Top Banner

of 53

Petunjuk Teknis BOK_07.05

May 30, 2018

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    1/53

    i

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    2/53

    i

    KATA PENGANTAR

    Kesehatan adalah hak asasi manusia dansekaligus investasi untuk keberhasilanpembangunan bangsa. Untuk itu diselenggarakanpembangunan kesehatan secara menyeluruhagar terwujud derajat kesehatan masyarakatsetinggi-tingginya.

    Pembangunan yang diselenggarakan selama ini telah berhasilmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ditandaidengan membaiknya indikator pembangunan kesehatan.Namun demikian keberhasilan tersebut masih perlu terusditingkatkan.

    Tantangan pembangunan kesehatan di masa mendatang akansemakin kompleks dan dengan perubahan yang semakin tidak

    menentu. Untuk itu perlu komitmen semua pihak dan terusmeningkatkan sinergi dalam upaya pembangunan kesehatanbaik di pusat maupun di daerah.

    Walaupun bidang kesehatan merupakan salah satukewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintahkabupaten/kota, namun pemerintah pusat tetap bertanggung

    jawab atas keberhasilan pembangunan kesehatan secara

    nasional.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    3/53

    ii

    Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagiPuskesmas dalam melakukan berbagai upaya kesehatan yangbersifat promotif dan preventif, merupakan salah satu bentuktanggung jawab pemerintah dalam upaya kesehatan.Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) DinasKesehatan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi yang amatstrategis karena berada di ujung tombak pelayanan kesehatanyang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanankesehatan di wilayah kerjanya secara proaktif dan responsif.Kinerja Puskesmas selalu dituntut untuk lebih baik dari hari kehari sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam

    memenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagimasyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di tempat yangsulit dijangkau.

    Melalui dana BOK tersebut diharapkan kinerja Puskesmasmenjadi lebih baik sehingga Standar Pelayanan Minimal (SPM)Bidang Kesehatan di kabupaten/kota yang merupakan indikatorkinerja pemerintah daerah dapat tercapai, terutama dalam

    upaya mempercepat pencapaian target MillenniumDevelopment Goals (MDGs) pada tahun 2015. Namun tetapdiperlukan kontribusi positif pemerintah daerah dalampeningkatan kinerja Puskesmas tersebut.

    Agar pelaksanaan BOK berjalan dengan efektif dan efisien,maka diperlukan petunjuk teknis yang dapat menjadi acuan bagisemua pihak yang terkait dalam melakukan peran danfungsinya. Pada kesempatan ini saya sampaikan penghargaandan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuapihak yang berkontribusi dalam penyusunan petunjuk teknis ini.Kepada Saudara-saudara yang bertugas di Puskesmas,tingkatkan terus pengabdian Saudara dengan sepenuh hati.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    4/53

    iii

    Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkanrahmat dan karunia-Nya serta memberi petunjuk kepada kitasekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan gunaterwujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    5/53

    iv

    KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: 494/Menkes/SK/IV/2010

    TENTANG

    PETUNJUK TEKNISBANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajatkesehatan khususnya melalui upaya kesehatanpromotif dan preventif ditetapkan BantuanOperasional Kesehatan (BOK) di Puskesmasdan Jaringannya;

    b. bahwa agar penyelenggaraan BantuanOperasional Kesehatan (BOK) di Puskesmasdan Jaringannya berjalan dengan efektif danefisien perlu ada petunjuk teknis;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurufb perlu ditetapkan Keputusan MenteriKesehatan tentang Petunjuk Teknis BantuanOperasional Kesehatan;

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    6/53

    v

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Nomor 4355);

    2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Nomor 4400);

    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Tahun2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4286);

    4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

    Nomor 4431);

    5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Nomor 4437) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Nomor 4844);

    6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah (LembaranNegara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

    Lembaran Negara Nomor 3637);

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    7/53

    vi

    7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentangAnggaran Pendapatan Dan Belanja NegaraTahun Anggaran 2010 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5075);

    8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5063);

    9. UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009tentang Rumah Sakit (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5072);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran NegaraTahun 1996 Nomor 49, Tambahan LembaranNegara 3637);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintah AntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    8/53

    vii

    13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009tentang Pembentukan dan OrganisasiKementerian Negara;

    14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional 2010 - 2014

    15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasidan Tata Kerja Departemen Kesehatan

    sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Menteri Kesehatan Nomor1439/Menkes/Per/VI/2009.

    16. Keputusan Menteri Kesehatan NomorHK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana StrategisKementerian Kesehatan tahun 2010-2014

    M E M U T U S K A N :

    Menetapkan

    KESATU

    KEDUA

    :

    :

    :

    KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANGPETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONALKESEHATAN.

    Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud padaDiktum Kesatu terlampir dalam lampirankeputusan ini

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    9/53

    viii

    KETIGA

    KEEMPAT

    :

    :

    Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud padaDiktum Kedua agar dijadikan acuan bagiPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pihakterkait yang menyelenggarakan BantuanOperasional Kesehatan.

    Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    10/53

    ix

    DAFTAR ISI

    Kata Pengantar iKeputusan Menteri Kesehatan ivDaftar Isi ixDaftar Istilah dan Singkatan x

    BAB I PENDAHULUANA Latar Belakang 1B Tujuan BOK 4C Sasaran BOK 4D Kebijakan Operasional BOK 4E Pengertian 5

    BAB II RUANG LINGKUP KEGIATANA Upaya Kesehatan 8B Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas 13C Penunjang Pelayanan Kesehatan 16

    BAB III PEMBIAYAAN DANA BOK

    A Mekanisme Pembiayaan 17B Mekanisme Pembayaran 18

    BAB IV PENGORGANISASIANA Tim Koordinasi BOK 24B Tim Pengelola BOK 27

    BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN, PENCATATAN,DAN PELAPORANA Indikator Keberhasilan 31

    B Pencatatan 32C Pelaporan 33

    BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASANA Pembinaan 36B Pengawasan 37

    Penutup 39Lampiran 40

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    11/53

    x

    DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

    AFP Acute Flaccid ParalysisAKB Angka Kematian BayiAKI Angka Kematian IbuAPBN Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraBacklogFighting

    Upaya aktif melengkapi imunisasi dasar padaanak yang berumur 1-3 tahun dengan sasaranprioritas adalah desa/kelurahan yang dalam 2tahun berturut-turut tidak mencapai UCI

    BAKD Bina Administrasi Keuangan DaerahBappeda Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBappenas Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBOK Bantuan Operasional KesehatanBPK Badan Pemeriksa KeuanganBPKP Badan Pemeriksa Keuangan dan PembangunanBPP Bendahara Pengeluaran PembantuDinkes Dinas Kesehatan

    Dirjen Direktur JenderalDPR Dewan Perwakilan RakyatDPRD Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKadarzi Keluarga Sadar GiziKB Keluarga BerencanaKEK Kurang Energi KronisKemendagri Kementerian Dalam NegeriKemenkes Kementerian Kesehatan

    Kemenkeu Kementerian KeuanganKemenkokesra Kementerian Koordinator Kesejahteraan RakyatKIA Kesehatan Ibu dan AnakKIPI Kejadian Ikutan Pasca ImunisasiKLB Kejadian Luar BiasaLokakarya Mini Pertemuan untuk penggalangan dan

    pemantauan yang diselenggarakan dalam rangkapengorganisasian untuk dapat terlaksananya

    Rencana Pelaksanaan Kegiatan PuskesmasLSM Lembaga Swadaya Masyarakat

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    12/53

    xi

    MDGs Millennium Development Goals, yaitu komitmenglobal untuk mengupayakan pencapaian delapantujuan bersama pada tahun 2015

    MMD Musyawarah Masyarakat DesaP2PL Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan

    LingkunganP4K Program Perencanaan Persalinan dan

    Pencegahan KomplikasiPHBS Perilaku Hidup Bersih dan SehatPMT Pemberian Makanan TambahanPOA Plan of Action

    Poskesdes Pos Kesehatan DesaPosyandu Pos Pelayanan TerpaduPUS Pasangan Usia SuburPuskesmas Pusat Kesehatan MasyarakatPustu Puskesmas PembantuPWS Pemantauan Wilayah SetempatRisti Risiko TinggiRPK Rencana Pelaksanaan Kegiatan

    RUK Rencana Usulan KegiatanSetditjen Sekretariat Direktorat JenderalSK Surat KeputusanSMD Survei Mawas DiriSPM Standar Pelayanan MinimalSP2TP Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu

    PuskesmasSP3 Sistem Pencatatan dan Pelaporan PuskesmasTB TuberkulosisTTU Tempat-Tempat UmumUCI Universal Child ImmunizationUHH Umur Harapan HidupUKBM Upaya Kesehatan Bersumberdaya MasyarakatUPT Unit Pelaksana Teknis

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    13/53

    1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. LATAR BELAKANGKesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligusinvestasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Untukitu diselenggarakan pembangunan kesehatan secaramenyeluruh agar terwujud derajat kesehatan masyarakatsetinggi-tingginya.

