Page 1
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang PKL
Pada era globalisasi pada saat ini, dunia pendidikan sangat
membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, kita
sebagai mahasiswa harus ikut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan
nasional agar dapat tercapai sumber daya manusia yang handal dan
berkualitas. Demikian juga dengan salah satu program pemerintah yang
menetapkan tujuan pendidikan yaitu untuk menghasilkan manusia yang
terampil dan layak kerja di berbagai sektor pembangunan dimana
pembangunan nasional pada saat ini mempunyai tujuan untuk menciptakan
manusia yang berkualitas dan mandiri dalam segala suasana.
Dalam proses awal tercapainya tujuan tersebut, saya selaku
mahasiswa akan berupaya mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan
diperkuliahan, khususnya dalam masalah perpajakan. Untuk meningkatkan
penerimaan pajak, maka pemerintah dalam hal ini selain merombak struktur
juga meningkatkan keterampilan petugas pajak agar masa yang akan datang
pemerintah tidak merasa kekurangan petugas pajak yang terampil.
Oleh karena itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi yang
mempunyai Program Studi Akuntansi D III mewajibkan kepada seluruh
mahasiswa dapat menyelesaikan program studinya dengan mengadakan
Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai syarat untuk menyelesaikan program
studi tersebut. Selain dari pada itu, tujuan dari dilaksanakannya Praktik Kerja
Page 2
2
Lapangan adalah memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa di
lapangan secara langsung agar mahasiswa dapat mempraktikkan teori-teori
yang telah diberikan oleh dosen-dosen yang berkualitas pada Program Studi D
III Akuntansi FISE UNY. Sebelum melaksanakan PKL, mahasiswa ditinjau
ke lapangan terlebih dahulu dengan bimbingan dan pengarahan sedemikian
rupa oleh dosen pembimbing PKL.
Untuk melaksanakan PKL mahasiswa harus melakukan persiapan
PKL sebagai berikut:
1. Pembekalan oleh Dosen Pembimbing.
2. Meminta surat pengantar PKL ke bagian Akademik untuk mengajukan
permohonan PKL.
3. Mengajukan permohonan PKL kepada Ketua Program Studi dan atau oleh
Ketua Pengelola Kampus UNY Kampus Wates.
4. Menyampaikan Surat Pengantar ke tempat PKL, dalam hal ini Kantor
Pelayanan Pajak Wates.
5. Menanyakan persetujuan Praktik Kerja Lapangan.
6. Setelah mendapatkan kepastian atau ijin dari KPP Pratama Wates,
kemudian memulai Praktik Kerja Lapangan.
7. Setelah selesai melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, praktikan
berkewajiban membuat laporan Praktik Kerja Lapangan.
Melalui PKL ini diharapkan kepada mahasiswa agar dapat
menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang ada di lapangan serta
dapat menerapkan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang berfungsi
Page 3
3
untuk masa yang akan datang terutama untuk mahasiswa tersebut. Oleh karena
itu mahasiswa harus melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini
dengan penuh tanggungjawab agar mendapatkan pengalaman kerja nyata
sesuai dengan yang diharapkan.
Praktik Kerja Lapangan merupakan kewajiban yang diberikan oleh
bagian Akademik Universitas Negeri Yogyakarta kepada mahasiswa sebagai
syarat kelulusan. Sebagai usaha untuk memenuhi kewajiban tersebut,
mahasiswa memilih Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates yang terletak di
Jalan Ring Road Utara No. 10 Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai tempat pelaksanaan Praktik Kerja
Lapangan. Lokasinya yang sangat strategis dengan sarana prasarana yang
mendukung membuat mahasiswa bisa lebih bersemangat dalam melaksanakan
kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates.
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di KPP Pratama Wates
dimulai sejak tanggal 01 Februari sampai dengan 01 April 2011.
B. Tujuan PKL
Secara umum, maksud dan tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja
Lapangan (PKL) adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa
sebagai calon profesional agar dapat menjembatani kesenjangan antara teori
profesi yang didapat di bangku kuliah dan praktik profesi pada dunia kerja
nyata. Sedangkan tujuan khusus dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan
adalah sebagai berikut:
Page 4
4
1. Memiliki pengetahuan yang cukup luas pada masalah sosial untuk
melaksanakan praktik profesional dalam konteks masyarakat dan untuk
menjadi professional leadership.
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mempraktikkan profesi
akuntansi.
3. Mampu bekerja secara efektif dalam bidang akuntansi.
4. Mampu bekerja secara fleksibel dalam bidang non akuntansi.
5. Adanya keinginan untuk terus belajar meningkatkan keterampilan dan
pengetahuan profesi maupun non profesi.
C. Manfaat PKL
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan memberikan manfaat dan
memberikan arti penting, antara lain:
1. Bagi Mahasiswa
Dengan diadakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa sebagai pelaksana.
Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:
a. Menambah wawasan di bidang perpajakan tidak hanya di bidang
akuntansi saja.
b. Memperkenalkan secara langsung kepada mahaasiswa/mahasiswi
situasi dunia kerja agar nantinya dapat membedakan antara dunia kerja
dan dunia pendidikan.
Page 5
5
c. Mempelajari perilaku dan keahlian baru serta mempelajari bentuk
kerja secara tim dan kerjasama.
d. Mempraktikkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta
mengaplikasikannya ke dalam kehidupan nyata sesuai dengan apa
yang diperoleh selama masa perkuliahan.
e. Belajar untuk mempertinggi prestasi.
f. Persiapan karir pekerja dan menambah pengalaman kerja.
2. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta
Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang didapat oleh
Universitas sebagai tempat pendidikan yang mampu menyiapkan calon-
calon tenaga yang profesional. Manfaat tersebut antara lain sebagai
berikut:
a. Meningkatkan kurikulum tepat guna sehingga mampu mencapai
standar mutu pendidikan.
b. Menambah hubungan kerjasama antara Universitas dengan Instansi/
Lembaga pemerintah khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Wates.
c. Meningkatkan profesionalitas, memperluas wawasan serta menerapkan
ilmu pengetahuan dan keterampilan mahasiswa/mahasiswi dalam
menerapkan ilmunya khususnya di bidang perpajakan.
d. Mengusahakan adanya umpan balik untuk merevisi kurikulum.
e. Mendorong kemajuan alumni dimasa yang akan datang.
Page 6
6
f. Mempromosikan sumber-sumber potensial dari Universitas Negeri
Yogyakarta.
3. Bagi Tempat Praktik Kerja Lapangan
Manfaat adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan Praktik
Kerja Lapangan bagi perusahaan atau Instansi tempat Praktik Kerja
Lapangan antara lain:
a. Meningkatkan mutu dengan PKL jangka pendek untuk menghasilkan
sumber daya manusia yang berkualitas.
b. Membina kerjasama antara Instansi pemerintah khususnya pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates dengan Universitas Negeri
Yogyakarta.
c. Dapat menambah sumber ide-ide baru dari Universitas Negeri
Yogyakarta melalui Praktik Kerja Lapangan.
