Perwako Uraian Tupoksi No.40-70 Tahun 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas

rahmat dan karuniaNYA akhirnya penyusunan himpunan Penjabaran Tugas Pokok

dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah ini dapat tersusun. Penjabaran tugas

pokok dan fungsi merupakan pedoman yang sangat penting peranannya dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari. Keberhasilan suatu target kegiatan dapat diukur dari

terlaksana atau tidaknya suatu tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah

membantu dalam penyelesaian penyusunan penjabaran tugas pokok dan fungsi ini

baik langsung maupun tidak langsung, terutama kepada Bapak Walikota dan Wakil

Walikota Padang, Inspektur dan Kepala Bagian Hukum yang telah memberikan

nasehat dan arahan dalam proses penyusunan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang, sehingga dapat tersusun sebagaimana

adanya.

Pasca evaluasi struktur organisasi tata kerja perangkat daerah tahun 2012,

maka penyesuaian-penyesuaian terhadap Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan

pemerintahan yang efektif, efisien dan berhasil guna serta peningkatan pelayanan

publik menjadi lebih baik.

Penyusunan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi hasil penyesuaian dengan

evaluasi Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah tahun 2012 ini terdiri dari

sebagai berikut :

1. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok

Dan Fungsi Asisten, Bagian, dan Sub Bagian Pada Sekretariat Daerah.


Dan Fungsi Bagian dan Sub Bagian Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.


Dan Fungsi Inspektorat.


Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.


Dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.


Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga

Berencana.


Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah.


Dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu


Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.


Dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan.


Dan Fungsi Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi.


Dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah.


Dan Fungsi Dinas Pendidikan.


Dan Fungsi Dinas Kesehatan.


Dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.


Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.


Dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.


Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum.


Dan Fungsi Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan.


Dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.


Dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi.


Dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga.


Dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.


Dan Fungsi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan.


Dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.


Dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.


Dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

228. Perat

Dan F

turan Wa

Fungsi D

alikota N

Dinas Pas

Nomor 68

sar.

8 Tahunn 2012 ttentang PPenjabarran Tugaas Pokokk

229. Perat

Dan F

turan Wa

Fungsi S

alikota N

Satuan Po

Nomor 69

olisi Pam

9 Tahun

mong Praj

n 2012 t

ja.

tentang PPenjabarran Tugaas Pokokk

3

Fun

pem

berh

mas

30. Perat

Dan F

Semog

ngsi Satu

merintaha

hasil gun

syarakat

turan Wa

Fungsi B

ga himpu

uan Ker

an dalam

na dan d

yang leb

alikota N

Badan Pe

unan Per

rja Peran

m upaya

alam up

bih baik.

Nomor 70

nanggula

raturan

ngkat D

a mewuj

aya perc

Amin.

0 Tahun

angan Be

Walikota

Daerah i

judkan

cepatan p

n 2012 t

encana D

a tentan

ni berm

Pemerin

pembang

tentang P

Daerah d

ng Penjab

manfaat d

ntahan y

gunan de

Penjabar

dan Pema

baran Tu

dalam p

yang efis

mi tercip

ran Tuga

adam Keb

ugas Pok

peneyelen

sien, efe

ptanya pe

as Pokok

bakaran.

kok Dan

nggaraan

ektif dan

elayanan

k

.

n

n

n

n

SEPad

EKRETA

H. P

NIP. 1

dang, 28 ARIS DAE

SYAFRIPembina 1954121

DesembeERAH KO

IL BASYIUtama M

15 19810

er 2012 OTA PADDANG

IR, SH Muda 01 1 0011

DAFTAR ISI 1. KATA PENGANTAR i

2. DAFTAR ISI iv

3. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ASISTEN, BAGIAN, DAN SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH

1

4. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN DAN SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

26

5. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

36

6. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA

43

7. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

58

8. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

71

9. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

91

10. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

109

11. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

123

12. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KETAHANAN PANGAN

130

13. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI

137

14. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

144

15. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN

158

16. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

180

17. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

195

18. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

216

19. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

229

20. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM

246

21. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 59 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN, DAN PERUMAHAN

261

22. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

276

23. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 61 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

289

24. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

302

25. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

314

26. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 64 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

334

27. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 65 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

355

28. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 66 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

369

29. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

381

30. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 68 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PASAR

393

31. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 69 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

405

32. PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

414

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

ASISTEN, BAGIAN, DAN SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 21 Peraturan

Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Asisten, Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);

1

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53).

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS

POKOK DAN FUNGSI ASISTEN, BAGIAN, DAN SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Padang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Padang.

2. Walikota adalah Walikota Padang.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.

4. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Padang.

5. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Padang.

2

6. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Padang.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan, membawahi :

1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :

a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;

b) Sub Bagian Pembinaan Wilayah;

c) Sub Bagian Otonomi Daerah.

2. Bagian Hukum, terdiri dari :

a) Sub Bagian Perundang-undangan;

b) Sub Bagian Bantuan Hukum;

c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

3. Bagian Pertanahan, terdiri dari :

a) Sub Bagian Administrasi Pertanahan;

b) Sub Bagian Ganti Rugi Tanah;

c) Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan.

c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :

a) Sub Bagian Bina Produksi Daerah;

b) Sub Bagian Bina Sarana Prasarana Perekonomian;

c) Sub Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah.

2. Bagian Pembangunan, terdiri dari :

a) Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan;

b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan;

c) Sub Bagian Evaluasi dan Laporan.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

a) Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan;

b) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat;

c) Sub Bagian Bina Pendidikan dan Kebudayaan.

d. Asisten Administrasi, membawahi :

1. Bagian Umum, terdiri dari :

a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Sandi dan Telekomunikasi;

b) Sub Bagian Rumah Tangga;

c) Sub Bagian Keuangan.

2. Bagian Organisasi, terdiri dari :

a) Sub Bagian Kelembagaan;

b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;

3

c) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

3. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :

a) Sub Bagian Publikasi;

b) Sub Bagian Dokumentasi dan Koordinasi Kehumasan;

c) Sub Bagian Protokol.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang mempunyai

tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi : a. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan rencana strategis dan

rencana kerja Sekretariat Daerah dalam rangka kelancaran tugas; b. menyusun kebijakan Pemerintah Daerah sesuai visi misi berdasarkan

rencana program sebagai pedoman pelaksanaan tugas perangkat daerah; c. merumuskan bahan kebijakan Pemerintah Kota dilingkup Sekretariat

Daerah; d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah agar

sinergis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan; e. mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Kota; f. menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; g. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah; h. menyelenggarakan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi,

koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan daerah;

i. melaksanakan harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan daerah dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi;

j. mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota; m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. mengevaluasi dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota;

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Asisten Pemerintahan Pasal 4

(1) Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam

melaksanakan serta mengkoordinasikan merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan kemasyarakatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi :

4

a. mengkoordinir kebijakan administrasi pemerintahan umum yang meliputi bidang hukum dan perundang-undangan, pengawasan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, agraria, dan kerjasama;

b. mengkoordinir kebijakan administrasi kemasyarakatan yang meliputi bidang kesatuan bangsa dan politik, pemuda dan olah raga dan pemberdayaan masyarakat;

c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Bagian Pemerintahan Pasal 5

(1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan

penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, penataan daerah, kerjasama antar lembaga pemerintah dan antar daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi : a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

kerjasama dengan pihak ketiga dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga;

b. merumuskan kebijakan penetapan perencanaan, penganggaran dan penerapan standar pelayanan minimal skala Kota, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;

c. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur serta pengolahan data base laporan penyelenggaraan pemerintahan;

d. mengusulkan penataan daerah, pembentukkan Kecamatan; e. menyiapkan bahan asosiasi Kota atau Badan kerjasama Kota; f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi urusan pemerintahan tentang tugas

pembantuan, penyelesaian konflik antar kecamatan serta mengkoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa;

g. melaporkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah; h. merumuskan penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan

pemerintahan Kota dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah dan pemerintahan propinsi serta fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas mengumpulkan

bahan, menyusun pedoman dan administrasi pemerintahan umum.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) adalah : a. melaksanakan penatausahaan program atau kegiatan, administrasi,

keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip di lingkup Bagian Pemerintahan.

b. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang administrasi pemerintahan umum;

c. menyiapkan bahan menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang administrasi pemerintahan umum dan bahan menyusun pedoman petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum;

5

d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang administrasi pemerintahan umum dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah pemerintahan umum;

e. menyiapkan bahan, pedoman atau petunjuk teknis dalam rangka rapat koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan atau dengan Pemerintah Kabupaten atau Kota;

f. melaksanakan penegasan batas antar kabupaten atau kota; g. menyiapkan penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan

atau kelurahan; h. menyiapkan bahan dan melaporkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama

antar pemerintah kabupaten atau kota; i. melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka menyusun kebijakan dan

pelaksanaan otonomi; i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi

Pemerintahan; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Pembinaan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan petunjuk teknis

pembinaan wilayah dan pengembangan perangkat daerah Kecamatan dan Kelurahan serta menyusun rencana program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintah kecamatan dan kelurahan.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Pembinaan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menghimpun dan mempelajari data atau peraturan perundang-undangan,

kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya dalam rangka menyusun kebijaksanaan yang berhubungan dengan Pembinaan Wilayah dan Pengembangan Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan;

b. menyiapkan bahan menyusun kebijaksanaan, pedoman atau petunjuk teknis di bidang pembinaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan;

c. melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan serta antar Kecamatan atau Kelurahan, penyelesaian konflik antar kecamatan atau kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala Kota Padang dan penyelesaian permasalahan perbatasan antar daerah serta perbatasan antar Kecamatan atau Kelurahan;

d. melakukan koordinasi pelayanan umum Kecamatan dan Kelurahan; e. menginventarisir dan menghimpun data kondisi sarana dan prasarana

aparatur serta menyusun rencana pemeliharaan atau peningkatan sarana dan prasarana fisik aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat;

f. menyiapkan dan mengolah bahan dalam rangka pencalonan, pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat daerah kecamatan dan kelurahan;

g. menyiapkan bahan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas perangkat daerah Kecamatan dan Kelurahan;

h. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap perkembangan dan penyelenggaraan tugas perangkat daerah Kecamatan dan Kelurahan;

i. membuat evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pembinaan Wilayah;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6

Pasal 8

(1) Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menghimpun, menyiapkan data, bahan, pedoman dan petunjuk yang

berkaitan dengan permasalahan, pembinaan dan penyelenggaraan otonomi daerah;

b. pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otonomi khusus.

c. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otonomi khusus dalam wilayah Kota Padang;

d. mengevaluasi standar pelayanan minimal skala kecamatan dan kelurahan; e. menyiapkan bahan menyusun keterangan pertanggungjawaban kepala

daerah berdasarkan hasil kerja yang dicapai; f. menyiapkan bahan menyusun dan penyampaian laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyusun informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

g. mengumpulkan dan mengolah data atau laporan yang berhubungan dengan penggabungan, pemekaran dan penghapusan wilayah kecamatan dan kelurahan;

h. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis perubahan nama pusat pemerintahan kecamatan dan kelurahan;

i. menyusun kebijakan Pedoman Petunjuk teknis Pengusulan Penataan Daerah, Pembentukan usulan Penghapusan dan Pengabungan Daerah;

j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Otonomi Daerah;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Hukum Pasal 9

(1) Bagian Hukum mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan,

membantu merumuskan kebijakan, menyusun pedoman, mengkoordinasikan pelaksanaan merumuskan Peraturan Perundang-undangan, telaahan hukum, bantuan hukum dan dokumentasi hukum.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum mempunyai fungsi : a. menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan

dan menyiapkan bahan rancangan Peraturan Daerah; b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan melakukan dokumentasi

hukum; c. mengkoordinasikan merumuskan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

Daerah; d. melakukan pemberian bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada

semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul; e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Pasal 10

(1) Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas mengkoordinasikan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

7

a. menghimpun, mempelajari dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan serta menyiapkan bahan menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang peraturan perundang-undangan;

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang peraturan perundang-undangan dan menyiapkan bahan petunjuk dan pemecahan masalah;

c. menyiapkan Rancangan Produk Hukum Pemerintah Daerah yang terdiri dari peraturan Daerah, Keputusan Walikota, Keputusan Bersama Walikota, Surat Keputusan Walikota dan Instruksi;

d. melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemerintah daerah;

e. mempelajari pedoman dan petunjuk di bidang penelitian, pengolahan data Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pemerintah daerah;

f. memantau perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut pemerintah daerah serta melakukan penelitian, pengkajian serta penelaahan produk hukum;

g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perundang- undangan;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam

penyelesaian masalah hukum dan pelayanan bantuan hukum.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari peraturan

perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis dan bahan lainnya serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Bidang Bantuan Hukum;

b. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Bantuan Hukum dan menyiapkan bahan menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Bantuan Hukum serta bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas;

d. mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pidana, perdata;

e. menyiapkan bahan konsultasi dengan instasi lain dalam rangka penyelesaian sengketa pidana atau perdata;

f. mempelajari, meneliti dan menyelesaikan perkara atau sengketa dengan Surat Gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan Pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut Perkara dalam kedinasan;

g. memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan kepada Pegawai lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara kedinasan;

h. menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah;

i. menyiapkan konsep Surat Kuasa untuk mewakili Pemerintah Daerah atau Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menyelesaiakan perkara;

j. mengikuti perkembangan hukum yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah;

8

k. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Bantuan Hukum;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan dokumentasi

dan publikasi produk-produk hukum, menerbitkan Lembaran Daerah, serta mengatur penyebaran Dokumen Hukum.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. melaksanakan penatausahaan program atau kegiatan, administrasi,

keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip di lingkup Bagian Hukum.

b. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang Dokumentasi Hukum;

c. menyiapkan bahan menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Dokumen Hukum;

d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Dokumen Hukum dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

e. melakukan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas;

f. melakukan pencatatan, statistik dan kartotik dibidang perundang-undangan; g. melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengambilan bahan-bahan

Dokumentasi Hukum; h. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistim

jaringan Dokumen dan Informasi Hukum; i. menyiapkan bahan dalam rangka mengundangkan peraturan daerah dalam

Lembaran Daerah; j. mengumpulkan atau menghimpun dan memperbanyak produk-produk

hukum yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah; k. menyiapkan bahan dan produk-produk hukum dalam rangka

mempublikasikan segala peraturan perundang-undangan menyangkut tugas Pemerintah Daerah dan produk hukum lainnya;

l. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Dokumentasi Hukum;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bagian Pertanahan Pasal 13

(1) Bagian Pertanahan mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan,

membantu merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pelayanan dan penyelenggaraan di bidang pertanahan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pertanahan mempunyai fungsi : a. mengolah urusan administrasi pertanahan; b. menelaah dan mengevaluasi masalah pertanahan yang berkaitan dengan

ganti rugi tanah; c. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka

penyelesaian proses pertanahan; d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


9

Pasal 14

(1) Sub Bagian Administrasi Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan bahan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan Kota dan pembinaan Administrasi pertanahan.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Administrasi Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. melaksanakan penatausahaan program atau kegiatan, administrasi,

keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Pertanahan;

b. mencari, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi dan mengolah data, informasi serta permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang administrasi pertanahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyiapkan bahan menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang administrasi pertanahan;

d. menyiapkan bahan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan administrasi pertanahan pemerintah Kota;

e. membuat evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi Pertanahan;

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Sub Bagian Ganti Rugi Tanah mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah

data, bahan dan informasi dalam menyusun pedoman dan petunjuk teknis, penyelesaian masalah pertanahan.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Ganti Rugi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman

dan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan ganti rugi tanah; b. menyiapkan, menghimpun, mengolah data, bahan dan informasi dalam

rangka penyelenggaraan ganti rugi tanah; c. menyiapkan dan mengolah data, bahan dan informasi yang berkaitan dengan

pelaksanaan ganti rugi tanah; d. mengumpulkan dan menyimpan bahan dan data hasil pelaksanaan

penyelesaiaan ganti rugi; e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Ganti Rugi

Tanah; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan seuai dengan

tugas pokok dan fungsinya;

Pasal 16

(1) Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data, bahan dan informasi dalam menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelesaian masalah pertanahan.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi serta

mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelesaian masalah pertanahan;

b. menyiapkan bahan dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyelesaian masalah pertanahan;

c. melakukan inventarisasi dan klarifikasi permasalahan dibidang penyelesaian masalah pertanahan;

d. melakukan penerapan dan penyelesaian permasalahan tanah ulayat;

10

e. melakukan penyelesaian sengketa tanah garapan; f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyelesaian

Masalah Pertanahan; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Kedua

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Pasal 16

(1) Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejateraan Rakyat mempunyai

tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan serta mengkoordinasikan merumuskan kebijakan penyelenggaraan pembinaan perekonomian, pembangunan, sumberdaya alam dan kesejahteraan rakyat.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejateraan Rakyat mempunyai fungsi: a. mengkoordinasikan merumuskan kebijakan administrasi perekonomian

meliputi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, badan usaha daerah;

b. mengkoordinasikan merumuskan kebijakan administrasi pembangunan meliputi, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, budaya dan pariwisata;

c. mengkoordinasikan merumuskan kebijakan administrasi sumberdaya alam meliputi bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan;

d. mengkoordinasikan merumuskan kebijakan administrasi kesejahteraan rakyat meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agama;

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Bagian Perekonomian Pasal 17

(1) Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan menyusun program,

membantu merumuskan kebijakan menyusun pedoman dan mengkoordinasikan pembinaan serta memonitor perkembangan produksi daerah, sarana prasarana perekonomian, ketahanan ekonomi Daerah dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perekonomian mempunyai fungsi : a. melakukan kegiatan urusan administrasi perekonomian Daerah; b. mengkoordinasikan dan pembinaan di bidang produksi daerah; c. mengkoordinasikan dan pembinaan dibidang sarana prasarana

perekonomian; d. mengkoordinasikan dan pembinaan dibidang ketahanan perekonomian; e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Pasal 18

(1) Sub Bagian Bina Produksi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bagian

dalam mengumpulkan bahan dan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang produksi daerah meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri, kepariwisataan, perdagangan,pertambangan serta energi.

11

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Bina Produksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan

teknis, pedoman petunjuk teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan produksi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri, kepariwisataan, perdagangan, pertambangan dan energi.

b. Mengumpulkan dan mengolah data, bahan serta informasi yang berhubungan dengan produksi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri, kepariwisataan, perdagangan dan pertambangan serta energi;

c. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri, kepariwisataan, perdagangan dan pertambangan serta energi;

d. menyiapkan bahan menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis, rekomendasi, pembinaan produksi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri, kepariwisataan, perdagangan dan pertambangan serta energi;

e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan masalah produksi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri, kepariwisataan, perdagangan dan pertambangan serta energi;

f. melakukan usulan kegiatan dalam rangka peningkatan produksi pertanian, peternakan, peternakan, perikanan, perkebunan, industri, kepariwisataan, perdagangan dan pertambangan serta energi;

g. menyiapkan bahan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan usaha peningkatan produksi daerah;

h. memantau dan mengevaluasi perkembangan produksi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri, kepariwisataan, perdagangan dan pertambangan serta energi;

i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Bina Produksi Daerah;


Pasal 19

(1) Sub Bagian Bina Sarana Prasarana Perekonomian mempunyai tugas

mengumpulkan bahan dan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang sarana dan prasarana perekonomian serta adminstrasi perizinan.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan,

kebijakan teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang sarana dan prasarana perekonomian;

b. mengumpulkan dan mengolah data data serta informasi yang berhubungan dengan bidang sarana dan prasarana perekonomian daerah;

c. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana perekonomian dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. menyiapkan bahan menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis, rekomendasi, pembinaan dibidang sarana dan prasarana perekonomian;

12

e. memberikan rekomendasi perizinan dibidang sarana dan prasarana perekonomian;

f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana Perekonomian;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SubPasal 20

(1) Sub Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah mempunyai tugas mengumpulkan

bahan dan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang ketahanan ekonomi daerah, meliputi koperasi dan usaha kecil menengah, BUMN, BUMD, tenaga kerja, lingkungan hidup dan lembaga perekonomian lainnya.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. melaksanakan penatausahaan program atau kegiatan, administrasi,

keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Perekonomian;

b. menghimpun dan mempelajari perundang-undangan, kebijaksan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan koperasi, dan PKM, BUMN, BUMD, tenaga kerja, lingkungan hidup dan lembaga perekonomian lainnya;

c. mengumpulkan dan mengolah data, bahan dan informasi yang berhubungan dengan koperasi dan PKM, BUMN, BUMD, tenaga kerja, lingkungan hidup dan lembaga perekonomian lainnya;

d. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan koperasi dan PKM, BUMN, BUMD, tenaga kerja, lingkungan hidup dan lembaga perekonomian lainnya dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;

e. menyiapkan bahan menyusun pedoman dan petunjuk teknis rekomendasi pembinaan koperasi dan PKM, BUMN, BUMD, tenaga kerja, lingkungan hidup dan lembaga perekonomian lainnya;

f. melakukan koordinasi unit kerja dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan pemecahan masalah koperasi dan PKM, BUMN, BUMD, tenaga kerja, lingkungan hidup dan lembaga perekonomian lainnya;

g. melakukan usulan-usulan kegiatan dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi daerah;

h. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan usaha peningkatan ketahanan ekonomia daerah;

i. memantau dan mengevaluasi terhadap perkembangan dan melaporakan terhadap pelaksanaan ketahanan ekonomi daerah;

j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah;


Paragraf 2

Bagian Pembangunan Pasal 21

(1) Bagian Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan

dan melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring serta pengendalian administrasi pembangunan.

