Pkn Kelas VIII semester 1

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

ANNAS DWI WAHYU KURNIAWAN

MATERI KELAS VIII

PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDIOLOGI NEGARA.

1.Pentingnya Idiologi bagi suatu Bangsa.

2.Pentingnya dasar Negara bagi berdirinya suatu

Negara.

Pengertian Idiologi ialah :

Idiologi berasal dari kata “ Idea “ dan “ Logy “

Idea artinya >>> Cita – cita

Logy artinya >>> Pengetahuan,Ilmu,Paham.

Idiologi Ialah :

Apakah Idiologi penting bagi suatu

bangsa dan Negara ?Jawab : >>> Sangat Penting !

Karena :

Apakah Dasar negara itu juga penting bagi

suatu bangsa dan negara ?Jawab . >>> Sangat Penting !

Karena :

Sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau penyelenggaraan negara,

Pancasila di jadikan Sebagai

Dasar Negara ? Proses Perumusan Panca Sila sebagai Dasar Negara.

Istilah Pancasila pertama kali disampaikan oleh Ir.Soekarno dalam sidang BPUPKI ( Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) pada tanggal 1 Juli 1945.BPUPKI dibentuk pd tgl.28 Mei 1945 pd tgl.29 Mei – 1 Juni 1945 mengadakan sidang I Membahas Dasar Negara RI. Pada sidang I,ada beberapa rumusan yaitu:

Rumusan Dari Muh.Yamin Pada tgl. 29 Mei 1945 mengusulkan ;

1.Peri Kebangsaan 4. Peri Kerakyatan

2.Peri Kemanusiaan 5. Kesejahteraan Rakyat.

3.Peri Ketuhanan.

Mr.Soepomo Pada tgl.31 Mei 1945 Mengusulkan:

1. Persatuan

2. Kebangsaan

3. Keseimbangan lahir dan Batin

4. Musyawarah

5. Keadilan Rakyat.

Ir, Soekarno pada Tgl.1 Juni 1945

Mengusulkan :1. Kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan atau Internasionalisme

3. Mufakat atau Demokrasi

4. Kesejahteraan sosial

5. Ketuhanan yang maha esa.

Nilai –nilai Pancasila sudah ada sejak masa kejayaan Kerajaan Mojopahit,yg diceritakan didalam Buku Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca.dan Buku Sotasoma Karangan Mpu Tantular. Pancasila Mempunyai arti Batu bersendi Lima ( Pancasila Krama ) Meliputi :

1) Tidak boleh Melakukan Kekerasan

2) Tidak Boleh nencuri

3) Tidak boleh berbohong

4) Tidak Boleh Berjiwa dengki

5) Tidak Boleh mabuk/minum-minuman keras.

Nilai – Nilai Pancasila dalam Buku Negara

Kertagama.

Jawab:>>>> Tidak

Karena :

1. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan

Utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan .

2. Antara Sila yang satu dengan sila yang lain saling menjiwai

dan dijiwai .

Apakah Sila-sila dalam Pancasila dapat dipisah-pisahkan ?

Apa artinya Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ?

ARTINYA

1. Sistematika dan runtut - Sila-sila Pancasila tidak boleh ditukar balikkan

urutanya.

2.Kesatuan yang manuggal antara sila yang satu dengan yang lain menyatu

dan tidak dapat dipisahkan karena saling mendukung dan melengkapi.

3.Susunannya bertingkat - sila pertama merupakan dasar dari sila yang lain

dan sila-sila saling menjiwai dan dijiwai

Apa alasannya bangsa Indonesia tidak memilih Ideologi negara lain yang

sudah maju ?

Jawab

1.Karena Ideologi lain tidak cocok dengan nilai-nilai luhur budaya,dan kepribadian bangsa Indonesia.

2.Ideologi negara lain tidak sesuai dengan sistem kemasyarakatan di Indonesia yang mempunyai keunikan.

3.Bangsa Indonesia pernah menggunakan Ideologi yang dianut oleh negara lain ternyata tidak sesuai dengan cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia.