    Pembangunan kesehatan saat ini telah berhasilmeningkatkan status kesehatan masyarakat. Pada periode2004 sampai dengan 2007 terjadi penurunan AngkaKematian Ibu (AKI) dari 307 per 100.000 kelahiran hidupmenjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup, Angka KematianBayi (AKB) dari 35 per 1000 kelahiran hidup menjadi 34per 1000 kelahiran hidup. Selain itu, prevalensi gizi

    kurang juga menurun dari 25,8% menjadi 18,4% dan UmurHarapan Hidup (UHH) meningkat dari 66,2 tahun menjadi70,5 tahun. Hasil tersebut tidak lepas dari berbagai upayayang telah dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan,termasuk Puskesmas dan jaringannya serta UKBM sepertiPoskesdes dan Posyandu.

    Puskesmas dan jaringannya sebagai sarana pelayanan

    kesehatan terdepan yang bertanggung jawab di wilayahkerjanya, saat ini keberadaannya sudah cukup merata. Disetiap kecamatan, minimal terdapat 1 (satu) Puskesmas,yang dibantu 1 (satu) Puskesmas Pembantu (Pustu) disetiap 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa. Poskesdes juga dapatdijumpai hampir di setiap desa. Demikian pula denganPosyandu yang saat ini berjumlah lebih dari 250.000 buahdi seluruh Indonesia. Ke depan berbagai sarana

    pelayanan kesehatan ini akan semakin ditingkatkan baikdari segi jumlah, pemerataan, dan kualitasnya.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    14/53

    2

    Walau demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa saat ini juga masih ditemukan berbagai masalah yang dihadapioleh Puskesmas dan jaringannya dalam upayameningkatkan status kesehatan masyarakat. Beberapamasalah tersebut antara lain ketersediaan dan distribusitenaga kesehatan yang belum merata, ketersediaanperalatan kesehatan yang masih perlu ditingkatkan,keterbatasan obat-obatan dan logistik lainnya,keterbatasan biaya operasional untuk pelayanankesehatan, manajemen Puskesmas yang masih perlu

    dibenahi, serta kemampuan dan keterampilan tenagakesehatan yang masih perlu ditingkatkan. Masalah lainyang muncul adalah masih terjadinya disparitas antarberbagai determinan sosial di masyarakat yang meliputiperbedaan antar wilayah, antar pendidikan masyarakat,antar sosial ekonomi masyarakat, dan determinan sosiallainnya. Adanya masalah-masalah tersebut tentu dapatberpengaruh pada hasil penyelenggaraan upaya

    kesehatan yang menjadi tugas dan fungsi Puskesmassebagai fasilitas pelayanan kesehatan primer.

    Dari berbagai masalah di atas, salah satu masalah yangcukup mengemuka adalah pembiayaan untuk pelayanankesehatan di Puskesmas, khususnya biaya operasionalpelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Saatini biaya operasional pelayanan yang disediakan olehpemerintah daerah sangat beragam. Beberapa pemerintahdaerah mampu mencukupi kebutuhan biaya operasionalkesehatan Puskesmas di daerahnya. Di saat yang sama,tidak sedikit pula pemerintah daerah yang masih sangatterbatas dalam hal alokasi untuk biaya operasionalPuskesmas di daerahnya.

    Berbagai upaya telah dan akan ditingkatkan baik olehpemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar peran

    dan fungsi Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    15/53

    3

    kesehatan primer akan semakin meningkat. Beberapaupaya yang telah dilakukan selama ini antara lain melaluiupaya penempatan tenaga kesehatan strategis di daerahterpencil, perbatasan dan kepulauan, kebijakanpenempatan tenaga kesehatan strategis di Puskesmas,peningkatan fasilitas bangunan, serta penyediaanperalatan dan obat-obatan termasuk bahan medis habispakai di Puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).Dalam hal pembiayaan bagi pelayanan kesehatankhususnya pelayanan masyarakat miskin, pemerintahtelah menyediakan Jaminan Kesehatan Masyarakat

    (Jamkesmas). Upaya peningkatan kemampuan danketerampilan tenaga kesehatan dikembangkan melaluidukungan dana Dekonsentrasi. Sementara itu, penyediaanvaksin juga didukung dari anggaran pemerintah pusat.Saat ini, dukungan pemerintah pusat akan bertambah lagidengan diluncurkannya Bantuan Operasional Kesehatan(BOK).

    BOK sebagai dukungan pembiayaan di Puskesmas,ditujukan untuk membantu membiayai berbagai upayakesehatan yang bersifat promotif dan preventif, dalamupaya meningkatkan pencapaian target yang diamanatkandalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) BidangKesehatan, sebagai tolok ukur urusan kewenangan wajibbidang kesehatan yang telah dilimpahkan oleh pemerintahpusat kepada pemerintah daerah. Puskesmas sebagaisalah satu pelaksana pelayanan bidang kesehatan jugamengemban amanat untuk mencapai target tersebutsehingga masyarakat akan mendapat pelayanankesehatan yang semakin merata, berkualitas, danberkeadilan.

    Petunjuk Teknis Penggunaan BOK ini disusun sebagaiacuan dalam pelaksanaan kegiatan upaya kesehatanpromotif dan preventif yang dibiayai dari BOK. Apabila

    pemerintah daerah merasa perlu menyusun petunjuk yang

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    16/53

    4

    bersifat lebih operasional sebagai turunan Petunjuk Teknisini, maka pemerintah daerah dapat mengembangkannyasepanjang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis ini.

    B. TUJUAN BOK1. Tujuan Umum

    Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanankesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif danpreventif untuk mewujudkan pencapaian target SPMBidang Kesehatan dan MDGs pada tahun 2015.

    2. Tujuan Khususa. Masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan

    yang bersifat promotif dan preventif.b. Tersedianya dukungan biaya untuk upaya

    pelayanan kesehatan yang bersifat promotif danpreventif bagi masyarakat.

    c. Terselenggaranya proses Lokakarya Mini di

    Puskesmas dalam perencanaan pelayanankesehatan bagi masyarakat.

    C. SASARAN BOKMasyarakat di wilayah kerja Puskesmas

    D. KEBIJAKAN OPERASIONAL BOK1. BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada

    masyarakat melalui Puskesmas untuk memperolehakses dan pemerataan pelayanan kesehatan bersifatpromotif dan preventif.

    2. Dana BOK yang tersedia di Puskesmas dapatdimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Puskesmasdan jaringannya, termasuk Poskesdes dan Posyandu.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    17/53

    5

    3. Dana BOK bukan merupakan dana utama, oleh karenaitu pemerintah daerah tetap berkewajiban menyediakandana operasional yang tidak terbiayai melalui BOK.

    4. Dana BOK dimanfaatkan sepenuhnya secara langsungoleh Puskesmas untuk pelayanan kesehatanmasyarakat dan tidak dijadikan sumber pendapatandaerah sehingga tidak boleh disetorkan ke kasdaerah.

    5. Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasilperencanaan yang disepakati dalam Lokakarya MiniPuskesmas yang diselenggarakan secara rutin,

    periodik bulanan/tribulanan sesuai kondisi wilayahPuskesmas.

