PKN

1

Untuk Sekolah Menengah

Atas Kelas X

Materi Semester 1 dan 2

i

Daftar Isi

Semester 1

Bab 1Hakikat bangsa dan negara

A. Makna manusia, bangsa dan negara 1

1. Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Makhluk Sosial 1

2. Makna Bangsa 1

3. Negara 2

4. Unsur-Unsur Terbentuknya Negara 4

5. Fungsi Dan Tujuan Negara 8

B. Sikap semangat kebangsaan (Nasionalisme dan patriotisme)

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 10

1. Nasionalisme 10

2. Patriotisme 11

Bab 2 Sistem Hukum Dan Peradilan Nasional

A. Sistem Hukum 13

1. Pengertian Sistem 13

2. Pengertian Hukum 13

3. Tujuan Hukum 13

4. Sumber Hukum 14

5. Penggolongan Hukum 15

6. Sanksi Hukum 15

7. Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata 15

B. Peradilan Nasional 16

C. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 18

D. Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 18

1. Pengertian Korupsi 18

2. Sebab-Sebab Terjadinya KKN 18

3. Akibat Terjadinya KKN 18

4. Fenomena Korupsi di Indonesia 19

E. Peran Serta Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 19

1. Upaya Pencegahan (Perventif) 19

2. Upaya Penindakan (Kuratif/Refresif) 19

3. Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa 20

4. Upaya Edukasi LSM 20

5. Peran Seta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 20

Bab 3 Pemajuan, Penghormatan, dan Perlindungan HAM

A. Pengertian Dan Macam-Macam HAM 22

1. Pengertian HAM 22

2. Macam-Macam HAM 22

3. Sejaran HAM 23

B. Peran Serta Dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan, Dan Penegakan HAM di Indonesia 24

1. Perkembangan HAM di Indonesia 24

2. HAM dalam UUD 1945 25

3. UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM 26

ii

4. Peran Seta dalam Upaya Penegakan HAM di Indonesia 26

5. Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia 27

C. Hambatan Dan Tantangan Dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan, Dan

Penegakan HAM di Indonesia 27

1. Hambatan Penegakan HAM 27

2. Tantangan Penegakan HAM 28

3. Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia 28

D. Instrumen Hukum dan Peradilan Internasional HAM

1. Instrumen Hukum Internasional HAM 29

2. Peradilan Internasional HAM 29

3. Pelanggaran dan Proses Peradilan HAM Internasional 30

Semester 2

Bab 4Hubungan Dasar Negara Dengan Konstitusi

A. Hubungan dasar negara dengan konstitusi

1. Pengertian Dasar Negara 33

2. Pengertian Konstitusi 33

3. Substansi Konstitusi Negara 33

B. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan RI Tahun 1945

1. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 35

2. Makna yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 36

3. Makna Pembukaan UUD 1945 Bagi Perjuangan Bnagsa Indonesia 36

4. Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 37

5. Hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945 37

6. Tata Urutan Peraturan Perundangan-Undangan yang Berlaku di Indonesia 38

C. Pebandingan Konstitusi pada Negara Republik Indonesia dengan

Negara Liberal dan Negara Komunis

1. Konstitusi Negara Republik Indonesia 38

2. Konstitusi Pada Negara Liberal 39

3. Konstitusi pada Negara Komunis 40

D. Sikap Positif terhadap Konsitusi Negara 41

Bab 5 Persamaan Kududukan Warga Negara

A. Kewarganegaraan Republik Indonesia 43

1. Rakyat dalam Suatu Negara 43

2. Asas Kewarganegaraan 44

3. Penduduk dan Warga Indonesia 44

4. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia 45

B. Kedudukan Warga Negara dan Pewarganegaraan

1. Kedudukan warga negara 45

2. Hak dan kewajiban dasar warga negara 45

3. Pewarganegaraan di Indonesia 46

4. Kehilangan kewarganegaraan republik Indonesia 47

C. Persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara

1. Makna Persamaan 47

2. Jaminan Persamaan Hidup (Pendekatan Kultural) 47

iii

3. Jaminan Persamaan Hidup dalam Konstitusi Negara 48

D. Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan Ras, agama, gender, golongan, budaya

dan suku 49

Bab 6 Sistem Politik Indonesia

A. Sistem Politik 50

1. Pengertian Sistem Politik 50

2. Ciri-ciri umum sistem politik 50

3. Macam-macam sistem politik 51

4. Demokrasi sebagai sistem politik 51

B. Insfrakstuktur dan Suprastruktur Politik di Indonesia

1. Infrastruktur Politik 51

2. Suprastruktur Politik 55

C. Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara

1. Pendekatan Sistem Politik Negara 55

2. Perbedaan Sistem Politik 56

3. Model-model sistem politik 59

4. Sistem kepartaian dunia 59

5. Dinamika politik indonesia 60

6. Peran serta dalam sistem politik di indonesia 62

1

BAB 1 HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA

A. MAKNA MANUSIA, BANGSA DAN NEGARA

1. Manusia sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial

Kata manusia berasal dari kata manu ( Sansekerta ), atau mens ( Latin ) yang berarti berpikir, berakal budi, atau Homo yang berarti seorang yang dilahirkan dari tanah, humus = tanah. Pengertian etimologis tentang “manusia”, dapat memberi petunjuk tentang hakikat manusia. Disatu pihak manusia adalah makhluk bumi seperti manusia lainnya ; dilain pihak manusia melampui cakrawala bumi dan mencita-citakan dunia yang luhur. Hal prinsip yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia secara kodrati telah dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di bumi. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan derajat paling tinggi diantara ciptaan yang lain.

Manusia sebagai makhluk individu, terdiri dari unsur jasmani ( raga) dan rohani ( jiwa ) yang merupakan satu kesatuan. Jiwa dan raga membentuk individu, telah dibekali potensi atau kemampuan (akal, pikiran, perasaan dan keyakinan) sehingga sanggup berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya. Setiap manusia, senantiasa akan berusaha mengembangkan kemampuan pribadinya guna memenuhi semua kebutuhan dan mempertahankan hidupnya ( survival ). a. Akal dan pikiran manusia, dapat digunakan untuk menaklukkan alam dan makhluk lain serta sekaligus dapat

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, manusia dapat menggunakan tenaga kerbau, sapi atau kuda untuk mengangkut barang, manusia dapat melakukan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi informasi, komunkasi, dsb.

b. Perasaan dan keyakinan manusia, merupakan anugrah Tuhan yang tidak di berikan kepada makhluk lainnya sehingga manusia dapat membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan salah. Dengan perasaan dan keyakinan, manusia mampu berhubungan dengan dimensi moral dan spiritual, yakni Tuhan Yang Maha Esa sebagai perwujudan nalar ( akal dan pikiran ) manusia dalam menemukan titik/pusat keTuhanan ( God Spot ) sang pencipta.

Manusia sebagai makhluk sosial, sering disebut zoon politicon, yaitu makhluk yang pada dasarnya ingin bergaul dengan sesama manusia lainnya ( Aristoteles, 384-322 M ).

Tingkat kebutuhan hidup manusia menurut Abraham Maslow, antara lain sebagai berikut : 1. Kebutuhan hidup fisiologis 3. Kebutuhan kasih sayang 5. Kebutuhan akan aktualisasi diri 2. Kebutuhan rasa aman 4. Kebutuhan akan penghargan diri

2. Makna Bangsa Sebagian ahli berpendapat bahwa bangsa itu mirip dengan komunitas etnik, meskipun tidak sama. Bangsa adalah

suatu komunitas etnik yang ciri-cirinya adalah : memiliki nama wilayah tertentu, mitos leluhur bersama, kenangan bersama, satu atau beberapa budaya yang sama dan solidaritas tertentu

Dalam pengertian sosiologis, bangsa termasuk “kelompok paguyuban” yang secara kodrati ditakdirkan untuk hidup bersama dan senasib sepenanggungan dalam suatu Negara. Berikut ini pendapat beberapa ahli kenegaraan ternama dalam mendefinisikan sebuah bangsa :

a. Hans Kohn Bangsa adalah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan secara eksak

b. Ernest Renan Bangsa adalah suatu akal yang terjadi dari dua hal, yaitu rakyat yang harus bersama-sama menjalankan satu riwayat, dan rakyat kemudian harus mempunyai kemampuan atau keinginan hidup untuk menjadi satu.

c. Otto Bauer Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter. Karakteristik tumbuh karena adanya kesamaan nasib.

d. F. Ratzel Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara menusia dan tempat tinggalnya (paham geopolitik).

e. Jacobsen dan Lipman Bangsa adalah kesatuan budaya ( cultural unity ) dan kesatuan politik ( political unity ).

f. Stalin Bangsa bukanlah suatu ras dan bukan pula karena kesatuan suku bangsa melainkan umat yang terbentuk secara historis.

2

g. Soekarno Bangsa adalah pengertian politis dan historis.

Unsur-Unsur Terbentuknya Bangsa a. Frederich Hertz

Dalam bukunya “Nationally in History and Politic”, ia menyatakan bahwa setiap bangsa mempunyai unsur aspirasi : 1. Keinginan mencapai kesatuan national, yaitu kesatuan di bidang sosial ekonomi, politik, agama, kebudayaan,

komunikasi dan solidaritas 2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional, maksud bebas dari dominasi dan campur tangan

bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya. 3. Keinginan dan kemandirian, individualitas, keasliaan atau kekhasan, misalnya menjungjung tinggi bahasa nasional 4. Keinginan untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise.

b. Hans Kohn

Kebanyakan bangsa terbentuk karena adanya factor-faktor objektif tertentu yang membedakannya dari bangsa lain,

yakni kesamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat-istiadat, kesamaan politik, perasaan dan agama. Dengan demikian,

factor objektif terpenting bagi terbentunya suatu bangsa ialah adanya kehendak atau kemauan bersama atau

“nasionalisme“.

Secara umum, unsur-unsur terbentuknya bangsa : Memiliki persamaan nasib atau sejarah, Memiliki persaman karakter,

Memiliki ikatan persatuan yang kuat, Memiliki tanah air yang sama, dan Memiliki persamaan cita-cita dan tujuan.

3. NEGARA a. Makna Negara

NO NAMA TOKOH PENDAPAT YANG DIKEMUKAKAN

1. George Jellinek Negara adalah organisasi kekuasaaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu

2.

G.W.F.Hegel Negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal

3.

Mr. Kranenburg

Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena adanya kehendak dari suatu golongan atau bangsa

4.

Karl Marx Negara adalah alat kelas yang berkuasa (kaum borjuis/kapitalis) untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain (proletariat/butuh)

5.

Prof. Dr. J. H.A. Logeman

Negara adalah organisasi kemasyarakatan (ikatan kerja) yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Organisasi itu adalah ikatan-ikatan fungsi atau lapangan-lapangan kerja tetap

6.

Roger F. Soltau Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat

7.

Harold J. Laski

Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat

8. Aristoteles Negara dalah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya.

b. Sifat Hakikat Negara

1. Memaksa, dalam arti mempunyai kekuatan fisik secara legal.

2. Monopoli, menetapkan tujuan bersama masyarakat.

3. Mencakup semua (All embracing), peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.

c. Terjadinya Negara

1). Pertumbuhan Primer dan Skunder

a). Pertumbuhan Primer

Suku / Persekutuan Masyarakat (genootschaft)

Kerajaan (Rijk) Negara Nasional Negara Demokrasi

3

Fase Genootschaft(Persekutuan Masyarakat)

Kehidupan manusia diawali dari sebuah keluarga, kemudian suku dengan dipimpin kepala suku (primus interpares)

Fase Kerajaan (Rijk)

Primus interpares (orang pertama diantara yang sederajat), kemudian menjadi seorang raja dengan cakupan wilayah lebih

luas.

Fase Negara nasional

Pada awalnya dipimpin oleh raja yang absolut dan tersentraslisasi. Hanya ada satu identitas kebangsaan.

Fase Negara demokrasi

Rakyat semakin sadar dan tidak ingin diperintah oleh raja yang absolut. Ada keinginan rakyat untuk mengendalikan dan

memilih pemimpinnya sendiri yang dianggap dapat mewujudkan aspirasi mereka. Fase ini lebih dikenal “kedaulatan

rakyat”.

b). Pertumbuhan Sekunder

Selalu dihubungkan dengan Negara yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan pandangan ini maka suatu Negara

dianggap sah sebagai Negara jika telah diakui oleh Negara lain.

2). Pendekatan Faktual

(a). Occopatie (Pendudukan)

Contoh : Liberia yang didiami oleh budak-budak Negro kemudian menjadi Negara merdeka pada tahun 1847.

(b). Fusi (Peleburan)

Contoh : Terbentuknya Federasi Kerajaan Jerman pada tahun 1871.

(c). Cessie (Penyerahan)

Contoh ; Wilayah Sleewijk diserahkan oleh Austria kepada Prussia (Jerman) karena adanya perjanjian bahwa Negara

yang kalah perang harus memberikan Negara yang dikuasainya kepada negara yang menang. Austria adalah salah satu

Negara yang kalah pada Perang Dunia I.

(d). Accesie (Penaikan)

Contoh : Negara Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil.

(e). Anexatie (Pencapolokan / Penguasaan)

Contoh : Ketika dibentuk pada tahun 1948, Negara Israel banyak mencaplok daerah Palestina, Suriah, Yordania, Mesir.

(f). Proclamation (Proklamasi)

Contoh : NKRI yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dari penjajahan Belanda dan Jepang.

(g). Innovation (Pembentukan Negara Baru)

Contoh : Negara Kolumbia yang pecah dan lenyap. Kemudian di wilayah Negara tersebut muncul Negara baru, yaitu

Venezuela dan Kolumbia Baru.

(h). Separatisme (Pemisahan)

Contoh : Pada tahun 1939 Belgia memisahkan diri dari Belanda dan menyatakan kemerdekaan.

3). Pendekatan Teoritis

No Teori Tokoh Ajaran yang Dikemukakan

1. Ke-Tuhanan Agustinus F.J.Stahl Haller Kranenburg Jean Bodin

a. Negara ada karena kehendak Tuhan, hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Tuhan

b. Terbagi dalam : Teori KeTuhanan Langsung

Bahwa suatu Negara pada awalnya ada karena sudah kehendak Tuhan yang langsung sehingga raja dianggap sebagai ‘penjelmanTuhan, utusan Tuhan, Dewa bahkan Tuhan itu sendiri. Contoh : Kaisar Tenno Heika Jepang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari dan Raja Fir’aun di Mesir Kumo mengaku dirinya sebagai Tuhan.

Teori KeTuhanan Tidak Langsung Bahwa Negara memang ada karena jehendak Tuhan, namun tidak secara langsung melainkan melalui penciptaan manusia terlebih dahulu, yang kemudian menjadi raja. Raja memerintah atas nama Tuhan. Pada Negara modern, dapat diketahui melalui Konstitusinya dengan mencantumkan kalimat “by the grace of God” (Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha ESa)

4

2. Per-janji-an Ma-syara-

kat

Thomas Hobbes John Locke J.J. Rousseau Montesquieu

a. Negara terjadi karena adanya kontrak sosial (perjanjian masyarakat). Masyarakat mengadakkan perjanjian untuk membentuk Negara dan menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada Negara untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat

b. John Locke, bahwa pada tahap I perjanjian antarindividu diadakan untuk membentuk Negara (pactum unionis). pAda tahap II, perjanjian diadakan dengan penguasa (pactum subjectionis). Negara yang dikehendaki “monarki konstitusinal”

c. Thomas Hobbes, menghendaki “monarki absolute” d. J.J. Rousseau, (disebut Bapak Kedaulatan Rakyat) menghendaki bahwa raja

hanyalah mandataris rakyat dan karena itu dapat diganti.

3. Ke-kua-saan Horald J. Laski Leon Duguit Karl Marx

Oppenheimer

Kallikles

a. Negara terbentuk atas dasar kekuasaan, dan kekuasan adalah ciptaan mereka yang paling kuat dan berkuasa

b. L. Duguit, seseorang karena kelebihannya atau keistimewaannya baik karena fisik, kecerdasan, ekonomi maupun agama dapat memaksakan kehendaknya kepada orang lain

c. Karl Marx, Negara dibentuk untuk mengabdi dan melindungi kepentingan kelas yang berkuasa, yaitu kaum kapitalis.

4. Kedau-latan Vonthering Paul Laband G. Jellinek

a. Kedaulatan Negara : Kekuasan tertinggi ada pada Negara, bukan pada kelompok orang yang menguasai kehidupan Negara, dan engaralah yang menciptakan hukum untuk mengatur kepentingan rakyat

Krabbe b. Kedaulatan Hukum : Hukum memegang peranan dalam Negara, hukum lebih tinggi dari Negara yang berdaulat

5. Hukum Alam Plato Aristoteles Agustinus Thomas Aquinas

a. Hukum alam bukan buatan Negara, melainkan kekuasan alam yang berlaku setiap waktu dan tempat, serta bersifat universal dan tidak berubah

b. Aristoteles, manusia dalah zoon politicon. Dari hakikat manusia seperti ini, terbentuklah berturut-turut “ Keluarga Masyarakat Negara”

c. Agustinus, Negara terjadi karena adanya keharusan untuk menebus dosa orang-orang yang ada di dalamnya. Negara yang baik mewujudkan cita-cita agama, yakni keadilan

d. Plato, terjadinya Negara secara evolusi e. Thomas Aquinas, Negara merupakan lembaga alamiah yang diperlukan

manusia untuk menyelenggarakan kepentingan umum

4. UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA Menurut Oppenheimer dan Lauterpacht, suatu Negara harus memenuhi syarat-syarat :

a. Rakyat yang bersatu

b. Daerah atau wilayah

c. Pemerintahan yang berdaulat

d. Pengakuan dari negara lain

Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, yang merupakan Konvensi Hukum Internasional, Negara harus

mempunyai empat unsur konsititutif, yaitu :

a. Harus ada penghuni (rakyat, penduduk, warga Negara) atau bangsa (staatvolk)

b. Harus ada wilayah atau lingkungan kekuasaan

c. Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat) atau pemerintahan yang berdaulat; dan

d. Kesanggupan berhubungan dengan Negara-negara lain.

a. Rakyat

Berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu, dibedakan atas dua jenis yaitu :

1. Penduduk

Mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah Negara (menetap) untuk jangka waktu yang

lama.

2. Bukan Penduduk

Mereka yang bearada di dalam suatu wilayah Negara hanya untuk sementara waktu (tidak menetap).

5

Berdasarkan hubungannya dengan pemerintah, rakyat dapat dibedakan menjadi :

1. Warga Negara

Mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu Negara, dengan status kewarganegaraan

warga Negara asli atau warga Negara keturunan asing.

2. Bukan Warga Negara

Mereka yang berada di suatu Negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota Negara yang bersangkutan, namun

tunduk pada Pemerintah dimana mereka berada.

b. Wilayah

Merupakan landasan material atau landasan fisik Negara. Secara umum dapat dibedakan menjadi :

1. Wilayah Daratan

Batas wilayah suatu negaradengan Negara lain di darat , dapat berupa : Batas alamiah, batas buatan, batas secara

geografis.

2. Wilayah Lautan

Negara yang tidak memiliki lautan disebut land locked. Sedangkan Negara yang memiliki wilayah lautan dengan

pulau-pulau di dalamnya disebut archipelagic state.

Dewasa ini, yang dijadikan dasar hukum masalah wilayah kelautan suatu Negara adalah Hasil Konferensi Hukum

laut nternasional III tahun 1982 di Montigo Bay (Jamaika) yang diselenggarakan oleh PBB, yaitu UNCLOS (United

Nations Conference on The Law of the Sea).

Batas Lautan :

1). Laut Teritorial (LT)

2). Zona Bersebelahan (ZB)

3). Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

4). Landas Kontinen (LK)

Pemerintah RI pada tanggal 17 Februari 1969, telah mengeluarkan Deklarasi tentang “ Landas Kontinen” dengan

kebiasaan praktik Negara dan dibenarkan pula oleh Hukum Internasional bahwa suatu Negara pantai mempunyai

penguasaan dan yurisdiksi yang ekslusif atau kekayaan mineral dan kekayaan lainnya dalam dasar laut dan tanah

di dalamnya di landas kontinen. Contoh hasil perjanjian landasa kontinen :

(a). Perjanjian RI – Malaysia tetang Penetapan garis Batas Landas Kontinen Kedua Negara (di Selat Malaka dan

Laut Cina Selatan) ditandatangani 27 Oktober 1969 dan mulai berlaku 7 November 1969.

(b). Perjanjian RI – Thailand tentang Landas Kontinen Selat Malaka Bagian Utara dan Laut Andaman,

ditandatangani

17 Desember 1971 dan mulai berlaku 7 April 1972.

(c). Persetujuan RI – Australia tentang Penetapan Atas Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di daerah Laut Timor dan

laut Arafuru sebagai tambahan pada persetujuan tanggal 18 Mei 1971, dan berlaku mulai 9 Oktober 1972.

5). Landas Benua (LB)

3. Wilayah Udara

Pasal 1 Konvensi Paris 1919 : Negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi

dii wilayah udaranya, misalnya untuk kepentingan radio, satelit, dan penerbangan.

Konvensi Chicago 1944 (Pasal 1) :

Setiap Negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan ekslusif di ruang udara di atas wilayahnya

UU RI No. 20 tahun 1982, batas wilayah kedaulatan dirgantara yang termasuk orbit geo- stationer adalah setinggi

35.671km.

4. Wilayah Ekstrateritorial

Wilayah suatu Negara yang berada di luar wilayah Negara itu. Menurut Hukum Internasional, yang mengacu pada

hasil Reglemen dalam Kongres Wina (1815) dan Kongres Aachen (1818), “perwakilan diplomatik suatu Negara di

Negara lain merupakan daerah ekstrateritorial”.

Daerah Ekstrateritorial, mencakup :

(1) Daerah perwakilan diplomatik suatu Negara dan (2) Kapal yang berlayar di bawah bendera suatu Negara

6

c. Pemerintah yang berdaulat

Kata kedaulatan atau “daulat” berasal dari kata daulah (Arab), souvereignty (Inggris), Souvereiniteit (Perancis), supremus

(Latin), yang berarti “kekuasaan tertinggi”. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah mempunyai kekuatan yang berlaku

kedalam (interne-souvereiniteit) dan keluar (extrene-souvereiniteit).

Menurut Jean Bodin (1500-1596) kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu

Negara. Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok sebagai berikut :

1. Asli : Kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.

2. Permanen : kekuasaan itu tetap ada selama Negara itu berdiri sekalipun pemegang kedaulatan berganti-berganti

3. Tunggal (Bulat) : Kekuasaan itu merupakan satu-kesatuan tertinggi dalam Negara yang tidak diserahkan atau dibagi-

bagikan kepada badan lain.

4. Tidak terbatas (absolute) : kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bila ada kekuasaan lain yang

membatasinya, maka kekuasaan tertinggi yang dimilikinya akan lenyap.

TEORI KEDAULATAN NO TEORI, TOKOH, PERKEMBANGAN DAN LATAR

BELAKANG POKOK-POKOK AJARAN KETERANGAN

1. Teori Kedaulatan Tuhan Agustinus, Thomas Aquinas, Marsilius,

F.J.Stahl Berkembang pada abad V – XV Dilatarbelakangi oleh perkembangan agama

Kristen dan maraknya Pantheisme, yaitu (paham yang menyatakan bahwa Tuhan bukan seorang

(1) Teori ini beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan

(2) Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa (Paus). Oleh Sebab itu, mereka dianggap sebagai utusan Tuhan/dewa

(1). Ethipia, masa Raja Haile Selassi (Ia merasa diri dipilh oleh Tuhan)

(2). Belanda dengan raja-raja yang menganggap diri sebagai wakil Tuhan,

NO TEORI, TOKOH, PERKEMBANGAN DAN

LATAR BELAKANG POKOK-POKOK AJARAN KETERANGAN

pribadi, melainkan bahwa semua hukum, kekuatan, manifestasi yang ada di dunia ini adalah Tuhan (menyatarakan alam dengan Tuhan)

(3) Segala peraturan yang dijalankan oleh penguasa bersumber dari Tuhan. Oleh sebab itu, rakyat harus patuh dan tunduk kepada perintah penguasa.

