PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK KEPUTUSAN DPRD …dprdnganjukkab.go.id/download/2016/9tahun2016.pdfBupati Nganjuk Tahun Anggaran 2015 kepada Bupati Nganjuk untuk perbaikan penyelenggaraan

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUKPROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 09 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN REKOMENDASI TERHADAPLAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK

TAHUN ANGGARAN 2015

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah Kepada Pemerintah, Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan PerwakilanDaerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah Kepada Masyarakat, maka berdasarakan hasilpembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikanrekomendasi terhadap Laporan Keterangan PertanggungjawabanBupati Nganjuk Tahun Anggaran 2015 kepada Bupati Nganjukuntuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan ;

b. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana huruf a,maka dengan telah dilaporkannya hasil pembahasan LaporanKeterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk TahunAnggaran 2015 oleh Panitia Khusus Pembahasan LaporanKeterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk TahunAnggaran 2015 perlu menetapkan Rekomendasi DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk terhadapLaporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati NganjukTahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang PembentukanDaerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah denganUndang-UndangNomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KorupsiKolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 4355 ) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( LembaranNegara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 4437 ) ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia5234) ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4416) sebagaimana diubah yang ketiga kalinya denganPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Nomor 4593) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepadaDPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan PemerintahDaerah kepada Masyarakat ;

3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahtentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104 ) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2005tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Nganjuk Tahun 2005 Nomor 01) sebagaimana diubahketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten NganjukNomor 02 Tahun 2007 ;

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten NganjukNomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan PerwakilanRakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Laporan hasil pembahasan Panitia Khusus PembahasanLaporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati NganjukTahun Anggaran 2015 tanggal 29 April 2016 ;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Nganjuk 29 April 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN REKOMENDASITERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABANBUPATI NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Menetapkan Rekomendasi Laporan KeteranganPertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2015sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pembahasan PanitiaKhusus Pembahasan Laporan Keterangan PertanggungjawabanBupati Nganjuk Tahun Anggaran 2015 sebagai RekomendasiDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuksebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkandengan keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada Bupati Nganjuk untuk melaksanakanrekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untukperbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan.

4

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NganjukPada tanggal : 29 April 2016

KETUADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN NGANJUK

dto

Drs. PUJI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIS DPRD

KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN, M.SiPembina Tk. I

NIP. 19661227 198602 1 001

5

LAMPIRANKEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUKNOMOR 09 TAHUN 2016TENTANG PENETAPAN REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGANPERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2015

REKOMENDASIDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TERHADAPLAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

BUPATI NGANJUK TAHUN 2015

I. PENDAHULUAN

Dimensi pertanggungjawaban kepala daerah harus dimaknai dengan

upaya mengedepankan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan

pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Cakupan dimensi

pertanggung jawaban Kepala Daerah itu tersirat dari amanat pasal-pasal dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pertama adalah dimensi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang menyangkut penilaian indikator kinerja, keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, upaya-upaya dan kebijakan

yang diambil, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta

kebijakan nasional yang berlaku. Keharusan adanya evaluasi terhadap

penyelenggaraan pemerintahan daerah itu kemudian terbit PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kedua adalah dimensi kewajiban menyampaikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, lengkapnya disertai

laporan keterangan pertanggung-jawaban kepada DPRD, dan informasi laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat (Pasal 27).

Kewajiban menyampaikan dan memberikan informasi laporan itu telah

mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentangLaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD,dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepadaMasyarakat.

Ketiga adalah dimensi pelaporan dan pertanggung-jawaban keuangan

daerah atau pelaksanaan APBD. Kewajiban menyusun laporan keuangan dan

mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah ini melahirkan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah.

6

Ketiga dimensi pertanggungjawaban/akuntabilitas pemerintah daerah

itu saling terkait satu dengan lainnya, seperti misalnya dalam melakukan

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD), informasi yang dinilai

bersumber pada:

a. LPPD (sumber informasi utama),

b. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. Informasi keuangan daerah;

d. Laporan kinerja instansi pemerintah daerah;

e. Laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan evaluasi

dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;

f. Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan

pemerintahan daerah;

g. Laporan kepala daerah atas permintaan khusus;

h. Rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah;

i. Laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang berasal dari lembaga independen;

j. Tanggapan masyarakat atas informasi LPPD; dan

k. Laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas

penanggungjawabnya (Pasal 16, PP Nomor 6 Tahun 2008).

Dengan demikian ada keterkaitan antara Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD (PP Nomor 58 Tahun 2005), dan Rekomendasi/Tanggapan

DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah, LPPD dan Informasi LPPD (PP Nomor 3

Tahun 2007) dengan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP

Nomor 6 Tahun 2008).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati merupakan

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana telah ditetapkan

dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah. Amanat Undang-undang itu secara tegas dinyatakan

bahwa: “ Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan

laporan penyelenggaraan pemerintah daerah”

Implementasi dari kewajiban pertanggungjawaban penyelenggaraan

pemerintahan daerah tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat. Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu upaya

7

Pemerintah untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik

(good governance), yaitu adanya akuntabilitas, efektifitas, efisiensi,

transparansi, partisipasi masyarakat (publik), penegakan hukum dalam setiap

penyelenggaraan urusan pemerintahan. Maksud kewajiban

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam peraturan

pemerintah ini merupakan bentuk “triple accountability” Bupati kepada

stakeholder pemerintahan dan pembangunan yang meliputi Pemerintah Pusat,

DPRD dan Masyarakat secara luas.