    6. Satuan biaya setiap jenis kegiatan pelayanankesehatan yang dibiayai BOK mengacu padaketentuan Peraturan Daerah (Perda). Jika belumterdapat Perda yang mengatur hal itu, maka satuanbiaya tersebut ditetapkan melalui PeraturanBupati/Walikota atas usulan Dinas Kesehatan

    Kabupaten/Kota.7. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedomanpada prinsip keterpaduan, kewilayahan, efisien, danefektif.

    E. PENGERTIAN1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

    Adalah bantuan dana dari pemerintah melaluiKementerian Kesehatan dalam membantu

    pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota

    melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar

    Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan menuju

    Millennium Development Goals (MDGs) dengan

    meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya

    serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    18/53

    6

    (UKBM) dalam menyelenggarakan pelayanan

    kesehatan promotif dan preventif.

    2. Bahan Kontak

    Bahan yang dipakai sebagai pendekatan pada

    masyarakat dalam upaya promotif dan preventif seperti

    memperkenalkan pola perilaku hidup bersih dan sehat.

    3. Biaya Transport

    Adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat

    kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan

    jaringannya termasuk Poskesdes dan Posyandu baik

    menggunakan sarana transportasi umum atau sarana

    transportasi yang tersedia di wilayah tersebut atau

    penggantian bahan bakar minyak.

    4. Uang Harian

    Adalah uang yang dapat digunakan sebagai uangmakan dan uang saku petugas.

    5. Uang Penginapan

    Adalah biaya yang diperlukan untuk mengganti biaya

    menginap di penginapan ataupun rumah penduduk

    dalam rangka melakukan kegiatan ke desa

    terpencil/sulit dijangkau.

    6. SPM Bidang Kesehatan

    Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

    adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang

    diselenggarakan pemerintah daerah kabupaten/kota.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    19/53

    7

    7. Belanja ModalAdalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangkapembentukan modal yang sifatnya menambah asettetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebihdari satu periode akuntansi termasuk di dalamnyaadalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan.

    8. MDGsMillennium Development Goals (MDGs) adalahkomitmen global untuk mengupayakan pencapaiandelapan tujuan bersama pada tahun 2015.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    20/53

    8

    BAB II

    RUANG LINGKUP KEGIATAN

    BOK hanya dapat digunakan untuk upaya kesehatan yangbersifat promotif dan preventif termasuk penunjangnya, untukmembantu pencapaian target SPM Bidang Kesehatan dikabupaten/kota guna mempercepat pencapaian target MDGs.Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai dari dana BOKmeliputi:

    A. UPAYA KESEHATANUpaya kesehatan yang dibiayai dari dana BOK adalah:1. Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana2. Imunisasi3. Gizi4. Promosi Kesehatan

    5. Kesehatan Lingkungan6. Pengendalian Penyakit

    Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman padaprinsip keterpaduan, kewilayahan, efisien dan efektif.

    Berbagai jenis pelayanan kesehatan dan jenis kegiatanyang bersifat promotif dan preventif dari upaya kesehatan

    di atas yang dapat dibiayai dari dana BOK meliputi:

    NOUPAYA

    KESEHATANJENIS PELAYANAN JENIS KEGIATAN

    1 KesehatanIbu Anak danKeluargaBerencana

    1 Pemeriksaankehamilan

    1. Pelaksanaan P4K2. Pelayanan di Posyandu3. Sweeping/kunjungan

    rumah4. Kunjungan drop out5. Pemantauan ibu hamil

    risiko tinggi

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    21/53

    9

    6. Pemantauan kantongpersalinan

    7. Kunjungan kelas ibu

    8. Penyuluhan kesehatan9. Konsultasi tenaga ahli10. Skrining ibu hamil

    dengan KEK danpenyakit kronis lainnya(Malaria, TB, dll)

    2 Pelayananpersalinan olehtenagakesehatan yangkompeten

    Fasilitasi untukmendapatkan persalinanoleh tenaga kesehatan:1. Kemitraan bidan-kader-

    dukun2. Kunjungan rumah3. Penyuluhan

    3 Pelayanan nifas 1. Pelayanan di Posyandu2. Kunjungan rumah3. Kunjungan yang drop

    out

    4 Pelayanankesehatanneonatus

    1. Kunjungan rumah2. Kunjungan yang drop

    out

    3. Sweepingdan tindaklanjut4. Tindak lanjut neonatal

    risiko tinggi

    5 Pelayanankesehatan bayi

    1. Pendataan bayi2. Pelayanan di Posyandu3. Kunjungan rumah4. Kunjungan yang drop

    out5. Sweepingdan tindak

    lanjut6. Kunjungan bayi dengan

    risiko (penyakit kronis,sakit berulang)

    7. Tindak lanjut bayidengan risiko tinggi

    6 Pelayanankesehatan balita

    1. Pendataan balita2. Pelayanan di Posyandu3. Kunjungan rumah4. Kunjungan yang drop

    out

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    22/53

    10

    5. Sweepingdan tindaklanjut

    6. Kunjungan anak balita

    dengan risiko (penyakitkronis, retardasimental/autisme, sakitberulang)

    7. Tindak lanjut anakbalita dengan risiko

    7 Upaya kesehatananak sekolah

    1. Penjaringan anaksekolah

    2. Pemantauan kantinsekolah dan kesehatanlingkungan

    3. Penyuluhan

    8 Pelayanan KB 1. Penyuluhan KB untukmeningkatkanpelayanan KB difasilitas kesehatan

    2. Kunjungan rumah PUSyang tidak ber-KB ataudrop out

    9 Pencegahan dan

    penanganankekerasan,termasukpenelantarangangguan jiwa

    1. Kunjungan rumah

    korban kekerasan2. Pendampingan korbankekerasan

    3. Penyuluhan

    10 Upaya kesehatanreproduksiremaja

    1. Penyuluhan, sepertiNAPZA dan alkohol

    2. Pendampingankelompok remaja

    3. Kunjungan rumahremaja dengan risiko

    2 Imunisasi 1 PelayananImunisasi

    1. Pendataan2. Pelayanan di Posyandu3. Pelayanan di sekolah

    (Bulan Imunisasi AnakSekolah)

    4. Sweeping/kunjunganrumah/Backlog Fighting

    5. Penyuluhan6. Pengambilan vaksin

    dan logistik lainnya

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    23/53

    11

    7. Pelacakan kasusdiduga KIPI

    1 Pelayanan gizi 1. Operasional Posyandu(pemantauanpenimbangan balita,pemberian vitamin ABalita)

    2. Surveilans danpelacakan gizi buruk

    3. Sweeping/kunjunganrumah

    4. Penyuluhan gizi5. Pemantauan garam

    beryodium6. PMT penyuluhan7. Penggerakan Kadarzi8. Penggerakan ASI

    eksklusif

    3 PerbaikanGizi

    2 Penanggulangangizi kurang dangizi buruk sertaibu hamil KEK

    1. Kunjungan/pendampingan

    1 Penemuan kasus

    penyakit dan tatalaksana,termasuk kasuspasung penderitagangguan jiwa

    1. Pelayanan di Posyandu

    2. Kunjungan rumah3. Pelacakan di lapangan4. Kunjungan drop out

    obat5. Penyuluhan

    2 Penyelidikanepidemiologi/penanggulanganKLB

    1. Kunjunganrumah/lapangan

    2. Penemuan kasus nonPolio AFP

    3. Pengambilan spesimen

    3 Pelacakan kasuskontak

    1. Kunjungan rumah2. Pengambilan spesimen

    4 Penyelidikanvektor

    1. Kunjungan lapangan

    4 Pengendalian

    Penyakit

    5 Pemberantasanvektor

    1. Kunjungan lapangandalam rangkapemberantasan vektor

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    24/53

    12

    1 Pemeriksaan airbersih dankualitas air

    minum

    1. Pendataan2. Penyuluhan3. Pemantauan

    4. Kunjungan lapangan

    5 Kesehatanlingkungan

    2 Pemeriksaansanitasi dasar

    - Jamban sehat- Rumah sehat

    - Tempat-Tempat Umum(TTU)