13

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pembangunan mempunyai fungsi : a. melakukan pengelolaan urusan administrasi pembangunan Daerah; b. mengkoordinasikan dan pengumpulan bahan koordinasi tahunan

pembangunan Daerah; c. mengkoordinasikan dan pengendalian dan pembinaan administrasi

pembangunan yang dibiayai dengan APBD dan dana pembangunan lainnya; d. Pengendalian, evaluasi, monitoring dan melaporkan pelaksanaan

pembangunan; e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Pasal 22

(1) Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan administrasi pembangunan dan mengkoordinasikan menyusun program pembangunan dengan unit kerja dan instansi terkait.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. melaksanakan penatausahaan program atau kegiatan, administrasi,

keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Pembangunan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi pembangunan;

c. mengumpulkan, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan administrasi pembangunan;

d. menyiapkan bahan menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis bidang adminstrasi pembangunan;

e. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan administrasi pembangunan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

f. melakukan koordinasi menyusun program pembangunan dengan unit kerja dan instansi terkait dan menyiapkan bahan rekomendasi;

g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas mengumpulkan bahan menyusun

bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan pembangunan dan pengendalian.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengendalian pembangunan;

b. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pengendalian pembangunan;

c. menyiapkan bahan menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengendalian pembangunan;

14

d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pembangunan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

e. melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menyiapkan bahan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Daerah yang dibiayai oleh APBD, dan dana pembangunan Daerah lainnya;

g. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan Daerah;

h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengendalian; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Sesuai


Pasal 24

(1) Sub Bagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi

dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Evaluasi dan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan evaluasi dan laporan;

b. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan yang berhubungan evaluasi dan melaporkan;

c. menyiapkan bahan menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang evaluasi dan laporan;

d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pembangunan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

e. melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. mengumpulkan data dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah; g. menyiapkan bahan dalam rangka menyusun laporan hasil pelaksanaan

APBD, dan bantuan pembangunan Daerah lainnya; h. mengumpulkan, menghimpun, meneliti dan menganalisa laporan

pelaksanaan program pembangunan Daerah; i. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi terhadap kegiatan evaluasi dan

menyusun laporan program pembangunan Daerah; j. menyiapkan bahan dalam rangka menyusun keterangan

pertanggungjawaban Walikota secara berkala maupun memori menjelang akhir masa jabatan;

k. menyiapkan bahan dalam rangka menyelenggarakan ekspose visualisasi hasil pembangunan Daerah;

l. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Laporan;


Paragraf 3

Bagian Kesejateraan Rakyat Pasal 25

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merencanakan,

mengkoordinasikan dan pelaksanaan pembinaan kegiatan dibidang agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat.

15

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : a. melakukan pengelolaan administrasi dibidang kesejahteraan rakyat; b. mengkoordinasikan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan

dibidang agama, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat;

c. mengkoordinasikan dan pemantauan pelaksanaan pembinaan bantuan dibidang pelayanan kesehatan dan bantuan sosial serta menyiapkan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

(1) Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan mempunyai tugas menyiapkan bahan

pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan yang meliputi Pembinaan Mental dan Keagamaan.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan

mental dan keagamaan serta kehidupan beragama dan urusan ibadah haji; b. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan mental serta keagamaam; c. menyiapkan pedoman dan menyusun program dan rencana bantuan

pembinaan mental dan keagamaan; d. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pemberian bantuan dan realisasi

bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah dan pendidikan agama serta pembinaan mental keagamaan lainnya;

e. menyiapkan pedoman petunjuk teknis pembinaan lembaga atau organisasi keagamaan;

f. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembinaan mental keagamaan dan kehidupan beragama;

g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan bina mental dan keagamaan;

h. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Pasal 27

(1) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesejahteraan Rakyat, Kesehatan Masyarakat,Kebersihan Lingkungan, Penyakit Masyarakat dan Korban Bencana Alam;

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. melaksanakan penatausahaan program atau kegiatan, administrasi,

keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Pembangunan;

b. mengumpulkan, menyiapkan data dan bahan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan pelayanan bantuan dan bimbingan kesejateraan rakyat serta penanggulangan penyakit masyarakat;

c. menyiapkan pedoman dan menyusun program atau rencana bantuan pembinaan kesejahteraan rakyat, kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan, penyakit masyarakat dan korban bencana alam;

16

d. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pemberian bantuan dan realisasi bantuan sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat, pahlawan Daerah peningkatan kesejahteraan, bantuan dan ganti rugi korban bencana alam, pemberian rekomendasi pelaksanaan undian dan usaha pengumpulan uang dan barang, peningkatan kesehatan masyarakat serta peningkatan kebersihan, keindahan;

e. menyiapkan pedoman petunjuk teknis pembinaan lembaga atau organisasi kemasyarakatan;

f. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan bantuan dan bimbingan sosial serta penanggulangan penyakit masyarakat;

g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan penyakit masyarakat;

h. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan sesuai ketentuan yang berlaku;

i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat;


Pasal 28

(1) Sub Bagian Bina Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan

bahan pembinaan dan petunjuk teknis yang meliputi Pendidikan dan Kebudayaan serta kesenian.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Bina Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. mengumpulkan dan menyiapkan data dan bahan yang berkaitan dengan

pembinaan dan bimbingan pendidikan dan kebudayaan; b. menyiapkan pedoman dan menyusun program atau rencana bantuan

pendidikan dan kebudayaan; c. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pemberian bantuan dan realisasi

bantuan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan serta kesenian daerah;

d. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan lembaga atau organisasi pendidikan dan kebudayaan;

e. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembinaan pendidikan dan kebudayaan;

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;

g. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Bina Pendidikan dan Kebudayaan;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Ketiga Asisten Administrasi

Pasal 29 (1) Asisten Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam

mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi organisasi dan tata laksana, keuangan dan aset, sumberdaya aparatur, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, urusan umum dan perlengkapan.

17

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi mempunyai fungsi : a. mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan, pembinaan,

penyelenggaraan administrasi organisasi, tata laksana, keuangan, aset, sumberdaya aparatur, kearsipan, perpustaakaan, dokumentasi, penyelenggaraan umum dan perlengkapan;

b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Bagian Umum Pasal 30

(1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan dan tata usaha

pimpinan dan rumah tangga daerah dan kepala daerah, perjalanan dinas dan protokol sandi telekomunikasi dan keuangan sekretariat daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) Bagian Umum mempunyai fungsi : a. melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, rumah tangga daerah dan

kepala daerah; b. melaksanakan urusan perjalanan dinas serta sandi dan telekomunikasi; c. melaksanakan urusan keuangan Sekretariat Daerah; d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Pasal 31

(1) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas yang meliputi pelayanan

angkutan dan perawatan kendaraan dinas, akomodasi dan ruangan, rumah jabatan serta memelihara kebersihan kantor.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang

berhubungan dengan bidang Rumah Tangga; b. menyiapkan bahan menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk

teknis dibidang rumah tangga; c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

bidang rumah tangga dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. mengumpulkan, mengklasifikasikan, memelihara dan menyajikan data barang bidang rumah tangga yang meliputi jenis, sifat, mutu, ukuran barang-barang dan lain-lain;

e. mengolah data dan bahan dalam rangka menyusun kebutuhan perbekalan dan materiil bagi rumah dinas atau jabatan;

f. menilai mutu perlengkapan yang diperlukan bagi rumah dinas atau jabatan;

g. melakukan administrasi dan inventarisasi harta benda milik Walikota dan Sekretariat Daerah;

h. mengurus dan memelihara gedung Negara atau Daerah beserta kebersihan dan perlengkapan yang pengelolaannya dibawah pengawasan Pemerintah Daerah;

i. mengatur dan memelihara penggunaan ruang-ruang rapat atau aula atau gedung dilingkungan Sekretariat Daerah;

j. mengatur, memelihara kebersihan ruang kantor dan ruangan lainnya dilingkungan Sekretariat Daerah;

18

k. menyiapkan ruang akomodasi untuk rapat, upacara dan pertemuan lainnya termasuk penerimaan tamu Negara atau Daerah;

l. mengatur dan memelihara halaman kantor; m. mengatur tata tertib dan penataan parkir serta membantu pengamanan

dalam penyelenggaraan rapat, upacara atau pertemuan dinas lainnya; n. melakukan inventarisasi listrik, air, telepon dan peralatan pemadam

kebakaran serta memelihara dan mengawasi peralatan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak dilingkungan Sekretariat Daerah;

o. mengurus dan melakukan kegiatan dan keamanan ke dalam terhadap personil, materil dan informasi;

p. melakukan pengawasan atas penggunaan peralatan kantor dilingkungan Sekretariat Daerah;

q. menampung dan mengajukan barang-barang inventaris dari unit kerja dalam lingkungan Sekretariat Daerah;

r. mengatur penggunaan dan pemeliharaan seluruh kendaraan dinas, baik yang digunakan untuk keperluan antar jemput pegawai dan tamu maupun lainnya yang pemeliharaannya diserahkan kepada bagian umum;

s. mengurus surat-surat kendaraan dinas dan surat lainnya yang diperlukan seperti STNK, Jasa Raharja, Pajak, KIR dan lain-lainnya;

t. menyelenggarakan dan mengurus tempat penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan dinas dilingkungan Sekretariat Daerah;

u. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Rumah Tangga;

v. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

(1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas

menyelengarakan urusan tata usaha Kepala Daerah, lingkungan kantor, perjalanan dinas pimpinan, pegawai dan tamu Pemerintah Kota Padang. Penerimaan dan pengiriman sandi serta telekomunikasi, tata usaha sandi dan telekomunikasi serta pengamanan terhadap informasi sandi dan telekomunikasi.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Sandi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang

berhubungan dengan tata usaha Kepala Daerah; b. menyiapkan bahan menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk

teknis dibidang tata usaha pimpinan dan Sekretariat Daerah; c. melakukan kegiatan adminstrasi menerima, mencatat dan

mendistribusikan surat masuk sesuai dengan sasarannya; d. melengkapi kebutuhan kelengkapan administrasi tata usaha Kepala Daerah

dan Wakil Walikota serta Sekretaris Daerah; e. menyelesaikan urusan administrasi urusan perjalanan dinas; f. mengelola urusan pelayanan tamu Pemerintah Daerah; g. mengkoordinir pelaksanaan upacara-upacara hari-hari besar Nasional,

acara-acara, rapat-rapat, pertemuan lainnya termasuk yang dilaksanakan pada Rumah Dinas jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;

h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang Sandi dan Telekomunikasi;

i. menyiapkan bahan menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang sandi dan Telekomunikasi;

19

j. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang sandi dan Telekomunikasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

k. menyiapkan bahan menyusun perencanaan dan perluasan jeringan Telekomunikasi Pemerintah Daerah;

l. melakukan pencatatan segala kegiatan persandian dan telekomunikasi; m. menyusun dan menyimpan data personal, materil serta inventarisasi data

lainnya dari seluruh jaringan sandi dan telekomunikasi Pemerintah Daerah; n. membantu usaha-usaha pembinaan dan peningkatan kemampuan personil

serta kesejahteraan personil sandi dan telekomunikasi; o. melakukan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi

personil serta materil Sandi dan Telekomunikasi; p. memelihara, menyimpan, mengamankan operasi dokumen dan alat-alat

sandi serta mengembangkan sistem dan alat-alat sandi; q. mengaman operasi dan keamanan pesawat seluruh jaringan telekomunikasi

Pemerintah Daerah; r. melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau

mesin sandi; s. mengatur jadwal kerja dan mengawasi kelancaran para petugas atau

operator radio telekomunikasi dan telek selama 24 jam; t. melakukan pencatatan atau agenda berita-berita atau radiogram, baik yang

diterima maupun dikirim dari propinsi dan pusat; u. membantu pencatatan berita atau radiogram yang bersifat rahasia yang

akan dikirim melalui hubungan persandian, untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas sandi;

v. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Sandi dan Telekomunikasi

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan

petunjuk teknis serta melaksanakan pengelolaan keuangan sekretariat daerah.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. melaksanakan penatausahaan program atau kegiatan, administrasi,

keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Umum;

b. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

c. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan; d. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat

perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;

e. melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban; f. menyiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan

keuangan; g. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan

dan peraturan yang berlaku; h. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai

ketentuan yang berlaku;

20

i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Bagian Organisasi Pasal 34

(1) Bagian Organisasi mempunyai tugas dalam melaksanakan menyusun pedoman

dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan pendayagunaan aparatur negara dan penganalisa jabatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi mempunyai fungsi : a. mengumpulkan, mengolah dan mengkoordinasikan data serta menyiapkan

bahan pembinaan dan penataan kelembagaan; b. mengumpulkan bahan menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta

pembinaan ketatalaksanaan; c. mengumpulkan bahan menyusun dan petunjuk teknis serta merumuskan

kebijakan pembinaan pendayagunaan aparatur negara dan analisis jabatan; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan

pendayagunaan aparatur negara dan analisis jabatan; e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Pasal 35

(1) Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penataan dan

pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. mengumpulkan data dan bahan yang berhubungan dengan pembinaan

kelembagaan; b. menyiapkan bahan yang berhubungan dengan penyempurnaan,

pengembangan pembentukan dan penghapusan Kelembagaan; c. menyiapkan pedoman yang berhubungan dengan petunjuk penataan

Kelembagaan; d. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan; e. meyiapkan bahan dan petunjuk teknis Kelembagaan; f. memonitor fungsi Jabatan Struktural, wewenang dan beban Organisasi

sebagai bahan evaluasi; g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kelembagaan; h. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, bahan Kelembagaan sesuai

ketentuan-ketentuan yang berlaku; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Pasal 36

(1) Sub Bagian Ketatalaksananaan mempunyai tugas menyiapkan bahan

merumuskan dan menyusun serta pembinaan di bidang ketatalaksnanaan Pemerintah Daerah serta pengadministrasian, pembinaan Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah.

21

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. melaksanakan penatausahaan program atau kegiatan, administrasi,

keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Organisasi;

b. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang Ketatalaksanaan;

c. menyiapkan bahan menyusun kebijakan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Ketatalaksanaan;

d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bahan petunjuk pemecahan masalah;

e. menghimpun, mempelajari Peraturan perundang-undangan, petunjuk dan pedoman kerja dan bahan-bahan lainnya dibidang tata kerja dan prosedur kerja, sistem kerja dan metode kerja;

f. mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi tentang pengembangan prosedur dan tata kerja;

g. menyiapkan bahan menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang pembakuan prosedur dan sistem kerja;

h. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun standarisasi perlengkapan, tata ruang dan tata naskah dinas;

i. menyiapkan bahan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis Pelayanan Umum;

j. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan program kerja suatu unit.

k. menyiapkan bahan tentang pelaksanaan kinerja Instansi atau Unit Kerja; l. menyiapkan pedoman tentang petunjuk pelaksanaan menyusun Kinerja; m. melaksanaan koordinasi teknis dengan Instansi Pembina LAKIP dan

melayani tugas pembinaan LAKIP; n. menghimpun dan mengadministrasikan rencana dan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah; o. mempelajari dan mendokumentasikan ketentuan dan norma pengukuran

Kinerja; p. menyiapkan keperluan pertemuan teknis LAKIP dan menyusun Laporan; q. melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan prestasi para pegawai

dilingkungan Pemerintah Daerah melalui pembinaan Kinerja aparatur; r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kinerja Unit Kerja dan Instansi

Pemerintah; s. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan kinerja sesuai

dengan ketentuan yang berlaku; t. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagain

Ketatalaksanaan; u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Pasal 37

(1) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur mempunyai tugas

melaksanakan analisis jabatan dan standar kompetensi jabatan serta pendayagunaan aparatur negara.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. mengumpulkan, data dan bahan yang berkaitan dengan Analisis Jabatan;

22

b. menyiapkan bahan tentang petunjuk pelaksanaan menyusun Informasi Jabatan;

c. menyiapkan pedoman tentang petunjuk pelaksanaan menyusun Informasi Jabatan;

d. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan Analisis Jabatan;

e. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Standar Kompetensi Jabatan;

f. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan Analisis Jabatan sesuai ketentuan yang berlaku;

g. menyiapkan bahan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Pendayagunaan Aparatur lingkungan Pemerintah Daerah;

h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;


Paragraf 3

Bagian Humas Dan Protokol Pasal 38

(1) Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Kota Padang.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Humas mempunyai fungsi : a. menyusun rencana kerja, evaluasi dan melaporkan di Bagian Humas dan

Protokol; b. membentuk, meningkatkan serta memelihara citra dan reputasi positif

Instansi Pemerintah dengan menyediakan infrastruktur tentang kebijakan, program dan kegiatan instansi;

c. menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal dalam kondusif yang dinamis;

d. menjadi penghubung instansi dengan publiknya; e. membina Hubungan kerjasama dan kemitraan dengan media massa; f. melaksanakan koordinasi penyiaran Pemerintah Kota dengan media

elektronik (TVRI,TV Swasta RRI dan Radio swasta); g. melaksanakan Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat; h. melakukan pemberdayaan humas Pemerintah dan swasta; i. melaksanakan tugas keprotokolan; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 39

(1) Sub Bagian Publikasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi Humas dan Publikasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah; a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, evaluasi, penatausahaan

program atau kegiatan, administrasi, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Humas dan Protokol;

b. mempublikasikan kegiatan melalui media massa;

23

c. membangun image yang positif (image building) dan berbagai kebijakan untuk mendapatkan dukungan masyarakat melalui media massa, media online dan yang lainnya;

d. menciptakan hubungan harmonis secara timbal balik dengan insan pers, masyarakat dan lembaga lainnya;

e. melaksanakan koordinasi penyiaran pemerintah kota dengan media elektronik (TVRI,TV Swasta RRI dan Radio swasta);

f. menyiapkan pelaksanaan jumpa pers tentang kebijakan Pemerintah Kota melalui media massa;

g. menyiapkan bahan untuk memberikan tanggapan (hak jawab) Pemerintah Kota terhadap surat–surat pembaca dan pemberitaan yang keliru di media massa;

h. menyebarluaskan Informasi melalui media luar ruang; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Pasal 40

(1) Sub Bagian Dokumentasi dan Koordinasi Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan pendokumentasian kegiatan Pemerintah Kota Padang dan Kegiatan Kehumasan.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Dokumentasi Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ; a. menyusun rencana kerja, evaluasi dan melaporkan di Sub Bagian

Dokumentasi dan Koordinasi Kehumasan; b. membuat transkrip hasil rekaman kegiatan; c. menyusun kliping pers; d. menyiapkan materi, foto dan rekaman CD untuk publikasi kegiatan dan

pengisian foto box; e. melakukan pembinaan dan dan Pemberdayaan Humas Pemerintah dan

swasta; f. membuat dokumentasi kegiatan; g. merekam pidato kepala daeran dan pejabat lainnya; h. melaksanakan pemberdayaan kelompok Informasi masyarakat; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Pasal 41

(1) Sub.Bagian Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan urusan keprotokolan Kegiatan Pemerintah Kota Padang.