Page 7
7
BAB II
DESKRIPSI KPP PRATAMA WATES
A. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Wates
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates didirikan sejak tanggal 30
Oktober 2007, yang kemudian diresmikan pada tanggal 05 November 2007.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates beroperasi di bawah naungan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui koordinasi Kantor Wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta. Seperti halnya Kantor Pelayanan Pajak lainnya di
seluruh Indonesia, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates mempunyai
wilayah kerja yang telah ditentukan. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Wates meliputi seluruh kawasan Kabupaten Kulon Progo, Daerah
Istimewa Yogyakarta. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates
membawahi 12 kecamatan, yaitu meliputi Nanggulan, Pengasih, Wates,
Sentolo, Panjatan, Lendah, Galur, Temon, Kokap, Girimulyo, Kalibawang,
dan Samigaluh.
Sejak dilakukannya pemecahan menjadi Kantor Pelayanan Pajak
tersendiri, dimana tidak tergabung lagi dalam Kantor Pelayanan Pajak
Yogyakarta II, hingga sekarang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Wates belum memiliki gedung tersendiri secara mandiri di daerah yang
meliputi wilayah kerjanya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates
masih menjadi satu kesatuan dengan gedung Kantor Wilayah (Kanwil) DJP
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terletak di Jalan Ring Road Utara No. 10
Page 8
8
Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates menempati gedung Kantor Wilayah
(Kanwil) DJP Daerah Istimewa Yogyakarta pada sebagian dari lantai I yang
digunakan khusus untuk Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan Seksi
Pelayanan, dan pada semua bagian lantai VI yang difungsikan untuk
mayoritas aktivitas operasional, administrasi, dan kinerja seksi-seksi lain yang
terdapat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates mempunyai 66
orang pegawai, 10 (sepuluh) orang satpam, dan 2 (dua) orang cleaning
service. Guna mempermudah dan memperlancar pelayanan yang diberikan
kepada Wajib Pajak yang berada di wilayah kerjanya, KPP Pratama Wates
hingga saat ini masih mengoperasikan dan memfungsikan Kantor Penyuluhan
dan Pengamatan Potensi Perpajakan Wates sebagai Pos Pelayanan. Pos
Pelayanan tersebut berlokasi di Jalan Khudori No. 53 Wates, Kulon Progo,
Daerah Istimewa Yogyakarta. Pegawai yang ditempatkan di Pos Pelayanan
tersebut sebanyak 5 (lima) orang pegawai dan 2 (dua) orang satpam.
B. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tujuan KPP Pratama Wates
1. Kedudukan KPP Pratama Wates
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan unsur
pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam arti bahwa DJP
membawahi kantor wilayah (Kanwil) seluruh Indonesia. Kanwil inilah
yang membawahi KPP dimana DJP akan mempertanggungjawabkan
Page 9
9
semuanya itu kepada Menteri Keuangan sebagai pertanggungjawaban atas
tugas pokoknya di bidang penerimaan negara sektor pajak.
Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates yang
belum berlokasi di wilayah kerjanya, dimana masih berada dalam satu
kesatuan gedung Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta,
menjadi salah satu kendala untuk memberikan pelayanan yang optimal
secara langsung kepada Wajib Pajak. Guna mempermudah dan
memperlancar pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang berada
di wilayah kerjanya, KPP Pratama Wates hingga saat ini masih
mengoperasikan dan memfungsikan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan
Potensi Perpajakan Wates sebagai Pos Pelayanan. Pos Pelayanan tersebut
berlokasi di Jalan Khudori No. 53 Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa
Yogyakarta. Pegawai yang ditempatkan di Pos Pelayanan tersebut
sebanyak 5 (lima) orang pegawai dan 2 (dua) orang satpam.
2. Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates
Sebagai Kantor Pelayanan Pajak yang mempunyai tujuan untuk
memudahkan para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran
pajaknya, karena pada pajak itu sendiri juga akan dimanfaatkan oleh para
Wajib Pajak itu sendiri.
Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tujuan yang khusus yaitu:
a. Sebagai tempat pengumpulan dan pengolahan data-data perpajakan.
b. Untuk menyajikan semua informasi-informasi perpajakan dan
menggali potensi perpajakan.
Page 10
10
c. Dapat juga untuk mengekstensifikasi dari semua Wajib Pajak yang
dipungut pajaknya.
d. Sebagai tempat penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan
dari Wajib Pajak.
e. Penatausahaan dan pengecekan atas Surat Pemberitahuan, penyusunan
dan pemantauan Laporan Masa PPN, PPh, PPnBM dan PTLL.
f. Tempat untuk penatausahaan, penerimaan, penagihan, penyelesaian
keberatan dan restitusi PPN, PPh, PPnBM dan PTLL.
g. Verifikasi dan penerapan bagi sanksi perpajakan.
h. Pengutusan pemberitahuan Surat Ketetapan Pajak.
i. Pengutusan tatausaha dari Rumah Tangga Kantor Pelayanan Pajak.
3. Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates
Sesuai dengan SK Menteri Keuangan, Pasal 58 disebutkan bahwa
tugas pokok KPP Pratama adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan,
dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tak
Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melakukan
kegiatan operasional di bidang Pajak Negara di dalam daerah dan
berwenang berdasarkan Kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktorat
Jendral Pajak. Kebijaksanaan teknis yang dimaksudkan adalah kegiatan
operasional dalam penetapan perpajakan misalnya pemberian Nomor
Page 11
11
Pokok Wajib Pajak, pemungutan pajak dan restitusi. Sedangkan yang
dimaksud dengan Pajak Negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
4. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates
Dalam melaksanaan tugas seperti Pasal 58, Kantor Pelayanan
Pajak menyelenggarakan fungsi antara lain:
a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, penetapan dan penerbitan
produk hukum perpajakan.
b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan
pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya.
c. Pengawasan, pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB).
d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian
keberatan penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea
Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
e. Pelaksanaan pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
f. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
g. Pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
Page 12
12
h. Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates.
C. Visi, Misi dan Motto KPP Pratama Wates
1. Visi KPP Pratama Wates
Dalam menjalankan tugas-tugasnya Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Wates mempunyai Visi sebagai berikut:
“Menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi
perpajakan yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan
integritas dan profesionalisme yang tinggi”.