    - Tempat

    PengolahMakanan- Sekolah

    1. Pendataan2. Kunjungan lapangan3. Penyuluhan4. Pemantauan

    1 Rumah tanggaber-PHBS

    1. Pendataan2. Penyuluhan kelompok3. Kunjungan rumah4. Pembinaan Gerakan

    Masyarakat

    5. Pemantauan

    6 PromosiKesehatan

    2 Pembinaan DesaSiaga danUKBM, sepertiDesa SiagaSehat Jiwa

    1. Pendataan2. Penyuluhan kelompok3. Pembinaan/

    penyelenggaraanForum MasyarakatDesa (menjaminterlaksananya SMD danMMD)

    4. Pembinaan UKBM(Poskesdes, Posyandu)

    5. Pemantauan

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    25/53

    13

    B. PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PUSKESMASUntuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatanpromotif dan preventif secara optimal, tepat sasaran,efesien, dan efektif perlu dilaksanakan manajemenPuskesmas yang mencakup:

    1. Perencanaan Tingkat Puskesmas (P1)Perencanaan yang dimaksud dalam hal ini bahwaPuskesmas sebelum melaksanakan kegiatan harusmenyusun terlebih dahulu perencanaan kegiatan

    promotif dan preventif selama satu tahun, yang akandiselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannyatermasuk Poskesdes dan Posyandu. Perencanaanyang disusun Puskesmas meliputi berbagai upayakesehatan, jenis pelayanan kesehatan, dan jeniskegiatan yang akan dilaksanakan dan menjaditanggung jawab Puskesmas di wilayah kerjanya,termasuk di dalamnya besaran kebutuhan biaya dan

    berbagai sumber pembiayaan, termasuk salahsatunya yang berasal dari dana BOK.

    2. Penggerakan Pelaksanaan (P2)Penggerakan pelaksanaan pada dasarnya adalahsuatu rangkaian proses kegiatan yang dimulai daripenyusunan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan/supervisi serta evaluasi hasil yang telah disusundalam suatu periode bulanan atau tribulanan(bergantung pada kondisi daerah setempat). DiPuskesmas kegiatan ini dikenal dengan istilahLokakarya Mini Puskesmas.

    Lokakarya Mini Puskesmas adalah suatu forumpertemuan yang diikuti oleh petugas Puskesmas dan

    jaringannya termasuk Poskesdes, atau pada kondisitertentu dapat mengundang lintas sektor seperti

    Kecamatan, Kepala Desa/Kelurahan, PKK, termasuk

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    26/53

    14

    unsur tokoh masyarakat. Pada Lokakarya MiniPuskesmas dilakukan pembahasan mengenai:a. Penyusunan Perencanaan Bulanan, yang

    merupakan bagian dari perencanaan tahunanyang telah disusun pada awal tahun dan akandilaksanakan pada bulan tersebut. Perencanaanbulanan ini lebih dikenal dengan Plan of Action(POA) atau Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)bulanan, yang minimal berisikan tentang jeniskegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran, target,lokasi, pelaksana, dan pembiayaan.

    b. Laporan hasil kegiatan periode satu bulan. Karenadalam Lokakarya Mini yang dibahas adalahkegiatan yang akan dilaksanakan, maka laporanyang dibahas adalah laporan kegiatan yang sudahdilaksanakan atau laporan bulan sebelumnya.Rekapitulasi laporan hasil kegiatan tersebutdisusun laporan bulanan kegiatan sesuai denganformat yang sudah ada dalam SP2TP atau SP3

    atau format lain yang berlaku di wilayah tersebut.Hasil rekapitulasi laporan bulanan tersebutkemudian dievaluasi dengan membandingkanantara hasil pencapaian dibandingkan dengantarget sehingga dapat dinilai tingkat keberhasilankegiatan (cakupan kegiatan). Dalammelaksanakan evaluasi juga dilakukan analisissederhana tingkat keberhasilan termasuk analisismasalah dan penyebabnya serta langkah-langkahpemecahan masalah dan dukungan lintas sektorterkait.

    Agar mudah dimengerti oleh semua petugastermasuk peserta lintas sektor, maka hasilpencapaian kegiatan di Puskesmas secara umumdipaparkan dalam bentuk grafik/tabel, atau dikenaldengan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS). Di

    Puskesmas sudah dikenal beberapa PWS, antara

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    27/53

    15

    lain PWS KIA, PWS Imunisasi, PWS Gizi, dan lain-lain.

    Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaankegiatan yang telah disusun dalam forumLokakarya Mini Puskemas dan mengetahuiapakah perencanaan yang disusun sudahdilaksanakan dengan tepat, maka dilakukankegiatan pembinaan dan supervisi oleh KepalaPuskesmas dan atau petugas yang ditetapkansebagai pembina wilayah.

    3. Pengawasan Pengendalian Penilaian (P3)a. Pengawasan dan Pengendalian

    Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan apakahsudah ada kesesuaian dengan aturan, petunjukteknis, sesuai dengan perencanaan, serta sesuaidengan prinsip transparan dan akuntabel, makadilakukan pengawasan dan pengendalian. Khusus

    pengawasan dapat dilakukan baik secara internaloleh Kepala Puskesmas dan Kepala DinasKesehatan Kabupaten/Kota, maupun secaraeksternal oleh masyarakat. Hal ini untuk mencegahterjadinya penyimpangan sehingga tujuan kegiatanakan tercapai. Demikian pula halnya dengan aspekpengendalian. Dalam upaya mewujudkankeberhasilan yang optimal, maka dilakukanpengendalian pelaksanaan kegiatan oleh KepalaPuskesmas dan Kepala Dinas KesehatanKabupaten/Kota.

    b. PenilaianPenilaian sebagai bagian dari instrumenmanajemen Puskesmas adalah penilaian kinerjaPuskesmas. Unsur yang akan dilakukan penilaianadalah komponen pelaksanaan pelayanan

    kesehatan upaya kesehatan wajib dan upaya

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    28/53

    16

    kesehatan pilihan, pencapaian berupa cakupan-cakupan seluruh kegiatan yang dilaksanakan olehPuskesmas di dalam maupun di luar gedung dalamperiode satu tahun. Komponen manajemenPuskesmas berupa penilaian terhadap prosespenyusunan rencana, pelaksanaan Lokakarya Minidan pelaksanaan penilaian kinerja termasukpenilaian terhadap ketersediaan sumber daya(SDM, alat kesehatan, obat, vaksin, pembiayaan,dan lain-lain) dan komponen mutu pelayananberupa penilaian terhadap sumber daya dan

    proses pelayanan sesuai standar serta memberikepuasan kepada pengguna jasa.

    Penilaian kinerja Puskesmas dilakukan olehPuskesmas sendiri (self assessment) yanghasilnya diverifikasi oleh Dinas KesehatanKabupaten/Kota.

    Hasil penilaian periode satu tahun tersebut dapatdipakai untuk menyusun perencanaan padaperiode tahun berikutnya termasuk kebutuhansumber dayanya.

    C. PENUNJANG PELAYANAN KESEHATANKeberhasilan pelaksanaan kegiatan bersifat promotif danpreventif dalam upaya kesehatan dan manajemenPuskesmas perlu didukung oleh ketersediaan:

    a. Bahan kontakb. Pelatihan kaderc. Pemeliharaan cold chain termasuk pembelian

    bahan bakar minyakd. PMT penyuluhan

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    29/53

    17

    BAB III

    PEMBIAYAAN DANABANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

    BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepadamasyarakat melalui Puskesmas untuk memperoleh akses danpemerataan pelayanan kesehatan bersifat promotif danpreventif.

    A. MEKANISME PEMBIAYAAN1. Sumber Dana

    Dana untuk Kegiatan BOK bersumber dari APBNKementerian Kesehatan.