(2) Penjabaran tugas sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah; a. menyusun rencana kerja, evaluasi dan melaporkan di Sub Bagian Protokol; b. mengelola urusan protokol tamu pemerintah daerah; c. mengkoordinir Pelaksanaan upacara-upacara hari-hari besar nasional acara

rapat dan peretemuan lainnya termasuk yang dilaksanakan di rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;

d. membantu pelaksanaan kegiatan acara yang dilakukan oleh SKPD; e. melaksanakan pemasangan Sound System Mobile kegiatan Pemerintah Kota; f. melaksanakan pemasangan tenda dan sarana pendukung acara dan

upacara; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


24

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Asisten, Bagian dan Sub Bagian Pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR Diundangkan di Padang pada tanggal 28 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

H. SYAFRIL BASYIR, SH Pembina Utama Muda NIP. 19541215 198101 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 40

25


TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN DAN SUB BAGIAN

PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah.







26







13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53).

BAB I


Dalam Peraturan Walikota Padang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Padang;

2. Walikota adalah Walikota Padang;

3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang;

4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang;

5. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang;

6. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang;

27

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :

a. Sekretaris DPRD;

b. Bagian Administrasi, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Perlengkapan;

c. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :

1. Sub Bagian Persidangan;

2. Sub Bagian Risalah;

3. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.

d. Bagian Keuangan, terdiri dari :

1. Sub Bagian Anggaran;

2. Sub Bagian Verifikasi;

e. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :

1. Sub Bagian Humas dan Dokumentasi;

2. Sub Bagian Protokol dan Pengaduan;

BAB III


Sekretariat DPRD Pasal 3

(1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang mempunyai

tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi : a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD; b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; c. mengakomodir rapat-rapat DPRD; d. melaksanakan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Kedua Bagian Administrasi

Pasal 4 (1) Bagian Administrasi mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, administrasi perjalananan dinas pimpinan, anggota DPRD serta Sekretariat DPRD.

28

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi mempunyai fungsi : a. mengelola urusan rumah tangga dinas, surat menyurat dan kearsipan; b. mengelola administrasi keanggotaan DPRD dan kepegawaian sekretariat

DPRD c. mengelola peralatan/perlengkapan gedung kantor dan rumah dinas/jabatan; d. melaksanakan koordinasi pengamanan dan ketertiban rumah tangga rumah

dinas/jabatan DPRD dan Sekretariat DPRD; e. menyiapkan fasilitas rapat dan pertemuan DPRD dan Sekretariat DPRD; f. menyusun rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bagian

Administrasi; g. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja serta

laporan Sekretariat DPRD; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Sub Bagian Umum Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Administrasi

dalam pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD, pembinaan administrasi meliputi surat menyurat, ekspedisi, kearsipan dan pengelolaan administrasi anggota DPRD dan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD serta memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia anggota DPRD dan pengembangan sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. melaksanakan urusan rumah tangga anggota DPRD dan Sekretariat DPRD; b. menyiapkan fasilitas rapat-rapat DPRD; c. mengendalikan surat masuk dan surat keluar serta ekspedisi; d. mengelola kearsipan Sekretariat DPRD; e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data berupa rekapitulasi

absen, kenaikan pangkat, gaji berkala, nominatif bezeting dan daftar urut kepangkatan kepegawaian pada Sekretariat DPRD;

f. mengklasifikasikan, menata, dan menyimpan dokumen kepegawaian Sekretariat DPRD, dan Dokumen Anggota DPRD;

g. menghimpun dan menyimpan brosur/leaflet serta memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia anggota DPRD dan pengembangan sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD;

h. melaksanakan pengurusan klaim jasa pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga;

i. menyiapkan dan melaksanakan rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Umum;

j. memfasilitasi peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberian penghargaan kepada pegawai dan anggota DPRD;

k. mengurus/menyiapkan surat perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD; l. melakukan urusan tata usaha kepegawaian Sekretariat DPRD; m. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub bagian Umum; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


29

Paragraf 2 Sub Bagian Perlengkapan

Pasal 6

(1) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Administrasi dalam pembinaan dan pengelolaan rumah tangga, inventaris, dan perlengkapan kantor.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menyiapkan fasilitas rapat dan acara kedewanan; b. mengurus urusan rumah tangga, rumah jabatan, gedung DPRD serta

memelihara keamanan dalam lingkungan kantor DPRD; c. mengurus dan mengatur serta melakukan pemeliharaan terhadap kendaraan

dinas dan inventaris yang ada pada DPRD dan Sekretariat DPRD; d. menyiapkan dan melaksanakan rencana kerja dan kegiatan Sub bagian

Perlengkapan; e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Kedua

Bagian Persidangan dan Risalah Pasal 7

(1) Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas pokok merencanakan,

mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan menyiapkan bahan-bahan persidangan dan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, fraksi, kepanitiaan, bahan kehormatan, dan pembuatan notulen serta risalah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi : a. melakukan perencanaan, pengkoordinasian, pengkajian dan penyiapan

bahan-bahan program legislasi daerah; b. melakukan penyiapan bahan-bahan persidangan dan rapat-rapat alat

kelengkapan DPRD serta kegiatan pertemuan dan/atau sosialisasi dengan masyarakat yang telah ditetapkan oleh DPRD;

c. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembuatan notulen dan risalah serta bahan laporan rapat paripurna dan paripurna istimewa yang diselenggarakan oleh DPRD;

d. mengkoordinasikan persiapan kegiatan rapat paripurna istimewa DPRD dengan SKPD dan/atau instansi terkait;

e. mengumpulkan dan mengelompokkan permasalahan-permasalahan yang timbul guna disampaikan kepada sekretaris DPRD untuk dibahas oleh komisi-komisi;

f. menyusun rencana, program kerja serta evaluasi dan laporan Bagian Persidangan dan Risalah;


Paragraf 1

Sub Bagian Persidangan Pasal 8

(1) Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian

Persidangan dan Risalah dalam merencanakan, mengkoordinasikan,

30

menyelenggarakan dan menyiapkan bahan-bahan rapat dan kegiatan persidangan-persidangan serta rapat-rapat alat kelengkapan DPRD.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menyiapkan bahan-bahan rapat dan kegiatan persidangan serta rapat-rapat

alat kelengkapan DPRD dan Fraksi; b. menyiapkan hantaran kata dan/atau sambutan Ketua DPRD untuk bahan

rapat paripurna dan paripurna istimewa; c. menyiapkan administrasi persidangan dan rapat-rapat alat kelengkapan

DPRD serta tata tempat rapat; d. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta laporan kegiatan Sub Bagian

Persidangan; e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Persidangan; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Sub Bagian Risalah Pasal 9

(1) Sub Bagian Risalah mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Persidangan

dan Risalah dalam menyiapkan notulen dan risalah rapat alat kelengkapan DPRD serta bahan laporan rapat paripurna dan paripurna istimewa DPRD.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menyiapkan keputusan Pimpinan DPRD dan keputusan DPRD; b. menyiapkan notulen rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dan daftar resume

risalah rapat; c. menyiapkan bahan laporan rapat paripurna dan paripurna istimewa DPRD; d. menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Risalah; e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Risalah; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 3 Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

Pasal 10

(1) Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Persidangan dan Risalah dalam melaksanakan serta mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang hukum dan perundang-undangan.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menghimpun, mempelajari dan mengolah data dan informasi yang

berhubungan dengan peraturan perundang-undangan serta menyiapkan bahan menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang peraturan perundang-undangan;

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang peraturan perundang-undangan dan menyiapkan bahan petunjuk dan pemecahan masalah;

c. menyiapkan rancangan produk hukum dan peraturan perundang-undangan; d. melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait sesuai dengan

bidang tugasnya dalam rangka peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemerintah daerah;

31

e. mempelajari pedoman dan petunjuk di bidang penelitian, pengolahan data Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;

f. memantau perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut pemerintah daerah serta melakukan penelitian, pengkajian serta penelaahan produk hukum;

g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Ketiga

Bagian Keuangan Pasal 11

(1) Bagian Keuangan mempunyai Tugas Pokok membina dan menyelenggarakan

administrasi keuangan, menyiapkan anggaran belanja serta menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan penyusunan bahan-bahan penyelenggaraan administrasi

keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; b. pengelolaan dan penganalisaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat

DPRD; c. pembinaan dan bimbingan terhadap Bendaharawan Pengeluaran DPRD dan

Sekretariat DPRD; d. menyusun Rencana dan Program Kerja serta laporan Bagian Keuangan; e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Sub Bagian Anggaran Pasal 12

(1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan

dalam membina dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan merencanakan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi

yang berhubungan dengan bidang penyusunan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD;

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan anggaran;

c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan anggaran dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. menerima dan mengolah Rencana Kerja dan/atau Kegiatan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD, termasuk perubahannya;

e. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;

f. melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban; g. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Anggaran Kas belanja

DPRD dan Sekretariat DPRD; h. memantau perkembangan pelaksanaan Anggaran Belanja DPRD dan

Sekretariat DPRD; i. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang

realisasi Anggaran Belanja berdasarkan surat keputusan otorisasi dan surat

32

perintah membayar uang yang diterbitkan serta surat pertanggung jawaban yang telah disahkan;

j. menganalisa rencana kerja Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk perubahannya;

k. menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Anggaran; l. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Anggaran; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Sub Bagian Verifikasi Pasal 13

(1) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan

dalam melakukan verifikasi, menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD serta pembinaan dan bimbingan terhadap Bendaharawan Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menghimpun, mengklasifikasikan dan mencatat surat perintah membayar

uang; b. meneliti dan menyiapkan bahan pengesahan surat pertanggung jawaban; c. menghimpun dan memeriksa surat permintaan pembayaran serta surat

keputusan otorisas; d. menegur bendaharawan yang tidak melaksanakan administrasi keuangan

(khusus untuk surat pertanggung jawaban) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyiapkan laporan berkaitan dengan hasil verifikasi administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;

e. melakukan pengesahan surat pertanggung jawaban bendaharawan pengeluaran atas pelimpahan Kepala Bagian Keuangan;

f. melakukan pembayaran atas tagihan; g. menginformasikan tentang keadaan kas DPRD dan Sekretariat DPRD setiap

harinya kepada Sekretaris DPRD; h. memeriksa kewajiban dari pengeluaran tagihan yang akan

dipertanggungjawabkan; i. menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Verifikasi; j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Verifikasi; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keempat Bagian Humas Dan Protokol

Pasal 14

(1) Bagian Humas dan Protokol mempunyai Tugas Pokok mengelola pelaksanaan publikasi kegiatan, produk dan kebijakan DPRD, penghubung antara masyarakat dengan pimpinan dan anggota DPRD, menyiapkan bahan telaahan yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat, menyiapkan bahan acara pimpinan DPRD, melaksanakan urusan keprotokolan, perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD serta pelayanan perpustakaan dan dokumentasi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi : a. melakukan perencanaan, pengkoordinasian dan melaksanakan publikasi

produk-produk hukum, kegiatan dan kebijakan DPRD; b. menjadi mediator antara masyarakat dengan pimpinan dan anggota DPRD

dan menyiapkan bahan pentelaahan yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat;

c. melakukan pelaksanaan urusan keprotokolan, perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD;

33

d. menyiapkan bahan-bahan acara pimpinan DPRD; e. melakukan pelayanan dan pengendalian perpustakaan serta dokumentasi. f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1 Sub Bagian Humas dan Dokumentasi

Pasal 15

(1) Sub Bagian Humas dan Dokumentasi mempunyai tugas membantu Kepala bagian dalam melaksanakan publikasi produk-produk hukum DPRD, menyiapkan, menyajikan, mengendalikan dan melayani Dokumentasi.

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Humas dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menghimpun data kegiatan, produk dan kebijakan DPRD; b. menginventarisir dan mengklasifikasi dokumentasi DPRD; c. menyusun dan mendokumentasikan pers Realease; d. menata, menghimpun data dan melayanai peminjaman buku perpustakaan; e. menghimpun dan mendistribusikan dokumentasi kegiatan DPRD; f. menghimpun dan mendokumentasikan media masa (surat kabar / media

cetak dan elektronik lainnya; g. melakukan pelayanan terhadap mahasiswa/masyarakat yang melakukan

riset, studi banding dan orientasi; h. menyusun program kerja dan Kegiatan Sub. Bagian Humas dan

Dokumentasi i. melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain yang terkait; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Sub Bagian Protokol dan Pengaduan Pasal 16

(1) Sub Bagian Protokol dan Pengaduan tugas membantu Kepala bagian dalam

pengelolaan keprotokolan, menyiapkan bahan telaahan yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan terhadap pers untuk mendapatkan bahan-bahan informasi kegiatan DPRD;

(2) Penjabaran tugas Sub Bagian Protokol dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. mengumpukan, mengelola data dan informasi serta penyajian bahan-bahan

yang diperlukan DPRD; b. mengatur dan mengelola konfrensi pers ; c. menyusun dan menyiapkan bahan-bahan pemberitaan untuk publikasi

media massa cetak dan elektronik; d. menyelenggarakan penerbitan intern seperti majalah mimbar DPRD, jurnal

dan lain-lain; e. menghimpun dan menyiapkan bahan naskah sambutan, pidato, dan

makalah Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD; f. melakukan kegiatan monitoring atau pengamatan terhadap pendapat umum; g. melayani dan menginventarisir aspirasi masyarakat atau kegiatan unjuk

rasa; h. memberikan pelayanan informasi terhadap masyarakat setelah

dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD; i. menyelenggarakan riset dan penelitian atau polling dalam rangka pencarian

data atau informasi untuk kepentingan peningkatan pelayan DPRD kepada masyarakat;


34

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


WALIKOTA PADANG




35


TENTANG


INSPEKTORAT


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.







36


8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);





13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS

POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;


3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang;

4. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Padang;

5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat;

6. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat;

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Inspektorat;

37


Pasal 2 Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari : a. Inspektur; b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

c. Inspektur Pembantu I; d. Inspektur Pembantu II; e. Inspektur Pembantu III; f. Inspektur Pembantu IV.

BAB III


Inspektur Pasal 3

(1) Inspektur mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan

urusan di bidang pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi : a. merumuskan sasaran strategis bidang pengawasan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pengawasan yang berkualitas sesuai standar audit;

b. merumuskan program kerja inspektorat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan kegiatan pengawasan dapat berjalan secara optimal dan berkualitas;

c. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dengan aparat pengawas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi di bidang pengawasan;

d. menyelenggarakan kegiatan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;

e. mengendalikan kegiatan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tujuan dan sasaran pengawasan dapat berjalan secara efisien dan efektif;

f. membina aparatur pengawas dalam kegiatan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas pengawasan dapat lebih efisien dan efektif;

g. mengarahkan penyelenggaraan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

h. mengevaluasi kegiatan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan secara komprehensif;

i. melaporkan kegiatan pengawasan secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja di bidang pengawasan;

j. pengguna anggaran; k. pengguna barang; dan

38


Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4 (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Inspektur dalam memberikan

pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi : a. merencanakan program kerja kesekretariatan inspektorat berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan fungsi sekretariatan yang efisien dan efektif;

b. merencanakan operasional ketatausahaan/kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik;

c. mendistribusikan tugas-tugas sesuai dengan fungsi setiap kasubag demi terlaksananya peran sekretariat secara optimal;

d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Standar Operasional Prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berhasil dan berdaya guna;

e. menyelenggarakan urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya tata laksana organisasi yang baik dan untuk menunjang kegiatan manajerial atasan;

f. menyelia penyelenggaraan fungsi sekretriat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna;

g. mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian urusan kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

h. melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;


Paragraf 1


(1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas.

39

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyelenggarakan pegelolaan administrasi yang meliputi surat masuk, surat

keluar, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, kepegawaian barang inventaris, dan pemeliharaan serta perawatan alat-alat kantor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja Subag Umum secara optimal;

b. mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan subbag umum Inspektorat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

c. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan subbag umum secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan akuntabilitas kinerja;


Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan Pasal 6

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam


(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas;

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah: a. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang

berlaku; b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan; c. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat


d. melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban; e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan

keuangan; f. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan; h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;

dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 3 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7 (1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan

40

fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; b. mengadministrasi dan melaporkan hasil pengawasan; c. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan; d. menyusun statistik hasil pengawasan; e. menyelenggarakan kerjasama pengawasan; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Pasal 8

(1) Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(2) Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang audit dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah masing-masing wilayahnya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu mempunyai fungsi : a. merencanakan program kerja pengawasan berdasarkan peraturan

perundang-undangan guna mewujudkan peyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;

b. merencanakan kegiatan operasional pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan;

c. mengkoordinasikan rencana pengawasan dengan lembaga pengawasan eksternal lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan;

d. mendistribusikan personil tim pengawas sesuai dengan jadwal dan wilayah kerjanya agar kegiatan pengawasan dapat berjalan secara efisien dan efektif;

e. memberikan petunjuk dan arahan dalam melaksanakan pengawasan sesuai kode etik yang berlaku agar pemahaman terhadap pelaksanaan tugas dapat dipahami secara baik;

f. menyelia dan mengawasi aparatur pengawas agar bekerja dan bertindak sesuai kode etik yang berlaku agar tujuan dan sasaran pengawasan dapat tercapai dengan baik;

g. menyelenggarakan kegiatan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;

h. mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan guna mendapatkan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan tugas;

i. melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan secara periodik sesuai dengan program kerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;


41


Pasal 9 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10



WALIKOTA PADANG




42


TENTANG


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.







