Top Banner
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN 4 SURAT NOMOR : 046.I /DPPMD/VII/2017 TANGGAL : 07 JULI 2017 PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN CERDAS DALAM PEMBANGUNAN DESA LOKASI NON BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT KEGIATAN DIREKTORAT PELAYANAN SOSIAL DASAR DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2017
34

PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Mar 06, 2018

Download

Documents

doanque
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

KEMENTERIAN DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 4

SURAT NOMOR : 046.I /DPPMD/VII/2017

TANGGAL : 07 JULI 2017

PETUNJUK TEKNIS

PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN CERDAS

DALAM PEMBANGUNAN DESA

LOKASI NON BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT KEGIATAN

DIREKTORAT PELAYANAN SOSIAL DASAR DIREKTORAT JENDERAL

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2017

Page 2: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

DAFTAR ISI

I. LATAR BELAKANG ………………………………………………………………………………………………………………. 1

II. DASAR HUKUM ………………………………………………………………………………………………………………….. 3

III. TUJUAN DAN SASARAN ……………………………………………………………………………………………………… 4

3.1 Tujuan ………………………………………………………………………………………………………................... 4

3.2 Sasaran Program ……………………………………………………………………………………………………….. 5

IV. KOMPONEN KEGIATAN ……………………………………………………………………………………………………… 5

4.1 Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ………………………………………………………................... 5

4.2 Tenaga Pendamping ………………………………………………………………………………………………….. 5

4.3 Tahapan Kegiatan di Tingkat Desa dan Pemerintah Daerah ………………………………………. 6

V. LOKASI DAN KELOMPOK SASARAN …………………………………………………………………………………… 6

5.1 Lokasi Sasaran …………………………………………………………………………………………………………… 6

5.2 Kelompok Sasaran …………………………………………………………………………………………………….. 6

VI. MEKANISME PELAKSANAAN …………………………………………………………………………………………….. 7

6.1. Pelaksanaan Kegiatan di Masyarakat ……………………………………………………………………….. 7

6.2. Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Pemerintahan Daerah ……………………………………………. 23

VII. MEKANISME PENDANAAN ……………………………………………………………………………………………….. 28

VII. PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU …………………………………………………………………………………. 28

IX. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN …………………………………………………………………… 29

X. PENUTUP …………………………………………………………………………………………………………………………… 32

Page 3: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 1

PETUNJUK TEKNIS

PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN CERDAS

DALAM PEMBANGUNAN DESA

LOKASI NON BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT KEGIATAN

I. LATAR BELAKANG

Dengan telah ditetapkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa diyakini akan memberikan

pengaruh yang besar dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa. Tujuan

pengaturan desa ini diharapkan dapat : (1) Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi

masyarakat untuk mengembangkan potensi dan asset desa guna kesejehteraan bersama;

(2) Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien, efektif terbuka serta

bertanggungjawab; (3) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat guna

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; (4) Memajukan perekonomian masyarakat desa

serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; (5) Memperkuat masyarakat sebagai

subyek pembangunan. Dengan disyahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan ditindaklanjuti

dengan disediakannya Dana Desa akan berdampak pada keberadaan program-program dari

Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang selama ini telah masuk ke Desa seperti Generasi Sehat

dan Cerdas atau GSC.

Secara prinsip pelaksanaan GSC cukup relevan dan sangat potensial mendukung

diterapkannya UU Desa. Dalam kerangka transisi pelaksanaan UU Desa, GSC bisa dipandang

sebagai Program Pemerintah yang ditugaskan kepada Desa dengan kewenangan pengaturan

oleh Pemerintah tetapi dengan kewenangan pengurusannya dilakukan oleh Desa.

Sehubungan GSC fokus pada pemberdayaan dan penguatan masyarakat, sekaligus

mendukung frontline service providers, maka strategi institutionalisasi kelembagaan dan

integrasi proses yang selama ini dibangun menjadi bagian di dalam sistem regular sebagaimana

diamanatkan di dalam UU Desa. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pola-pola

pembangunan partisipatif yang berpihak pada layanan dasar pendidikan dan kesehatan tetap

terus berjalan dan membudaya. Sejalan dengan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa

dan tercantumnya PSD sebagai salah satu prioritas yang ditetapakn oleh Kemendesa PDTT,

maka diharapkan alokasi dana kegiatan PSD terjamin dan memadai.

Dalam rangka mengawal efektivitas implementasi UU Desa serta mendorong peningkatan

kualitas pelayanan sosial dasar di desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan, Pelaksanaan GSC

Page 4: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 2

menitikberatkan pada pengintegrasian GSC dalam sistem pembangunan desa dan merupakan

bagian dari pencapaian transformasi GSC menuju fase integrasi dan pengarusutamaan

pelayanan sosial dasar yang akan dilaksanakan di seluruh lokasi GSC.

Pengintegrasian GSC dalam sistem pembangunan desa ini juga dimaksudkan untuk

mendukung pelaksanaan kebijakan program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi seperti penggunaan data IDM dalam perencanaan pembangunan

desa, pelembagaan pembangunan desa dengan target mengurangi jumlah desa tertinggal dan

meningkatkan jumlah desa mandiri dengan berpijak pada 3 pilar (tri matra) Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu: (i) Jaring Komunitas Wiradesa, (ii) Lumbung Ekonomi

Desa, dan (iii) Lingkar Budaya Desa.

Pelembagaan pembangunan desa merupakan langkah strategis dalam mendukung

program prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya

optimalisasi akses dan kualitas pelayanan dasar untuk mendorong keberlanjutan program di

tingkat pemerintah daerah dan desa.

Fasilitator GSC bersama Pendamping Desa memastikan terjadinya tahapan perencanaan

pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dalam

pelaksanaan tahapan yang berintegrasi dengan pembangunan desa harus tetap dilakukan

penilaian secara simultan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memasuki tahapan kegiatan program

adalah:

a. Pastikan data sasaran terutama yang belum dapat layanan dan hasil capaian skoring

indikator keberhasilan desa tahun sebelumnya sudah tersedia.

b. Pastikan Daftar masalah dan gagasan hasil diskusi terarah kelompok sasaran sudah tersedia.

c. Lakukan konfirmasi kepada peserta, apakah ada perubahan terhadap data sasaran yang

belum dapat layanan, misalnya masih ada yang belum terdaftar.

d. Gunakan data sasaran yang belum dapat layanan dan daftar masalah gagasan hasil diskusi

kelompok perempuan sebagai bahan diskusi dengan peserta, bentuk kegiatan yang perlu

dilakukan untuk menangani sasaran yang belum dapat layanan ini.

e. Lanjutkan dengan membahas perumusan kegiatan lainnya dengan melihat hasil skoring

tahun atau siklus sebelumnya. Indikator yang hasil skoringnya belum terpenuhi menjadi

prioritas berikutnya.

f. Lanjutkan dengan membahas perumusan kegiatan lainnya, terutama upaya untuk

menjawab permasalahan yang dimunculkan pada saat diskusi kelompok perempuan serta

upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan ibu-anak.

Page 5: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 3

g. Lakukan identifikasi pelaku-pelaku di masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang

kesehatan dan pendidikan.

Panduan ini melengkapi Petunjuk Teknis Operasional (PTO) GSC dan bertujuan untuk

memberikan gambaran tentang konsep dan implementasi GSC di lokasi non BLM Kegiatan agar

program tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap pelaku terkait dan berjalan efektif dalam

mencapai target dan tujuan yang diharapkan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Undang Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian

Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 288);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148/PMK.07/2014 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang

Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan

Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 982);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 159);

Page 6: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 4

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 beserta aturan

perubahannya Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran

Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. PER-48/PB/2013 yang diterbitkan

kembali tanggal 11 Juni 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah

International Bank for Reconstruction and Development No. TF-014769 (National

Program for Community Empowerment In Rural Area-Healt and Bright Generation-

PNPM Generasi Project).

III. TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan

Secara umum pelaksanaan GSC di lokasi non BLM Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan sosial dasar bagi warga miskin secara mandiri dan berkelanjutan.

Secara khusus tujuan pelaksanaan GSC di lokasi non BLM Kegiatan yaitu:

a. Mendorong partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau

kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan dan pelestarian pembangunan;

b. Mendorong kemandirian masyarakat dalam mengakses dan mengelola layanan kesehatan

dan pendidikan secara berkelanjutan;

c. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi

dan aset desa guna kesejahteraan bersama; dan

d. Mendorong peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat guna mempercepat

perwujudan kesejahteraan umum.

Page 7: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 5

3.2. Sasaran Program

a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pendidikan dasar dan

menengah secara mandiri dan berkelanjutan melalui pencapaian 12 (dua belas)

indikator GSC;

b. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa),

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Biaya Desa

(APBDesa) yang mendukung kebijakan pengarusutamaan pelayanan sosial dasar

dalam rangka implementasi UU Desa;

c. Terwujudnya pemanfaatan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Peningkatan Kapasitas

dan sumber dana lainnya yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran;

d. Terwujudnya kontribusi pendanaan dari pemerintah daerah dan sumber dana selain

dari GSC sebagai wujud kemitraan dan kemandirian kelembagaan lokal yang

mendukung upaya peningkatan kualitas layanan sosial dasar bidang kesehatan dan

pendidikan bagi warga miskin;

e. Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap pengarusutamaan pelayanan sosial

dasar sebagai salah satu pemenuhan hak masyarakat miskin; dan

f. Berkontribusi dalam meningkatkan jumlah desa mandiri dan pengentasan desa

tertinggal di lokasi dampingan GSC.