Dalam rangka melaksanakan prinsip akuntabilitas, LKPJ disampaikan

oleh Kepala Daerah kepada DPRD dalam suatu Rapat Paripurna DPRD,

kemudian dibahas secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. Hasil

pembahasan internal tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima. Keputusan DPRD

tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna sebagai

rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan

pemerintahan daerah ke depan.

Memperhatikan hal tersebut, maka Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati hakekatnya dapat dipandang sebagai

“public responsibility” dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala

Daerah melalui DPRD dalam rangka membentuk dan mewujudkan

pemerintahan daerah yang transparan dan demokratis.

Dengan demikian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2015 adalah

pemenuhan kewajiban atas pertanggungjawaban atas upaya-upaya yang telah

dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara

sistematis dan terstruktur pada periode tahun anggaran 2015.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk telah

melakukan proses pembahasan LKPJ Bupati Nganjuk Akhir Tahun Anggaran

2015 ini sebagai salah satu perwujudan dan implementasi dari fungsi

pengawasan DPRD dalam tata pemerintahan daerah sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 serta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 berikut perubahan-

perubahannya.

Dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati Nganjuk Akhir Tahun Anggaran

2015 ini, DPRD Kabupaten Nganjuk mendasarkan pada satu prinsip utama

pemerintahan yaitu dalam rangka mewujudkan local good governance yang

ditandai dengan adanya tranparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi

dan efektivitas, serta penegakan hukum. Sehingga hasil rekomendasi DPRD

yang memiliki dampak pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan

8

dan pembangunan daerah serta pelayanan publik yang meliputi aspek-aspek

politik, hukum, sosial dan ekonomi di Kabupaten Nganjuk.

Acuan regulasi untuk melihat kelayakan dan konsistensi dokumen

LKPJ adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kepada Masyarakat.

Menurut PP Nomor 3 Tahun 2007 tersebut, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD (LKPJ) adalah laporan yang

berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun

anggaran yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Selanjutnya

ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan: a. urusan desentralisasi; b.

tugas pembantuan; dan c. tugas umum pemerintahan. Sesuai dengan amanat

peraturan perundang undangan tersebut, maka DPRD melakukan kajian dan

memberikan catatan penting berupa rekomendasi atas Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2015. Rekomendasi memiliki arti sangat

penting untuk perbaikan kinerja pemerintah kedepan untuk menjadi lebih

baik.

II. REKOMENDASI DAN CATATAN PENTING TERHADAP LAPORANKETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK TAHUNANGGARAN 2015A. PENDAPATAN DAERAH

1. PDRB sebagai ukuran produktifitas yang mencerminkan seluruh nilai

barang dan jasa yang dihasilkan untuk tahun 2015 sebesar 19 triyun

274 milyar 834 juta 92 ribu rupiah naik sebesar 11,67 % dibandingkan

tahun anggaran 2014.Besarnya peningkatan PRDB belum memberikan

dampak yang signifikan dalam menopang kehidupan masyarakat di

Kabupaten Nganjuk. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian PDRB

lebih sebuah permainan angka dan prosentase yang sebenarnya masih

jauh dari realita kehidupan dan penghidupan masyarakat

2. Kenaikan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2014 sebesar 5.10

untuk tahun 2015 menjadi 5.27. bila dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi nasional pertumbuhan ekonomi Nganjuk masih

lebih tinggi. Laporan tentang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk

yang ternyata membandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sangat

tidak relevan. Indikator pertumbuhan ekonomi mestinya menampilkan

perkembangan sektor riil, fiskal dan perbankan yang notabene sebagai

indikator yang mempengaruhi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi

9

masyarakat. Pertumbuhan ekonomi nasional mempengaruhi

perkembangan kebijakan ekonomi makro pemerintah yang mendorong

pendapatan nasional khususnya peningkatan devisa dan peningkatan

pendapatan dari sektor pajak dan non pajak.

3. Tingkat inflasi Nganjuk tahun 2014 sebesar 5.45 %, tahun 2015 naik

menjadi 6.08 % namun inflasi tersebut masih dibawah inflasi nasional

sebesar 8.36 %. Laporan tingkat inflasi dalam LKPJ ini tidak memiliki

relevansi terhadap perkembangan riil yang ada di Kabupaten Nganjuk.

Dalam pembahasan KUA PPAS, DPRD meminta kepada Bappeda untuk

melakukan penghitungan nilai inflasi yang riil untuk Kabupaten Nganjuk

sendiri. Namun realitanya hingga saat ini belum bisa melakukan

penghitungan inflasi khusus di Kab Nganjuk. Hal ini penting untuk

mengetahui kemampuan ekonomi masyarakat Nganjuk dan daya beli

masyarakat Kabupaten Nganjuk.