43








MEMUTUSKAN :


POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I





3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang;

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang;

5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

44

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

8. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;

10. Program adalah suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan sistimatis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi organisasi;

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;

14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjut disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan btas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencanan Kerja Anggaran SKPD;

16. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;

17. Tata Ruang adalah wujud strukutral dan pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak;

18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;

19. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan penyusunan APBD;

20. Kawasan Siap Bangun selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang;

21. Lingkungan Siap Bangun selanjutnya disebut Lisiba, adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratam pembakuan tata lingkungan tempat tingggal atau lingkungan hunian dan pelayananlingkungan untuk membangun kaveling tanah matang;

22. Statistik adalah metode ilmiah untuk menyusun, meringkas, menyajikan dan menganalisa data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang benar dan dapat dibuat keputusan berdasarkan data tersebut;

45


Pasal 2 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Penyusunan Program.

c. Bidang Ekonomi, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 2. Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama.

d. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya; 2. Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan.

e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari : 1. Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas; 2. Sub bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.

f. Bidang Litbang dan Statistik, terdiri dari : 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; 2. Sub Bidang Data dan Pelaporan.

g. Bidang Pengembangan Wilayah; 1. Sub Bidang Tata Ruang; 2. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 3

(1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan daerah yang baik.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan daerah yang baik;

b. merumuskan sasaran strategis bidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kualitas pembangunan daerah;

c. merumuskan program kerja badan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan dapat terukur secara tepat dan optimal;

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pasar dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan;

e. menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas;

46

f. mengendalikan penyelenggaraan urusan pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan efisiensi badan perencanaan pembangunan daerah;

g. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

h. mengarahkan penyelenggaraan urusan badan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

i. mengevaluasi penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

j. melaporkan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah secara periodik;

k. pengguna anggaran Badan; l. pengguna barang Badan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai



Pasal 4 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi : a. mengakomodir dan melayani kebutuhan pegawai; b. merencanakan kelengkapan operasional kantor dan urusan aset; c. merencanakan dan menyelenggarakan agenda perencanaan pembangunan; d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; e. menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1




(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memberikan pelayanan administrasi surat menyurat, kepegawaian, rumah tangga dan peralatan perlengkapan kantor.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengelola surat masuk, surat keluar, kearsipan dan administrasi

kepegawaian; b. melaksanakan urusan kehumasan; c. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan

penyimpanan, dan pendistribusian; d. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor;

47

e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2




(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah: a. menyusun program dan rencana keuangan; b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan; c. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat



keuangan; f. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai




Paragraf 3

Sub Bagian Penyusunan Program Pasal 7

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun/mempersiapkan rencana program kerja tahunan; b. melakukan monitoring pelaksanaan dan perkembangan program kerja; c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program kerja; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Ketiga Bidang Ekonomi

Pasal 8

(1) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

48

(2) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan tahunan dibidang pembangunan pertanian, kehutanann, peternakan, perkebunan, kelautan, perindustrian, pertambangan energi, perdagangan, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM serta penanaman modal dan kerjasama serta keuangan;

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi : a. mengkoordinasikan penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan

dengan instansi terkait dibidang pertanian, kehutanan, peternakan, perkebunan, kelautan, perindustrian pertambangan dan energi, perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, penanaman modal dan kerjasama serta keuangan;

b. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program-program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang ekonomi;

c. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan program-program tahunan dibidang ekonomi sesuai dengan dokumen RPJP, RPJM dan RKPD serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;

d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana dan program dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;

e. menyelenggarakan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;

f. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan bidang ekonomi; dan


Paragraf 1

Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pasal 9

(1) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

(2) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan penelitian bidang pertanian, kehutanan, perkebunanan, peternakan, perikanan dan kelautan.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan sub bidang

pertanian, kehutanan dan perikanan; b. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan; c. menyusun rencana program pembangunan bidang pertanian, kehutanan,

perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan;

e. mengiventarisir permasalahan pada Sub Bidang pertanian, kehutanan dan perikanan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;

f. menyiapkan dan melakukan koordinasi serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas;

g. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan; h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan

49


Paragraf 2

Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama Pasal 10

(1) Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

(2) Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan penelitian bidang perdagangan, perindustrian, perkoperasian, usaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan serta bidang penanaman modal dan kerjasama serta keuangan;

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan sub bidang

perdagangan dan kerjasama; b. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan tugas; c. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program

pembangunan dengan unit kerja terkait di bidang perdagangan, perindustrian, perkoperasian, usaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan serta bidang penanaman modal dan kerjasama dan keuangan;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang perdagangan, perindustrian, perkoperasian, usaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan serta bidang penanaman modal dan kerjasama serta keuangan;

e. mengiventarisir permasalahan Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;

f. menyiapkan dan melakukan koordinasi serta fasilitasi sesuai sub bidang tugas;

g. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan; h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keempat

Bidang Sosial Dan Budaya Pasal 11

(1) Bidang Sosial Dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Sosial Dan Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan tahunan dibidang pembangunan agama, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, kepariwisataan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, kependudukan, pemuda olah raga.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sosial Dan Budaya mempunyai fungsi : a. melaksanakan penyusunan dan koordinasi kegiatan perencanaan

pembangunan dengan instansi terkait di bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepariwisataan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, kependudukan, pemuda dan olah raga;

50

b. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program-program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang sosial budaya;

c. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program-program pembangunan tahunan dibidang sosial budaya sesuai dengan dokumen RPJP dan RPJM dan RKPD serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;

d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana dan program dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;

e. menyelenggarakan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;

f. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penelitian dan pendataan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;

g. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunann bidang sosial budaya; dan


Paragraf 1

Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya Pasal 12

(1) Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Budaya.

(2) Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan penelitian bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kepariwisataan.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program

pembangunan bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kepariwisataan;

b. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kepariwisataan;

c. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kebudaya dan Pariwisata;

d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2 Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan

Pasal 13

(1) Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Budaya.

(2) Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan program rencana bidang kependudukan dan kemasyarakatan.

51

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan sebagaimana pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program

pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, kependudukan, pemuda dan olah raga;

b. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, kependudukan, pemuda dan olah raga;

c. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Kelima

Bidang Fisik Dan Prasarana Pasal 14

(1) Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam


(2) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan tahunan dibidang pembangunan infrastruktur, perhubungan, sumber daya air dan lingkungan hidup;

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi : a. melaksanakan penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan dengan

unit kerja terkait dibidang infrastruktur, perhubungan, lingkungan hidup dan sumber daya air;

b. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program-program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang fisik dan prasarana;

c. mengkoordinasikan penyusunan perencanana program-program pembangunan tahunan sesuai dengan dokumen RPJP dan RPJM, RKPD serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;

d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana dan program dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang perencanaan bidang fisik dan prasarana;

e. menyelenggarakan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;

f. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan bidang fisik dan prasarana; dan


Paragraf 1

Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Pasal 15

(1) Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

52

(2) Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan bidang prasarana , sarana dan utilitas

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program

pembangunan prasarana , sarana dan utilitas sesuai dengan dokumen RPJP dan RPJM, RKPD serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;

b. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana , sarana dan utilitas;

c. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub bidang prasarana , sarana dan utilitas;

d. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Pasal 16

(1) Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

(2) Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen RPJP dan RPJM, RKPD serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program

pembangunan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup; b. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya air dan lingkungan hidup;

c. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang sumber daya air dan lingkungan hidup;

d. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keenam

Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Pasal 17

(1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan, kerjasama penelitian dan penyusuan dan penyajian data statistik dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi; a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penelitian dan

pengembangan untuk rumusan kebijakan pembangunan daerah;

53

b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dalam rangka pembangunan daerah;

c. melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga-lembaga penelitian dan instansi terkait lainnya;

d. melakukan rumusan dan laporan hasil penelitian dalam rangka koordinasi terhadap kebijakan daerah;

e. mensosialisasikan hasil penelitian kepada stake holder untuk pelaksaan pembangunan;

f. menyusun dan menyajikan data statistik pembangunan daerah untuk perencanaan dan bahan pertimbangan kebijakan pimpinan;

g. melakukan penilaian dan analisa data untuk bahan penyusunan evaluasi rencana program pembangunan daerah; dan


Paragraf 1

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pasal 18

(1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.

(2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapan data untuk bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan yang berkatian dengan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan program kegiatan Sub

Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;

b. menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bidang Penelitian dan Pengembanan sesuai dengan urusan dan prioiritas pembangunan;

c. melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Sub Bidang penelitian dan Pengembangan yang telah ditetapkan;

d. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan pengembangan yang diperintahkan pimpinan;

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan pengembangan; dan


Paragraf 2

Sub Bidang Data dan Pelaporan Pasal 19

(1) Sub Bidang Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.

(2) Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi, menganalisa serta penilaian laporan pelaksanaan pembangunan daerah.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

54

a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Sub Bidang Data dan Pelaporan sesuai dengan urusan;

b. melakukan analisa data dan bahan laporan program pembangunan daerah; c. menyusun rencana kegiatan tahunan sub bidang Data dan Pelaporan sesuai

dengan urusan prioritas pembangunan; d. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang

Data dan Pelaporan yang telah ditetapkan; e. menyiakan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Data

dan Pelaporan yang dibutuhkan; f. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bidang Data dan

Pelaporan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Ketujuh Bidang Pengembangan Wilayah

Pasal 20

(1) Bidang Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

(2) Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanan tahunan dibidang pembangunan tata ruang dan permukiman.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi : a. melaksanakan penyusunan dan koordinasi kegiatan perencanaan

pembangunan bidang pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. mengkoordinasikan penyusunan rencana rinci tata ruang dan rencana kawasan startegis sebagai jabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah;

c. mengintegrasikan dan memadu serasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan;

d. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang pengembangan wilayah sesuai dengan dokumen RPJP dan RPJM, RKPD serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;

e. memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan rencana dan program satuan kerja perangkat daerah di bidang pengembangan wilayah;

f. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan yang timbul di bidang pengembangan wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;

g. mengkoordinasikan pengawasan yang meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian perencanaan tata ruang;

h. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunann bidang pengembangan wilayah; dan


55

Paragraf 1 Sub Bidang Tata Ruang

Pasal 21

(1) Sub Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Wilayah.

(2) Sub Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dibidang Tata Ruang.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan Rencana Tata

Ruang Wilayah; b. melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana program pembangunan

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana rinci tata ruang kota

dan kawasan strategis kota; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan

pembangunan daerah bidang tata ruang; e. mengiventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam

pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; f. mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan)

terhadap Rencana Tata Ruang Kota; g. mengembangkan data dan informasi penataan ruang kota untuk

kepentingan pengguna ruang (pemerintah, swasta dan masyarakat); h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2 Sub Bidang Perumahan dan Permukiman

Pasal 22

(1) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Wilayah.

(2) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan bidang perumahan dan permukiman.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program

pembangunan bidang perumahan dan permukiman; b. melaksanakan koordinasi pengendalian dan pengawasan pembangunan

perumahan dan permukiman sesuai dengan RPIJM Perumahan dan Permukiman;

c. melaksanakan dan mengkoordinasikan program-program pembangunan perumahan permukiman yang meliputi penetapan Kasiba dan Lisiba pengembangan perumahan mandiri, penyediaan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan sarana prasarana utilitas bagi perumahan dan permukiman serta penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan dibidang perumahan dan permukiman;

e. mengembangan data dan informasi perencanaan perumahan dan permukiman untuk kepentingan pengguna ruang (pemerintah, swasta dan masyarakat);

f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


56


Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24



WALIKOTA PADANG




57


TENTANG


BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.







58








MEMUTUSKAN :


POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN.

BAB I





3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Padang;

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Padang;

5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

59

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

8. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat atau kosentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;

10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

11. Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;

12. Rencana Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;

13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dokumen UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL;

14. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan/atau tidak wajib UKL dan UPL.

BAB II


Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Penaatan Lingkungan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan; 2. Sub Bidang Penegakan Hukum.

d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Pencemaran Air, Tanah dan

Udara; 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Industri dan

Permukiman. e. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Kajian Amdal dan UKL/UPL; 2. Sub Bidang Tata dan Bina Lingkungan.

f. Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan, terdiri dari :

60

1. Sub Bidang Pengembangan Komunikasi Lingkungan; 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Lingkungan.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 3 (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan

urusan lingkungan hidup daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya lingkungan hidup yang lestari.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan daerah bidang lingkungan hidup berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait demi terwujudnya lingkungan hidup Pemerintah Kota Padang yang lestari;

b. merumuskan sasaran strategis bidang lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup;

c. merumuskan program kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup dapat terukur secara tepat dan optimal;

d. mengkoordinasikan pengelolaan manajemen lingkungan hidup dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;

e. menyelenggarakan manajemen lingkungan hidup yang meliputi pengkajian, penelitian, pengendalian, pengawasan, penaatan, dan pengembangan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas;

f. mengendalikan manajemen lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas;

g. membina aparatur dalam penyelenggaraan manajemen lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

h. mengarahkan penyelenggaraan manajemen lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

i. mengevaluasi penyelenggaraan manajemen lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

j. melaporkan penyelenggaraan manajemen lingkungan hidup secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntablitas kinerja;



61




(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi : a. menyusun administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan

rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;

b. menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

c. meningkatkan sumber daya manusia; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1





(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengelola surat masuk dan surat keluar, kearsipan dan administrasi

kepegawaian. b. melaksanakan urusan humas; c. melaksanakan urusan pengadaan peralatan atau perlengkapan, pencatatan

penyimpanan, pendistribusian; d. melaksanakan urusan pemeliharaan atau perawatan alat-alat kantor; e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2




(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana

62

anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas;

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang



d. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban; e. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan


dan peraturan yang berlaku; g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai

ketentuan yang berlaku dan membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan


Bagian Ketiga

Bidang Penaatan Lingkungan Pasal 7

(1) Bidang Penaatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Penaatan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan pelayanan dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penataan Lingkungan mempunyai fungsi : a. menindaklanjuti peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dengan

melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah; b. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan peraturan perundang-

undangan lingkungan hidup; c. mengawasi pembuatan dan pelaksanaan ketentuan dokumen kelayakan

lingkungan; d. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis di bidang penegakan hukum

lingkungan; e. memfasilitasi penyelesaian konflik bidang lingkungan hidup; f. melaksanakan pembinaan di bidang penegakan hukum; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan Pasal 8

(1) Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penaatan Lingkungan.

63

(2) Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penaatan Lingkungan dalam melaksanakan penyusunan, mengkoordinasian dan sosialisasi terhadap aturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menginventarisasi acuan perundang-undangan lingkungan hidup; b. merumuskan produk perundang-undangan lingkungan hidup menjadi

produk hukum daerah; c. memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah bidang lingkungan hidup; d. merencanakan dan melaksanakan sosialisasi hukum lingkungan; e. menyusun peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Sub Bidang Penegakan Hukum Pasal 9

(1) Sub Bidang Penegakan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penaatan Lingkungan.

(2) Sub Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Lingkungan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap jenis usaha/kegiatan yang tidak mematuhi peraturan di bidang lingkungan hidup.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. merumuskan dan menginventaris usaha dan/atau kegiatan yang tidak

mematuhi peraturan di bidang lingkungan hidup; b. mengklasifikasi dan memverifikasi data pengawasan dan pengendalian untuk

pelaksanaan penegakan hukum; c. menyusun petunjuk teknis dan sistem operasional pelaksanaan penegakan

hukum lingkungan; d. membantu fasilitasi penyelesaian konflik bidang lingkungan hidup; e. merumuskan tindak lanjut penegakan hukum klasifikasi kasus administrasi,

perdata, pidana dan penyelesaian sengketa hukum lingkungan; f. melaksanakan tindak lanjut penegakan hukum; g. melaksanakan evaluasi dan laporan penindakan hukum; h. melaksanakan penerapan paksaan pemerintah atau uang paksa terhadap

pencemaran dan/atau pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya; dan


Bagian Keempat

Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Lingkungan Pasal 10

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

64

(2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian dalam bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan mempunyai fungsi : a. mengelola kualitas air; b. melaksanakan penetapan kelas air pada sumber air; c. memfasilitasi perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan

perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah. d. melaksanakan koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien, emisi

sumber bergerak dan tidak bergerak; e. menyusun aturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah

pesisir dan laut serta aturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut;

f. menyusun aturan menetapkan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut; g. menetapkan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup Kota Padang; h. menetapkan kondisi lahan dan/atau tanah; i. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat

kegiatan/usaha dan bencana; j. menetapkan kawasan yang beresiko rawan bencana dan kawasan yang

beresiko menimbulkan bencana lingkungan; k. mengawasi pelaksanaan pengelolaan limbah B3; l. memfasilitasi izin pengumpulan limbah B3, izin lokasi pengolahan limbah B3

izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;

m. memfasilitasi menyusun kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;

n. melaksanakan koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan/atau lahan;

o. menyusun kebijakan konservasi dan pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara Pasal 11

(1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan.

(2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pelestarian, pencegahan serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan terhadap air, tanah dan udara.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan pemantauan kualitas air pada sumber air; b. melaksanakan pengendalian pencemaran air pada sumber air; c. melaksanakan pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum

dalam Izin Pembuangan Air Limbah ke air atau sumber air.

65

d. melaksanakan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama;

e. melaksanakan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;

f. melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien di luar dan dalam ruangan;

g. melaksanakan kajian tentang pengelolaan konservasi laut dan h. memantau kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut; i. mengatur pelaksanaan monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut; j. mengawasi atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan

hidup yang berkaitan dengan pemanfaatan atau kebakaran hutan dan/atau lahan yang menimbulkan dampak;

k. melaksanakan kajian kawasan yang beresiko rawan bencana atau menimbulkan bencana lingkungan, kajian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon serta kajian konservasi dan pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman.

l. mengawasi pelaksanaan pengendalian konservasi dan kemerosotan keanekaragaman hayati;

m. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, LSM dan masyarakat terhadap pelestarian ekosistem darat, laut dan udara untuk mewujudkan pengendalian, perlindungan, pemanfaatan dan pengaturan pengunaan sumberdaya alam;

n. membuat konsep pemulihan dari hasil pemantauan lapangan; o. menyusun petunjuk teknis dan sistem operasional pelaksanaan pengawasan,

dan pengendalian pencemaran dan kerusakan air, tanah dan udara; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Industri dan Pemukiman

Pasal 12 (1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Industri dan

Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan.

(2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Industri dan Pemukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan dalam pengendalian, pelestarian, pencegahan serta penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan industri dan pemukiman.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Industri dan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan industri

dan pembangunan pemukiman; b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan industri dan pemukiman

yang diduga menimbulkan kerusakan lingkungan; c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan sistim manajemen

lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;

d. menindaklanjuti pengaduan masyarakat; e. melakukan inventarisasi terhadap industri yang memakai bahan perusak

ozon serta industri penghasil, pengumpul dan pemanfaat limbah B3;

66

f. mengawasi pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;

g. mengawasi dan melakukan koordinasi dan pembinaan teknis dengan instansi lain.

h. menyusun petunjuk teknis dan sistem operasional pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lingkungan industri dan pemukiman;

i. mengawasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup usaha yang dilengkapi AMDAL, UKL/UPL dan SPPL; dan


Bagian Kelima

Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Pasal 13

(1) Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan pengkajian bidang lingkungan hidup.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi : a. menyusun dan membentuk Tim Teknis dan Tim Komisi Penilai AMDAL; b. melaksanakan penilaian dokumen kelayakan lingkungan; c. memfasilitasi pemberian rekomendasi kelayakan lingkungan; d. mengawasi pelaksanaan ketentuan di dalam dokumen kelayakan

lingkungan; e. mengkoordinasikan kebijakan tata ruang dan aturan pemanfaatan ruang

lainnya; f. memberikan rekomendasi dalam bidang investasi dan pemanfaatan ruang; g. merumuskan dan menyusun kajian pengelolaan dan pemanfaatan

lingkungan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Sub Bidang Kajian AMDAL dan UKL/UPL Pasal 14

(1) Sub Bidang Kajian AMDAL dan UKL/UPL dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan.

(2) Sub Bidang Kajian AMDAL dan UKL/UPL mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan dalam melaksanakan pengkajian teknis AMDAL.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Kajian AMDAL dan UKL/UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengusulkan Tim Teknis dan Tim Komisi Penilai AMDAL; b. melaksanakan penilaian AMDAL; c. menginventarisir segala bentuk jenis usaha/kegiatan yang memiliki atau

tidak memiliki AMDAL, UKL/UPL atau SPPL;

67

d. menyusun rencana pembentukan dan pelaksanaan secara pro aktif kegiatan Tim Komisi dan Tim Teknis Penilai AMDAL Kota Padang;

e. melakukan pembentukan Tim Penilai UKL/UPL dan pelaksanaan penilaian dokumen UKL/UPL;

f. menyusun petunjuk teknis dan sistem operasional pelaksanaan penilaian AMDAL dan UKL/UPL; dan


Paragraf 2

Sub Bidang Tata dan Bina Lingkungan Pasal 15

(1) Sub Bidang Tata dan Bina Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan.

(2) Sub Bidang Tata dan Bina Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan dalam melaksanakan pembinaan dan penataan lingkungan.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Tata dan Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan kajian-kajian bidang lingkungan hidup; b. memberikan masukan atas pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup dan

masukan atas dokumen kajian lingkungan; c. mengawasi pelaksanaan sistem tanggap darurat; d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi

dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; e. menyusun petunjuk teknis dan sistem operasional pelaksanaan

pemanfaatan ruang; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Komunikasi Dan Kelembagaan Lingkungan Pasal 16

(1) Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan informasi lingkungan hidup dan peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga/instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan mempunyai fungsi : a. merumuskan kebijakan teknis dalam pengembangan informasi lingkungan

secara eksternal dan internal; b. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan;

dan kapasitas penilaian lingkungan hidup c. melaksanakan koordinasi penilaian lingkungan hidup; d. meningkatkan kerja sama dan peran serta dengan dinas/instansi serta

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; dan

68


Paragraf 1

Sub Bidang Pengembangan Komunikasi Lingkungan Pasal 17

(1) Sub Bidang Pengembangan Komunikasi Lingkungan dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan.

(2) Sub Bidang Pengembangan Komunikasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan informasi bidang lingkungan hidup.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pengembangan Komunikasi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengembangkan manajemen sistim informasi dan pengelolaan database

lingkungan hidup; b. melaksanakan pengembangan informasi lingkungan secara internal dan

eksternal; c. melaksanakan urusan data dan informasi lingkungan; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Lingkungan Pasal 18

(1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Lingkungan dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan.