By the grace of God (Atas Rahmat Tuhan)

(3). Jepang pada masa Kaisar Tenno Heika yang dianggap sebagai titisan Dewa Matahari

2. Teori Kedaulatan Raja N.Machiavelli, Jean Bodin, Thomas

Hobbes, Hegel Berkembang sekitar abad XV Dilatarbelakangi oleh perkembangan

kekuasaan yang sudah bergeser dari Gereja (Paus) ke Raja

(1) Kedaulatan Negara terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan

(2) Raja juga merupakan bayangan dari Tuhan (Jean Bodin)

(3) Agar Negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tidak terbatas (N. Machiavelli)

(4) Raja berada di atas undang-undang. Rakyat harus rela menyerahkan hak-hak asasi dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja (Thomas Hobbes)

(1). Perancis pada masa Loius XIV (1643-1715) dengan ucapannya L ‘ Etat Cest moi yang berarti, Negara adalah saya

3. Teori Kedaulatan Negara George Jellinek, Paul Laband Berkembang antara abad XV-XIX Diilhami oleh gerakan Renaissance dan

ajaran Niccolo Machiavelli tentang Negara sebagai pusat kekuasaan

(1) Kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan Negara (staats souve-reiniteit).

(2) Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas

(3) Karena Negara itu abstrak, kekuasaannya diserahkan kepada raja atas nama negara

(4) Negaralah yang menciptakan hukum. Oleh sebab itu, Negara tidak wajib kepada hukum.

(1) Tsar di rusia yang totaliter, dan digulingkan pada tahun 1917 melalui Revolusi Bolshevik 9Oktober) dengan pahan Komunis.

(2) Jerman semasa Hitler, dan Italia masa B. Mussolini merasa sebagai pusat kekuatan Negara dan memerintah secara totaliter sentralistik.

4. Teori Kedaulatan Hukum (Nomokrasi) Krabbe, Immanuel Kant, Kranenburg Berkembang setelah Revolusi Perancis Diilhami oleh semboyan Revolusi

(1). Bahwa kekuasaan hukum (rechts-souvereinteit) merupakan kekuasaan tertinggi di dalam Negara

(2). Kekuasaan Negara bersumber pada

(1). Negara Eropa dan Amerika pada umumnya menganut teori hukum murni

(2). Indonesia menganut teori Negara

7

Peramcis : Liberti, Egalite dan Fraternite

hukum, sedangkan hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum

(3). Pemerintah (Negara) hanya berperan sebagai penjaga malam yang melindungi hak asasi manusia dan tidak boleh mencampuri urusan sosial-ekonomi masyarakat (negara hukum murni, Immanuel Kant)

(4). Negara seharusnya menjadi Negara hukum. Artinya setiap tindakan Negara harus didasarkan hukum (H. Krabbe)

(5). Selain sebagai penjaga malam. Negara berfungsi dan berkewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyat (welfare state- Kranenburg)

hukum modern

5. Teori Kedaulatan Rakyat Solon, John Locke, Montesquoeu, J.J.

Rousseau Berkembang mulai abad XVII – XIX

hingga sekarang Banyak dipengaruhi oleh teori

kedaulatan hukum yang menempatkan rakyat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dalam Negara (demokrasi).

(1).Rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu melalui perjanjian masyarakat (sosial contract)

(2). Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama

(3). Penguasa dipilih dan ditentukan atas dasar kehendak rakyat/umum (volonte generale) melalui perwakilan yang duduk di dalam pemerintahan

(4). Pemerintah yang berkuasa harus mengembalikan hak-hak sipil kepada warganya (civil rights)

(1). Diterapkan hampir semua Negara, namun pelaksanaannya sangat tergantung pada rezim yang berkuasa, ideology, dan kebudayaan masing-masing Negara.

d. Pengakuan dari Negara lain

1). Pengakuan secara de facto

Diberikan kalau suatu Negara baru sudah memenuhi unsur konstitutif dan juga telah menunjukkan diri sebagai

pemerintahan yang stabil. Pengakuan de facto adalah pengakuan tentang kenyataan (fakta) adanya suatu Negara.

Pengakuan de facto bersifat sementara

Pengakuan yang diberikan oleh suatu Negara tanpa melihat bertahan tidaknya Negara tersebut di masa

depan.Kalau Negara baru tersebut kemudian jatuh atau hancur, Negara itu akan menarik kembali pengakuannya.

Pengakuan de facto bersifat tetap

Pengakuan dari Negara lain terhadap suatu Negara hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang ekonomi dan

perdagangan (konsul). Sedangkan dalam hubungan untuk tingkat Duta belum dapat dilaksanakan.

2). Pengakuan secara de jure

Pengakuan de jure bersifat tetap

Pengakuan dari Negara lain berlaku untuk selama-lamanya setelah melihat adanya jaminan bahwa pemerintahan

Negara baru tersebut akan stabil dalam jangka waktu yang cukup lama.

Pengakuan de jure secara penuh

Terjadinya hubungan antara Negara yang mengakui dan diakui meliputi hubungan dagang, ekonomi, dan

diplomatic. Negara yang mengakui berhak menempatkan Konsuler atau Kedutaan.

BENTUK-BENTUK KENEGARAAN a. Negara Kesatuan ; Negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat.

b. Negara Serikat ; Negara yang terdiri atas gabungan beberapa Negara bagian

c. Koloni ; suatu Negara yang menjadi jajahan dari Negara lain

d. Perwalian (Trustee) ; Wilayah jajahan dari Negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan

Perwalian PBB

e. Mandat; suatu Negara yang berasal dari daerah jajahan dari Negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan di

bawah perlindungan dari Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa.

f. Protektorat; Negara yang berada di bawah lindungan Negara lain yang lebih kuat

8

g. Dominion; suatu Negara bekas jajahan Inggris yang mengakui Raja Inggris sebagai rajanya sebagai lambang persatuan

negara

h. Uni; gabungan dua atau lebih Negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala Negara yang sama.

5. FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA A. Fungsi Negara

Menurut para ahli kenegaraan, fungsi-fungsi Negara mencakup hal-hal berikut : Sebagai stabilisator yaitu sebagai menjaga ketertiban (law and order) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar Menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan

(a). Fungsi Negara menurut para ahli : Para ahli hukum kenegaraan memiliki pandangan yang khas tentang fungsi negara, sebagai berikut :

Montesquieu, menyatakan bahwa fungsi Negara mencakup tiga tugas pokok (teori Trias Politika) : 1. Fungsi legislative; membuat Undang-Undang 2. Fungsi eksekutif; melaksanakan Undang-Undang 3. Fungsi Yudikatif; mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili)

Goodnow, membagi fungsi menjadi dua tugas pokok : 1. Policy making ; membuat kebijakan Negara pada waktu tertentu untuk seluruh masyarakat 2. Policy Executing ; melaksanakan kebijakan yang sudah ditentukan

Muhammad Kusnardi, S.H., membagi tugas Negara menjadi dua bagian : 1. Menjamin ketertiban (law and order) 2. Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (b) Fungsi atau rugas negara secara umum : 1. Tugas esensial (Tugas asli) ; mempertahanakan Negara sebagai organisasi politik yang berdaulat. Tugas ini

meliputi tugas internal (memelihara perdamaian, ketertiban dan ketentraman serta melindungi hak milik setiap orang) dan tugas eksternal (mempertahankan kemerdekaan Negara).

2. Tugas fakultatif ; meningkatkan kesejahteraan umum, baik moral, intelektual, sosial maupun ekonomi.

B. Tujuan Negara Pada umumnya, tujuan Negara untuk menciptakan kesejahteraan, ketertiban dan ketentraman semua rakyat yang

menjadi bagiannya. Di bawah ini ada beberapa teori tentang tujuan Negara :

No Nama Teori, Tokoh, dan

Latar Belakangnya Pokok – Pokok Pendapat yang Dikemukakan

Penguasa yang Menerapkan

1. Kekuasaan Negara (Lord Shang Yang, seorang Negarawan Tiongkok/Cina Kuno) Dilatarbelakangi oleh keadaan negeri Cina saat itu yang banyak mengalami pemberontakan dan perang saudara.

Rakyat dan Negara harus berbanding terbalik, bila negara ingin kuat maka rakyat harus lemah dan sebaliknya

Negara harus berusaha mengumpulkan kekuasaan / kekuatan yang sebesar-besarnya. Negara menyiapkan militer yang kuat, disiplin dan loyal untuk mengahadapi bahaya-bahaya dari luar

Keselamatan dan kemakmuran tidak diperlukan, yang penting Negara aman sentosa

Rakyat harus dijauhkan dari kebudayaan adat, musik, nyanyian, hikayat, kebaikan, kesusilaan, hormat pada orang tua, kekerabatan, kejujuran, dan sofisme (the ten evis). Alasannya, semua itu dapat melemahkan jiwa seseorang (rakyat/prajurit)

a. Atilla b. Jenghis Khan c. Timur Lenk d. Kubhilai Khan

2. Kekuasaan Negara (N. Machiavelli, 1469-1527, seorang pemikir dan politikus dari Italia) Dilaterbelakangi oleh keadaan negaranya saat itu yang banyak mengalami pergolakkan dan perpecahan.

Menitikberatkan pada sifat pribadi raja, yaitu agar dapat cerdik seperti ‘kancil’ dan menakut-nakuti rakyatnya seperti “singa”

Pemerintah / penguasa boleh berbuat apa saja, asal untuk kepentingan Negara dalam mencapai kekuasaan Negara yang sebesar-besarnya.

Siapapun yang melawan pemerintah/raja harus ditindak tanpa kompromi

Pemerintah menghalalkan segala cara, meskipun harus melanggar sendi-sendi kesusilaan dan kebenaran

Seorang penguasa yang cermat bertahan pada keyakinan/kepercayaan yang berlawanan dengan kepentingannya

a. Fredderick Agung b. Louis XIV c. Adolf Hitler d. B. Mussolini

3. Perdamaian Dunia (Dante Alighieri 1265-1321, Seorang pemikir besar dari Prussia Jerman) Dilatarbelakangi oleh adanya

Keamanan dan ketentraman manusia dalam negara dapat di capai apabila ada perdamaian dunia, yang tidak terletak pada masing-masing penguasa atau raja.

Dalam mencapai perdamaian dunia, perlu dibentuk satu negara dibawah satu imperium (raja atau kaisar).

Memberikan inspiransi bagi terbentuknya (liga bangsa-bangsa atau LBB)dan selanjutnya

9

pertentangan antara kaisar dengan Paus mengenai siapa yang paling berhak dalam kekuasaan negara

Pembentukan imperium bertujuan untuk kepentingan kemanusiaan. Pembentukan masing-masing Negara merdeka hanya akan

menimbulkan peperangan.

diganti menjadi perserikatanBangsa- Bangsa (PBB)

No Nama Teori, Tokoh, dan

Latar Belakangnya Pokok – Pokok Pendapat yang Dikemukakan Penguasa yang Menerapkan

4. Jaminan atas hak dan kewajiban (Immanuel kant 1724 – 1804, seorang ahli hukum dari Jerman) di latar belakangi oleh keadaan negara Eropa dalam suasana pencerahan ( enlightenment) yang mengagung-agungkan otonomi dan kebebasan individu.

Negara harus membentuk dan mempertahankan hukum supaya hak dan kemerdekaan warga Negara terpelihara.

Adanya hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan,dan hukum itu merupakan penjelmaan kehendak umum (volunte generale)

Perlunya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.

Peranan Negara : menjaga ketertiban hukum dan melindungi hak serta kebebasan warganya.

Negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi dan ekonomi warganya. Banyak diterapkan di Negara-negara Eropa dan Amerika

Banyak di terapkan di Negara-Negara Eropa dan Amerika pada umumnya setelah abad XVIII Diterapkan dihampir semua Negara modern yang menjunjung tinggi demokrasi dan menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

5. Negara kesejahteraan atau welfare State (R.Kranenburg,seorang ahli hukum Jerman)”. Latar belakangnya hampir sama dengan teori jaminan atas hak dan kebebasan).

Negara bukan sekedar memelihara ketertiban hukum belaka, tetapi secara aktif mengupayakan kesejahteraan warga negaranya.

Negara harus benar-benar bertindak adil terhadap seluruh warga negaranya.

Negara hukum bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu saja, tetapi untuk kesejahteraan rakyat di dalam Negara.

Teori tentang tujuan negara menjelma menjadi paham-paham atau ideology :

a. Teori fasisme Fasisme berasal dari kata “ fascio” (kelompok politik). Dari kata tersebut timbul istilah Fascio de Cambattimento (barisan tempur) yang dipraktekkan di Italia oleh Mussolini (1883-1945) yang memerintah dari 1922-1943. Secara umum, Fasisme adalah system kediktatoran yang menempatkan Negara di tangan satu orang dan melarang setiap oposisi atau perlawanan. Negara fasis memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Adanya kediktatoran satu partai yang kaku. 5. Moralitas sering diabaikan demi mencapai tujuan Negara

fasis 2. Penindasan terhadap oposisi 6. Pengaturan ekonomi sangat sentarlistis 3. Menganut paham nasionalisme yang sempit 7. Tujuan negara fais adalah “Imperium Dunia” 4. Seluruh aspek kehidupan warga Negara diatur, dikontrol, dan sikendalikan secara ketat oleh pemerintah fasis yang

sentralistis b. Teori individualisme Muncul sebagai antiklimaks kekuasaan Monarki absolut (abad XVII dan XVIII). Pelopor paham individualisme (liberalisme) dalam politik, antara lain ialah John Locke,Voltaire, Montesquieu, J.J. Rousseau dan Immanuel Kant. Para tokoh ini selalu menyuarakan liberte, egalite fraternite. Mereka juga mengembangkan penikiran rasionalisme dan humanisme sebagai buah dari “Revolusi Perancis“ dan “Revolusi Indrusti”. Individualisme dalam arti luas dapat dikatakan sebagai perjuangan menuju kebebasan. Dalam bidang ekonomi paham ini dipelopori oleh Adam Smith (Bapak Kapitalisme). Secara politik, individualisme adalah paham yang mengajarkan bahwa Negara ada untuk individu bukan individu untuk Negara. Menurut paham liberalisme Negara hanya berfungsi sebagai “ penjaga malam “ (nachwakerstaat), yaitu sekedar menjaga keamanan dan ketertiban serta menjamin kebebsan individu yang seluas-luasnya dalam meperjuangkan kehidupannya. c. Teori sosialisme Sosialisme berkembang secara luas di daratan Eropa ( terutama Eropa Timur), menyusul maraknya Revolusi Industri sekaligus penghisapan ekonomi oleh kaum kapitalis / borjuis terhadap kaum buruh / proletariat. Karl Marx (Ekonom dan Filsuf dari Prussia Jerman), terispirasi untuk mengembangkan dan memberi tanda revolusioner pada sosialisme. Hasil dari revolusi itu adalah terciptanya sosialisme, dimana hak milik pribadi dan Negara dihapus, sarana-sarana produksi dan distribusi dimiliki secara bersama-sama dan Negara tanpa kelas tercipta. Ia menyebut sosislaisme adalah tahap transisi menuju komunisme.

10

Selama hidupnya, Marx tidak pernah menggeraklkan revolusi. Tetapi pengikutnya yaitu Lenin dan Stalin, yang berhasil pada bulan Oktober sehingga disebut Revolusi Oktober/Revolusi Bolshevik-Lenin(yang kemudian dilanjutkan oleh pengikutnya Stalin). Teman seperjuangan Karl Marx adalah Friedrich Engels. d. Teori Integralistik Paham ini melihat Negara dan warga Negara sebagai suatu keluarga besar. Menurut paham ini, Negara merupakan susuna masyarakat yang integral, yang anggota-anggotanya saling terkait sehingga membentuk satu kesatuan yang organis. Pelopornya adalah Benedictus De Spinozoa, Adam Muller dan Hegel. Di Indonesia, paham ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Mr. Soepomo. Pada permulaan sidang BPUPKI (badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia) pada tahun 1945. Menurut Soepomo,

B. SIKAP SEMANGAT KEBANGSAAN (NASIONALISME DAN PATRIOTISME)

DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

Setiap warga Negara dari suatu Negara, sudah barang tentu memiliki keterikatan emosional dengan Negara yang bersangkutan sebagau perwujudan rasa bangga dan memiliki bangsa dan negaranya. Perasaan bangga dan memiliki terhadap bangsanya, akan mampu melahirkan sikap rela berkorban untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan Negara. Hal ini merupakan bentuk keterikatan kepada tanah air, adat-istiadat leluhur, serta penguasa setempat yang menghiasi rakyat/warga setempat sejak lama atau disebut dengan ‘’semangat kebangsaan’’

Semangat kebangsaan bagi setiap warga Negara, harus dapat di jadikan motivasi spiritual dan horizontal dalam mencapai kemajuan dan kejayaan bangsa, menjaga keutuhan serta persaudaraan antar sesama. Dengan mengerti dan memahami pentingnya semangat kebangsaan bagi setiap warga Negara, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme (cinta tanah air) dan patriotisme (rela berkorban).

1. Nasionalisme Kata “nasionalisme” secara etimologis berasal dari kata “nasional” dan “isme” yaitu paham kebangsaan yang

mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, memelihara kehormatan bangsa. Menurut Ensiklopedi Indonesia, nasionalisme di artikan sebagai sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dengan demikian, merasakan adanya kesetiaan mendalam terhadap kelompok bangsa itu. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai suatu ikatan antar manusia yang didasarkan atas ikatan kekeluargaan, klan, dan kekuasaan.

a. Nasionalisme dalam arti sempit Diartikan sebagai perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya ynag tinggi atau berlebh-lebihan, sehingga memandang bangsa lain lebih rendah (Chauvinisme). Misalnya di Italia (masa Benito Mussolini), Jepang (masa Tenno Haika) dan Jerman (masa Hitler, yang mencanangkan Program Partai naziyang berdasarkan nasionalisme sempit, rasisme (terutama antiYahudi), autoriterisme dan militerisme. Gerakan ini bertujuan untuk merebut ruang hidup “lebensraum” bagi ras leluhur “herrenrasse”, serta pemulihan harga diri dengan pemerintahan militer yang bersatu “Ein Reich, Ein Volk, Ein Fuhrer – Satu Negara, satu bangsa dan satu pimpinan”)

b. Nasionaisme dalam arti luas Adalah perasan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya dengan tetap menghormati bangsa lain karena merasa sebagai bagian dari bangsa lain di dunia. Dengan prinsip : kebersamaan, persatuan, dan kesatuan, demokrasi atau demokratis.

Faktor pembentuk identitas nasional : a. Faktor primordial; ikatan kekerabatan, asal usul daerah d. Faktor sejarah, asal usul dan pengalaman masa lalu b. Faktor sakral; kesamaan agama e. Faktor Bhineka Tunggal Ika, bersatu dalam

perbedaan c. Faktor tokoh; kepemimpinan seseorang yang disegani f. Faktor kelembagaan, adanya lembaga Negara

(pengatur)

[Strategi pembinaan nasionalisme Indonesia Mempersatukan potensi perbedaan bangsa Indonesia Menghormati bendera kebangsaan Menghormati dan menghayati isi dan makna lagu kebangsaan Menghormati makna Lambang Negara RI

11

2. Patriotisme Berasal dari kata “patriot” dan “isme”, merupakan sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan (Indonesia) atau heroism dan patriotsm (Inggris), adalah sikap yang gagah berani, pantang menyerah, dan rela berkorban (harta, jiwa/raga) demi bangsa dan Negara.

PENGERTIAN , FUNGSI DAN TUJUAN NKRI Kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani yaitu Indos (India) dan nesos (pulau). Jadi kata Indonesia berarti kepulauan

India atau kepulauan yang berada di wilayah India. Tujuan NKRI terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu menjadi Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan

makmur, yang dipertagas dalam alinea IV : Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

12

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 1. Yang dimaksud dengan zoon politicon adalah …. 2. Menurut F. Ratzel, yang dimaksud bangsa adalah …. 3. Fase pertumbuhan Negara yang dipimpin oleh “Primus Inter Pares” adalah … 4. Koloni adalah …. 5. Kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani yaitu . . . dan . . . . 6. Peran serta warga Negara dalam pembelaan Negara tertuang dalam Batang Tubuh UUD 1945 pasal …. 7. Istilah Negara berasal dari bahasa Latin yaitu …. 8. Tokoh paham Fasisme adalah …. 9. Istilah lain dari nasionalisme secara sempit adalah …. 10. Contoh Negara yang terbetuk karena Anexatie … 11. Bangsa adalah pengertian politis dan historis adalah pengertian bangsa yang dikemukakan oleh …. 12. Yang dijuluki sebagai Bapak Kedaulatan Rakyat yaitu … 13. Tujuan Negara Indonesia tercantum di dalam pembukaan alinea … 14. Fungsi Negara yang dikenal dengan istilah “trias politica” dikemukakan oleh …

Lengkapilah tabel berikut ! 1. Pengertian Negara

No Tokoh Pendapat

1 Aristoteles

2 George Jellineck

3 Max Weber

4 Roger F. Soltau

5 J. H. A. Logemann

2. Terjadinya Negara berdasarkan pendekatan teoritis

No Teori Penjelasan

1 KeTuhanan

2 Perjanjian Masyarakat

3 Kekuasaan

4 Hukum ALam

MARI BERLATIH !!!

13

BAB 2 SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

A. SISTEM HUKUM

1. Pengertian Sistem

a. Dalam KBBI Sistem mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keselurahan.

b. W. J. S. Poerwadarminta Sistem adalah sekelompok bagian (alat dan sebagainya), yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.

c. Prof. Sumantri Sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.

d. Drs. Musanef Sistem adalah suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur, atau suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kesatuan dan satu keseluruhan. Unsur-unsur dalam sistem mencakup:

Seperangkat komponene, elemen, bagian

Saling berkaitan dan tergantung

Kesatuan yang terintegrasi

Memiliki peranan dan tujuan tertentu

Interaksi antarsistem membentuk system lain yang lebih besar

2. Pengertian Hukum

a. Prof. Van Apeldoorn Definisi hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin mengadakan yangs esuai dengan kenyataan.

b. Prof. Mr.E.M.Meyers Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam melaksanakan tugasnya.

c. Drs.E.Utrecht,S.H. Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dank arena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

d. S.M. Amin, S.H. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan pergaulan manusia.

e. J.C.T. Simorangkir,S.H. dan Woerjono Sastropranoto,S.H. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.

f. Leon Duguit Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat yang harus diindahkan sebagai jaminan kepentingan bersama dan apabila dilanggar menimbulkan reaksi bersama.

g. O. Notoamidjojo Keseluruhan aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam berjenis pergaulan hidup dan masyarakat Negara.

3. Tujuan Hukum

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Adapun tujuan dibuatnya hukum menurut para ahli, sebagai

berikut :

No TOKOH/PAKAR PENDAPAT YANG DIKEMUKAKAN

1. Prof. Subekti, S.H. Hukum itu mengabdi pada tujuan Negara, yang mendapatkan atau ingin mencapai kemakmuran dan kebahagian pada rakyatnya

2. Van Apeeldoorn Mengatur pergaulan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum

14

manusia tertentu (kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda) dari pihak yang merugikan

3. Teori Etis Hukum itu semata-mata menghendaki “keadilan”. Isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai “apa yang adil dan apa yang tidak asil”

4. Oeny Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan sedangkan unsur-unsur keadilan ialah : “kepentingan daya guna dan kemanfaatannya”

5. Bentham

(Teori Utilitarianisme)

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi banyak orang. Dengan kata lain, “Menjamin kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang”

6. Prof. Y.Van Kant Tujuan hukum adalah untuk menjaga agar kepentingan tiap-tiap manusia tidak diganggu

7. Geny Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagai unsure keadilan, ada kepentingan daya guna dan kemanfaatan

8. Tujuan Hukum

Nasional Indonesia

Ingin mengatur secara pasti hak dan kewajiban lembaga tertingi Negara, lembaga-lembaga tinggi Negara, semua pejabat Negara, setiap warga Indonesia, agar semuanya dapat melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi oleh hukum, cerdas, terampil, cinta dan bangga bertanah air Indonesia dalam suasana kehidupan makmur dan adil berdasarkan falsapah Pancasila.

4. Sumber Hukum

Adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan menjadi dua yaitu : a. Sumber hukum Material (Welborn) : keyakinan dan perasaan (kesadaran) hukum individu dan pendapat umum yang

menentukan isi atau meteri (jiwa) hukum. b. Sumber hukum Formal (Kenborn) : perwujudan bentuk dari isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum

itu sendiri. Macam-macam sumber hukum formal : 1). Undang-Undang

UU dalam arti material; peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum. (UUD, TAP MPR,UU)

UU dalam arti formal; setiap peraturan yang karena bentuknya dapat disebut Undang-undang. (Pasal 5 ayat (1)) 2). Kebiasaan (hukum tidak tertulis); perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima serta

diakui oleh masyarakat. Dalam praktik pnyelenggaraan Negara, hukum tidak tertulis disebut konvensi. 3). Yurisprudensi; keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh UU dan dijadikan pedoman

oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. 4). Traktat; perjanjian yang dibuat oleh dua Negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi

kepentingan Negara yang bersangkutan. 5). Doktrin; pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan

penerapannya.