    2. Alokasi DanaAlokasi dana BOK per kabupaten/kota ditetapkanmelalui Keputusan Menteri Kesehatan. SelanjutnyaKepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menetapkanalokasi dana BOK tiap Puskesmas di daerahnya,dengan mempertimbangkan berbagai kondisi setiapPuskesmas, antara lain:a. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis

    Puskesmasb. Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmasc. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas

    d. Kondisi infrastruktur (jalan, sarana transportasi)e. Tingkat kemahalan di wilayah setempatf. Penyerapan anggaran yang adag. Faktor-faktor lain sesuai kondisi lokal

    3. Penerima DanaPenerima dana BOK adalah Puskesmas di seluruhIndonesia yang ditetapkan oleh Kepala Dinas

    Kesehatan Kabupaten/Kota.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    30/53

    18

    B. MEKANISME PEMBAYARAN1. Penyaluran Dana

    Dana BOK untuk Puskesmas disalurkan denganmekanisme sebagai berikut:a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan menerima

    pemberitahuan dari Kementerian Kesehatanmengenai alokasi dana tiap kabupaten/kota danpihak ketiga yang ditetapkan untuk menyalurkandana BOK ke Puskesmas.

    b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamenerbitkan Surat Keputusan tentang Puskesmas

    penerima dana BOK, besaran alokasi dana BOKtiap Puskesmas, penanggung jawab dan nomorrekeningbaru untuk penerimaan dana BOK, sertaBendahara BOK Puskesmas yang ditunjuk untukpenerimaan dana BOK. Selanjutnya SuratKeputusan dan nomor rekening tersebut dikirimkanke Tim Pengelola BOK tingkat Pusat.

    c. Setelah pihak ketiga sebagai penyalur dana BOK

    menerima SK Kabupaten/Kota dari Tim PengelolaBOK tingkat Pusat, maka pihak ketiga tersebutsegera menerbitkan nomor rekening danmenyalurkan dana BOK ke nomor rekening tersebutdan memberitahukan kepada Dinas KesehatanKabupaten/Kota bahwa dana BOK telah masuk kerekening tiap-tiap Puskesmas dan dapatdimanfaatkan.

    d. Bila dipandang perlu, penyaluran dana BOK kePuskesmas oleh Tim Pengelola tingkat Pusat dapatdilakukan dalam beberapa tahap.

    e. Puskesmas tidak diperbolehkan memindahkandana BOK ke rekening selain yang dibuka untukmenampung dana BOK.

    f. Bunga akibat adanya dana di rekening penampungBOK Puskesmas, harus disetor ke Kas Negarapada akhir tahun.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    31/53

    19

    2. Pencairan Dana BOKPencairan dana BOK dari rekening Puskesmas untukkegiatan Puskesmas yang akan dibiayai dana BOKharus mengikuti prosedur berikut:a. Puskesmas membuat Rencana Pelaksanaan

    Kegiatan (RPK)/Plan Of Action (POA) yang telahdibahas dalam forum Lokakarya Mini danmelampirkan slip pengambilan uang.

    b. Berdasarkan RPK/POA tersebut, Puskesmasmeminta persetujuan pencairan uang kepada DinasKesehatan Kabupaten/Kota.

    c. Untuk Puskesmas terpencil/sangat terpencil,periode pencairan dana dapat diatur berdasarkankesepakatan Puskesmas dengan Dinas KesehatanKabupaten/Kota.

    d. Pencairan dana bulan berikutnya dapat dilakukandengan tetap membuat RPK/POA dari hasilLokakarya Mini dan melampirkan laporanpemanfaatan dana sebelumnya serta laporan

    cakupan kegiatan bulanan (lampiran 4 dan 5).Laporan tersebut terlebih dahulu dilakukan verifikasioleh Tim Pengelola BOK Kabupaten/Kota. Verifikasioleh Tim Pengelola BOK Kabupaten/Kota meliputi:1. Mengecek laporan hasil cakupan kegiatan.2. Mengecek laporan pemanfaatan dana.3. Mencocokkan kesesuaian laporan dari

    Puskesmas dengan RPK/POA.4. Melakukan kunjungan ke lapangan secara acak

    terhadap laporan dari Puskesmas biladiperlukan

    e. Pada kondisi kebutuhan dana untuk kegiatansebelumnya tidak mencukupi, Puskesmas dapatmengajukan pencairan dana tambahan dengantetap meminta persetujuan Dinas KesehatanKabupaten/Kota.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    32/53

    20

    3. Pemanfaatan Dana BOKDana BOK digunakan untuk pembiayaan berbagai jeniskegiatan yang meliputi:a. Pembayaran transport petugas Puskesmas, Pustu,

    dan Poskesdesb. Pembayaran transport kader, dukun, dan

    masyarakat yang terlibat dalam proses pelayanankesehatan maupun pertemuan manajemen

    c. Operasional Posyandu (transport, ATK)d. Operasional Poskesdes (transport, ATK, fotokopi,

    rapat-rapat di Desa/Kelurahan)

    e. Pembelian bahan kontakf. Penggandaan dan ATK rapat dalam rangka

    Lokakarya Minig. Pembelian konsumsi rapat dalam rangka Lokakarya

    Minih. Uang penginapan bila diperlukan sesuai peraturan

    yang berlaku (untuk desa terpencil/sulit dijangkau)i. Uang harian bila diperlukan sesuai peraturan yang

    berlaku (untuk desa terpencil/sulit dijangkau) j. Pembelian bahan PMT Penyuluhan

    Dana BOK tidak boleh dimanfaatkanuntuk:a. Upaya pengobatan dan rehabilitasib. Penanganan gawat daruratc. Rawat inapd. Pertolongan persalinane. Gaji/honorf. Belanja modalg. Pemeliharaan gedung atau kendaraanh. Operasional kantor (listrik, air, ATK, fotokopi,

    tinta/toner)i. Obat, vaksin, dan alat kesehatan

    4. Realokasi Antar PuskesmasPada kondisi tertentu dimana terdapat Puskesmas

    yang kekurangan dana dan Puskesmas lain kelebihan

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    33/53

    21

    dana, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotadapat melakukan realokasi dana antar Puskesmasdalam wilayah satu kabupaten/kota tersebut.

    5. Satuan Biaya BOKSatuan biaya kegiatan bersumber dana BOK mengacupada satuan biaya yang ditetapkan melalui PeraturanDaerah (Perda). Apabila tidak ada Perda yangmengatur hal tersebut, maka Kepala Dinas KesehatanKabupaten/Kota mengusulkan kepada Bupati/Walikotauntuk ditetapkan melalui Surat Keputusan

    Bupati/Walikota.

    6. Penatausahaan Dana BOKLangkah-langkah penatausahaan dana BOK adalahsebagai berikut:a. Kepala Puskesmas mengusulkan seorang pegawai

    di Puskesmas tersebut sebagai Bendahara BOKPuskesmas yang ditetapkan dengan surat

    keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.b. Bendahara BOK Puskesmas bertanggung jawab

    melakukan pembukuan dana BOK Puskesmas yangtelah ditransfer ke rekening yang menampung danaBOK.

    c. Dana BOK Puskesmas menjadi tanggung jawabpenuh Kepala Puskesmas dan Kepala DinasKesehatan Kabupaten/Kota.

    d. Setiap uang masuk dan keluar dari kas dicatatdalam Buku Kas Umum yang terpisah dengansumber pembiayaan yang lain, berikut bukti-buktipenggunaannya.

    e. Penatausahaan dana BOK terbuka bagi pengawasinternal maupun eksternal setelah memperoleh izinKepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    34/53

    22

    f. Penerima dana kegiatan di Puskesmasbertanggungjawab menyerahkan bukti pemanfaatandana sesuai ketentuan kepada Bendahara BOKPuskesmas.

    g. Bendahara BOK Puskesmas berkewajibanmenyelenggarakan pembukuan terhadap seluruhpenerimaan dan pengeluaran serta melakukanpemungutan dan penyetoran pajak [PPN 10% danPPh Pasal 22 (1,5%)].

    h. Pembukuan terdiri dari:

    - Buku Kas Umum (BKU) (lampiran 2)

    -Buku Kas Tunai (lampiran 3)

    i. Bunga Bank/Jasa Giro di Puskesmas wajib disetorke Rekening Kas Negara pada akhir tahun.