Apakah Nilai-nilai Pancasila diambil dari adat istiadat ; budaya /kebiasaan hidup sehari – hari masyarakat Indonesia ?

YA ! CONTOHNYA

a. Warisan Nenek moyang kita yang dulu masih dikembangkan oleh masyarakat sekarang; misal. Upacara Robok – robok, Upacara Naik Dango,Upacara membuka hutan dll >> Sila 1 .

b. Dalam kehidupan sehari-hari kita diajarkan jangan sombong,bertutur kata yang sopan,menghargai & menghormati sesama,suka,tidak boleh menyakiti hati orang lain dll. >> Sila 2.

c. Negara Indonesia berdiri karena ;– adanya Persatuan seluruh rakyat Indonesia,- adanya Rasa cinta kebangsaan dari bangsa Ind.- adanya rasa senasib dan sepenganggungan,

d. Kebiasaan Masyarakat kita Misal: adanya Subak, Gotong Royong,rembuk deso,dll.

e. Didalam masyarakat masih adanya sikap tolong menolong,membagi hasil kerja dengan adil dll.

NILAI –NILAI YANG TERKANDUNG

DALAM SETIAP SILA – SILA

PANCASILA

1.Bahwa seluruh rakyat / bangsa Indonesia mengakui dan

percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa,yaitu Tuhan yang

menciptakan seluruh alam dan isinya.

2.Negara menjamin kemerdekaan setiap WNI untuk memeluk

serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya

2.Kemanusiaan yang adil dan beradab

1.Manusia berhak memenuhi keinginan, namun harus taat terhadap keterbatasan dan tanggung jawab sebagai manusia dalam masyarakat,bangsa dan negara.

2.Negara menghargai dan melindungi setiap hak asasi manusia.

3. Setiap Manusia diperlakukan sama derajat,harkat dan martabatnya.

4.Menjunjung tinggi prinsip-prinsip persamaan derajat.

Sila I

3. PERSATUAN INDONESIA

1. Negara Indonesia mengutamakan persatuan

seluruh bangsa Indonesia.

2. Setiap warga negara mengutamakan

persatuan,kesatuan,demi kepenting an dan

keselamatan bangsa dan negara.

3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

diatas kepentingan pribadi dan golongan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan / perwakilan

1. Negara Indonesia adalah negara demokrasi.

2. Setiap warga negara mempunyai kedudukan ,hak,dan kwajiban

yang sama.

3. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan

segala persoalan bersama.

4. Rakyat dalam menjalankannya dilakukan melalui perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

1. Seluruh rakyat harus mendapatkan perlakuan yang adil disegala

bidang kehidupan baik material maupun spiritual.

2. Setiap manusia memiliki hak dan kwajiban yang sama untuk

menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan

bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara.

3. Menghormati hak-hak orang lain,tidak bersifat hidup boros,tidak

bergaya hidup mewah

NILAI – NILAI DASAR

APAKAH YANG

TERKANDUNG DARI

PANCASILA ?JAWAB : 1. NILAI KETUHANAN

Misalnya : a. Hidup rukun dan damai antarumat beragama,

b. Tidak memaksakan agama / kepercayaan kepada orang lain,

c. Memberikan kebebasan dan kesempatan beribadah sesuai

agamanya.

2. NILAI KEMANUSIAAN

MISALNYA. 1. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia,2. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan,

3. Berani membela kebenaran dan keadilan.

3. NILAI PERSATUAN Misal: a. Cinta tanah air dan bangsa

b. Rela berkorban demi tanah air dan bangsa.

c.Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi & Gol.

4. NILAI KERAKYATANMisal : a. Ikut serta dalam Pemilu

b. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat,

c. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi

5. NILAI KEADILANMisal : a. Suka bekerja keras,

b. Selalu bersikap adil antar sesama

c. Hidup sederhana

1. Pancasila sebagai dasar negara Republik

Indonesia.- Dipergunakan sebagai dasar untuk

mengatur pemerintahan negara dan

penyelenggaraan negara

2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

Indonesia- Dipergunakan sebagai petunjuk hidup

sehari-hari,artinya Pancasila dijadikan petunjuk arah

semua kegiatan atau aktivitas didalam segala hal.