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (TAP MPR No. III/MPR/2003) 1. UUD 1945; 5. Peraturan Pemerintah; 2. Ketetapan MPR RI; 6. Keputusan Presiden; dan 3. UU; 7. Peraturan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu);

15

5. Penggolongan Hukum

6. Sanksi Hukum Berdasarkan Pasal 10 KUHP, macam-macam sanksi pidana : (1) Hukuman Pokok, terdiri dari : hukuman mati, hukuman penjara (hukuman seumur hidup, hukuman sementara

waktu), hukuman kurungan, dan (2) Hukum tambahan, yang terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan (penyitaan) barang-barang

tertentu, pengumuman keputusan hakim.

7. Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata

a. Hukum Pidana Pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera disikapi oleh pengadilan setelah menerima berkas polisi yang mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan pidana (delik) yang sengaja disebut delik doloes, sedangkan tindak pidana yang tidak disengaja disebut delik coelpa.

b. Hukum Perdata Pelanggaran tehadap norma hukum perdata baru dapat disikapi oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Di sini, ada pihak yang mengadu (penggugat) dan pihak yang diadukan (tergugat).

No

Titik Perhatian Perbedaaan Hukum Acara

Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana

1. Pelaksanaan

Inisiatif datang dari pihak yang dirugikan (penggugat)

Inisiatif datang dari pihak penuntut umum (jaksa)

P

E

M

B

A

G

I

A

N

H

U

K

U

M

WUJUD

RUANG

WAKTU

TERTULIS

TIDAK TERTULIS

LOKAL

NASIONAL

INTERNASIONAL

CARA

MEMPERTAHANKAN

ISI

SIFAT

IUS CONSTITUTUM

IUS CONSTITUENDUM

HUKUM ANTAR WAKTU

MATERIIL

FORMIL

PUBLIK

PRIVAT

HUKUM TATA NEGARA

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

HUKUM PIDANA

HUKUM ACARA

HUKUM PERSEORANGAN

HUKUM KELUARGA

HUKUM KEKAYAAN

HUKUM WARIS

MENGATUR

MEMAKSA

16

2. penuntutan

Penuntut adalah pihak yang dirugikan (penggugat), dan berhadapan dengan tergugat

Jaksa sebagai penuntut umum yang memiliki wewenang atas nama Negara dan berhadapan dengan pihak terdakwa

3.

Alat-alat bukti

1. Tulisan 2. Saksi 3. Persangkaan 4. Pengakuan 5. Sumpah

1. Tulisan 2. Saksi 3. Persangkaan 4. Pengakuan

4. Kedudukan para pihak

Semua pihak mempunyai kedudukan yang sama, dan hakim bertindak sebagai wasit dan bersifat pasif

Jaksa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari para terdakwa. Hakim aktif.

5. Macam hukuman

Hukum dapat berupa denda, atau hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda

Hukum berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda dan hukuman tambahan

B. PERADILAN NASIONAL

Ketentuan umum undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelanggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselanggaranya Negara hukum republik Indonesia. Berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 4 tahun 2004, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan sebagai berikut :

Peradilan umum, Peradilan agama, Peradilan milliliter, Peradilan tata usaha Negara,dan Mahkamah Konstitusi

Merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK memiliki Sembilan hakim konstitusi (3 oleh MA, 3 oleh DPR dan 3 oleh Presiden) yang ditetapkan oleh Presiden, dan disyaratkan harus memiliki interitas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasi konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pekabat Negara. MK RI memiliki empat kewenangan, Sebagai berikut : a. Menguji Undang-undang terhadap UUD 1945 b. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945 c. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu d. Memutus pembubaran Partai Politik Kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 1945 sebelum pendapat tersebut dapat diusulkan untuk memberhentikannya oleh MPR. Fungsi MK, adalah sebagai berikut “

Pengawal Konstitusi Menafsir Konstitusi Pengawal Demokrasi Pelindung hak konstitusional Warga Negara

Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman Komisi Yudisial, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai

kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabar serta perilaku hakim. Anggota Komisis Yudisial diangkat dan diberhenyikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Kepolisian, yang memegang kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pidana, Kejaksaan, yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan Komnas HAM, yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan khusus untuk kasus

pelanggaran HAM KPK, memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan khusus untuk kasus korupsi.

17

Berikut adalah susunan badan atau lembaga peradilan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan bagan di atas, badan peradilan dapat diklasifikasikan berdasarkan tigkatannya, sebagai berikut: a. Pengadilan Sipil, terdiri dari :

1). Pengadilan Umum Adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. (dalam UU RI No. 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Pengadilan Negeri (Berkedudukan di Kabupaten/Kota)

Pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama, yang pertama kali mengadakan sidang perkara dalam lingkungan peradilan umum di wilayah hukum masing-masing (Kabupaten/Kota). Hakim disini, memeriksa fakta dan menetapkan hukumannya.

Pengadilan Tinggi (Berkedudukan di Provinsi) Pengadilan Tinggi adalah pengadilan yang mengadili perkara pada tingkat banding, hakim sudah tidak lagi memeriksa fakta. Tetapi yang dinilai adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan negeri.

Mahkamah Agung Tugas Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24 ayat (1) adalah : a. Mengadili Tingkat Kasasi b. Menguji peraturan perundangan di bawah Undang-Undang c. Wewenang lain yang diberikan Undang-Undang, yaitu :

Memeriksa dan memutus (1) sengketa kewenangan mengadili baik berdasarkan daerah maupun jenis peradilannya (2) permohonan peninjauan kembali (PK) putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2). Pengadilan Khusus Pengadilan Agama

Adalah pengadilan khusus bagi umat Islam untuk memeriksa dan memutuskan perkara nikah, talak, rujuk, waris, wakaf, hibah, dan wasiat. Lembaga yang termasuk dalam peradilan agama adalah : Pegadilan agama (tingkat Permata) dan Pengadilan Tinggi Agama (tingkat banding)

Pengadilan Adat Pengadilan Tata Usaha Negara (Administrasi Negara)

Adalah peradilan yang memiliki kewenangan mengadili perkara yaya usaha Negara, yaitu perkara gugatan seseorang terhadap putusan pehabat tata usaha Negara yang merugikan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Masalah-masalah yang menjadi jangkauan PTUN. Adalah sebagai berikut: (1) Bid. social (gugatan atau permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan

suatu izin) (2) Bidang Ekonomi (gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, merk, agrarian, dsb) (3) Bidang Function Publique, (gugatan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang) (4) Bidang Hak Asasi Manusia, (gugatan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang serta

penangkapan dan penahaan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum.) b. Pengadilan Militer, terdiri dari :

Adalah peradilan yang khusus mengadili perkara pidana dan tata usaha negara anggota militer Indonesia 1). Pengadilan Militer, merupakan peradilan tingkat pertama, untuk perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa

yang berpangkat kapten kebawah 2). Pengadilan Militer Tinggi, merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara yang diputus pada tingkat

pertama; juga merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang berpangkat Mayor ke atas dan gugatan sengketa tata usaha Negara militer.

3). Pengadilan Militer Utama, merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa tata usaha militer yang diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan Militer tinggi.

MAHKAMAH AGUNG

Pengadilan Tinggi Umum/Sipil

Pengadilan Negeri Umum/Sipil

Pengadilan Tinggi

Pengadilan Negeri

Pengadilan Tinggi Militer

Pengadilan Militer Pengadilan Tata Usaha

Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara

18

4). Pengadilan Militer Pertempuran, merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh perajurit di daerah pertempuran.

C. MENUNJUKKAN SIKAP YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

Sikap yang mendukung ketentuan hukum antara lain adalah sikap terbuka, sikap objektif, dan sikap mengutamakan kepentingan umum. Adapun sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum diantaranya adalah : 1. Memperkuat Budaya Hukum

Neburut L. Friedman (Amerika Serikat), Budaya hukum ini seperti oli pada sebuah mesin. 2. Peningkatan Kesadaran Hukum 3. Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum

D. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

1. Pengertian Korupsi

Kata “Korupsi”dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti penyelewengan atau penggelapan (Uang negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Oleh sebab itu, perbuatan korupsi sesungguhnya selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau dishonest (ketidakjujur). Sedangkan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa”korupsi” adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

2. Sebab-sebab Terjadi KKN

Faktor Manusia Mentalitas aparat yang buruk Kemampuan kerja aparat yang kurang memadai Pendapatan aparat yang rendah Kemiskinan keluarga

Faktor Lingkungan Kehidupan politik yang berlandaskan pada sistem jaringan dan loyalitas politik dengan imbalan Ada kecenderungan penguasa menuntut upeti dari rakyat Kekuasaan yang memberikan kesempatan untuk mengembangkan praktik KKN

3. Akibat terjadinya KKN

Ekonomi Anggaran Negara membengkak Uang Negara ada yang hilang Kepercayaan investor baik dalam negeri maupun luar negeri kepada pemerintah semakin berkurang Pertumbuhan ekonomi terganggu Investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak efektif Kondisi ekonomi makro tidak stabil

Sosial Politik Keridakmampuan berbagai kebijakan menjawab permasalahan Munculnya kebijakan yang justru akan membebani masyarakat Kewibawaan pemerintah semakin berkurang Kebutuhan masyarakat semakin terabaikan Norma-norma dalam masyarakat semakin hilang Mekanosme pemerintahan semakin rusak Kekerasan politik semakin merajalela Sulit melakukan rekrutmen pejabat yang bersih

Budaya Profesionalisme kurang dihargai Kreativitas semakin berkurang Pola hidup konsumtif dan suka menempuh jalan pintas Rusaknya moral masyarakat Maraknya kekerasan yang terorganisir

19

4. Fenomena Korupsi di Indonesia

Fenomena umum yang biasanya terjadi di Negara berkembang termasuk Indonesia ialah, proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga politik yang ada. Sementara di sisi lain, institusi-institusi politik yang ada juga masih lemah. Lemahnya lembaga-lembaga politik tersebut banyak disebabkan oleh mudahnya “oknum” lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan kelompok bisnis/ekonomi, Sosial, keagamaan, kedaerahan, kesukuan, dan profesi serta kekuatan-kekuatan asing tertentu. Pada kehidupan masyarakat yang mengalami proses perubahan, selalu muncul kelompok-kelompok sosial baru yang ingin berpartisipasi dalam bidang politik, namun sesungguhnya banyak diantara mereka yang tidak mampu. Di lembaga-lembaga politik, mereka (politikus instan) sering hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan kepribadiannya dengan dalih “kepentingan rakyat”. Oleh sebab itu, tidak jarang diantara mereka sering terjebak pada ambisi pribadi dan kepentingan kelompok tertentu. Sebagai akibatnya, terjadilah runtunan peristiwa sebagai berikut: a. Partai-partai politik sering inkonsisten, artinya apa yang diperjuangkan dan menjadi misinya sering berubah-

ubah (pendirian dan ideology) dan “mudah dibeli” sesuai dengan kepentingan politik saat itu. b. Munculnya ”oknum” pemimpin yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi dari pada kepentingan pribadi

dari pada kepentingan umum, sehingga kesejahteraan umum mudah dikorbankan. c. Sebagian oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya, berlomba-lomba untuk mencapai “objek

politik” dalam bentuk keuntungan material dengan mengabaikan kebutuhan rakyat banyak sehingga terjadi “kehampaan motivasi perjuangan.”

d. Terjadilah erosi loyalitas kepada Bangsa dan Negara, karena lebih menonjolkan dorongan pemupukan harta kekayaan dan kekuasaan.

e. Di masyarakat, mereka sebagai kelompok Orang-orang Kaya Baru (OKB , nouveauxriches)

E. PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

1. Upaya Pencegahan (Preventif)

a. Menanamkan aspirasi,semangat ,dan spirit nasional yang positif dengan mengutamakan kepentingan nasional, kejujuran serta pengabdian pada bangsa dan negara melalui sistem pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan agama.

b. Melakukan sistem penerimaan pegawai berdasarkan perinsip achievement atau keterampilan teknis dan tidak lagi berdasarkan norma ascription yang dapat membuka peluang berkembangnya nepotisme. (Rekruitmen pejabat secara adil dan terbuka).

c. Para pemimpin dan pejabat selalu dihimbau untuk memberikan keteladanan, dengan mematuhi pola hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. (Pengawasan dari atasan terkait semakin ditingkatkan)

d. Memiliki kelancaran layanan administrasi pemerintah, untuk para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.

e. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. (Peningkatan kualitas kerja) f. Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi; dibarengi sistem kontrol

yang efisien. g. Kekuasaan herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan “pejabat” yang mencolok. h. Berusaha untuk melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan, melalui penyederhanaan jumlah

departemen beserta jawatan dibawahnya. i. Keterlibatan media massa dalam upaya mengurangi terjadinya KKN j. Pembentukan UU dan lembaga yang mempersempit terjadinya KKN

2. Upaya Penindakan (Kuratif/Refresif): Dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, pemecatan tidak hormat, dan dihukum pidana. Bebrapa contoh penanganan kasus :

a. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004)

b. Menahan konsul jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga melakukan pubngutan liar dalam pengurusan

dokumen keimigrasian

c. Dugaan korupsi dalam proyek program pengadaan BUsway pada pemda DKI Jakarta (2004)

d. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merigiksn keuangan Negara Rp. 10 Miliyar lebih

(2004)

e. Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement deposito dari BI kepada PT Texmaco

Group melalui Bank BNI (2004)

Adapun upaya penindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

20

1. Pelaku KKN ditindaj tegas dan adil

2. Pemberian hukuman sosial kepada pelaku KKN

3. Menekankan kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk segera memproses secara hukum

terhadap pelaku KKN

3. Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa

a. Memiliki rasa tanggung jawab b. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh c. Melakukan kontrol sosial d. Membuka wawasan seluas-luasnya e. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan

4. Upaya Edukasi LSM

a. Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah sebuah organisasi non pemerintah yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada public mengenai aksi korupsi di Indonesia,

b. Transparancy International (TI) adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik.

5. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia

Kontrol sosial oleh lembaga Negara Kontrol sosial oleh lembaga masyarakat Kontrol sosial oleh masyarakat bersama media massa Kontrol sosial oleh media massa

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 1. Sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Hal itu diungkapkan

oleh …. 2. Welborn adalah istilah lain dari sumber hukum . . . . 3. Hukuman mati termasuk hukuman . . . . 4. Doktrin adalah . . . . 5. Tokoh yang terkenal dengan trias politica adalah . . . . 6. Yang memegang kekuasaan legislative adalah . . . . 7. Berdasarkan isinya hukum dibagi menjadi dua yaitu . . . dan . . . . 8. Tindakan pidana yang disengaja disebut juga dengan . . . . 9. Peradilan sipil terdiri dari . . . dan . . . . 10. Masalah perceraian dan waris dapat diputuskan di pengadilan . . . . 11. Gugatan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang, merupakan jangkauan PTUN yaitu dalam

bidang . . . . 12. Kasasi diselesaikan oleh . . . . 13. Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah . . . . 14. Korupsi adalah . . . .

Lengkapilah tabel berikut ! 1. Lembaga Peradilan di Indonesia

No Lembaga Peradilan Berkedudukan di

1 Peradilan Umum

2 Peradilan Tinggi

3 Mahkamah Agung

4 Mahkamah Konstitusi

2. Akibat terjadinya KKN

No Bidang Akibat Terjadinya KKN

1. Ekonomi

MARI BERLATIH !!!

21

2. Sosial

3. Politik

4. Budaya

3. Upaya Pemberantasan KKN

No Preventif Represif

1.

2.

3.

4.

22

BAB 3 PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PERLINDUNGAN HAM

A. PENGERTIAN DAN MACAM – MACAM HAM

1. Pengertian HAM

HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir. Istilah HAM dalam beberapa bahasa ; Perancis ( Droits de L’homme), Inggris ( Human Right), Belanda (Menselijeke Rechten) dan Spanyol (Derechos del Hombre) . Adapun pengertian HAM dari beberapa tokoh atau dokumen, dapat dipelajari sebagai berikut:

Secara harfiah HAM ialah hak yang dimiliki oleh seseorang karena orang itu manusia. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir.

John Locke ( Two Treaties on Civil Government ) HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat

diganggu gugat (bersifat mutlak). Karena manusia adalah makhluk social, hak – hak itu akan berhadapan dengan

hak orange lain, oleh sebab itu ;

Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, sehingga lahir kewajiban

Hak asasi semakin berkembanga meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak di bidang politik,

ekonomi, dan sosial budaya.

Koentjoro Poerbapranoto Hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.

UU RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk

Tuhan Yang maha Esa dan merupakan anugaerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh

Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabt

manusia.

Jan Materson (Anggota Komisi HAM PBB) Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being.

2. Macam – Macam HAM

Berdasarkan Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights), hak asasi dapat dibagi menjadi dua,

yaitu ;

a. Hak sipil dan Politik, yang meliputi ;

Hak hidup Hak untuk bebas dari penyiksaan Hak kebebasan dan keamanan pribadi Hak diperlakukan secara manusiawi Hak kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal Hak mempunyai kedudukan yang sama di hadapan

hukum

Hak atas kebebasan berfikir Hak untuk berpendapat, berkumpul secara damai,

berserikat Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan Hak untuk memilih dan di[ilih dalam Pemilu Hak untuk mendapat pelayanan atas dasar

persamaan b. Hak bidang ekonomi, sosial, dan budaya meliputi ;

Hak untuk menentukan nasibnya sendiri Hak persamaan bagi laki-laki dan perempuan untuk

menikmati hak-hak ekonomi, social dan budaya Hak atas pekerjaan Hak jaminan social Hak atas standar kehidupan yang layak Hak bebas dari kelaparan

Hak menikmati standar tertinggi keshatan fisik dan mental

Hak atas pendidikan Hak untuk ambil bagian dalam kebudayaan, meikmati

manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya, memeperoleh manfat dari perlindungan atas kepentingan moral, dan material dari karya ilmu pengetahuan, sastra, atau seni yang diciptakan.

23

Dari beberapa pendapat para ahli, dapat dikataka bahwa pada dasarnya HAM meliputi hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk memiliki sesuatu. Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat macam-macam hak asasi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut ; 1). Hak asasi pribadi (personal rights), adalah hak asasi yang dimilki manusia secara pribadi; seperti hak untuk memilih

agama dan menjalankan ibadah, hak untuk menyatakan pendapat, dan hak kebebasan untuk bergerak , dan sebagainya.

2). Hak asasi ekonomi (property rights), adalah hak asasi untuk memiliki sesuatu; seperti hak untuk memebli atau menjual sesuatu dan hak untuk menyewakan sesuatu.

3). Hak asasi politik (political rights), adalah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan; seperti hak untuk memilih dalam Pemilu, hak untuk dipilih dalam Pemilu dan hak untuk berorganisasi.

4). Hak asasi dalam tata cara peradilan (procedural rights), adalah hak untuk memeperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan; seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang benar dalam penangkapan dan penggeledahan.

5). Hak asasi social budaya (social and culture rights), adalah hak untuk memilih pendidikan dan mengembangkan budaya; seperti hak memiliki pendidikan di SMA atau SMK.

5). Hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality), seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

3. Sejarah HAM

Secara konseptual bermila dari pemikir Inggris yaitu John Locke (1632-1704), yang mengemukakan dalam teori perjanjian masyarakat bahwa setelah Negara terbentuk maka terjadilah kesepakatanantara peguasa dengan masyarakat pembentuk Negara, bahwa semua hak rakyat diserahkan kepada penguasa kecuali tiga hak yang diberikan alam kepadanya yaitu hak hidup, hak milik dan hak kebebasan yang harus dilindungi oleh penguasa dalam bentuk perlindungan konstitusinya.

Berikut sejarah HAM dalam berbagai sumber atau dokumen, diantaranya :

No Tahun Nama Dokumen Isi Keterangan

1. 2500 s.d. 1000 SM

Hukum Hammurabi Perjuangan Nabi Ibrahim melawan kelaliman Raja Namrud yang memaksakan harus menyembahpatung (berhala). Nabi Musa memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Fir’aun (Mesir) agar terbebas dari kesewenangan raja yang merasa dirinya sebagai Tuhan

2. 600 SM ___

Di Athena (Yunani), Solon telah menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warganya. Untuk itu dia membentuk Heliaie, yaitu Mahkamah Keadilan untuk melindungi orang-orang miskin dan Majelis Rakyat atau Ecdesia. Karena gagasannya inilah Solon dianggap sebagai pengajar Demokrasi. Perjuangan Solon, didukung oleh Pericles (tokoh negarawan Athena).

3. 527 s.d. 322 SM

Corpus Luris Kaisar Romawi pada masa Flavius Anacius Justinianus menciptakan peraturan hukum modern yang terkodifikasi dalam Corpus Luris sebagai jaminan atas keadilan dan hak asasi manusia. Pada masa kebangkitan Romawi telah banyak lahir filsuf terkenal dengan visi tentang hak asasi seperti : Socrates dan Plato yang banyak dikenal sebagai peletak dasar diakuinya hak-hak asasi manusia, serta Aristoteles yang mengajarkan tentang pemerintahan berdasarkan kemauan dan cita-cita mayoritas warga.

4. 30 SM s.d. 632 M

Kitab Suci Injil Dibawa oleh Nabi Isa Almasih sebagai peletak dasar etika Kristiani dan ide pokok tingkah laku manusia agar senantiasa hidup dalam cinta kasih kepada Tuhan maupun sesama manusia.

5. Kitab Suci Al-Qur’an Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, banyak mengajar tentang toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bijaksana, menerapkan kasih saying, memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta, dan sebagainya.

6. 15 Juni 1215

Magna Charta (Masa

Pemerintahan Lockland di Inggris)

Pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia, antara lain mencakup ; Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak dengan izin dari Great Council Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa atau disita miliknya tanpa

cukup alasan menurut hukum negara.

7. 1629 Petition of Rights Pajak dan hak-hak istimewa harus dengan izin parlemen

24

(Masa Pemerintahan

Charles I di Inggris)

Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah penduduk (warganegara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya)

Dalam keadaan damai, tentara tidak boleh menjalankan hukum perang Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah

8. 1679 Hobeas Corpus Act (Masa

Pemerintahan Chaarles II di Inggris)

Jika diminta, hakim harus dapat menunjukkan orang yang ditangkapnya lengkap dengan alasana penangkapan itu. (Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum)

Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya dua hari setelah ditangkap.

9. 1689 Bill of Rights (Masa

Pemerintahan Willian III di Inggris

Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat Pajak, Undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizing

parlemen Hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-

masing Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja

10. 04 Juli 1776 Declaration of Indefendence ( AS)

Bahwa semua orang diciptakan sama. Mereka dikaruniai oleh Tuhan, hak-hak yang tidak dapat dicabut dari dirinya ialah ; hak hidup, ha kebebasan, dan ha mengejar kebahagian/ milik (life, liberty, and pursuit of happiness/ property). Amerika Serikat dianggap sebagai Negara pertama yang mencantumkan hak asasi dalam konstitusi (dimuat secara resmi dalam Constitution of USA tahun 1787) atas jasa Presiden Thomas Jefferson.

11. 14 Juli 1789 Declaration des Droits de L’homme

et du Citoyen (Perancis)

Pernyataan HAM dan warga Negara sebagai hasil Revolusi Perancis di bawah pimpinan Jenderal Laffayete, anatara lain menyebutkan :

Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama Hak-hak itu adalah hak kebebasan (Iiberte), kesamaan (Egalite) dan

persaudaraan atau kesetiakawanan (fraternite),

12. Januari, 1918

Rights of Self Determination

Tahun-tahun berikutnya, pencantuman HAM dalam konstitusi diikuti oleh Belgia (1831), Uni Soviet (1936), Indonesia (1945), dsb. Naskah yang diusulkan oleh Presiden Theodore Woodrow Wilson memuat 14 pasal dasar untuk mencapai perdamaian yang adil.

13. 1941 Atlantic Charter (dipelopori oleh

Franklin D. Roosevelt)

Muncul pada saat berkobarnya Perang Dunia II, kemudian disneutkan empat kebebasan (the four Freedoms) antara lain ;

Kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi (Freedom of Speech)

Kebebasan untuk beragama dan beribadah (Freedom of Religion) Kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan (Freedom of Want) Kebebasan seseorang dari rasa takut (Freedom of Fear)

14. 10 Desember 1948

Universal Declaration of Human Rights

Pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Piagam tersebut menyerukan kepad semua anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia dimuat di dalam konstitusi Negara masing-masing.

B. PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN

PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

1. Perkembangan HAM di Indonesia

Berbicara mengenai perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari konstitusi yang ada dan pernah berlaku di Indonesia, karena legalitas hak asasi manusia sangat tergantung pada kebijakan Negara ada atau tidaknya mengatur hak asasi manusia. Pada waktu penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 sudah ada perdebatan tentang hak asasi manusia harus masuk atau tidak dalam UUD 1945.

