Top Banner
BAB I PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA OLEH: Agung Hermawan, S.P.d PKn Kelas X
45

Pkn 3 smtr 1

Jul 26, 2015

Download

Documents

Agung Inovator
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pkn 3 smtr 1

BAB IPARTISIPASI DALAM USAHA

PEMBELAAN NEGARA

OLEH: Agung Hermawan, S.P.d

PKn Kelas X

Page 2: Pkn 3 smtr 1

PETA KONSEP PEMBELAJARAN

Partisipasi masyarakat

dalam usaha

pembelaan Negara

Pentingnya Usaha

Pembelaan Negara

Bentuk bentuk Usaha

pembelaan Negara

Peran serta dalam usaha

Pembelaan Negara

Page 3: Pkn 3 smtr 1

1. PENGERTIAN NEGARA

Negara adalah Kesatuan sosial (masyarakat) yang di atur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Menurut George Jellink Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

Negara dalam berbagai bahasa:- Lo Stato (Italia) - The State

(Inggris)- L’Etat ( Prancis) - De Staat

(Belanda)

Page 4: Pkn 3 smtr 1

2. SIFAT HAKEKAT NEGARA

Menurut Miriam Budiardjo Sifat Hakekat Negara meliputi:1.Sifat Memaksa2.Sifat Monopoli3.Sifat Mencakup Semua

(all-embrancing)

Page 5: Pkn 3 smtr 1

3. TUJUAN NEGARAMenurut Para ahli:

1. Plato Tujuan Negara adalah memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai mahluk sosial.

2. Roger F. Soltau Tujuan negara adalah memungkinkan rakyat berkembang serta mengungkapkan daya ciptanya sebebas mungkin.Jadi secara umum Tujuan akhir setiap

negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. (Bonum Publicum).

Page 6: Pkn 3 smtr 1

4. TUJUAN NEGARA RISesuai dengan UUD 1945 Tujuan dari Negara Republik Indonesia adalah” Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.Tujuan negara Indonesia ini dirumuskan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, materil dan spirituil berdasarkan Pancasila.

Page 7: Pkn 3 smtr 1

5. FUNGSI NEGARAMenurut Para Ahli:1. Jonh Lucke fungsi negara:

-Legeslatif (membuat UU)-Eksekutif ( Melaksanakan UU)-Federatif ( Urusan luar negeri)

2. Montesquieu fungsi negara: -Legeslatif (membuat UU)-Eksekutif ( Melaksanakan UU)-Yudikatif ( Memutuskan/peradilan)Ini disebut juga dengan Trias Politica

Page 8: Pkn 3 smtr 1

3. Moh. Kusnardi, SH fungsi negara:-Melaksanakan penertiban-Menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

4. Miriam Budiardjo Setiap negara apapun idiologinya menyelenggarakan Keempat fungsi minimal yaitu:-Fungsi penertiban ( low and order)-Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran-Fungsi pertahanan-Fungsi keadilan

Page 9: Pkn 3 smtr 1

Secara umum Fungsi negara adalah sebagai pengatur kehidupan dalam negara demi tercapainya tujuan negara

Page 10: Pkn 3 smtr 1

6. UNSUR-UNSUR NEGARAMenurut Konvensi Montevideo tahun 1933 yang diselenggarakan oleh negara-negara Pan-Ameriaka. Bahwa suatu negara harus memiliki unsur-unsur:1. Penduduk yang tetap ( Rakyat)2. Wilayah tertentu3. Pemerintahan yang berdaulat4. kemampuan mengadakan hubungan

dengan negara lain

Page 11: Pkn 3 smtr 1

Sedangkan Menurut Oppenheim - Lauterpacht berpandangan Bahwa unsur-unsur pembentu negara:1.Penduduk yang tetap ( Rakyat)2.Harus ada daerah3.Pemerintahan yang berdaulat4.Adanya pengakuan dari

negara lain.

