8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
1/53
i
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
2/53
i
KATA PENGANTAR
Kesehatan adalah hak asasi manusia dansekaligus investasi untuk keberhasilanpembangunan bangsa. Untuk itu diselenggarakanpembangunan kesehatan secara menyeluruhagar terwujud derajat kesehatan masyarakatsetinggi-tingginya.
Pembangunan yang diselenggarakan selama ini telah berhasilmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ditandaidengan membaiknya indikator pembangunan kesehatan.Namun demikian keberhasilan tersebut masih perlu terusditingkatkan.
Tantangan pembangunan kesehatan di masa mendatang akansemakin kompleks dan dengan perubahan yang semakin tidak
menentu. Untuk itu perlu komitmen semua pihak dan terusmeningkatkan sinergi dalam upaya pembangunan kesehatanbaik di pusat maupun di daerah.
Walaupun bidang kesehatan merupakan salah satukewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintahkabupaten/kota, namun pemerintah pusat tetap bertanggung
jawab atas keberhasilan pembangunan kesehatan secara
nasional.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
3/53
ii
Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagiPuskesmas dalam melakukan berbagai upaya kesehatan yangbersifat promotif dan preventif, merupakan salah satu bentuktanggung jawab pemerintah dalam upaya kesehatan.Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) DinasKesehatan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi yang amatstrategis karena berada di ujung tombak pelayanan kesehatanyang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanankesehatan di wilayah kerjanya secara proaktif dan responsif.Kinerja Puskesmas selalu dituntut untuk lebih baik dari hari kehari sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam
memenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagimasyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di tempat yangsulit dijangkau.
Melalui dana BOK tersebut diharapkan kinerja Puskesmasmenjadi lebih baik sehingga Standar Pelayanan Minimal (SPM)Bidang Kesehatan di kabupaten/kota yang merupakan indikatorkinerja pemerintah daerah dapat tercapai, terutama dalam
upaya mempercepat pencapaian target MillenniumDevelopment Goals (MDGs) pada tahun 2015. Namun tetapdiperlukan kontribusi positif pemerintah daerah dalampeningkatan kinerja Puskesmas tersebut.
Agar pelaksanaan BOK berjalan dengan efektif dan efisien,maka diperlukan petunjuk teknis yang dapat menjadi acuan bagisemua pihak yang terkait dalam melakukan peran danfungsinya. Pada kesempatan ini saya sampaikan penghargaandan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuapihak yang berkontribusi dalam penyusunan petunjuk teknis ini.Kepada Saudara-saudara yang bertugas di Puskesmas,tingkatkan terus pengabdian Saudara dengan sepenuh hati.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
4/53
iii
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkanrahmat dan karunia-Nya serta memberi petunjuk kepada kitasekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan gunaterwujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
5/53
iv
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: 494/Menkes/SK/IV/2010
TENTANG
PETUNJUK TEKNISBANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajatkesehatan khususnya melalui upaya kesehatanpromotif dan preventif ditetapkan BantuanOperasional Kesehatan (BOK) di Puskesmasdan Jaringannya;
b. bahwa agar penyelenggaraan BantuanOperasional Kesehatan (BOK) di Puskesmasdan Jaringannya berjalan dengan efektif danefisien perlu ada petunjuk teknis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurufb perlu ditetapkan Keputusan MenteriKesehatan tentang Petunjuk Teknis BantuanOperasional Kesehatan;
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
6/53
v
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Tahun2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Nomor 4437) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah (LembaranNegara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3637);
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
7/53
vi
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentangAnggaran Pendapatan Dan Belanja NegaraTahun Anggaran 2010 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5075);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
9. UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009tentang Rumah Sakit (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran NegaraTahun 1996 Nomor 49, Tambahan LembaranNegara 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintah AntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
8/53
vii
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009tentang Pembentukan dan OrganisasiKementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional 2010 - 2014
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasidan Tata Kerja Departemen Kesehatan
sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Menteri Kesehatan Nomor1439/Menkes/Per/VI/2009.
16. Keputusan Menteri Kesehatan NomorHK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana StrategisKementerian Kesehatan tahun 2010-2014
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
KESATU
KEDUA
:
:
:
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANGPETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONALKESEHATAN.
Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud padaDiktum Kesatu terlampir dalam lampirankeputusan ini
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
9/53
viii
KETIGA
KEEMPAT
:
:
Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud padaDiktum Kedua agar dijadikan acuan bagiPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pihakterkait yang menyelenggarakan BantuanOperasional Kesehatan.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
10/53
ix
DAFTAR ISI
Kata Pengantar iKeputusan Menteri Kesehatan ivDaftar Isi ixDaftar Istilah dan Singkatan x
BAB I PENDAHULUANA Latar Belakang 1B Tujuan BOK 4C Sasaran BOK 4D Kebijakan Operasional BOK 4E Pengertian 5
BAB II RUANG LINGKUP KEGIATANA Upaya Kesehatan 8B Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas 13C Penunjang Pelayanan Kesehatan 16
BAB III PEMBIAYAAN DANA BOK
A Mekanisme Pembiayaan 17B Mekanisme Pembayaran 18
BAB IV PENGORGANISASIANA Tim Koordinasi BOK 24B Tim Pengelola BOK 27
BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN, PENCATATAN,DAN PELAPORANA Indikator Keberhasilan 31
B Pencatatan 32C Pelaporan 33
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASANA Pembinaan 36B Pengawasan 37
Penutup 39Lampiran 40
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
11/53
x
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
AFP Acute Flaccid ParalysisAKB Angka Kematian BayiAKI Angka Kematian IbuAPBN Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraBacklogFighting
Upaya aktif melengkapi imunisasi dasar padaanak yang berumur 1-3 tahun dengan sasaranprioritas adalah desa/kelurahan yang dalam 2tahun berturut-turut tidak mencapai UCI
BAKD Bina Administrasi Keuangan DaerahBappeda Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBappenas Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBOK Bantuan Operasional KesehatanBPK Badan Pemeriksa KeuanganBPKP Badan Pemeriksa Keuangan dan PembangunanBPP Bendahara Pengeluaran PembantuDinkes Dinas Kesehatan
Dirjen Direktur JenderalDPR Dewan Perwakilan RakyatDPRD Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKadarzi Keluarga Sadar GiziKB Keluarga BerencanaKEK Kurang Energi KronisKemendagri Kementerian Dalam NegeriKemenkes Kementerian Kesehatan
Kemenkeu Kementerian KeuanganKemenkokesra Kementerian Koordinator Kesejahteraan RakyatKIA Kesehatan Ibu dan AnakKIPI Kejadian Ikutan Pasca ImunisasiKLB Kejadian Luar BiasaLokakarya Mini Pertemuan untuk penggalangan dan
pemantauan yang diselenggarakan dalam rangkapengorganisasian untuk dapat terlaksananya
Rencana Pelaksanaan Kegiatan PuskesmasLSM Lembaga Swadaya Masyarakat
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
12/53
xi
MDGs Millennium Development Goals, yaitu komitmenglobal untuk mengupayakan pencapaian delapantujuan bersama pada tahun 2015
MMD Musyawarah Masyarakat DesaP2PL Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan
LingkunganP4K Program Perencanaan Persalinan dan
Pencegahan KomplikasiPHBS Perilaku Hidup Bersih dan SehatPMT Pemberian Makanan TambahanPOA Plan of Action
Poskesdes Pos Kesehatan DesaPosyandu Pos Pelayanan TerpaduPUS Pasangan Usia SuburPuskesmas Pusat Kesehatan MasyarakatPustu Puskesmas PembantuPWS Pemantauan Wilayah SetempatRisti Risiko TinggiRPK Rencana Pelaksanaan Kegiatan
RUK Rencana Usulan KegiatanSetditjen Sekretariat Direktorat JenderalSK Surat KeputusanSMD Survei Mawas DiriSPM Standar Pelayanan MinimalSP2TP Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu
PuskesmasSP3 Sistem Pencatatan dan Pelaporan PuskesmasTB TuberkulosisTTU Tempat-Tempat UmumUCI Universal Child ImmunizationUHH Umur Harapan HidupUKBM Upaya Kesehatan Bersumberdaya MasyarakatUPT Unit Pelaksana Teknis
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
13/53
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANGKesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligusinvestasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Untukitu diselenggarakan pembangunan kesehatan secaramenyeluruh agar terwujud derajat kesehatan masyarakatsetinggi-tingginya.