Jika kita meneliti UUD 1945, maka sesungguhnya telah banyak memuat pasal tentang hak asasi manusia. Artinya para penyusun UUD 1945 telah menyadari betapa pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan berNegara, namun karena keterbatasan waktu dalam penyusunan UUD 1945, maka uraian rinci tentang hak asasi manusia tidak mungkin dengan mengingat UUD 1945 bersifat singkat, supel dan fleksibel.

25

Dalam sejarah politik dan ketatanegaraan Republik Indonesia, pada waktu Indonesia memberlakukan Konstitusi RIS 1949, hak-hak asasi manusia juga dimasukan dalam konstitusi. Demikian pula, waktu Indonesia memberlakukan UUD Sementara 1950, hak asasi manusia juga dimuat dalam UUD Sementara 1950. Namun setelah Dektrit Persiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno kembali memberlakukan UUD 1945. Pada era Presiden Soekarno, konvensi mengenai hak asasi manusia yang telah disyahkan adalah : UU No. 68 Tahun 1958 tentang Hak Politik Wanita UU No. 18 Tahun 1956 tentang Organisasi Buruh UU No. 80 Tahun 1957 tentang Pengupahan bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya

Bergantinya rezim Soekarno ke Soeharto ada upaya penegakan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, melalui Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 dibentuk panitia ad hoc yang kemudian berhasil menyusun Rancangan Piagam HAM dan Hak serta Kewajiban Warga Negara. Tetapi panitia ad hoc tersebut tidak membahas dalam sidang Umum MPRS tahun 1968 karena lebih mementingkan pembahasan berkaitan dengan peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI. Pada rezim Soeharto ada beberapa konvensi dan kebijakan yang diambil sebagai wujud penegakan dan penghormatan hak asasi manusia, antara lain : UU No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan Keputusan presiden No. 43 Tahun 1993 yang menentang apartheid dalam olahraga Keputusan presiden No. 36 Tahun 1990 tentang hak anak.

Pada era rezim Habibie, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia telah menemukan momentumnya dimana MPR telah merumuskan dengan ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Disamping itu ada beberapa konvensi tentang hak asasi manusia yang disahkan, antara lain : UU No. 5 Tahun 1999 yang menentang penyikasaan dan perlukan kejam lainnya UU No. 29 Tahun 1999 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi UU No. 19 Tahun 1999 tentang penghapusan kerja paksa UU No. 8 Tahun 1999 tentang kebebasan menyatakan pendapat UU No. 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Pada tanggal 15 Agustus 1998, Presiden Habibie meluncurkan Rencana Aksi Nasional HAM yang bertujuan untuk memberikan jaminan bagi peningkatan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai adat istiadat, budaya dan agama. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 3 hal yang dilakukan, yaitu : Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang HAM Deseminasi informasi dan pendidikan di bidang HAM Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM

Pada Masa Gus Dur, upaya pemajuan HAM lebih ditingkatkan dan mendapat perhatian cukup serius. Hal ini dapat dilihat dari adanya : Upaya penyempurnaan Rencana Aksi Nasional HAM Pembentukan lembaga baru yaitu Mentri Negara Urusan HAM Dibentuk pengadilan Hak Asasi Manusia Dibentuk peraturan perundangan tentang perlindungan anak, penyiaran, ketanagakerjaan Dibentuk peraturan perundangan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme Dibentuk badan perlindungan Swadaya masyarakat Di bentuk lembaga Komnas HAM

Pada masa pemerintahan Megawati, ada beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang HAM, yaitu : UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak ekonomi, Sosial dan Budaya. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Internasional Hak Sipil dan Politik UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

2. HAM dalam UUD 1945

Pernyataan hak asasi manusia yang dituangkan kedalam pasal-pasal UUD 1945 terbagi menjadi 2, yaitu penuangan bab khusus tentang hak asasi manusia dan penuangan pada bab atau pasal-pasal lainnya

Hak asasi manusia yang di tuangkan secar khusus pada bab XA tentang HAk Asasi Manusia, yang meniputi pasal 28A sampai dengan pasal 28 J. Di samping itu terdapat ketentuan hak asasi manusia di luar Bab tentang Hak Asasi Manusia, yaitu bab X tentang Warga Negara dan Penduduk pada pasal 27 sampai dengan 32.

Rumusan Hak Asasi Manusia yang termasuk dalam UUD 1945 tersebut dapat di bagi dalam beberapa aspek, yaitu hak asasi manusia yang berkaitan dengan:

26

1) Hidup dan kehidupan 7). Informasi dan komunikasi 2) Keluarga 8). Rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang

merendahkan 3) Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi derajat dan martabat manusia 4) Pekerjaan 9). Kesejahteraan Sosial 5) Beragama dan menjalankan ajaran agama 10). Persamaan dan keadilan 6) Bersikap, berpendapat dan berserikat 11). Kewajiban menghargai hak orang lain

Selain hak-hak tersebut di ats, dalam UUD 1945 juga memuat hak-hak khusus, seperti : hak anak atas kelangsungan hidup, timbuh, dan berkembang dan hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan, dicantumkan hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu : 1) Hak hidup 5). Hak untuk tidak berbudak 2) Hak untuk tudak di siksa 6). Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum 3) Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani 7). Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku

surut 4) Hak Bergama

3. UU RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM

Bila ketentuan dalam pasal-pasal UU No. 39 tahun 1999 dikaji secara mendalam, maka dapat ditemukan macam-macam hak asasi manusia sebagai berikut :

1) Hak untuk hidup 6). Hak atas rasa aman 2) Hak keluarga dan melanjutka keturunan 7). Hak atas kesejahteraan 3) Hak mengembnagkan diri 8). Hak turut serta dalam pemerintahan 4) Hak memperoleh keadilan 9). Hak wanita 5) Hak atas kenenasan pribadi 10). Hak anak

Disisi lain, setiap hak assasi manusia seseorang menimbulakn kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbale balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang di tetapkan undag-undang dengan maksud untik menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan.

4. Peran serta dalam Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Beberapa faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah: Sosialisasi hak asasi manusia

Pendidikan public harus dijalankan, masyarakat harus diberikan peyuluhan sehingga pemahaman tentang hak asasi manusia itu benar. segala pelanggaran jangan dikaitkan dengan hak asasi manusia harus dipisahkan dengan pelanggaran kriminal murni.

Efektifitas penegasan hak asasi manusia Penegakan hukum sebagai operator di lapangan harus memiliki komitmen moral yang jelas,khususnya terkait dengan hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya harus bersifat obyektif dan hanya berpihak pada kebenaran.

Fungsi lembaga pengontrol Komnas HAM dan LSM adalah suatu lembaga pengontrol penegakan hak asasi manusia yang independen yang memiliki eempat fungsi yaitu 1. Fungsi pemantau 2. Fungsi mediasi 3. Fungsi pendidikan dan penyuluhan 4. Fungsi pengkajian dan penelitian

Berdasarkan UU No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dijelaskan bahwa, setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartiaipasi dalam prlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. Partisipasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk: a. Menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada komnas HAM b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada komnas HAM c. Melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia d. Bersama dengan lembaga atau pemerintah melakukan sosialisasi

27

5. Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Kasus yang sudah diajukan ke sidang pengadilan No Nama Kasus Tahun Korban Peristiwa Penyelesaian

1. Peristiwa Tanjung Priok

1984 74 Penyerangan terhadap massa yang berunjuk rasa

Pengadilan HAM ad hoc Jakarta tahun 2003-2004

2. Penculikan Aktivis 1998

1984-1998

23 Pnghilangan secara paksa oleh Militer terhadap para aktivis pro-demokrasi

Pengadilan Militer untuk anggota tim mawar

3. Kasus 27 Juli 1996 1.678 Penyerbuan kantor PDI Pengadilan Koneksitas 2002

4. Penembakan Mahasiswa Trisakti

1998 31 Penembakan aparat terhadap mahasiswa yang sedang berunjuk rasa

Pengadilan Militer bagi pelaku lapangan

5. Kerusuhan Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat

1999 97 Agresi Militer Pengadilan HAM ad Hoc Jakarta tahun 2002-2003

6. Peristiwa Abepura, Papua

2000 63 Penyisiran membabi buta terhadap pelaku yang diduga menyerang Mapolsek Abepura

Pengadilan HAM di Makasar

Kasus yang belum tersentuh proses hukum

No Nama Kasus Tahun Korban Peristiwa

1. Pembantaian massal 1965

1965-1970

1.5 jt Lorban sebagian besar adalah anggota PKI atau ormas yang berafiliasi dengan PKI, sebagian besar dilakukan di luar proses hukum yang sah

2. Kasus-kasus di Papua

1966 Ribuan Operasi instensif dilakukan TNI untuk menghadapi OPM. Sebagian lagi berkaitan dengan masalah penguasaan sumber daya alam antara perusahaan tambang internasional, aparat pemerintah menghadapi penduduk lokal

No Nama Kasus Tahun Korban Peristiwa

3. Kasus Timor-Timur Pasca Referendum

1974-1999

Ratusan Ribu

Dimulai dari agresi militer TNI (Operasi Seroja) terhadap pemerintahan Fretelin yang sah di Timor-Timur. Sejak saat itu Timor-Timur selalu menjadi daerah operasi militer rutin yang rawan terhadap tindak kekerasan aparat RI

4. Kasus-kasus di Aceh pra DOM

1976-1989

Ribuan Semenjak dideklarasikannya GAM Hasan Di Tiro, Aceh selalu menjadi daerah operasi militer dengan intensitas kekrasan yang tinggi

5. Penembakan Misterius (Petrus)

1982-1985

1.678 Korban sebagian besar tokoh criminal, residivis, atau mantan criminal. Operasi ini bersifat illegal dan dilakukan tanpa identitas institusi yang jelas

6. Kasus Marsinah 1995 1 Pelaku utamanya tidak tersentuh, sementara orang lain dijadikan kambing hitam. BUkti keterlibatan militer dibidang perburuhan

7. Kasus dukun santet di Banyuwangi

1998 Puluhan Adanya pembantaian terhadap tokoh masyarakat yang dianggap dan ditusuh dukun santet

8. Kasus Bulukumba 2003 2 tewas, puluhan luka-luka

Insiden ini terjadi karena keinginan PT. London Sumatera untuk melakukan perluasan area perkebunan mereka, namun masyarakat menilak upaya tersebut.

C. HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM UPAYA PEMAJUAN,

PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

1. Hambatan Penegakan HAM

a. Faktor kondisi social-budaya 1) Strfikasi dan status social; yaitu tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, keturunan, dan ekonomi masyarakat

Indonesia yang multi kompleks (heterogen) 2) Norma adat atau budaya local kadang bertentangan dengan HAM, terutama jika sudah bersinggungan

dengan kedudukan seseorang, upacara-upacara sacral, pergaulan, dan sebagainya 3) Masih adanya konflik horizontal di kalangan masyarakat yang hanya disebabkan oleh hal-hal sepele

28

b. Faktor komunikasi dan informasi 1) Letak geografis Indonesia yang luas dengan luas, sungai, hutan, dan gunung yang membatasi komunikasi

antardaerah 2) Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun secara baik yang mencakup seluruh

wilayah Indanesia 3) Sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi yang masih sangat terbatas baik sumberdaya manusianya

maupun perangkat (software dan hardware) c. Faktor kebijakan pemerintah

1) Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang sama tentang pentingnya jaminan hak asasi manusia 2) Ada kalanya demi kepentingan stabilitas nasional, persoalan hak asasi manusia sering diabaikan 3) Peran pengawasan legislative dan control social oleh masyarakat terhadap pemerintah sering diartikan oleh

penguasa sebagai tindakan ‘pembangkangan` d. Faktor perangkat perundangan

1) Pemerintah tidak segera meratifikasikan hasil-hasil konvensi internasional tentang hak asasi manusia 2) Kalaupun ada, peraturan perundang-undangan masih sulit untuk diimplementasikan

e. Faktor aparat dan penindakannya (Law Enforcement) 1) Masih adanya oknum aparat yang secara intitusi atau pribadi mengabaikan prosedur kerja yang sesuai

dengan hak asasi manusia 2) Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layak sering membuka

peluang `jalan pintas` untuk memperkaya diri 3) Pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat masih diskriminatif, tidak konsekuen, dan tindakan

peyimpangan berupa KKN (korupsi, kolusi, dan Nepotisme)

2. Tantangan Penegakan HAM

Tentang penegakan hak asasi manusia di Indonesia untuk masa-masa yang akan datang telah di gagas oleh

pemerintah Indonesia ( presiden Soeharto) pada saat akan menyampaikan pidatonya di PBB dalam Konferensi

Dunia ke-2 (Juni 1992)

Dengan judul “ deklarasi Indonesia tentang Hak Asasi Manusia”, dalam pidato itu ditandaskan beberapa prinsip, yaitu:

Prinsip universalitas, yaitu bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan universal,

Prinsip Pembangunan nasionalm, yaitu bahwa kemajuan ekonomi dan social melalui keberhasilan pembangunan nasional dapat membantu tercapainya tujuan meningkatkan demokrasi dan perlindungan HAM.

Prinsip Kesatuan HAM (Indivisibility), yaitu berbagai jenis atau kategori HAM, yang meliputi hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi, social, dan cultural, hak perseorangan, hak masyarakat/bangsa secara keseluruhan merupakan satu kesatuan.

Prinsip objektivitas atau Non-Selektivitas, yaitu penolakan terhadap pendekatan/penilaian terhadap pelaksanaan hak-hak asasi pada suatu Negara oleh pihak luar, yang hanya menonjolkan satu jenis HAM saja, mengabaikan HAM lainnya.

Prinsip keseimbangan, yaitu keseimbangan anatara hak perseorangan dan masyarakat dan bangsa, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk social sekaligus.

Prinsip Kompetensi Nasional, yaitu bahwa penerapan dan perlindungan HAM merupakan kompetensi dan tanggung jawab nasional.

Prinsip Negara hukum, yaitu bahwa jaminan terhadap HAM dalam suatu negara dituangkan dalam aturan-aturan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

3. Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia (2004-2009)

Mengacu pada 6 (enam) program utama : 1). Pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM 2). Persiaapan instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, 3). Persiaapan harmonisasi peraturan perundang-undangan, 4). Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia, 5). Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia, dan 6). Pemantuan, evaluasi,dan pelaporan.

29

D. INSTRUMEN HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL HAM 1. Intrumen Hukum Internasional HAM

Perhatian dunia internasional terhadap Hak Asasi Manusia tampak meningkat setelah perang dunia II ( 1939-1945). Besarnya jumlah korban diberbagai belahan dunia melahirkan perhatian yang mendalam terhadap peristiwa penistaan terhadap nilai kemanusiaan dalam perang besar itu. Keprihatiaan tersebut kemudian mendorong kesadaran umat manusia untuk mengedepankan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya,tonggak sejarah bagi diakuinya prinsip-prinsip kebebasaan sipil dan hak asasi dalam konteks internasional tampak nyata dibentuknya perserikatan bangsa-bangsa yang kemudian melahirkan deklarasi universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of human rights) tahun 1948. Beberapa instruman hukum tentang HAM internasional pasca-Universal Declaration of human rights tahun 1948, yaitu

NO Tahun Uraian/keterangan

1. 1958 Lahirnya konvensi tentang hak-hak politik perempuan

2. 1966 Covenants of Human Rights telah diratifikasi oleh Negara-negara PBB, yang isinya mencakup:

The international on civil and political rights, yaitu memuat hak-hakdan hak-hak politik (persamaan hak antara pria dan wanita)

Optional protocol, yaitu adanya kemungkinan seorang warga Negara mengdukan pelanggaran HAM kepada the human rights commite PBB setelah melalui upaya pengadilan di negaranya.

The international covenant of oconomi,social and cartular rights,yaitu berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi system demokrasi ekonomi,sosial, dan budaya.

3. 1976 Konvensi internasional tentang Hak-hak Khusus.

4. 1984 Konvensi tentang penghasupan segala bentuk Diskrimansi terhadap perempuan.

5. 1990 Konvensi tentang Hak-hak anak

6. 1993 Konvensi anti-aperheid Olahraga.

7. 1998 Konvensi menentang penyiksaan dan pengakuan atau hukuman lain yang kejam,tidak manusiawi,dan merendahkan martabat manusia.

8. 1999 Konvensi tentang penghasupan segala bentuk Diskrimansi Rasial.

2. Peradilan INternasional HAM Sebagai suatu nilai yang diakui secara universal,pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama yang bersifat lintas negara. Artinya persoalan hak asasi manusia tidak hanya merupakan persoalan suatu Negara secara tersendiri, melainkan menjadi persoalan bersama yang mendapat perhatian internasional. Oleh karena itu, pelaku kejahatan kemanusiaan tidak dapat berdalih bahwa karena dia adalah warga negaranya tertentu dan melakukan kejahatan di wilayah negara sendiri, dunia internasional tidak berhak menuntutnya. Bamyak kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM dilakukan oleh rezim otoriter di sebuah negara. Biasanya pemerintah otoriter tidak hanya menguasai lembaga. Karena itu, seorang penguasa yang otoriter biasanya dapat melakukan kejahatan kemanusiaan dengan leluasa tanpa tersentuh oleh lembaga peradilan. Sementara, lembaga negara lainnya dan juga masyarakat tidak memiliki kekuatan yang menandai untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaannya. Perlindungan terhadap hak asasi manusia internasional yang menggunakan instrument hukum adalah mahkamah kejahatan internasional atau yang dikenal dengan International Criminal Court (ICC). ICC dibentuk pada tanggal 1 juli 2002 berdasarkan pada aroma statute of the criminal (1998);berkedudukan di Den Haag,Belanda; dan dapat mengadakan sidang di Negara lain bila diperlukan. Wewenang ICC terbatas pada kejahatan-kejahatan yang paling serius dan menyangkut masyarakat internasional, antara lain:

30

a. Genosida yaitu tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau

sebagian bangsa , ras, etnis atau agama dengan cara: Membunuh anggota kelompok Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat pada kelompok Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan Mencegah kelahiran dalam kelompok Memaksa anak-anak untuk pindah kekelompok lain

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang sistematik kepada penduduk sipil, antara lain sebagai berikut :

Pembunuhan Penyiksaan Perkosaan Penganiayaan kepada keiompok Pemusnahan Penghilangan orang dengan paksa Perbudakan Kejahatan apartheid Penggusuran Tindakan lain yang tidak berperikemanusiaan Perampasan kemerdekaan

3. Pelanggaran dan Proses Peradilan HAM Internasional a. Pelanggaran hak asasi manusia

Beberapa kasus yang pernah terjadi tentang pelanggaran hak asasi manusia di dunia adalah sebagai berikut: Warga Negara diadili kasus Genosida irak

Frans van Anraat, dikenal dakwaan kejahatan perang dan genosida, dia adalah warga belanda pertama yang diadili dalam kasus ini, yang dituduh menjual bahan kimia dari amarika serikat dan jepang kepada irak yang digunakan untuk membuat gas syaraf dan gas mustard yang digunakan dalam perang melawan iran tahun 1980-1988 dan terhadap warga kurdi irak. Jaksa penuntut mengatakan PBB menggambarkan van Anraat seagai salah satu perantara penting dalam pembelian bahan-bahan kimia oleh irak, namun dalam sebuah wawancara yang dilakukan tahun 2003, van Anraat menyangkal tahu menahu soal serangan itu. Laporan-laporan menyatakan saat itu dia member informasi kepada dinas rahasia Belanda mengenai program senjata Saddam Hussein. Setelah irak diinvasi pada bulan Maret 2003, dia kembali ke Belanda dan ditangkap pada bulan Desember 2004 di Amsterdam. PBB mencurigai pengusaha itu adalah pemasok utama bahan-bahan kimia bagi rejim irak, dengan mengirim 26 kali ke Negara itu.

Kasus Genosida, tokoh Khmer merah paling senior ditahan Nuon Chea, tokoh Khmer merah paling senior, ditahan. Penahannannya adalah bagian dari tindak lanjut penyelidikan kasus Genosida dikamboja beberapa tahun yang lalu. Dia akan diajukan kepengadilan genosida yang mendapat dukungan PBB. Pengadilan akan dimulai pada tahun depan. Banyak yang menilai, Noun Chea memiliki peran penting sebagai pembuat keputusan dalam rezim tersebut. Rezim itu bermaksud menciptakan masyarakat agraria, namun ternyata malah menimbulkan kematian lebih dari satu juta orang karena kelaparan, penyakit, kerja paksa, dan eksekusi. Noun Chea pun telah berulang kali membantah ikut bertanggung jawab atas kematian ribuan warga Negara tersebut. Meski demikian, pada awal tahun ini dia menyatakan kesiapannya untuk menghadapi pengadilan. Terkait kasus genosida tersebut, tersangka yang ditetapkan baru satu orang. Penahanan telah dilakukan atas Kang Kek leu alias Duch pada juli lalu. Duch dituduh menjadi kerala penjara S21 di Phnom Penh. Di penjara itulah diperkirakan telah terjadi penyiksaan secara brutal lebih dari 17.000perempuan, pria, dan anak-anak.

Mengadili Jiang Zemin Secara hukum, untuk pertama kalinya praktisi Falun Gong menuntut jiang zemin di pengadilan pederal Chicago, Amerika pada 22 oktober 2002. Ia telah dituntut dibawah hukum HAM atas penganiayaan dan kejahatan genosida (kejahatan pemunahan bangsa atau ras) yang dilakukannya. Tiga alasan utama dalam tuntutannya terhadap Jiang Zemin adalah : penyiksaan kejam, kajahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida. Ketua organisasi itu, Philip Grand menyatakan jian zemin dengan kepentingannya sendiri telah melakukan penindasan terhadap pengikut Falun Gong, dan juga telah

31

mendirikan lembaga yang khusus menangani kasus Falun Gong yakni “kantor 610” yang mirip gestaponya Adolf Hitler. Karena itu ia harus bertanggung jawab atas kematian lebih dari 800 praktisi. Para praktisi Falun Gong juga bergantung dengan pemerintah berbagai Negara mendesak mahkamah internasional PBB untuk mengadili Jiang Zemin. Praktisi yang tersebar diseluruh dunia, saat ini sedang mengumpulkan dan menata serangkaian bukti penindasan, meliputi kesaksian dari saksi mata, dengan jelas menerangkan rincian dan kejadian sebagian pratiksi selama ditahan yang disiksa dan dipukul hingga meninggal, foto-foto almarhum, dan sebuah daftar nama almarhum yang paling jelas yang terakhir ini diketahui.

b. Proses peradilan hak asasi manusia internasional Prose paradilan HAM internasionai meliputi beberapa tahapan, antara lain: 1) Pemeriksaan pendahuluan

Penuntut umum, setelah adanya laporan atau pengaduan dari salah satu Negara peserta mengenai suatu kejahatan, kemudian melakukan evaluasi atas laporan tersebut. Apalagi penuntut umum menyimpulkan bahwa ada dasar yang beralasan untuk menindak lanjuti dengan penyidikan kepada majelis pra-peradilan dengan dilengkapi bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Dalam melakukan penyelidikan, tugas dan wewenang penuntut umum adalah: Mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti Meminta kehadiran dan bertanya kepada orang yang sedang diselidiki, korban, dan saksi Mengadakan kerjasama dengan setiap Negara atau organisasi antar pemerintah yang sesuai kewenangan Membuat persiapan atau kesepakatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang untuk

mempermudah kerjasama dengan Negara, organisasi antar pemerintah atau orang Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang diperoleh Sebelum pemeriksa, penuntut umum boleh melanjutkan penyidikan dan dapat mengubah atau mencabut

setiap dakwaan. 2) Pemeriksaan pengadilan

Dalam pasal 61 International Criminal Court (ICC) ditentukan sebagai berikut: Pada waktu pemeriksaan, penuntut umum harus mendukung setiap dakwaan dengan bukti yang cukup Dalam proses pemeriksaan tersangka diperbolehkan:

- Menolak dakwaan - Membantah bukti yang di ajukan oleh penuntut umum - Mengajukan bukti

Dalam pimpinan mengangkat majelis pemeriksayang bertanggung jawab terhadap pelaksana setiap persidangan berikutnya

Terdakwa harus hadir selama pemeriksaan.bila terdakwa hadir dipengadilan terus-menerus menunggu persidangan, Majelis pemeriksa dapat mengeluarkan terdakwa dan membuat penetapan baginya untuk mematuhi persidangan dan memberikan intruksi kepada pengacaranya dari luar sidang dengan teknologi komunikasi

Dalam mulai persidangan, majelis pemeriksa membacakan kepada terdakwa dakwaan yang sebelumnya telah dikonfirmasikan oleh majelis pra-peradilan. Majelis pemeriksa memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyatakan pernyataan bersalah atau tidak bersalah.