Dari penggalan kalimat visi yang pertama menegaskan bahwa
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates ingin menjadi institusi pemerintah
yang menjalankan sistem administrasi perpajakan modern, efektif, efisien,
dan dipercaya masyarakat. Efektif dan efisien artinya Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Wates melakukan pengukuran dan pertanggungjawaban
terhadap sistem modern yang dijalankan tersebut. Dipercaya masyarakat
memiliki arti yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates memastikan
masyarakat yakin bahwa sistem administrasi perpajakan memberi manfaat
yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Modern,
efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat mengacu pada penyelenggaraan
sistem dimana dibutuhkan peran dari sumber daya manusia sebagai subjek
penyelenggaraan sistem tersebut. Peran dari sumber daya manusia
diangkat melalui kata integritas dan profesionalisme, sehingga sistem
Page 13
13
administrasi perpajakan dimaksud di atas dilaksanakan oleh sumber daya
manusia yang berintegritas dan memiliki profesionalisme tinggi.
2. Misi KPP Pratama Wates
Dalam rangka pencapaian visi diperlukan misi. Misi Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Wates adalah:
“Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang
perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan
yang efektif dan efisien”.
Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Wates adalah untuk menghimpun pajak dari masyarakat
guna menunjang pembiayaan pemerintah yang dijalankan melalui sistem
administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sistem administrasi
tersebut dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka melayani
masyarakat secara optimal untuk menjalankan hal dan kewajiban
perpajakannya.
3. Motto KPP Pratama Wates
Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat di
bidang perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates memiliki
motto yaitu “JUST yang berarti Jujur, Simpatik dan Transparan”
Dengan motto tersebut diharapkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Wates dalam menjalankan tugasnya dapat berlaku jujur, simpatik
dan transparan terhadap masyarakat.
Page 14
14
D. Struktur Organisasi KPP Pratama Wates
Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang
bekerjasama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan
tertentu dan masing-masing diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab
sesuai dengan jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam
struktur organisasi yang merupakan gambaran sistematis tentang hubungan
kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai
tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi sangat penting untuk
terlaksananya fungsi pengorganisasian dengan baik sebab dengan adanya
struktur organisasi akan terlihat jelas tugas dan wewenang dari setiap bagian
yang terdapat dalam hierarki organisasi dan ini akan memudahkan setiap
karyawan untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi, dan pemeriksaan
sederhana terhadap wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Adapun struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Wates adalah sebagai berikut:
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates
Page 15
15
2. Sub Bagian Umum
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Waskon I)
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (Waskon II)
8. Seksi Pemeriksaan
9. Seksi Penagihan
10. Kelompok Jabatan Fungsional
STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA WATES
Gambar 1. Struktur Organisasi KPP Pratama Wates
SUB BAGIAN UMUM
SEKSI
EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN
SEKSI
PDI
SEKSI WASKON I
SEKSI WASKON II
SEKSI PEMERIKSAAN
SEKSI PENAGIHAN
SEKSI PELAYANAN
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA KANTOR
Page 16
16
E. Uraian Tugas KPP Pratama Wates
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates
Mempunyai tugas mengkoordinir tugas-tugas yang ada di KPP
Pratama Wates sesuai dengan kebijakan, keputusan dan arahan dari
Direktur Jendral Pajak serta mengkoordinir pelaksanaan tugas para Kepala
Seksi di KPP Pratama Wates.
2. Sub Bagian Umum
Mempunyai tugas urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan
rumah tangga. Sub Bagian Umum terdiri dari:
a. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
Tugasnya adalah menyelenggarakan tugas pelayanan di bidang tata
usaha dan kepegawaian dengan cara melakukan pengurusan surat,
pengetikan dan pengadaan, pencetakan berkas, penyusunan arsip, tata
usaha kepegawaian, dan pengiriman laporan agar dapat menunjang
kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates.
b. Bagian Keuangan
Tugasnya adalah merencanakan kebutuhan dana dan melakukan
urusan pendanaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates.
c. Bagian Rumah Tangga
Tugasnya adalah melakukan seluruh urusan rumah tangga dan urusan
perlengkapan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates dari segi
material agar dapat menunjang kelancaran jalannya pekerjaan di
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates.
Page 17
17
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) terdiri dari seorang
Kepala Seksi pengolahan data dan informasi yang tugasnya adalah
mengkoordinasikan urusan pengolahan data dan penyajian informasi,
pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan, serta
ekstensifikasi wajib pajak, dan intensifikasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) membawahi
koordinator pelaksana yang tugasnya adalah:
a. Menerima dan memanfaatkan data intern (dari seksi terkait di KPP
Pratama Wates) dan data ekstern (di luar KPP Pratama Wates: Pemda
Wates, Asosiasi, Notaris dan PPAT, dan pihak ketiga lainnya).
b. Mengidentifikasi data intern dan data ekstern untuk dikategorikan
menjadi data dikenal dan data tidak dikenal.
c. Mengirimkan data dikenal ke seksi yang terkait dan KKP di luar KPP
Pratama Wates.
d. Mengirimkan data tidak dikenal ke KPP di luar KPP Pratama Wates,
bila alamat pada data tersebut bukan merupakan wilayah kerja KPP
Pratama Wates.
e. Melakukan perekaman data ke menu Sistem Informasi Perpajakan
(SIP) KPP Pratama Wates.
f. Mengirimkan back up data harian KPP Pratama Wates.
Page 18
18
g. Mengirimkan back up data KPP Pratama Wates ke Kanwil DJP
Yogyakarta II secara priodik 2 (dua) minggu sekali.
h. Melaksanakan transfer data mingguan ke Kantor Pusat.
i. Membuat himbauan NPWP/ NPPKP kepada wajib pajak, baik orang
pribadi maupun badan.
4. Seksi Pelayanan
Seksi Pelayanan terdiri dari seorang Kepala Seksi Pelayanan yang
tugasnya adalah mengkoordinasikan pelayanan pada Tempat Pelayanan
Terpadu (TPT), penatausaan pendataan, pemindahan dan pencabutan
identitas wajib pajak lainya, kearsipan berkas penelitian Surat
Pemberitahuan (SPT) dan surat wajib pajak lainnya, kearsipan berkas
wajib pajak, serta penertiban Surat Ketetapan Pajak (SKP) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Kepala Seksi Pelayanan membawahi koordinator pelaksana yang tugasnya
adalah:
a. Melakukan urusan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT), surat wajib
pajak lainnya, melakukan penatausahaan pendaftaran, dan pencabutan
identitas wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Melakukan penelitian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan
penyelesaian permohonan penundaan penyampaian SPT sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Page 19
19
c. Melaksanakan urusan tata usaha penerbitan Surat Ketetapan Pajak
(SKP) dan kearsipan wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)
Waskon adalah salah satu seksi pada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama di seluruh Indonesia. Seksi ini terbentuk setelah Kantor
Pelayanan Pajak melakukan modernisasi, dimana pembagian seksi pada
Kantor Pelayanan Pajak tidak lagi berorientasi pada jenis pajak, tetapi
pembagian seksi pada Kantor Pelayanan Pajak berorientasi pada fungsi
seksi. Waskon adalah singkatan dari dua suku kata yaitu pengawasan dan
konsultasi. Fungsi umum dari seksi Waskon adalah melakukan
pengawasan dan konsultasi terhadap wajib pajak dalam hal menjalankan
seluruh kegiatan administrasinya. Seksi Waskon dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi (Kasi), yang tugasnya adalah mengkoordinir seluruh tugas-
tugas pada Seksi Waskon. Dan Kepala Seksi Waskon dibantu oleh
Accounter Representative (AR). Tugas dari Accounter Representative
adalah melaksanakan tugas-tugas teknis pada Seksi Waskon I, seperti:
a. Memberikan penjelasan tentang kegiatan administrasi perpajakan yang
harus dipenuhi oleh wajib pajak.