Pembangunan kesehatan saat ini telah berhasilmeningkatkan status kesehatan masyarakat. Pada periode2004 sampai dengan 2007 terjadi penurunan AngkaKematian Ibu (AKI) dari 307 per 100.000 kelahiran hidupmenjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup, Angka KematianBayi (AKB) dari 35 per 1000 kelahiran hidup menjadi 34per 1000 kelahiran hidup. Selain itu, prevalensi gizi
kurang juga menurun dari 25,8% menjadi 18,4% dan UmurHarapan Hidup (UHH) meningkat dari 66,2 tahun menjadi70,5 tahun. Hasil tersebut tidak lepas dari berbagai upayayang telah dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan,termasuk Puskesmas dan jaringannya serta UKBM sepertiPoskesdes dan Posyandu.
Puskesmas dan jaringannya sebagai sarana pelayanan
kesehatan terdepan yang bertanggung jawab di wilayahkerjanya, saat ini keberadaannya sudah cukup merata. Disetiap kecamatan, minimal terdapat 1 (satu) Puskesmas,yang dibantu 1 (satu) Puskesmas Pembantu (Pustu) disetiap 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa. Poskesdes juga dapatdijumpai hampir di setiap desa. Demikian pula denganPosyandu yang saat ini berjumlah lebih dari 250.000 buahdi seluruh Indonesia. Ke depan berbagai sarana
pelayanan kesehatan ini akan semakin ditingkatkan baikdari segi jumlah, pemerataan, dan kualitasnya.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
14/53
2
Walau demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa saat ini juga masih ditemukan berbagai masalah yang dihadapioleh Puskesmas dan jaringannya dalam upayameningkatkan status kesehatan masyarakat. Beberapamasalah tersebut antara lain ketersediaan dan distribusitenaga kesehatan yang belum merata, ketersediaanperalatan kesehatan yang masih perlu ditingkatkan,keterbatasan obat-obatan dan logistik lainnya,keterbatasan biaya operasional untuk pelayanankesehatan, manajemen Puskesmas yang masih perlu
dibenahi, serta kemampuan dan keterampilan tenagakesehatan yang masih perlu ditingkatkan. Masalah lainyang muncul adalah masih terjadinya disparitas antarberbagai determinan sosial di masyarakat yang meliputiperbedaan antar wilayah, antar pendidikan masyarakat,antar sosial ekonomi masyarakat, dan determinan sosiallainnya. Adanya masalah-masalah tersebut tentu dapatberpengaruh pada hasil penyelenggaraan upaya
kesehatan yang menjadi tugas dan fungsi Puskesmassebagai fasilitas pelayanan kesehatan primer.
Dari berbagai masalah di atas, salah satu masalah yangcukup mengemuka adalah pembiayaan untuk pelayanankesehatan di Puskesmas, khususnya biaya operasionalpelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Saatini biaya operasional pelayanan yang disediakan olehpemerintah daerah sangat beragam. Beberapa pemerintahdaerah mampu mencukupi kebutuhan biaya operasionalkesehatan Puskesmas di daerahnya. Di saat yang sama,tidak sedikit pula pemerintah daerah yang masih sangatterbatas dalam hal alokasi untuk biaya operasionalPuskesmas di daerahnya.
Berbagai upaya telah dan akan ditingkatkan baik olehpemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar peran
dan fungsi Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
15/53
3
kesehatan primer akan semakin meningkat. Beberapaupaya yang telah dilakukan selama ini antara lain melaluiupaya penempatan tenaga kesehatan strategis di daerahterpencil, perbatasan dan kepulauan, kebijakanpenempatan tenaga kesehatan strategis di Puskesmas,peningkatan fasilitas bangunan, serta penyediaanperalatan dan obat-obatan termasuk bahan medis habispakai di Puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).Dalam hal pembiayaan bagi pelayanan kesehatankhususnya pelayanan masyarakat miskin, pemerintahtelah menyediakan Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas). Upaya peningkatan kemampuan danketerampilan tenaga kesehatan dikembangkan melaluidukungan dana Dekonsentrasi. Sementara itu, penyediaanvaksin juga didukung dari anggaran pemerintah pusat.Saat ini, dukungan pemerintah pusat akan bertambah lagidengan diluncurkannya Bantuan Operasional Kesehatan(BOK).
BOK sebagai dukungan pembiayaan di Puskesmas,ditujukan untuk membantu membiayai berbagai upayakesehatan yang bersifat promotif dan preventif, dalamupaya meningkatkan pencapaian target yang diamanatkandalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) BidangKesehatan, sebagai tolok ukur urusan kewenangan wajibbidang kesehatan yang telah dilimpahkan oleh pemerintahpusat kepada pemerintah daerah. Puskesmas sebagaisalah satu pelaksana pelayanan bidang kesehatan jugamengemban amanat untuk mencapai target tersebutsehingga masyarakat akan mendapat pelayanankesehatan yang semakin merata, berkualitas, danberkeadilan.
Petunjuk Teknis Penggunaan BOK ini disusun sebagaiacuan dalam pelaksanaan kegiatan upaya kesehatanpromotif dan preventif yang dibiayai dari BOK. Apabila
pemerintah daerah merasa perlu menyusun petunjuk yang
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
16/53
4
bersifat lebih operasional sebagai turunan Petunjuk Teknisini, maka pemerintah daerah dapat mengembangkannyasepanjang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis ini.
B. TUJUAN BOK1. Tujuan Umum
Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanankesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif danpreventif untuk mewujudkan pencapaian target SPMBidang Kesehatan dan MDGs pada tahun 2015.
2. Tujuan Khususa. Masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan
yang bersifat promotif dan preventif.b. Tersedianya dukungan biaya untuk upaya
pelayanan kesehatan yang bersifat promotif danpreventif bagi masyarakat.
c. Terselenggaranya proses Lokakarya Mini di
Puskesmas dalam perencanaan pelayanankesehatan bagi masyarakat.
C. SASARAN BOKMasyarakat di wilayah kerja Puskesmas
D. KEBIJAKAN OPERASIONAL BOK1. BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada
masyarakat melalui Puskesmas untuk memperolehakses dan pemerataan pelayanan kesehatan bersifatpromotif dan preventif.
2. Dana BOK yang tersedia di Puskesmas dapatdimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Puskesmasdan jaringannya, termasuk Poskesdes dan Posyandu.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
17/53
5
3. Dana BOK bukan merupakan dana utama, oleh karenaitu pemerintah daerah tetap berkewajiban menyediakandana operasional yang tidak terbiayai melalui BOK.
4. Dana BOK dimanfaatkan sepenuhnya secara langsungoleh Puskesmas untuk pelayanan kesehatanmasyarakat dan tidak dijadikan sumber pendapatandaerah sehingga tidak boleh disetorkan ke kasdaerah.
5. Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasilperencanaan yang disepakati dalam Lokakarya MiniPuskesmas yang diselenggarakan secara rutin,
periodik bulanan/tribulanan sesuai kondisi wilayahPuskesmas.
6. Satuan biaya setiap jenis kegiatan pelayanankesehatan yang dibiayai BOK mengacu padaketentuan Peraturan Daerah (Perda). Jika belumterdapat Perda yang mengatur hal itu, maka satuanbiaya tersebut ditetapkan melalui PeraturanBupati/Walikota atas usulan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.7. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedomanpada prinsip keterpaduan, kewilayahan, efisien, danefektif.