Hakim ketua memberi petunjuk pelaksanaan persidangan termasuk menjamin bahwa persidangan dilaksanakan secara adil dan tidak memihak

Majelis pemeriksa memiliki wewenang untuk: - Mengatur mengenai diterimanya suatu bukti - Mengambil suatu tindakan yang perlu untuk menjaga ketertiban selama berlangsungnya pemeriksaan

Bila majelis pemeriksa berpendapat bahwa diperlukan adanya fakta-fakta yang lebih lengkap untuk kepentingan keadilan, terutama korban, maka dapat: - Menuntut penuntut umum mengajukan bukti tambahan termasuk keterangan saksi-saksi - Memerintahkan agar pemeriksaan dilanjutkan

Putusan majelis pemeriksa harus berdasarkan evaluasi bukti dari seluruh persidangan 3) Upaya Banding

Berdasarkan pasal 74 International Criminal Court (ICC), putusan pengadilan dapat diajukan banding oleh penuntut umum atau orang yang dihukum dengan alasan-alasan sebagai berikut: Kesalahan prosedur Kesalahan fakta Kesalahan hukum Alasan lain yang mempengaruhi keadilan

32

Berilah tanda silang (x) di depan huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang benar !

1. Hak asasi manusia yang paling pokok yang harus

terpenuhi dahulu untuk dapat melaksanakan hak asasi manusia yang lain adalah hak . . . . a. Beragama d. untuk memperoleh

perlindungan b. Hidup e. kebebasan dari rasa takut c. Mendapat pekerjaan

2. Yang menjadi tonggak perkembangan HAM adalah . . .

. a. Magna Charta d. Bill of Right b. Piagam HAM sedunia e. Declaration des

Droit c. Declaration of Independent d L’home et Du

Citoyen

3. Hak untuk mendapatkan dan memilih jenis pendidikan termasuk dalam . . . . a. Rights of legal equality b. Procuderal Rights c. Property Rights d. Social and Culture Rights e. Personal Rights

4. International Criminal Court didirkan pada tanggal . . . .

a. 1 Juli 2000 b. 1 Juni 2001 c. I Juni 2002 d. 1 Juli 2002 e. 1 Juni 2004

5. Hak Asasi Manusia diatur dalam UUD 1945 Bab . . . .

a. X b. XI c. XII d. XIII e. XIV

6. Di bawah ini tidak termasuk The Four Freedom . . . . a. Kebebasan beragama d. Kebebasan dari rasa takut b. Kebebasan berpolitik e. kebebasan berpendapat c. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan

7. Pengakuan HAM Sedunia disetujui oleh PBB pada tanggal . . . . a. 17 Agustus 1945 b. 24 Oktober 1945 c. 24 Oktober 1945 d. 10 November 1948 e. 10 Desember 1948

8. Piagam HAM Sedunia dikenal dengan . . . . a. Magna Charta b. Hobeas Corpus Act c. Declaration of Independence d. Declaration des Droit d L’home et Du Citoyen e. Universal Declaration of Human Rights

9. Kejahatan Apartheid termasuk kejahatan . . . . a. Genosida b. Kemanusiaan c. Negara d. Barat e. Biasa

10. Sikap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang anti imprealisme dan kolonialisme ditegaskan dalam . . . . a. Pembukaan UUD 1945 b. Penjelasan UUD 1945 c. Proklamasi Kemerdekan RI dan UUD 1945 d. PERPU e. Ketetapan MPR

MARI BERLATIH !!!

33

BAB 4

HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

A. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi 1. Pengertian Dasar Negara

Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata dasar (filsafat) berarti asal yang pertama. Istilah ini juga sering dipakai dalam arti: Pengertian yang menjadi pokok dari pikiran-pikiran lain. Kata dasar bila dihubungkan dengan Negara, berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan Negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan.

Setiap Negara yang merdeka dan berdaulat sudah barang tentu memiliki dasar Negara yang berbeda. Perbedaan dasar Negara yang diterapkan didalam suatu Negara sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai social-budaya, patriotism dan nasionalisme yang telah terkritalisasi dalam perjuangan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara yang hendak dicapainya.

Bagi bangsa Indonesia, dasar Negara yang dianut adalah Pancasila. Dalam tinjauan yudiris konstitusional, Pancasila sebagai dasar Negara berkedudukan sebagai norma objektif dan norma tertinggi dalam Negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum sebagaimana tertuang di dalam TAP. MPRS No. XX/MPRS/1996, jo. MPR No. V/MPR/1973, jo. TAP. MPR No. IX/mpr/1978. Penegasan kembali Pancasila sebagai dasar Negara tercantum dalam TAP. MPR No. XVIII/MPR/1998.

2. Pengertian Konstitusi Para ahli memiliki pandangan yang bervariasi mengenai “konstitusi” dan “Undang-Undang Dasar”.

Ada yang berpendapat sama, tetapi ada juga yang berpendapat berbeda. Kata konstitusi secara etimologis berasal dari bahasa Latin (constitutio), Inggris (constitution), Prancis (constituer), Belanda (constitutie), dan Jerman (Konstitution). Dalam pengertian ketatanegaraan, istilah konstirusi mengandung arti undang-undang dasar, hukum dasar atau susunan badan.

Suatu konstitusi menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu Negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur dan memerintah Negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang berbentuk tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, ada pula yang bersumber dari peraturan yang tidak tertulis seperti norma, kebiasaan adat istiadat, dan konvensi di dalam masyarakat.

Dalam perkembangan politik dan ketatanegaraan, istilah konstitusi mempunyai dua pengertian yaitu : a. Pengertian Luas, “ Konstitusi” berarti keseluruhan dari ketentuan – ketentuan dasar atau hukum

dasar (droit constitunelle). b. Pengertian Sempit, “ Konstitusi” berarti piagam dasar atau Undang – Undang Dasar ( Loi

constitunelle), yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan – peraturan dasar negara.

3. Substansi Konstitusi Negara Konstitusi dapat dibedakan antara konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Suatu konstitusi

disebut tertulis bila merupakan satu naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak merupakan satu naskah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. Contoh, Negara Inggris yang konstitusi hanya merupakan kumpulan-kumpulan dokumen.

Konstitusi atau hukum dasar, dapat pula dibedakan antara Hukum Dasar Tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar dan Hukum Dasar Tidak Tertulis, yaitu konvensi. Salah satu contoh konvensi di Indonesia adalah pelaksanaan Pidato Kenegaraan Presiden menjelang oeringatan Proklamasi 17 Agustus.

a. Sifat dan fungsi konstitusi Negara Sifat pokok konstitusi Negara adalah flexible (luwes) dan rigid (kaku). Konstitusi dikatakan

fleksibel, bila pembuat konstitusi menetapkan cara mengubahnya tidak berat, mempertimbangkan perkembangan masyarakat sehingga mudah mengikuti perkembangan masyarakat sehingga mudah mengikuti perkembangan zaman ( contoh Inggris dan Selandia Baru ). Konstitusi bersifat rigid apabila

34

pembuat konstitusi menetapkan cara perubahan yang sulit dengan maksud agar tidak mudah di ubah hukum dasarnya ( contoh Amerika, Kanada, Jerman dan Indonesia).

Fungsi pokok konstitusi dan Undang-Undang Dasar adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme merupakan gagasan di mana pemerintah dipasang sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat.

Setiap UUD memuat ketentuan – ketentuan sebagai berikut : a. Organisasi negara c. Prosedur mengubah UUD b. Hak Asasi Manusia d. Larangan untuk mengubah sifat tertentu dari

UUD

b. Kedudukan Konstitusi (Undang-Undang Dasar) Meskipun Undang-Undang Dasar bukan merupakan salah satu syarat untuk berdirinya suatu

Negara beserta dengan penyelenggaranya yang baik, tetapi dalam perkembangan zaman modern dewasa ini, Undang-Undang Dasar mutlak adanya. Sebab dengan adanya Undang-Undang Dasar baik penguasa Negara maupun masyarakat dapat mengetahui aturan atau ketentuan pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraannya.

c. Cara Pembentukan dan mengubah konstitusi (undang-undang dasar) 1. Cara Pembentukan

No. Dengan Cara Keterangan

1 Pemberian Raja memberikan kepada warganya suatu UUD, kemudian ia berjanji akan mempergunakan kekuasaannya itu berdasarkan asas-asas tertentu dan kekuasaan itu akan dijalankan oleh suatu badan tertentu pula.

UUD itu timbul, biasanya karena raja merasa ada tekanan yang hebat dari sekitarnya dan takut akan timbul revolusi. Dengan adnya UUD ini, maka kekuasaan raja dibatasi .

2 Sengaja Dibentuk Dalam hal ini, pembuatan suatu UUD dilakukan setelah negara itu didirikan. Jadi, setelah suatu Negara didirikan, dibentuk UUD.

3 Cara Revolusi Pemerintah baru yang terbentuk sebagai hasil revolusi ini, kadang-kadang membuat suatu UUD yang kemudian mendapat persetujuan rakyatnya atau pemerintah tersebut dapat pula mengambil cara lain, yaitu dengan mengambil suatu permusyawaratan yang akan menetapkan UUD itu.

4 Cara Evolusi Perubahan-perubahan secara berangsur-angsur dapat menimbulkan suatu UUD, dan secara otomatis UUD yang lama tidak berlaku lagi.

2. Cara Mengubah

No Degan Cara Keterangan

1 Oleh Badan Legislatif/Perundangan biasa

Dilakukan oleh badan legislative, hanya harus dengan syarat yang lebih berat dari pada jika Badan Legislatif ini membuat undang-undang biasa (bukan Undang-Undang Dasar).

2 Referendum Yaitu dengan jalan pemungutan suara diantara rakyat yang mempunyai hak suara (pada masa Orde Baru, Referendum, diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1958).

3 Oleh Badan Khusus Harus diadakan oleh suatu badan khusus yang pekerjaannya hany untuk mengubah Undang-Undang Dasar saja.

4 Khusus di Negara Federasi

Perubahan UUD itu baru dapat terjadi jika mayoritas Negara-negara bagian dari federasi itu menyetujui perubahan itu.

35

B. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan RI Tahun 1945 Pembukaan UUD mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab

diseluruh muka bumi. Kalimat di dalam Pembukaan UUD tersebut antara lain “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan”.

1. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 termuat unsur-unsur seperti yang diisyaratkan

bagi adanya suatu tertib hukum yaitu “kebulatan dari keseluruhan peraturan hukum”. Adapun syarat-syarat yang dimaksudkan mencakup hal-hal berikut : a. Adanya kesatuan objek (penguasa) yang mengadakan peraturan-peraturan hukum. Hal ini

terpenuhi dengan adanya suatu Pemerintah Republik Indonesia b. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum. Hal ini

terpenuhi oleh adanya dasar Filsafat Negara Pancasila c. Adanya kesatuan daerah dimana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku, terpenuhi oleh

penyebutan “seluruh tumpah darah Indonesia” d. Adanya kesatuan waktu dimana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku. Hal itu terpenuhi oleh

penyebutan “disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia” yang berlangsung saat sejak timbulnya Negara Indonesia sampai seterusnya selama Negara Indonesia ada.

Pokok kaidah negera yang fundamental menurut ilmu hukm tata Negara mempunyai beberapa unsur mutlak antara lain : a. Dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk Negara dan terjelma dalam suatu bentuk

pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk Negara untuk menjadikan hal-hal tetentu sebagai dasar Negara yang dibentuknya

b. Dari segi isinya, memuat dasar-dasar pokok Negara yang dibentuk sebagai berikut : 1. Dasar tujuan Negara (tujuan umum dan tujuan khusus).

Tujuan umum, tercakup dalam kalimat untuk memajukan kesejahteraan umumdan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Tujuan umum ini berhubungan dengan masalah hubungan antara bangsa (hubungan luar negri) atau politik luar negri Indonesia yang bebas aktif.

Tujuan khusus, tercakup dalam kaimat “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan ehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rajyat Indonesia. Tujuan ini bersifat khusus dalam kerangka tujuan bersam, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur.

2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar yang tersimpul dalam kalimat, “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”.

3. Bentuk Negara, adalah “Republik yang berkedaulatan Rakyat” 4. Dasar filsafat Negara (asas kerohaian) pancasila yang tercakup dalam kalimat “….dengan

berdasar kepada : Ke-Tuhanan yang MAha Esa; Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian, pembukaan UUD 1945 telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidah

Negara yang fundamental (fundamental norm). Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945 (Batang Tubuh UUD 1945). UUD memiliki sifat-sifat sebagai berikut : a. Karena sifatnya tertulis dan rumusannya jelas, UUD 1945 merupakan hukum positif yang

mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, dan juga mengikat setiap warga negara . b. Membuat norma –norma, aturan – aturan serta ketentuan – ketentuan yang dapat dan harus

dilaksanakan secara konstitusional.

36

c. UUD 1945, termasuk pembukaan UUD 1945 yang dalam tertib hukum Indonesia merupakan undang – undang yang tertinggi, menjadi alat kontrol norma – norma hukum yang lebih rendah dalam hirarki tertib hukum Indonesia.

2. Makna yang Terkandung dalam pembukaan UUD 1945 Makna yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945 dapat dilihat pada matriks dibawah ini.

Alinea Isi/keterangan makna yang terkandung Pertama Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah

hak segala bangsa dan oleh sebab itu ,maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk.

Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan diatas dunia.

Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajasan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri.

Kedua Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengagtarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia

Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah.

Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.

Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka,bersatu , berdaulat,adil dan makmur.

Ketiga Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan gigorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Alllah Yang Maha Kuasa

Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, dan kehidupan dunia maupun akhirat.

Pengukuhan pernyataan Proklamasi Kemerdekan. Keempat Kemudian daripada itu untuk membentuk

suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsan Indonesia itu dalam suayu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbentuk Undang Dasar, dalam suatu susunan Negear Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat degan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebujaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adanya fungsi dan sekaligus tujuan Negara Indonesia, yaitu : A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan sekuruh

tumpah garaj Indonesia B. Memajukab kesejahteraan umum, C. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan

ketertiban dubia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945

Susunan/bentuk Negara Republik Indonesia Sistem pemerintahan Negara, yaitu berdasarkan

kedaulatan rakyat (demikrasi) Dasar Negara Pancasila

3. Makna Pembukaan UUD 1945 bagi Perjuangan Bangsa Indonesia Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia,

sedangkan Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya, Pembukaan juga merupakan sumber dari “cita hukum” dan

37

“cita moral” yang ingin ditegakan baik dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia.

4. Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 Pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut: a. Pokok pikiran Pertama: “Negara- begitu bunyinya – melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia untuk berdasar atas persatuan mewujudkan keadilan bagi seluruh rajyat Indonesia”. Dalam Pembukaan ini, diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluuhnya. Jadi, Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian “Pembukaan” itu menghendaki persatuan menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.

b. Pokok pikiran Kedua : “Negara hendak mewujudkan keadilan social bagi social bagi seluruh rakyat” Hal ini merupakan poko pikiran keadilan social. Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh Negara bagi seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan social dalam kehidupan masyarakat.

c. Pokok pikiran Ketiga : “Negara yang berkedaulatan rajyat berdasar atas kerakyatan dan permisyawaratn/perwakilan”. Oleh karena iti, sisten begara yang terbentuk dalam UUD 1945 harus berdasar atas kedaulatab rakyat dan berdasar atas permusyawaratn/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat “nasyarakat Indonesia”. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

d. Pokok pikran Keempat : “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Oleh karena itu, UUD 1945 harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dengan demikian, apanila kita memperhatikan keempat pokok pikiran tersebut tampal bahwa pokok-pokok pikiran ini tidak lain adalah pancaran dari dasar falsafat Negara Pancasila. Pokok-pokok pikiran ini dijelmakan kedalam pasal demi pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

5. Hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945 Pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945, merupakan suasana kebatinan Undang-Undang Dasar

Negara Indonesia serta mewujudkan cita hukum yang menguasai hkum dasar Negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan pokok-pokok pikrab tersebut dijelmakan dalam pasal UUD 1945. Oleh karena itu, dipahami bahwa suasana kebatinan UUD 1945 serta cita hukum UUD 1945 bersumber atau dijiwai oleh dasar falsafat Pancasila. Inilah yang dimaksud dengan arti dan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung degan Batang Tubuh UUD 1945, karena Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal di Batang Tubuh UUD 1945 tersebut. Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan hal ini menjadi rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.

Batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal merupakan perwujudan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yang tidak lain adalah pokok pikiran : Persatuan Indonesia, Keadilan social, Kedaulatan Rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan, dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pokok-pokok pikiran tersebut tidak laib adalah pancaran dari Pancasila yang telah nanpu nenberikan emangat dan terpancang dengan khidmay dalam perangkat UUD 1945. Semangat (Pembukaan) pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian lesatuan yang tak dapat dipisahkan. Kesatuan serta semangat yang demikian itulah yang harus diketahui, dipahami, dan dihayati oleh setiap insan warga Negara Indonesia.

38

6. Tata Urutan Peraturan Perundangan-Undangan yang Berlaku di Indonesia TAP MPRS NO. XX/MPRS/ 1966

Tentang Sumber Tertib Hukum RI TAP MPR NO. III / MPR / 2000

Tentang Tata Urutan Perudang-Undangan Nasional

UU RI No. 10 Tahun 2004 pasal 7 ayat 1, Tata Urutan Perudang-

Undangan Nasional

UUD 1945 UUD 1945 UUD 1945 TAP MPR TAP MPR UU / PERPU

UU / PERPU UU Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah PERPU Peraturan Presiden

Keputusan Presiden Peraturan Pemerintah Peraturan Daerah

Peraturan Pelaksana lainnya

Keputusan Presiden

Peraturan Daerah

C. Perbandingan Konstitusi pada Negara Republik Indonesia dengan Negara Liberal dan Negara Komunis 1. Konstitusi Negara Republik Indonesia

Konsepsi Konstitusi Negara Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. a. Mekenisme konstitusional Demokrasi Pancasila

Mekanisme pelaksanaan demokrasi Pancasila bersumber pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.Perihal mekanisme demokrasi pancasila telah tercantum di dalam penjelasan UUD 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam system pemerintahan Negara sebagai berikut : 1. Indonesia ialah Negara berdasar atas hukum ( rechstaat ) 2. Indonesia menggunakan sistem konstitusional 3. Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan MPR 4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara tertinggi dibawah majelis 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat 6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden ; Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada

Dewan Perwakilan Rakyat 7. Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas

b. Lembaga-lembaga Kenegaraan Lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan UUD 1945 (amandemen) adalah Majlis Permusyawaratan Rakyat (pasal 2-3), Presiden (Pasal 4-16), Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19-22 B), Cadan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23 E dan 23 F) dan Mahkamah Agung (Pasal 24 A) Gambaran umum mengenal lemnaga-lembaga kemegaraan berdasarkan UUD 1945 (amandemen) dapat dilihat dalam uraian dibawah ini. a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Konstitutif, yang mencakup antara lain : 1. Mengubah dan menetapkan UUD (pasal 3 ayat 1) 2. Melantik Presiden dan/atau wakil Presiden (pasal 3 ayat 2) 3. Memberhentikan Presiden dan /atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD

(pasal 3 ayat 3) b. Presiden

Presiden adalah penyelenggara kekuasaan pemerintahan Negara tertinggi dibawah MPR, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden (pasal 4 ayat 2 UUD 1945)

39

Tugas pokok : Pemegang kekuasaan Eksekutif (pelaksana undang-undang) yang mencakup : a. Kepala Pemerintah b. Kepala Negara c. Panglima tetinggi

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Legislatif (Pembuat UU) yang mencakup : a. Memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang (pasal 20 ayat 1) b. Membahasa dan menyetujui bersama rancangan undang-undang yang diajukan oleh

Presiden, dan c. Memiliki fungsi legilasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (pasal 20 A ayat 1) d. Fungsi DPR dari sudut pandang ketatanegaraan, mencakup antara lain :

Fungsi Legilasi atau pembuatan UU Fungsi kontrol Fungsi perwakilan

d. Badan Pemeriksa Keuangan Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan eksaminatif/inspektif yang mencakup : a. Menetapkan kebijakan atas tanggung jawab keuangan Negara, baik jangka panjang, jangka

menengah, maupun jangka pendek dan mengendalikan pelaksanaanya. b. Melakukan perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku c. Menetapkan kebijakan tugas penunjangnya, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun

jangka pendek. e. Mahkamah Agung (MA)

Tugas Pokok: Pemegang kekuasaan yudikatif (mengadili pelanggar Undang-Undang). Dalam pasal UU No. 14/1985, antara lain disebutkan : a. Memeriksa dan memutus :

Permohonan kasasi Sengketa tentang kewenangan mengadili Permohonan peninjau kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap. b. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat

Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan.

2. Konstitusi pada Negara Liberal Konsepsi pemikiran liberal (liberalism) di Negara-negara barat muncul sebagai antiklimaks dari penguasa monarki absolute. Mereka gandrung menyuarakan liberte, egalite, dan fraternite. Dalam arti luas Liberalisme adalah “usaha perjuangan menuju kebebasan”.

a. Konstitusi di Negara Inggris Negara Inggris tidak mempunyai konstitusi tertulis ; oleh sebab itu, dianggap memudahkan

pemerintah untuk menyesuaikan tindakan-tindakan dan lembaga-lembaganya sesuai dengan tuntunan zaman tanpa mengalami kesulitan dalam prosedurnya.

b. Mekanisme Konstitusional Demokrasi Parlementer Ciri-ciri pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut : Kekuasaan legislative (DPR/Parlemen) lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif (Pemerintah =

Perdana Menteri) Mentri-mentri (cabinet) harus mempertanggung jawabkan semua tindakannya kepada DPR. Ini

berarti cabinet harus mendapat kepercayaan (mosi) dari parlemen. Program-program kebijakan cabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagiab besar

anggota parlemen. Bila cabinet melakukan penyimpangan terhadap program-program kebijakan

40

yang dibuat, anggota parlemen dapat menjatuhkan cabinet dengan memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah.

Kedudukan kepala Negara (raja, ratu, pangeran atau kaisar) hanya sebagai lambing atau symbol yang tidak dapat di ganggu gugat.

c. Lembaga-lembaga Kenegaraan

Raja atau ratu sebagai pemegang tahta kerajaan hanya berfungsi dalam segi-segi pemerintah yang bersufat seromonial (keupacaraan). Raja/ratu secara otomatis menduduki jabatan warisan dalam Majelis tinggi. a. Badan eksekutif

Terdiri dari raja/ratu yang tak dapat diganggu gugat (sinbolis), dan kekuasaan sesungguhnya ada pada Perdaba Menteri. Tugas Pokok : Pemegangkekuasaan eksekutif ada pada perdana menteri yang mencakup antara lain:

Memimpin cabinet yang para anggotanya telah dipilihnya sendiri

Membimbing Majelis rendah

Menjadi penghubung dengan raja/ratu

memimpin partai mayoritas b. Badan Legislatif

Parlemen terdiri dari dua kamar (bicameral), yaitu : House of Commons (Majelis Rendah) dan House of Lord (Majelis Tinggi) Tugas Pokok : Parlemen pada system pemerintahan di inggris memiliki peran sebagai berikut :

Menilai secara kontinu reekan-rekan seperti yang duduk di cabinet

Mempersiapkan di bidang legislasi atas dasar kebijakan menteri

Mengawasi pelaksanaan undang-undang

Mentyatakan gagasan-gagasan politik

Memaparkan argumentasi-argumentasi politik kepada para pemilih

3. Konstitusi pada Negara Komunis Komunis tudak hanya merupakan system politik yang menjadi dasar bagi konstitusi di Republik

Rakyat Cina, tetapi juga mencerminkan suatu gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu, antara lain :

Gagasan monoisme (sebagai lawan dari pluralism) Gagasan ini menolak adanya golongan-golongan di dalam masyarakat sebab dianggap bahwa setiap

golongan yang berlainan aliran pemikirannya merupakan perpecahan. Oleh sebab itu, persatuan harus dipaksakan dan oposisi ditindas.

Kekerasan di pandang sebagai alat yang sah guna mencapai komunsme Pelaksanaan pemaksaan dipakai dalm dua tahap. Pertama, terhadap musuh diselenggarakan suatu

diktatur yang kejam dimana oposisi dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Kedua, bagi pengikutnya sendiri yang kurang insaf, diimdoktrinasi secara luas, terutma ditujukan kepada angkatan muda.

Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme Alat kenegaraan, seperti polisi, tentara, kejaksaan dipakai untuk diabadikan kepada pencapaian

komunisme (mobilization system). Campur tangan Negara sangat luas dan mendalam dibidang politik, ekonomi, social, dan budaya. Di bidang hukum, tidak dipandang sebagai “a good in itself” akan tetapi sebagai alat revolusi untuk mencapai masyarakat komunis.

a. Mekanisme konstitusional demokrasi rakyat (ala komunis) Menurut istilah komunis, demokrasi rakyat adalah “bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktatur proletar”. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di Negara-negara Eropa Timur (sebelim runtuhnya Uni soviet tahun 1991) dan di Tiongkok (RRC). Khusus di Republik Rakyat Cina, sebagai hasil perkembangan politik yang amat kaku dan penuh ketegangan antara golongan komunis dan golongan antikomunis, pada akhirnya hany diakui adanya satu partai dalam masyarakat (golongan-golongan lain disingkirkan dengan paksa).

41

b. Lembaga-Lembaga kenegaraan Republik Rakyat Cina berdiri pada tahun 1949 dengan menumbangkan Dinasti Ching. tetapi baru pada

tahun 1954, secara mapan Konstitusi Cina ditetapkan dalam Kongres Rakyat Nasional yang menyebutkan antara lain “bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja dalam hal ini dikelola oleh partai Komunis Cina sebagai inti kepemimpinan pemerintahan” 1. Ketua PKC dan Sekjen PKC

Organ administartif utama (Dewan Negara) yang terdiri dari Perdana Menteri (PM), wakil-wakil PM, dan keala-kepala dari semua lementerian dan komisi. Tugas pokok : Pemegang Kekuasaan Eksekutif yang mencakup : a. Mengatur mengendalikan seluuh struktur administrative dan bersama-sama degan badan-badan

tertinggi PKC menyelenggarakan pemerintahan Cina. b. Berperansebagai penerjamah keputusan-keputusan partai kedalam tindakan-tindakan Negara

menjaikannya sebagai lembaga yang dibentuk oleh konstitusi. 2. Konggres Rakyat Cina (KRC)

Disebut organ wewenang Negara tertinggi dan pemegang wewenang legislative satu-satunya dalam Negara. Tugas Pokok : a. Forum untuk mempelajari, mendukung, dan mengesahkan tindakan-tindakan pimpinan pusat b. Melambangkan dukungan rakyat dan menghormati wakil-wakil terpilih yang secara politik disukai.

3. Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejaksaan Rakyat Tertinggi Bagian terakhir kerangka kerja pemerintah pusat. Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Yudikatif, yang mencakup antara lain : a. Kejaksaan mempunyai kekuasaan yang bebas, termasuk penyidikan, penuntuan, dan pengawasan

secara umum terhadap semua organ Negara, termasuk pengadilan-pengadilan. b. Kekuasaan Yudikatif dijalankan secara bertingkat kaku oleh pengadilan rakyat c. Pengadilan Rakyat bertanggung jawab kepada kongres rakyat disetiap tingkatan. Namun karena

perwakilan rakyat tersebut didominasi oleh Partai Komunis Cina, demokrasi masih sulit terwujud, kendatipun usaha kea rah perubahan dilakukan terus menerus dalam rangka reformasi besar-besaran yang dirancangkan mahasiswa dalam rangka mebghadapi era globalisasi dewasa ini.

D. Sikap Positif terhadap Konsitusi Negara Sebagai warga Negara, apa yang seharusnya dilakukan terhadap konstitusi Negara yang berlaku? Tentu

saja kita harus “taat asas” dan “taat hukum”. Fungsi pokok Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adlah untuk membatasi kekuasaan pemerintah

sedeikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Agar Konstitusi Negara dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dasar-dasar pemahaman taat

asas dan taat hukum, maka sangat diperlukan sikap positif dari setiap warga Negara sebagai berikut : a. Bersikap Terbuka Sikap terbuka atau transparan merupakan sikap apa adanya berdasarkan apa yang dilihat, didengar,

dirasakan, dan dilakukan. Sikap terbuka sangat penting dilakukan sebagai upaya menghilangkan rasa curiga dan salah paham sehingga dapat dipupuk rasa saling percaya dan kerja sama guna menumbuhkan sikap toleransi dan kerukunan hidup. Dengan sikap terbuka terhadap konstitusi Negara, kita belajar untuk memahami keberadaan sebagai warga Negara yang akan melaksanakan ketentuan-ketentuan penyelenggara negra dengan seoptimal mungkin.

b. Mampu mengatasi masalah Setiap warga Negara harus memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang

dihadapi. sikap ini penting untuk di kembangkan karena akan membentuk kebiasaan menghadapi masalah, sehingga kalau sebelumnya hanya menjadi penonton, pengkritik atau menyalahkan orang lain, sekarang menjadi orang yang mampu member solusi ( jalan keluar ). kemampuan untuk mengatasi masalah konstitusi negara akan memberikan iklim dan suasana yang semakin baik dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

42

c. Menyadari adanya perbedaan Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang masyarakat sangat beragam sehingga tertanam

istilah bhineka tunggala ika ( berbeda – beda namun tetap satu ). perbedaan harus diterima sebagai suatu

kenyataan atau realitas masyarakat di sekitar kita baik agama, suku bangsa, adat istiadat, dan budayanya.

d. Memiliki harapan Realistis Negara Indonesia dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk terbesar keempat didunia memiliki

permasalahan yang lebih kompleks dalam nernagai kehidupan. Dalam penyelenggara kehidupan Negara, sangat penting bagi warga Negara untuk mampu memahami situasi dan kondisi Negara dalam kebijakan yang diambil.

e. Penghargaan terhadap karya bangsa sendiri Bangsa Indonesia harus bangga terhadap hasil karya bangsa sendiri. Salah satu karya bangsa untuk

kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia adalah “ kemerdekaan dan kedaulatan bangsa” dalam penyelenggaraan Negara.

f. Mau menerima dan memberi umpan balik Kesadaran untuk tunduk dan patuh terhadap konstitusi Negara sangat diperlukan dalam rangka

menghormati produk-produk konstitusi yang dihasilkan oleh para penyelenggara Negara. SISTEMATIKA UUD 1945

NO UUD 1945 BAB PASAL AYAT ATURAN

PERALIHAN ATURAN

TAMBAHAN

1 Sebelum Amamdemen

16 37 49 4 Pasal 2 Ayat

2 Sesudah Amandemen

21 73 170 3 Pasal 2 Pasal

STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA

SEBELUM AMANDEMEN

MA BPK DPR PRESIDEN DPA

PANCASILA

PEMBUKAAN UUD 1945

UUD 1945

MPR

43

SESUDAH AMANDEMEN

Menurut Gustav Redbruch, ada tiga nilai dasar hukum : 1. Keadilan hukum : perlaukan yang sama terhadap hal – hal yang sama dan yang sesuai dengan itu, serta

perlakuan yang tidak sama tehdap hal – hal yang berbeda termasuk orang dan hubungannya. 2. Kegunaan hukum : fungsi dan manfaat hukum adalah untuk mengatur ketertiban hidup di dalam

masyarakat 3. Kepastian hukum : hukum menjadi berlaku dan mengikat seluruh warga negara tanpa kecuali dalam

rangka menegakkan kebenaran dan supremasi hukum.

BAB 5 Persamaan Kedudukan Warga Negara

A. Kewarganegaraan Republik Indonesia 1. Rakyat dalam Suatu Negara Rakyat di dalam suatu Negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan Negara dan tunduk pada kekuasaan Negara itu. Awalnya rakyat di dalam suatu Negara hanya terdiri dari orang-orang dari satu keturunan yang berasal dari satu nenek moyang yang masih memiliki hubungan pertalian darah. Namun dalam perkembangan berikutnya, banyak pula pendatang yang berasal dari nenek moyang berbeda. dalam perkembangan dewasa ini, factor tempat tinggal bersama ikut menentukan apakah seseorang termasuk dalam pengertian rakyat suatu Negara. Adadpun rakyat di dalam suatu Negara dapat dibedakan sebagai berikut : a. Berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu di dalam suatu Negara, rakyat dapat dibedakan

menjadi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atatu berdomisili didalam suatu wilayah Negara

(menetap) untuk jangka waktu yang lama. Secara sosiologis, penduduk adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami wolayah Negara. Biasanya, penduduk adalah mereka yang lahir secara turun-temurun dan besar didalam suatu Negara.

Bukan Penduduk adalah mereka yang berada didalam suatu wilayah Negara hanya untuk sementara waktu (tidak menetap). Contoh : para turis mancanegara atau tamu-tamu instansi tertentu didalam suatu Negara.

b. Berdasarkan hubungan dengan pemerintah negaranya, rakyat dibedakan menjadi warga Negara dan bukan warga Negara.

Warga Negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu Negara, dengan status kewarganegaraan warga Negara asli atau warga Negara keturunan asing. Warga Negara juga dapat diperoleh berdasarkan suatu undang-undang atau perjanjian yang diakui sebagai warga Negara (melalui proses naturalisasi)

PRESIDEN WAPRES

MPR DPR-DPD

KEHAKIMAN MK – KY - MA

UUD 1945

BPK

44

Bukan Warga Negara (orang asing) adalah mereka yang berada pada suatu Negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota Negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Contoh : Duta besar, konsuler, kontraktor asing, dan sebagaiya.

Warga Negara dan bukan yang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Contoh : warga Negara dapat memiliki tanah atau mengikuti pemilu, suatu hak yang tidak dimiliki oleh orang yang bukan warga Negara.

2. Asas Kewarganegaraan Dalam menentukan status kewarganegaraan, system yang lazim digunakan adalah setsel aktif dan

pasif. Menurut setsel aktif, seseorang akan menjadi warga Negara suatu Negara dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Sedangkan menurut setsel pasif, seseorang dengan sendirinya menjadi warga Negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu.

Sedangkan penentuan Kewarganegaraan dapat dibedakan menurut asas ius sanguinis dan asas ius soli. a. Ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau Negara

tempat dimana ia dilahirkan. b. Ius sanguinis adalah asas yang menetukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau

keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi, yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengidahkan dimana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa Negara, baik yang menerapkan

asas ius soli dan ius sanguinis, bisa menimbulkan dua kemungkinan, yaitu apatride dan bipatride. a. Apatride adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaran. b. Bipatride adalah adanya seseorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan

sekaligus.

3. Penduduk dan Warga Negara Indonesia Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan

mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-undang Dasar 1945 perihal warga negara dan Penduduk. a. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang

disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara. b. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertenpat tinggal di Indonesia. c. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang.

Berikut ini adalah yang menjadi warga negara Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang pernah berlaku di Indonesia. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1946 :

a. Penduduk asli dalam daerah RI, termasuk anak-anak dari penduduk asli itu. b. Istri seorang warga negara c. Keturunan dari seorang warga negara yang kawin dengan wanita warga negara asing d. Anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh orang tuanya tudak diketahui dengan cara yang sah e. Anak-anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya, yang mempunyai kewargangaraan

Indonesia, meninggal. f. Masuk menjadi warga negara Indonesia dengan jalan pewarganegaraan (naturalisasi).

2. Hasil konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 a. Penduduk asli Indonesia, yaitu mereka yang dahulu termasuk golongan bumiputera dan

kedududkan di wilayah RI. apabila mereka lahir di kuar Indonesia dan bertempat tinggal di negeri Belanda atau di luar daerah peserta Uni (Indonesia-Belanda) maka mereka berhak memilih Kewarganegaraan Belanda dalam waktu dua tahun setelah tanggal 27 Desember 1949.

b. Orang Indonesia, kawula negara Nelanda, yang bertempat tinggal di Suriname atau Antilen (koloni Belanda). Akan tetapi, jika mereka lahir di luar Kerajaan Belanda,mereka berhak memiliki kewarganegaraan Belanda dalam waktu dua tahun setelah tanggal 27 Desember 1949.

45

c. Orang Cinadan Arab yang lahir di Indonesia atau sedikitnya bertempat tinggal enam bulan di wilayah RI dan dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desenber 1949 menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia.

d. Orang Belanda yang dilahirkan di wilayah RI atau sedikitnya bertempattinggal enam bulan di wilayah RI dan yang dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 menyatakan memilih warga negara Indonesia.

e. Orang Asing (Kawula negara Belanda) bukan orang belanda yang lahir di Indonesia dan bertempat tinggal di RI, dan yang dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 tidak menolak kewarganegaraan Indonesia.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1958 a. Mereka telah menjadi warga negara berdasarkan UU/Pertauran?Perjanjian yang berlaku surut b. Mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang diterapkan dalam UU No. 62 tahun 1958, yakni

seperti berikut : Pada waktu lahirnya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang warga negara

Indonesia (misalnya, ayahnya WNI) Lahir dalm waktu 300 hari, setelah ayahnya meninggal dunia dan ayah itu pada waktu meninggal

dunia adalah warga negara RI. Lahir dalam wilayah RI selama orang tuanya tidak diketahui Memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU No. 62 tahun 1958

4. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, undang-undang

tentang kewarganegaraandi negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang No. 3 tahun 1946 tentang kewargangaraan Indonesia b. Undang- Undang No. 2 tahun 1958 tentang penyelesaian Dwi Kewarganegaraan antara

Indonesia dan RRC c. Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai

Penyempurnaan Undang-Undang No. 3 tahun 1946 d. Undang-Undang No. 4 tahun 1969 tentang pencabutan UU No. 2 tahun 1958 dan dinyatakan

tidak berlaku lagi e. Undang-Undang No. 3 tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 tahun 1958, dan f. Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

B. Kedudukan Warga Negara dan Pewarganegaraan

1. Kedudukan Warga Negara Kedudukan Warga negara dalam suatu negara sangat pentung statusnya terkait dengan hak dan

kewajiban yang dimiliki sebagai warga negara. Karena perbedaan status/kedudukan sebagai warga negara sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki baik yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial-budaya maupun hankam.

2. Hak dan Kewajiban Dasar Warga Negara Hak-hak dan kewajiban dasar sebagai warga negara penting untuk dipahami dalam pelaksanaan

demokrasi yang berdampak pada penyelenggara negara dan stabilitas politik negara. Sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam berdemokrasi, setiap warga negara dituntut untuk menunjukan sikap postif dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila yang mencakup : a. Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam pemilihan umum b. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan Republik Indonesia c. Menyukseskan pemilihan umum yang jujur dan adil d. Melaksanakn GBHN dan ketetapan-ketetapan MPR lainnya e. Bermusyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan

bersama f. Saling mendukung dalam usaha pembelaan negara g. Saling menghormati kebebasan dalam kehidupan beragama

46

Berikut ini contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

a. hak dibidang politik, misalnya mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, mendirikan dan memasuki suatu organisasi sosial politik, dan ikut serta dalam pemerintahan

b. hak dibidang pendidikan, misalnya mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan karir pendidikan, mendirikan lembaga pendidikan swasta, dan ikut serta menangani pendidikan

c. hak dibidang ekonomi, misalnya mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh kehidupan yang layak, hak memiliki barang, dan hak untuk berusaha

d. hak dibidang sosial budaya, misalnya setiap narga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapat pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, penerangan, hak untuk mengembangkan bahasa, adat-istiadat, dan budaya daerah masing-masing, dan hak untuk mendirikan lembaga sosial-budaya

Tanggung jawab warga negara dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut: a. setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem demokrasi

pancasila b. setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum secara

langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil c. setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum dan pemerintah RI d. setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas usaha pembelaan negara e. setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan hak-hak asasi manusia,

mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia

3. Pewarganegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 62 tahun 1958 yang dapat memperoleh kewarga negaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: a. Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang / peraturan / perjanjian yang terlebih

dahulu telah berlaku (berlaku surut), b. Kelahiran (asa ius soli), c. Adopsi melalui pengadilan negeri (menyangkut orang asing dibawah umur 5 tahun), d. Anak-anak diluar perkawinan dari seorng wanita Indonesia, e. Pewarganegaraan (naturalisasi), f. Setiap orang asing kawin dengan seorang laki-laki Indonesia, g. Anak-anak yang belum berumur 18 tahun / belum kawin mengikuti ayah atau ibunya (asa ius

sanguinis), h. Anak orang asing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya yang orang asing

itu dapat menjadi warga negara RI setelah berumur 21 tahun atau sudah kawin melalui pernyataan. Apabila ada orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi, ia harus mengajukan permohonan kepada Menteri kehakiman melalui kantor pengadilan negeri setempat dimana ia tinggal atau Kantor Kedutaan Besar RI bila ia ada di luar negeri. Prmohonan ini harus ditulis di atas meterai dengan menggunakan bahasa Indonesi. Selain di penuhi melalui cara naturalisasi, kewarganegaraan dapat juga diproleh dengan cara berikut : a. Kelahiran, yaitu pada dasarnya siapa saja yang lahir di Indonesia adalah warga negara RI (asas ius

soli) b. Pengengkatan, yaitu pengangkatan anak berusia lima taun kebawah secara sah (adopsi) oleh orang

tua angkatnya maka anak tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan RI c. Dikabulkan permohonannya, yaitu permohonan yang dikabulkan oleh Menteri Kehakiman seperti

orang asing yang lahir dan bertempat tinggal di wilayah RI tetapi tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya.

d. Akibat perkawinan, yaitu suatu perkawinan antara warga asing dengan pria WNI. Dalam hal ini si isteri akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

47

4. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan

mendapat kesempatan untuk itu c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang

bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan

d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden e. Secara sujarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asung atau bagian

dari negara asing tersebut f. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam penilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk

suatu negara asing g. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat

diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

Bagi warga negara Indonesia di luar negeri yang kehilangan kewarganegaraannya bukan karena kemauan sendiri, mereka masih diberi kesempatan untuk tetap menjadiwarga negara Indonesia dengan persyaratan tertentu.

C. Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara 1. Makna Persamaan

Persamaan merupakan perwujudan kehidupan di dalam masyarakat yang saling menghormati dan menghargai orang lain dengan tanpa membeda-bedakan suku,agama, ras, dan antar golongan (SARA). Timbulnya berbagai suasana tidak nyaman dan ketakutan bagi setiap manusia (masyarakat) di suatu tempat, karena adanya segelintir orang yang mempunyai keinginan/kpentingan tertentu denngan cara-cara yang tidak beradab.

Di negara-negara berkembang padaumunya (termasuk Indonesia), memakai “persamaan hidup” lebih bersifat kultural karena faktor adat-istiadat dan budaya yang diterapkan secar turun temurun. Penghormatan dan penghargaan yang tulus masih terasa cukup kuat terutama pada masyarakat pedesaan. Namun di kota-kota besar pada umumnya dengan masyarakatnya yang sudah sangat kompleks (heterogen) dan multikultural, tentu tidak banyak yang diharapkan.

2. Jaminan Persamaan Hidup (Pendekatan Kultural) Dalam kehidupan berbangsa Indonesia secarakultural, jaminan terhadap persamaan hidup telah tertanam melalui adat dan budaya daerah yang relatif memiliki nilai-nilai yang hampir sama. Beberapa nilai kulural bangsa Indonesia yang patut kita letarikan dalm upaya memberikan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, antara lain : a. Nilai religius Realitas kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang hingga sekarang ini sarat dengan

nilai – nilai regius,meskipun disadari bahwa tata cara ritual dan bentuk-bentuk yang disembah berbeda.

b. Nilai gotong royong Pada sebagian masyarakat Indonesia, nilai-nilai gotong royong masih sangat kuat dipertahankan

sebagai wujud kepedulian dan mau membantu sesama. c. Nilai ramah tanah Kebiasaan dalam pergaulan hidup yang mengembangkan sopan santun dan ramah tamah

merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

48

d. Nilai kerelaan berkorban dan cinta tanah air Rela berkorban dan cinta tanah air merupakan wujud ketulusan pengorbanan seseorang dalm

bentuk harta benda maupun nyawa untuk kepentingan harga diri, harkat nartabat bangsa dan negara.

3. Jaminan Persamaan Hidup dalam Konstitusi Negara Masa penjajahan yang berlangsung sejak zaman Belanda (lk. 350 tahun) dan zaman (lk.3,5 tahun)

telah membuka mata seluruh masyarakat dan pemimpin bangsa Indonesia agar mampu menata kehidupan bangsa yang merdeka dan berdaulat serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang beradab.

Para pendiri negara sangat menyadari bahwa setelah bangsaIndonesia merdeka, Negara yang akan di bangun adalah Negara yang berisi masyarakat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika dengan keberagaman suku, agama, ras dan golongan dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu, dasar Negara yang menjadi pedoman penyelengaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mampu mewadahi kepentingan-kepentingan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

Mengingat konstruksi yang dibangun oleh bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber dari keberagaman suku, agama, ras, dan golongan, maka sudah menjadi kewajiban Negara untuk memberikan “jaminan persamaan hidup” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jaminan persamaan hidup wrga Negara di dalam konstitusi Negara, dapat disebutkan antara lain : a. Pembukaan UUD 1945

Pada alinea pembukaan UUD1945 disebutkan bawa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusian dan prikeadilan. Kalimat tersebut mengandung makna adanya pengakuan jaminan persamaan hidup bagi bangsa beradab mana pun di dunia, karena tak satu pun bangsa yang mau di jajah oleh bangsa lain,

Dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, dinyatakan: “………..Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakn ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, …… Kalimat “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” . Jadi, jelaslah bahwa perial jaminan persamaan hidup di Indonesia secara konstitusional termaktub di dalam pembukaan UUD 1945. Jaminan persamaan kehidupan telah secara eksplisit inyatakan untuk selanjutnya diimplementasikan kedalam peraturan perundang0undangan yang berlaku.

b. Sila-sila Pancasila Pengakuan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia juga telah diumuskan secara fisolofis dalam dasar Negara Pancasila melalui sila-sila Pancasila sebagai berikut :

No Sila-Sila Pancasil Uraian/Keterangan

1 Ketuhanan Yang Maha Esa Bahwa segala agama dan kepercayaan yang beradab di Indonesia terpusat pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, makna utama dalam sila pertama ini yaitu adanya pengakuan persamaan jaminan hidup bagi warga Negara Indonesia untuk beragama dan melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan mesing-masing.

2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Menunjukan ekspresi bangsa Indonesia yang mempunyai keinginan kuat bahwa dalam aspek-aspek hubungan antar manusia adanya jaminan persamaan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasrkan moralitas yang adil dan beradab.

3 Persatuan Indonesia Dengan dasar persatuan dan kesatuan Indonesia, maka setiap bangsa Indonesia mampu meletakan kepentingan diri sendiri dan golongan.

4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan

Merupakan keinginan hidup berbangsa dan bernegara yang demokratis baik dalam arti formal maupun material berdasarkan

49

dalam pernusyawaratn/perwakilan

Ketuhanan Yang Maha Esa dan moralitas kemanusiaan yang adil dan beradab dengan senantiasa menjunjung tinggi persatuam dam kesatuan bangsa.

5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dimaksudkan dalam rangka pengaturan hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, material maupun spiritual.

c. UUD 1945 dan Peraturan Perundangan Lainnya

Bila memperhatikan komitmen bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan Negara yang ingin mewujudkan “jaminan persamaan hidup” dalam kehidupan bermasyarakn, berbangsa, dan bernegara, sudah sangat jelas bahwa hal tersebut ingin segera diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

D. Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara tanpa Membedakan Ras, Agama, Gender, Golongan, Budaya dan Suku

Berdasarkan Pendekatan cultural dan konstitusional, sangatlah kecil kemungkinan bagi setiap wrga Negara Indonesia untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak menghargai persamaan kedudukan warga Negara karena factor ras, agama, gender, goglongan, budaya dan suku bangsa.

Sangat riskan bagi bangsa Indonesia yang di huni oleh masyarakat multietnis dan budaya apabila ada bagian masyarakat yang tidak menghargai perbedaan apapun alasannya. diskriminasi merupakan sikap dan perbuatan yang harus dihindari, karena cepat atau lambat akan menjadi bom waktu perpecahan dan sangat berpotensi untuk melahirkan baik konflik vertikal ( dengan penguasa ) maupun konflik horizontal ( dengan sesama masyarakat ). dalam rangka menghargai persamaan kedudukan bagi setiap warga negara, perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut: Regulasi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif, sebelum disahkan sudah seharusnya

dibuat dalam kajian akademis yang memadai dan analisis –analisis psikologi social yang mendalam, sehingga menghasilkan peraturan dan kebijakan yang tidak diskriminatif yang dirasakan oleh sebagian warga negara / masyarakat.

Implementasi suatu kebijakan atau aturan, agar pelksanaanya dilakukan oleh aparat atau yang betul-betul memahami, proporsional. Hal ini penting untuk dipahami, agar pada saat terjadi penindakan pelanggaran mampu berlau adil dan sesuai ketentuan berlaku.