4. Income perkapita tahun 2015 sebesar 18 juta 502 ribu 965 rupiah, bila

dibandingkan tahun 2014 ada kenaikan sebesar 10.80 % kondisi

tersebut mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Prosentase kenaikan income perkapita tidak memberikan dampak yang

sifnifikan kepada penghidupan masyarakat. Nganjuk yang sebagian

besar petani pendapatannya selalu dibawah target, apalagi jika serangan

hama dan bencana banjir melanda. Atas kondisi tersebut, maka DPRD

meminta kepada Bupati untuk memberikan perhatian serius terhadap

proteksi dampak dari problematika pertanian, agar kesejahteraan petani

bisa lebih baik.

5. Keberhasilan dibidang peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan

standart yang dikeluarkan United Nations Development Programme

(UNDP) yaitu berupa Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan angka IPM

Kabupaten Nganjuk terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 IPM

Nganjuk 68,98 dan tahun 2014 meningkat menjadi 69,59 dan tahun

2015 belum dipublikasikan dan kemungkinan meningkat. Indikator IPM

adalah angka harapan hidup, angka melek huruf, lama sekolah serta

pengeluaran perkapita angka harapan hidup. Kesemuanya itu untuk di

Nganjuk masih menyisakan banyak masalah. Angka-angka yang

ditampilkan belum memberikan kontribusi riil dalam kehidupan nyata

masyarakat Nganjuk. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah

harus lebih intensif dalam mengupayakan tercapainya IPM dengan

langkah nyata agar tidak hanya prosentase tinggi tetapi realitanya

memprihatinkan.

10

6. Penanggulangan kemiskinan di Nganjuk tahun 2013 sebesar 295 ribu

841 rupiah perkapita perbulan atau sejumlah 13.55 % dari

jumlah penduduk Nganjuk. Sedangkan tahun 2014 jumlah penduduk

miskin turun menjadi 13.14 %. Salah satu indikatir keberhasilan

pembangunan adalah semakin menurunnya angka kemiskinan di

Kabupaten Nganjuk. Di tahun 2015 DPRD melihat pembangunan lebih

difokuskan pada pembangunan insfrastruktur sehingga upaya

mengentaskan kemiskinan masih sangat jauh dari harapan. Sebagai

bentuk konsisten pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan

mestinya pembangunan ekonomi sektor riil harus digalakkan secara

maksimal. Bantuan bansos dan hibah yang mestinya membantu

masyarakat miskin untuk membuka usaha, namun hampir 3 tahun

terkhir ini saudara Bupati tidak menurunkan disposisi surat dari

masyarakat mengenai hibah dan bansos sehingga masyarakat tidak bisa

mendapatkan bantuan apapun dari pemeritah. Atas kondisi seperti ini,

maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk menyikapinya.

7. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

7.1. Pengelolaan pendapatan daerah

Pengelolaan Pendapatan daerah di tahun anggaran 2015 secara

umum sesuai dengan asumsi yang diproyeksikan walau masih ada

beberapa yang tidak menggembirakan. Dalam upaya peningkatan

pendapatan daerah, maka DPRD memberikan catatan sebagai

berikut :

a) Besarnya pendapatan tahun anggaran 2015 merupakan

kemandirian semu dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini

dikarenakan besarnya anggaran masih sebagian besar berasal

dari anggaran DAU maupun DAK. Atas kondisi tersebut, maka

DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk berupaya keras

memacu peningkatan PAD agar kemandirian daerah segera

mampu kita wujudkan

b) Potensi PBB yang sangat besar mengalami problem serius

ketika pada camat,kepala desa dan aparatur desa lainnya

masih banyak yang malas untuk melakukan pemungutan

pajak. Atas kondisi tersebut saudara Bupati untuk memacu

kinerja camat dan aparatur desa untuk lebih optimal dalam

mensukseskan pemungutan PBB. Disamping itu besarnya

tunggakan pajak perlu mendapatkan perhatian serius sehingga

piutang pajak bisa kita minimalisir.

11

c) Realisasi PAD yang mencapai 116,74 % merupakan sebuah

prestasi kerja yang patut diapresiasi positif, namun DPRD

melihat potensi yang ada masih sangat bisa dipacu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta

kepada saudara Bupati untuk segera membuat Perbup

terhadap Perda pajak maupun retribusi yang baru biar PAD

kita bisa lebih meningkat

d) Pendapatan lain lain yang sah yang telah memenuhi target,

kedepan DPRD meminta kepada DP2KAD untuk lebih serius

dalam memasang target perolehan yang lebih besar lagi

mengingat potensi yang ada juga dicapai. Disisi lain aparatur

yang memungut perlu mendapatkan pemantau dan stimulus

sehingga motivasi kinerjanya menjadi lebih baik

7.2. Pendapatan Transfer

Dana perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun

2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

daerah daerah , dan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005

tentang dana perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang terdiri dari

dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU), dan dana

alokasi khusus (DAK), merupakan pendanaan pelaksanaan

desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan antara satu

dengan lainnya karena masing masinf jenis dan perimbangan

tersebut saling mengisi dan melengkapi. Berkaitan dengan dana

perimbangan tersebut di atas, maka DPRD memberikan catatan

rekomendasi sebagai beikut :