(2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan kerja sama dengan dinas/instansi terkait serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan secara

eksternal; b. menginventarisasi dan menstimulasi pembentukan dan pengaktifan

kelembagaan masyarakat dan pemerhati lingkungan; c. membangun jaringan kemitraan pengendalian dampak lingkungan dengan

berbagai LSM, PSLH, organisasi masyarakat, pemerhati lingkungan dan dinas/instansi terkait;

d. menggerakkan organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan dan berbagai fungsi dan profesi serta organisasi keagamaan untuk berperan serta dalam pelestarian SDA dan lingkungan hidup;

e. meningkatkan kapasitas penilaian lingkungan hidup (Adipura dan Adiwiyata); dan


69


Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Padang.


WALIKOTA PADANG




70


TENTANG


BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana.






6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana

71

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);








MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I





3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Padang;

72

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Padang;

5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;

8. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;

9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;

10. Program adalah suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan sistimatis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi organisasi;

BAB II


Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian.

c. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data; 2. Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

d. Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; 2. Sub Bidang Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat

Guna. e. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Program; 2. Sub Bidang Koordinasi dan Pengembangan Jaringan Penanggulangan

Kemiskinan. f. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Adat, dan Sosial Budaya

Masyarakat, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat; 2. Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial

Budaya Masyarakat. g. Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi dan Peran Aktif Perempuan; 2. Sub Bidang Advokasi, Fasilitasi, Perlindungan Perempuan dan Anak.

73

h. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari : 1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; 2. Sub Bidang Penguatan Keluarga Kecil Berkualitas.

BAB III PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan


urusan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya keluarga sejahtera dan berkualitas, kesetaraan dan keadilan gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan

pemberdayaan perempuan di Kota Padang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait demi terwujudnya keluarga sejahtera dan berkualitas, kesetaraan dan keadilan gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak di Kota Padang;

b. merumuskan Sasaran strategis di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga yang sejahtera dan berkualitas;

c. merumuskan program kerja badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dapat terukur secara tepat dan optimal;

d. mengkoordinasikan program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dengan stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud singkronisasi kebijakan dengan baik;

e. mengendalikan program kerja keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya keluarga sejahtera dan berkualitas, kesetaraan dan keadilan gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak di Kota Padang;

f. membina aparatur dalam penyelenggaraan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

g. mengarahkan penyelenggaraan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

h. melaksanakan program kerja keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya keluarga sejahtera dan berkualitas, kesetaraan gender dan keadilan gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak di Kota Padang;

i. mengevaluasi penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

74

j. melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;






(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.


rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi;

b. menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan;

c. meningkatkan sumber daya manusia; d. membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1





(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengelola surat masuk, surat keluar, kearsipan, dan administrasi

kepegawaian; b. melaksanakan urusan humas; c. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan

penyimpanan, pendistribusian; d. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor; e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


75

Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan

Pasal 6

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja badan, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan badan;

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang






ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;



Paragraf 3

Sub Bagian Kepegawaian Pasal 7

(1) Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam


(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang

urusan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan

dengan bidang urusan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang urusan kepegawaian;

d. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian badan dan administrasi usulan mutasi, promosi pegawai meliputi kenaikan pangkat, promosi jabatan, pindah, pensiun dan lain-lain;

e. mengelola administrasi kepegawaian meliputi pengurusan berkala, cuti, kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, tabungan asuransi pegawai negeri, asuransi tabungan perumahan, asuransi kesehatan dan lain-lain;

76

f. menyiapkan dan menata file pegawai, bezetting dan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai;

g. menyiapkan bahan pembinaan dan disiplin pegawai; h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap kepegawaian

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; i. melakukan pemeriksaaan, penilaian dan evaluasi terhadap kepegawaian

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; j. menghimpun program kerja dalam rangka evaluasi tugas Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; k. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban

tugas pada atasan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Ketiga

Bidang Data dan Informasi Pasal 8

(1) Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam


(2) Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan,mengolah,menganalisis dan evaluasi data dan informasi program pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana;

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi : a. melaksanakan pengolahan data dan pelayanan informasi pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan Perempuan dan program keluarga berencana; b. melaksanakan analisis dan evaluasi program keluarga berencana,

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan ; c. melaksanakan pelaporan program pemberdayaan masyarakat, perempuan

dan keluarga berencana; d. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan data base

dan profil kelurahan. e. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan pengembangan data

base dan profil kelurahan. f. merumuskan kebijakan penyusunan data base penyelenggaraan

administrasi pemberdayaan masyarakat, perempuan dan program keluarga berencana.

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan secara berkala.

h. menyusun petunjuk dan pedoman pencatatan dan pelaporan.; i. menyusun rancangan formulir pencatatan dan pelaporan program

pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana; j. menyusun rencana kegiatan bidang data dan informasi; k. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi sistim informasi

kependudukan dan keluarga; l. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait; m. menyusun keserasian kebijakan kependudukan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


77

Paragraf 1 Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data

Pasal 9

(1) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Informasi.

(2) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan dan pengolahan data.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana kegiatan sub bidang pengumpulan dan pengolahan data; b. mengumpulkan dan mengolah data hasil program keluarga berencana,

pemberdayaan perempuan, database dan profil kelurahan; c. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan, pelaporan

pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana; d. menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan melakukan evaluasi hasil pendataan

keluarga; e. menyiapkan laporan program pemberdayaan masyarakat, perempuan dan

keluarga berencana; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pasal 10

(1) Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Informasi.

(2) Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan promosi, advokasi komunikasi, informasi dan edukasi dibidang program pemberdayaan masyarakat, peempuan dan keluarga berencana.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan bahan untuk evaluasi dan penyebarluasan informasi program

kelembagaan masyarakat, perencanaan partisipatif, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;

b. menyiapkan bahan untuk evaluasi dan penyebarluasan informasi program kelembagaan masyarakat, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;

c. melakukan evaluasi dan penyebarluasan informasi program kelembagaan masyarakat, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;

d. menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan program kelembagaan masyarakat, keluarga berencana dan pemberayaan perempuan;

e. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi sistim informasi kependudukan dan keluarga berencana;

f. menyusun rencana kegiatan sub bidang evaluasi dan penyebarluasan informasi;

g. melaksanakan penyeserasian dan keterpaduan kebijakan kependudukan; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

78

Bagian Keempat Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat

Pasal 11

(1) Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dibidang usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi : a. merumuskan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat

dengan pengelolaan sumber daya alam melalui teknologi tepat guna; b. merumuskan kebijakan pemanfaatan lembaga keuangan mikro masyarakat

dan pengembangan lembaga keuangan tersebut; c. menyusun rencana pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber

daya alam dan teknologi tepat guna; d. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pendataan potensi sumber daya alam

dan teknologi tepat guna; e. membina kerjasama dan keterpaduan dengan pihak swasta dan perguruan

tinggi dalam pengembangan teknologi tepat guna; f. merumuskan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan

ekonomi masyarakat miskin; g. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan sarana pemberdayaan

masyarakat kelurahan dalam pengembangan usaha ekonomi mandiri; h. merumuskan segmentasi sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat,

pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pasal 12

(1) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat.

(2) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan usaha perkreditan dan simpan pinjam.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan konsep program kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat; b. menyusun rencana kegiatan program peningkatan ekonomi masyarakat; c. menyiapkan petunjuk dan pedoman kegiatan peningkatan ekonomi

masyarakat; d. memfasilitasi penyiapan sarana untuk mendukung kegiatan peningkatan

ekonomi masyarakat. e. melakukan bimbingan dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat; f. melaksanakan evaluasi, membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan

program pemberdayaan ekonomi masyarakat; g. melakukan kemitraan dengan dinas instansi terkait dalam segi permodalan,

kualitas hasil produksi dan pemasaran hasil produksi; h. merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi

masyarakat melalui pengembangan lembaga keuangan mikro kelurahan;

79

i. merumuskan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan ekonomi masyarakat miskin;

j. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan sarjana, pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi mandiri;

k. merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat;

l. merumuskan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam;

m. merumuskan kebijakan dalam pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

n. menyusun laporan kegiatan secara berkala; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Sub Bidang Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Pasal 13

(1) Sub Bidang Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat.

(2) Sub Bidang Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas membantu Kepala Bidang meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan konsep program kegiatan peningkatan pengelolaan sumber

daya alam dan teknologi tepat guna; b. menyusun rencana kegiatan program peningkatan pengelolaan sumber daya

alam dan teknologi tepat guna; c. menyiapkan petunjuk dan pedoman kegiatan peningkatan pengelolaan

sumber daya alam dan teknologi tepat guna; d. memfasilitasi penyiapan sarana untuk mendukung kegiatan peningkatan

pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; e. melakukan bimbingan dan pembinaan pengelolaan sumber daya alam dan

teknologi tepat guna; f. melaksanakan evaluasi, membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan

program pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; g. melakukan kemitraan dengan dinas instansi terkait, perguruan tinggi dan

swasta dalam pemanfaatan teknologi tepat guna; h. menyusun laporan secara berkala; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Kelima

Bidang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 14

(1) Bidang Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas badan pemberdayaan masyarakat dibidang penanggulangan kemiskinan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi :

80

a. merumuskan kebijakan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; b. menyusun rencana program strategi penanggulangan kemiskinan; c. merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pendataan profil penduduk

miskin; d. membina kerjasama dan keterpaduan dengan pihak-pihak yang peduli

program penanggulangan kemiskinan; e. merumuskan kebijakan dan memfasilitasi penyelenggaraan sinkronisasi

program penanggulangan kemiskinan; f. merumuskan segmentasi sasaran program penanggulangan kemiskinan; g. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan secara

berkala; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1 Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Program

Pasal 15

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan.

(2) Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Program mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyusunan program dan melakukan analisa hasil program.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Program

Penanggulangan Kemiskinan; b. perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat. c. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; d. melakukan koordinasi dan kemitraan terhadap data rumah tangga miskin; e. menyiapkan petunjuk pelaksanaan pendataan rumah tangga miskin; f. melakukan analisa data pendataan rumah tangga miskin; g. melakukan analisa kebutuhan sarana pendataan rumah tangga miskin; h. melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan; i. menyiapkan laporan program penanggulangan kemiskinan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Sub Bidang Koordinasi dan Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 16

(1) Sub Bidang Koordinasi dan Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan.

(2) Sub Bidang Koordinasi dan Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang merencanakan, menyiapkan petunjuk, pedoman, dan mengkoordinasikan kegiatan serta melakukan pembinaan terhadap jaringan penanggulangan kemiskinan.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Koordinasi dan Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan konsep dan bahan koordinasi untuk pengembangan jaringan

penanggulangan kemiskinan dalam program penanggulangan kemiskinan;

81

b. menyiapkan konsep petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan pembentukan jaringan penanggulangan kemiskinan;

c. menyusun konsep program dan rencana kegiatan sosialisasi pengembangan kelompok-kelompok penanggulangan kemiskinan;

d. melakukan bimbingan dan pembinaan kepada rumah tangga miskin; e. memfasilitasi lintas pelaksana melalui komunikasi interaktif dan

menyebarluaskan informasi penanggulangan kemiskinan; f. membentuk kelompok-kelompok peduli rumah tangga miskin; g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi dan

pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan; h. melaksanakan koordinasi permasalahan kebijakan penanggulangan

kemiskinan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keenam Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Adat,

dan Sosial Budaya Masyarakat Pasal 17

(1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Adat, dan Sosial Budaya

Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Adat, dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dibidang Pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan adat dan budaya masyarakat.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi adat, dan sosial budaya masyarakat mempunyai fungsi; a. menyusun rencana operasional program pemberdayaan dan partisipasi

masyarakat, pelaksanaan Manunggal, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya;

b. merumuskan kebijakan pedoman, norma, standar dan prosedur kriteria pelaksanaan/penyelenggaraan penguatan partisipasi masyarakat dan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif;

c. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

d. merumuskan kebijakan dan pembinaan adat dan budaya masyarakat; e. merumuskan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan masyarakat

dan peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka pemberdayaan perempuan;

f. menyusun laporan kegiatan secara berkala; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Pasal 18

(1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dipimpin

oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Adat, dan Sosial Budaya Masyarakat.

(2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan serta partisipatif masyarakat dalam pembangunan.

82

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan program pemberdayaan partisipasi masyarakat; b. menyiapkan program pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi

masyarakat; c. merencanakan dan menyusun jadwal kegiatan pembinaan kelembagaan

dan partisipasi masyarakat; d. menghimpun dan mengklasifikasikan data kelembagaan masyarakat; e. melakukan pemantauan bersama instansi terkait dalam menentukan strata

lembaga kemasyarakatan; f. menyiapkan pertemuan koordinasi dengan lembaga atau institusi terkait

tentang lembaga kemasyarakatan; g. menyiapkan atau memfasilitasi pembentukan assosiasi atau forum

kelembagaan masyarakat; h. menyiapkan bahan evaluasi di bidang kelembagaan dan partisipasi

masyarakat; i. menyiapkan bahan atau konsep dan penyebaran informasi pembangunan

yang partisipasif; j. menyiapkan konsep dan petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan

pembinaan lembaga kemasyarakatan, pembangunan partisipatif, profil kelurahan, penataan dan pendayagunaan ruang kawasan kelurahan dan lomba kelurahan berprestasi;

k. menyiapkan bahan evaluasi hasil kegiatan pembinaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat;

l. memberikan petunjuk kerja kepada lembaga kemasyarakatan tentang pembinaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat;

m. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

n. menyiapkan konsep data potensi kelurahan; o. menyiapkan konsep petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan pendataan

potensi kelurahan; p. menyiapkan konsep petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan

pengembangan potensi kelurahan; q. menyusun konsep pengembangan potensi kelurahan; r. melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pengembangan potensi

kelurahan; s. memfasilitasi melalui komunikasi interaktif dan menyebarluaskan informasi

kepada masyarakat untuk pemanfaatan potensi kelurahan; t. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan

potensi kelurahan; u. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengembangan potensi

kelurahan; dan v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 19

(1) Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Adat, dan Sosial Budaya Masyarakat.

(2) Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pengembangan partisipatif masyarakat dalam pembangunan.

83

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan program pemberdayaan partisipasi masyarakat; b. menyusun dan menyelenggarakan perlombaan kelurahan berprestasi

merencanakan dan menyusun jadwal kegiatan pembinaan partisipasi masyarakat;

c. menghimpun dan mengklasifikasikan data partisipasi masyarakat; d. melakukan pemantauan bersama instansi terkait dalam menentukan strata

partsipasi masyarakat; e. menyiapkan pertemuan koordinasi dengan lembaga atau institusi terkait

tentang partisipasi masyarakat ; f. menyiapkan atau memfasilitasi pembentukan assosiasi atau forum

kelembagaan masyarakat; g. menyiapkan bahan evaluasi di bidang kelembagaan dan partisipasi

masyarakat; h. menyiapkan bahan atau konsep dan penyebaran informasi pembangunan

yang partisipasif; i. menyiapkan konsep dan petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan

pembinaan lembaga kemasyarakatan, pembangunan partisipatif, j. menyiapkan bahan evaluasi hasil kegiatan pembinaan kelembagaan dan

partisipasi masyarakat; k. memberikan petunjuk kerja kepada lembaga kemasyarakatan tentang

pembinaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat; l. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Ketujuh

Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 20

(1) Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan, mengendalikan, menyiapkan kebijakan strategi di bidang organisasi perempuan serta kesejahteraan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi : a. menyusun rencana kegiatan program Pengarusutamaan Gender,

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; b. mengumpulkan dan mengolah data program pemberdayaan perempuan; c. merumuskan kebijakan operasional program pemberdayaan perempuan; d. menyusun petunjuk dan pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; e. melaksanakan pembinaan teknis pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak; f. melaksanakan kerjasama dan keterpaduan dengan skpd terkait dalam

penyusunan program pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

g. mengendalikan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

h. menyiapkan laporan pelaksanaan program pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

84


Paragraf 1

Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi dan Peran Aktif Perempuan Pasal 21

(1) Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi dan Peran Aktif Perempuan dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi dan Peran Aktif Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan melakukan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan organisasi wanita dan lansia.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi dan Peran Aktif Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan rencana kerja penyelenggaraan pemberdayaan organisasi dan

peran aktif perempuan; b. melakukan pembinaan pemberdayaan organisasi dan peran aktif

perempuan; c. menyiapkan upaya-upaya terciptanya keterpaduan pembinaan kelembagaan

pemberdayaan organisasi dan peran aktif perempuan; d. melakukan pengawasan melekat kepada dilingkungan sub bidang

pemberdayaan organisasi dan peran aktif perempuan; e. menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

organisasi dan peran aktif perempuan; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Advokasi, Fasilitasi, Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 22

(1) Sub Bidang Advokasi, Fasilitasi, Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin

oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Sub Bidang Advokasi, Fasilitasi, Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan, melakukan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan program advokasi fasilitasi perlindungan perempuan dan anak.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Advokasi, Fasilitasi, Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan rencana kerja penyelenggaraan advokasi fasilitasi perlindungan

perempuan dan anak; b. melakukan pembinaan advokasi fasilitasi perlindungan perempuan dan anak c. menyiapkan upaya-upaya terciptanya keterpaduan pembinaan kelembagaan

advokasi fasilitasi perlindungan perempuan dan anak; d. melakukan pengawasan melekat kepada dilingkungan sub bidang advokasi

fasilitasi perlindungan perempuan dan anak; e. menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan advokasi fasilitasi

perlindungan perempuan dan anak; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


85

Bagian Kedelapan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 23

(1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi : a. merumuskan kebijakan operasional penyiapan pelayanan keluarga

berencana, kesehatan reproduksi dan partisipasi mitra pelayanan keluarga berencana, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swadaya organisasi masyarakat;

b. merumuskan kebijakan operasional program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga;

c. menyusun petunjuk dan pedoman pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga;

d. menyusun rencana kegiatan program program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga

e. menyusun rencana operasional program pelayanan keluarga berencana dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, pembinaan jaringan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana serta partisipasi pembantu pembina keluarga berencana desa, sub pembantu pembina keluarga berencana desa dan kelompok keluarga berencana/keluarga sejahtera;

f. mengumpulkan dan mengklasifikasikan data program program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga;

g. membina kerjasama dan keterpaduan dengan institusi teknis terkait, dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan dan strategi pelayanan kb dan kesehatan reproduksi;

h. membina kerjasama dan keterpaduan dengan instansi teknis terkait dalam penyusunan program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga;

i. merencanakan pendistribusian formulir program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga;

j. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga;

k. menyampaikan laporan pelaksanaan program program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga;

l. merumuskan segmentasi wilayah sasaran, dalam pemenuhan permintaan masyarakat terhadap pelayanan dan kesehatan reproduksi;

m. menyusun rencana peningkatan dan pengembangan sarana dan tenaga pelayanan.

n. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan jaringan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, perlindungan hak-hak reproduksi remaja serta pelaksanaan program peningkatan partisipasi pria;

o. merencanakan pendistribusian alat kontrasepsi program dan non kontrasepsi;

p. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan partisipasi pembantu pembina keluarga berencana desa, sub pembantu pembina keluarga berencana desa dan kelompok keluarga berencana/keluarga sejahtera;

q. mengkoordinasikan pelaksanaan pengayoman dan perlindungan pemakaian/ penggunaan alat kontrasepsi program;

r. menpersiapkan bahan untuk petunjuk teknis penyiapan pelayanan kontrasepsi;

86

s. mengkoordinasikan penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan program keluarga berencana antar sektor pemerintah dan lembaga swadaya organisasi masyarakat;

t. membina kinerja penyuluh keluarga berencana, imp dan kelompok keluarga berencana lainnya; dan


Paragraf 1

Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Pasal 24

(1) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

(2) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, melaksanakan dan mengendalikan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan konsep penyusunan rencana kegiatan pelayanan keluarga

berencana dan kesehatan reproduksi remaja dan peningkatan partisipasi pria;

b. menyiapkan konsep kebijakan teknis dan strategi pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja serta peningkatan pertisispasi pria dalam program keluarga berencana;

c. merencanakan dan menyusun jadwal pelayanan kontrasepsi baik rutin maupun terpadu;

d. merencanakan dan menyiapkan pendistribusian sarana pelayanan kontrasepsi dan non kontrasepsi;

e. menghimpun, mengklasifikasi data dan informasi untuk penanggulangan efek samping, komplikasi dan kegagalan pemakaian kontrasepsi program dan rujukan;

f. melakukan pemantauan bersama Instansi terkait dalam pelaksanaan standarisasi mutu pelayanan kontrasepsi dan penyerasian kriteria kelayakan tempat pelayanan serta mutu alat kontrasepsi;

g. menyiapkan pertemuan koordinasi dengan lembaga/institusi terkait tentang pengelolaan pelayanan kontrasepsi, non kontrasepsi serta rujukan pelayanan baik pelayanan peserta keluarga berencana maupun remaja yang bermasalah;

h. melakukan pengawasan melekat di lingkungan Sub Bidang pelayanan keluarga berencana;

i. menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reprodukasi remaja serta peningkatan partisipasi pria;

j. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

k. melakukan pengawasan melekat dilingkungan Sub Bidang Pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi;

l. merumuskan kebijakan operasional program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga;

