Home >Documents >PIAGAM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT CHARTER...5 2.2 Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dewan...

PIAGAM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT CHARTER...5 2.2 Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dewan...

Date post:15-Jun-2018
Category:
View:215 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1

    PIAGAM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

    PT INDOSAT Tbk. I. Pendahuluan

    1.1 Latar Belakang PT Indosat Tbk. (Indosat atau Perseroan) adalah suatu penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan serta suatu penyedia jasa teknologi informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi di Indonesia yang tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagai suatu perusahaan yang tercatat di BEI, Indosat diwajibkan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam sektor pasar modal dimana saham-saham Indosat tercatat dan wajib menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan praktik terbaik. Dengan Direksi yang bertugas sebagai manajemen Indosat dan Dewan Komisaris yang bertugas sebagai pengawas dan penasihat, dalam menjalankan peranan dan tanggung jawab mereka harus mematuhi hukum dan peraturan perundangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Indosat. Direksi dan Dewan Komisaris akan lebih lanjut mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance atau GCG), yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan serta nilai-nilai dan tata tertib yang berlaku di Indosat sebagai suatu cara untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan untuk mengupayakan pertumbuhan Indosat yang berkelanjutan. Direksi dan Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam menjalankan dan mengelola Indosat dan dengan demikian dianggap layak untuk menetapkan prinsip-prinsip panduan secara umum bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan peranan mereka, yang akan disebut sebagai Piagam Direksi dan Dewan Komisaris (untuk selanjutnya, Piagam Dewan-dewan). Dengan Piagam Dewan-dewan ini, Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas mereka harus setiap saat bertindak dan berperilaku dengan konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, nilai-nilai dan tata tertib yang berlaku di dalam Indosat dan selalu mematuhi hukum dan peraturan perundangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Indosat.

    1.2 Maksud dan Tujuan

    Piagam Dewan-dewan ini telah dibuat sesuai dengan (i) Undang-Undang Perseroan Terbatas (sebagaimana akan didefinisikan di bawah ini), (ii)

  • 2

    anggaran dasar Perseroan, (iii) peraturan pasar modal, termasuk UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka (Peraturan OJK), dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pendaftaran Saham-saham (Stock) dan Efek Jenis Ekuitas selain dari Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan-perusahaan Terdaftar sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014; dan (iv) prinsip-prinsip GCG. Piagam Dewan-dewan ini merupakan suatu pedoman bagi Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku bagi Indosat dan praktik terbaik GCG. Piagam Dewan-dewan ini mengatur mengenai struktur dan hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris di dalam organisasi Indosat dan menjadi referensi bagi seluruh anggota dewan dalam menetapkan dan melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang mereka. Piagam Dewan-dewan ini bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman di antara para anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengenai peraturan yang berkaitan dengan prosedur kerja masing-masing dewan. Direksi dan Dewan Komisaris harus mematuhi Piagam Dewan-dewan ini, hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta mematuhi standar dan prinsip etika yang tinggi.

    1.3 Daftar Istilah

    1. Anggaran Dasar merujuk kepada Anggaran Dasar Indosat yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 30 tanggal 10 Juni 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

    2. Direksi merujuk kepada Organ Perseroan dengan wewenang dan tanggung jawab penuh atas manajemen Perseroan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar.

    3. Dewan Komisaris merujuk kepada Organ Perseroan dengan tugas

    untuk mengawasi secara umum dan/atau spesifik sesuai dengan Anggaran Dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi.

    4. Komisaris merujuk kepada seorang anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama.

    5. Perseroan merujuk kepada PT Indosat Tbk.

    6. Undang-Undang Perseroan Terbatas merujuk kepada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

  • 3

    7. Organ-organ Perseroan merujuk kepada RUPS, Direksi dan

    Dewan Komisaris Indosat.

    8. Direktur merujuk kepada seorang anggota Direksi, termasuk Direktur Utama.

    9. Para Karyawan merujuk kepada para karyawan Perseroan, tidak termasuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

    10. Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya RUPS) merujuk kepada suatu Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.

    11. Para Komisaris Independen merujuk kepada para anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten dan Perusahaan Terbuka dan memenuhi persyaratan Para Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK.

    12. Para Pemegang Saham merujuk kepada para pihak yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

    II. Dewan Komisaris 2.1 Pengangkatan dan Pemberhentian

    Masing-masing anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris. Pengangkatan tersebut akan berlaku efektif sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-4 (ke-empat) setelah tanggal pengangkatan tersebut, namun demikian tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris setiap saat apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dinilai tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya. Pemberhentian tersebut harus disertai dengan alasan pemberhentian dan bagi anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. Masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, karena hal-hal berikut ini: 1. anggota Dewan Komisaris tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan

    sesuai hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

  • 4

    2. anggota Dewan Komisaris tersebut dilarang untuk menjadi seorang anggota Dewan Komisaris sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

    3. anggota Dewan Komisaris tersebut mengundurkan diri dengan menyerahkan suatu pemberitahuan tertulis dan pengunduran diri tersebut telah dinyatakan berlaku efektif pada suatu RUPS;

    4. anggota Dewan Komisaris tersebut meninggal dunia; atau 5. anggota Dewan Komisaris tersebut diberhentikan berdasarkan suatu

    keputusan kementerian, khusus untuk komisaris yang dicalonkan oleh Pemerintah Indonesia.

    Perseroan harus menyelenggarakan RUPS untuk mengganti anggota Dewan Komisaris yang selama masa jabatan mereka, tidak lagi mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris. Sehubungan dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, Perseroan harus menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Pengunduran diri tersebut menjadi sah dan berlaku efektif pada saat disetujui oleh RUPS atau di akhir jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut, yang mana yang lebih dahulu. Seorang Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya dengan ketentuan bahwa Komisaris Independen tersebut menyatakan kepada RUPS bahwa ia tetap independen dan pernyataan tersebut harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Dalam hal Komisaris Independen tersebut memegang jabatan pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan tambahan pada Komite Audit tersebut. Dalam hal 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri, yang menyebabkan jumlah anggota-anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut menjadi sah pada saat disetujui oleh RUPS dalam mana para anggota Dewan Komisaris yang baru juga diangkat, sedemikian sehingga ketentuan mengenai jumlah minimal anggota Dewan Komisaris terpenuhi. Apabila akibat alasan apapun, suatu jabatan dalam Dewan Komisaris menjadi kosong sehingga menyebabkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah minimal yang diwajibkan, maka RUPS harus diselenggarakan untuk mengisi kekosongan tersebut. Perseroan harus mengungkapkan kepada masyarakat atas informasi mengenai pengunduran diri anggota(-anggota) Dewan Komisaris dan harus menyerahkannya kepada OJK paling lambat dua (2) hari kerja setelah: 1. diterimanya suatu surat pengunduran diri; dan 2. hasil RUPS.

  • 5

    2.2 Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

    Tugas dan Tanggung Jawab

    Tugas utama Dewan Komisaris adalah untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar, serta untuk memberikan nasihat/saran kepada Direksi. Dewan Komisaris harus melaksanakan pengawasan atas kebijakan manajemen, pelaksanaan manajemen secara umum, baik mengenai Perseroan atau usahanya, dan memberikan nasihat/saran kepada Direksi.

    Dewan Komisaris harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan iti

Embed Size (px)
Recommended