Page 12: Pkn 3 smtr 1

7. USAHA BELA NEGARAUsaha Bela Negara adalah Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalani kelangsungan hidup bangsa dan negara.Ada beberapa Alasan Mengapa usaha belan negara penting dilakukan oleh setiap warga negara indonesia dengan memegan prinsip-prinsip bela negara, yaitu:1. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman2. Menjaga keutuhan wilayah negara3. Merupakan panggilan sejarah

4. Merupakan kewijiban setiap warga negara.

Page 13: Pkn 3 smtr 1

8. LANDASAN HUKUM TENTANG KEWAJIBAN MEMBELA NEGARA

1.UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahan Negara

2.UUD 1945 Pasal 27 ayat 3

3.Pasal 30 ayat 1 -2 – 3 dan 4

Page 14: Pkn 3 smtr 1

Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 “ Setiap warga negara berhak dan wajib ikut

serta dalam upaya pembelaan negara”Pasal 30 Ayat:1.Keikutsertaan warga negara dalam pertahaan

dan keamanan merupakan hak dan kewajiban.2. Pertahanan dan keamanan negara

menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

3. Kekuatan utama dalam sitem pertahanan adalah TNI, sedangkan dalam sistem keamanan adalah POLRI.

4. Kedudukan rakyat dalam pertahan dan keamanan sebagai kekuatan pendukung.

Page 15: Pkn 3 smtr 1

PUSING---- BINGUNG

Makanya Nanyak dong Jangan

bengong aje !!!!

Page 16: Pkn 3 smtr 1

9. ANCAMAN TERHADAP KEDUDUKAN NEGARA

1.PEMBERONTAKAN2.SERANGAN DARI NEGARA

LUAR

Page 17: Pkn 3 smtr 1

SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN RI

Dilaksanakan melalui SISHANKAMRATA oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan Rakyat sebagai kekuatan pendukung.

UUD 1945 Pasal 30 Ayat

2

Page 18: Pkn 3 smtr 1

BENTUK-BENTUK USAHA PEMBELAAN NEGARA

1.Pendidikan kewarganegaraan2.Pelatihan dasar kemiliteran

secara wajib3.Pengabdian sebagai perajurit

TNI secara sukarela atau wajib4.Pengabdian sesuai propesi

Page 19: Pkn 3 smtr 1

PENGABDIAN SEBAGAI PRAJURIT TNI

Dalam usaha bela negara, peran penting TNI sebagai alat pertahanan negara sangat pentingdan strategis karena TNI memiliki tugas untuk:a. Mempertahankan kedaulatan dan

keutuhan wilayah;b. Melinduni kehormatan dan keselamatan

bangsa;c. melaksanakan operasi militer selain

perang;d. Ikut serta secara aktif dalam tugas

memelihara perdamaian regional dan internasional (UU No. 3 tahun 2002)

Page 20: Pkn 3 smtr 1

Menurut penjelasan UU No. 3 tahun 2002 ancaman militer dapat berbentuk:a. Agresi berupa penggunaan kekuatan

bersenjata oleh negara lain;b. Pelanggaran wilayah oleh negara lain, baik

menggunakan kapal maupun pesawat non komersial;

c. Spionase oleh negara lain untuk mendapatkan rahasia militer;

d. Sabotase merusak instalasi militer;e. Aksi teror oleh teroris;f. Pemberontakan bersenjata;g. Perang saudara oleh kelompok masyarakat.

Page 21: Pkn 3 smtr 1

10. PERANSERTA DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA1. Contoh usaha belanegara yang dilakukan TNI

-Menghadapi agresi militer belanda-Menghadapi ancaman federalis dan sparatis APRA, RMS, PRRI/PERMESTA, papua merdeka.dll

2. Contoh usaha belanegara yang dilakukan POLRI

Dibidang ancaman keamanan dan ketertiban:-Pencegahan pengerusakan-Penyalahgunaan narkotika-Komplik komunal