87

m. menyusun petunjuk dan pedoman pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga;

n. menyusun rencana kegiatan program program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga

o. mengumpulkan dan mengklasifikasikan data program, program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga;

p. membina kerjasama dan keterpaduan dengan instansi teknis terkait dalam penyusunan program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga;

q. merencanakan pendistribusian formulir program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga;

r. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga;

s. menyampaikan laporan pelaksanaan program program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Penguatan Keluarga Kecil Berkualitas Pasal 25

(1) Sub Bidang Penguatan Keluarga Kecil Berkualitas dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

(2) Sub Bidang Penguatan Keluarga Kecil Berkualitas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan, penguatan keluarga kecil berkualitas.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Penguatan Keluarga Kecil Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan konsep dan bahan advokasi dan keluarga berencana dan

kesehatan reproduksi serta peran serta institusi pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD), sub. pembantu pembina keluarga berencana desa (Sub. PPKBD), dan kelompok keluarga berencana (KKB) dalam program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;

b. menyiapkan konsep petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan program advokasi komunikasi, informasi dan edukasi serta peran serta pembantu pembina keluarga berencana desa, sub. pembantu pembina keluarga berencana desa dan kelompok keluarga berencana/keluarga sejahtera dan kelompok kesehatan reproduksi remaja;

c. menyusun konsep program dan rencana kegiatan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi serta peran serta PPKBD, Sub. PPKBD dan kelompok keluarga berencana/keluarga sejahtera dan kelompok kesehatan reproduksi remaja;

d. melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan advokasi komunikasi, informasi dan edukasi yang berkaitan dengan peran serta pembantu pembina keluarga berencana desa, sub. pembantu pembina keluarga berencana desa dan kelompok keluarga berencana/keluarga sejahtera dan kelompok kesehatan reproduksi;

e. melakukan identisifikasi analisis dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan advokasi komunikasi, informasi dan edukasi serta peran serta pembantu pembina keluarga berencana desa,

88

sub. pembantu pembina keluarga berencana desa dan kelompok keluarga berencana/keluarga sejahtera dan kelompok kesehatan reproduksi remaja;

f. melakukan pembinaan terhadap kelangsungan aktifitas program keluarga berencana;

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program advokasi komunikasi, informasi dan edukasi serta peran serta pembantu pembina keluarga berencana desa, sub. pembantu pembina keluarga berencana desa dan kelompok keluarga berencana/keluarga sejahtera dan kelompok kesehatan reproduksi remaja;

h. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas advokasi komunikasi, informasi dan edukasi serta peran serta pembantu pembina keluarga berencana desa, sub. pembantu pembina keluarga berencana desa dan kelompok keluarga berencana/keluarga sejahtera dan kelompok kesehatan reproduksi remaja;

i. melakukan tugas dan pekerjaan lainnya sesuai petunjuk kepala bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

j. melakukan pengawasan melekat dilingkungan sub bidang partisipasi masyarakat dan advokasi kie;

k. menyiapkan konsep program kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga menyusun rencana kegiatan program peningkatan ekonomi keluarga;

l. menyiapkan petunjuk dan pedoman program peningkatan ekonomi keluarga;

m. memfasilitasi penyiapan sarana untuk mendukung kegiatan peningkatan ekonomi keluarga;

n. melakukan indentifikasi dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program peningkatan ekonomi keluarga;

o. melakukan bimbingan dan pembinaan program peningkatan ekonomi keluarga;

p. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan program peningkatan ekonomi keluarga;

q. melakukan pengawasan melekat dilingkungan sub bidang pemberdayaan ekonomi keluarga;

r. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga;

s. melakukan kemitraan dengan instansi lain dari segi permodalan, kualitas hasil produksi, pemasaran hasil produksi;

t. melakukan pengawasan melekat dilingkungan sub bidang pemberdayaan ekonomi keluarga;

u. menyiapkan konsep program peningkatan ketahanan keluarga (tribina dan kualitas lingkungan keluarga);

v. menyusun rencana kegiatan program peningkatan ketahanan keluarga (tribina dan kualitas lingkungan keluarga);

w. memfasilitasi penyiapan sarana untuk mendukung kegiatan peningkatan ketahanan keluarga dan kualitas lingkungan keluarga;

x. melakukan indentifikasi dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program peningkatan ketahanan keluarga dan kualitas lingkungan keluarga;

y. melakukan bimbingan dan pembinaan program peningkatan ketahanan keluarga dan kualitas lingkungan keluarga; dan

z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

89


Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Walikota Padang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 48);

b. Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 49);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27



WALIKOTA PADANG




90


TENTANG


BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah.







91








MEMUTUSKAN :


POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1




3. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang;

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang;

5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah;

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah;

92

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Kepegawaian Daerah;

8. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah;

9. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah;

10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;

11. Golongan Ruang adalah ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil;

12. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;

13. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu;

14. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negari Sipil terhadap negara;

15. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil;

BAB II


Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data, terdiri dari : 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai; 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian

d. Bidang Mutasi, Pangkat dan Pensiun, terdiri dari : 1. Sub Bidang Mutasi; 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.

e. Bidang Diklat dan Pengembangan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional; 2. Sub Bidang Diklat Struktural dan Pengembangan.

f. Bidang Pengendalian, terdiri dari : 1. Sub Bidang Monitoring dan Peningkatan Disiplin; 2. Sub Bidang Peraturan dan Kesejahteraan.


93




urusan kepegawaian daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. merumuskan sasaran strategis bidang kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengembangan dan pembinaan kepegawaian secara profesional;

b. merumuskan program kerja Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian dapat terukur secara tepat dan optimal;

c. mengkoordinasikan pengelolaan manajemen kepegawaian dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;

d. menyelenggarakan manajemen kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, penataan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian, berdasarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan sumber daya aparatur yang berkualitas dan berdaya guna;

e. mengendalikan manajemen kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan sumber daya aparatur yang berdaya guna dan berhasil guna;

f. membina aparatur dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

g. mengarahkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

h. mengevaluasi penyelenggaraan manajemen kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

i. melaporkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

j. pengguna anggaran Badan; k. pengguna barang Badan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai





(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Badan Kepegawaian Daerah urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud administrasi perkantoran yang baik.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :

94

a. merencanakan program kerja sekretariat dan lintas bidang lingkup Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan fungsi kesekretariatan yang berhasil dan berdaya guna;

b. merencanakan operasional ketatalaksanaan/kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik;

c. mendistribusikan tugas-tugas kepada kepala sub bagian sesuai fungsinya demi terlaksananya peran sekretariat secara optimal;

d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta SOP yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berhasil dan berdaya guna;

e. menyelenggarakan urusan umum, surat menyurat, perlengkapan, peralatan dan rumah tangga, urusan hukum, administrasi keuangan, gaji pegawai, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana, urusan kepegawaian, sarana dan prasarana serta perpustakaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya tata laksana organisasi yang baik dan untuk menunjang kegiatan manajerial atasan;

f. menyelia penyelenggaraan fungsi sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna;

g. mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum surat menyurat, perlengkapan, peralatan, sarana prasarana dan rumah tangga, urusan hukum, administrasi keuangan, gaji pegawai, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana, urusan kepegawaian, sarana dan pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

h. melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan


Paragraf 1


(1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris memimpin dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkup Badan Kepegawaian Daerah dalam urusan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, urusan hukum, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas, sarana dan prasarana, kearsipan, humas, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud pelayanan administrasi perkantoran yang baik.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. merencanakan kegiatan sub bagian umum berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan pelayanan administrasi umum yang tepat sasaran;

b. membagi tugas pengelolaan pelayanan administrasi umum kepada bawahan sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan untuk kepastian penanggungjawab pelaksanaan setiap tugas secara tepat;

c. membimbing bawahan dalam setiap hal terkait pengelolaan pelayanan administrasi umum sesuai ketentuan yang ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran;

d. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan administrasi umum yang meliputi urusan surat masuk dan keluar, kepegawaian, menghimpun, menelaah dan

95

mendokumentasikan peraturan perundang-undangan dalam bidang tugasnya;

e. mempersiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas badan , mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan badan, memberikan saran dan atau pertimbanganan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

f. menginventarisasi, mengindentifikasi dan mempersiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

g. mengumpulkan, mengolah dan mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat dan lintas bidang sebagai bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan kinerja instansi pemerintah daerah;

h. merencanakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan guna pengembangan pegawai badan kepegawaian daerah dalam meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas, kearsipan, humas, pengadaan peralatan/perlengkapan, sarana prasarana pencatatan, penyimpanan, pendistribusian pemeliharaan dan, rumah tangga, dokumentasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja badan secara optimal;

i. memeriksa hasil kerja bawahan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya kepuasan dalam pengelolaan pelayanan administrasi;

j. mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan pelayanan administrasi umum badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

k. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan pelayanan administrasi umum secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan akuntabilitas kinerja; dan


Paragraf 2


(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang


(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris memimpin dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkup Badan Kepegawaian Daerah dalam urusan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud pelayanan administrasi keuangan perkantoran yang baik.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. merencanakan kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan badan yang tepat sasaran.

b. membagi tugas pengelolaan administrasi keuangan kepada bawahan sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan untuk kepastian penanggungjawab pelaksanaan setiap tugas secara tepat.

c. membimbing bawahan dalam setiap hal terkait pengelolaan administrasi keuangan sesuai ketentuan yang ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran.

d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perbendaharaan;

96

e. mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan anggaran badan kepegawaian daerah, melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersiapkan kelengkapannya;

f. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen keuangan;

g. menginventarisasi, mengindentifikasi dan mempersiapkan bahan pemecahan permasalahan serta memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau diambil sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja keuangan badan secara optimal;

h. memeriksa hasil kerja bawahan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan agar terwujud kesesuaian pengelolaan administrasi keuangan dengan standar akuntabilitas secara optimal;

i. mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan administrasi keuangan badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

j. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan administrasi keuangan secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan akuntabilitas kinerja; dan


Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data Pasal 7

(1) Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan memimpin dan menyelenggarakan penyiapan konsep, perumusan, penetapan formasi, pengadaan CPNS, tenaga honorer dan pengolahan data pegawai berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar terwujud pengelolaan perencanaan dan pengolahan data pegawai dilingkungan Pemerintah Kota yang dapat menunjang tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi : a. merencanakan program kerja bidang perencanaan dan pengolahan data

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan perencanaan dan pengolahan data kepegawaian yang komprehensif, berdaya dan berhasil guna;

b. merencanakan operasional pengelolaan perencanaan dan pengolahan data kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya perencanaan dan pengolahan data kepegawaian yang berkualitas;

c. mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi setiap kepala sub bidang demi terlaksananya pengelolaan perencanaan dan pengolahan data kepegawaian secara optimal;

d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta SOP yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berhasil dan berdaya guna;

e. menyelenggarakan urusan perencanaan dan pengolahan data kepegawaian yang meliputi perumusan penetapan formasi, pengadaan dan pengangkatan CPNS, serta tenaga honorer;

f. mengelola serta mengendalikan informasi data kepegawaian, memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah dan tindakan yang dilaksanakan dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang berkualitas;

97

g. menyelia pengelolaan perencanaan dan pengolahan data kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;

h. mengevaluasi pengelolaan perencanaan dan pengolahan data kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

i. melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai Pasal 8

(1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data.

(2) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan pengumpulan, penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan CPNS dan tenaga honorer, penyusunan peta jabatan, formasi dan penetapan pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Padang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pelayanan administrasi formasi dan pengadaan pegawai yang kompeten dalam bidang tugasnya.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. merencanakan kegiatan kerja sub bidang pengadaan formasi dan pengadaan

pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan administrasi formasi dan pengadaan pegawai yang tepat sasaran;

b. membagi tugas pengelolaan administrasi formasi dan pengadaan pegawai kepada bawahan sesuai kompetensi yang disyaratkan untuk kepastian penanggungjawab pelaksanaan setiap tugas secara tepat;

c. membimbing bawahan dalam setiap hal terkait pengelolaan administrasi di sub bidang formasi dan pengadaan pegawai sesuai ketentuan yang ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran;

d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi sub bidang formasi dan pengadaan pegawai yang meliputi pengelolaan data pegawai honorer, penyusunan peta jabatan, penyusunan formasi Pemerintah Kota Padang, pengadaan pegawai (pendaftaran, pelaksanaan ujian dan penetapan NIP CPNS, memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang dilaksanakan dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja sub bidang pengolahan data dan informasi pegawai secara optimal;

e. memeriksa hasil kerja bawahan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi formasi dan pengadaan pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya kesesuaian pengelolaan administrasi formasi dan pengadaan pegawai dengan standar akuntabilitas kinerja secara optimal;

f. mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan administrasi formasi dan pengadaan pegawai secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan

98

perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

g. melaporkan hasil pengelolaan administrasi formasi dan pengadaan pegawai secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan akuntabilitas kinerja; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian Pasal 9

(1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data.

(2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan pengolahan data pegawai, menyusun laporan, penyajian informasi kepegawaian, menetapkan dan menyimpan arsip dan dokumen pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Padang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengolahan data dan informasi yang aktual dan terbaru.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. merencanakan kegiatan kerja sub bidang pengolahan data dan informasi

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan administrasi pengolahan data dan informasi yang tepat sasaran;

b. membagi tugas pengelolaan administrasi pengolahan data dan informasi kepada bawahan sesuai kompetensi yang disyaratkan untuk kepastian penanggungjawab pelaksanaan setiap tugas secara tepat;

c. membimbing bawahan dalam setiap hal terkait pengelolaan administrasi di sub bidang pengolahan data dan informasi sesuai ketentuan yang ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran;

d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi sub bidang pengolahan data dan informasi yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian secara komputerisasi, penataan dan penyimpanan dokumen pengawai, menyusun dan mengembangkan informasi kepegawaian dan melaksanakan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian, memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang dilaksanakan dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja sub bidang pengolahan data dan informasi pegawai secara optimal;

e. memeriksa hasil kerja bawahan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi pengolahan data dan informasi pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya kesesuaian pengelolaan administrasi pengolahan data dan informasi dengan standar akuntabilitas kinerja secara optimal;

f. mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan administrasi pengolahan data dan informasi pegawai secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

g. melaporkan hasil pengelolaan administrasi pengolahan data dan informasi secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan akuntabilitas kinerja; dan

99


Bagian Keempat

Bidang Mutasi, Pangkat dan Pensiun Pasal 10

(1) Bidang Mutasi, Pangkat dan Pensiun dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Mutasi, Pangkat dan Pensiun mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan memanajemen penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang dalam urusan mutasi, pangkat dan pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud pelayanan administrasi mutasi, pangkat dan pensiun yang tepat waktu.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Mutasi, Pangkat dan Pensiun mempunyai fungsi: a. merencanakan program kerja bidang mutasi, pangkat dan pensiun

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan mutasi, pangkat dan pensiun yang komprehensif, berdaya dan berhasil guna;

b. merencanakan operasional pengelolaan mutasi, pangkat dan pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya mutasi, pangkat dan pensiun yang berkualitas;

c. mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi setiap kepala sub bidang demi terlaksananya pengelolaan mutasi, pangkat dan pensiun secara optimal;


e. menyelenggarakan urusan mutasi, pangkat dan pensiun yang meliputi pengendalian mutasi, kenaikan pangkat dan pensiun pns, memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah dan tindakan yang dilaksanakan dalam bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi mutasi, pangkat dan pensiun pegawai Pemerintah Kota Padang yang berkualitas;

f. menyelia pengelolaan mutasi, pangkat dan pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;

g. mengevaluasi pengelolaan mutasi, pangkat dan pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;



Paragraf 1

Sub Bidang Mutasi Pasal 11

(1) Sub Bidang Mutasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mutasi, Pangkat dan Pensiun.

100

(2) Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan pengusulan, perencanaan dan pembuatan keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural, fungsional/Jabatan Kepala Sekolah serta pemindahan pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Padang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya mutasi pegawai yang mampu meningkatkan kinerja pegawai.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. merencanakan kegiatan kerja sub bidang mutasii berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan administrasi mutasi yang tepat sasaran;

b. membagi tugas pengelolaan administrasi mutasi kepada bawahan sesuai kompetensi yang disyaratkan untuk kepastian penanggungjawab pelaksanaan setiap tugas secara tepat;

c. membimbing bawahan dalam setiap hal terkait pengelolan administrasi di sub bidang mutasii sesuai ketentuan yang ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran;

d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi sub bidang mutasi yang meliputi pengangkatan dalam jabatan struktural, fungsional, kepala sekolah dan pemindahan pegawai, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas, menyiapkan petunjuk pemecahan masalahserta memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang dilaksanakan dalam bidang tugasnya berdasarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja sub bidang mutasi pegawai secara optimal;

e. memeriksa hasil kerja bawahan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi mutasi pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya kesesuai pengelolaan administrasi mutasi dengan standar akuntabilitas kinerja secara optimal;

f. mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan administrasi mutasi pegawai secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

g. melaporkan hasil pengelolaan administrasi mutasi secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan akuntabilitas kinerja; dan


Paragraf 2

Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun Pasal 12

(1) Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mutasi, Pangkat dan Pensiun.

(2) Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun mempunyai tugas memimpin dan melnyelenggarakan proses kenaikan pangkat, masa persiapan pensiun/pensiun, pengangkatan CPNS ke PNS, kenaikan gaji berkala, cuti, dan penerbitan kartu pegawai, kartu suami, kartu istri PNS dan ujian kenaikan pangkat bagi PNS yang akan penyesuaian ijazah dan ujian dinas serta peninjauan masa kerja dilingkungan Pemerintah Kota Padang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kenaikan Pangkat dan pensiun pegawai yang tepat waktu.

101

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. merencanakan kegiatan kerja sub bidang pangkat dan pensiun

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan administrasi pangkat dan pensiun yang tepat sasaran;

b. membagi tugas pengelolaan administrasi pangkat dan pensiun kepada bawahan sesuai kompetensi yang disyaratkan untuk kepastian penanggungjawab pelaksanaan setiap tugas secara tepat;

c. membimbing bawahan dalam setiap hal terkait pengelolaan administrasi di sub bidang pangkat dan pensiun sesuai ketentuan yang ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran;

d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi sub bidang pangkat dan pensiun yang meliputi proses kenaikan pangkat, masa persiapan pensiun/pensiun, pengangkatan CPNS ke PNS, kenaikan gaji berkala, cuti, dan penerbitan kartu pegawai, kartu suami, kartu istri PNS dan ujian kenaikan pangkat bagi PNS yang akan penyesuaian ijazah dan ujian dinas serta peninjauan masa verja menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pangkat dan pensiun dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah serta memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang dilaksanakan dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja sub bidang pangkat dan pensiun pegawai secara optimal;

e. memeriksa hasil kerja bawahan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi pangkat dan pensiun pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya kesesuaian pengelolaan administrasi pangkat dan pensiun dengan standar akuntabilitas kinerja secara optimal;

e. mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan administrasi pangkat dan pensiun pegawai secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

f. melaporkan hasil pengelolaan administrasi pangkat dan pensiun secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan akuntabilitas kinerja; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Diklat dan Pengembangan Pasal 13

(1) Bidang Diklat dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang


(2) Bidang Diklat dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan memanajemen penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta pengembangan pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pelayanan administrasi diklat dan pengembangan pegawai yang kompeten dalam melaksananakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Diklat dan Pengembangan mempunyai fungsi :

102

a. merencanakan program kerja bidang Diklat dan pengembangan pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan Diklat dan pengembangan pegawai komprehensif, berdaya dan berhasil guna;

b. merencanakan operasional pengelolaan diklat dan pengembangan pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya Diklat dan pengembangan pegawai yang berkualitas;

c. mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi setiap kepala sub bidang demi terlaksananya pengelolaan Diklat dan pengembangan pegawai secara optimal;

d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta SOP yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berhasil dan berdaya guna.

e. menyelenggarakan urusan Diklat dan pengembangan pegawai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Diklat dan pengendalian Diklat dan pengembangan pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujunya pengelolaan administrasi Diklat dan pengembangan yang berkualitas;

f. menyelia pengelolaan Diklat dan pengembangan pegawai berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;

g. mengevaluasi pengelolaan diklat dan pengembangan pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;



Paragraf 1

Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional Pasal 14

(1) Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan.