IV. KOMPONEN KEGIATAN

4.1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Pada lokasi GSC non BLM Kegiatan tidak dialokasikan BLM Kegiatan serta DOK

Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat agar kegiatan masyarakat fokus pada penguatan

integrasi perencanaan pembangunan di Desa. BLM yang dialokasikan hanya berupa DOK

Peningkatan Kapasitas yang dialokasikan bagi pelaku di tingkat masyarakat untuk mendukung:

a. Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi

b. Kegiatan Perencanaan Partisipatif

c. Operasional Rutin

4.2. Tenaga Pendamping

Tenaga pendamping di tingkat pusat dan daerah adalah seluruh konsultan dan fasilitator

program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Page 8: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 6

4.3. Tahapan Kegiatan di Tingkat Desa dan Pemerintah Daerah

Tahapan kegiatan GSC di lokasi non BLM Kegiatan merupakan sebuah siklus

pendampingan di tingkat desa dan pemerintah daerah yang sistematis, berkelanjutan dan

terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Bentuk komponen kegiatan

yang mendukung tahapan pelaksanaan tersebut di tingkat pemerintah daerah berupa kegiatan

workshop koordinasi kabupaten yang dilakukan selama 2 (dua) kali dalam setahun yang

teralokasi dalam pembiayaan DIPA Urusan Bersama (UB).

V. LOKASI DAN KELOMPOK SASARAN

5.1. Lokasi Sasaran

Lokasi GSC non BLM Kegiatan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi.

5.2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran di lokasi non BLM Kegiatan dibagi dalam 2 (dua) kategori sebagai

berikut:

1. Pelaku program

Pelaku program merupakan para pihak terkait yang terlibat dalam proses kegiatan GSC di

tingkat pemerintah daerah dan masyarakat, baik individu maupun kelompok/institusi. Peran

pelaku program sangat penting dalam mendukung administrasi pelaksanaan serta

efektivitas pencapaian substansi program. Melalui peran parapihak terkait tersebut maka

upaya kaderisasi dalam mencapai fase transformasi program dapat berlangsung baik, untuk

mencapai kemandirian masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar yang

berkesinambungan.

Unsur pelaku program di tingkat pemerintah daerah adalah Penanggung Jawab

Operasional Kabupaten (PJO Kabupaten), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan

Bappeda. Di tingkat kecamatan dan desa terdapat Unit Pengelola Keuangan (UPK), dan

Pendamping Lokal (PL), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa (KPMD), Tim Pertimbangan Musyawarah Desa (TPMD) serta pengelola

posyandu dan PAUD.

Kelembagaan lokal yang dibangun, dikembangkan serta dikoordinasikan melalui pelaksanaan

GSC lokasi non BLM Kegiatan di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan adalah forum

SKPD, Puskesmas, UPT Dinas Kesehatan dan Pendidikan, Tim Koordinasi Penanggulangan

Page 9: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 7

Kemiskinan Daerah (TKPKD), forum Multistakeholders. Di tingkat desa, kelembagaan lokal

yang dibangun dan dikembangkan melalui pelaksanaan GSC di lokasi non BLM Kegiatan

adalah BPD, LPM, Posyandu, kelembagaan PAUD dan kelembagaan lain yang mendukung

keberlanjutan kegiatan GSC.

Untuk mendukung operasional rutin para pelaku program disediakan alokasi pembiayaan

sosialisasi, pelatihan dan biaya operasional. Pemerintah daerah juga dapat mengalokasikan

dana Pendamping Administrasi Proyek (PAP) untuk lebih meningkatkan upaya

pendampingan dan pengendalian terhadap program.

2. Penerima Manfaat

Penerima manfaat program adalah masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan

kesehatan dan pendidikan dasar khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak bayi dan

balita, anak usia sekolah dasar, anak usia dini, stunting serta anak berkebutuhan khusus

(ABK).

VI. MEKANISME PELAKSANAAN

Pelaksanaan GSC di lokasi non BLM Kegiatan ini dikendalikan dan difasilitasi oleh seluruh

pelaku GSC di tingkat pusat hingga daerah. Untuk itu maka struktur dan tata kelola koordinasi,

kendali dan fasilitasi mengikuti sebagaimana yang diatur dalam PTO GSC.

6.1. Pelaksanaan Kegiatan di Masyarakat

Tahapan pelaksanaan kegiatan di masyarakat mencakup serangkaian upaya membangun

kesadaran kritis masyarakat akan pentingnya perubahan perilaku, penguatan kelembagaan lokal

dan sistem pembangunan desa yang luhur, mengakar, mandiri dan terintegrasi. Dalam

pelaksanaannya, tahapan kegiatan GSC di tingkat masyarakat disusun untuk memperkuat sistem

pembangunan di desa serta diarahkan pada pengarusutamaan isu-isu pelayanan sosial dasar

secara sistematis dan terorganisir sebagai implementasi UU Desa.

Kegiatan sosialisasi, koordinasi, pemantauan serta Diskusi Terarah Kelompok Sasaran (DTKS)

dilakukan sesuai kebutuhan secara simultan di sepanjang pelaksanaan tahapan kegiatan. Adapun

tahapan kegiatan GSC lokasi non BLM Kegiatan yang dilakukan di tingkat masyarakat desa dan

kecamatan digambarkan dalam bagan alur dibawah ini

Page 10: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 8

KE

CA

MA

TA

N

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JULIJUNI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

MusrenbangcamDaftar Usulan

RKP Desa

MAD Sosialisasi

MD Sosialisasi

MusrenbangdesDaftar Usulan

RKP Desa(non-skala

desa)

Musrenbang Kab

Penetapan Tim Penyusun

Rancangan RKP

Penyusunan Rancangan RKP

Musrenbang RKP

Penyusunan Rancangan APBDesa

Evaluasi RAPBDesa

Penetapan APBDesa

D E

S A

D U

S U

N

MD ST

ALUR TAHAPAN LOKASI NON BLM KEGIATAN

Musdes

Pencermatan

RPJMDesa

Lokakaya/Festifal PSD/Gelar Budaya

Rapat Perumusan

Review RPJMDes dan PKD

Penetapan Tim

Penyusun

RPJMDesa

Pelatihan pengarusutamaan PSD dalam

Pembagunan DesaPelatihan pengelolaan Posyandu

Pelatihan Pelembagaan

Pembangunan Desa

Pagu Indikatif dan

Informasi Kegiatan

MD PJ min 2x

Pelaksanaan Kegiatan n-1, Monitoring Bulanan

TPMD & KPMD menjadi bagian Tim Penyusun RKP

TPMD dan KPMD menjadi bagian Tim Penyusun RPJMDesa

DTKS menjadi salah satu pola

PKD

Page 11: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 9

1. Persiapan dan Orientasi

Persiapan dan orientasi merupakan kegiatan persiapan dan pengenalan proses fasilitasi

penyesuaian. Kegiatan ini bisa juga diartikan review kegiatan tahun sebelumnya dan

persiapan perbaikan tahun berikutnya. Adapun kegiatan persiapan dan orientasi sebagai

berikut :

a. Inventarisasi data kependudukan.

b. Identifikasi sarana prasarana pendidikan (SD/MI,SMP/MTs,Sekolah Terbuka yang

setara SD/SMP, paket A, paket B, dan lain-lain).

c. Identifikasi sarana prasarana pelayanan kesehatan, seperti; Posyandu, Pusat

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Puskesmas Pembantu (Pustu) serta kader-

kader kesehatan atau kader posyandu yang ada di desa-desa.

d. Inventarisasi program-program pendidikan/kesehatan yang telah atau sedang

berjalan di desa/kecamatan.

e. Jarak rata-rata pusat dusun ke SD/MI yang ada di desa/dusun tersebut.

f. Jarak rata-rata pusat dusun ke SMP/MTs terdekat yang melayani masyarakat desa

tersebut.

g. Jarak rata-rata pusat dusun-dusun ke Puskesmas atau Pustu (yang terdekat dengan

desa).

h. Identifikasi jumlah petugas kesehatan (bidan) yang ditempatkan untuk melayani

masyarakat desa.

i. Identifikasi jumlah tenaga pendidikan (guru) yang ditempatkan untuk melayani

masyarakat desa.

j. Inventarisasi RPJMDesa dan RKPDesa

k. Kategorisasi status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM).

Pelaksana dan penanggungjawab :

Fasilitator Kecamatan dan KPMD

Keluaran :

a. Data Profil desa

b. Form 1 tentang Data Layanan Kesehatan & Pendidikan

c. Form 5A tentang data dasar kependudukan.

d. Form 5B tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan Sosial untuk sasaran yang belum dapat

layanan tingkat desa.

e. RKPDesa tahun berjalan dan RPJM Desa.

f. Status desa berdasarkan IDM.

2. MAD Sosialisasi

Kegiatan MAD Sosialisasi dilaksanakan untuk menginformasikan kebutuhan penyesuaian

sistem perencanaan GSC kedalam sistem perencanaan pembangunan desa.