a. Pelaksanaan anggaran DAK diatur sedemikian rupa oleh

kementerian sehingga kita memang harus melakukan. DPRD

melihat pelaksanaan anggaran DAK begitu lamban sehingga

sering tidak teserap. Karena penganggaran DAK ini memiliki

tujuan khusus, maka kepada seluruh SKPD untuk berupaya

maksimal dalam melaksanakan anggaran DAK, agar manfaat

pembangunan bisa segera dilaksanakan oleh pemerintah

b. Pengusulan anggaran DAK sering tidak sesuai dengan

kebutuhan riil masyarakat, sehubungan dengan hal tersebut di

atas, maka kepada saudara Bupati untuk memantau

12

pengusulan anggaran DAK agar sesuai dengan kebutuhan

masyarakat

7.3. Pengelolaan Belanja Daerah

a. Ploting belanja di masing-masing SKPD belum mencerminkan

sebuah kebutuhan pokok yang harus dibiayai, tetapi hanya

pembagian sejumlah uang yang tidak memiliki manfaat

strategis dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut

DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk menghentikan

praktek pemerataan anggaran yang ternyata kurang stretegis

dan efisien dalam pelaksanaannya.

b. Ketatnya pengawasan anggaran baik dari pengawas internal

maupun dari luar harus kita sikapi dengan dewasa dan

profesional. Banyak kita jumpai kegiatan yang value for money

sangat kurang. Paradigma kegiatan adalah proyek dan rezeki

bagi pelaksanaan harus dirasionalkan agar profesionalitas

aparatur dapat di optimalkan, demikian juga hasil yang

dikeluarkan bisa memiliki nilai ekonomis yang tinggi

c. Belanja pegawai yang sangat besar belum disertai dengan

peningkatan kinerja pelayanan yang maksimal. Sehubungan

dengan hal tersebut maka DPRD meminta kepada saudara

Bupati untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada

masyarakat. Pungli yang masih besar pada Lurah dalam

pengurusan sertifikat tanah, pengurusan KK, KTP maupun

Akte catatan sipil, proses perijinan dan menguapnya beberapa

item retribusi yang ada merupakan potret buruk pelayanan di

Kabupaten Nganjuk selama tahun 2015

d. Belanja hibah dan bansos di tahun 2015 untuk madrasah dan

lembaga keagamaan lainnya yang tidak dianggarkan karena

Bupati tidak mendisposisi surat usulan merupakan

pelanggaran berat bagi Bupati. Karena Bupati mestinya

melakukan fungsi pelayanan publik sebagaimana amanat

peraturan perundang undangan. Sehubungan dengan hal

tersebut, maka DPRD akan melakukan hak menyatakan

pendapat atas apa yang Bupati lakukan karena melanggar

peraturan perundang undangan.

e. Realisasi belanja langsung pada PU Ciptakarya yang hanya

51.22 % dan 59,63 pada Dinas perinsdutrian, perdagangan,

koperasi, pertambangan dan energi daerah hakekatnya

melanggar peraturan perundang undangan. APBD harus bisa

13

diselesaikan pada tahun berjalan. Hal ini mengandung maksud

agar sekecil apapun yang telah dianggarkan harus segera bisa

direalisasi sehingga masyarakat bisa segera memanfaatkan

hasilnya. Kedepan saudara Bupati harus memacu perencanaan

pembangunan yang terukur dan dapat dilaksanakan, agar

uang rakyat tidak mengendap dan masyarakat yang dirugikan.

8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

8.1. Urusan Wajib Yang dilaksanakan

a. Kesehatan

1) Dinas Kesehatan

a) Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan pokok

masyarakat. Atas kondisi tersebut, maka DPRD

meminta kepada saudara Bupati untuk memberikan

perhatian serius terhadap penyelenggaraan Puskesmas

yang ada di seluruh Kabupaten Nganjuk. Karena sudah

terbukti adanya tindakan dokter yang membebani

masyarakat karena mewajibkan pemeriksaan

laboratorium padahal kondisi pasien tidak mampu.

Setelah diselidiki ternyata ada kerjasama antara dokter

dengan pihak pengelola laboratorium dengan imbalan

tertentu. Praktik kotor ini DPRD minta untuk

dihentikan, karena berobat gratis hanya omong kosong.

Dan loket puskesmas hanya buka sampai jam 11.00

Wib. Sementara bukanya jam 8.30 Wib.

b) Penggunaan obat yang di Puskemas tidak terkendali,

dimana banyak dokter yang menggunakan obat

puskesmas untuk praktek pribadi, untuk itu DPRD

meminta kepada Inspektorat untuk melakukan

pemeriksaan kepada seluruh Puskesmas se Kabupaten

Nganjuk tentang pelaporaan dan penggunaan obat

Puskesmas. Dan disinyalir obat yang diberikan tidak

sesuai dengan penyakitnya.

c) Penggunaan anggaran kapitasi yang dipergunakan oleh

kepala puskesmas se Kabupaten Nganjuk untuk

dilakukan pemeriksaan serius. Karena dilapangan

anggaran kapitasi penggunaannya kurang tepat sasaran,

bahkan kental adanya potongan disana-sini. Kepada

Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan dan

pembinaan secara intensif

14

d) Gerakan pendampingan Ibu Hamil dan Bayi berisiko

tinggi menurut pandangan DPRD perlu dipertanyakan,

karena ternyata masih ditemukan adanya ibu hamil

beresiko tinggi yang meninggal dan tidak terdeteksi.