3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia -

Dipergunakan sebagai pendorong gerak serta

membimbing untuk mewujudkan masyarakat

Pancasila.

4. Pancasila sebagai perjanjian luhur -

Dipergunakan sebagai perekat pemersatu

APAKAH FUNGSI DAN PERANAN PANCASILA BAGI BANGSA

INDONESIA ?

Apakah alasan bangsa Indonesia mempertahankan Ideologi Pancasila ?

1. Alasan Historis * Nilai – nilai Pancasila dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak

sebelum negara Indonesia MemProklamasikan Kemerdekaan

Indonesia, Nilai- nilai Luhur Budaya bangsa Indonesia al: Tepo

seliro,suka bekerja keras, tolong menolong, gotong royong ,

ramah tamah.

2. Alasan

Sosiologis

* Bangsa Indonesia telah meyakini akan kebenaran nilai-nilai

Pancasila,apabila bangsa Indonesia tidak lagi meyakini kepada

Pancasila ,maka bangsa Indonesia akan terjerumus pada

Ideologi lain yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa

Indonesia yang akhirnya Membahayakan persatuan& kesatuan.

3. Alasan Ancaman

Ideologi Lain .

* Kita harus waspada terhadap ancaman Ideologi lain yang akan membahayakan Ideologi Pancasila,misalnya: Komunis,Liberalis. Maka kita harus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

MEMAHAMI KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI

INDONESIA

1. Menjelaskan Pengertian Konstitusi .

2. Menyebutkan Konstitusi yang pernah berlaku di

Indonesia Dan masa berlakunya.

3. Menyebutkan Penyimpangan-penyimpangan

terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Apakah yang dimaksud

dengan Konstitusi ?

Konstitusi Arti Luas : Keseluruhan peraturan negara

baik secara tertulis maupun tidak tertulis .

Macam

Konstitusi

1. Konstitusi tertulis UUD /

Hukum Dasar.

2. Konstitusi Tidak Tertulis

Konvensi.

Misalnya : UUD 1945,Konstitusi RIS

1949, UUD S 1950.

Konvensi yaitu : Aturan-aturan dasar yang timbul dan

terpelihara dalam praktek kenegaraanMisal: Konvensi Montevidio, Pidato kenegaraan Presiden setiap

Tanggal 16 Agustus.

Sebutkan Konstitusi yang pernah berlaku di

Indonesia !

1. UNDANG – UNDANG DASAR 1945 Periode I (

Pertama )

2. KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT 1949 (

UUD RIS )

3. UNDANG –UNDANG DASAR SEMENTARA 1950 ( UUD

S 1950 )

4. UNDANG –UNDANG DASAR 1945 Periode 2 ( Kedua

)

5. UNDANG – UNDANG DASAR 1945 HASIL

AMANDEMEN.

Jawab

Jelaskan Kapan Mulai

berlakunya Konstitusi –

konstitusi tersebut !

JAWAB

UUD 1945

1

Tanggal 18 Agustus 1945 s/d 27

Desember 1949

UUD RIS

1949

Tanggal,27 Desember 1949 s/d

17 Agustus 1950

UUD S

1950Tanggal 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959

4.UUD

1945 2Tanggal 5 Juli 1959 s/d 19 Oktober

1999

5.

UUD1945

AMANDE

MEN

Tanggal 19 Oktober 1999 s/d

sekarang

Sebutkan penyimpangan-penyimpangan terhadap Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia !

1)UUD

1945

1

1. KNIP ( Komite Nasional Indonesia Pusat ) sebagai

Pembantu Presiden berubah fungsi menjadi lembaga

Legislatif,yang ikut menetapkan GBHN

2. Sistem Kabinet Presidensial berubah menjadi

Sistem Kabinet Parlementer berdasarkan usul BP-

KNIP ( Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia

Pusat )

1. Indonesia adalah negara Hukum.

2. Sistem Konstitusional ( Hukum dasar )

3. Kekuasaan tertinggi ditangan MPR.

4.Presiden penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah

Majelis .