Pelaksanaan kegiatan MAD Sosialisasi membahas beberapa hal diantaranya :

a. Paparan konsep pengarusutamaan PSD dalam pembangunan desa.

Page 12: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 10

b. Paparan konsep dan teknis penyesuaian perencanaan GSC ke dalam perencanaan

pembangunan desa oleh Fasilitator Kecamatan.

c. Paparan kebijakan pelembagaan pembangunan desa.

d. Evaluasi kinerja pelaku program (fasilitator dan pelaku masyarakat).

e. Rencana penggunaan DOK Peningkatan Kapasitas tahun berjalan.

f. Kesepakatan bersama antar desa untuk menjalankan kegiatan GSC.

g. Menyepakati jadwal Musdes Sosialisasi

h. Paparan capaian status desa berdasarkan IDM

i. Menyepakati rencana peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat

j. Agenda lain yang relevan dan disepakati masyarakat.

Waktu Pelaksanaan :

Bulan Januari – Februari tahun berjalan setelah pelaksanaan persiapan dan orientasi.

Penyelenggara :

BKAD

UPK

FK dan PjOK

Peserta :

Peserta perwakilan masing-masing desa sebanyak 6 orang yang terdiri dari Kepala Desa,

Ketua BPD, 4 orang masyarakat (LPM, Posyandu, KPMD dan TPMD)

Keluaran :

a. Berita Acara kesepakatan pelaksanaan GSC (Form 4A)

b. Hasil evaluasi kinerja pelaku program

c. Keputusan bersama desa integrasi GSC dalam perencanaan pembangunan desa dan

pengarusutamaan pelayanan sosial dasar dalam pembangunan desa.

a. Tersosialisasikannya pelembagaan pembangunan desa.

d. Jadwal kegiatan musyawarah desa sosialisasi.

e. Dokumen rencana penggunaan DOK Peningkatan Kapasitas diteruskan dengan

penerbitan Surat Penetapan Camat (SPC).

3. Musyawarah Desa Sosialisasi

Musdes Sosialisasi adalah pertemuan terbuka bagi masyarakat di desa untuk

mensosialisasikan kebijakan program GSC dan hasil MAD Sosialisasi. Dengan agenda

sebagai berikut:

a. Penyampaian hasil-hasil keputusan dalam MAD Sosialisasi

b. Kesepakatan kesiapan Masyarakat mengikuti GSC

c. Penyampaian kebijakan program dan integrasi GSC dalam perencanaan

pembangunan desa termasuk pengintegrasian pelaku program dalam perencanaan

pembangunan desa.

d. Paparan kebijakan pelembagaan pembangunan desa.

Page 13: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 11

e. Pemilihan dan penetapan KPMD dan TPMD (pelaku lama dapat ditetapkan kembali

atas dasar kinerja baik dan kesepakatan musyawarah) diteruskan dengan penerbitan

Surat Keputusan Kepala Desa

f. Menyepakati jadwal pelaksanaan DTKS sebagai bagian Pengkajian Kondisi Desa

(PKD)

g. Rencana monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan.

h. Penyampaian Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DURKP) yang akan dibawa

ke Musrenbang kecamatan.

i. Penyampaian hasil evaluasi capaian IDM tingkat Desa.

j. Jadwal pertemuan dengan kelompok penerima program bidang kesehatan atau

pendidikan, sesuai jenis kegiatan yang didanai;

Waktu Pelaksanaan :

Musdes Sosialisasi dilaksanakan pada bulan Januari tahun berjalan setelah pelaksanaan

MAD Sosialisasi

Penyelenggara :

BPD dan Kepala Desa difasilitasi oleh FK dan KPMD

Peserta :

Terbuka bagi seluruh warga desa, perangkat desa dan lembaga yang ada di desa

seperti unsur dari PKK, BPD, LPM atau sebutan lainnya, Tokoh Masyarakat, Pemerhati

Pendidikan, Pengurus Posyandu, dll. Dalam Musdes Sosialisasi harus mengikutsertakan

perempuan dan kelompok masyarakat miskin.

Keluaran :

Berita Acara hasil musyawarah (Form 4A) yang dilampiri dengan beberapa dokumen,

yaitu :

a. Surat pernyataan kesanggupan masyarakat mengikuti GSC.

b. Tersosialisasikannya kebutuhan pelembagaan pembangunan desa.

c. Penetapan TPMD dan KPMD diteruskan dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala

Desa.

d. Jadwal pelaksanaan DTKS dan Pencermatan ulang RPJMDesa.

e. Jadwal monitoring bulanan.

f. Hasil IDM tingkat Desa sebagai dasar perencanaan pembangunan desa tahun

berikutnya.

Dalam pelaksanaan Musdes Sosialisasi dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan

Musrenbang Desa terhadap desa yang belum melaksanakan Musrenbang Desa

penyusunan RKPDesa. Adapun tugas dan peran Fasilitator GSC dan Pelaku GSC di desa

dalam Musrenbang Desa sebagai berikut:

Sebelum Musrenbang RKPDesa :

1. Melakukan review dokumen RPJMDesa

2. Berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Tim Penyusun RKPDesa terkait dengan

pelaksanaan kegiatan GSC dan Layanan Sosial Dasar menjadi prioritas kegiatan

Page 14: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 12

RPKDesa

3. Memastikan pelaku GSC diundang hadir dalam Musrenbang Desa.

4. Berkoordinasi dengan pendamping desa dalam penyiapan pelaksanaan Musrenbang

Desa.

Pelaksanaan Musrenbang RKPDesa :

1. Memastikan pelaku GSC hadir dan terlibat secara aktif dalam Musrenbang Desa

2. Penyampaian IDM sebagai dasar perencanaan kegiatan dalam RKPDesa

3. Melakukan advokasi kegiatan GSC dan pelayanan sosial dasar menjadi prioritas

penyusunan kegiatan RKPDesa

Paska pelaksanaan Musrenbang RKPDesa

1. Melakukan inventarisasi dokumen RKPDesa dan APBDesa tahun berjalan

2. Melakukan inventarisasi hasil keputusan Musrenbang Desa.

4. Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan)

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku

kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program

kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan

Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah

kabupaten/kota di wilayah kecamatan.

Tujuan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain:

a. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan

yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang

bersangkutan.

b. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan

yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa.

c. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah

kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.

Hasil Musrenbang Kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan

rancangan Renja SKPD.

Waktu Pelaksanaan :

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari

Penyelenggara :

Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat melalui SK

Camat (BKAD dapat menjadi bagian sebagai Tim Penyelenggaran Musrenbang

Kecamatan).

Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri

dari unsur kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan

keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk

aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan

Page 15: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 13

Peserta :

Peserta Musrenbang Kecamatan terdiri atas para Kepala Desa dan lurah, delegasi

Musrenbang Desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota

asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat,

keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan

pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

Narasumber :

Narasumber Musrenbang Kecamatan dapat terdiri dari pejabat Bappeda, perwakilan

DPRD, Camat, dan perwakilan SKPD kabupaten/kota dan unsur lain yang diperlukan.

Keluaran

Beberapa keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah :

a. Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

b. Daftar Urutan Prioritas Kegiatan per bidang serta SKPD yang diharapkan dapat

menindaklanjuti.

c. Delegasi yang akan mengikuti forum SKPD

d. Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan

Tugas Fasilitator dan Pelaku GSC :

1. FK berkoordinasi dengan Pendamping Desa dan Tim Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan untuk inventarisasi DURKPDesa.

2. Memastikan pelaksanaan pelaku GSC baik di Desa maupun Kecamatan terlibat

secara aktif dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan baik sebagai utusan desa

dan peserta kecamatan.

3. Melakukan advokasi atas kegiatan GSC dan pelayanan sosial dasar lainnya dibahas

dan diputuskan menjadi prioritas usulan kegiatan.

5. Musyawarah Dusun Sosialisasi

Musyawarah Dusun Sosialisasi adalah pertemuan terbuka bagi anggota masyarakat

dusun untuk mensosialisasikan program dan melakukan pemetaan sosial kondisi

pendidikan dan kesehatan. Pemetaan sosial dilakukan dengan mengajak peserta

musyawarah dusun untuk menggambarkan kondisi pelayanan pendidikan dan

kesehatan serta kondisi anggota masyarakat sasaran program pada sebuah peta.

a. Menjelaskan tentang program meliputi pengertian, tujuan, sasaran, indikator

keberhasilan dan ketentuan/kebijakan program, serta bagaimana cara kerja program

b. Sosialisasi kebijakan pelembagaan pembangunan desa.

c. Penyusunan peta sosial kondisi pendidikan dan kesehatan. Untuk lokasi tahun

berikutnya dilakukan dengan meninjau kembali hasil pemetaan sosial tahun

sebelumnya, dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Pembuatan

peta sosial atau peninjauan terhadap peta sosial tahun pertama dilakukan dengan:

Page 16: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 14

d. Mengidentifikasi atau mendata sasaran program, meliputi rumah tangga-rumah

tangga yang memiliki ibu hamil, memiliki anak usia balita, memiliki anak usia dini,

memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD/MI), dan rumah tangga yang memiliki anak

usia Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs).

e. Mendata rumah tangga yang selama ini tidak atau belum mendapatkan layanan

pendidikan dasar (atau yang putus sekolah) dan kesehatan ibu-anak.