E. PENGERTIAN1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Adalah bantuan dana dari pemerintah melaluiKementerian Kesehatan dalam membantu
pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota
melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan menuju
Millennium Development Goals (MDGs) dengan
meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya
serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
18/53
6
(UKBM) dalam menyelenggarakan pelayanan
kesehatan promotif dan preventif.
2. Bahan Kontak
Bahan yang dipakai sebagai pendekatan pada
masyarakat dalam upaya promotif dan preventif seperti
memperkenalkan pola perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Biaya Transport
Adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat
kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan
jaringannya termasuk Poskesdes dan Posyandu baik
menggunakan sarana transportasi umum atau sarana
transportasi yang tersedia di wilayah tersebut atau
penggantian bahan bakar minyak.
4. Uang Harian
Adalah uang yang dapat digunakan sebagai uangmakan dan uang saku petugas.
5. Uang Penginapan
Adalah biaya yang diperlukan untuk mengganti biaya
menginap di penginapan ataupun rumah penduduk
dalam rangka melakukan kegiatan ke desa
terpencil/sulit dijangkau.
6. SPM Bidang Kesehatan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan pemerintah daerah kabupaten/kota.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
19/53
7
7. Belanja ModalAdalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangkapembentukan modal yang sifatnya menambah asettetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebihdari satu periode akuntansi termasuk di dalamnyaadalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan.
8. MDGsMillennium Development Goals (MDGs) adalahkomitmen global untuk mengupayakan pencapaiandelapan tujuan bersama pada tahun 2015.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
20/53
8
BAB II
RUANG LINGKUP KEGIATAN
BOK hanya dapat digunakan untuk upaya kesehatan yangbersifat promotif dan preventif termasuk penunjangnya, untukmembantu pencapaian target SPM Bidang Kesehatan dikabupaten/kota guna mempercepat pencapaian target MDGs.Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai dari dana BOKmeliputi:
A. UPAYA KESEHATANUpaya kesehatan yang dibiayai dari dana BOK adalah:1. Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana2. Imunisasi3. Gizi4. Promosi Kesehatan
5. Kesehatan Lingkungan6. Pengendalian Penyakit
Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman padaprinsip keterpaduan, kewilayahan, efisien dan efektif.
Berbagai jenis pelayanan kesehatan dan jenis kegiatanyang bersifat promotif dan preventif dari upaya kesehatan
di atas yang dapat dibiayai dari dana BOK meliputi:
NOUPAYA
KESEHATANJENIS PELAYANAN JENIS KEGIATAN
1 KesehatanIbu Anak danKeluargaBerencana
1 Pemeriksaankehamilan
1. Pelaksanaan P4K2. Pelayanan di Posyandu3. Sweeping/kunjungan
rumah4. Kunjungan drop out5. Pemantauan ibu hamil
risiko tinggi
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
21/53
9
6. Pemantauan kantongpersalinan
7. Kunjungan kelas ibu
8. Penyuluhan kesehatan9. Konsultasi tenaga ahli10. Skrining ibu hamil
dengan KEK danpenyakit kronis lainnya(Malaria, TB, dll)
2 Pelayananpersalinan olehtenagakesehatan yangkompeten
Fasilitasi untukmendapatkan persalinanoleh tenaga kesehatan:1. Kemitraan bidan-kader-
dukun2. Kunjungan rumah3. Penyuluhan
3 Pelayanan nifas 1. Pelayanan di Posyandu2. Kunjungan rumah3. Kunjungan yang drop
out
4 Pelayanankesehatanneonatus
1. Kunjungan rumah2. Kunjungan yang drop
out
3. Sweepingdan tindaklanjut4. Tindak lanjut neonatal
risiko tinggi
5 Pelayanankesehatan bayi
1. Pendataan bayi2. Pelayanan di Posyandu3. Kunjungan rumah4. Kunjungan yang drop
out5. Sweepingdan tindak
lanjut6. Kunjungan bayi dengan
risiko (penyakit kronis,sakit berulang)
7. Tindak lanjut bayidengan risiko tinggi
6 Pelayanankesehatan balita
1. Pendataan balita2. Pelayanan di Posyandu3. Kunjungan rumah4. Kunjungan yang drop
out
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
22/53
10
5. Sweepingdan tindaklanjut
6. Kunjungan anak balita
dengan risiko (penyakitkronis, retardasimental/autisme, sakitberulang)
7. Tindak lanjut anakbalita dengan risiko
7 Upaya kesehatananak sekolah
1. Penjaringan anaksekolah
2. Pemantauan kantinsekolah dan kesehatanlingkungan
3. Penyuluhan
8 Pelayanan KB 1. Penyuluhan KB untukmeningkatkanpelayanan KB difasilitas kesehatan
2. Kunjungan rumah PUSyang tidak ber-KB ataudrop out
9 Pencegahan dan
penanganankekerasan,termasukpenelantarangangguan jiwa
1. Kunjungan rumah
korban kekerasan2. Pendampingan korbankekerasan
3. Penyuluhan
10 Upaya kesehatanreproduksiremaja
1. Penyuluhan, sepertiNAPZA dan alkohol
2. Pendampingankelompok remaja
3. Kunjungan rumahremaja dengan risiko
2 Imunisasi 1 PelayananImunisasi
1. Pendataan2. Pelayanan di Posyandu3. Pelayanan di sekolah
(Bulan Imunisasi AnakSekolah)
4. Sweeping/kunjunganrumah/Backlog Fighting
5. Penyuluhan6. Pengambilan vaksin
dan logistik lainnya
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
23/53
11
7. Pelacakan kasusdiduga KIPI
1 Pelayanan gizi 1. Operasional Posyandu(pemantauanpenimbangan balita,pemberian vitamin ABalita)
2. Surveilans danpelacakan gizi buruk
3. Sweeping/kunjunganrumah
4. Penyuluhan gizi5. Pemantauan garam
beryodium6. PMT penyuluhan7. Penggerakan Kadarzi8. Penggerakan ASI
eksklusif
3 PerbaikanGizi
2 Penanggulangangizi kurang dangizi buruk sertaibu hamil KEK
1. Kunjungan/pendampingan
1 Penemuan kasus
penyakit dan tatalaksana,termasuk kasuspasung penderitagangguan jiwa
1. Pelayanan di Posyandu
2. Kunjungan rumah3. Pelacakan di lapangan4. Kunjungan drop out
obat5. Penyuluhan
2 Penyelidikanepidemiologi/penanggulanganKLB
1. Kunjunganrumah/lapangan
2. Penemuan kasus nonPolio AFP
3. Pengambilan spesimen
3 Pelacakan kasuskontak
1. Kunjungan rumah2. Pengambilan spesimen
4 Penyelidikanvektor
1. Kunjungan lapangan
4 Pengendalian
Penyakit
5 Pemberantasanvektor
1. Kunjungan lapangandalam rangkapemberantasan vektor
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
24/53
12
1 Pemeriksaan airbersih dankualitas air
minum
1. Pendataan2. Penyuluhan3. Pemantauan
4. Kunjungan lapangan
5 Kesehatanlingkungan
2 Pemeriksaansanitasi dasar
- Jamban sehat- Rumah sehat
- Tempat-Tempat Umum(TTU)
- Tempat
PengolahMakanan- Sekolah
1. Pendataan2. Kunjungan lapangan3. Penyuluhan4. Pemantauan
1 Rumah tanggaber-PHBS
1. Pendataan2. Penyuluhan kelompok3. Kunjungan rumah4. Pembinaan Gerakan
Masyarakat
5. Pemantauan
6 PromosiKesehatan
2 Pembinaan DesaSiaga danUKBM, sepertiDesa SiagaSehat Jiwa
1. Pendataan2. Penyuluhan kelompok3. Pembinaan/
penyelenggaraanForum MasyarakatDesa (menjaminterlaksananya SMD danMMD)
4. Pembinaan UKBM(Poskesdes, Posyandu)
5. Pemantauan
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
25/53
13
B. PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PUSKESMASUntuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatanpromotif dan preventif secara optimal, tepat sasaran,efesien, dan efektif perlu dilaksanakan manajemenPuskesmas yang mencakup:
1. Perencanaan Tingkat Puskesmas (P1)Perencanaan yang dimaksud dalam hal ini bahwaPuskesmas sebelum melaksanakan kegiatan harusmenyusun terlebih dahulu perencanaan kegiatan
promotif dan preventif selama satu tahun, yang akandiselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannyatermasuk Poskesdes dan Posyandu. Perencanaanyang disusun Puskesmas meliputi berbagai upayakesehatan, jenis pelayanan kesehatan, dan jeniskegiatan yang akan dilaksanakan dan menjaditanggung jawab Puskesmas di wilayah kerjanya,termasuk di dalamnya besaran kebutuhan biaya dan
berbagai sumber pembiayaan, termasuk salahsatunya yang berasal dari dana BOK.