b. Menjadi tempat konsultasi dan konseling para wajib pajak.
c. Membuat surat-surat, seperti surat teguran, surat ucapan terima kasih,
surat pemberitahuan kepada wajib pajak, dan lain sebagainya.
d. Memeriksa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan wajib pajak.
Page 20
20
e. Mendisposisikan surat-surat, seperti surat masuk dan surat keluar.
f. Memberikan aturan kepada wajib pajak untuk menghitung pajak dan
mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).
g. Membuat data base Wajib Pajak.
Seksi Waskon pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates
dibagi menjadi 2 (dua) bagian:
1) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
2) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
Pada prinsipnya tugas dari kedua seksi tersebut adalah sama, dan yang
membedakan hanyalah pembagian wilayah kerjanya. Hal ini diberlakukan
dengan tujuan untuk mempermudah tugas dan fungsi Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Wates.
6. Seksi Pemeriksaan
Tugas pokok seksi ini melakukan penatausahaan dan pengolahan
SPT, melakukan verifikasi atas SPT Masa Pajak Pertambahan NIlai (PPN),
pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung
Lainnya (PTLL), serta memantau dan menyusun laporan perkembangan
pengusaha kena pajak dan keputusan SPT Masa.
Seksi ini mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:
a. Pemantauan dan penatausahaan SPT masa PPN dan PPnBM.
b. Penerimaan, penatausahaan, dan pengecekan SPT PPN, PPnBM, dan
Pajak Tidak Langsung Lainnya.
Page 21
21
c. Menelaah dan menyusun laporan perkembangan pengusaha kena pajak
dan kepatuhan SPT Masa PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung
Lainnya.
d. Mengkonfirmasikan faktur pajak.
e. Verifikasi atas SPT Masa PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung
Lainnya pengusaha kena pajak tidak terdaftar dan yang tidak
memasukkan SPT Masa.
7. Seksi Penagihan
Mempunyai tugas melakukan penatausahaan piutang pajak,
penagihan, penundaan dan angsuran serta pembuatan usulan penghapusan
piutang pajak.
Seksi Penagihan terdiri dari :
a. Koordinator Pelaksanaan Tata Usaha Piutang Pajak yang mempunyai
tugas membantu urusan penatausahaan piutang pajak, pengusulan
penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran.
b. Koordinator Pelaksanaan Penagihan Aktif yang mempunyai tugas
membantu penyiapan surat teguran, surat paksa, surat perintah
penyitaan, sita, usulan lelang dan dukungan penagihan lainnya.
8. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
Dalam istilah perpajakan di Indonesia, Ekstensifikasi adalah
kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) kepada wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai
pengurus, komisaris, pemegang saham/ pemilik dan pegawai, wajib pajak
Page 22
22
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/ atau memiliki tempat
usaha di pusat perdagangan dan/ atau pertokoan. Kegiatan Ekstensifikasi
ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates
melalui Seksi Ekstensifikasi perpajakan. Tugas seksi Ekstensifikasi
Perpajakan adalah melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan
objek dan subjek pajak, dan penilaian objek pajak dalam rangka
ekstensifikasi.
Dasar peraturannya adalah:
a. Per-16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris,
pemegang saham/ pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/
bendaharawan pemerintah.
b. Per-116/PJ/2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi
melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana
telah diubah melalui Per-32/PJ/2008.
c. Per-35/PJ/2008 tentang Kewajiban Pemilik Nomor Pokok Waji Pajak
(NPWP) dalam rangka pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri
dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahliannya. Sikap kelompok dikoordinasikan oleh
Page 23
23
pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, atau
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan. Jumlah Jabatan
Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan
jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Page 24
24
BAB III
DESKRIPSI KEGIATAN PKL
Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan untuk memperkenalkan
praktikan pada dunia kerja secara nyata dan sesungguhnya. Praktik Kerja
Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates
yang beralamatkan di Jalan Ring Road Utara No.10 Pugeran, Maguwoharjo,
Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan Praktik Kerja
Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates dilaksanakan selama
2 bulan, tepatnya dari tanggal 01 Februari sampai dengan tanggal 01 April 2011.
Praktikan melaksanakan PKL lima hari dalam satu minggu, yaitu hari Senin
sampai hari Jumat dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan
oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates dengan praktikan, yaitu di mulai dari
pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, tetapi khusus hari Jumat
hanya sampai pukul 11.30 WIB.
Praktikan mempunyai kesempatan untuk melaksanakan kegiatan
Praktik Kerja Lapangan di tiga Seksi yaitu Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan
Data dan Informasi (PDI), dan Seksi Penagihan. Secara umum tugas yang
diperoleh praktikan di tiga seksi tersebut adalah melakukan pembukuan, Entry
data, pengecekan data dan perekaman. Pada minggu pertama dan kedua setelah
penempatan praktikan mendapat tugas membukukan Surat Setoran Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) dan Surat Setoran Pajak (SSP) di buku
register penelitian SSB. Pada minggu ketiga, keempat, ketujuh, kedelapan, sampai
Page 25
25
berakhirnya PKL praktikan mendapatkan tugas merekam SPT dan membuat
daftar pangiriman SPT. Pada minggu kelima dan keenam praktikan memdapat
tugas melakukan Entry data dan pengecekan data (cross check). Tugas dan
pekerjaan selama PKL berlangsung dapat dikelompokkan dan dideskripsikan
menjadi beberapa kelompok antara lain:
1. Pembukuan hasil penelitian SSB
Pelaksanaannya:
a. Mencatat nomor urut, nama wajib pajak, tanggal penyetoran, besarnya SSB
dan SSP, NTPN yang terdapat pada lembar bukti penerimaan negara jika
ada, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Ketetapan, Nomor Objek Pajak
(NOP), nama pemotong pajak, dan penerima pembayaran Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada buku Register Penelitian
Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB).
b. Setelah selesai dicatat Surat Pemberitahhuan (SPT) diberi nomor sesuai
dengan nomor urut yang terdapat pada buku register hasil penelitian SSB.
2. Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT)
Praktikan melakukan perekaman SPT sebagai berikut:
a. Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan atau 26
Pelaksanaannya:
1) Membuka program Internet Explorer dengan memasukkan alamat
pada kolom address.
Page 26
26
2) Memasukkan password dan username untuk membuka aplikasi Sistem
Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), setelah itu akan terbuka
aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).
3) Pada tampilan aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
(SIDJP) kemudian memilih menu PPh Pasal 21/26 Masa atau Masa
2009 sesuai dengan tahun pajaknya. Apabila tahun pajaknya 2008 ke
bawah maka yang dipilih menu PPh Pasal 21/26 Masa, sedangkan jika
tahun pajaknya 2009 ke atas maka menu yang dipilih PPh Pasal 21/26
Masa 2009.
4) Masukkan SPT Induk sesuai dengan yang ada pada lembar SPT.
5) Masukkan lampiran yang tersedia sesuai dengan lembar lampiran yang
ada.
6) Setelah selesai memasukkan semua lampiran pilih menu selesai untuk
melakukan validasi SPT tersebut.
7) Lakukan validasi dan apabila hasilnya balance kemudian klik selesai.
8) Setelah selesai melakukan perekaman, lembar SPT diberi tanda tangan
pada kolom pengolahan SPT.
b. Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 dan atau 26
Pelaksanaannya:
1) Membuka program Internet Explorer dengan memasukkan alamat
pada kolom address.
Page 27
27
2) Memasukkan password dan username untuk membuka aplikasi Sistem
Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), setelah itu akan terbuka
aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).
3) Pada tampilan aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
(SIDJP) kemudian memilih menu PPh Pasal 23/26 Masa atau Masa
2009 sesuai dengan tahun pajaknya. Apabila tahun pajaknya 2008 ke
bawah maka yang dipilih menu PPh Pasal 23/26 Masa, sedangkan jika
tahun pajaknya 2009 ke atas maka menu yang dipilih PPh Pasal 23/26
Masa 2009.
4) Masukkan SPT Induk sesuai dengan yang ada pada lembar SPT.
5) Masukkan lampiran yang tersedia sesuai dengan lembar lampiran yang
ada yang meliputi bukti potong pasal 23, bukti potong pasal 26, dan
surat setoran pajak.
6) Setelah selesai memasukkan semua lampiran pilih menu selesai untuk
melakukan validasi SPT tersebut.
7) Lakukan validasi dan apabila hasilnya balance kemudian klik selesai.
8) Setelah selesai melakukan perekaman, lembar SPT diberi tanda tangan
pada kolom pengolahan SPT.
c. Perekaman SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S
Pelaksanaannya:
1) Membuka program Internet Explorer dengan memasukkan alamat
pada kolom address.
Page 28
28
2) Memasukkan password dan username untuk membuka aplikasi SIDJP,
setelah itu akan terbuka aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal
Pajak (SIDJP).
3) Pada tampilan aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
(SIDJP) kemudian memilih menu PPh Tahunan 1770 S Masa atau
Tahunan 2009 sesuai dengan tahun pajaknya. Apabila tahun pajaknya
2008 ke bawah maka yang dipilih menu PPh Tahunan 1770 S Masa,
sedangkan jika tahun pajaknya 2009 ke atas maka menu yang dipilih
PPh Tahunan 1770 S Masa 2009.
4) Masukkan SPT Induk sesuai dengan yang ada pada lembar SPT.
5) Masukkan lampiran yang tersedia sesuai dengan lembar lampiran yang
ada yang meliputi bukti potong dan surat setoran pajak.
6) Setelah selesai memasukkan semua lampiran pilih menu selesai untuk
melakukan validasi SPT tersebut.
7) Lakukan validasi dan apabila hasilnya balance kemudian klik selesai.
8) Setelah selesai melakukan perekaman, lembar SPT diberi tanda tangan
pada kolom pengolahan SPT.
d. Perekaman SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 SS
Pelaksanaannya:
1) Membuka program Internet Explorer dengan memasukkan alamat
pada kolom address.
Page 29
29
2) Memasukkan password dan username untuk membuka aplikasi SIDJP,
setelah itu akan terbuka aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal
Pajak (SIDJP).
3) Pada tampilan aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
(SIDJP) kemudian memilih menu PPh Tahunan 1770 SS Masa atau
Tahunan 2009 sesuai dengan tahun pajaknya. Apabila tahun pajaknya
2008 ke bawah maka yang dipilih menu PPh Tahunan 1770 SS Masa,
sedangkan jika tahun pajaknya 2009 ke atas maka menu yang dipilih
PPh Tahunan 1770 S Masa 2009.
4) Masukkan SPT Induk sesuai dengan yang ada pada lembar SPT.
5) Masukkan lampiran yang tersedia sesuai dengan lembar lampiran yang
ada yang meliputi bukti pemotongan 1721-A1 dan 1721-A2.
6) Setelah selesai memasukkan semua lampiran pilih menu selesai untuk
melakukan validasi SPT tersebut.
7) Lakukan validasi dan apabila hasilnya balance kemudian klik selesai.
8) Setelah selesai melakukan perekaman, lembar SPT diberi tanda tangan
pada kolom pengolahan SPT.
e. Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22
Pelaksanaannya:
1) Membuka program Internet Explorer dengan memasukkan alamat
pada kolom address.
Page 30
30
2) Memasukkan password dan username untuk membuka aplikasi SIDJP,
setelah itu akan terbuka aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal
Pajak (SIDJP).
3) Pada tampilan aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
(SIDJP) kemudian memilih menu PPh Pasal 22 Masa atau Masa 2009
sesuai dengan tahun pajaknya. Apabila tahun pajaknya 2008 ke bawah
maka yang dipilih menu PPh Pasal 22 Masa, sedangkan jika tahun
pajaknya 2009 ke atas maka menu yang dipilih PPh Pasal 22 Masa
2009.
4) Masukkan SPT Induk sesuai yang ada pada lembar SPT.
5) Masukkan lampiran yang tersedia sesuai dengan lembar lampiran yang
ada yang meliputi bukti pemungutan dan surat setoran pajak.
6) Setelah selesai memasukkan semua lampiran pilih menu selesai untuk
melakukan validasi SPT tersebut.
7) Lakukan validasi dan apabila hasilnya balance kemudian klik selesai.
8) Setelah selesai melakukan perekaman, lembar SPT diberi tanda tangan
pada kolom pengolahan SPT.
3. Membuat daftar pengiriman SPT
Pelaksanaannya:
a. Membuka program Microsoft Office Excel yang telah tersimpan arsip
wajib pajak.
b. Melakukan copy sheet yang sudah dibuat untuk mempermudah pembuatan
daftar pengiriman SPT.