f. Mengidentifikasi atau mendata kondisi dan fasilitas pelayanan pendidikan dasar,

kesehatan ibu-anak, baik yang dari pemerintah maupun swasta dan fasilitas umum

lainnya.

g. Penyesuaian data sasaran di dusun dengan data hasil orientasi dan peta sosial desa.

h. Menggambarkan apa yang telah diidentifikasikan sebagaimana di atas dalam sebuah

peta sosial. Peta ini selanjutnya digunakan sebagai alat/media diskusi terarah untuk

menggali gagasan kegiatan dengan kelompok masyarakat. Cara penyusunan peta

sosial kondisi pendidikan dan kesehatan sebagaimana pada PTO Penjelasan 1

Pemetaan Sosial Kondisi Kesehatan dan Pendidikan.

i. Menggali gagasan dari masyarakat secara umum terhadap program ini.

j. Persiapan kelompok penerima kegiatan tahun berjalan

k. Monitoring bulanan

l. Rencana pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Diskusi Terarah Kelompok

Sasaran (DTKS)

m. Pencermatan ulang RPJMDesa jika sudah ada, atau persiapan penyusunan RPJMDesa

(jika belum ada)

n. Persiapan penyusunan prioritas RKPDesa N+1

Waktu Pelaksanaan :

Pelasanaan dilakukan pada bulan Februari setelah Musdes Sosialisasi

Penyelenggara :

TPMD dan/atau Tim Penyusun RPJMDesa/RKPDesa difasilitasi oleh KPMD dan FK

Peserta :

Sebanyak mungkin anggota masyarakat di dusun, terutama masyarakat yang menjadi

sasaran program.

Keluaran :

a. Berita Acara Hasil Musyawarah Dusun (form 4A)

b. Tersosialisasikannya pelembagaan pembangunan desa.

c. Peta sosial dusun

d. Daftar sasaran program (form 2)

e. Rekapitulasi hasil pemetaan sosial untuk sasaran yang belum dapat layanan tingkat

desa (form 5B)

f. Data dasar kependudukan lengkap (form 5A)

g. Jadwal pelaksanaan DTKS dan PKD

h. Jadwal pelaksanaan monitoring bulanan

Page 17: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 15

i. Daftar prioritas kegiatan hasil kajian ulang RPJMDesa sebagai usulan rancangan

RKPDesa

6. Diskusi Terarah Kelompok Sasaran bersamaan dengan Pengkajian Keadaan Desa

dan Review RPJMDesa

DTKS merupakan kegiatan yang difasilitasi oleh TPMD dan/atau Tim review

RPJMDesa/RKPDesa dan KPMD dalam rangka membahas dan mendiskusikan masalah,

potensi, dan kebutuhan bidang kesehatan ibu-anak dan pendidikan dasar dalam upaya

memenuhi ukuran keberhasilan program serta menjadi bagian dalam pelaksanaan

Pengkajian Kondisi Desa (PKD) pengarusutamaan pelayanan sosial dasar.

Materi pembahasan dalam DTKS antara lain :

a. Sosialisasi program dan perencanaan pembangunan desa.

b. Sosialisasi pelembagaan pembangunan desa.

c. Pembahasan Peta sosial dusun.

d. Pendataan sasaran program.

e. Pendataan anggota masyarakat yang tidak atau belum mendapatkan layanan (Form

2) termasuk daftar sasaran yang tidak atau belum mendapatkan layanan.

f. Pencermatan ulang RPJMDesa untuk menetapkan usulan kegiatan-kegiatan yang

diprioritaskan dalam RKPDesa terkait dengan layanan sosial dasar.

g. Monitoring bulanan

Waktu Pelaksanaan :

DTKS dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juni setelah pelaksanaan

Musyawarah Dusun Sosialisasi.

Penyelenggara :

TPMD dan/atau Tim Review RPJMDesa/RKPDesa

Peserta :

Jumlah Peserta antara 15 – 20 orang setiap DTKS dengan komposisi peserta berasal dari

Penduduk di dusun, terutama sekali mereka yang termasuk dalam sasaran program,

masyarakat yang belum mendapat layanan, kelompok terpinggirkan, kelompok rentan.

Dilakukan berulangkali dalam kelompok-kelompok diskusi yang berbeda.

Keluaran :

a. Daftar identifikasi masalah dan gagasan (Form 8)

b. Daftar sasaran (Form 2) dan peta sosial yang telah di perbaiki berdasarkan klarifikasi

dengan peserta diskusi

c. Tersosialisasikannya kebutuhan pelembagaan pembangunan desa.

d. Peta sosial

e. Daftar masalah dan gagasan

f. Daftar usulan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen rancangan RKPDesa

g. Daftar usulan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan dalam tahun

Page 18: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 16

berjalan melalui mekanisme perubahan APBDesa (contoh terjadi kejadian luar biasa

kasus gizi buruk)

h. Daftar potensi desa

i. Berita Acara hasil DTKS

7. Rapat Perumusan/Pra Musyawarah Desa Percermatan Ulang RPJMDesa

Rapat perumusan atau pra musyawarah desa Pencermatan Ulang RPJMDesa merupakan

pertemuan TPMD dan/atau Tim Review RPJMDesa/RKPDesa untuk merumuskan rencana

kegiatan yang dinilai dapat memenuhi keberhasilan dan priortas dalam rancangan

RKPDesa dengan agenda antara lain :

a. Melakukan rekapitulasi hasil DTKS

b. Melakukan rekapitulasi Daftar sasaran program (Form 2)

c. Melakukan Rekapitulasi hasil pemetaan sosial untuk sasaran yang belum mendapat

layanan (Form 5B)

d. Melakukan penggabungan Peta sosial desa (penggabungan dari peta sosial dusun)

e. Melakukan pengisian Form 8, Daftar Identifikasi Masalah dan Gagasan hasil diskusi

terarah kelompok perempuan

f. Menetapkan jumlah sasaran program berdasarkan hasil pemetaan sosial sebagai

dasar pengalokasian jumlah dana desa

g. Menetapkan sasaran program yang belum mendapatkan layanan

h. Merumuskan kesesuaian gagasan kegiatan hasil diskusi terarah dari kelompok-

kelompok sasaran di dusun dengan seluruh ukuran keberhasilan

i. Merumuskan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan ukuran keberhasilan untuk

dibawa ke lokakarya dengan penyedia layanan pendidikan dan kesehatan di tingkat

kecamatan

j. Sosialisasi pelembagaan pembangunan desa.

k. Menetapkan 3 orang wakil dari TPMD dan/atau Tim Review RPJMDesa/RKPDesa

untuk ikut dalam Lokakarya Kemitraan.

l. Rancangan usulan kegiatan prioritas rancangan RKPDesa

m. Berita Acara Hasil Rapat Perumusan (Form 4A)

Waktu pelaksanaan :

Setelah pelaksanaan DTKS dan dapat dilakukan berulang kali

Penyelenggara :

TPMD dan/atau Tim Review RPJMDesa/RKPDesa difasilitasi oleh KPMD dan FK

Peserta :

a. TPMD

b. Tim Review RPJMDesa/RKP Desa

c. KPMD

Keluaran :

a. Tersosialisasikannya kebutuhan pelembagaan pembangunan desa.

Page 19: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 17

b. Rancangan data dasar kependudukan di desa (Form 5A)

c. Ditetapkannya rekapitulasi sasaran yang belum mendapatkan layanan (Form 5B)

d. Daftar kegiatan yang sesuai dengan ukuran keberhasilan dan untuk mereka yang

belum mendapatkan layanan (form 8 terisi lengkap)

e. Daftar usulan prioritas rancangan RKPDesa hasil Pencermatan ulang RPJMDesa

f. Berita Acara Rapat Perumusan.

8. Musyawarah Desa Pencermatan Ulang RPJMDesa

Musyawarah Desa Pencermatan Ulang RPJMDesa merupakan musyawarah di tingkat

desa yang diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh pemerintah desa dalam rangka

percermatan ulang RPJMDesa dan menetapkan hasil keputusan Tim Perumus dengan

agenda antara lain :

a. Mencermati ulang dokumen RPJMDesa

b. Pembahasan dan penetapan hasil rapat perumusan oleh Tim perumus

c. Pengarusutamaan usulan kegiatan layanan sosial dasar.

d. Rancangan pelembagaan pembangunan desa

Waktu pelaksanaan :

Paling lambat akhir bulan juni tahun berjalan (DTKS dan Rapat Perumusan telah selesai)

Penyelenggara :

BPD difasilitasi Pemerintah Desa didampingi oleh FK dan KPMD

Peserta :

a. Seluruh anggota BPD

b. Pemerintah Desa

c. TPMD dan/atau Tim Review RPJMDesa/RKPDesa

d. KPMD

e. Tokoh Adat

f. tokoh agama;

g. tokoh masyarakat;

h. tokoh pendidik;

i. perwakilan kelompok tani;

j. perwakilan kelompok nelayan;

k. perwakilan kelompok perajin;

l. perwakilan kelompok perempuan;

m. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan

n. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Keluaran :

a. Rancangan data dasar kependudukan di desa (Form 5A)

b. Ditetapkannya rekapitulasi sasaran yang belum mendapatkan layanan (Form 5B)

c. Daftar kegiatan yang sesuai dengan ukuran keberhasilan dan untuk mereka yang

belum mendapatkan layanan (Form 8 terisi lengkap)