(2) Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan teknis fungsional bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Padang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya PNS yang kompeten dalam pelaksanaan tugasnya.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. merencanakan kegiatan kerja sub bidang diklat teknis dan fungsional

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan administrasi diklat teknis dan fungsional yang tepat sasaran;

b. membagi tugas pengelolaan administrasi diklat teknis dan fungsional kepada bawahan sesuai kompetensi yang disyaratkan untuk kepastian penanggungjawab pelaksanaan setiap tugas secara tepat;

c. membimbing bawahan dalam setiap hal terkait pengelolan administrasi di sub bidang diklat teknis dan fungsional sesuai ketentuan yang ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran;

d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi sub bidang Diklat teknis dan fungsional yang meliputi menghimpun dan mempelajari peraturan

103

perundang-undangan dan kebijakan teknis tentang Diklat teknis dan fungsional, mengumpulkan dan menganalisa data kebutuhan Diklat, menyeleksi dan mempersiapkan peserta Diklat , koordinasi dan kerjasama dengan SKPD dan stakeholders, memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang dilaksanakan dalam bidang tugasnya, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan diklat teknis dan fungsional dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja sub bidang diklat teknis dan fungsional secara optimal;

e. memeriksa hasil kerja bawahan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi Diklat teknis dan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya kesesuai pengelolaan administrasi Diklat teknis dan fungsional dengan standar akuntabilitas kinerja secara optimal;

f. mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan administrasi Diklat teknis dan fungsional secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

g. melaporkan hasil pengelolaan administrasi Diklat teknis dan fungsional secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan akuntabilitas kinerja; dan


Paragraf 2

Sub Bidang Diklat Struktural dan Pengembangan Pasal 15

(1) Sub Bidang Diklat Struktural dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan.

(2) Sub Bidang Diklat Struktural dan Pengembangan mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan pengembangan pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Padang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengembangan pegawai diklat yang tepat sasaran.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Diklat Struktural dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. merencanakan kegiatan kerja Sub Bidang Diklat Struktural dan

Pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan administrasi Diklat struktural dan pengembangan yang tepat sasaran;

b. membagi tugas pengelolaan administrasi diklat struktural dan pengembangan kepada bawahan sesuai kompetensi yang disyaratkan untuk kepastian penanggungjawab pelaksanaan setiap tugas secara tepat.

c. membimbing bawahan dalam setiap hal terkait pengelolaan administrasi di sub bidang diklat struktural dan pengembangan sesuai ketentuan yang ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran;

d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi sub bidang diklat struktural dan pengembangan yang meliputi menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis tentang diklat struktural dan pengembangan, mengumpulkan dan menganalisa data kebutuhan diklat, menyeleksi dan mempersiapkan peserta diklat, mempersiapkan pengajar/instruktur, melaksanakan Diklat prajabatan, koordinasi dan kerjasama dengan SKPD dan stakeholders terkait dan

104

memantau penempatan PNS setelah Diklat, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan diklat struktural dan pengembangan, mempersiapkan petunjuk pemecahan masalah serta memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang dilaksanakan dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja sub bidang diklat struktural dan pengembangan secara optimal;

e. memeriksa hasil kerja bawahan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi diklat struktural dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya kesesuaian pengelolaan administrasi diklat struktural dan pengembangan dengan standar akuntabilitas kinerja secara optimal;

e. mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan administrasi diklat struktural dan pengembangan secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

f. melaporkan hasil pengelolaan administrasi Diklat struktural dan pengembangan secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan akuntabilitas kinerja; dan


Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pasal 16

(1) Bidang Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyusunan kebijakan, pengendalian dan bimbingan PNSD, sosialisasi peraturan kepegawaian, peningkatan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian mempunyai fungsi : a. merencanakan program kerja bidang pengendalian data berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan pengendalian yang komprehensif, berdaya dan berhasilguna;

b. merencanakan operasional pengelolaan pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengendalian yang berkualitas;

c. mendistribusikan tugas sesuai dengan fungsi setiap kepala sub bidang demi terlaksananya pengelolaan pengendalian secara optimal;


e. menyelenggarakan urusan pengendalian yang meliputi penyusunan kebijakan, pengendalian pelaksanaan peraturan kepegawaian, peningkatan disiplin dan penyiapan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang dilaksanakan dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujunya pengelolaan administrasi pengendalian yang berkualitas;

f. menyelia pengelolaan pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;

g. mengevaluasi pengelolaan pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

105



Paragraf 1

Sub Bidang Monitoring dan Peningkatan Disiplin Pasal 17

(1) Sub Bidang Monitoring dan Peningkatan Disiplin dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian.

(2) Sub Bidang Monitoring dan Peningkatan Disiplin mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan monitoring dalam rangka peningkatan disiplin pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Padang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya Pegawai yang disiplin dan memiliki etos kerja.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Monitoring dan Peningkatan Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. merencanakan kegiatan sub bidang monitoring dan peningkatan disiplin

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan sub bidang monitoring dan peningkatan disiplin;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai kompetensinya untuk kepastian penanggungjawab pelaksanaan setiap tugas secara tepat;

c. membimbing bawahan dalam setiap hal terkait pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran;

d. menyelenggarakan pengelolaan sub bidang monitoring dan peningkatan disiplin yang meliputi mengumpulkan/menghimpun bahan-bahan peraturan tentang ketentuan disiplin pegawai negeri, melakukan monitoring ke unit-unit kerja dalam rangka menerapkan dan meningkatkan disiplin, menyiapkan bahan dan data dalam penyusunan petunjuk teknis tindak lanjut penangganan terhadap pelanggaran aturan kepegawaian, menghimpun dan membuat rekapitulasi kehadiran bulanan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang, melakukan koordinasi dengan dinas instansi dan unit kerja terkait tentang peningkatan disiplin, memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya agar terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja secara optimal;

e. memeriksa hasil kerja bawahan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya kepuasan dalam pengelolaan pelaksanaan tugasnya;

f. mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan sub bidang monitoring dan peningkatan disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

g. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan sub bidang monitoring dan peningkatan disiplin secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan akuntabilitas kinerja; dan


106

Paragraf 2 Sub Bidang Peraturan dan Kesejahteraan

Pasal 18 (1) Sub Bidang Peraturan dan Kesejahteraan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian.

(2) Sub Bidang Peraturan dan Kesejahteraan mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan proses pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan mempersiapkan bahan untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kota Padang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kinerja pegawai.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Peraturan dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. merencanakan kegiatan sub bidang peraturan dan kesejahteraan pegawai

berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku agar terwujudnya pengelolaan sub bidang peraturan dan kesejahteraan yang tepat sasaran;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai kompetensinya untuk kepastian penanggungjawab pelaksanaan setiap tugas secara tepat;

c. membimbing bawahan dalam setiap hal terkait pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran;

d. menyelenggarakan pengelolaan sub bidang peraturan dan kesejahteraan yang meliputi menghimpun, mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan peraturan perundang-undangan kepegawaian sesuai bidang tugas, menyiapkan bahan dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian, menghimpun dan bahan usulan untuk pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kesejahteraan pegawai, menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya, melakukan koordinasi dengan dinas, instansi dan unit kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian, memfasilitasi pelayanan administrasi tabungan perumahan PNS serta memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja secara optimal;

e. memeriksa hasil kerja bawahan dalam melaksanakan tugasnya sub bidang peraturan dan kesejahteraan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya kepuasan dalam pengelolaan pelaksanaan tugasnya;

f. mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan sub bidang peraturan dan kesejahteraan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

g. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan sub bidang peraturan dan kesejahteraan secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan akuntabilitas kinerja; dan


107


Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20



WALIKOTA PADANG




108


TENTANG


BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.







109








MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

BAB I





3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang;

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang;

110

5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

8. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

BAB II


Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

c. Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari : 1. Sub Bidang Analisa Potensi Penanaman Modal; 2. Sub Bidang Promosi dan Pengembangan.

d. Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penanaman Modal, terdiri dari : 1. Sub Bidang Fasilitasi Kemitraan Dunia Usaha; 2. Sub Bidang Kerjasama.

e. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan; 2. Sub Bidang Pelayanan Non Perizinan.

f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pembinaan; 2. Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi.




urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pelayanan baik.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi : a. merumuskan sasaran strategis bidang penanaman modal dan pelayanan

perizinan terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kualitas pelayanan Kota Padang;

b. merumuskan program kerja Badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dapat terukur secara tepat dan optimal;

111

c. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pelayanan dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan;

d. menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pelayanan daerah yang berkualitas;

e. mengendalikan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan efisiensi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

f. mengendalikan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan efisiensi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

g. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

h. mengarahkan penyelenggaraan urusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

i. mengevaluasi penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

j. melaporkan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntablitas kinerja;

k. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; l. pengguna anggaran Badan; m. pengguna barang Badan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai





(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan pelaksanan tugas pokok dan fungsi serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam urusan administrasi umum, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi : a. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; b. menyusun perencanaan umum, perencanaan strategis, program dan

kegiatan serta anggaran Badan; c. mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan dan kebijakan teknis

lainnya; d. melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi umum, rumah tangga,

humas dan protokoler; e. menyelenggarakan urusan dan administrasi pelaporan keuangan,

kepegawaian, peralatan dan perlengkapan; f. menyelenggarakan dan menata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi; g. membina dan menyusun ketatalaksanaan organisasi; h. membina dan meningkatkan sumber daya manusia;

112

i. menyusun program kerja Sekretariat; j. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1




(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, urusan rumah tangga, humas dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi serta urusan peralatan dan perlengkapan.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengelola administrasi surat masuk dan surat keluar; b. mengelola tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi; c. menyusun rencana dan mengelola administrasi kepegawaian; d. melaksanakan urusan humas dan keprotokolan; e. melaksanakan urusan perencanaan, pengadaan, penyimpanan,

pendistribusian, perawatan/pemeliharaan, penghapusan serta pencatatan dan pelaporan peralatan dan perlengkapan serta barang-barang inventaris kantor;

f. mengatur dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas; g. melaksanakan urusan rumah tangga kantor; h. menyusun rencana anggaran dan kegiatan Sub Bagian Umum; i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai



Pasal 6 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam


(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana keuangan, pengajuan permintaan keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, serta penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. menyusun dan menyiapkan program dan rencana keuangan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan; c. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat


d. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;

113

e. menyiapkan bahan dan laporan pertanggungjawaban keuangan; f. melaksanakan penataan dan pengendalian keuangan; g. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; h. menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan keuangan

sesuai ketentuan; i. menyusun rencana anggaran dan kegiatan sub bagian keuangan; j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pasal 7

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran, perumusan rancangan kebijakan umum, penataan personil dan organisasi, serta penyusunan evaluasi dan pelaporanan.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. menyusun dan menyiapkan rancangan rencana umum dan rencana

strategis, program dan kegiatan Badan; b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan

belanja Badan; c. mengumpulkan data, menyusun dan merumuskan rancangan peraturan dan

kebijakan teknis lainnya; d. merumuskan dan menyiapkan usulan kebijakan bidang-bidang usaha yang

perlu dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan yang mendapat prioritas tinggi di Kota Padang;

e. menghimpun dan menyiapkan data-data dan dokumentasi informasi penanaman modal;

f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program kegiatan serta tugas pokok dan fungsi Badan;

g. menyusun dan melaksanakan program peningkatan dan pengembangan sumberdaya aparatur Badan;

h. menyusun rancangan kebutuhan personil dan penataan organisasi; i. menyusun rencana anggaran dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan

Evaluasi j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan

dan Evaluasi; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Ketiga

Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal Pasal 8

(1) Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

114

(2) Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perumusan rancangan kebijakan teknis, perencanaan dan pengkajian potensi investasi, penyiapan data serta penyelenggaraan promosi penanaman modal.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi : a. mengumpulkan dan mengolah data, pengkajian serta perumusan rancangan

kebijakan daerah di bidang pengembangan penanaman modal; b. menyiapkan dan menyusun data serta pengkajian potensi investasi

unggulan; c. mengkoordinasikan dan menyiapkan data serta sarana prasarana promosi

penanaman modal; d. menyelenggarakan dan berpartisipasi pada event-event promosi/pameran,

sosialisasi dan seminar penanaman modal; e. memberdayakan teknologi informasi dalam rangka pelayanan dan

penyebarluasan informasi penanaman modal; f. menyiapkan data perkembangan penanaman modal; g. menyusun program kerja Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal; h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Potensi dan

Promosi Penanaman Modal; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Sub Bidang Analisa Potensi Penanaman Modal Pasal 9

(1) Sub Bidang Analisa Potensi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal.

(2) Sub Bidang Analisa Potensi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam hal perumusan kebijakan, penyiapan data, dan pengkajian berbagai potensi dan peluang investasi.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Analisa Potensi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam penyusunan

analisa potensi penanaman modal daerah; b. menyiapkan dan menyusun peta investasi daerah c. melakukan identifikasi potensi sumber daya investasi daerah; d. menyiapkan data, kajian serta profil potensi dan proyek investasi

prioritas/unggulan daerah e. melaksanakan pengelolaan serta pembaruan (update) data perkembangan

investasi daerah; f. menyusun rencana anggaran dan kegiatan Sub Bidang Analisa Potensi

Penanaman Modal; g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Analisa

Potensi Penanaman Modal; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


115

Paragraf 2 Sub Bidang Promosi dan Pengembangan

Pasal 10 (1) Sub Bidang Promosi dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal.

(2) Sub Bidang Promosi dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal dalam hal perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan promosi dan penyebarluasan informasi penanaman modal, pengembangan penanaman modal serta pengelolaan teknologi informasi.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Promosi dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan pengkajian dan perumusan kebijakan dan peraturan di bidang

promosi dan pengembangan penanaman modal; b. melakukan koordinasi dan menyiapkan sarana prasarana promosi dan

penyebarluasan informasi penanaman modal; c. menyelenggarakan serta berpartisipasi pada event-event promosi penanaman

modal; d. melaksanakan penyusunan rencana pengembangan penanaman modal; e. menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan data serta sistem informasi

penanaman modal melalui teknologi informasi; f. menyusun rencana anggaran dan kegiatan Sub Bidang Promosi dan

Pengembangan; g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi dan

Pengembangan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keempat

Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penanaman Modal Pasal 11

(1) Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penanaman Modal dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, perencanaan, penyiapan data serta penyelenggaraan kerjasama penanaman modal.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penanaman Modal mempunyai fungsi: a. mengumpulkan dan mengolah data, mengkaji, menyusun serta merumuskan

kebijakan daerah di bidang kerjasama penanaman modal; b. mengkoordinasikan dan menyiapkan data kerjasama penanaman modal; c. menyelenggarakan fasilitasi kerjasama penananaman modal; d. melaksanakan evaluasi kerjasama penanaman modal; e. menyusun rancangan kesepakatan dan perjanjian kerjasama penanaman

modal; f. menyelenggarakan media komunikasi dan informasi antar penanam modal; g. menyusun program kerja Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penanaman

Modal; h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Kerjasama Antar

Lembaga Penanaman Modal; dan

116


Paragraf 1

Sub Bidang Fasilitasi Kemitraan Dunia Usaha Pasal 12

(1) Sub Bidang Fasilitasi Kemitraan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penanaman Modal.

(2) Sub Bidang Fasilitasi Kemitraan Dunia Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penanaman Modal dalam hal perumusan kebijakan, penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi kemitraan antara dunia usaha.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Fasilitasi Kemitraan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. melakukan pengkajian dan perumusan kebijakan dan peraturan di bidang kerjasama dan kemitraan antar dunia usaha ;

b. menyusun pola kerjasama kemitraan dunia usaha berdasarkan potensi daerah

c. memfasilitasi kemitraan usaha antara pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan pengusaha besar;

d. memfasilitasi kemitraan dan kerjasama antar dunia usaha; e. mengidentifikasi potensi serta permasalahan dalam menciptakan kemitraan

antar dunia usaha; f. menyelenggarakan sarana atau media komunikasi dan informasi antara

dunia usaha; g. menyusun rencana anggaran dan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Kemitraan

Dunia Usaha; h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitasi

Kemitraan Dunia Usaha; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Sub Bidang Kerjasama Pasal 13

(1) Sub Bidang Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penanaman Modal.

(2) Sub Bidang Kerjasama mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penanaman Modal dalam hal perumusan kebijakan, penyiapan data, fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga penanaman modal maupun dengan institusi pemerintah lainnya.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan pengkajian, perumusan kebijakan dan peraturan di bidang

kerjasama penanaman modal ; b. memfasilitasi kerjasama penanaman modal pemerintah daerah dengan

dunia usaha baik lokal, nasional maupun internasional atau dengan pemerintah daerah lainnya;

c. mengkoordinasikan rencana kerjasama penanaman modal;

117

d. menyusun rancangan kesepakatan dan perjanjian kerjasama penanaman modal;

e. menyiapkan daftar dan data objek kerjasama penanaman modal; f. melakukan evaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan kerjasama

penanaman modal; g. mengajukan usul, saran serta tindak lanjut rencana dan pelaksanaan

kerjasama penanaman modal; h. menyusun rencana anggaran dan kegiatan Sub Bidang Kerjasama; i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kerjasama;

dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Kelima Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 14 (1) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang


(2) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pemberian pelayanan administrasi dan informasi, pelaksanaan survey perizinan dan penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal serta perizinan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi : a. mengkaji, menyusun serta merumuskan kebijakan teknis di bidang

pelayanan perizinan terpadu; b. menyiapkan kelengkapan prasarana sarana dan sumber daya dalam

pelayanan perizinan terpadu; c. menyelenggarakan administrasi pendaftaran perizinan dan nonperizinan

penanaman modal serta perizinan lainnya; d. memberikan fasilitasi, insentif dan kemudahan dalam perizinan maupun

nonperizinan; e. menerbitkan perizinan dan nonperizinan; f. menyelenggarakan sistem pelayanan perizinan investasi secara elektronik; g. memberikan dan penyelenggaraan layanan informasi dan pengaduan; h. mengelola arsip/dokumen perizinan dan nonperizinan; i. menyusun program kerja Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu; j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan

Perizinan Terpadu; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pasal 15

(1) Sub Bidang Pelayanan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

(2) Sub Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dalam perumusan kebijakan teknis, pengelolaan

118

dan pemberian layanan perizinan penanaman modal maupun perizinan lainnya sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan rumusan kebijakan, peraturan, pedoman dan petunjuk teknis

pelayanan perizinan; b. menyiapkan prasarana sarana dan kelengkapan administrasi pemberian

layanan perizinan; c. menyusun dan menyiapkan pedoman tatacara, prosedur dan mekanisme

pelayanan perizinan penanaman modal dan perizinan lainnya; d. memberikan layanan, memproses dan menerbitkan dokumen perizinan

penanaman modal maupun perizinan daerah lainnya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;

e. menyelenggarakan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik;

f. menyiapkan data perkembangan perizinan; g. menyusun rencana anggaran dan kegiatan Sub Bidang Pelayanan

Perizinan; h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelayanan

Perizinan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2 Sub Bidang Pelayanan Non Perizinan

Pasal 16 (1) Sub Bidang Pelayanan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