2. Penggerakan Pelaksanaan (P2)Penggerakan pelaksanaan pada dasarnya adalahsuatu rangkaian proses kegiatan yang dimulai daripenyusunan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan/supervisi serta evaluasi hasil yang telah disusundalam suatu periode bulanan atau tribulanan(bergantung pada kondisi daerah setempat). DiPuskesmas kegiatan ini dikenal dengan istilahLokakarya Mini Puskesmas.
Lokakarya Mini Puskesmas adalah suatu forumpertemuan yang diikuti oleh petugas Puskesmas dan
jaringannya termasuk Poskesdes, atau pada kondisitertentu dapat mengundang lintas sektor seperti
Kecamatan, Kepala Desa/Kelurahan, PKK, termasuk
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
26/53
14
unsur tokoh masyarakat. Pada Lokakarya MiniPuskesmas dilakukan pembahasan mengenai:a. Penyusunan Perencanaan Bulanan, yang
merupakan bagian dari perencanaan tahunanyang telah disusun pada awal tahun dan akandilaksanakan pada bulan tersebut. Perencanaanbulanan ini lebih dikenal dengan Plan of Action(POA) atau Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)bulanan, yang minimal berisikan tentang jeniskegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran, target,lokasi, pelaksana, dan pembiayaan.
b. Laporan hasil kegiatan periode satu bulan. Karenadalam Lokakarya Mini yang dibahas adalahkegiatan yang akan dilaksanakan, maka laporanyang dibahas adalah laporan kegiatan yang sudahdilaksanakan atau laporan bulan sebelumnya.Rekapitulasi laporan hasil kegiatan tersebutdisusun laporan bulanan kegiatan sesuai denganformat yang sudah ada dalam SP2TP atau SP3
atau format lain yang berlaku di wilayah tersebut.Hasil rekapitulasi laporan bulanan tersebutkemudian dievaluasi dengan membandingkanantara hasil pencapaian dibandingkan dengantarget sehingga dapat dinilai tingkat keberhasilankegiatan (cakupan kegiatan). Dalammelaksanakan evaluasi juga dilakukan analisissederhana tingkat keberhasilan termasuk analisismasalah dan penyebabnya serta langkah-langkahpemecahan masalah dan dukungan lintas sektorterkait.
Agar mudah dimengerti oleh semua petugastermasuk peserta lintas sektor, maka hasilpencapaian kegiatan di Puskesmas secara umumdipaparkan dalam bentuk grafik/tabel, atau dikenaldengan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS). Di
Puskesmas sudah dikenal beberapa PWS, antara
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
27/53
15
lain PWS KIA, PWS Imunisasi, PWS Gizi, dan lain-lain.
Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaankegiatan yang telah disusun dalam forumLokakarya Mini Puskemas dan mengetahuiapakah perencanaan yang disusun sudahdilaksanakan dengan tepat, maka dilakukankegiatan pembinaan dan supervisi oleh KepalaPuskesmas dan atau petugas yang ditetapkansebagai pembina wilayah.
3. Pengawasan Pengendalian Penilaian (P3)a. Pengawasan dan Pengendalian
Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan apakahsudah ada kesesuaian dengan aturan, petunjukteknis, sesuai dengan perencanaan, serta sesuaidengan prinsip transparan dan akuntabel, makadilakukan pengawasan dan pengendalian. Khusus
pengawasan dapat dilakukan baik secara internaloleh Kepala Puskesmas dan Kepala DinasKesehatan Kabupaten/Kota, maupun secaraeksternal oleh masyarakat. Hal ini untuk mencegahterjadinya penyimpangan sehingga tujuan kegiatanakan tercapai. Demikian pula halnya dengan aspekpengendalian. Dalam upaya mewujudkankeberhasilan yang optimal, maka dilakukanpengendalian pelaksanaan kegiatan oleh KepalaPuskesmas dan Kepala Dinas KesehatanKabupaten/Kota.
b. PenilaianPenilaian sebagai bagian dari instrumenmanajemen Puskesmas adalah penilaian kinerjaPuskesmas. Unsur yang akan dilakukan penilaianadalah komponen pelaksanaan pelayanan
kesehatan upaya kesehatan wajib dan upaya
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
28/53
16
kesehatan pilihan, pencapaian berupa cakupan-cakupan seluruh kegiatan yang dilaksanakan olehPuskesmas di dalam maupun di luar gedung dalamperiode satu tahun. Komponen manajemenPuskesmas berupa penilaian terhadap prosespenyusunan rencana, pelaksanaan Lokakarya Minidan pelaksanaan penilaian kinerja termasukpenilaian terhadap ketersediaan sumber daya(SDM, alat kesehatan, obat, vaksin, pembiayaan,dan lain-lain) dan komponen mutu pelayananberupa penilaian terhadap sumber daya dan
proses pelayanan sesuai standar serta memberikepuasan kepada pengguna jasa.
Penilaian kinerja Puskesmas dilakukan olehPuskesmas sendiri (self assessment) yanghasilnya diverifikasi oleh Dinas KesehatanKabupaten/Kota.
Hasil penilaian periode satu tahun tersebut dapatdipakai untuk menyusun perencanaan padaperiode tahun berikutnya termasuk kebutuhansumber dayanya.
C. PENUNJANG PELAYANAN KESEHATANKeberhasilan pelaksanaan kegiatan bersifat promotif danpreventif dalam upaya kesehatan dan manajemenPuskesmas perlu didukung oleh ketersediaan:
a. Bahan kontakb. Pelatihan kaderc. Pemeliharaan cold chain termasuk pembelian
bahan bakar minyakd. PMT penyuluhan
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
29/53
17
BAB III
PEMBIAYAAN DANABANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepadamasyarakat melalui Puskesmas untuk memperoleh akses danpemerataan pelayanan kesehatan bersifat promotif danpreventif.
A. MEKANISME PEMBIAYAAN1. Sumber Dana
Dana untuk Kegiatan BOK bersumber dari APBNKementerian Kesehatan.