Page 20: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 18

d. Daftar usulan prioritas rancangan RKPDesa

e. Usulan pelembagaan pembangunan desa

f. Berita Acara Musyawarah

Tugas dan Peran Fasilitator GSC dan pelaku GSC di desa dalam Musyawarah Desa

Pencermatan RPJMDesa:

Pra Musyawarah Desa Pencermatan :

1. Memastikan hasil DTKS telah tersedia dan direkapitulasi yang meliputi :

a. Hasil pemetaan sosial untuk sasaran yang belum mendapat layanan (Form 5B)

b. Peta sosial desa sebagai penggabungan dari peta sosial dusun

c. Memastikan Form 8, Daftar Identifikasi Masalah dan Gagasan hasil diskusi

terarah kelompok perempuan lengkap

d. Menetapkan jumlah sasaran (masyarakat) yang belum mendapatkan layanan

pendidikan maupun kesehatan

e. Adanya rumusan gagasan kegiatan hasil diskusi terarah dari kelompok-

kelompok sasaran di dusun dengan layanan sosial dasar.

f. Adanya rumusan kegiatan yang sesuai dengan layanan sosial dasar untuk

dibawa ke SKPD ditingkat kecamatan maupun kabupaten.

g. Memastikan pelaku GSC hadir dan terlibat dalam Musyawarah Desa

Pencermatan RPJMDesa

2. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa, BPD dalam persiapan Musyawarah

Desa Pencermatan RPJMDesa, meliputi:

a. Penyampaian hasil DTKS, Rapat Perumusan menjadi bagian agenda

pembahasan prioritas usulan dalam pencermatan RPJMDesa.

b. Daftar pelaku GSC yang diundang hadir dalam Musyawarah Desa Pencermatan

RPJMDesa

3. Berkoordinasi dengan Pendamping Desa tentang agenda Musyawarah Desa

Pencermatan RPJMDesa

Pelaksanaan Musyawarah Desa Pencermatan :

1. Memastikan hasil DTKS, Rapat Perumusan dibahas dalam Musyawarah Desa

Pencermatan RPJMDesa

2. Memastikan pelaku GSC hadir dan aktif dalam Musyawarah Desa Pencermatan

RPJMDesa

3. Memastikan usulan kegiatan layanan sosial dasar menjadi prioritas usulan RKPDesa

4. Kesepakatan usulan pelembagaan pembangunan desa.

9. Lokakarya Kemitraan dan Festival Desa

Lokakarya kemitraan merupakan penyampaian informasi dinas layanan mengenai

upaya-upaya yang dilakukan oleh para penyedia layanan untuk mengatasi masalah

pendidikan dan kesehatan. Lokakarya ini juga merupakan media konsultasi bagi

desa-desa kepada penyedia layanan, tentang kegiatan-kegiatan yang telah dibahas

dan diusulkan masyarakat. Penyedia layanan mencermati apakah rencana kegiatan yang

akan dilaksanakan desa memenuhi hal-hal berikut :

Page 21: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 19

a. Bermanfaat bagi ibu atau anak-anak sasaran program, terutama mereka yang

masuk dalam penduduk miskin,

b. Berpotensi tinggi untuk memenuhi ukuran keberhasilan program,

c. Mendesak untuk dilaksanakan,

d. Potensi keberlanjutannya tinggi.

e. Tidak tumpang tindih dengan kegiatan dinas layanan.

Lokakarya dengan penyedia layanan pada dasarnya juga merupakan proses koordinasi

di tingkat kecamatan sekaligus sebagai uji silang antara rencana kegiatan desa

dengan program dari dinas atau instansi terkait agar tidak terjadi tumpang tindih

pendanaan. Agar pelaksanaan lokakarya lebih efektif, maka salinan Form 8 (Daftar

Identifikasi Masalah dan Gagasan) hasil rapat perumusan gagasan dari desa-desa sudah

dikirimkan ke Dinas Pendidikan atau Kesehatan tingkat kecamatan jauh hari sebelum

pelaksanaan lokakarya untuk dipelajari dan diberikan catatan-catatan terhadap rencana

kegiatan desa tersebut. (Pada Form 8 untuk menuliskan hasil perumusan gagasan,

ditambahkan satu kolom “catatan penyedia layanan” di sebelah kanan sebagaimana

form terlampir)

Pelaksanaan lokakarya dapat diiringi dengan kegiatan pameran, festival budaya,

pemberian penghargaan, bazar dan lain-lain.

10. Penyusunan Rancangan RKPDesa

Pelaksanaan penyusunan rancangan RKPDesa adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan

oleh Tim Penyusun Rancangan RKPDesa guna menyusun rancangan RKPDesa yang akan

disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPDesa.

Agenda Tim Penyusunan rancangan RKP Desa diantaranya sebagai berikut :

a. Pencermatan pagu indikatif desa

b. Penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa

c. Pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa selama 1

(satu) tahun kedepan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDesa

d. Menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan.

e. Daftar usulan Pelaksana Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan Rancangan RKP Desa dilaksanakan pada bulan Juni sampai

dengan September sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa Penetapan RKPDesa,

paling lambat akhir bulan September.

Penyelenggara :

Tim Penyusun RKPDesa

Peserta :

Tim Penyusun RKPDesa

Page 22: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 20

Keluaran :

a. Daftar usulan kegiatan yang masuk dalam rancangan RKPDesa

b. Pagu indikatif desa (format pagu indikatif)

c. Kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa (format kegiatan pembangunan

yang masuk desa)

d. Daftar usulan Pelaksana Kegiatan

e. Rancangan RKPDesa dan DURKPDesa

f. Berita Acara Hasil penyusunan rancangan RKPDesa beserta lampirannya

Peran dan Tugas Fasilitator dan Pelaku GSC di desa dalam Penyusunan RKPDesa

Pra Penyusunan RKPDesa :

1. Melakukan advokasi kepada masyarakat desa dan pemerintah desa tentang

pemenuhan Layanan Sosial Dasar di desa

2. Berkoordinasi dengan Kepala desa agar Pelaku GSC di desa menjadi anggota Tim

Penyusun RKPDesa

3. Memastikan dokumen usulan kegiatan GSC dan Layanan Sosial Dasar telah ada dan

lengkap.

4. Berkoordinasi dengan pelaku GSC untuk menjadi anggota Tim Penyusun RKPDesa

5. Melakukan inventarisasi atas pagu indikatif dan informasi kegiatan yang masuk ke

desa

6. Melakukan verifikasi dan validasi RAB dan Desain Usulan Kegiatan GSC dan Layanan

Sosial Dasar

Pelaksanaan penyusunan RKPDesa:

1. Memastikan pelaku GSC di Desa menjadi anggota Tim Penyusun RKPdesa

2. Memastikan pelaku GSC aktif dalam penyusunan RPKDesa

3. Penyampaian IDM sebagai dasar penyusunan prioritas kegiatan dalam RKPDesa

4. Memastikan usulan kegiatan layanan sosial dasar dibahas dan menjadi prioritas

kegiatan dalam RKPDesa

5. Memastikan pelaku GSC diusulkan menjadi calon Pelaksana Kegiatan APBDesa

Paska Penyusunan RKPDesa

1. Inventarisasi dokumen Rancangan RKPDesa

2. Bersama Pendamping Desa berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa

untuk penyusunan rancangan RKPDesa.

11. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa

dalam rangka pembahasan dan penetapan RKPDesa. Musrenbang Desa ini membahas

agenda diantaranya :

a. Pembahasan rancangan RKPDesa yang meliputi :

1) rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

2) pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat Desa.

b. Prioritas program dan kegiatan yang didanai:

Page 23: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 21

1) pagu indikatif Desa;

2) pendapatan asli Desa;

3) swadaya masyarakat Desa;

4) bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan

5) bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah

kabupaten/kota.

c. Penilaian prioritas program dan kegiatan berdasarkan pada :

1) peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;

2) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

3) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan

kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

4) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

5) pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;

6) pendayagunaan sumber daya alam;

7) pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;

8) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan

kebutuhan masyarakat Desa; dan

9) peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

10) pelembagaan pembangunan desa

d. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa

Waktu Pelaksanaan :

Pelaksanaan Musrenbang Desa dilakukan setelah rancangan RKPDesa selesai, paling

lambat bulan September tahun berjalan.

Penyelenggara :

Pemerintah Desa

Peserta :

a. Kepala Desa

b. BPD

c. Unsur masyarakat, yang terdiri dari :

1) tokoh adat;

2) tokoh agama;

3) tokoh masyarakat;

4) tokoh pendidikan;

5) perwakilan kelompok tani;

6) perwakilan kelompok nelayan;

7) perwakilan kelompok perajin;

8) perwakilan kelompok perempuan;

9) perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan

10) perwakilan kelompok masyarakat miskin.

11) unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat

Page 24: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 22

Keluaran :

a. Penetapan RKP Desa

b. Penetapan DURKP Desa

c. Rancangan APBDesa

d. Penetapan pelembagaan pembangunan desa

e. Berita Acara Musrenbang Desa

f. Peraturan Desa tentang RKPDesa

Peran dan Tugas FK dan Pelaku GSC dalam Musrenbang RKPDesa

Pra Musrenbang Desa:

1. Memastikan dokumen hasil penyusunan Rancangan RKPDesa telah selesai dan

lengkap

2. Memastikan usulan kegiatan GSC dan layanan Sosial Dasar masuk dalam dokumen

Rancangan RKPDesa

3. Usulan pelembagaan pembangunan desa

4. Berkoordinasi dengan Kepala Desa terkait dengan rancangan Peraturan Desa

tentang RKPDesa dan pelembagaan pembangunan desa

Pelaksanaan Musrenbang Desa:

1. Tersosialisasikannya pelembagaan hasil kegiatan GSC

2. Memastikan pelaku GSC terlibat secara aktif dalam Musrenbang Desa

3. Memastikan usulan kegiatan GSC dan Layanan Sosial Dasar disepakati menjadi

RKPDesa

4. Memastikan pelaku GSC di Desa menjadi calon Pelaksana Kegiatan APBDesa

terutama menjadi calon pelaksana kegiatan GSC dan Layanan Sosial Dasar.

5. Memastikan pelembagaan pembangunan desa

Paska Musrenbang Desa:

1. Melakukan inventarisasi hasil keputusan Musrenbang Desa

2. Inventarisasi Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun berikutnya dan pelembagaan

pembangunan desa

3. Koordinasi dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa tentang penyusunan rancangan

APBDesa

12. Penyusunan Rancangan APBDesa dan Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa

Atas dasar hasil Musrenbang RKPDesa, Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan

Desa APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Selanjutnya Kepala Desa

menyampaikan rancangan Peraturan Desa APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan

disepakati bersama.

Penetapan Rancangan Peraturan Desa APBDesa paling lambat bulan Oktober tahun

berjalan

Peran dan Tugas FK dan Pelaku GSC di Desa dalam penyusunan rancangan

APBDesa

Penyusunan rancangan APBDesa disusun oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKPDesa

yang telah disepakati dalam Musrenbang.

Peran dan tugas FK dan Pelaku GSC:

1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan Sekretaris desa untuk memastikan

Page 25: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 23

hasil-hasil keputusan Musrenbang Desa masuk dalam Rancangan APBDesa

2. Inventarisasi dokumen rancangan APBDesa

13. Evaluasi APBDesa

Setelah raperdes APBDesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD, selanjutnya

Kepala Desa paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari sejak kesepakatan bersama

disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

Bupati dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterima, menetapkan hasil

evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa. Selanjutnya atas hasil evaluasi Bupati

Rancangan Peraturan Desa dinyatakan berlaku atau terdapat perbaikan.

Peran dan Tugas FK dan Pelaku GSC di Desa dalam Evaluasi APBDesa

1. Berkoordinasi dengan Camat dan Aparat Kecamatan yang menjadi Tim Verifikasi

Rancangan APBDesa

2. Memberikan masukan sebagai bahan dalam verifikasi RAPBDesa

Rangkaian kegiatan di atas dilakukan sebagai dasar pendekatan integrasi pembangunan di

desa, yang pada tahun berikutnya dikembangkan melalui beberapa intervensi lanjutan

dalam lingkup fasilitasi:

1. Penguatan kelembagaan posyandu

2. Peningkatan kapabilitas penerima manfaat

3. Peningkatan kualitas RPJMDesa

4. Penggalangan potensi sumberdaya kemitraan

5. Penyiapan dan implementasi kegiatan pelayanan lanjutan

6. Pelembagaan pembangunan desa

6.2. Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Pemerintah Daerah

Tahapan kegiatan di tingkat Kabupaten merupakan serangkaian kegiatan fasilitasi,

mediasi dan advokasi perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten yang bertujuan untuk

mendorong keberpihakan anggaran dan kebijakan terhadap isu-isu peningkatan kualitas

pelayanan sosial dasar bagi masyarakat miskin. Untuk itu maka fasilitator GSC di tingkat

kabupaten berkewajiban untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah,

mampu melakukan fungsi-fungsi lobi, negosiasi dan advokasi, serta mendorong komitmen

daerah yang lebih nyata terhadap pengarusutamaan pelayanan sosial dasar.

Selain itu, pendampingan terhadap pemerintah daerah difokuskan pada para pelaku yang

terkait langsung dengan pelayanan sosial dasar bidang pendidikan dan kesehatan (seperti

Bappeda, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Forum Multistakeholders) dalam

rangka mendorong terwujudnya pengintegrasian perencanaan pembangunan desa dengan

sistem perencanaan di daerah melalui Rencana Aksi Daerah bidang Pelayanan Sosial Dasar (RAD

PSD), sehingga prioritas usulan peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar dapat terpenuhi

secara berkesinambungan. Rangkaian kegiatan GSC di tingkat kabupaten diharapkan dapat

Page 26: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 24

terus berlanjut dalam sebuah siklus yang menjadi bagian penting dalam sistem perencanaan

pembangunan di daerah.

Pelaksanaan kegiatan GSC lokasi non BLM Kegiatan di tingkat pemerintah daerah

memiliki peran strategis untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah

serta memastikan terjadinya keberlanjutan upaya peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar

secara komprehensif. Untuk itu maka beberapa agenda utama yang didorong dapat terjadi

melalui pelaksanaan kegiatan di tingkat pemerintah daerah meliputi:

1. Persiapan dan Orientasi Perencanaan Desa

2. Penyusunan RAD PSD

3. Penguatan Musrenbang Kabupaten

4. Mendorong efektivitas Forum SKPD

5. Mendorong terlaksananya hearing DPRD

6. Penyusunan regulasi daerah terkait pelayanan sosial dasar

7. Menggalang potensi jejaring kemitraan

Adapun tahapan kegiatan GSC di lokasi BLM Kegiatan yang dilakukan di tingkat

kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Persiapan dan Orientasi Perencanaan Desa

Dalam mendorong upaya pemenuhan layanan dasar oleh semua pihak perlu

dilakukan konsolidasi semua pihak dalam menyusun aktifitas perencanaan secara

integral dan sinergis, untuk itu perlu dilakukan persiapan dan sosialiasi dengan baik

pada semua tingkatan pemerintahan. Di Kabupaten perlu dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut :

a. Identifikasi data layanan dasar

b. Identifikasi rencana kerja SKPD tahun berjalan

c. Menginventarisasi program-program pendidikan/kesehatan yang telah atau

sedang berjalan di desa/kecamatan

d. Sosialisasi skenario integrasi GSC dalam perencanaan desa

e. Menyusun bersama dengan SKPD dan pihak terkait dengan perencanaan desa

f. Sosialisasi IDM dan kebijakan program lainnya.

Keluaran :

a. Adanya kesepahaman atas pengarusutamaan PSD dalam perencanaan

pembangunan daerah

b. Teridentifikasikannya rencana kerja SKPD terkait dengan layanan dasar terutama

bidang pendidikan dan kesehatan

c. Ditetapkannya jadwal perencanaan desa di tingkat Kabupaten.

2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar.

Dalam pelaksanaan pelayanan sosial dasar yang meliputi bidang 1) pelayanan sosial

dasar; 2) kesejahteraan masyarakat; 3) adat dan budaya; 4) perlindungan sosial; 5)

akses informasi masyarakat desa; termasuk didalamnya memperkuat instrumen

Generasi Sehat dan Cerdas sebagai peta jalan (road map) bagi keterpenuhan hak

dan kebutuhan dasar masyarakat Desa perlu dijabarkan oleh daerah dalam bentuk

Page 27: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 25

RAD PSD sesuai dengan kondisi dan permasalahan serta kemampuan daerah

masing-masing.

Dengan rencana aksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di kabupaten memiliki

komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan

kegiatan untuk peningkatan pelayanan sosial dasar.

Tujuan :

Penyusunan RAD PSD ditujukan untuk memberikan panduan bagi daerah untuk

menyusun dokumen rencana aksi keberpihakan seluruh pemangku kepentingan

pelaksanaan kebijakan pelayanan sosial dasar di desa.

Dokumen yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD PSD

a. Data Indeks Desa Membangun (IDM)

b. RPJMD

c. Renstra SKPD

d. Renja SKPD

Langkah Penyusunan RAD PSD

Penyusunan RAD PSD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penetapan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja, Tim dapat menggunakan

struktur yang ada atau membentuk yang baru yang terdiri dari unsur Bappeda,

Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Camat, Kepala Desa, unsur

Perguruan Tinggi, Lembaga Non Pemerintah dll.

2. Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas langkah-langkah

penyusunan

3. Masing-masing Pokja menyusun draft RAD PSD dengan tahapan :

a. Identifikasi tujuan, target dan indikator capaian IDM masing-masing wilayah

b. Menetapkan program dan kegiatan/tindakan prioritas terkait dengan

pencapaian peningkatan layanan sosial dasar.

c. Menetapkan indikator dan target pencapaiannya terkait dengan

kegiatan/tindakan yang dilakukan dalam pencapaian masing-masing target.

d. Menetapkan alokasi anggaran yang dibutuhkan dan sumber pendanaan

dalam pelaksanaan program, kegiatan dan tindakan yang dilakukan.