5.Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

6.Menteri negara ialah pembantu Presiden , Menteri Negara tidak

bertanggungjawab kepada DPR.

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

SUSUNAN PEMERINTAHAN NEGARA YANG DITEGASKAN DALAM UUD:

( SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT UUD 1945 )

Perbedaan antara UUD 1945 Dengan Konstitusi RIS ( UUD RIS )

UUD 1945 1 Konstitusi RIS

1. Bentuk Negara : Kesatuan 2. Sistem Pemerintahan

Presidensial3. Kedaulatan ditangan rakyat di

laksanakan sepenuhnya oleh MPR.

4. Demokrasi Pancasila5. Tidak mengenal senat

melainkan utusan dari daerah.6. Alat kelengkapan negara,MPR,

DPR,Presiden,BPK,MA,DPA

1. Bentuk Negara Serikat2. Sistem pemerintahan

Parlementer.3. Kedaulatan Negara dilakukan

oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR.

4. Demokrasi: Demokrasi Liberal.5. Dikenal adanya senat sebagai

wakil dari daerah.6. Alat perlengkapan Negara,

Presiden,Mentri-mentri, Senat,DPR,Mahkamah Agung Indonesia.

Sebutkan Penyimpangan- Penyimpangan apa saja pada Masa

berlakunya Konstitusi RIS & UUDS 1950 terhadap UUD 1945 ?

2.Konstitusi

RIS

1.NKRI berubah menjadi negara Federasi RIS.

Federasi Gabungan dari beberapa negara

bagian yang dikoordinasi oleh pemerintah Pusat.

2.Kekuasaan Legislatif yg seharusnya dilaksana

kan Presiden dan DPR tetapi dilaksanakan oleh

DPR dan Senat.

UUD S

1950

1. Sistem pemerintahannya,sistem kabinet Parlementer.Sistem pemerintahannya yang Mentri – mentrinya bertanggung jawab kepada Parlemen ( DPR )

2.Hasil Pemilu tidak mencerminkan perimbangan kekuatan Politik yang ada di DPR.

3.Badan Konstituante dibentuk tidak dapat menyusun UUD yang baru.

Perbedaan antara UUD 1945 Dengan UUDS 1950.

1. Bentuk Negara : Kesatuan

2. Sistem Pemerintahan Presidensial

3. Kedaulatan ditangan rakyat di laksana kan sepenuhnya oleh MPR.

4. Demokrasi Pancasila5. Tidak mengenal

senat melainkan utusan dari daerah.

6. Alat kelengkapan negara , MPR, DPR, Presiden,BPK,MA,DPA

UUD 1945 UUD S 1950

1. Bentuk Negara : Kesatuan 2. Sistem pemerintahan:

Parlementer.3. Kedaulatan berada ditangan

rakyat dan dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR.

4. Demokrasi Liberal.5. Presiden mengangkat Menteri

dan Perdana menteri.6. Alat perlengkapan negara:

Pres,PM dan Menteri2,DPR, MA,DPK.

Berlakunya UUD 1945 ( 5 Juli 1959 – 11 Maret 1966 )

Mulai Sejak di keluarkannya Dekrit Presiden tgl. 5 Juli 1959 yang isinya:

1. Pembubaran Konstituante

2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD S 1950

3. Pembentukan MPRS dan DPAS.

Tri Tura ( Tiga Tuntutan Rakyat ) Yaitu :1) Bubarkan PKI 2) Bersihkan kabinet dari Unsur-unsur PKI3) Turunkan harga dan perbaikan ekonomi.

Berakhir setelah diadanya Surat Perintah Sebelas Maret 1966( Supersemar )

Isi Supersemar ialah :

“ Memerintahkan Letjen. Suharto agar mengambil tindakan untuk menjamin

keamanan,ketenangan,dan kestabilan jalannya pemerintahan,demi keutuhan

bangsa dan negara RI. “

BENTUK –BENTUK PENYIMPANGAN PADA MASA BERLAKUNYA UUD 1945

Periode 2. ( 5 Juli 1945 – 19 Oktober 1999 )

1. Masa

Orde Lama

( Orla )

1) Presiden Membuat UU dalam bentuk Penetapan Presiden tanpa persetujuan DPR.