2. Alokasi DanaAlokasi dana BOK per kabupaten/kota ditetapkanmelalui Keputusan Menteri Kesehatan. SelanjutnyaKepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menetapkanalokasi dana BOK tiap Puskesmas di daerahnya,dengan mempertimbangkan berbagai kondisi setiapPuskesmas, antara lain:a. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis
Puskesmasb. Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmasc. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas
d. Kondisi infrastruktur (jalan, sarana transportasi)e. Tingkat kemahalan di wilayah setempatf. Penyerapan anggaran yang adag. Faktor-faktor lain sesuai kondisi lokal
3. Penerima DanaPenerima dana BOK adalah Puskesmas di seluruhIndonesia yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
30/53
18
B. MEKANISME PEMBAYARAN1. Penyaluran Dana
Dana BOK untuk Puskesmas disalurkan denganmekanisme sebagai berikut:a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan menerima
pemberitahuan dari Kementerian Kesehatanmengenai alokasi dana tiap kabupaten/kota danpihak ketiga yang ditetapkan untuk menyalurkandana BOK ke Puskesmas.
b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamenerbitkan Surat Keputusan tentang Puskesmas
penerima dana BOK, besaran alokasi dana BOKtiap Puskesmas, penanggung jawab dan nomorrekeningbaru untuk penerimaan dana BOK, sertaBendahara BOK Puskesmas yang ditunjuk untukpenerimaan dana BOK. Selanjutnya SuratKeputusan dan nomor rekening tersebut dikirimkanke Tim Pengelola BOK tingkat Pusat.
c. Setelah pihak ketiga sebagai penyalur dana BOK
menerima SK Kabupaten/Kota dari Tim PengelolaBOK tingkat Pusat, maka pihak ketiga tersebutsegera menerbitkan nomor rekening danmenyalurkan dana BOK ke nomor rekening tersebutdan memberitahukan kepada Dinas KesehatanKabupaten/Kota bahwa dana BOK telah masuk kerekening tiap-tiap Puskesmas dan dapatdimanfaatkan.
d. Bila dipandang perlu, penyaluran dana BOK kePuskesmas oleh Tim Pengelola tingkat Pusat dapatdilakukan dalam beberapa tahap.
e. Puskesmas tidak diperbolehkan memindahkandana BOK ke rekening selain yang dibuka untukmenampung dana BOK.
f. Bunga akibat adanya dana di rekening penampungBOK Puskesmas, harus disetor ke Kas Negarapada akhir tahun.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
31/53
19
2. Pencairan Dana BOKPencairan dana BOK dari rekening Puskesmas untukkegiatan Puskesmas yang akan dibiayai dana BOKharus mengikuti prosedur berikut:a. Puskesmas membuat Rencana Pelaksanaan
Kegiatan (RPK)/Plan Of Action (POA) yang telahdibahas dalam forum Lokakarya Mini danmelampirkan slip pengambilan uang.
b. Berdasarkan RPK/POA tersebut, Puskesmasmeminta persetujuan pencairan uang kepada DinasKesehatan Kabupaten/Kota.
c. Untuk Puskesmas terpencil/sangat terpencil,periode pencairan dana dapat diatur berdasarkankesepakatan Puskesmas dengan Dinas KesehatanKabupaten/Kota.
d. Pencairan dana bulan berikutnya dapat dilakukandengan tetap membuat RPK/POA dari hasilLokakarya Mini dan melampirkan laporanpemanfaatan dana sebelumnya serta laporan
cakupan kegiatan bulanan (lampiran 4 dan 5).Laporan tersebut terlebih dahulu dilakukan verifikasioleh Tim Pengelola BOK Kabupaten/Kota. Verifikasioleh Tim Pengelola BOK Kabupaten/Kota meliputi:1. Mengecek laporan hasil cakupan kegiatan.2. Mengecek laporan pemanfaatan dana.3. Mencocokkan kesesuaian laporan dari
Puskesmas dengan RPK/POA.4. Melakukan kunjungan ke lapangan secara acak
terhadap laporan dari Puskesmas biladiperlukan
e. Pada kondisi kebutuhan dana untuk kegiatansebelumnya tidak mencukupi, Puskesmas dapatmengajukan pencairan dana tambahan dengantetap meminta persetujuan Dinas KesehatanKabupaten/Kota.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
32/53
20
3. Pemanfaatan Dana BOKDana BOK digunakan untuk pembiayaan berbagai jeniskegiatan yang meliputi:a. Pembayaran transport petugas Puskesmas, Pustu,
dan Poskesdesb. Pembayaran transport kader, dukun, dan
masyarakat yang terlibat dalam proses pelayanankesehatan maupun pertemuan manajemen
c. Operasional Posyandu (transport, ATK)d. Operasional Poskesdes (transport, ATK, fotokopi,
rapat-rapat di Desa/Kelurahan)
e. Pembelian bahan kontakf. Penggandaan dan ATK rapat dalam rangka
Lokakarya Minig. Pembelian konsumsi rapat dalam rangka Lokakarya
Minih. Uang penginapan bila diperlukan sesuai peraturan
yang berlaku (untuk desa terpencil/sulit dijangkau)i. Uang harian bila diperlukan sesuai peraturan yang
berlaku (untuk desa terpencil/sulit dijangkau) j. Pembelian bahan PMT Penyuluhan
Dana BOK tidak boleh dimanfaatkanuntuk:a. Upaya pengobatan dan rehabilitasib. Penanganan gawat daruratc. Rawat inapd. Pertolongan persalinane. Gaji/honorf. Belanja modalg. Pemeliharaan gedung atau kendaraanh. Operasional kantor (listrik, air, ATK, fotokopi,
tinta/toner)i. Obat, vaksin, dan alat kesehatan
4. Realokasi Antar PuskesmasPada kondisi tertentu dimana terdapat Puskesmas
yang kekurangan dana dan Puskesmas lain kelebihan
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
33/53
21
dana, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotadapat melakukan realokasi dana antar Puskesmasdalam wilayah satu kabupaten/kota tersebut.
5. Satuan Biaya BOKSatuan biaya kegiatan bersumber dana BOK mengacupada satuan biaya yang ditetapkan melalui PeraturanDaerah (Perda). Apabila tidak ada Perda yangmengatur hal tersebut, maka Kepala Dinas KesehatanKabupaten/Kota mengusulkan kepada Bupati/Walikotauntuk ditetapkan melalui Surat Keputusan
Bupati/Walikota.
6. Penatausahaan Dana BOKLangkah-langkah penatausahaan dana BOK adalahsebagai berikut:a. Kepala Puskesmas mengusulkan seorang pegawai
di Puskesmas tersebut sebagai Bendahara BOKPuskesmas yang ditetapkan dengan surat
keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.b. Bendahara BOK Puskesmas bertanggung jawab
melakukan pembukuan dana BOK Puskesmas yangtelah ditransfer ke rekening yang menampung danaBOK.
c. Dana BOK Puskesmas menjadi tanggung jawabpenuh Kepala Puskesmas dan Kepala DinasKesehatan Kabupaten/Kota.
d. Setiap uang masuk dan keluar dari kas dicatatdalam Buku Kas Umum yang terpisah dengansumber pembiayaan yang lain, berikut bukti-buktipenggunaannya.
e. Penatausahaan dana BOK terbuka bagi pengawasinternal maupun eksternal setelah memperoleh izinKepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
34/53
22
f. Penerima dana kegiatan di Puskesmasbertanggungjawab menyerahkan bukti pemanfaatandana sesuai ketentuan kepada Bendahara BOKPuskesmas.
g. Bendahara BOK Puskesmas berkewajibanmenyelenggarakan pembukuan terhadap seluruhpenerimaan dan pengeluaran serta melakukanpemungutan dan penyetoran pajak [PPN 10% danPPh Pasal 22 (1,5%)].
h. Pembukuan terdiri dari:
- Buku Kas Umum (BKU) (lampiran 2)
-Buku Kas Tunai (lampiran 3)
i. Bunga Bank/Jasa Giro di Puskesmas wajib disetorke Rekening Kas Negara pada akhir tahun.