2) Rumah Sakit Nganjuk

a) Pembenahan yang dilakukan rumah sakit Nganjuk perlu

mendapatkan apresiasi yang positif, namun dalam

beberapa kegiatan yang dilakukan, perencanaan yang

dilakukan kurang mampu memiliki jangkauan waktu

yang panjang. Contoh rehab halaman depan sampai

lobby, dalam 3 tahun sudah dirubah lebih dari 3 kali.

Hal ini jelas menimbulkan pemborosan dan secara

otomatis belanja modal yang dilakukan tidak memiliki

nilai ekonomis yang panjang. Disamping itu ada

ketentuan dalam bahwa Lift di Rumah Sakit hanya

diperuntukan bagi Pasien. Sehubungan dengan hal

tersebut DPRD meminta kepada saudara Direktur RSUD

Nganjuk untuk membuat aturan yang sesuai dan

perencanaan yang bagus, memiliki prospek yang

panjang sehingga efiensi anggaran bisa kita lakukan

dan pemeliharaan ke dalam bisa semakin maksimal.

b) Dalam pembahasan anggaran beberapa kali sudah

disampaikan, pemeliharaan ruang pasien, pemantauan

sarana dan pembenahan sarana yang rusak harus

mendapatkan perhatian yang serius agar pasien

mendapatkan pelayanan yang maksimal. Namun

kenyataannya banyak sarana yang rusak dan tidak

layak pakai masih saja dibiarkan. Atas kondisi tersebut

DPRD meminta kepada saudara Direktur RSUD

Nganjuk untuk menghentikan bangunan gedung, dan

melakukan pembenahan yang ada secara keseluruhan

c) Peningkatan pendapatan BLUD rumah sakit Nganjuk

perlu mendapatkan apresiasi positif, namun DPRD

melihat gaji perawat BLUD yang belum sesuai dengan

standarisasi UMK / UMR dengan honorarium Rp.

714.000,-. Oleh karena itu, maka DPRD meminta

kepada saudara Bupati untuk melakukan langkah

serius tentang standarisasi honorarium tenaga BLUD

rumah sakit Nganjuk.

15

d) Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD dengan

anggaran sebesar Rp. 102.500.000.000,- akan tetapi

tidak disertai dengan peningkatan pelayanan yang

sesuai dengan SOP, dikarenakan ada oknum perawat

yang bekerja tidak sesuai dengan standarisasi

pelayanan Rumah Sakit .

3) Rumah Sakit Kertosono

a) Dengan hampir selesainya pembangunan rumah sakit

kerotosono yang baru, DPRD melihat penataan sarana

medis yang ada di rumah sakit lama perlu adanya

penataan yang bagus. Sehubungan hal tersebut sangat

penting maka saudara Bupati untuk terus memantau

perkembangan pembangunan rumah sakit kertosono

baru termasuk singkronisasi tempat atau lokasi alat

medis, agar dikemudian hari tidak ada alat medis yang

terbengkalai akibat kurangnya komunikasi dalam

penempatan alat medis.

b. Pekerjaan Umum

1) PU Binamarga

a) Hancurnya sebagian besar jalan yang ada di Nganjuk

merupakan kegagalan Bupati dalam melakukan

prioritas pembangunan di Nganjuk. Dalam

pembangunan Bupati lebih mengedepankan keinginan

pribadi daripada kebutuhan riil masyarakat.

Pembangunan jalan di Nganjuk tersandera oleh

keinginan Bupati untuk membangun rumah sakit

Kertosono sehingga anggaran yang mestinya bisa untuk

membangun jalan, hampir sebagian besar masuk di

anggaran rumah sakit yang menelan anggaran sebesar

199 milyar. Maka semuanya harus merenung dan

berfikir serius, bahwa kepentingan masyarakat lebih

penting dari pada keinginan kita sendiri walau kita

sebagai penguasa.

b) Pembangunan jalan poros untuk membuka daerah yang

terisolasi harus segera dilakukan, agar masyarakat di

daerah terpencil bisa memiliki mobilitas ekonomi yang

lebih mudah. Contoh pembangunan jalan tembus

lengkonglor menuju bangle dan jalan lingkar wilis di

wilayah kecamatan Sawahan yang sampai detik ini

16

belum ada tindakan. Atas kondisi tersebut DPRD

meminta kepada saudara Bupati untuk lebih berfikir

serius atas hal tersebut.

c) Nilai ekonomis pembangunan jalan sangat pendek, hal

itu disebabkan karena pengerjaan yang kurang bagus,

pengawasan yang lemah dan waktu pengerjaan yang

tidak tepat. Atas kondisi tersebut, kepada saudara

Bupati untuk memberikan perhatian yang serius

2) PU Ciptakarya

a) Banyaknya fasilitas umum baik gedung maupun sarana

olah raga yang pengelolaannya belum maksimal,

bahkan ada yang dikelola oleh pribadi. Atas kondisi

tersebut, DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk

segera menata dan mengelola fasilitas umum tersebut

agar terjaga dan terawat dengan baik. Disisi lain

retribusinya juga akan meningkatkan PAD

b) Ditemukannya karcis retribusi yang asli tapi palsu,

sehingga berpotensi tidak sesuai dengan PAD retribusi

kebersihan, sebagai contoh PAD dari kebersihan sebesar

Rp. 46.000.000,- padahal setiap hari para pedagang di

pasar ditarik sebesar Rp. 2.000,-

c) Terlalu borosnya jasa konsultan perencanaan yang

banyak ditemukan tidak sesuai dengan anggaran yang

ada, seharusnya konsultan perencanaan bisa dijadikan

satu dengan nilai paket pekerjaan / pembangunan.

d) Masih ada kurang pemahaman tentang pekerjaan

keciptakaryaan yang selalu menjadi alasan untuk tidak

bisa dianggarkan, dengan alasan menjadi

tanggungjawab desa atau lainnya. Maka dari itu

perlunya rumusan yang jelas mana pekerjaan

keciptkaryaan yang memang bisa dianggarkan di APBD

walapun lokasinya berada di desa.

e) Pelaksanaan pembangunan rumah sakit kertosono yang

terus dikejar waktu menjadi pemikiran kita bersama.