4. Melaksanakan sidang pleno kedua antar pokja dengan menyajikan draft RAD

PSD (narasi dan matrik) untuk dibahas secara lintas pokja (workshop)

5. Penyempurnaan dan finalisasi draft RAD PSD berdasarkan masukan hasil sidang

pleno kedua.

6. Pengesahan RAD PSD dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala

Daerah.

7. Sosialisasi RAD PSD kepada seluruh pemangku kepentingan.

Pembiayaan

Seluruh kebutuhan pembiayaan dalam rangka proses penyiapan dan pelaksanaan

RAD PSD menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dana dari penyesuaian

alokasi workshop Kabupaten dari Dana Urusan Bersama GSC.

Page 28: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 26

Pengorganisasian

Organisasi penyusunan RAD PSD terdiri dari Tim Pengarah dan Kelompok Kerja

masing-masing bidang, dengan tugas dan susunan anggota sebagai berikut :

Tim Pengarah : Tim Pengarah terdiri dari unsur pimpinan daerah yang memberikan

arahan terhadap penyusunan RAD PSD, dengan susunan Tim Pengarah terdiri atas :

- Penanggung Jawab : Kepala Daerah

- Sekretaris : Kepala Bappeda

- Anggota : Kepala Dinas Terkait

Kelompok Kerja, merupakan tim teknis yang bertanggung jawab dalam proses

penyusunan RAD PSD. Organisasi masing-masing kelompok kerja terdiri dari Ketua,

Sekretaris, dan Anggota.

Kelompok Kerja RAD PSD dibentuk sesuai dengan kebutuhan pembidangan

kegiatan Peningkatan Layanan Sosial Dasar.

Uraian Tugas

1. Tim pengarah :

a. memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan RAD PSD;

b. memberikan arahan dan masukan kepada tim teknis (Kelompok Kerja)

mengenai substansi penyusunan pedoman RAD PSD;

c. memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam menyusun

rekomendasi untuk penyusunan RAD PSD;

d. menyampaikan laporan kegiatan penyusunan pedoman RAD PSD kepada

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

2. Kelompok Kerja :

a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD PSD sesuai dengan

bidang tugasnya;

b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja sesuai dengan

bidang tugasnya;

c. melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang

dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada

pihak terkait dalam rangka penyusunan RAD PSD;

d. melakukan analisa situasi layanan sosial dasar di tingkat kabupaten dan

upaya-upaya yang telah dilakukan;

e. melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian IDM sesuai dengan

bidang tugasnya;

f. menyusun RAD PSD sesuai dengan sistematika dan diserahkan kepada

sekretariat tim pengarah untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya;

g. sosialisasi RAD PSD kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Mekanisme Kerja

1. Tim pengarah mengadakan rapat sesuai keperluan selama penyusunan RAD PSD;

2. Pokja mengadakan rapat sesuai dengan keperluan selama penyusunan RAD PSD;

Page 29: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 27

3. Kepala Bappeda sebagai sekretaris tim pengarah bertugas untuk

mengkonsolidasikan RAD PSD hasil pokja;

4. Draft yang sudah disusun oleh tim RAD PSD dikonsultasikan dengan Bupati

untuk ditetapkan.

3. Penguatan Musrenbang Kabupaten.

Musrenbang Kabupaten adalah tahapan akhir perencanaan di tingkat kabupaten.

Hasil‐hasil Musrenbang dimaksud akan disusun menjadi Rancangan APBD. Oleh

sebab itu, harus dilakukan berbagai upaya untuk memastikan prioritas usulan

yang dihasilkan Musrenbang kecamatan diserap oleh SKPD teknis serta memastikan

dokumen RAD PSD sebagai dasar RKPD. Agenda yang harus dilakukan, antara lain :

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten membentuk peraturan daerah tentang

Pelayanan Sosial Dasar, pro aspirasi masyarakat desa.

2. Melakukan pendekatan/upaya politis agar kalangan DPRD mendukung

aspirasi masyarakat desa dalam Musrenbang Kabupaten.

3. Mempersiapkan dan membekali utusan kecamatan yang akan

mengikuti Musrenbang Kabupaten.

4. Mendorong Efektivitas Forum SKPD

Forum SKPD yang diselenggarakan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten,

dimaksudkan untuk menyelaraskan Renja SKPD dengan hasil‐hasil Musrenbang

Kecamatan. Hasil dari Forum SKPD dimaksud sebagai bahan pembahasan pada

Musrenbang Kabupaten. Untuk mengoptimalkan proses dan hasil Forum SKPD,

maka dalam kerangka kerja pengintegrasian perlu dilakukan pembaharuan pola

pembahasan dalam Forum SKPD dengan melibatkan secara aktif perwakilan

masyarakat.

5. Mendorong Terlaksananya Hearing DPRD

a. Dengan kewenangan yang dimiliki di bidang anggaran, legislasi, dan

pengawasan, maka DPRD kabupaten memiliki fungsi dan peran yang signifikan

(menentukan) dalam merumuskan kebijakan pembangunan, peraturan

perundangan dan pendayagunaan anggaran daerah.

b. Agar kewenangan yang dimiliki DPRD tersebut dapat mendukung

integrasi program, maka masyarakat harus intensif menyampaikan aspirasi

kepada anggota DPRD kabupaten agar kebijakan publik lebih responsif dan

berpihak kepada aspirasi masyarakat.

c. Untuk tujuan tersebut, masyarakat harus difasilitasi melakukan hearing atau

dengar pendapat dengan kalangan DPRD (Anggota, Komisi, Fraksi dan

Pimpinan DPRD).

d. Memastikan pengawalan usulan oleh Anggota DPRD.

Usulan kegiatan yang sudah diproses melalui Musrenbang Desa sampai dengan

Musrenbang Kabupaten, perlu dikawal pada tahap pembahasan RAPBD pada

sidang‐sidang DPRD. Dengan demikian, perlu dilakukan berbagai upaya untuk

memastikan DPRD mengawal usulan kegiatan yang dihasilkan melalui proses

perencanaan partisipatif (Musrenbang) serta mengalami penyelarasan

Page 30: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 28

sebelumnya dengan jalur teknokratis dan politis. Efektivitas pengawalan

dimaksud terlihat dari seberapa banyak usulan kegiatan hasil Musrenbang Desa

terserap dalam APBD

Dalam konteks implementasi UU Desa, maka seluruh tahapan GSC di lokasi non BLM

Kegiatan ini memiliki peran strategis dalam:

1. Memastikan setiap Desa mampu menyusun RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa

secara partisipatif serta dilakukan pencermatan ulang dari tingkat basis melalui

Pengkajian Keadaan Desa (PKD);

2. Memastikan isu-isu pokok pelayanan sosial dasar hasil PKD masuk dalam daftar

usulan RKPDesa;

3. Pengalokasian prioritas dana desa untuk kegiatan pelayanan sosial dasar;

4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam advokasi pembangunan di desa dan

kecamatan;

5. Mewujudkan kemandirian kelembagaan lokal dalam peningkatan pelayanan sosial

dasar secara keberlanjutan; dan

6. Penguatan modal sosial dan pembelajaran kepranataan berbasis lokal.

VII. MEKANISME PENDANAAN

Pendanaan pada kegiatan GSC di lokasi non BLM Kegiatan hanya dialokasikan DOK

Peningkatan Kapasitas yang penggunaannya diatur dalam petunjuk teknis tersendiri, dengan

mekanisme pencairan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Operasional

(PTO) GSC.

VIII. PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU

Peningkatan kapasitas merupakan sebuah rangkaian kegiatan pembelajaran yang disusun

secara sistematis dan terukur dengan tujuan untuk memperdalam pengetahuan, kemampuan

dan kesadaran setiap pelaku program sebagai upaya peningkatan kualitas pencapaian

keberhasilan GSC. Peningkatan kapasitas pelaku GSC disusun berdasarkan kebutuhan di tingkat

masyarakat, fasilitator pendamping serta pemerintah daerah.

Bentuk peningkatan kapasitas yang dilakukan GSC terbagi dalam:

1) Sosialisasi; yakni kegiatan diseminasi, lokakarya, workshop dan sejenisnya serta media

komunitas dan penyusunan best practices dalam rangka ekspose program serta pembelajaran

transparansi dan akuntabilitas,

2) Pelatihan; yakni rangkaian penguatan kapasitas dalam bentuk training, OJT, IST, e-learning

dan sebagainya, dan

3) Komunitas Belajar; yakni sebuah ruang pembelajaran bersama yang inklusif berbasis kearifan

lokal di setiap tingkatan pelaku yang dikelola oleh lembaga masyarakat untuk membangun

partisipasi dan kesadaran kelompok dalam pengarusutamaan isu-isu pokok pelayanan sosial

dasar serta upaya penanggulangan kemiskinan pada umumnya.