    7. Pertanggungjawaban Dana BOKBentuk pertanggungjawaban dalam pemanfaatan danpelaksanaan kegiatan dana BOK di Puskesmas adalahsebagai berikut:

    a. Transport petugas kesehatan ke lapangan, bentukpertanggungjawabannya berupa: kuitansi/buktipenerimaan transpor/bukti pembelian BBM dansurat tugas.

    b. Untuk petugas kesehatan yang melakukanperjalanan ke desa terpencil/sulit dijangkau, buktipertanggung jawabannya berupa kuitansi denganlampiran:

    1. Rincian biaya, yang terdiri dari:a. Uang harianb. Uang transport lokalc. Uang penginapand. Nilai pernyataan riil

    2. Surat Tugas yang ditandatangani oleh KepalaPuskesmas

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    35/53

    23

    3. SPPD datang dan pergi yang ditandatanganioleh:a. Kepala Desa/Kepala Dusun/Lurah (untuk

    kunjungan ke desa/dusun/kelurahan)b. Kepala Puskesmas (untuk kunjungan ke

    Puskesmas)4. Pernyataan Riil yang ditandatangani oleh

    petugas yang melakukan perjalanan bila tidakada dokumen bukti pengeluarannya

    5. Laporan Dinas

    c. Belanja penggandaan materi dan pembelian bahankontak dibuktikan dengan kuitansi, faktur/bontoko/pembelian, atau bukti lainnya (untuk buktikuitansi pembelian di atas Rp 250.000 s/d Rp1.000.000 bermaterai Rp 3.000 dan pembelian diatas Rp 1.000.000 bermaterai Rp 6.000). Untukpembelanjaan dengan nilai di atas Rp 1.000.000dikenakan pajak PPN 10% dan PPh 1,5%.

    d. Pertemuan, Rapat, dan Lokakarya Mini, bentukpertanggungjawabannya berupa:1. Kuitansi: pembelian konsumsi, penggandaan

    materi rapat2. Undangan3. Daftar hadir peserta4. Notulensi rapat/pertemuan

    8. Pembiayaan Manajemen BOKDalam rangka menunjang kegiatan BOK di Puskesmasdiperlukan kegiatan manajemen pada setiap jenjangadministrasi (pusat, provinsi, kabupaten/kota) yangpembiayaannya bersumber dari APBN KementerianKesehatan dan sumber lain yang sah. DanaManajemen BOK dapat dimanfaatkan untuk kegiatanrapat koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan laporan

    BOK.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    36/53

    24

    BAB IV

    PENGORGANISASIAN

    Pengorganisasian dana manajemen BOK dimaksudkan agarpelaksanaan manajemen BOK dapat berjalan secara efektifdan efisien. Pengorganisasian ini merupakan satu kesatuanantara pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan Puskesmas.Pengorganisasian manajemen BOK pada setiap tingkatadministrasi pemerintahan terdiri dari Tim Koordinasi BOKdan Tim Pengelola BOK. Khusus untuk tingkat Puskesmas,tidak ada tim koordinasi, hanya ada Tim Pengelola BOK.

    Susunan pengorganisasian adalah sebagai berikut:

    A. TIM KOORDINASI BOK1. Tim Koordinasi BOK Tingkat Pusat

    Menteri Kesehatan membentuk Tim Koordinasi BOK

    Tingkat Pusat terdiri dari Pelindung, Ketua, Sekretarisdan Anggota. Tim Koordinasi bersifat lintas sektorterkait, diketuai oleh Sekretaris Utama KementerianKoordinasi Kesejahteraan Rakyat dengan anggotaterdiri dari Pejabat Eselon I Kementerian terkait danunsur lainnya.

    Tugas Tim Koordinasi BOK Tingkat Pusat:

    a. Menentukan strategi dan kebijakan nasionalpelaksanaan BOK.

    b. Melakukan pengendalian dan penilaianpelaksanaan kegiatan BOK secara nasional.

    c. Menjadi fasilitator lintas sektor tingkat pusat dandaerah.

    d. Memberikan arahan untuk efisiensi dan efektivitaspelaksanaan BOK.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    37/53

    25

    Struktur Tim Koordinasi BOK Tingkat Pusat:Pelindung : Menteri KesehatanKetua : Sekretaris Utama Kemenko

    KesraSekretaris : Sekretaris Jenderal KemenkesAnggota :a. Komisi IX DPR RIb. Dirjen BAKD Kemendagric. Dirjen Perbendaharaan Kemenkeud. Dirjen Anggaran Kemenkeue. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas

    f. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Kemenkesg. Dirjen P2PL Kemenkesh. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan

    Pemberdayaan Masyarakat Kemenkesi. Irjen Kemenkes

    j. Kepala Badan Litbang Kemenkes

    2. Tim Koordinasi BOK Tingkat Provinsi

    Gubernur membentuk Tim Koordinasi BOK TingkatProvinsi terdiri dari Pelindung, Ketua, Sekretaris danAnggota. Tim Koordinasi bersifat lintas sektor terkaitdalam pelaksanaan BOK, diketuai oleh SekretarisProvinsi dengan anggota terdiri dari Pejabat terkait.

    Tugas Tim Koordinasi BOK Tingkat Provinsi:a. Menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan

    BOK tingkat provinsi.b. Mengarahkan pelaksanaan kebijakan BOK sesuai

    kebijakan nasional.c. Melakukan pengendalian dan penilaian

    pelaksanaan kegiatan BOK di tingkat provinsi.d. Menjadi fasilitator lintas sektor tingkat provinsi dan

    kabupaten/kota.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    38/53

    26

    Struktur Tim Koordinasi BOK Tingkat Provinsi:Pelindung : GubernurKetua : Sekretaris ProvinsiSekretaris : Kepala Dinkes ProvinsiAnggota :a. Kepala Bappeda Provinsib. Ketua Komisi DPRD Provinsi yang membidangi

    Kesehatanc. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsid. Lintas sektor terkait sesuai kebutuhan

    3. Tim Koordinasi BOK Tingkat Kabupaten/KotaBupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi BOKTingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Pelindung, Ketua,Sekretaris dan Anggota. Tim Koordinasi bersifat lintassektor terkait dalam pelaksanaan BOK, diketuai olehSekretaris Kabupaten/Kota dengan anggota terdiri daripejabat terkait.

    Tugas Tim Koordinasi BOK Tingkat Kabupaten/Kota:a. Menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan

    BOK tingkat kabupaten/kota.b. Mengarahkan pelaksanaan kebijakan BOK sesuai

    kebijakan nasional.c. Melakukan pengendalian dan penilaian

    pelaksanaan kegiatan BOK di tingkat kabupaten/kota.

    d. Menjadi fasilitator lintas sektor tingkatkabupaten/kota dan Puskesmas.

    Struktur Tim Koordinasi BOK Tingkat Kabupaten/Kota:Pelindung : Bupati/WalikotaKetua : Sekretaris Kabupaten/KotaSekretaris : Kepala Dinkes Kabupaten/Kota

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    39/53

    27

    Anggota :a. Kepala Bappeda Kabupaten/Kotab. Ketua Komisi DPRD Kabupaten/Kota yang

    membidangi Kesehatanc. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotad. Lintas sektor terkait sesuai kebutuhan

    B. TIM PENGELOLA BOKTim Pengelola bersifat lintas program di KementerianKesehatan/Dinas Kesehatan Provinsi/Dinas KesehatanKabupaten/Kota dan Puskesmas.

    1. Tim Pengelola BOK Tingkat PusatMenteri Kesehatan membentuk Tim Pengelola BOKPusat terdiri dari Penanggung Jawab, Pengarah,Pelaksana dan Sekretariat.

    Penanggung jawab adalah Menteri Kesehatan,sedangkan pengarah terdiri dari pejabat eselon I

    diketuai oleh Sekretaris Jenderal KementerianKesehatan.

    Pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dananggota yang merupakan pejabat eselon I dan IIKementerian Kesehatan, yang akan ditetapkan olehMenteri Kesehatan.