Karena anggaran pembangunan tersebut sangat besar,

maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk

terus melakukan pemantauan agar kualitas pekerjaan

jadwal penyelesaian bisa tepat waktu

17

c. Perumahan

1) Program bedah rumah yang dilaksanakan dalam beberapa

tahun terakhir ini memang sangat dibutuhkan oleh

masyarakat. Namun kenyataan dilapangan banyak

beberapa kejadian yang menurut pantauan DPRD tidak

sesuai dengan harapan, antara lain, masih adanya yang

tinggal / hidup di kandang kambing, adanya pemotretan

dan membuat proposal yang dilakukan oleh oknum tertentu

dengan biaya yang mahal. Adanya pungutan bagi penerima

dengan alasan yang bermacam-macam. Sehubungan

masalah tersebut memberatkan perangkat dan masyarakat,

maka kedepan hal tersebut untuk tidak diulangi lagi

2) Kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi untuk

pembelian rumah sangat sederhana bagi masyarakat

miskin kelihatannya belum dilaksanakan secara maksimal

di Kabupaten Nganjuk. Oleh karena program tersebut

memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, maka

DPRD meminta kepada PU Ciptakarya untuk berupaya agar

program tersebut bisa diterima oleh masyarakat

d. Penataan Ruang

1) Perda RTRW merupakan dokumen penting untuk menata

kawasan strategis yang akan di desain oleh pemerintah

daerah. perda tersebut telah mengatur secara detal zona-

zona yang menjadi amanat peraturan perundang undangan.

Sehubungan penataan ruang dan wilayah ini sangat

penting artinya, maka DPRD meminta kepada saudara

Bupati untuk memperketat ijin penggunaan ruang dan

wilayah Kabupaten Nganjuk agar sesuai dengan perda.

DPRD mensinyalir ada kelompok-kelompok tertentu yang

memanfaatkan perda RTRW untuk kepentingan tertentu,

kondisi ini jika dilanjutkan akan menimbulkan masalah

dikemudian hari

2) Perkembangan pembangunan industri di Nganjuk yang

semakin pesat, DPRD meminta kepada saudara Bupati

untuk mulai membuat kawasan khusus industri sehingga

penataan ruang bisa semakin bagus, disisi lain penyiapan

kawasan industri akan mempercepat pertumbuhan pabrik-

pabrik besar yang ada di Nganjuk yang secara otomatis

18

akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan

pendapatan masyarakat Nganjuk.

e. Perencanaan Pembangunan

1) Perencanaan pembangunan merupakan sesuatu yang sangat

penting dalam sistem penganggaran. Perencanaan yang

baik akan memberikan dampak yang besar terhadap

perkembangan sebuah daerah. prinsip utama perencanaan

adalah mendahulukan sesuatu yang urgen karena

menyangkut harkat dan martabat masyarakat. Dalam

beberapa tahun terakhir ini DPRD melihat perencanaan

yang dilakukan oleh eksekutif kurang memenuhi hajat

hidup masyarakat Kabupaten Nganjuk, sehingga banyak

jalan rusak dan fasilitas umum lain yang porak poranda

tidak ditangani

2) Hasil Musrenbang dari tingkat desa, Kecamatan, Kabupaten

banyak yang hilang dari tingkat Kabupaten ke DPRD,

dikarenakan adanya kepentingan pribadi atau golongan di

TAPD.

3) Masih ditemukannya anggaran siluman berupa pengadaan

mobil dinas yang tidak pernah dibahas dengan Badan

Anggaran DPRD.

4) Perencanaan yang baik melahirkan pekerjaan yang baik,

karena semuanya telah didesain dengan penuh

pertimbangan. Demikianlah format perencanaan yang ideal.

Selama ini DPRD melihat banyak beberapa proyek besar

yang tidak dilakukan penelitian dulu, bahkan banyak juga

beberapa penelitian yang akhirnya juga tidak dilakukan.

Hal ini menjadikan pemborosan dan pekerjaan sia-sia.

Sehubungan dengan hal tersebut maka, DPRD meminta

kepada saudara Bupati untuk memantau beberapa kegiatan

besar agar selalu dalam bingkai perencanaan yang bagus

dan akuntable

5) Kajian layanan maternal mengurangi resiko kematian ibu

dan anak dan kapasitas intitusi puskesmas mengapa

anggaran itu ada di Bappeda, seharusnya anggaran

tersebut ada di Dinas Kesehatan, oleh karena itu DPRD

meminta kepada saudara Bupati untuk menempatkan

anggaran sesuai dengan tupoksinya.