2) MPR Menetapkan Pidato Presiden yang berjudul Manifesto Politik RI ditetapkan menjadi GBHN.

3) Konsepsi Pancasila berubah menjadi Nasional, Agama , Komunis )

4) Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan Membentuk DPRGR.

5) Presiden membentuk MPRS,dgn Mengangkat dan memperhentikan anggota MPRS.

6) Presiden diangkat seumur hidup.

2. Masa Orde

Baru

( Orba )

1. Penyelenggaraan negara yang

bersifat Otoriter .

2. Presiden menjabat selama 32

tahun sehingga tidak sesuai

dengan semangat demokrasi

3. Banyaknya pelanggaran terhadap

HAM.

Apa akibat yang ditimbulkan adanya

penyimpangan terhadap konstitusi ?

1. Merusak persatuan dan kesatuan bangsa.2. Cita-cita Proklamasi sulit terwujud.3. Tujuan bangsa INDONESIA tidak dapat tercapai.4. HAM tidak berjalan,sehingga banyak terjadinya pelanggaran HAM.

Apakah yang melatarbelakangi dilakukan AMANDEMEN UUD

1945 ?

1.Susunan ketatanegaraan dalam UUD 1945 berpusat pada kekuasaan tertinggi

di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat.

2.UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden.

3.UUD 1945 mempunyai sifat terlalu luwes sehingga menimbulkan banyak

penafsiran .

4.UUD 1945 perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman yang terjadi dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan Amandemen UUD 1945 Yaitu :Menyempurnakan aturan dasar:

1. Mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional.

2. Mengenai Jaminan dan pelaksanaan kedaulatan.

3. Mengenai Jaminan perlindungan HAM.

4. Mengenai aturan dasar dalam penyelenggaraan negara secara

demokratis dan Modern.

5. Mengenai jaminan konstitusional dan kwajiban negara dalam

mewujudkan kesejahteraan sosial.

PROSES AMANDEMEN ( perubahan ) terhadap UUD 1945. ADALAH SBB.

1. Perubahan konstitusi dilakukan oleh badan Legislatif,menurut batasan-batasan tertentu.

Apakah dasar hukum perubahan ( Amandemen ) terhadap UUD 1945

a) Pasal 1 Ayat ( 2 ) dan Pasal 3 UUD 1945.b) Pasal 37 UUD 1945c) Tap MPR No.IX / MPR / 1999 Tentang :Penugasan kepada badan

Pekerja MPR RI untuk melanjutkan perubahan UUD 1945 yang hasilnya ditetapkan dalam sidang tahunan.

d) Tap MPR No.II / MPR / 1999.Ttng. Peraturan Tata tertib MPR RI.e) Tap MPR NO.IX / MPR / 2000 Ttng.Penugasan Badan Pekerja MPR RI

untuk mempersiapkan rancangan perubahan UUD RI tahun 1945.

pp

Menyebutkan Kembali tentang :

1.Menjelaskan Pengertian Peraturan Perundang-undangan.

2.Menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3.Menjelaskan kedudukan UUD 1945 dalam sistem peraturan perundang-undangan .

4.Menjelaskan Fungsi Peraturan Perundang- undangan Nasional.

5.Menjelaskan Proses pembuatan UU

6.Menjelaskan Proses pembuatan Perda ( Peraturan Daerah )

7.Menyebutkan Hak dan Kewajiban WN terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

8.Menjelaskan Pengertian KKN ( Korupsi,Kolosi,dan Nepotisme ).

9.Menjelaskan Upaya-upaya pemberantasan Korupsi.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Apakah Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan ?

Peraturan Perundang-undangan ialah : Peraturan tertulis yang dibentuk oleh

lembaga negara / pejabat yang berwewenang dan mengikat secara umum.

Sebutkan tata urutan peraturan Perundang-undangan di Indonesia !

Tap MPR RI No.III/MPR /2000

UUD 45

PP

Perpu

UU

Tap MPR

Kepres

PerDa

U

U

D

45UU/PerPu

PP

Per Pres.