Page 31
31
c. Memberikan nama jenis SPT sesuai dengan SPT yang dibuat daftar
pengiriman di bagian atas.
d. Memasukkan NPWP wajib pajak.
e. Setelah selesai data dicetak dengan mesin printer.
4. Pengecekan SPT (cross check)
Pelaksanaannya:
a. Membuka program Internet Explorer dengan memasukkan alamat pada
kolom address.
b. Memasukkan password dan username untuk membuka aplikasi SIDJP,
setelah itu akan terbuka aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal
Pajak (SIDJP).
c. Pilih menu monitoring SPT, setelah terbuka masukkan jenis SPT dan
tahun pajaknya.
d. Setelah itu cocokkan SPT hasil monitoring dengan SPT yang bermasalah
apakah ada SPT yang jumlah kurang bayarnya sama atau tidak.
e. Pengecekan selesai.
5. Entry data
Pelaksanaannya:
a. Membuka program Internet Explorer dengan memasukkan alamat pada
kolom address.
b. Memasukkan password dan username untuk membuka aplikasi SIDJP,
setelah itu akan terbuka aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal
Pajak (SIDJP).
Page 32
32
c. Pilih menu laporan-laporan setelah itu pilih laporan sisa tagihan pajak.
d. Masukkan NPWP wajib pajak dan nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
e. Setelah itu daftar sisa tagihan pajak dicetak.
f. Apabila daftar sisa tagihan pajak masih kurang bayar maka dilakukan
pengecekan di daftar piutang pajak yang ada di aplikasi Microsoft Office
Excel yang telah dibuat.
g. Setelah dicocokkan daftar sisa tagihan pajak dipisahkan antara yang nihil
dan kurang bayar.
Page 33
33
BAB IV
REFLEKSI KEGIATAN PKL
A. Secara Umum
Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu Lembaga/Instansi
tertentu mempunyai kelebihan dan kekurangan, adapun tujuan dari refleksi
kegiatan ini dimaksudkan agar setelah selesai melaksanakan PKL dan terjun di
dalam dunia kerja yang nyata, praktikan dapat memikirkan kembali dan
merefleksikan pengalaman yang telah didapat selama pelaksanaan PKL, untuk
diambil hikmahnya agar bermanfaat dalam dunia kerja nyata. Disini praktikan
mencoba merefleksikan dengan mendeskripsikan apa yang telah dialami oleh
praktikan selama melaksanakan PKL. Selama dua bulan praktikan
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Wates.
Kegiatan PKL dapat dimanfaatkan untuk lebih memahami apa
yang telah didapatkan di bangku perkuliahan mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan bidang perpajakan. Bisa membandingkan antara teori
yang didapat di bangku kuliah dengan praktik di dunia kerja yang nyata,
ternyata tidak seluruhnya sama dan hanya sebagian kecil dari materi kuliah
yang dapat diterapkan dalam Praktik Kerja Lapangan. Dengan demikian
praktikan mendapat motivasi untuk lebih memahami atau mendalami hal-hal
baru pada saat Praktik Kerja Lapangan. Banyak sekali tambahan pengalaman,
wawasan dan ilmu yang diperoleh dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
Page 34
34
Pada awal masuk Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Wates muncul banyak sekali perasaan, diantaranya praktikan
sedikit merasa tidak percaya diri, agak bingung dengan apa yang akan
dilakukan dan bagaimana cara membuat suasana menjadi lebih baik, takut dan
khawatir akan tidak bisa menyelesaikan masalah pekerjaan sehingga bisa
mengakibatkan hasil atau dampak yang kurang baik terhadap pihak aktivitas
akademik atau mengecewakan terhadap pihak yang terkait dalam hal ini
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates. Praktikan mulai masuk PKL pada
hari Selasa tanggal 01 Februari 2011 pukul 07.30 WIB. Praktikan menemui
Sub Bagian Umum kemudian berkenalan dan diberi penjelasan tentang
peraturan yang harus dipatuhi selama pelaksanaan PKL. Setelah kiranya
cukup mendapatkan pengarahan tentang tata cara dan peraturan-peraturan
yang harus ditaati praktikan selama berada di tempat Praktik Kerja Lapangan,
praktikan diantar ke Seksi Pelayanan oleh Bapak Aprisca Sanggra Pramudya
Hernanda. Pada Seksi Pelayanan praktikan mendapat arahan dan bimbingan
tugas-tugas yang harus dikerjakan pada Seksi Pelayanan oleh Ibu Heni Retno
Wati selaku Pembimbing sekaligus Kepala Seksi Pelayanan, setelah kiranya
cukup memperoleh arahan dan bimbingan, praktikan diperkenalkan dengan
karyawan-karyawan di seksi tersebut.
Pada minggu pertama dan minggu kedua setelah penempatan
praktikan mendapatkan tugas membukukan Surat Setoran Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (SSB) ke dalam buku register penelitian SSB dan
pada minggu ketiga, keempat dan kelima praktikan mendapatkan tugas
Page 35
35
merekam Surat Pemberitahuan (SPT). Pada minggu keenam dan ketujuh
praktikan mendapatkan tugas melakukan Entry data. Pada minggu kedelapan
dan sampai berakhirnya PKL, praktikan kembali diberi tugas merekam Surat
Pemberitahuan (SPT). Dalam masa pelatihan praktikan ternyata tidak terlepas
dari kesalahan dan ketidaktelitian. Untuk itu perlu adanya kesabaran dan tentu
saja tidak malu untuk bertanya pada pembimbing sehingga sedikit demi
sedikit praktikan menjadi terampil dan giat dalam menyelesaikan pekerjaan.
Dengan adanya pelatihan ini praktikan memperoleh pengalaman dan
pengetahuan cukup banyak mulai dari ilmu teknologi dan kedisiplinan dalam
bekerja serta bersosialisasi antar karyawan. Praktikan juga dapat mengetahui
situasi dan konflik yang terjadi di instansi pemerintah.
Hari terakhir praktikan melaksanakan PKL, praktikan merasa sedih
karena harus meninggalkan tempat PKL dan berpisah dengan para karyawan
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selama ini telah memberikan
pengetahuan, bantuan dan pengalaman yang sangat berharga bagi praktikan.
Para karyawan juga merasa sedih karena kehadiran praktikan sudah dianggap
seperti keluarga di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates,
sehingga ada perasaan haru pada saat praktikan berpamitan dengan mereka.