19

6) Menurut pandangan DPRD untuk pembangunan semantok

adalah pemborosan anggaran, karena selama ini pihak

pemerintah daerah tidak pernah terbuka akan nominal

yang dibutuhkan. Contohnya Study pemantapan desain

bendungan semantok sebesar 2,5 M, fasilitas pengurusan

ijin dan sertifikasi sebesar Rp. 723.000.000,-, study model

tes desain spilway sebesar Rp. 363.000.000,-

f. Perhubungan

1) Pembangunan terminal kertosono yang terkendala lokasi

sehingga sampai saat ini belum terealisasi merupakan

bentuk kegagalan eksekutif dalam melakukan perencanaan

pembangunan. Pemaksaan pembangunan terminal akan

berdampak pada masyarakat sekitar dan ketidaktepatan

dalam pembangunan terminal. Ironisnya penelitian yang

dilakukan Bappeda atas pembangunan terminal seperti

kegiatan yang bersifat formalitas dan tidak memiliki

manfaat yang signifikan. Sehubungan dengan hal tersebut

DPRD memberikan masukan untuk tidak memaksakan

pembangunan terminal kertosono jika tidak memiliki

dampak yang signifikan pada pendapatan daerah dan akan

menimbulkan problematika sosial pada masyarakat

kertosono.

2) Karcis retribusi yang melintasi pos Guyangan berpotensi

banyak penyelewengan oleh oknum Dinas, maka dari itu

DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk membuat

Perbup mengenai hal tersebut.

3) Masih banyaknya petugas parkir di sekitar Alon-alon

Nganjuk yang menarik jasa parkir untuk kendaraan roda 2

sebesar Rp. 2.000,-, padahal sesuai Perda sebesar Rp. 500,-

g. Lingkungan hidup

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi issu nasional yang

selalu menjadi bahan kajian. Pengelolaan lingkungan menjadi

sesuatu yang sangat urgen untuk melestarikan alam dan

mengantisipasi dampak banjir maupun tanah longsor.

Melakukan penghijauan dan pengendalian bahaya banjir dan

tanah longsor secara fisik tidak menjamin sepenuhnya untuk

mengendalikan kedua dampak bencana alam itu. Sehubungan

dengan hal tersebut DPRD meminta kepada saudara Bupati

untuk mengoptimalkan pendidikan lingkungan hidup mulai

20

sejak dini, agar menanamkan perilaku hidup yang sadar cinta

lingkungan bisa dijalani sejak kecil. Pendidikan dan pelatihan

sadar dan sayang lingkungan melalui kemah hijau dan

pendidikan adiwiyata disekolah perlu mendapatkan porsi

anggaran yang cukup agar pendidikan lingkungan bisa

dilakukan secara maksimal.

h. Sosial

Anggaran yang ada di Dinsosnakertrans itu sangat kecil, oleh

karena itu DPRD meminta ke saudara Bupati untuk lebih

memikirkan urusan sosial kepada masyarakat khususnya

lansia.

i. Pemerintahan Umum

Pengadaan kain pada asisten umum sekretariat daerah

Kabupaten Nganjuk yang akhirnya menjadi masalah hukum

merupakan potret buruk perencanaan dan penganggaran yang

ada di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kondisi tersebut dapat

kita lihat, dimana pengadaan kain yang menelan anggaran Rp.

6.411.985.500,- ini ternyata telah menyalahi proses

perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dapat kita lihat

antara lain sebagai berikut:

1) Penganggara pengadaan kain tersebut antara KUA-PPAS

dengan DPA tidak sesuai ;

2) Anggaran pengadaan ada selisih hampir Rp. 6,2 M dari awal

perencanan yang hanya Rp. 200.000.000,-;

3) Pada saat pelaksanan anggaran terjadi perubahan

nomenklatur yang ternyata dilakukan secaara sepihak oleh

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga

melanggar peraturan perundangan, dimana merubah

nomenklatur dan jumlah anggaran harus dilaksanakan

dalam rapat badan anggaran dan tim anggaran Pemerintah

Daerah ;

4) Dalam pelaksanaan pengadaan ternyata ada permainan dan

penataan mulai dari pemenang lelang, pengadaan

barangnya dengan pihak penyedia. Serta adanya penjualan

diluar ketentuan yah jelas-jelas menguntungkan oknum

tertentu.

Atas kondisi tersebut maka DPRD Kabupaten Nganjuk meminta

kepada Saudara Bupati untuk lebih berhati-hati dalam

21

melakukan perencanaan dan pelaksanaan agar dikemudian

hari tidak menimbulkan dampak hukum dan negara tidak

dirugikan. Kepada aparat penegak hukum untuk melanjutkan

proses tersebut sesuai denga ketentuan hukum yang berlaku

8.2. Urusan Pilihan Yang dilaksanakan

a. Pertanian

1) Problematika petani yang semakin komplek memerlukan

perhatian serius aparatur pemerintah pada Dinas

Pertanian. Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka

DPRD meminta kepada Dinas Pertanian untuk lebih serius

dalam menangani problematika para petani dengan

mengoptimalkan kinerja PPL dan UPTD Dinas Pertanian

2) Masalah pasca panen menjadi masalah utama bagi petani,

dimana harga hasil pertanian pada saat panen raya yang

murah belum mendapatkan perhatian serius dari

pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD

meminta kepada saudara Bupati untuk membuat kebijakan

strategis atas problematika pasca panen tersebut, agar

petani di Nganjuk bisa lebih makmur.