Page 22: Pkn 3 smtr 1

3. Contoh usaha belanegara di lingkungan:-Kegiatan siskamling-Ikut serta menanggulangi akibat bencana alam-Ikut serta mengatasi kerusakan masal-Dan komplik komunal

Page 23: Pkn 3 smtr 1

TERIMA KASIH, kita lanjutkan ke .... BAB II

Page 24: Pkn 3 smtr 1

BAB IIPELAKSANAAN OTONOMI

DAERAH

OLEH: Agung Hermawan, S.P.d

Page 25: Pkn 3 smtr 1

PETA KONSEP PEMBELAJARAN

Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah

Partisipasi Masyarakat

dalam Perumusan

Kebijakan Publik

Tanggung jawab dan

Disiplin Masyarakat

Page 26: Pkn 3 smtr 1

1. Hakekat Otonomi Daerah.Agar Istilah dalam otonomi daerah dapat kita pahami, Mari kita perhatikan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah . Dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

-Pemerintah adalah perangkat negara kesatuan RI yang terdiri dari presiden beserta para menteri.

-Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain selain badan eksekutif daerah. DPRD adalah Badan legeslatif daerah.

A. OTONOMI DAERAH

Page 27: Pkn 3 smtr 1

- Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI.

- Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.

- Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

Page 28: Pkn 3 smtr 1

- Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta menurut perakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI.

- Wilayah Administratif adalah wilayah kerja gubernur selaku wakil pemerintah.

- Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

Page 29: Pkn 3 smtr 1

- Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota dibawah kecamatan.

- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Page 30: Pkn 3 smtr 1

Selanjutnya Desentralisasi dibagi menjadi empat tipe, yaitu:1. Desentralisasi Politik, bertujuan menyalurkan

semangat dekonsentrasi secara positif di masyarakat;

2. Dekonsentrasi administrasi, memiliki tiga bentuk utama : dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi. Bertujuan agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien;

3. Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana;

4. Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih memberikan tanggung jawab yang berkaitan sektor publik ke sektor privat.

Page 31: Pkn 3 smtr 1

2. Tujuan Otonomi Daerah.Antara lain yaitu membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah:a. Peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik

b. Pengembangan kehidupan demokrasic. Keadiland. Pemerataan

Page 32: Pkn 3 smtr 1

e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI

f. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat

g.Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, meningkatkan peran dan fungsi DPRD.

Page 33: Pkn 3 smtr 1

3. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Daerah.Negara NKRI dibagi atas daerah-daerah, Provinsi dan Kabupaten/kota. Yang tiap provinsi , kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Yang diatur dengan

UUD 1945 [psl 18(1)]

Gubernur, Bupati,

Walikota dipilih secara

demokratis [Psl 18(4)]

PEMERINTAH DAERAH

KEPALA PEMERINTAH

DAERAHDPRD

Anggota DPRD dipilih melalui Pemilu

[psl 18(3)]

Mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan [psl 18)2)]Menjalankan otonomi seluas-

luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh UU ditentukan sebagai urusan

pemerintah Pusat [psl 18(5)]Berhak menetapkan peraturan

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tuas pembantuan [psl 18(6)]

Page 34: Pkn 3 smtr 1

Ada 2 Asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Asas Otonom, bermakna bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintah daerah itu sendiri.

2. Tugas Pembantuan, bermakna bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut dapat dilaksanakan melalui penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

Page 35: Pkn 3 smtr 1

Adapun Prinsip penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah sbb:1. Digunakannya asas desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten/kota;

3. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah Provinsi,Kabupaten/kota dan desa.

Page 36: Pkn 3 smtr 1

4. Kewenangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.

A. URUSAN WAJIB PEMERINTAH PROPVINSI (psl 13)- Perencanaan dan pengendalian pembangunan- Perencanaan,pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang- Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masy.- Penyediaan sarana dan prasarana umum- Penanganan bid kesehatan- Penyelenggaraan pendodikan dan alokasi sumber daya

manusia potensial- Penanggulangan masalah sosial lintas kab/kota- Pelayanan bid ketenagakerjaan lintas kab/kota- Pelayanan administrasi umum pemerintahan

B. URUSAN WAJIB KAB/KOTA(Psl 14) Sama dengan urusan Prov

UU 32 Tahun 2004

Page 37: Pkn 3 smtr 1

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH

-DPRD sebagai LEGESLATIF merupakan mitra dari Pemerintah Daerah

-PEMERINTAH DAERAH sebagai EKSEKUTIF beserta perangkat daerah lainnya.