Meskipun demikian praktikan merasa puas telah menyelesaikan PKL dan
meninggalkan kesan yang baik selama melaksanakan PKL dan praktikan juga
mendapat banyak pengalaman baru dan berharga dalam dunia kerja,
bersosialisasi, dalam menghadapi orang banyak, dan pengetahuan serta
pengalaman tentang perpajakan. Praktikan juga diberi pesan dan nasihat oleh
Page 36
36
para pegawai yang kelak akan berguna bagi praktikan apabila akan terjun di
dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
B. Secara Khusus
Selama pelaksanaan PKL praktikan mengamati beberapa hal di dalam
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates yang nantinya akan dijadikan bekal
untuk mengembangkan diri praktikan, antara lain sebagai berikut:
1. Pembukuan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(SSB)
Pembukuan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (SSB) yaitu membukukan hasil penelitian Surat Setoran Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) ke dalam buku register
penelitian SSB yang mencakup nomor urut, nama wajib pajak, tanggal
penyetoran, besarnya SSB dan SSP, NTTPN yang terdapat pada lembar
bukti penerimaan negara jika ada, nomor pokok wajib pajak (NPWP),
nomor ketetapan, nomor objek pajak (NOP), nama pemotong pajak, dan
penerima pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB). Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(SSB) yang akan dibukukan sangatlah banyak jumlahnya sehingga
diperlukan kesabaran dan ketelitian dalam menyelesaikannya.
Pada awal melaksanakan pekerjaan, praktikan merasa grogi dan
takut melakukan sedikit kesalahan karena belum berpengalaman dan ini
merupakan pertama kalinya praktikan terjun di dunia kerja nyata.
Page 37
37
Praktikan merasa senang karena selalu dibantu dan diberi pelajaran oleh
pegawai atau karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates,
sehingga tercipta rasa kekeluargaan yang tinggi dalam bekerja. Praktikan
selalu menikmati setiap pekerjaan yang diberikan dan hasilnyapun sangat
memuaskan. Praktikan merasa sangat percaya diri walaupun sebagai
praktikan tetapi sudah dipercaya dengan pekerjaan-pekerjaan perkantoran.
Pengalaman yang didapat praktikan ketika mengerjakan tugas yang
diberikan, praktikan menjadi lebih memahami pekerjaan yang ada di suatu
instansi dan bisa sedikit lebih mengerti dalam pembukuan hasil penelitian
SSB.
2. Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT)
Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu dengan menggunakan
aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) pada
komputer dan memilih menu sesuai dengan jenis SPT yang akan direkam.
Setelah memilih menu SPT, praktikan memasukkan atau merekam SPT
induk dan lampiran-lampiran yang ada sesuai dengan yang tertera pada
lembar SPT tersebut. Setelah selesai praktikan melakukan validasi dan
apabila hasilnya sudah balance, klik selesai untuk mengakhiri proses
perekaman dan pada lembar SPT diberi tanda tangan sebagai bukti SPT
telah selesai direkam. Dalam kegiatan ini praktikan dirasa tidak terlalu
sulit tetapi didalam pengerjaannya praktikan butuh konsentrasi dan
ketelitian karena data yang dikerjakan sangat banyak dan terkadang data
tersebut tidak lengkap sehingga hasilnya tidak balance dan perlu
Page 38
38
dilakukan pengecekan. Dengan adanya pelatihan ini praktikan
memperoleh pengalaman dan pengetahuan cukup banyak mulai dari ilmu
teknologi yang khususnya dalam perekaman SPT dan pengalaman lain
seperti kedisiplinan kerja dalam bekerja serta bersosialisasi antar
karyawan.
3. Membuat daftar pengiriman SPT
Pembuatan daftar pengiriman SPT yaitu dengan menggunakan
aplikasi Microsoft Office Excel yang telah terprogram dengan rumus pada
komputer. Praktikan membuka aplikasi Microsoft Office Excel yang telah
tersimpan arsip wajib pajak serta melakukan copy sheet yang sudah dibuat
untuk mempermudah pembuatan daftar pengiriman SPT. Setelah itu
praktikan memberikan nama jenis SPT di bagian atas dan memasukkan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib pajak pada kolom NPWP.
Setelah selesai daftar pengantar pengiriman SPT dicetak pada mesin
printer. Dalam kegiatan ini praktikan tidak merasa kesulitan tetapi didalam
pengerjaannya praktikan butuh ketelitian agar tidak salah dalam
pengerjaannya. Dengan adanya pelatihan ini praktikan memperoleh
pengetahuan cukup banyak pada aplikasi Microsoft Office Excel.
4. Pengecekan SPT (cross check)
Pengecekan SPT (cross check) yaitu dengan menggunakan aplikasi
Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) pada komputer,
praktikan mencocokkan SPT yang ada pada perekaman Surat
Pemberitahuan (SPT) dan pada menu monitoring Surat Pemberitahuan
Page 39
39
(SPT). Apabila SPT yang kurang bayar terdapat pada monitoring SPT
sesuai dengan jumlah kurang bayar dan nomor ketetapannya maka SPT
dianggap telah selesai direkam, akan tetapi jika SPT tersebut dapat di
unlock maka dilakukan perbaikan pada perekaman SPT tersebut sesuai
dengan yang ada pada lembar SPT. Pada kegiatan ini praktikan tidak
merasa terlalu kesulitan, akan tetapi diperlukan ketelitian dan konsentrasi
untuk mengerjakannya. Dengan adanya pelatihan ini praktikan
memperoleh pengalaman cukup banyak khususnya dalam kegiatan cross
check.
5. Entry data
Entry data yaitu dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi
Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) pada komputer, praktikan membuka
menu laporan-laporan untuk melakukan entry daftar sisa tagihan pajak
Pajak Penghasilan dan PPN. Praktikan memasukkan NPWP ke dalam
kolom yang tersedia dan nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Setelah
selesai daftar sisa tagihan pajak dicetak dengan mesin printer. Untuk
daftar sisa tagihan pajak yang kurang bayar dicocokkan dengan daftar
piutang pajak yang telah dibuat pada aplikasi Microsoft Office Excel.
Dalam melaksanakan pekerjaan ini praktikan merasa senang karena tidak
begitu sulit dan pekerjaan juga tidak terlalu banyak namun demikian
praktikan berusaha untuk tetap teliti dan tanggungjawab dalam
pengerjaannya.
Page 40
40
C. Peluang dan Kendala
1. Peluang
Dalam melaksanakan PKL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Wates, praktikan mendapatkan bekal keterampilan, pengetahuan dan
pengalaman untuk dijadikan bekal terjun ke dunia kerja yang
sesungguhnya. Dengan adanya PKL, mahasiswa atau praktikan diberi
gambaran tentang bagaimana bekerja secara profesional dan
bertanggungjawab terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan. Selain itu
praktikan juga harus siap dalam menghadapi persaingan global, dimana
dunia kerja sesungguhnya tidak semudah yang diperkirakan oleh
praktikan.
Walaupun tugas atau pekerjaan selama melaksanakan PKL kurang
sesuai dengan profesi praktikan yaitu di bidang akuntansi. Akan tetapi
dengan PKL ini memberikan peluang bagi praktikan apabila ingin bekerja
di bidang perpajakan, seperti konsultan pajak atau pada perusahaan yang
berkaitan dengan perpajakan.
