali;
c. Kantor Otoritas Pelabuhan PenyeberanganLembar di Provinsi
Nusa Tenggara Barat; dan
d. Kantor Otoritas Pelabuhan PenyeberanganPagimana di Provinsi
Sulawesi Tengah.
(2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja Kantor OtoritasPelabuhan
Penyeberangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tercantum dalam
lampiran IIPeraturan Menteri ini.
-
Pengisian Sumber Daya Manusia pada Kantor OtoritasPelabuhan
Penyeberangan dilakukan paling lama 1(satu) tahun sejak ditetapkan
Peraturan Menteri ini.
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberanganharus telah
menyampaikan usulan rumusan jabatanfungsional umum, uraian
jenis-jenis kegiatanorganisasi, satuan hasil kerja jabatan, waktu
capaianhasil kerja jabatan dan peta jabatan Kantor
OtoritasPelabuhan Penyeberangan kepada MenteriPerhubungan melalui
Direktur Jenderal PerhubunganDarat untuk ditetapkan menjadi
Peraturan MenteriPerhubungan paling lama 2 (dua) tahun
sejakditetapkan Peraturan Menteri ini.
Perubahan dan penyempurnaan organisasi dan tatakerja menurut
Peraturan Menteri ini ditetapkan olehMenteri Perhubungan setelah
terlebih dahulumendapat persetujuan tertulis dari Menteri
yangbertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparaturnegara dan
reformasi birokrasi.
(1) Biaya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsiKantor
Otoritas Pelabuhan Penyeberangandibebankan pada anggaran Direktorat
JenderalPerhubungan Darat.
(2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejakditetapkan
Peraturan Menteri ini, Kantor OtoritasPelabuhan Penyeberangan
sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib memiliki anggaran
sendirisesuai dengan peraturan perundang-undangan.
-
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan
Peraturan Menteri ini denganpenempatannya dalam Berita Negara
RepublikIndonesia.
Ditetapkan di Jakartapad a tanggal 13 Oktober 2011
Diundangkan di Jakartapada tanggal 20 Oktober
2011MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIA
REPUBLIKINDONESIA,
ttd
AMIRSYAMSUDDIN
Salinan sesuai dengaKEPALABIRO D
UMAR IS, SH. MM.MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903
1 001
-
Lampiran I Peraturan Menteri PerhubunganNomor : PM. 85 Tahun
2011Tanggal : 13 Oktober 2011
SUSUNAN ORGANISASIKANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN
(OPP)
KEPALAKANTOROPP
SUBBAGIANTATA USAHA
I ISEKSI PERENCANAAN &
SEKSI OPERASIPEMBANGUNAN
I I I I
I-- KELOMPOK JABATAN -'- -I-- FUNGSIONAL -'-" -
I I I I I I
UMAR A S SH.MM.MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1
001
-
Lampiran II Peraturan Menteri PerhubunganNomor : PM. 85 Tahun
2011Tanggal : 13 Oktober 2011
WILAYAH KERJAKANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN
No NAMA UPT LOKASI WILAYAH KERJA1. Kantor Otoritas Provinsi
Banten a. Pe1abuhan Penyeberangan
Pelabuhan MerakPenyeberangan b. Pelabuhan PenyeberanganMerak
Bakauheni
c. Pelabuhan PenyeberanganTanjung Uban
d. Pe1abuhan PenyeberanganTelaga Pungkur
e. Pe1abuhan PenyeberanganMuntok
2. Kantor Otoritas Provinsi Bali a. Pelabuhan
PenyeberanganPelabuhan KetapangPenyeberangan b. Pe1abuhan
PenyeberanganGilimanuk Gilimanuk
c. Pe1abuhan PenyeberanganUjung
d. Pe1abuhan PenyeberanganKamal (Madura)
e. Pelabuhan PenyeberanganBatulicin (Banjarmasin)
f. Pe1abuhan PenyeberanganTanjung Serdang
g. Pelabuhan PenyeberanganPenajam (Somber)
3. Kantor Otoritas Provinsi Nusa a. Pe1abuhan
PenyeberanganPe1abuhan Tenggara Barat BolokPenyeberangan b.
Pe1abuhan Penyeberangan SapeLembar c. Pelabuhan Penyeberangan
Padangbaid. Pe1abuhan Penyeberangan
Lembare. Pe1abuhan Penyeberangan
Kayanganf. Pe1abuhan Penyeberangan
Pototanog. Pelabuhan Penyeberangan
Labuhan Bajoh. Pelabuhan Penyeberangan
Larantuka1. Pelabuhan Penyeberangan Rote
-
4. Kantor Otoritas Provinsi a. Pelabuhan PenyeberanganPelabuhan
Sulawesi Bajo'ePenyeberangan Tengah b. Pelabuhan
PenyeberanganPagimana Kolaka
c. Pelabuhan PenyeberanganMamuju
d. Pelabuhan PenyeberanganPagimana
e. Pelabuhan PenyeberanganBitung
f. Pelabuhan Penyeberangan Rumg. Pelabuhan Penyeberangan
Bastiongh. Pelabuhan Penyeberangan
Sidangole1. Pelabuhan Penyeberangan PokaJ. Pelabuhan
Penyeberangan
Galalak. Pelabuhan Penyeberangan
Hunimoa1. Pelabuhan Penyeberangan
Waipiritm. Pelabuhan Penyeberangan
Namlea
MENTERIPERHUBUNGAN,
ttd
Salinan sesuai denganKEPALABIRO
UMARA IS, SH. MM.MHPembina Utama Muda (IVIc)NIP. 19630220 198903
1 001