Top Banner
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN NAMA : ANDI WIDYA KELAS : AKSELERASI 1 SMA NEGERI 1 SENGKANG 2014/2015
10

PKN Kd 4.1

Aug 15, 2015

Download

Documents

Andi Widya
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PKN Kd 4.1

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

NAMA : ANDI WIDYA

KELAS : AKSELERASI 1

SMA NEGERI 1 SENGKANG

2014/2015

Page 2: PKN Kd 4.1

TUJUAN PEMBELAJARAN

Menjelaskan pengertian dasar Negara

Menjelaskan pengertian konsitusi

Menjelaskan tujuan dan nilai konsitusi

Menjelaskan sifat konsitusi

Menjelaskan keterkaitan dasar Negara dengan

konsitusi

Page 3: PKN Kd 4.1

MENJELASKAN

PENGERTIAN

DASAR NEGARA

Dasar negara ialah suatu norma

tertinggi yang merupakan sumber

bagi pembentukan tata hukum dan

peraturan perundangan di suatu

negara.

Page 4: PKN Kd 4.1

MENJELASKAN PENGERTIAN KONSITUSI

Konstitusi secara literal berasal dari istilah dalam

bahasa Prancis, yaitu constituer yang berarti “membentuk”.

Penggunaan istilah konstitusi secara ketatanegaraan

memiliki arti pembentukan suatu negara atau menyusun dan

menyatakan suatu negara.

Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal

dengan sebutan gronwet yang berarti undang – undang dasar.

Pengertian konstitusi dalam praktik tidak dapat

dirumuskan secara pasti karena setiap ahli merumuskan

dengan cara pandangnya masing-masing. Ada yang

menyamakan istilah konstitusi dengan undang-undang dasar,

tetapi juga ada yang membedakan antara konstitusi dengan

undang-undang dasar.

Page 5: PKN Kd 4.1

BERIKUT BEBERAPA PENDAPAT MENURUT PARA AHLI :

1) K.C. WheareKonstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaran suatu negara yangberupa suatu kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur dalampemerintahan negara (dalam Bagir Manan: 2001).2) Sri SoemantriKonstitusi adalah suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara

dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara (dalam Kaelan: 2002).3) Herman Heller (dalam Kaelan: 2002)Membagi pengertian konstitusi menjadi tiga.

a) Konstitusi yang bersifat politik sosiologis, yaitu konstitusi yangmencerminkan kehidupan politik masyarakat.

b) Konstitusi yang bersifat yuridis, yaitu konstitusi merupakan kesatuan kaidah yang hidup di dalam masyarakat.c) Konstitusi yang bersifat politis, yaitu konstitusi yang ditulis dalamsuatu naskah sebagai undang-undang.

Page 6: PKN Kd 4.1

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua pengertian konstitusi, yaitu:

1) dalam arti luas, merupakan suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar (hukum dasar yang meliputi hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang diselenggarakan di dalam suatu negara;

2) dalam arti sempit, merupakan undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dari ketatanegaran suatu negara.

Page 7: PKN Kd 4.1

MENJELASKAN TUJUAN DAN NILAI KONSITUSI

Pada umumnya, konstitusi mempunyai tujuan untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang serta dapat menjamin hak-hak warga negara. Tujuan konstitusi ini merupakan suatu gagasan yang dinamakan dengan konstitusionalisme. Maksud dari konstitusionalisme adalah suatu gagasan yang memandang pemerintah (penyelenggara pemerintahan) sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat.

Suatu konstitusi memiliki 3 nilai , yaitu : Nilai Normatif

Konstitusi berlaku bukan hanya dalam arti hukum saja,tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang sepenuhnyadiperlukan dan efektif.

Nilai NominalKonstitusi menurut hukum berlaku, tetapi dalamkenyataannya tidak sempurna.

Nilai SemantikKonstitusi secara hukum tetap berlaku, tetapi dalamkenyataannya hanya sebagai bentuk dari tempat yangada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik.

Page 8: PKN Kd 4.1

MENJELASKAN SIFAT KONSITUSI

Menurut pendapat dari C.F. Strong (dalam Miriam Budiardjo: 1985), suatu konstitusi dapat bersifat kaku atau bisa juga supel tergantung pada apakah prosedur untuk mengubah konstitusi itu sudah sama dengan prosedur membuat undang-undang di negara yang bersangkutan atau belum. Dengan demikian, sifat dari konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

1) konstitusi yang bersifat kaku (rigid), hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan;

2) konstitusi yang bersifat supel (flexible), sifat supel disini diartikan bahwa konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan.

Page 9: PKN Kd 4.1

MENJELASKAN KETERKAITAN DASAR NEGARA DENGAN KONSITUSI

Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang

merupakan norma tertinggi. Sebagai dasar negara, Pancasila dapat

disebut norma dasar, norma pertama, norma fundamental negara, atau

pokok kaidah negara yang fundamental dan cita hukum yang menjadi

sumber pembentukan konstitusi.

Konstitusi yang merupakan norma hukum di bawah dasar

negara bersumber dan berdasar pada dasar negara ini, meliputi hukum

dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar, serta hukum dasar tidak

tertulis, yaitu konvensi. Penjelasan atau penjabaran (perwujudan)

dasar negara ke dalam aturan hukum yang pertama-tama dilakukan

melalui konstitusi.

Hubungan dasar negara Pancasila dengan konstitusi UUD 1945

terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 yang menunjukkan suasana kebatinan negara

memuat asas kerohanian negara, asas politik negara, asas tujuan

negara, dan dasar hukum pada undang undang dengan pokok-pokok

pikiran.

Page 10: PKN Kd 4.1

TERIMA KASIH