2. Kendala
Dalam pelaksanaan PKL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Wates khususnya di Seksi Penagihan yang terletak di lantai 6 ada beberapa
kendala yaitu udara di dalam ruangan kantor terasa panas, hal itu
disebabkan karena ada beberapa AC yang sudah tidak berfungsi lagi,
sehingga kenyamanan bekerja di dalam ruangan kurang nyaman. Selain itu
prasarana utama di Seksi Penagihan dan Seksi Pengolahan Data dan
Page 41
41
Informasi (PDI) sering terjadi aplikasi yang eror jika sudah siang padahal
aplikasi tersebut penting. Oleh karena itu, praktikan memberikan masukan
kepada karyawan/karyawati atau petugas yang terkait untuk memperbaiki
AC dan aplikasi tersebut, agar kenyamanan dan kelancaran tugas dapat
terlaksana dengan baik.
Page 42
42
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari Praktik Kerja Lapangan di
Kantor Pratama Wates adalah sebagai berikut:
1. Praktikan dapat mengetahui cara merekam Surat Pemberitahuan Pajak
(SPT) Masa PPh Pasal 21/26 yang telah lunas/nihil serta yang masih
kurang bayar.
2. Praktikan dapat mengetahui cara merekam Surat Pemberitahuan Pajak
(SPT) Masa PPh Pasal 23/26 yang masih kurang bayar.
3. Praktikan dapat mengetahui cara merekam Surat Pemberitahuan Pajak
(SPT) Masa PPh Pasal 22 yang masih kurang bayar.
4. Praktikan dapat mengetahui cara merekam Surat Pemberitahuan Pajak
(SPT) Tahunan Orang Pribadi 1770 S dan SPT Tahunan OP 1770 SS.
5. Praktikan dapat mengetahui cara mengecek Surat Pemberitahuan Pajak
(SPT) Masa PPh Pasal 21/26, Pasal 23/26 dan Pasal 22 dengan aplikasi
lokal dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
6. Praktikan dapat mengetahui cara membukukan hasil penelitian SSB pada
buku register penelitian Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (SSB).
7. Praktikan mengetahui cara membuat pengantar pengiriman Surat
Pemberitahuan Pajak (SPT) dengan aplikasi Microsoft Office Excel.
Page 43
43
8. Praktikan mengetahui cara melakukan pengecekan Daftar Sisa Tagihan
Pajak di dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
9. Pelaksanaan PKL sangatlah penting dan berguna sebagai sarana yang baik
untuk melatih dan mempraktikkan teori yang telah didapatkan di bangku
kuliah.
10. PKL sangat melatih mental serta dorongan untuk berdisiplin dalam etos
kerja yang profesional, sehingga praktikan dapat menyiapkan diri untuk
terjun langsung.
11. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates kepercayaan, kerjasama,
komunikasi, dan saling pengertian di antara karyawan dengan pemimpin
sangat diperlukan dalam dunia kerja.
B. Implikasi
1. Pelaksanaan praktik kerja di dunia kerja nyata akan lebih mematangkan
teori yang diperoleh di bangku kuliah. Praktik Kerja Lapangan (PKL)
merupakan awal mula dari praktikan menghadapi dunia kerja secara nyata.
2. Antara dunia pendidikan dengan dunia kerja sejalan dalam artian dunia
pendidikan memberi teori-teori tentang suatu bidang keahlian, sementara
di dunia kerja memberikan pengetahuan nyata sebagaimana penerapan
teori-teori di lapangan.
3. Dengan diadakan PKL ini, akan lebih meningkatkan kemampuan kerja.
Praktikan juga harus berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan
tugas-tugas yang diberikan.
Page 44
44
C. Saran
1. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta
a. Dapat meningkatkan pelayanan akademik dan administrasi khususnya
dalam persiapan Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa.
b. Melakukan ikatan kerjasama dengan Instansi/Lembaga/Perusahaan
yang menjadi rekan khususnya dalam pelaksanaan Praktik Kerja
Lapangan.
2. Bagi Kantor Pratama Wates
a. Berikan kepercayaan kepada praktikan karena dengan kepercayaan
praktikan dapat menunjukan potensi yang dimilikinya.
b. Pertahankan hubungan kerjasama yang baik antara karyawan dan
karyawati dengan praktikan agar pekerjaan yang diberikan dapat
diselesaikan dengan baik.
f. Kedisiplinan untuk para pegawai perlu ditingkatkan.
g. Seorang pegawai yang baik haruslah profesioanal dalam bekerja,
memiliki jiwa disiplin, teliti dan mau bekerja sama dengan baik.
h. Pertahankan sifat salam tegur sapa dan senyum.
i. Jaringan komputer harus lebih ditingkatkan agar dalam perekaman
dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan.
3. Bagi Dosen Pembimbing PKL
Melakukan monitoring terhadap mahasiswa bimbingannya pada saat PKL
agar dosen pembimbing mengetahui tugas-tugas apa saja yang dikerjakan
oleh mahasiswa di tempat PKL, sehingga dosen pembimbing mengetahui
Page 45
45
gambaran yang jelas tentang apa yang dideskripsikan dan direfleksikan
mahasiswa dalam laporan PKL.
4. Bagi Mahasiswa
a. Praktikan harus mengutamakan kedisiplinan kerja dan motivasi kerja
yang tinggi untuk menjadikan mahasiswa yang mempunyai etos kerja
yang baik dan profesional dalam segala bidang.
b. Praktikan harus lebih komunikatif dan tidak kaku agar kesalahan
dapat diminimalisasi dalam mengerjakan pekerjaan.
c. Mahasiswa lebih aktif, memiliki keterampilan dan cakap dalam segala
bidang karena hal itu sangat dibutuhkan bagi Instansi-instansi atau
perusahaan. Dengan berbekal ketrampilan dan kelebihan akan lebih
memudahkan dalam melaksanakan tugas.
Page 46
46
DAFTAR PUSTAKA
Dapan, M. Kes. dan kawan-kawan (2011). Panduan Pelaksanaan Praktik Kerja
Lapangan Program Diploma III. Kulon Progo : UNY kampus Wates.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, UNY. (2011). Catatan Harian Pelaksanaan
Praktik Kerja Lapangan. Yogyakarta: UNY.
Haryanti. (2010). Laporan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sleman. Kulon Progo: UNY kampus Wates.
Menteri Keuangan RI (2001). Susunan dan Tugas Koordinasi Pelaksanaan di
Lingkungan Direktorat Jendral Pajak. Jakarta : Menteri Keuangan Republik
Indonesia No.535/KMK.01/2001.
Situs Pajak: http:www.pajak.go.id. 12 Maret 2011.