Sosialisasi suatu peraturan atau kebijakan diperluas jangkauan dan publikasinya agar warga masyarakat yang berkepentingan merasa berperan aktif untuk memahami. Jika sosialisasi tlah terpahami dengan baik, warga masyarakat akan semakin cerdas untuk melaksanakannya tanpa ada rasa curiga atau salah paham.

Masyarakat harus dilatih dan diberikan pembeljaran pentingnya “taat asas” dan “taat aturan” sehingga dalam menyelesaikan suatu masalah atau urusan administrasi tertentu betul-betul mematuhi rambu-rambu yang teah ditentukan.

Penjelasan Istilah :

Ras : Perbedaan manusia didasarkan pada perbedaan fisik Agama : ajaran yang terutama didasarkan antara hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha

Esa, dengan sesamanya, dan dengan alam sekitarnya berdasarkan kitab suci. Gender : Perbedaan manusia berdasrakan pada jenis kelamin Golongan : kelompok – kelompok yang ada di dalm masyarakat yang didasarkan pada kesamaan

kepentingan maupun tujuan

Budaya : merupakan hasil karya dari akal dan pikiran manusia Suku : kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan jati diri mereka akan kesatuan

kebudayaan mereka, sehingga kesatuan budaya tidak ditentukan oleh orang melainkan oleh warga kebudayaan yang bersangkutan.

50

BAB 6 Sistem Politik Indonesia

A. Sistem Politik 1. Pengertian Sistem Politik

Suatu system politik terdiri dari interaksi peranan para warga Negara. Orang yang sama dalam system politik dapat sekaligus memainkan peranan lain seperti dalam system ekonomi, social, keagamaan, dan lain-lain. Nerikut ini adalah batasan system politik menurut paraahli politik. a. Rusandi Simuntapura Sistem politik ialah mekanisme seperangkat ungsi atau peranan dalam struktur politik dalam

hubungan satu sama lain yang menunjukan suatu proses yang langgeng. b. David Easton Sistem politik dapat diprkenalkan sebagai interaksi yang diabstrasikan dari seluruh tingkah laku soial

sehingga nila-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. c. Robert Dahl Sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antar manusia serta meliabatkan sesuatu

yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan. Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam system politik tercakup hal-hal sebagai berikut :

Fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarajat, baik kedalam maupun keluar Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan Penggunaan kewenangan atau kekuasaan, baik secara sah ataupun tidak,

2. Ciri-Ciri Umum Sistem Politik Sistem politik baik modern maupun primitive memiliki ciri-ciri tertentu almond dalam the politics of developing areas,mengatakan ada 4 (empat ) ciri dalam sistem politik, yaitu: a. Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kedudukan politik. dalam

pengertian bahwa masyarakat yng paling sederhana pun mempunyai tipe struktur politik yang tedapat dalam masyarakat yang paling kompleks sekali pun. tipe – tipe tersebut dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan bentuk pembandingan kerja yang teratur.

b. Semua system politik menjalankan fungsi – fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda – beda yang ditimbulkan karena perbedaan stuktur. hal ini dapat diperbandingkan, yaitu bagaimana fungsi-fungsi tadi sering dilaksanakan atau tidak dan bagaimana gaya pelaksanaannya.

c. Semua struktur politik, walaupun dispesifikasikan dengan berbagai unsure baik itu pada masyarakat primitif maupun pada masyarakat modern, melaksanakan banyak fungsi. oleh karena itu, sistem politik dapat dibandingkan sesuai dengan tingkat kekhususan tugas.

d. Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan. secara rasionala tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern atau semuanya primitif melainkan dalam pengertian tradisional, semuanya adalah campuran antara unsure modern dan tradisional. Dalam memahami cara kerja sistem politik pada umumnya, peran input dan output mempunyai pengaruh besar terhadap kebijakan publik. Hoogerwerf berpendapat bahwa “ input “bisa berasal dari sistem lain, misalnya sistem ekonomi.sistem ekonomi yang terkena dampak kebijakan pemerintah akan memberikan reaksi tertentu, mungkin memperkuat atau bertentangan. reaksi ini merupakan input bagi sistem politik untuk diperoses lebih lanjut. disamping itu, input juga berasal dari perilaku politik berupa unjuk rasa / demontrasi atau tindakan maker sebagai dampak dari output sistempolitik.

51

3. Macam-Macam Sistem Politik Macam-macam sistem politik yang hendak diuraikan, sesungguhnya merupakan tipe, atau model yang didasarkan pada sudut kesejarahan dan perkembangan sistem politik dari berbagai Negara yang disesuaikan dengan perkembangan kultur dan struktur masyarakatnya. a. Almond dan Powell membagi 3 (tiga) kategori sistem politik yakni : Sistem-sistem primitif yang intermittent (bekerja dengan sebentar-bentar istirahat). Sistem-sistem tradisional dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda-

beda dan suatu kebudayaan “subjek”. Sistem-sistenm modern dimana struktur-struktur politik yang berbeda-beda (partai politik,

kelompok-kelompok kepentingan, dan media massa) berkembang dan mencerminkan aktivitas budaya politik “participant”

b. Alfian mengklasiikasikan sistem politik menjadi 4 (empat) tipe, yakni : Sistem politik otoriter/totaliter Sistem politik anarki Sistem politik demokrasi Sistem politik demokrasi dalam transisi

4. Demokrasi sebagai Sistem Politik Kata demokrasi dalam sistem politik memiliki makna umum, yaitu adanya prlindungan hak asasi manusia, menjunjung tinggi hukum, tunduk terhadap kemauan orang banyak, tanpa mengabaikan hak golongan kecil agar tidak timbul diktator mayoritas. Sebuah sistem politik demokrasi akan bertahan apabila bersumber pada “kehendak rakyat” dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Untuk itu, demokrasi selalu berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat. Sistem politik demokrasi, menurut Bingham Powel, Jr. ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut : a. Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan

rakyatnya, artinya klaim pemerintah untuk patuh pada aturan hukum didasarkan pada penekan bahwa apa yang dilakukan merupakan kehendak rakyat.

b. Pengaturan yang mengorganisasikan perudingan (bargaining) untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Pemilihan dipilih dengan interval yang teratur dan pemilih dapat memilih di antar beberapa alternative calon.

c. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting.

d. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa. e. Masyarakat dan pimpinan menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara, berkumpul,

berorganisasi, dan kebebasan pers.

B. Insfrastruktur dan Suprastruktur Politik di Indonesia Pada setiap sistem politik Negara-negara dunia, akan selalu dijumpai adanya struktur politik. Struktur

politik di dalam suatu negara adalah pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik. stuktur politik sebagai bagian dari struktur yang pada umumnya selalu berkenaan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otoratif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan.

Permasalahan politik menurut Alfian, dapat dikaji melalui berbagai pendekatan, yaitu didekati dari sudut kekuasaan, struktur politik,komunikasi politik, konstitusi, pendidikan dan sosialisasi politik, pemikiran dan kebudayaan politik.

Sistem politik yang pada umumnya berlaku disetiap negara meliputi dua struktur kehidupan politik, yakni, infrastrukur politik dan suprastruktur politik.

1. Infrastrukur politik

Didalam suatu kehidupan politik rakyat (the sosial political sphere), akan selalu ada keterkaitan atau keterhubungan dengan kelompok-kelompok lain ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut “kekuatan sosial politik masyarakat”. Kelompok masyarakat tersebut yang merupakan kekuatan politik riil didalam masyarakat, disebut “infrastruktur politik”. Berdasakan teori politik, infrastruktur

52

politik mencakup 5 (lima) unsur atau komponen sebagai berikut : a. Partai politik (political party), b. kelompok kepentingan (interst group), c. kelompok penekan (pressure group), d. media komunikasi politik (political communication media) dan e. tokoh politik (political figure).

a. Partai politik (political party) di Indonesia Partai politik sebagai institusi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat dalam

mengendalikan kekuasaan. Hubungan ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat yang melahirkannya. Kalau kelahiran partai politik dilihat sebagai pengewajantahan dari kedaulatan rakyat dalam poltik formal, maka semangat kebebasan selalu dikaitkan orang ketika berbicara tentang partai politik sebagai pengendali kekuasaan..

Perjalanan sejarah kehidupan partai poliik di Indonesia secara garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut : Masa pra kemerdekaan Organisasi modern pertama di Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap penjajah (tidak

secara fisik) adalah Budi Utomo yang didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Pada awalnya, organisasi ini berkembang di kalangan pelajar dalam bentuk studieclub dan organisasi pendidikan. Namun dalam perkembangan berikutnya, ia menjadi partaipolitik yang didukung kaum terpelajar dan massa buruh tani.

Masa pasca kemerdekaan (tahun 1945-1965) Tumbuh suburnya partai-partai politik pasca kemerdekaan, didasarkan pada Maklumat Pemerintah

tertanggal 3 November 1945 yang ditandantangani Wakil Presden Moh. Hatta yang antara lain memuat keinginan pemerintah akan kehadiran partai politik agar masyarakat dapat menyalurkan aspirasi (aliran pahamnya) secara teratur. Sejak dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tersebut, dapat diklasifikasi sejumlah partai politik yang ada sebagai nerikut : 1). Dasar Ketuhanan : a) Partai Masjumi, b) Partai Sjarikat Indonesia, c) Pergerakan Tarbiyan

Islamiah (Perti), d) Partai Kristen Indonesia (Parkindo), e) Nahdlatul Ulama (NU), dan f) Partai Katolik

2). Dasar Kebangsaan : Partai Nasional Indonesia (PNI) Partai Indonesia Raya (Parindra) Persatuan Indonesia Raya (PIR) Partai Rakyat Indonesia (PRI) Partai Demokrasi Rakyat (Banteng) Partai Rakyat Nasional (PRN) Partai Wanita Rakyat (PWR) Partai Kebangsaan Indonesia (Parki) Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) Ikatan Nasional Indonesia (INI) Partai Rakyat Jelata (PRJ) Partai Tani Indonesia (PTI) Wanita Demokrasi Indonesia (PTI)

3). Dasar Marxisme : Partai Komunis Indonesia (PKI) Partai Sosialis Indonesia Partai Murba Partai Buruh Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)

4). Dasar Nasionalisme : Partai Demokrat Tionghoa (PTDI) Partai Indonesia Nasional (PIN) Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) Masa Orde baru (tahun 1966-1998)

53

Awal kebangkitan orde baru (!966) dalam melakukan pembelahan institusi politik, tetap berpandang bahwa jumlah partai politik yang terlalu banyak tidak menjamin stabilitas politik. Usaha pertama disamping memulihkan partai-partai yang tidak secara resmi dilarang, adalah menyusun undang-undang tentang pemilu yang dianggap sesuai dengan perkembangan masyarakat saat itu. Dan pemilu yang direncanakan dilaksanakan dalam waktu dekat, ternyata baru terlaksana tahun 1971 dengan peserta sebanyak 10 partai politik. ( Golkar, Parmusi, NU, PSII, Partai Islam, Parkindo, Partai Katolik, PNI, Murba, dan IPKI)

Hasil Pemilu 1971 menunjukkan kemenangan Golkar yang diikuti oleh Parmusi, NU dan PNI. Selanjutnya dengan diberlakukannya UU RI no. 03 tahun 1957, Pemilu tahun 1977 dan 1982 hanya diikuti

oleh 3 ( tiga) peserta : 1). PPP dengan ciri ke-islaman dan ideologi islam. 2). Golkar dengan ciri kekayaan dan keadilan sosial. 3). PDI dengan ciri demokrasi, kebangsaan (nasionalisme), dan kedilan

Pada pemilu tahun 1987 dan 1992 dengan diberlakukannya UU NO. 3 tahun 1985, partai politik dan Golkar ditetapkan hanya mempergunakan satu-satunya asas, yaitu Pancasila dengan tujuan agar setiap kontestan pemilu lebih berorientasi padaprogram kerja masing-masing. penerapan atas tersebut langsung sampai dengan pelaksanaan pemilu 1997. fakta memperlihatkan bahwa selama pemilu orde baru, golkar selalu dominan. dalam pemilu 1971 golkar meraih (62,8%),tahun 1997 (62,1%), tahun 1982 (64,3%),tahun 1987 (73,2%)tahun 1992 (68,1%) dan pada tahun 1997 (70,2%).

Era orde baru mengalami antiklimaks kekuasaan setelah pada akhir tahun 1997 negara Indonesia mengalami krisis moneter yang selanjutnya berkembang menjadi krisis multidimensi karena terperangkap hutang luar negeri yang besar dan banyaknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang melibatkan pejabat birokrasi dan pengusaha.

Masa/Era Repormasi (tahun 1999 s.d.sekarang) Era reformasi benar-benar merupakan arus angin perubahan menuju demokratisasi dan asas keadilan.

Partai-partai politik diberikan kesempatan untuk hidup kembali dan mengikuti pemilu dengan multipartai yang terselenggarakan pada tahun 1999 berdasarkan undang-undang No. 3 tahun 1999. sangat mengejutkan bagi semua manusia elemen masyarakat Indonesia ternyata paska-orde baru pemilu diikuti sebanyak 48 partai politik.

b. Kelompok kepentingan (interest group) Kelompok kepentingan (interest group), dalam gerak langkahnya akan sangat tergantung pada sistem

kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara. Aktivitas kelompok kepentingan umumnya menyangkut tujuan-tujuan yang lebih terbatas, dengan sasaran-sasaran yang monolitis dan intensitas usaha yang tidak berlebihan.

Menurut Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan dapat diidentifikasikan ke dalam jenis-jenis kelompok sebagai berikut : Kelompok Anomik : kelompok yang terbentuk dari unsur – unsur masyarakat secara spontan dan

seketika akibat isu kebijakan pemerintah, agama, politik, dsb. Kelompok non-asosiasional : Kelompok yang berasal dari unsur keluarga dan keturunan atau etnik,

regional, status dan kelas yang menyatakan kepentingannya berdasarkan situasi. Kelompok insitusional : kelompok yang bersifat formal dan memiliki fungsi – fungsi politik atau sosial. Kelompok asosiasional : Kelompok yang menyatakan kepentinganya secara khusus, memakai tenaga

professional dan memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan. Kelompok kepentingan pada negara totaliter (partai tunggal) pada umumnya dianut oleh negara komunis

(Rusia, RRC, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan lain-lain). David Lane, (seorang analisis politik) mengidentifikasi 5 (lima) kategori kelompok kepentingan di Uni Soviet (Rusia), yaitu: a. Elite politik, seperti anggota-anggota politburo b. Kelompok-kelompok institusional, sepsrti serikat-serikat dating c. Kelompok-kelompok pembangkang setia, seperti para dokter dan guru d. Pengelompokan-pengelompokan sosial yang tidak terorganisir dalam satu kesetian, seperti petani dan

tukang

54

e. Kelompok-kelompok yang tidak terorganisir dalam satu kesatuan, yang bukan merupakan bagian dari aparat Soviet (Rusia), atau yang mempunyai jarak dengan rezim penguasa, seperti kelompok intelektual yang menentang rezim atau anggota sekte-sekte keagamaan tertentu

Pada negara yang menerapkan sistem dua partai, disiplin partai baik dalam parlemen maupun kabinet

relatif lebih ketat dan hal ini merupakan kendala tersendiri terutama untuk mendukung sepenuhnya program-program kelompok-kelompok tertentu.

Di negara berkembang pada umumnya. dan khususnya di Indonesia masyarakat yang tergabung dalam kelompok kepentingan biasanya sensitive terhadap isu politik dalam lingkup kelompok politik yang sempit. Masyarakat masih dibatasi realita politiknya (terutama masa orde baru) oleh para pemegang kekuasaan negara/pemerintah. Dengan asumsi demi stabilitas politik. Tampak bahwa pada masa itu pemegang kekuasaan negara/pemerintah cukup tangguh mengendalikan kehidupan politik supaya terdapat keleluasaan bagi proses pembangunan bidang kehidupan lainnya.

Namun pasca Orde Baru (tahun 1998) yang disebut dengan era reformasi, masyarakat berperan aktif dalam menumbuhkan sangkar partisipasi politik “demokratisasi” setelah selama 32 tahun dikekang dengan berbagai instrument politik dan peraturan perundangan. Berkembangnya sistem politik di Indonesia dewasa ini tidak lepas dari peran kelompok kepentingan yang selama Orde Baru berkuasa bersebrangan, terutama dari kalangan akademisi, politikus, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha, dan sebagainya.

c. Kelompok Penekan (pressure group) Kelompok penekan merupakan salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk

menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah. Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yang mempunyai kepentingan sama, antara lain : a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) b. Organisasi-organisasi sosial keagamaan c. Organisasi kepemudaan d. Organisasi Lingkungan Kehidupan e. Organisasi pembela Hukum dan HAM f. Yayasan atau Badan hukum lainnya,

Mereka pada umumnya dapat menjadi kelompok penekan dengan cara mengatur orientasi tujuan-tujuannya yang secara operasional (melakukan negosiasi) sehingga dapat mempengaruhi kebijaksanaan umum.

Dalam realitas kehidupan politik, kita mengenal berbagai kelompok penekan baik yang sifatnya sektoral maupun regional. Tujuan dan target mereka biasanya bagaimana agar keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih menguntungkan kelompoknya (sekurang-kurangnya tidak merugikan).

Kelompok penekan, kadang-kadang muncul lebih dominan dibanding dengan partai politik, manakala partai politik peranannya tidak bisa lagi diharapkan untuk mengangkat isu sentral yang mereka perjuangkan. Kondisi inilah yang mendorong kelompok penekan tampil ke depan sebagai alternative terkemuka.

d. Media komunikasi politik (political communication media) Media komunikasi politik merupakan salah satu instrument politik yang dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Media komunikasi seperti surat kabar, telepon, fax, internet, televise,radio, film, dan sebagainya dapat memainkan peran penting terhadap penyampaian informasi serta pembentukan/mengubah pendapat umum dan sikap politik publik.

e. Tokoh Politik (political/figure) Pengangkatan tokoh-tokoh merupakan proses transformasi seleksi terhadap anggota-anggota masyarakat

dari berbagai sub-kluktur, keagamaan, status sosial, kelas, dan atas dasarisme-isme kesukuan dan kualifikasi tertentu, yang kemudian memperkenalkan mereka pada peran-peran khusus dalam sistem politik. Bagi actor-aktor politik itu sendiri, pengangkatan diri mereka selalu melalui proses, yaitu : Transformasi dari peranan-peranan non-politis kepada suatusituasi di mana mereka menjadi cukup

berbobot memainkan peranan-peranan politik yang bersifat khusus.

55

Pengangkatan dan penugasan untuk menjalankan tugas-tugas politik yang selama ini belum pernah mereka kerjakan, walaupun mereka telah cukup mampu untuk mengemban tugas seperti itu. Proses pengangkatan itu melibatkan baik persyaratan status maupun penyerahan posisi khusus pada mereka. Di dalam benak masyarakat sering timbul pertanyaan apakah pengangkatan tokoh-tokoh politik akan

pengaruh besar terhadap pembangunan dan perubahan? Pada umumnya pengangkatan tokoh-tokoh politik akan memberikan angin segar dalam memaprkan beberapa komponen perubahan dalam segala untuk dan menifestasinya.

Pengangkatan tokoh-tokoh politik akan berakibat terjadinya pergeseran di sector infrastruktur politik, organisasi, asosiasi-asosiasi, kelompok-kelompok kepentingan serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat.

Menurut Lester G. Seligman, proses pengangkatan tokoh-tokoh politik akan berkaitan dengan beberapa aspek , yakni : a. Leditimasi elit politik b. Masalah kekuasaan c. Representativitasi elit politik d. Hubungan antara pengangkatan tokoh-tokoh politik dengan perubahan politik.

Di negara-negara demokrasi pada umunya, pengangkatan tokoh-tokoh politik dilakukan melalui pemilihan umum. Hal ini akan berbeda jika dilaksanakan di negara-negara totaliter, diktator atau otoriter.

2. Suprastruktur Politik Suprastruktur politik (elit pemerintah) merupakan mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak

politik formal. Kehidupan politik pemerintah bersifat kompleks karena akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, fungsi, dan wewenang/kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Suasana ini pada umumnya dapat diketahui di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan suatu negara.

Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, pada umunya elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), legislative (pembuat undang-undang), dan yudikatif (yang mengadili pelanggaran undang-undang), dengan sistem pembagian kekuasaaan atau pemisahan kekuasaan.

Untuk terciptanya dan mantapnya kondisi politik negara, suprastruktur politik harus memperoleh dukungan dari infrastruktur politik yang mantap pula. Rakyat, baik secara berkelompok berupa partai politik atau organisasi kemasyarakatan, maupun secara individual dapat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya.

Suprastruktur politik di negara Indonesia sejak bergulirnya gerakan reformasi tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 telah membawa perubahan besar di dalam sistem politik dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Era reformasi disebut juga sebagai “Era kebangkitan Demokrasi”.

Reformasi di bidang politik dan hukum ketatanegaraan, yaitu dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selama 4 (empat kali) dari tahun 1999-2002. Amandemen pertama disahkan (19 Oktober 1999), kedua ( 18 Agustus 2000), ketiga (10 November 2001), dan keempat (10 Agustus 2002). Amandemen UUD 1945 tersebut telah mengubah struktur suprapolitik di Indonesia.

C. Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara 1. Pendekatan Sistem Politik Negara

Untuk mengetahui adanya perbedaan sistem politik di berbagai negara, terlebih dahulu perlu dipahami fungsi dari sistem politik tersebut. Terdapat tiga fungsi politik yang tidak secaralangsung ter;ibat dalam pembuatan dan pelaksanaan pemerintahan, tetapi sangat penting dalam menentukan cara bekerjanya sistem politik. Ketiga fungsi itu adalah : a. Sosial Politik . Setiap sistem politik memiliki fungsi pengembangan dan memperkuat sikap-siakp

politik dikalangan penduduk umum, bagian-bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-pranan politik, administrative, dan yudisial tertentu.

b. Rekrutmen politik . Rekrutmen merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan masa jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.

56

c. Komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarkat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik. Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dalam mmpelajari proses politik suatu negara diperlukan beberapa pendekatan sebagao berikut :

No Pendekatan Uraian/Keterangan

1 Pendekatan Sejarah Sistem politik dipelajari dari sejarah bangsa. Ada tiga factor yang mempengaruhi pendekatan ini, yakni masa silam (the past), masa sekarang (the present), dan masa yang akan dating (the future)

2 Pendekatan Sosiologis Untuk mempelajari sistem politik suatu negara perlu mempelajari sistem sosial/sistem kemasyarakatan yang ada di suatu negara. Perbedaan-perbedaan sistem sosial akan mempengaruhi terhadap sistem politik uatu negara.

3 Pendekatan Kultural/Budaya

Pendekatan ini dilihat daripendidikan dan budaya masyarakatnya.

4 Pendekatan Psikologi Sosial/Kejiwaan Masyarakat

Dalam pendekatan dilihat dari sikap-sikap masyarakat yang akan berpengaruh terhadap sikap-skap politik.

5 Pendekatan Filsafat Dalam pendekatan ini dibicarakan tentang filsafat yang menjadi way of life dari masyarakat atau bangsa itu.

6 Pendekatan Ideologi Didalam pendekatab ini, suatu sistem politik dilihat dan dipelajari dari ideology bangsa/negara yang berlaku didalam negara itu.

7 Pendekatan Konstitusi dan Hukum

Didalam pendekatan ini, suatu sistem politik ilihat dari konstitusi dan undang-undang serta hukum yang berlaku dedalam negara itu.

2. Perbedaan Sistem Politik Memahami perbedaan sitem politik yang ada pada setiap negara bukanlah sesuatu yang mudah. Perlu wajtu untuk mengadakan studi mendalam tentang apa dan bagaimana suatu negara dijalankan dengan sistem politik yang dianutnya.

a. Sistem politik negara Inggris

No Faktor Yang Mempengaruhi Uraian/Keterangan

1 Latar Belakang Sejarah Masyarakat Inggris sejak abad 19, mulai mengubah bentuk ekonominya dari ekonominya pertanian dan kerajinan tangan menjadi masyarakat industri modern.

2 Kondisi Sosiologis Kondisi masyarakat Inggris yang semula agraris feodal, dengan cepat menyesuaikan diri menjadi masyarakt industry modern.

3 Kondisi Kultural/Budaya Sebagian masyarakat Inggris memiliki tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang baik. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang disiplin dan taat pada aturan.

4 Kondisi Psiko-Sosial/Kejiwaan Masyarakat

Mayoritas masyarakat Inggris sangat menghormati simbol-simbol kekuasaan negara, seperti ratu atau raja, lembaga pemerintah, dan lain-lain.

5 Pedoman Filsafat Masyarakat Inggris akan sangat mendukung rezim yang berkuasa, mana kala para penguasa juga mentaati undang-undang politik asasi. Dan jika dilanggar maka akan menghadapi perlawanan.