    Sekretariat terdiri dari ketua, sekretaris dan anggotayang merupakan pejabat eselon II, eselon III dan IV,yang akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

    Tugas Tim Pengelola BOK Tingkat Pusat adalah:a. Menetapkan alokasi dana BOK tiap kabupaten/kotab. Menyalurkan dana BOK di Puskesmasc. Melakukan penyusunan, penggandaan dan

    pendistribusian buku Petunjuk Teknis Penggunaan

    BOK.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    40/53

    28

    d. Melakukan sosialisasi BOK tingkat nasionale. Melatih tim pengelola BOK tingkat pusat dan

    provinsif. Melakukan koordinasi dan evaluasi dalam

    pelaksanaan BOKg. Menyusun laporan pencairan dan penyaluran dana

    BOK ke kabupaten/kota

    2. Tim Pengelola BOK Tingkat ProvinsiKepala Dinas Kesehatan Provinsi membentuk TimPengelola BOK Tingkat Provinsi yang terdiri dari 1

    (satu) orang penanggungjawab yang dijabat olehKepala Dinas Kesehatan Provinsi, 1 (satu) orangsekretaris, dan 2 (dua) orang yang menangani teknisprogram dan administrasi keuangan.

    Tugas Tim Pengelola BOK Tingkat Provinsi adalah:a. Melakukan sosialisasi BOK di tingkat provinsi dan

    kabupaten/kota

    b. Melatih tim pengelola BOK tingkat kabupaten/ kotac. Melakukan koordinasi dan evaluasi dalampelaksanaan BOK

    d. Menyusun laporan dan menyampaikan ke TimPengelola BOK tingkat Pusat

    e. Mengupayakan peningkatan dana untukoperasional Puskesmas dan manajemen BOK darisumber APBD.

    3. Tim Pengelola BOK Tingkat Kabupaten/KotaKepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membentukTim Pengelola BOK tingkat Kabupaten/Kota yangterdiri dari 1 (satu) orang penanggungjawab yangdijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,1 (satu) orang sekretaris, dan 2 (dua) orang yangmenangani teknis program dan administrasi keuangan.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    41/53

    29

    Tugas Tim Pengelola BOK tingkat Kabupaten/ Kotaadalah:a. Menetapkan alokasi dana untuk setiap Puskesmas

    berdasarkan masalah kesehatan, situasi dankondisi wilayah kerja Puskesmas yang ditetapkanmelalui SK Kepala Dinas KesehatanKabupaten/Kota.

    b. Mengirimkan SK Kepala Dinas Kesehatan tentangalokasi dana per Puskesmas ke Tim PengelolaBOK Pusat dengan tembusan Tim Pengelola BOKTingkat Provinsi dan pihak yang ditetapkan untuk

    penyaluran dana.c. Melakukan sosialisasi BOK tingkat kabupaten/ kota.d. Melakukan pelatihan manajemen BOK kepada

    Puskesmas.e. Melakukan koordinasi dan evaluasi dalam

    pelaksanaan BOK.f. Mengumpulkan data dan laporan dari Puskesmas.g. Melakukan verifikasi kegiatan yang didanai BOK.

    h. Melaporkan pemanfaatan dana BOK ke TimPengelola BOK tingkat Provinsi, namun dapatdikirimkan langsung ke Tim Pengelola BOK Pusat.

    i. Melaporkan hasil cakupan kegiatan ke TimPengelola BOK tingkat Provinsi.

    j. Mengupayakan peningkatan dana untukoperasional Puskesmas dan manajemen BOK darisumber APBD.

    4. Tim Pengelola BOK PuskesmasKepala Puskesmas membentuk Tim Pengelola BOKPuskesmas dengan struktur sebagai berikut:Kepala Puskesmas membentuk Tim Pengelola BOKPuskesmas yang terdiri dari 1 (satu) orangpenanggung jawab yang dijabat oleh KepalaPuskesmas, 1 (satu) orang sekretaris, dan 2 (dua)orang yang menangani teknis program dan

    administrasi keuangan,

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    42/53

    30

    Tugas Tim Pengelola BOK Puskesmas:a. Sosialisasi kegiatan BOK tingkat Puskesmas.b. Mengelola dana BOK sesuai dengan petunjuk

    teknis secara bertanggung jawab dan transparan.c. Melaporkan hasil cakupan kegiatan dan

    penggunaan dana BOK kepada Tim Pengelola BOKtingkat Kabupaten/Kota.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    43/53

    31

    BAB V

    INDIKATOR KEBERHASILAN,PENCATATAN, DAN PELAPORAN

    A. INDIKATOR KEBERHASILANUntuk mengetahui keberhasilan BOK di Puskesmasditetapkan indikator keberhasilan yang meliputi:

    IndikatorInput

    Persentase Puskesmas yang menerimadana BOK (100%)

    IndikatorProses

    Persentase Puskesmas yangmelaksanakan Lokakarya Mini (100%)

    IndikatorOutput

    Persentase penyerapan dana BOK diPuskesmas (100%)

    Indikator

    Outcome

    Persentase pencapaian target SPM

    bidang kesehatan sampai dengan tahun2015:1. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)

    95%2. Cakupan komplikasi kebidanan yang

    ditangani 80%3. Cakupan pertolongan persalinan

    oleh tenaga kesehatan memilikikompetensi kebidanan 90%

    4. Cakupan pelayanan nifas 90%5. Cakupan neonatus dengan

    komplikasi ditangani 80%6. Cakupan kunjungan bayi 90%7. Cakupan desa UCI 100%8. Cakupan pelayanan anak balita

    90%9. Cakupan balita gizi buruk mendapat

    perawatan 100%

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    44/53

    32

    10. Cakupan pemberian makananpendamping ASI pada anak 6-24bulan dari keluarga miskin 100%

    11. Cakupan penjaringan kesehatansiswa SD dan setingkat 100%

    12. Cakupan peserta KB aktif 70%13. Cakupan penemuan dan

    penanganan penderita penyakit100%

    14. Cakupan pelayanan kesehatandasar masyarakat miskin 100%

    B. PENCATATANSemua kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari danaBOK harus dicatat dalam buku pencatatan yangdisediakan.1. Pencatatan hasil kegiatan

    Hasil kegiatan harian yang dilaksanakan oleh

    Puskesmas dan jaringannya dicatat dalam bukuregister yang sudah ada atau menggunakan bukupencatatan kegiatan lain.Contoh:a. Pelayanan kesehatan ibu menggunakan buku

    kohort ibub. Imunisasi dicatat dalam buku register imunisasic. Penimbangan dicatat dalam buku register

    gizi/penimbangand. Pelayanan kesehatan bayi dicatat dalam buku

    register bayie. Dsb.

    2. Pencatatan Pemanfaatan DanaPencatatan pemanfaatan dana BOK dibuat dalam bukukeuangan tersendiri, dilengkapi dengan buktipengeluaran dan tanda terima dana oleh petugas yang

    melaksanakan kegiatan.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    45/53

    33

    C. PELAPORANHasil pencatatan semua kegiatan Puskesmas dalam satuperiode tertentu (bulanan) dilakukan rekapitulasi dalamsuatu laporan pelaksanaan dengan menggunakan sistemyang sudah ada (SP2TP/SP3). Dari rekapitulasi laporantersebut pada dasarnya hasilnya akan dimanfaatkan olehPuskesmas itu sendiri untuk dilakukan analisis laporanuntuk mengetahui tingkat keberhasilan, sedangkanbeberapa indikator hasil rekapitulasi laporan kegiatanPuskesmas dikirimkan ke Dinas KesehatanKabupaten/Kota dan selanjutnya rekapitulasi

    Kabupaten/Kota dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi.Hasil rekapitulasi Dinas Kesehatan Provinsi dikirim ke TimPengelola BOK Pusat sesuai dengan prosedur dan formatterlampir (lampiran 8 dan 9).