7. Pertanggungjawaban Dana BOKBentuk pertanggungjawaban dalam pemanfaatan danpelaksanaan kegiatan dana BOK di Puskesmas adalahsebagai berikut:
a. Transport petugas kesehatan ke lapangan, bentukpertanggungjawabannya berupa: kuitansi/buktipenerimaan transpor/bukti pembelian BBM dansurat tugas.
b. Untuk petugas kesehatan yang melakukanperjalanan ke desa terpencil/sulit dijangkau, buktipertanggung jawabannya berupa kuitansi denganlampiran:
1. Rincian biaya, yang terdiri dari:a. Uang harianb. Uang transport lokalc. Uang penginapand. Nilai pernyataan riil
2. Surat Tugas yang ditandatangani oleh KepalaPuskesmas
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
35/53
23
3. SPPD datang dan pergi yang ditandatanganioleh:a. Kepala Desa/Kepala Dusun/Lurah (untuk
kunjungan ke desa/dusun/kelurahan)b. Kepala Puskesmas (untuk kunjungan ke
Puskesmas)4. Pernyataan Riil yang ditandatangani oleh
petugas yang melakukan perjalanan bila tidakada dokumen bukti pengeluarannya
5. Laporan Dinas
c. Belanja penggandaan materi dan pembelian bahankontak dibuktikan dengan kuitansi, faktur/bontoko/pembelian, atau bukti lainnya (untuk buktikuitansi pembelian di atas Rp 250.000 s/d Rp1.000.000 bermaterai Rp 3.000 dan pembelian diatas Rp 1.000.000 bermaterai Rp 6.000). Untukpembelanjaan dengan nilai di atas Rp 1.000.000dikenakan pajak PPN 10% dan PPh 1,5%.
d. Pertemuan, Rapat, dan Lokakarya Mini, bentukpertanggungjawabannya berupa:1. Kuitansi: pembelian konsumsi, penggandaan
materi rapat2. Undangan3. Daftar hadir peserta4. Notulensi rapat/pertemuan
8. Pembiayaan Manajemen BOKDalam rangka menunjang kegiatan BOK di Puskesmasdiperlukan kegiatan manajemen pada setiap jenjangadministrasi (pusat, provinsi, kabupaten/kota) yangpembiayaannya bersumber dari APBN KementerianKesehatan dan sumber lain yang sah. DanaManajemen BOK dapat dimanfaatkan untuk kegiatanrapat koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan laporan
BOK.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
36/53
24
BAB IV
PENGORGANISASIAN
Pengorganisasian dana manajemen BOK dimaksudkan agarpelaksanaan manajemen BOK dapat berjalan secara efektifdan efisien. Pengorganisasian ini merupakan satu kesatuanantara pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan Puskesmas.Pengorganisasian manajemen BOK pada setiap tingkatadministrasi pemerintahan terdiri dari Tim Koordinasi BOKdan Tim Pengelola BOK. Khusus untuk tingkat Puskesmas,tidak ada tim koordinasi, hanya ada Tim Pengelola BOK.
Susunan pengorganisasian adalah sebagai berikut:
A. TIM KOORDINASI BOK1. Tim Koordinasi BOK Tingkat Pusat
Menteri Kesehatan membentuk Tim Koordinasi BOK
Tingkat Pusat terdiri dari Pelindung, Ketua, Sekretarisdan Anggota. Tim Koordinasi bersifat lintas sektorterkait, diketuai oleh Sekretaris Utama KementerianKoordinasi Kesejahteraan Rakyat dengan anggotaterdiri dari Pejabat Eselon I Kementerian terkait danunsur lainnya.
Tugas Tim Koordinasi BOK Tingkat Pusat:
a. Menentukan strategi dan kebijakan nasionalpelaksanaan BOK.
b. Melakukan pengendalian dan penilaianpelaksanaan kegiatan BOK secara nasional.
c. Menjadi fasilitator lintas sektor tingkat pusat dandaerah.
d. Memberikan arahan untuk efisiensi dan efektivitaspelaksanaan BOK.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
37/53
25
Struktur Tim Koordinasi BOK Tingkat Pusat:Pelindung : Menteri KesehatanKetua : Sekretaris Utama Kemenko
KesraSekretaris : Sekretaris Jenderal KemenkesAnggota :a. Komisi IX DPR RIb. Dirjen BAKD Kemendagric. Dirjen Perbendaharaan Kemenkeud. Dirjen Anggaran Kemenkeue. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
f. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Kemenkesg. Dirjen P2PL Kemenkesh. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan
Pemberdayaan Masyarakat Kemenkesi. Irjen Kemenkes
j. Kepala Badan Litbang Kemenkes
2. Tim Koordinasi BOK Tingkat Provinsi
Gubernur membentuk Tim Koordinasi BOK TingkatProvinsi terdiri dari Pelindung, Ketua, Sekretaris danAnggota. Tim Koordinasi bersifat lintas sektor terkaitdalam pelaksanaan BOK, diketuai oleh SekretarisProvinsi dengan anggota terdiri dari Pejabat terkait.
Tugas Tim Koordinasi BOK Tingkat Provinsi:a. Menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan
BOK tingkat provinsi.b. Mengarahkan pelaksanaan kebijakan BOK sesuai
kebijakan nasional.c. Melakukan pengendalian dan penilaian
pelaksanaan kegiatan BOK di tingkat provinsi.d. Menjadi fasilitator lintas sektor tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
38/53
26
Struktur Tim Koordinasi BOK Tingkat Provinsi:Pelindung : GubernurKetua : Sekretaris ProvinsiSekretaris : Kepala Dinkes ProvinsiAnggota :a. Kepala Bappeda Provinsib. Ketua Komisi DPRD Provinsi yang membidangi
Kesehatanc. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsid. Lintas sektor terkait sesuai kebutuhan
3. Tim Koordinasi BOK Tingkat Kabupaten/KotaBupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi BOKTingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Pelindung, Ketua,Sekretaris dan Anggota. Tim Koordinasi bersifat lintassektor terkait dalam pelaksanaan BOK, diketuai olehSekretaris Kabupaten/Kota dengan anggota terdiri daripejabat terkait.
Tugas Tim Koordinasi BOK Tingkat Kabupaten/Kota:a. Menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan
BOK tingkat kabupaten/kota.b. Mengarahkan pelaksanaan kebijakan BOK sesuai
kebijakan nasional.c. Melakukan pengendalian dan penilaian
pelaksanaan kegiatan BOK di tingkat kabupaten/kota.
d. Menjadi fasilitator lintas sektor tingkatkabupaten/kota dan Puskesmas.
Struktur Tim Koordinasi BOK Tingkat Kabupaten/Kota:Pelindung : Bupati/WalikotaKetua : Sekretaris Kabupaten/KotaSekretaris : Kepala Dinkes Kabupaten/Kota
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
39/53
27
Anggota :a. Kepala Bappeda Kabupaten/Kotab. Ketua Komisi DPRD Kabupaten/Kota yang
membidangi Kesehatanc. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotad. Lintas sektor terkait sesuai kebutuhan
B. TIM PENGELOLA BOKTim Pengelola bersifat lintas program di KementerianKesehatan/Dinas Kesehatan Provinsi/Dinas KesehatanKabupaten/Kota dan Puskesmas.
1. Tim Pengelola BOK Tingkat PusatMenteri Kesehatan membentuk Tim Pengelola BOKPusat terdiri dari Penanggung Jawab, Pengarah,Pelaksana dan Sekretariat.
Penanggung jawab adalah Menteri Kesehatan,sedangkan pengarah terdiri dari pejabat eselon I
diketuai oleh Sekretaris Jenderal KementerianKesehatan.
Pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dananggota yang merupakan pejabat eselon I dan IIKementerian Kesehatan, yang akan ditetapkan olehMenteri Kesehatan.