6 Paham atau Ideologi yang Diterapkan

Penerapan Ideologi negara Inggris yang juga pada umunya dianut oleh negara-negara Erofa (Barat) adalah ideology liberal.

57

7 Pedoman Konstitusi dan Hukum

Kekuasaan pemerintah Inggris lebih banyak dibatasi oleh konvensi (hukum tidak tertulis) dari pada hukum formal.

Dalam struktur politik pemerintah Inggris, pemegang peran politik pusat digolongkan dalam 3

(tiga) bagian, yaitu : para menteri kabinet, para pegawai negeri senior, dan para pegawai tidak tetap lainnya. Para pemegang peranan politik pusat, pengalaman/senioritas sangat dihargai.

Penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan oleh kabinet (perdana menteri dan dewan menteri) serta parlemen yang terdiri dari Majelis Rendah dan Majeis Tinggi. Peranan parlemen dalam merumuskan kebijakan pemerintah dibatasi, karena cara kerjanya diawasi oleh kabinet. Sedangkan perdana menteri dapat memastikan bahwa setiap usul yang diajukan oleh pemerintahnya akan diputuskan dalam parlemen tepat pada waktu yang telah ditetapkan, dan disetujui dalam bentuk yang dikehendaki oleh parlemen.

b. Sistem politik negara Republik Indonesia

No Faktor Yang Mempengaruhi

Uraian/Keterangan

1. Latar Belakang Sejarah Terjadinya Negara Konstitusi Republik Indonesia telah melalui perjalanan politik yang panjang. Bangsa Indonesia harus menghadapi Kolonial Belanda selama lk. 350 tahun, dan bala tentara Jepang selama lk. 3,5 tahun untuk mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan yang akhirnya terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945.

2. Kondisi Sosiologis Kondisi bangsa Indonesia yang pernah mengalami penjajahan, sangat merasakan penderitaan dan keterbelakangan dalam berbagai bidang kehidupan. Masyarakat Indonesia yang multibangsa, agama, ras dan antar golongan telah dipersatukan dalam kesatuan politik dngan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

3. Kondisi Kultural/Budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun atas dasar sendi-sendi multicultural, berbeda-beda suku, agama, ras dan antar golongan. Semangat menjenjeng tinggi persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara telah tertanam di dada setiap warga negara .

4. Kondisi Psiko-Sosial/Kejiwaan Masyarakat

Bangsa sebelum menjadikan Pancasila sebagai dasar negara selalu dapat dipecah belah oleh bangsa lain. Hal ini menyebabkan negara pernah mengalami penjajahan dari Kolonial Belanda maupun Jepang.

5. Pedoman Filsafat Pancasila dalam sistem politik Indonesia, telah dijadikan sebagai dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam hidup.

6. Paham atau Ideologi yang diterapkan

Ideologi Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Sumber dari segala sumber hukum)

7. Pedoman Konstitusi dan Hukum

Berdasarkan konstitusi UUD 1945 ( amandemen)

c. Sistem politik negara Republik Rakyat Cina (RRC)

No Faktor Yang Mempengaruhi Uraian/Keterangan

1 Latar Belakang Sejarah Proses kehidupan sistem politik di China merupakan produk revolusi antara tahun 1911 s.d. 1949. Revolusi pertama ( 1911 ) menggantikan sistem kerajaan yang telah bertahan berabad – abad. Revolusi kedua ( 1928 ) membentuk pemerintah pusat yang baru di bawah Kuomintang dngan dominasi satu partai yang lebih bersemangat, terorganisir, dan terpusat. Revolusi ketiga ( 1949 ) menjadikan partai Komunis China (PKC) sebagai penguasa dan membentuk pemerintah komunis sampai dengan sekarang.

58

2 Kondisi Sosiologis Pada masyarakat China tradisional, lembaga – lembaga sosial yang domunan adalah keluarga; setiap individu harus menyesuaikan tidakan – tindakan mereka demi pemeliharaan dan kemakmuran unit itu. Mereka mengakui wewenang kekuasaan para pemimpinnya atas tingkah laku sosial mereka. Wewenang kekuasaan politik, pada tingkat apapun, adalah lebih tinggi daripada tuntutan unsure – unsure dalam masyarakat. Kesetiaan harus diarahkan pada kepentingan kolektif dan bukan pada ikatan – ikatan pribadi.

3 Kondisi Kultural/Budaya Pemerintah China sejak tahun 1949 telah mengupayakan pendidikan sebagai salah satu alat yang paling efektif untuk mengubah sikap politik orang – orang China. Pemerintah berkepentingan dengan pendidikan , karena dapat mempermudah melakukan mekanisme kontrol dalam mengendalikan warga negara yang mencapai usia sekolah. Melalui pendidikan, masyarakat ikut menanggung beban sosialisasi dan menciptkan masyarakat yang melek huruf sebagai syarat pendidikan politik dan keterlibata politik. Pemerintah menyadari bahwa beban penduduk yang besar dengan corak agraris, perlu kerja keras dalam memajukan warga negaranya.

4 Kondisi Psiko-Sosial/Kejiwaan Masyarakat

Negara China yang memiliki wilayah dan penduduk terbesar di dunia, sebelum Partai Komunis China berkuasa selalu dilanda perang saudara. Hal ini menyebabkan negara menjadi lemah dan banyak mengalami penyerbuan bangsa asing. Namun dewasa ini, dengan kepercayaan diri yang tinggi telah mampu berada dalam suatu posisi menguasai pengaruh atas suatu ilayah yang sangat luas dan penting. Mereka juga bangga telah memiliki kekayaan budaya yang tinggi negara China yang telah diwariskan oleh para pendahulunya.

5 Pedoman Filsafat Mayoritas masyarakat Cina memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Mereka memiliki keyakinan bahwa mobilisasi dan perjuangan adalah inti dari politik. Sifat – sifat seperti antusiasme, kepahlawanan, pengorbanan, dan usaha bersama mendapatkan nilai yang tinggi. Asas percaya diri sendiri mempunyai implikasi nasional maupun internasional.

6 Paham atau Ideologi yang Diterapkan

Sistem komunis timbul secara langsung dari periode revolusioner yang bukan diciptakan oleh kaum komunis. Revolusi Cina telah berlangsung selama berpuluh – puluh tahun sebelum partai komunis menjadi kekuatan yang besar dalam politik Cina dan mulai menguasai pemerintahannya. Tidak dapat disangkal bahwa Uni Soviet mempunyai pengaruh kuat melalui penyebaran Marxisme dan Leninisme. Antiimperialisme merupakan unsure paling kuat dalam pembentukan ideology komunis.

7 Pedoman Konstitusi dan Hukum

Berdasarkan konstitusi tahun 1954, organ wewenang negara tertinggi dan pemegang wewenang legislative satu – satunya dalam sistem politik negara adalah “ Kongres Rakyat Nasional” (KRN). KRN merupakan badan perwakilan yang terdiri dari wakil – wakil yang dipilih oleh kongres tingkat provinsi, angkatan bersenjata, dan orang – orang Cina perantauan. KRN merupakan forum proses politik untuk mempelajari, mendukung, dan mengesahkan tindakan – tindakan pimpinan pusat yang melambangkan dukunganrakyat. selain KRN, organ adminsitratif utama dalam struktur politik negara adalah Dewan Negara yang terdiri dari Perdana Menteri, Wakil – wakil Perdana Menteri, dan Kepala – kepala dari semua kementrian dan komisi. mereka merupakan pusat kekuasaan negara yang sesungguhnya. Sedangkan Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejaksaaan Rakyat Tertinggi, berdasarkan konstitusi merupakan organ – organ pengadilan yang menyelidiki masalah – masalah dan memberikan putusan

59

pengadilan. Kejaksaan mempunyai kekuasaan yang bebas, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan pengawasan secara umum terhadap semua organ negara, termasuk pengadilan – pengadilan.

3. Model-model Sistem politik Setiap Negara mempunyai sistem politik yang berbeda-beda antara Negara satu dengan yang lainnya, hal ini dipengaruhi oleh sejarah, lingkungan dan atau kultur serta Ideologi yang digunakan oleh negara tersebut. Beberapa model-model sistem politik ditinjau dari sudut historis dan perkembangan sistem politik, dimulai Otokrasi Tradisisonal ke Totaliter dan sampai ke Demokrasi (Ramlan Surbakti) 1. Sistem politik Otokrasi Tradisional

Sistem politik menekankan pada nilai-nilai moral dari kebutuhan materil, menekankan kekerabatan dari pada individualisme, menekanakan ikatan primordial seperti ikatan keturunan, ikatan suku bangsa atau agama yang terwujud dalam diri seorang pemimpin yang dominan ( Otokrat ), contoh pemimpinmya biasanya sultan, raja atau kaisar yang dijadikan identitas bersama dalam sistem ini. Kekuasaanya lebih bersifat pribadi, berada di sekitar otokrat tersebut, seperti kaum bangsawan, tuan tanah & alim ulama, kelompok sosial modern seperti kelompok kepentingan, partai politik medi massa belum berkembang, para petani tidak ikut kegiatan politik karena mskin, nuta huruf, terikat tradisi dan dikuasai tuan tanah sedangkan tuan tanah sebagai kaki tangan otokrat. Kewenangan otokrat bersumber dan berdasarkan tradisi atau warisan orang tuanya yang mungkin pernah memegang otokrat atau kerabat otokrat.

2. Sistem politik Totaliter Sistem ini sangat menekankan konsessus total di dalam masyarakat dan menimbulkan konflik di dalam maupun di luar negeri. Namun untuk mencapai itu semua bukan hanya dengan Indoktrinasi Ideologi tetapi juga dengan cara paksaan yang luas dan mendalam. Sistem ini terdapat dalam Sistem Politik Komunisme dan Sistem politik Fasisme.

3. Sistem Politik Demokrasi Sistem ini sistem politik yang menghendaki keseimbangan antara konflik dan konsessus artinya demokrasi yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan diantara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah selama tidak menganggu sistem.

4. Sistem Kepartaian Dunia Masing-masing negara mempunyai sistem politik yang berbeda-beda, termasuk sistem kpartaian yang digunakan. Sistem kpartaian yang ada di dunia ini terdapat tiga macam sistem yaitu : a. Sistem satu Partai ( One Party Sistem )

Suatu negara yang menerapkan sistem ini hanya terdapat stu partai saja yang berkuasa dalam negara itu bersifat dictator. Fungsi partai dalam sistm kepartaian ini sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat serta menekan perpaduan anatara kepentingan partai dengan kepentingan rakyat. Negarayang menerapkan sistem ini adalah beberapa negara Afrika, Erofa Timur, RRC serta Korea Utara atau dinegara-negara komunis.

b. Sistem Dua Partai ( Two Party Sistem ) Suatu negara yangmenerapkan sistem ini terdapat dua partai atau beberapa partai tetapi peranan dominan tetap pada dua partai yaitu partai yang berkuasa ( karena menang dalam pemilu ) dan partai oposisi ( karenakalah dalam pemilu ). Dalam sistem ini partai yang kalah dalam pemilu berperan sebagai pengecam utama terhadapa kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan, sedangkan partai yang menang dalam pemilu duduk dalam pemerintahan. Kedudukan partai yang berkuasa sewaktu-waktu dapat berpimdah tangan, didasarkan pada hasil pemilu. Sistem ini sangat cocok diterapkan di masyarakat yang sifatnya homogin. Negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika serikat, Inggris, terutama inegara-negara liberal.

c. Sistem Multi Partai ( Multy Party Sistem )

60

Suatu ngara yang menerapkan sistem ini terdapat banyak partai politik yang diperbolehkan hdup dan berkembang. Masing-masing partai politik mempunyai asas yang berbeda-beda. Biasanya didalam sistem ini susah itemukan adanya suatu partai yang memperolh suara terbanyak, oleh karena itu dilakukan kualisi diantara beberapa partai agar suara yang diperoleh dapat menjadi suara terbanyak. Demikian juga dengan sistem pemerintahan yang dibentuknya juga pemerintahan kualisi. Sistem ini biasanya diterapkan dalam masyarakat yang bersifat majemuk (heterogin). Negara yang menerapkan sistem ini antara lain Perancis, Belgia, Nederland, Filipina, Indonesia dll.

5. Dinamika Politik Indonesia Setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaanya padatanggal 17 Agustus 1945, gagasan Demokrasi dalam kehidupan politik mendapat tempat yang sangat menonjol. Sehingga hal ini dinyatakan dalam UUD 1945. Pada awal perjalanan politik di Indonesia presiden diberi kekuasaan sementara untuk kekuasaan MPR, DPR, dan DPA sebelum lembaga-lembaga tersebut terbentuk sebagai mana mestinya. Kaum muda menghendaki agar sistem pemrintahan yang akan dibentuk adalah sistem parlementer bukan presidensial. Beberapa alasan yang dikemukakan antara lain : a. Adanya ketidak setujuan terhadap peletakan kekuasaan ditangan Soekarno yang pemerintahannya

didominasi oleh orang-orang pada zaman pendudukan Jepang menduduki jabatan penting. b. Adanya pandangan bahwa sistem presidensial memungkinkan dibuatnya produk darurat legislasi,

yang berarti negara terlalu kuat dan tidak mencerminkan demokrasi. c. Pemerintahan yang ada hanya untuk memberikan kesan kepada dunia internasional bahwa negara

ini adalah negara demokrasi yang bukan boneka jepang. d. Adanya keinginan untuk menghalau kegiatan politik Subardjo untuk menjadi partai persatuan

nasional sebagai partai tunggal.

Secara umum dinamika politik Indonesia dapat di bagi dalam empat periode 1. Periode Demokrasi liberal ( 1945-1959 )

Pada periode ini dinamika politik negara Indonesia dapat dilihat berdasarkan aktifitas politik kenegaraan sebagai berikut: a. Pada awal kemerdkaan presiden untuk sementara memegang jabatan rangkap dan segera

membentuk serta melantik Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) b. Untuk menghindari kekuasaan presiden yang terpusat, timbul usaha-usaha untuk membangun corak

pemerintahan yang lebih demokratis, yaitu parlementer. c. Dengan dikeluarkannya maklumat wakil presiden No. X tahun 1945 yang menyatakan bahwa Komite

Nasional Pusat sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislative dan ikut menetapkan GBHN.

2. Periode Demokrasi Terpimpin ( 1959-1966 ) Pada periode ini dinamika politik negara Indonesia dapat dilihat berdasarkan aktifitas politik kenegaraan sebagai berikut : a. Keluarnya dekrit presiden 5 juli 1959 telah mengakhiri sistem politik liberal yang kemudian berganti

dengan sistem demokrasi terpimpin dan brlakunya kembali UUD 1945. b. Dekrit presiden selain didukung oleh anggota Angkatan Darat dan MA, juga banyak didukung oleh rakyat

karena kegagalan dewan konstituante dalam melaksanakan tugasnya yaitu membuat UUD yang baru. c. Demokrasi terpimpin mengandung ketentuan tentang mekanisme pengambilan keputusan dengan

muayawarah dan mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak dapat tercapai maka keoutusan tentang masalah yang dimusyawarahkan tersebut diserahkan kepada presiden untuk diambil keputusan.

d. Pilar-pilar demokrasi dan kehidupan kepartaian serta legislatif menjadi sanngat lemah, sebaliknya presiden sebagai kepala eksekutif menjadi sangat kuat.

Dalam demokrasi terpimpin yang diterapkan pada masa orde lama ini telah banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila maupun UUD 1945, antara lain :

a. Penyimpangan ideology yaitu konsepsi pancasila berubah menjadi konsepsi NASAKOM ( Nasionalis, Agama, Komunis )

61

b. MPRS melalui ketetaan MPRS No.III/MPRS/!(^# mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

c. Pada tahun 1960 DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan oleh presiden karena RAPBN yang diajukan pemerintah tidak disetujui DPR. Kemudian dibentuklah DPR-GR tanpa melalui pemilu.

3. Periode Orde Baru ( 1966-1998 ) Tarik menarik kekuatan antara Soekarno, PKI, dan angkatan darat akhirnya menangkan oleh angkatan darat. Soeharto mendapat mandate dari Soekarno untuk memulihkan keamanan melalui surat perintah 11Maret 1966 ( SUPERSEMAR ) yang antara lain berisi “pelimphan kekuasaan kepadasoeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan dan stailitas pemerintahan serta kelamatan pribadi presiden. SUPERSEMAR tersebut menjadi jalan bagi tampilnya angkatan darat sebagai peran utama dalam politik Indonesia. Selamjutnya pemerintah Soeharto yang tampil menggantikan Soekarno sejak 1967 menamakan dirinya pemerintahan orde baru ( ORBA ). Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakan kembali kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Dinamika politik pada masa ini dapat dilihat berdasarkan aktifitas politik kenegaraan sebagai berikut : a. Terjadinya krisis politik yang luar biasa yaitu banyaknya demonstrasi oleh mahasiswa, pelajar dan

ormas-ormas yang hidup dalam tekanan selama erademokrasi terpimpin sehingga melahirkan tuntutan rakyat ( TRI TURA ) yaitu : Bubarkan PKI, Turunkan Harga/perbaikan ekonomi, dan bersihkan cabinet dwi kora dari unsur0unsur PKI.

b. Pemerintah orde baru lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi dan pada sisilain rezim ini berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Upaya untuk membangun stabilitas tersebut dilakukan dengan mengekang hak-hak politik rakyat atau demokrasi.

c. Pada awal pemerintahan orde baru parpol dan media masa diberi kebebasan untuk melancarkan kritik dan mengingkapkan realita di dalama masyarakat. Namun sejak dinebtuknya format politik baru yang dtuangkan dalam UU No. 15tahun 1969 tentang pemilu dan susduk MPR/DPR/DPRD, mengiring masyarkat Indonesia kearah otoritarian. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pengisian 1/3 kursi anggota MPR dan 1/5 kursi anggota DPR dilakukan melalui pengangkatan secara langsung tanpa melalui pemilu.

d. Kemenangan Golkar pada pemilu tahun 1971 mengurai oposisi terhadap pemerintah dikalangan sipil, karena Golkar sangat dominan sementara partai lain dibawah pengawasan pemerintah.

e. Pada tahun 1973 pemerintah melaksanakan penggabungan Sembilan partai politik peserta pemilu tahun 1971 kedalam dua parpol yaitu PPP yang menggabungkan partai-partai islam, PDI yang merupakan gabungan partai nasionalis dan Kristen. Penggabungan ini mengakibatkan merosostnya perolhan suara kedua partai tersebut.

f. Selama orde baru berkuasa pilar-pilar demokrasi seperti parpol dan lembaga perwakilan rakyat dalam kondisi lemah dan selalu dibayangi kontrol dan penetrasi birokrasi yang kuat.

g. Lembaga eksekutif sangat kuat sehingga partisipasi politik dari kekuatan-kekuatan diluar birokrasi sangat lemah. Kehidupan pers selalu dibayangi-bayangi oleh percabutan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUP)

4. Periode Reformasi Akibat langsung yang disarankan oleh masyarakat menjelang runtuhnya orde baru adalah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin marak dalam berbagai bidang kehidupan. hal ini selain mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan, juga telah menghancurkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, etika politik, moral hukum, dasar-dasar demokrasi dan sendi-sendi agama. khusus dibidang politik krisis kepercayaan tersebut diserpon oleh masyarakat melalui kelompok penekan (Pressure group) dengan mengadakan berbagai macam unjuk rasa/demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, dosen, praktisi, LSM, dan politisi. Gelombang demonstrasi yang menyuarakan reformasi begitu deras mengalir dengan dukungan dari berbagai kalangan.

Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dan digantikan oleh wakil

presiden B.J.Habibie .

62

6. Peran Serta dalam Sistem Politik di Indonesia Manusia memiliki naluri untuk hidup berkawan dan hidup bersama dengan sesamanyaatau bertentangan satu

sama lain. Dengan demikian timbullah kelompok-kelompok masyarakat yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya untuk mengejar kepentingan dibidang politik akan terbentuk masyarakat politik. Masyarakat politik adalah masyarakat yang sadar berpolitik atau masyarakat yang keikutsertaan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupannya sebagai warga negara. Tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks, sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga negara atau masyarakat, tugas-tugas negara akan banyak yang terbengkelai.

Masyarakat politik yang berdiri dari elit politik dan massa politik serta menjadi peserta rutin dalam kompetisi politik harus dibangun sebagai komponen masyarakat yang mempunyai etika politik dalam demokrasi yang baik. Mereka harus disadarkan bahwa demokrasi bukan hanya kompetisi bebas dengan menggunakan partai-partai untuk merebut jabatan pemerintahan, tetapi demokrasi juga harus menghormati harkat dan martabat hidup manusia dan membangun masyarakat politik, ekonomi, dan sosial yang baik. Ciri-ciri masyarakat politik adalah: 1). Dengan sadar dan sukarela menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, terutama hak pilih aktif. 2). Bersifat kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan bersikap: a) Menerima sebagai apa adanya. b) Menolak dengan alasan tertentu, atau c) Adanya yang suka diam tanpa memberikan reaksi apa-apa. 3). Memiliki komitmen kuat terhadap partai politik yang menjadi pilihannya. 4). Dalam penyelesaian suatu masalah lebih suka dilakukan melalui dialog atau musyawarah. Adapun bentuk-bentuk aktifitas yang dapat dilakukan oleh warga negara sebagai masyarakat politik antara lain: 1). Perilaku politik, 2). Budaya politik, 3). Kelompok kepentingan, dan 4). Kelompok penekan Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam berpolitik antara lain menjadi anggota partai politik, menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, maupun aktif dalam kegiatan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Perilaku politik warga negara pada umumnya terhadap dua hal yaitu: 1). Perasaan puas atau tidak puas dengan kenyataan yang ada 2). Perilaku yang mengnginkan atau menolak perubahan Orang yang sudah puas dengan kenyataan yang ada umumnya memiliki sikap perilaku politik yang positif terhadap pemerintah. Sedangkan orang yang tidak puas dengan kenyataan yang ada memiliki sikap politik yang negatif terhadap apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan dua penggolongan sikap perilaku yang ada tersebut, maka sikap perilaku politiknya antara lain : 1) Radikal

Adalah sikap perilaku warga negara tidak puas terhadap keadaan yang ada serta menginginkan perubahan yang cepat dan mendasar. Orang yang bersifat radial biasanya tidak mengenal kompromi yang tidak mengindahkan orang lain serta cenderung maunya menang sendiri.

2) Moderat Adalah sikap perilaku politik masyarakat yang telah cukup puas dengan keadaan dan bersedia maju, tetapi tidak menerima sepenuhnya perubahan apalagi perubahan yang serba cepat seperti kelompok radial.

3) Status Quo Adalah sikap perilaku politik dari warga negara yang sudah puas dengan keadaan yang ada/berlaku dan keadaan tersebut berusaha tetap dipertahankan.

4) Konservatif Adalah sikap perilaku politik masyarakat yang sudah puas dengan keadaan yang sudah ada dan cenderung bertahan dari perubahan (perubahan tahap demi tahap).

5) Liberal Adalah sikap perilaku politik masyarakat yang berpikir bebas dan ingin maju terus dengan perubahan progresif dan cepat. Perubahan yang diinginkan berdasarkan hukum atau kekuatan legal untuk mencapai tujuan.

6) Reaksioner Adalah sikap perilaku politik masyarakat yang bersifat menentang kemajuan atau perubahan, bersifat berlawanan dengan kebijakan pemerintah yang sah.Biasanya dilakukan dengan konfrontasi, protes keras, pemogokan masal, tindak kekerasan terhadap harta benda dan fasilitas umm, tindak kekerasan terhadap manusia dan sebagainya.

Bagi bangsa Indonesia yang memiliki pandangan hidup pancasila semestinya kita dalam berpolitik sesuai dengan budaya dan nilai-nilai pancasila antara lain: 1. Menghargai perbedaan dan kemajemukan serta keanekaragaman 2. Kritis, inovatif dan konstruktif 3. Kemandirian dan kompetitif

63

4. Komitmen yang kuat dan tanggung jawab atas pilihannya 5. Santun dan anti kekerasan serta mampu mengendalikan diri 6. Lapang dada dan mau kompromi demi kepentingan dan keutuhan bangsa dan negara 7. Terbuka dan toleransi 8. Saling menghargai dan bekerja sama 9. Mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah

Beberapa contoh peran serta warga negara dalam sistem politik di Indonesia:

a. Dalam menyalurkan aspirasi sesuai dengan peraturan yang ada

b. Ikut mengsukseskan pemilu c. Selalu menjaga kondisi yang tetap kondusif d. Mau menerima hasil pemilu dengan lapang dada,dan lain-lain.