    1. Pengisian Format PelaporanHasil rekapitulasi beberapa kegiatan Puskesmas dan

    jaringannya termasuk Poskesdes dan Pos yandu untuk

    menilai indikator SPM dan penyerapan anggaransecara rutin setiap bulan dilakukan rekapitulasi dandimasukan kedalam format:

    a. Tingkat Puskesmas1. Format 1: Laporan Hasil Cakupan Kegiatan BOK

    di Puskesmas (lampiran 4)2. Format 2: Laporan Pencairan dan Pemanfaatan

    Dana BOK di Puskesmas (lampiran 5)

    b. Tingkat Kabupaten/Kota1. Format 3: Laporan Rekapitulasi Analisis Hasil

    Cakupan Kegiatan BOK di TingkatKabupaten/Kota (lampiran 6)

    2. Format 4: Laporan Rekapitulasi Pencairan danPemanfaatan Dana BOK di TingkatKabupaten/Kota (lampiran 7)

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    46/53

    34

    c. Tingkat Provinsi1. Format 5: Laporan Rekapitulasi Analisis Hasil

    Cakupan Kegiatan BOK di Tingkat Provinsi(lampiran 8)

    2. Format 6: Laporan Rekapitulasi Pencairan danPemanfaatan Dana BOK di Tingkat Provinsi(lampiran 9)

    Cakupan indikator SPM hasil pelayanan kesehatandihitung menggunakan rumus:

    Rumus perhitungan cakupan:

    Hasil kegiatanX 100 %

    Jumlah sasaran

    Jumlah sasaran:1. Menggunakan data proyeksi apabila data sasaran

    diperkirakan akan secara terus-menerus bertambahsetiap bulannya (contoh: ibu hamil, ibu bersalin, ibunifas, neonatus, bayi dan balita)

    2. Menggunakan data riil apabila sasaran tersebutsudah jelas dan nyata (contoh: jumlah rumahtangga/keluarga, jumlah anak sekolah)

    2. Mekanisme PelaporanPelaksanaan pelaporan kegiatan yang dibiayai daridana BOK dilakukan secara berjenjang mengikutimekanisme sebagai berikut:a. Rekapitulasi laporan Puskesmas dikirimkan ke

    Kabupaten/Kota selanjutnya dilakukan rekapitulasidi tingkat Kabupaten/Kota.

    b. Hasil rekapitulasi Kabupaten/Kota yang merupakan

    rekapitulasi seluruh laporan dari Puskesmas di kirim

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    47/53

    35

    ke Provinsi dan dilakukan rekapitulasi di tingkatProvinsi.

    c. Hasil rekapitulasi tingkat Provinsi yang merupakanrekapitulasi seluruh Kabupaten/Kota dikirim ke TimPengelola Tingkat Pusat.

    3. Pemanfaatan PelaporanLaporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan yangdibiayai dari dana BOK di Puskesmas dan jaringannyapada dasarnya dimanfaatkan oleh Puskesmas untukmenilai keberhasilan program kesehatan di wilayah

    kerjanya. Evaluasi hasil serta analisisnya untukmengetahui tingkat keberhasilan kegiatan Puskesmas,masalah dan kendala rencana pemecahan masalahnyaserta dukungan sumber daya.

    Di tingkat Kabupaten/Kota/Propinsi/Pusat, laporan dariPuskesmas terbatas pada indikator SPM danpenyerapan anggaran yang akan dimanfaatkan untuk

    menilai pencapaian target SPM suatu Kabupaten/Kotadan untuk mengetahui kebutuhan dana untukpencapaian SPM yang riil.

    SEKRETARIAT TIM PENGELOLA

    BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT

    KEMENTERIAN KESEHATAN RISETDITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT

    Blok B Lantai VIII Ruang 807

    Jln. HR Rasuna Said Blok X Kav. 4-9 Jakarta

    Telepon 021-5201590 ext 8203

    Fax 021-5279216

    E-mail: [email protected]

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    48/53

    36

    BAB VI

    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

    A. PEMBINAAN

    Pembinaan oleh Tim Pengelola BOK di setiap tingkat(Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) ditujukan agar danaBOK dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untukpencapaian tujuan sehingga dapat memberikan hasil

    seoptimal mungkin.

    1. Pembinaan oleh Tim Pengelola BOK Kabupaten/Kota

    Beberapa hal yang terkait dengan pembinaanpengelola BOK Puskesmas oleh Tim Pengelola BOKKabupaten/Kota adalah:

    a. Pembinaan dilakukan secara berkala.

    b. Pembinaan Puskesmas oleh Tim Pengelola

    BOK Kabupaten/Kota dilakukan terhadap aspekteknis kegiatan dan administrasi.

    c. Pembinaan dilakukan mulai dari penyusunan

    RPK/POA dan penggerakkan-pelaksanaan

    kegiatan BOK.

    d. Pembinaan dapat dilakukan melalui kunjungan

    lapangan secara acak untuk pembuktian laporan

    Puskesmas.e. Pembinaan dapat dilakukan melalui pertemuan

    koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota dengan

    mengundang Puskesmas.

    2. Pembinaan oleh Tim Pengelola BOK Provinsi dan

    Pusat

    Prinsip pembinaan oleh Tim Pengelola BOK Provinsidan Pusat pada dasarnya sama dengan pembinaan

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    49/53

    37

    dan pengawasan yang dilakukan Tim Pengelola BOKKabupaten/Kota.

    b. PENGAWASAN

    Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuanuntuk mengurangi dan/atau menghindari masalah yangberhubungan dengan penyalahgunaan wewenang,

    kebocoran dan pemborosan keuangan negara,pungutan liar, atau bentuk penyelewengan lainnya.

    Pengawasan kegiatan BOK meliputi pengawasanmelekat (Waskat), pengawasan fungsional internal,pengawasan eksternal dan pengawasan masyarakat

    1. Pengawasan Melekat (Waskat)

    Pengawasan melekat adalah pengawasan yangdilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi

    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

    1. Pembinaan dilakukan secara berjenjang olehpemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuaidengan tugas dan fungsinya.

    2. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatanBOK dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional

    (APF).

    Tim Pengelola Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dapattidak memberi rokemendasi pencairan uang apabilaPuskesmas belum mengirim Laporan Kegiatan maksimal70% dari dana yang telah dikirimkan.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    50/53

    38

    kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi,kabupaten/kota, maupun puskesmas.

    2. Pengawasan Fungsional Internal

    Instansi pengawas fungsional kegiatan BOK secarainternal adalah Inspektorat Jenderal KementerianKesehatan dan BPKP. Instansi ini juga bertanggung

    jawab untuk melakukan audit sesuai kebutuhanatau sesuai permintaan instansi yang akan diauditterhadap pemanfaatan dana BOK.

    3. Pengawasan EksternalInstansi pengawas eksternal kegiatan BOK adalahpengawasan fungsional yang dilakukan oleh TimAudit Keuangan yang berwenang, yaitu BPK.Instansi ini juga bertanggungjawab untukmelakukan audit sesuai dengan kebutuhan ataupermintaan instansi yang akan diaudit terhadappelaksanaan dan pemanfaatan dana BOK.

    4. Pengawasan Masyarakat

    Dalam rangka transparansi pelaksanaan kegiatanBOK, kegiatan ini juga dapat diawasi oleh unsurmasyarakat (LSM). Unsur masyarakat tersebutmelakukan pengawasan dalam rangka memantaupelaksanaan kegiatan BOK di Puskesmas, namuntidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi

    penyimpangan dalam pengelolaan BOK,masyarakat dapat meminta penjelasan kepadaDinas Kesehatan dan Puskesmas.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    51/53

    39

    PENUTUP

    Petunjuk teknis ini disusun untuk menjadi acuan yangdiperlukan bagi pelaksanaan penggunaan dana BOK.

    Dengan adanya dana BOK diharapkan dapat meningkatkanakses dan pemerataan pelayanan kesehatan padamasyarakat, dalam upaya melaksanakan SPM gunapencapaian MDGs.

    Puskesmas dan jaringannya diharapkan lebih mampumelaksanakan fungsinya menangani berbagai masalahkesehatan dengan menyusun perencanaan Puskesmas diseluruh wilayah kerjanya secara komprehensif sertamengutamakan upaya promotif dan preventif, termasuk bagimasyarakat miskin, dalam kendali manajemen DinasKesehatan Kabupaten/Kota.

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawabdalam pembinaan dan diharapkan pembinaan dilakukansecara periodik sehingga program ini berjalan sesuai dengantujuan.

    Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan padapetunjuk teknis ini, maka akan dilakukan penyempurnaanpada penyusunan petunjuk teknis selanjutnya.

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    52/53

    40

  • 8/9/2019 Petunjuk Teknis BOK_07.05

    53/53