Sekretariat terdiri dari ketua, sekretaris dan anggotayang merupakan pejabat eselon II, eselon III dan IV,yang akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Tugas Tim Pengelola BOK Tingkat Pusat adalah:a. Menetapkan alokasi dana BOK tiap kabupaten/kotab. Menyalurkan dana BOK di Puskesmasc. Melakukan penyusunan, penggandaan dan
pendistribusian buku Petunjuk Teknis Penggunaan
BOK.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
40/53
28
d. Melakukan sosialisasi BOK tingkat nasionale. Melatih tim pengelola BOK tingkat pusat dan
provinsif. Melakukan koordinasi dan evaluasi dalam
pelaksanaan BOKg. Menyusun laporan pencairan dan penyaluran dana
BOK ke kabupaten/kota
2. Tim Pengelola BOK Tingkat ProvinsiKepala Dinas Kesehatan Provinsi membentuk TimPengelola BOK Tingkat Provinsi yang terdiri dari 1
(satu) orang penanggungjawab yang dijabat olehKepala Dinas Kesehatan Provinsi, 1 (satu) orangsekretaris, dan 2 (dua) orang yang menangani teknisprogram dan administrasi keuangan.
Tugas Tim Pengelola BOK Tingkat Provinsi adalah:a. Melakukan sosialisasi BOK di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota
b. Melatih tim pengelola BOK tingkat kabupaten/ kotac. Melakukan koordinasi dan evaluasi dalampelaksanaan BOK
d. Menyusun laporan dan menyampaikan ke TimPengelola BOK tingkat Pusat
e. Mengupayakan peningkatan dana untukoperasional Puskesmas dan manajemen BOK darisumber APBD.
3. Tim Pengelola BOK Tingkat Kabupaten/KotaKepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membentukTim Pengelola BOK tingkat Kabupaten/Kota yangterdiri dari 1 (satu) orang penanggungjawab yangdijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,1 (satu) orang sekretaris, dan 2 (dua) orang yangmenangani teknis program dan administrasi keuangan.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
41/53
29
Tugas Tim Pengelola BOK tingkat Kabupaten/ Kotaadalah:a. Menetapkan alokasi dana untuk setiap Puskesmas
berdasarkan masalah kesehatan, situasi dankondisi wilayah kerja Puskesmas yang ditetapkanmelalui SK Kepala Dinas KesehatanKabupaten/Kota.
b. Mengirimkan SK Kepala Dinas Kesehatan tentangalokasi dana per Puskesmas ke Tim PengelolaBOK Pusat dengan tembusan Tim Pengelola BOKTingkat Provinsi dan pihak yang ditetapkan untuk
penyaluran dana.c. Melakukan sosialisasi BOK tingkat kabupaten/ kota.d. Melakukan pelatihan manajemen BOK kepada
Puskesmas.e. Melakukan koordinasi dan evaluasi dalam
pelaksanaan BOK.f. Mengumpulkan data dan laporan dari Puskesmas.g. Melakukan verifikasi kegiatan yang didanai BOK.
h. Melaporkan pemanfaatan dana BOK ke TimPengelola BOK tingkat Provinsi, namun dapatdikirimkan langsung ke Tim Pengelola BOK Pusat.
i. Melaporkan hasil cakupan kegiatan ke TimPengelola BOK tingkat Provinsi.
j. Mengupayakan peningkatan dana untukoperasional Puskesmas dan manajemen BOK darisumber APBD.
4. Tim Pengelola BOK PuskesmasKepala Puskesmas membentuk Tim Pengelola BOKPuskesmas dengan struktur sebagai berikut:Kepala Puskesmas membentuk Tim Pengelola BOKPuskesmas yang terdiri dari 1 (satu) orangpenanggung jawab yang dijabat oleh KepalaPuskesmas, 1 (satu) orang sekretaris, dan 2 (dua)orang yang menangani teknis program dan
administrasi keuangan,
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
42/53
30
Tugas Tim Pengelola BOK Puskesmas:a. Sosialisasi kegiatan BOK tingkat Puskesmas.b. Mengelola dana BOK sesuai dengan petunjuk
teknis secara bertanggung jawab dan transparan.c. Melaporkan hasil cakupan kegiatan dan
penggunaan dana BOK kepada Tim Pengelola BOKtingkat Kabupaten/Kota.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
43/53
31
BAB V
INDIKATOR KEBERHASILAN,PENCATATAN, DAN PELAPORAN
A. INDIKATOR KEBERHASILANUntuk mengetahui keberhasilan BOK di Puskesmasditetapkan indikator keberhasilan yang meliputi:
IndikatorInput
Persentase Puskesmas yang menerimadana BOK (100%)
IndikatorProses
Persentase Puskesmas yangmelaksanakan Lokakarya Mini (100%)
IndikatorOutput
Persentase penyerapan dana BOK diPuskesmas (100%)
Indikator
Outcome
Persentase pencapaian target SPM
bidang kesehatan sampai dengan tahun2015:1. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)
95%2. Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani 80%3. Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan memilikikompetensi kebidanan 90%
4. Cakupan pelayanan nifas 90%5. Cakupan neonatus dengan
komplikasi ditangani 80%6. Cakupan kunjungan bayi 90%7. Cakupan desa UCI 100%8. Cakupan pelayanan anak balita
90%9. Cakupan balita gizi buruk mendapat
perawatan 100%
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
44/53
32
10. Cakupan pemberian makananpendamping ASI pada anak 6-24bulan dari keluarga miskin 100%
11. Cakupan penjaringan kesehatansiswa SD dan setingkat 100%
12. Cakupan peserta KB aktif 70%13. Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit100%
14. Cakupan pelayanan kesehatandasar masyarakat miskin 100%
B. PENCATATANSemua kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari danaBOK harus dicatat dalam buku pencatatan yangdisediakan.1. Pencatatan hasil kegiatan
Hasil kegiatan harian yang dilaksanakan oleh
Puskesmas dan jaringannya dicatat dalam bukuregister yang sudah ada atau menggunakan bukupencatatan kegiatan lain.Contoh:a. Pelayanan kesehatan ibu menggunakan buku
kohort ibub. Imunisasi dicatat dalam buku register imunisasic. Penimbangan dicatat dalam buku register
gizi/penimbangand. Pelayanan kesehatan bayi dicatat dalam buku
register bayie. Dsb.
2. Pencatatan Pemanfaatan DanaPencatatan pemanfaatan dana BOK dibuat dalam bukukeuangan tersendiri, dilengkapi dengan buktipengeluaran dan tanda terima dana oleh petugas yang
melaksanakan kegiatan.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
45/53
33
C. PELAPORANHasil pencatatan semua kegiatan Puskesmas dalam satuperiode tertentu (bulanan) dilakukan rekapitulasi dalamsuatu laporan pelaksanaan dengan menggunakan sistemyang sudah ada (SP2TP/SP3). Dari rekapitulasi laporantersebut pada dasarnya hasilnya akan dimanfaatkan olehPuskesmas itu sendiri untuk dilakukan analisis laporanuntuk mengetahui tingkat keberhasilan, sedangkanbeberapa indikator hasil rekapitulasi laporan kegiatanPuskesmas dikirimkan ke Dinas KesehatanKabupaten/Kota dan selanjutnya rekapitulasi
Kabupaten/Kota dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi.Hasil rekapitulasi Dinas Kesehatan Provinsi dikirim ke TimPengelola BOK Pusat sesuai dengan prosedur dan formatterlampir (lampiran 8 dan 9).