3) Pembangunan tanamanan holtikultura di Nganjuk menurut

pandangan DPRD masih kurang maksimal, dimana daerah

dan areal tanaman holtikultura masih sangat sedikit dan

pembinaan pembangunan kawasan tanaman holtikultura

juga tidak dilakukan secara serius. Sehubungan dengan

potensi pasar sayur sukomoro yang perkembangannya

semakin pesat, maka DPRD meminta kepada saudara

Bupati untuk memberikan perhatian serius terhadap

pembangunan dan optimalisasi kawasan tanaman

holtikultura di Kabupaten Nganjuk.

4) Berkenaan dengan asuransi gagal panen di Kabupaten

Nganjuk, DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk

lebih di optimalkan.

b. Dinas Peternakan dan perikanan daerah

Pembangunan dibidang peternakan di Nganjuk menurut

pengamatan DPRD masih setengah hati. Bidang peternakan

hakekatnya memberikan andil besar dalam menopong

pendapatan petani dan masyarakat di pedesaan. Di beberapa

daerah lain pemerintah daerah memberikan perhatian serius

dengan memberikan bantuan ternak sapi dan kambing.

22

Langkah ini mengandung maksud agar keberdayaan petani dan

masyarakat bisa maksimal karena ternak memberikan

sumbangan untuk menambah pendapatan secara kongkrit.

Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD meminta kepada

saudara Bupati untuk memberikan perhatian serius dan

langkah kongkrit dalam menangani masalah peternakan di

Kabupaten Nganjuk

9. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan kewajiban pemerintah

yang diserahkan kepada daerah untuk mengelola dan melaksanakannya.

Tugas pembantuan memiliki maksud strategis dalam mempercepat

problematika daerah atas hal-hal tertentu. Sehubungan dengan kondisi

di atas, maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk melakukan

pemantauan dan melaksanakan tugas pembantuan yang ada di Dinas

Kesehatan, Dinas PU Ciptakarya dan Dinas Pertanian, secara maksimal,

agar tidak menimbulkan kekecewaan bagi pemerintah atau masalah

hukum dikemudian hari.

10. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

10.1. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

a. Banyaknya kerjasana pihak ketiga antara SKPD dengan pihak

lain bahkan pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan lembaga

lain merupakan sebuah langkah positif yang perlu

ditingkatkan. Namun DPRD meminta kepada saudara Bupati

untuk melakukan analisis yang serius, agar kerjasama dengan

pihak ketiga memberikan nilai positif atau penambahan

pendapatan pada pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kerjasama

dengan pihak ketiga yang terlalu lama ( seperti pengelolaan

kolam renang sri tanjung), kerjasama antara perhutani dengan

Perusahaan Daerah tentang pengelolaan kawasan milik

perusahaan daerah di blonglo kecamatan ngetos yang sekarang

sudah habis masa kontraknya, tetapi belum diselesaikan

tanaman yang ada di atasnya. Hal tersebut jelas merugikan

pemerintah daerah. atas kejadian tersebut, maka DPRD

meminta untuk segera ditindaklanjuti penyelesaiannya agar

tidak berlarut larut

b. Kerjasama pihak ketiga dengan beberapa perusahaan yang

dilakukan oleh rumah sakit berkaitan dengan pelayanan BPJS

merupakan langkah startegis untuk meningkatkan PAD.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta untuk

23

meningkatkan pelayanan pasien agar kerjasama tersebut bisa

semakin erat dan saling menguntungkan.

10.2. Koordinasi dengan instansi vertikal

Sukses penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan

kekompakan seluruh stakeholder yang ada, baik dari instansi

vertikal maupun aparatur yang ada di daerah. Komunikasi intensif

maupun menjalin silaturrahmi merupakan bentuk kongkrit agar

hubungan maupun kerjasama antar instansi bisa terjaga dengan

baik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta

kepada saudara Bupati menjalin komunikasi dengan seluruh

aparatur birokrasi di daerah dengan instansi vertikal yang di

Nganjuk dengan melakukan pertemuan berkala secara rutin, olah

raga persahabatan antar instansi dan kunjungan persahabatan

dengan daerah lain bersama instansi vertikal. Hal tersebut akan

mengokohkan tali silaturrahmi, persahabatan dan kerja sama yang

lebih baik.

III. KESIMPULANSetelah Pansus LKPJ Bupati Nganjuk melakukan kajian, penelitian

dan pembahasan secara serius terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten

Nganjuk Tahun 2015, maka DPRD Kabupaten Nganjuk memutuskan bahwa

rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2015 ini

merupakan evaluasi, masukan dan catatan penting atas kinerja Bupati

Nganjuk selama satu tahun. Rekomendasi LKPJ Bupati Nganjuk ini memiliki

arti strategis dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan memiliki kekuatan

hukum sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi

tersebut agar pelaksanaan pemerintahan kedepan menjadi lebih baik.

IV. PENUTUPDemikian rekomendasi ini kami sampaikan, semoga akan menjadikan

kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk menjadi lebih baik di masa-

masa yang akan datang. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan harap

maklum adanya.

Nganjuk, 29 April 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKETUA

dto

Drs. PUJI SANTOSO