Per Da

UU No.10 Thn. 2004

Bagaimana Kedudukan UUD 1945 dalam sistem

Peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

Jawab

Apakah fungsinya Peraturan Perundang-

undangan

1) Untuk menciptakan ketertiban hidup di masyarakat dan bernegara.2) Menciptakan keadilan bagi warga negara3) Memberikan kepastian hukum hak-hak warga negara.4) Memberikan perlindungan dan pengayoman bagi warga negara.

Jawab

Bagaimanakah Proses pembuatan Undang-undang ?

1. Sebagai Sumber Hukum didalam pembentukan segala Peraturan perundang-

undangan di Indonesia.

2. Sebagai Hukum dasar yang tertulis artinya sebagai hukum tertinggi .

3. Sebagai aturan yang mengikat artinya segala ketentuan dalam UUD 1945

mengikat seluruh Rakyat, pemerintah, dan lembaga-lembaga lain nya dalam

wilayah NKRI.

RUU

Presiden

RUU yang diterima ditetapkan oleh Pres

RUU DIBAHAS BERSAMA DI DPR

DPR

RUU di tolak / disahkan DPR / Pres, menjadi UU

UU di Undangkan melalui Lembaran Negara dan Berita Negara

Prosedur pembentukan RUU usul dari DPR.

Apakah kwajiban warga negara terhadap hukum dan

peraturan perundang-undangan ?

Jawab1. Menaati dan Mematuhi segala hukum dan peraturan

perundang- undangan yang berlaku.

2. Ikut bertanggungjawab untuk melaksanakannya.

KKN ( KORUPSI, KOLUSI, dan

NEPOTISME )

1) Pengertian Korupsi , Kolusi ,Nepotisme.

2) Upaya pemberantasan Korupsi di Inonesia.

3) Dasar Hukum pemberantasan Korupsi di Indonesia.

4) Lembaga-lembaga pemberantasan korupsi di

Indonesia.

Apakah yang dimaksud dengan Korupsi

,Kolusi, dan Nepotisme itu ?

Jawab

Korupsi ialah : Penyelewengan/ penggelapan uang milik

negara / per

usahaan untuk kepentingan pribadi atau

orang lain.

Kolusi ialah : Kerjasama/persengkongkolan secara melawan

hukum

antara pihak yng satu dng pihak lain untuk

kepentingan pribadi.

Nepotisme Ialah : Tindakan melawan hukum untuk

mengutamakan keluar

ga ,kerabat sendiri,sanak saudara utk memegang

jabatan tertentu.

Upaya apakah yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi ?

Apa dampak KKN bagi Masyarakat,bangsa dan

negara

Jawab

1) Sangat merugikan perekonomian dan keuangan negara.2) Sangat menghambat jalannya pembangunan demi tercapainya

tujuan nasional dan cita-cita bangsa.3) Menyebabkan hilangnya kepercayaan masy.terhdap pemerintah4) Menyebabkan Kepercayaan dunia Internasional turun

Jawab

Dasar hukum pemberantasan K,K,N adalah :

a) Tap MPR No. XI /MPR/1988 ttg. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.

b) UU No.28 Thn.1999 ttg. Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN.

c) UU No. 31 Thn.1999 ttg.Pemberantasan Tipikor ( Tindak pidana Korupsi )d) UU No. 30 Thn. 2002 ttg. Komisi Pemberantasan Tipikor .e) Instruksi Presiden No.5 Th.2004 ttg.Percepatan pemberantasan Korupsi.

Sebutkan Lembaga-lembaga pemberantasan Korupsi !

Jawab

1.Pemerintah

1) KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi )2) Pengadilan Tipikor ( Tindak Pidana Korupsi )3) TPK ( Tim Pemberantasan Korupsi )4) TGPTPK ( Tim Gabungan Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.5) Lembaga Ombudsman.

2. LSM.

1) ICW ( Indonesia Coruption Word )2) LAKI ( Lembaga Anti Korupsi Indonesia )

TERIMA KASIH