1. Pengisian Format PelaporanHasil rekapitulasi beberapa kegiatan Puskesmas dan
jaringannya termasuk Poskesdes dan Pos yandu untuk
menilai indikator SPM dan penyerapan anggaransecara rutin setiap bulan dilakukan rekapitulasi dandimasukan kedalam format:
a. Tingkat Puskesmas1. Format 1: Laporan Hasil Cakupan Kegiatan BOK
di Puskesmas (lampiran 4)2. Format 2: Laporan Pencairan dan Pemanfaatan
Dana BOK di Puskesmas (lampiran 5)
b. Tingkat Kabupaten/Kota1. Format 3: Laporan Rekapitulasi Analisis Hasil
Cakupan Kegiatan BOK di TingkatKabupaten/Kota (lampiran 6)
2. Format 4: Laporan Rekapitulasi Pencairan danPemanfaatan Dana BOK di TingkatKabupaten/Kota (lampiran 7)
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
46/53
34
c. Tingkat Provinsi1. Format 5: Laporan Rekapitulasi Analisis Hasil
Cakupan Kegiatan BOK di Tingkat Provinsi(lampiran 8)
2. Format 6: Laporan Rekapitulasi Pencairan danPemanfaatan Dana BOK di Tingkat Provinsi(lampiran 9)
Cakupan indikator SPM hasil pelayanan kesehatandihitung menggunakan rumus:
Rumus perhitungan cakupan:
Hasil kegiatanX 100 %
Jumlah sasaran
Jumlah sasaran:1. Menggunakan data proyeksi apabila data sasaran
diperkirakan akan secara terus-menerus bertambahsetiap bulannya (contoh: ibu hamil, ibu bersalin, ibunifas, neonatus, bayi dan balita)
2. Menggunakan data riil apabila sasaran tersebutsudah jelas dan nyata (contoh: jumlah rumahtangga/keluarga, jumlah anak sekolah)
2. Mekanisme PelaporanPelaksanaan pelaporan kegiatan yang dibiayai daridana BOK dilakukan secara berjenjang mengikutimekanisme sebagai berikut:a. Rekapitulasi laporan Puskesmas dikirimkan ke
Kabupaten/Kota selanjutnya dilakukan rekapitulasidi tingkat Kabupaten/Kota.
b. Hasil rekapitulasi Kabupaten/Kota yang merupakan
rekapitulasi seluruh laporan dari Puskesmas di kirim
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
47/53
35
ke Provinsi dan dilakukan rekapitulasi di tingkatProvinsi.
c. Hasil rekapitulasi tingkat Provinsi yang merupakanrekapitulasi seluruh Kabupaten/Kota dikirim ke TimPengelola Tingkat Pusat.
3. Pemanfaatan PelaporanLaporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan yangdibiayai dari dana BOK di Puskesmas dan jaringannyapada dasarnya dimanfaatkan oleh Puskesmas untukmenilai keberhasilan program kesehatan di wilayah
kerjanya. Evaluasi hasil serta analisisnya untukmengetahui tingkat keberhasilan kegiatan Puskesmas,masalah dan kendala rencana pemecahan masalahnyaserta dukungan sumber daya.
Di tingkat Kabupaten/Kota/Propinsi/Pusat, laporan dariPuskesmas terbatas pada indikator SPM danpenyerapan anggaran yang akan dimanfaatkan untuk
menilai pencapaian target SPM suatu Kabupaten/Kotadan untuk mengetahui kebutuhan dana untukpencapaian SPM yang riil.
SEKRETARIAT TIM PENGELOLA
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT
KEMENTERIAN KESEHATAN RISETDITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT
Blok B Lantai VIII Ruang 807
Jln. HR Rasuna Said Blok X Kav. 4-9 Jakarta
Telepon 021-5201590 ext 8203
Fax 021-5279216
E-mail: [email protected]
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
48/53
36
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
A. PEMBINAAN
Pembinaan oleh Tim Pengelola BOK di setiap tingkat(Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) ditujukan agar danaBOK dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untukpencapaian tujuan sehingga dapat memberikan hasil
seoptimal mungkin.
1. Pembinaan oleh Tim Pengelola BOK Kabupaten/Kota
Beberapa hal yang terkait dengan pembinaanpengelola BOK Puskesmas oleh Tim Pengelola BOKKabupaten/Kota adalah:
a. Pembinaan dilakukan secara berkala.
b. Pembinaan Puskesmas oleh Tim Pengelola
BOK Kabupaten/Kota dilakukan terhadap aspekteknis kegiatan dan administrasi.
c. Pembinaan dilakukan mulai dari penyusunan
RPK/POA dan penggerakkan-pelaksanaan
kegiatan BOK.
d. Pembinaan dapat dilakukan melalui kunjungan
lapangan secara acak untuk pembuktian laporan
Puskesmas.e. Pembinaan dapat dilakukan melalui pertemuan
koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota dengan
mengundang Puskesmas.
2. Pembinaan oleh Tim Pengelola BOK Provinsi dan
Pusat
Prinsip pembinaan oleh Tim Pengelola BOK Provinsidan Pusat pada dasarnya sama dengan pembinaan
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
49/53
37
dan pengawasan yang dilakukan Tim Pengelola BOKKabupaten/Kota.
b. PENGAWASAN
Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuanuntuk mengurangi dan/atau menghindari masalah yangberhubungan dengan penyalahgunaan wewenang,
kebocoran dan pemborosan keuangan negara,pungutan liar, atau bentuk penyelewengan lainnya.
Pengawasan kegiatan BOK meliputi pengawasanmelekat (Waskat), pengawasan fungsional internal,pengawasan eksternal dan pengawasan masyarakat
1. Pengawasan Melekat (Waskat)
Pengawasan melekat adalah pengawasan yangdilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1. Pembinaan dilakukan secara berjenjang olehpemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuaidengan tugas dan fungsinya.
2. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatanBOK dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional
(APF).
Tim Pengelola Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dapattidak memberi rokemendasi pencairan uang apabilaPuskesmas belum mengirim Laporan Kegiatan maksimal70% dari dana yang telah dikirimkan.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
50/53
38
kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi,kabupaten/kota, maupun puskesmas.
2. Pengawasan Fungsional Internal
Instansi pengawas fungsional kegiatan BOK secarainternal adalah Inspektorat Jenderal KementerianKesehatan dan BPKP. Instansi ini juga bertanggung
jawab untuk melakukan audit sesuai kebutuhanatau sesuai permintaan instansi yang akan diauditterhadap pemanfaatan dana BOK.
3. Pengawasan EksternalInstansi pengawas eksternal kegiatan BOK adalahpengawasan fungsional yang dilakukan oleh TimAudit Keuangan yang berwenang, yaitu BPK.Instansi ini juga bertanggungjawab untukmelakukan audit sesuai dengan kebutuhan ataupermintaan instansi yang akan diaudit terhadappelaksanaan dan pemanfaatan dana BOK.
4. Pengawasan Masyarakat
Dalam rangka transparansi pelaksanaan kegiatanBOK, kegiatan ini juga dapat diawasi oleh unsurmasyarakat (LSM). Unsur masyarakat tersebutmelakukan pengawasan dalam rangka memantaupelaksanaan kegiatan BOK di Puskesmas, namuntidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi
penyimpangan dalam pengelolaan BOK,masyarakat dapat meminta penjelasan kepadaDinas Kesehatan dan Puskesmas.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
51/53
39
PENUTUP
Petunjuk teknis ini disusun untuk menjadi acuan yangdiperlukan bagi pelaksanaan penggunaan dana BOK.
Dengan adanya dana BOK diharapkan dapat meningkatkanakses dan pemerataan pelayanan kesehatan padamasyarakat, dalam upaya melaksanakan SPM gunapencapaian MDGs.
Puskesmas dan jaringannya diharapkan lebih mampumelaksanakan fungsinya menangani berbagai masalahkesehatan dengan menyusun perencanaan Puskesmas diseluruh wilayah kerjanya secara komprehensif sertamengutamakan upaya promotif dan preventif, termasuk bagimasyarakat miskin, dalam kendali manajemen DinasKesehatan Kabupaten/Kota.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawabdalam pembinaan dan diharapkan pembinaan dilakukansecara periodik sehingga program ini berjalan sesuai dengantujuan.
Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan padapetunjuk teknis ini, maka akan dilakukan penyempurnaanpada penyusunan petunjuk teknis selanjutnya.
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
52/53
40
8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05
53/53