Page 31: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 29

Seiring dengan kebutuhan pengembangan GSC dalam mengawal implementasi UU Desa,

maka ditetapkan alokasi DOK Peningkatan Kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan

pendampingan di desa dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Tabel

Alokasi DOK Peningkatan Kapasitas

No Uraian Waktu

A Alokasi Dukungan Kegiatan

1 Pelatihan Pengarusutamaan PSD dalam Pembangunan Desa Jan-Feb

2 Operasional Diskusi Terarah Kelompok Sasaran (DTKS)/PKD Mar-Mei

3 Pelatihan Pengelolaan Posyandu Juni-Juli

4 Lokakarya Kemitraan Juli-Ags

5 Pelatihan Pelembagaan Pembangunan Desa Sept-Okt

6 Pengembangan Media Komunitas Ags-Nov

7 Dukungan narasumber pelatihan Jan-Okt

8 Dukungan stakeholders mitra Ags-Sept

B Alokasi Dukungan Operasional

1 Operasional PL, UPK dan KPMD Jan-Des

2 Administrasi UPK Jan-Des

Mekanisme pelaksanaan dan pendanaan DOK Peningkatan Kapasitas dijelaskan dalam

Petunjuk Teknis tersendiri. Muatan materi pada setiap kegiatan tersebut diarahkan dari

Pusat dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan muatan lokal yang difasilitasi oleh

Spesialis Pelatihan tingkat provinsi.

IX. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Untuk mendalami efektivitas proses tahapan serta hasil kegiatan maka diperlukan

pengendalian dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pemantauan, evaluasi dan

pelaporan merupakan sebuah kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program

yang dilakukan secara sistematis dan periodik sebagai upaya peningkatan capaian kinerja GSC.

Hal tersebut penting dilakukan untuk meninjau kembali kegiatan yang sedang berjalan dan

Page 32: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 30

yang sudah dilaksanakan melalui proposal kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan agar dapat

mendorong pencapaian target keberhasilan program.

Kegiatan pemantauan lebih terfokus pada pengawasan kegiatan yang sedang

dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara memperoleh informasi secara reguler

berdasarkan indikator tertentu untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung

sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup

esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada awal perencanaan program. Apabila

pemantauan ini dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam menjaga proses pelaksanaan

kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program), dan memberikan

informasi kepada pengelola program bilamana terjadi hambatan dan penyimpangan, serta

sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Sedangkan evaluasi lebih tertuju pada penilaian terhadap hasil suatu program. Evaluasi

dilakukan secara periodik merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan,

menganalisis, dan menafsirkan data untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu

program, serta untuk mengetahui komponen program mana yang berhasil dan mana yang

tidak berhasil. Hal ini dapat dipakai sebagai bahan koreksi untuk perbaikan ataupun

pengambilan keputusan dalam menentukan arah kebijakan program mendatang. Evaluasi dapat

dilakukan secara formative (dilakukan selagi program masih berjalan) dengan tujuan untuk

memperbaiki strategi pelaksanaan program, ataupun secara summative yang dilakukan setelah

program selesai sebagai bahan pembelajaran bagi pelaksanaan program sejenis di masa

mendatang.

Dan pelaporan merupakan produk akhir hasil kegiatan yang disusun secara sistematis dan

periodik untuk menggambarkan capaian hasil kegiatan, realitas kendala dan tantangan, serta

rekomendasi dan rancangan kegiatan tindaklanjut yang diperlukan.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada pelaksanaan GSC di lokasi non BLM adalah

sebagai berikut:

a. Pemantauan/Monitoring

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas

objektif program serta memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran

dengan melibatkan perhitungan atas apa yang dilakukan serta melibatkan pengamatan

atas kualitas dari layanan yang diberikan.

Beberapa jenis pemantauan/monitoring yang dilakukan dapat berupa:

1. Pemantauan oleh masyarakat yang dilakukan secara mandiri dan partisipatif, baik

yang terkait langsung dengan program maupun oleh unsur lainnya seperti LSM,

perguruan tinggi dan sebagainya. Pemantauan oleh masyarakat ini dapat dilakukan

dan dibahas hasilnya melalui instrumen khusus sebagai bahan evaluasi, diskusi-

diskusi homogen maupun heterogen yang rutin dan terarah, serta pengawasan

proses kegiatan dari DOK Peningkatan Kapasitas.

2. Pemantauan oleh pemerintah tingkat pusat dan daerah sebagai pengendali program

dan katalisator pemberdayaan masyarakat melalui program yang dilaksanakan untuk

memastikan sasaran dapat tercapai dengan mematuhi prinsip-prinsip yang

Page 33: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 31

diberlakukan. Secara berkala, akan diturunkan misi supervisi, monitoring bersama

dan kunjungan lapangan oleh pejabat pemerintah serta unsur terkait lainnya

(lembaga donor, konsultan, dan sebagainya) ke lokasi program.

3. Pemantauan oleh konsultan/fasilitator di tingkat pusat dan daerah yang

bertanggungjawab terhadap pendampingan program hingga di tingkat masyarakat

desa, untuk memantau perkembangan keuangan dan memastikan kegiatan sesuai

rencana masyarakat dan target program sekaligus menyampaikan laporan kinerja

proyek secara periodik. Selain itu audit internal juga dilakukan untuk mengetahui

akuntabilitas pelaksanaan program.

Mekanisme pemantauan harus berbasis data dan berorientasi pada target

keberhasilan dengan menggunakan instrumen khusus serta pelaporan yang

menjelaskan temuan positif dan negatif serta rekomendasi yang aplikatif dan setiap

triwulan diterbitkan surat edaran terkait identifikasi tren temuan dan kemajuan

penanganannya agar dapat meminimalisir temuan sejenis yang berulang.

Pelaksanaan pemantauan dilakukan secara dinamis dan kondisional, namun harus

terkoordinasi dengan Satker GSC di tingkat daerah serta harus dilakukan wrap up

meeting yang diikuti oleh Satker dan fasilitator pengendali di tingkat kabupaten dan

kecamatan untuk mendiskusikan beberapa hasil temuan sebelum dibuat kesimpulan

oleh tim monitoring dan laporannya disampaikan kepada parapihak terkait.

Pemantauan dan uji petik hasil kegiatan dilakukan sesuai kebutuhan dan

permasalahan pendampingan yang dihadapi di lapangan. Kewajiban atas

pemantauan dan uji petik hasil kegiatan yang dilakukan oleh konsultan/fasilitator

pada setiap tahapan kegiatan di tingkat pusat sebanyak 1% desa, di tingkat provinsi

sebanyak 5% desa, di tingkat kabupaten sebanyak 30% desa, dan di tingkat

kecamatan sebanyak 100% desa. Kecamatan dan desa lokasi kunjungan yang

dilakukan oleh pusat dan provinsi harus sama dengan yang telah dikunjungi oleh

Fasilitator tingkat kabupaten dalam 3 bulan terakhir.

4. Pemantauan/pemeriksaan oleh Auditor Independen sebagai petugas yang memiliki

wewenang dalam pemeriksaan seluruh program yang bersumber dari pemerintah.

Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan program, lembaga donor mewajibkan

adanya pemeriksaan oleh auditor independen yang dilakukan secara berkala setiap

tahun. Selain itu, dari pihak pemerintah secara berkala maupun insidentil melakukan

pemeriksaan melalui Badan Pengawas Keuangan (BPK), Inspektorat dan Badan

Pengawas Daerah.

b. Evaluasi

Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian sosial yang secara sistematis

menginvestigasi efektifitas program serta menilai kontribusi program terhadap

perubahan (goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan

program (rekomendasi). Evaluasi dilaksanakan dengan mereview laporan dan

mewawancarai sejumlah pihak yang terkait dengan program. evaluasi lebih banyak

mengacu pada dokumen program dan pendapat pelaksana program.

Evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan GSC di lokasi non BLM Kegiatan meliputi:

Page 34: PETUNJUK TEKNIS PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/02-JUKNIS-INTEGRASI-G… · Tersedianya regulasi desa dan daerah terhadap ... Badan

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi Non BLM 32

1. Evaluasi Keluaran (Output), yaitu evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana

peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang terjadi dengan

membandingkan kondisi saat ini setelah berjalannya program (tahunan)

dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Dasar pengukuran dan evaluasi ini dari

hasil survey dasar (baseline survei) yang telah dilakukan oleh Satker Generasi Sehat

dan Cerdas Pusat. Evaluasi ini dapat dilakukan berbagai pihak, baik penangung

jawab program maupun pihak-pihak lain secara independen.

2. Evaluasi Dampak (Impact), yaitu untuk mengetahui keberhasilan program perlu

dilakukan evaluasi dampak. Evaluasi dampak biasanya dilakukan di pertengahan atau

akhir program yang dilakukan oleh Satker/Lembaga donor melalui lembaga/pihak

yang independen.

3. Studi Khusus (Tematik), yaitu Untuk mempertajam hasil pemantauan dan evaluasi

juga dilakukan studi/survey khusus (tematik). Survey ini bisa dilakukan oleh

pengelola program maupun oleh pihak ketiga.

c. Pelaporan

Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi pelaporan yang

disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu :

1) Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan;

2) Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;

3) Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan pada saat laporan dibuat;

4) Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;

5) Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya; dan

6) Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Pelaporan konsultan/fasilitator disampaikan secara periodik setiap bulan kepada pihak

di atasnya untuk diverifikasi dan dapat menjadi dasar evaluasi kinerja.

X. PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan GSC di lokasi non BLM Kegiatan agar

dapat berjalan efektif dan mencapai target yang diharapkan. Bila terdapat hal-hal yang belum

dimuat dalam panduan ini akan diatur kemudian.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,

TAUFIK MADJID, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19710701.199903.1.0130