Pasal 40 menyebutkan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.Sementara Pasal 41 meneybutkan DPRD memilki Funsi: Legeslasi, anggaran dan Pengawasan

UU 32 Tahun 2004

Page 38: Pkn 3 smtr 1

KEPALA DAERAH

Gubernur, Bupati, Wali KotaMempunyai tugas dan wewenang:

1. Memimipin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD

2. Mengajukan rancangan Peraturan daerah3. Menetapkan peraturan daerah yang telah

mendapat persetujuan bersama DPRD4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan

daerah5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan7. Melaksanakan tugas an wewenanglain sesuai

dengan per UU. UU 32 Tahun 2004

Page 39: Pkn 3 smtr 1

KEUANGAN DAERAH

Sumber Keuangan Daerah-Pendapatan Asli DaerahDana PerimbanganPinjaman DaerahLain-lain penerimaan yang sahSumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Hasil Pajak Daerah; Hasil Restribusi Daerah; Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan serta lain- lain pendapatan daerah yang sah. Dana Perimbangan terdiri atas bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari sumber daya alam; Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)UU 32 Tahun

2004

Page 40: Pkn 3 smtr 1

Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Daerah. Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. Sebesar 10% dari penerimaan PBB dan 20% dari penerimaan Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk Daerah. Sedangkan penerimaan negara dari pertambangan minyak setelah dikurangi pajak dibagi dengan imbangan 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk pemerintah daerah. Sementara itu penerimaan negara dari sektor gas alam setelah dikurangi pajak dibagikan dengan imbangan 70% untuk Pemerintah Pusat dan 30% untuk Daerah.

UU 32 Tahun 2004

Page 41: Pkn 3 smtr 1

TERIMA KASIH, kita lanjutkan ke .... KEBIJAKAN PUBLIK

Page 42: Pkn 3 smtr 1

Kebijakan publik mencakup hukum, peraturan, perundang-undangan, keputusan, dan pelaksanaan yang

dibuat oleh Lembaga eksekutif, legisltaif dan yudikatif; Birokrasi

pemerintahan; Aparat penegak hukum; dan Badan-badan pembuat

keputusan publik lain. Dengan demikian semua kebijakan, yang

berkaitan dengan hukum manapun, peraturan perundangan lainnya yang

ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan dibuat oleh lembaga

yang berwenang dinamakan kebijakan publik

PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM PERUMUS

AN KEBIJAKAN PUBLIK

Page 43: Pkn 3 smtr 1

1. Hakekat Kebijakan PublikDye: Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan

Kartasasmita : Kebijakan Publik merupakan upaya

untuk memahami dan mengartikan 1) apa yang

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah

mengenai suatu masalah. 2) apa yang menyebabkannya.

3) apa pengaruhnya.Edwar III : Kebijakan Publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan , atau tidak lakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah.

Anderson : Kebijakan Publik serangkaian tindakan yang mempunya tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu

Page 44: Pkn 3 smtr 1

3. Dampak Tidak Aktifnya Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

Salah satu tujuan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah adalah memberdayakan masyarakat. Ini mengandung makna, bahwa setiap anggota masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya masing- masing.Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di antaranya dapat berupa membayar pajak tepat pada waktunya, melaksanakan berbagai peraturan daerah dan memberikan berbagai masukan dalam berbagai perumusan kebijakan publik yang akan diberlakukan kepada seluruh masyarakat.

Page 45: Pkn 3 smtr 1

TERIMAKASIHSaampai Ketemu di semester 2