(2) Sub Bidang Pelayanan Non Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dalam perumusan kebijakan teknis, pengelolaan dan pemberian layanan non perizinan berupa segala bentuk kemudahan pelayanan, pemberian fasilitas dan informasi sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan rumusan kebijakan, peraturan, pedoman dan petunjuk teknis

pelayanan non perizinan; b. menyiapkan prasarana sarana dan kelengkapan administrasi pemberian

layanan non perizinan; c. menyusun dan menyiapkan pedoman tatacara, prosedur dan mekanisme

pelayanan non perizinan; d. memberikan layanan, memproses dan menerbitkan dokumen non perizinan

berkaitan dengan penanaman modal maupun non perizinan lainnya sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. mengkoordinasikan, memproses pelayanan pemberian insentif, fasilitas dan kemudahan dalam penanaman modal daerah;

f. menyiapkan dan memberikan layanan informasi dan layanan pengaduan dalam hal perizinan dan nonperizinan;

g. menyelenggarakan pengelolaan dan penyimpanan arsip/dokumen perizinan dan nonperizinan;

h. menyiapkan data perkembangan nonperizinan;

119

i. menyusun rencana anggaran dan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Non Perizinan;

j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelayanan Non Perizinan; dan


Bagian Keenam

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pasal 17

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan usaha lainnya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi : a. mengumpulkan dan mengolah data, mengkaji, menyusun serta

merumuskan kebijakan daerah di bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan usaha lainnya;

b. menyusun rencana pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan usaha lainnya;

c. membentuk tim pengendalian dan penanganan masalah-masalah penanaman modal dan perizinan usaha lainnya;

d. melaksanakan survey dan verifikasi ke lapangan atas permohonan perizinan/non perizinan;

e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penanaman modal dan perizinan usaha lainnya;

f. mengkaji dan merumuskan penyelesaian masalah-masalah penanaman modal dan perizinan usaha lainnya;

g. menyusun program kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian; h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan

dan Pengendalian; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Sub Bidang Pembinaan Pasal 18

(1) Sub Bidang Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

(2) Sub Bidang Pembinaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pemantauan dan bimbingan kepada penanaman modal dalam rangka realisasi investasi dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan pengkajian dan perumusan kebijakan/peraturan di bidang

pemantauan dan pembinaan penanaman modal; b. mengkoordinasikan dan melaksanakan pamantauan dan pembinaan

kegiatan penanaman modal; c. membentuk tim pembinaan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;

120

d. melakukan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal;

e. melaksanakan pemberian konsultasi pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. memberikan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modalnya;

g. melaksanakan kegiatan pemantauan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan perusahaan;

h. menyusun rencana anggaran dan kegiatan Sub Bidang Pembinaan; i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembinaan;



Paragraf 2

Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pasal 18

(1) Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

(2) Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam perumusan kebijakan teknis, melakukan pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan izin usaha lainnya serta pemberian sanksi pelanggaran perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan pengkajian dan perumusan kebijakan dan peraturan dalam

rangka pengawasan perizinan penanaman modal dan izin usaha lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

b. membentuk tim pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan usaha lainnya;

c. melakukan evaluasi atas perizinan/non perizinan serta fasilitas yang telah diberikan;

d. melaksanakan pemeriksaan/monitoring ke lokasi proyek penanaman modal atau usaha lainnya;

e. mengkoordinasikan, melaksanakan dan menyampaikan hasil (rekomendasi) kegiatan survey atas permohonan perizinan;

f. menindaklanjuti setiap pengaduan dan keberatan dalam proses kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan/non perizinan;

g. mengkoordinasikan, menginventarisasi, mengkaji, dan menyiapkan rumusan/solusi penanganan dan pemecahan masalah penanaman modal dan perizinan/non perizinan;

h. menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penanaman modal;

i. menyiapkan saran tindak lanjut dan sanksi atas penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal atau perizinan/nonperizinan lainnya;

j. menyiapkan data perkembangan realisasi investasi; k. menyusun rencana anggaran dan kegiatan Sub Bidang Pengawasan dan

Evaluasi; l. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengawasan

dan Evaluasi; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


121


Pasal 19


a. Peraturan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penanaman Modal (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 54);

b. Peraturan Walikota Padang Nomor 59 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 59);


Pasal 20



WALIKOTA PADANG




122

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan

Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik







123








MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I





3. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Padang;

4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Padang;

5. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik ;

124

6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik;

BAB II


Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik terdiri dari :

a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi-seksi, terdiri dari :

1. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

2. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;

3. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Kantor

Pasal 3 (1) Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan

urusan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

(2) Penjabaran tugas pokok Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. menyusun kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;

b. merumuskan program kerja dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian visi dan misi organisasi;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintah daerah;

d. menyelenggarakan program kerja dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional dan masyarakat;

e. mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku untuk mewujudkan mekanisme kerja yang efektif dan efisien;

f. membina aparatur pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan aparatur yang profesional;

g. mengarah proses penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi /tepat sasaran;

h. mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendapatkan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan tugas;

i. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan program kerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

j. pengguna anggaran Kantor; k. pengguna barang Kantor; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.

125

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam memberikan pelayanan teknis administrasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan koordinasi pelaksanaan tugas;

(3) Penjabaran tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah : a. menyusun rencana anggaran, belanja kantor dan program Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik; b. menyusun laporan pelaksanaan anggaran; c. melakukan pengadministrasian keuangan kantor, perjalanan dinas dan

rumah tangga; d. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan

kantor; e. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/inventaris kantor; f. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan,

perpustakaan dan dokumentasi dan administrasi kepegawaian; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan Pasal 5

(1) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kebijakan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Penjabaran tugas pokok Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;

b. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

c. mengkoordinir dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

e. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

126

Bagian Keempat Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 6

(1) Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional

(3) Penjabaran tugas pokok Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah : a. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada

kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;

b. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;

c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;

d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesbangpol dan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;

e. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;

f. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik;

g. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

h. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;

i. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

j. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; dan


127

Bagian Kelima Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Pasal 7

(1) Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

(3) Penjabaran tugas pokok Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :

a. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

b. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

e. memfasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan ;

f. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

g. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

h. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

i. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

j. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; dan


128


Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9



WALIKOTA PADANG




129


TENTANG


KANTOR KETAHANAN PANGAN


WALIKOTA PADANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan

Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan.







130








MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KETAHANAN PANGAN.

BAB I





3. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang;

4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang;

5. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan;

131

6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Ketahanan Pangan;

7. Lumbung pangan/Lembaga lumbung pangan adalah lembaga milik masyarakat desa yang bergerak di bidang penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat;

8. Ketersediaan pangan adalah jumlah pangan yang tersedia di suatu wilayah yang dapat dikonsumsi oleh penduduk. Ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui produksi daerah, pangan yang didatangkan dari luar daerah dan cadangan pangan;

9. Kewaspadaan pangan adalah kesiapan secara terus menerus untuk mengamati, mengenali secara dini dan merespon kemungkinan timbulnya masalahan kerawanan pangan;

10. Distribusi pangan adalah proses penyebaran, pembagian, penempatan, sejumlah bahan pangan dari produsen sampai ke konsumen. Informasi yang dibutuhkan adalah arus komoditi pangan dan harga bahan pangan;

11. Pola konsumsi pangan adalah komposisi pangan yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu daerah berdasarkan konstribusi energi dari masing-masing kelompok pangan.

12. Kerawanan pangan adalah situasi daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.

13. Keamanan pangan adalah Jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya kepada konsumen bila disiapkan atau dimakan sesuai maksud penggunaannya. Pangan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi karena disebabkan bahaya biologis, bahaya kimia dan bahaya fisik.

BAB II


Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :

a. Kepala Kantor;



1. Seksi Ketersediaan Pangan;

2. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;

3. Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan.


Bagian Kesatu Kepala Kantor

Pasal 3 (1) Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan

urusan pemerintah daerah dibidang Ketahanan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terciptanya ketahanan pangan nasional dan masyarakat.

(2) Penjabaran tugas Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

132

a. menyusun kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional dan masyarakat;

b. merumuskan program kerja dibidang ketahanan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian visi dan misi organisasi;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintah daerah;

d. menyelenggarakan Program kerja dibidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, kewaspadaan dan pola konsumsi pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional dan masyarakat;

e. mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk mewujudkan mekanisme kerja yang efektif dan efisien;

f. membina aparatur pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan aparatur yang profesional;

g. mengarah proses penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi /tepat sasaran;

h. mengevaluasi peneylenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendapatkan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan tugas;

i. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan program kerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

j. pengguna anggaran Kantor; k. pengguna barang Kantor; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha Pasal 4

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengendalikan dan mengelola surat masuk, surat keluar; administrasi

kepegawaian, arsip, perpustakaan dan surat perintah perjalanan dinas; b. melaksanakan urusan humas, protokol, dan rumah tangga,

perawatan/pemeliharaan, peralatan dan perlengkapan. c. menyusun anggaran pendapatan dan belanja kantor;

133

d. melakukan pengadministrasian, verifikasi keuangan kantor dan pembinaan perbendaharaan kantor

e. menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kantor Ketahanan Pangan; dan


Bagian Ketiga

Seksi Ketersediaan Pangan Pasal 5

(1) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam bidang ketersediaan pangan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta

keragaman konsumsi pangan masyarakat; b. melakukan pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan

baku lokal; c. melaksanakan pembinaan, pengembangan penganekaragaman produk

pangan dan pencegahan serta pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;

d. melakukan identifikasi, pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;

e. melakukan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu;

f. mengumpulkan dan menganalisis informasi ketahanan pangan; g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketersediaan

Pangan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keempat

Seksi Distribusi dan Harga Pangan Pasal 6

(1) Seksi Distribusi dan Harga Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Kantor.

(2) Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor

dalam melaksanakan urusan distribusi dan harga pangan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Distribusi dan Harga Pangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) adalah :

a. melakukan identifikasi dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan;

b. melakukan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat

penurunan akses pangan;

134

c. memberikan informasi harga;

d. melaksanakan pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan

masyarakat;

e. melaksanakan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan;

f. melakukan kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan

peningkatan daya saing produk pertanian;

g. memberikan fasilitasi penyebaran dokumentasi, informasi standarisasi

sektor Pertanian dan pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di;

h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Distribusi dan

Harga Pangan; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Kelima

Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan Pasal 7

(1) Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan mempunyai tugas membantu

Kepala Kantor dalam melaksanakan urusan kewaspadaan dan pola konsumsi

pangan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. memberikan rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang

standarisasi sesuai pengalaman di daerah dan rekomendasi aspek teknis,

sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program;.

b. melakukan koordinasi standarisasi sektor pertanian di Kota Padang;

c. memberikan pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan;

d. melakukan penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka

proses akreditasi;

e. memberikan fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan

standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan;

f. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan;

g. melakukan pengkajian dan pemantauan pemantapan pola konsumsi pangan;

h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kewaspadaan dan

Pola Konsumsi Pangan; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


135


Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9



WALIKOTA PADANG




136


TENTANG


KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN, DAN DOKUMENTASI



Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi.







137








MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI.

BAB I





3. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi adalah Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang;

4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang;

5. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi;

138

6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi;

7. Arsip adalah Naskah-Naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintahan, Swasta, atau Perorangan dalam bentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan;

6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan Administrasi Negara;

7. Arsip Dinamis Aktif adalah arsip dinamis yang secara langsung dan terus menerus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi.

8. Arsip Dinamis In Aktif yang frekwensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun.

9. Arsip Statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari Administrasi Negara.

10. Akuisisi Arsip adalah proses perluasan khsanah arsip pemerintahan Kota Padang dengan cara menerima arsip bernilai guna pertanggungjawaban nasional atau arsip statis dari lembaga-lembaga Negara dan badan pemerintah,swasta,dan perseorangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

11. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.

12. Retensi Arsip adalah penentuan jangka waktu simpan suatu arsip/dokumen atas dasar nilai kegunaan yang terkandung dalam tiap-tiap berkas.

13. Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi tentang jangka waktu penyimpanan arsip yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan arsip.

14. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara memindahkan arsip in aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan di lingkungan instansi dan menyerahkan arsip statis dari lembaga lainnya ke lembaga kearsipan propinsi atau Arsip Nasional Republik Indonesia.

15. Pemusnahan Arsip adalah tindakan atau kegiatan menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir fungsinya dan tidak memiliki nilai guna.

16. Arsip Media Baru adalah arsip yang isi informasinya dan bentuk fisiknya direkam dalam bentuk elektronik dengan menggunakan peralatan khusus.

17. Daftar Pertelaan Arsip adalah suatu daftar yang berisikan jenis arsip yang digunakan sebagai sarana penyusutan arsip.

18. Alih Media adalah kegiatan memindahkan informasi arsip dari media kertas kedalam media lainnya yang menghemat tempat dan tenaga.

19. Kelompok Arsiparis adalah tenaga-tenaga kearsipan yang merupakan jabatan fungsional dan propesional di bidang kearsipan.

20. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara professional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pustakawan.

BAB II


Susunan Organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi, terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha;

139

c. Seksi-seksi, terdiri dari : 1. Seksi Arsip dan Dokumentasi; 2. Seksi Perpustakaan; 3. Seksi Pembinaan.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Kantor

Pasal 3

(1) Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi serta tugas pembantu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya hasil kerja berkualitas, berakhlak mulia dengan sistem yang kondusif.

(2) Penjabaran tugas pokok Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. menyusun kebijakan teknis bidang arsip, perpustakaan dan dokumentasi

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya sistem yang berkualitas melalui sistem yang kondusif;

b. merumuskan program kerja dan sasaran strategis bidang arsip, perpustakaan dan dokumentasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian sistem yang berkualitas, berhasil dan berdaya guna;

c. melakukan koordinasi program kerja Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan kantor dapat terukur secara tepat dan optimal;

d. mengendalikan penyelenggaraan urusan kantor dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;

e. membina urusan arsip, perpustakaan dan dokumentasi dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;

f. mengevaluasi penyelenggaraan urusan arsip, perpustakaan dan dokumentasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan kinerja yang optimal;

g. melaporkan penyelenggaraan urusan arsip, perpustakaan dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

h. pengguna anggaran Kantor; i. pengguna barang Kantor; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan koordinasi pelaksanaan tugas;

(3) Penjabaran tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah : a. menyusun rencana dan program di bidang arsip, perpustakaan dan

dokumentasi; b. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor; c. menyusunan laporan pelaksanaan anggaran;

140

d. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kantor; e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan

kantor; f. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga serta

perpustakaan; g. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan; h. mengelola urusan administrasi kepegawaian; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Ketiga Seksi Arsip dan Dokumentasi

Pasal 5

(1) Seksi Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Seksi Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penarikan dan pengelolaan arsip inaktif serta akuisisi dan pengelolaan arsip statis dilingkungan Pemerintah Kota Padang ke Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang.

(3) Penjabaran tugas Seksi Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. merumuskan rencana kegiatan Seksi Arsip dan Dokumentasi; b. memberikan pelayanan arsip inaktif untuk kepentingan Lembaga Perangkat

Daerah Kota Padang; c. memberikan layanan jasa kearsipan; d. melakukan penilaian dan akuisisi arsip instansi vertikal dan Badan Usaha

Milik Negara sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain; e. melakukan penilaian dan akuisisi arsip lembaga pendidikan, organisasi

massa, organisasi politik, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha swasta organisasi lain tingkat Kota Padang sepanjang organisasi induknya tidak menentukan lain;

f. melakukan penilaian dan akusisi arsip Lembaga Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Padang;

g. melakukan penilaian dan akuisisi arsip perorangan di wilayah Kota Padang selain arsip perorangan yang masuk dalam kategori berskala nasional;

h. melakukan penilaian akuisisi arsip Kecamatan dan Kelurahan; i. melakukan penarikan arsip inaktif Lembaga Perangkat Daerah dan

pengelolaan arsip in aktif yang dipindahkan dari Lembaga Perangkat Daerah ke Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi;

j. mendokumentasikan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang melalui rekaman foto, video, media baru dan lainnya;

k. menyiapkan bahan kerjasama teknis jaringan informasi kearsipan dengan lembaga/badan di dalam dan di luar negeri;

l. mengevaluasi dan merumuskan laporan kegiatan bidang kearsipan dan dokumentasi sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;

m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keempat Seksi Perpustakaan

Pasal 6

(1) Seksi Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;

(2) Seksi Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;

(3) Penjabaran tugas Seksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

141

a. merumuskan rencana kegiatan Seksi Perpustakaan; b. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk

teknis di bidang perpustakaan; c. memberikan pelayanan perpustakaan dan perpustakaan keliling; d. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

bidang perpustakaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

e. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang perpustakaan;

f. melaksanakan penyimpanan, pengelolaan karya cetak dan karya rekam, pengadaan, pengolahan dan pengembangan bahan pustaka, penyusunan bibliograsi dan penerbitan;

g. merencanakan dan melengkapi sarana dan prasarana perpustakaan; h. menyusun bahan pelayanan informasi, kerjasama layanan perpustakaan

dan layanan otomasi serta pelestarian bahan pustaka; i. menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga perpustakaan

di dalam dan di luar negeri; j. menyusun bahan pelestarian bahan pustaka melalui pengaturan,

pemeliharaan, perawatan, pengawetan, perbaikan, alih media serta penjilidan bahan pustaka;

k. melaksanakan administrasi perpustakaan dan statistik peminjaman buku maupun jumlah koleksi perpustakaan;

l. mengevaluasi dan merumuskan laporan kegiatan bidang perpustakaan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Kelima Seksi Pembinaan

Pasal 7

(1) Seksi Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan/bimbingan pengelolaan arsip dan perpustakaan diwilayah Pemerintah Kota Padang.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana penelitian, pengkajian, dan perkembangan sistem dan

sumber daya manusia kearsipan dan perpustakaan pemerintah kota padang;

b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan sumber daya manusia dibidang kearsipan dan perpustakaan;

c. menyusun rencana pengembangan dan peningkatan profesionalisme arsiparis dan pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan formal serta kedinasan;

d. menyusun rencana penelitian, pengkajian, pengembangan sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan;

e. menyusun rencana pemasyarakatan dan penyuluhan kearsipan dan perpustakaan;

f. menyusun rencana pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan dilingkungan Pemerintah Kota Padang;

g. melakukan koordinasi di bidang kearsipan dan perpustakaan dengan lembaga terkait;

h. menyusun jadwal retensi arsip Pemerintah Kota Padang dan memberikan rekomendasi persetujuan pemusnahan arsip Pemerintah Daerah;

i. melakukan pembinaan/bimbingan pengelolaan arsip dinamis; j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


142


Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9



WALIKOTA PADANG




143


TENTANG


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah.







144








MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I


Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Padang;


3. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang;

4. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang;

5. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah;

6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah;

145

7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

8. Pelayanan Medis adalah meliputi pelayanan medis umum, spesialistik dasar, spesialistik luas dan sub spesialistik luas.

9. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah, serta kesehatan anak.

10. Pelayanan Medis Spesialistik Luas adalah pelayanan medis spesialistik dasar ditambah dengan pelayanan spesialis telinga, hidung dan tenggorokan, mata, saraf, jiwa, kulit, dan kelamin, jantung, paru, radiologi, anestesi, rehabilitasi medis, patologi klinis, patologi anatomi dan pelayanan spesialis lain sesuai dengan kebutuhan.

11. Pelayanan Medis Sub Spesialistik Luas adalah pelayanan sub spesialistik di setiap spesialisasi yang ada.

12. Dewan Penyantun adalah badan/penasehat yang keanggotannya terdiri dari unsur pemilik rumah sakit umum, unsur pemerintah bertugas dalam rangka merencanakan, merumuskan, membina serta mengawasi program dan kebijaksanaan umum.

13. Komite Medik adalah tim teknis yang mempunyai tugas memberikan nasehat kepada direktur tentang etik, mutu dan pengembangan pelayanan medik baik diminta atau tidak.

14. Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit umum daerah.

15. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan non medis, kegiatan penelitian dan pengembangan pelayanan asuhan keperawatan, pendidikan pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit umum daerah.

16. Komite Medis adalah kelompok medis yang keanggotaannya dan ketua dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

17. Staf Medis Fungsional adalah dokter yang dibentuk sesuai dengan keahliannya yang dipimpin oleh seorang ketua dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB II


Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :

a. Direktur;

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari ;

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Kepegawaian;

3. Sub Bagian Program.

c. Bidang Keuangan dan Aset, terdiri dari :

1. Seksi Keuangan;

2. Seksi Aset;

d. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Medis;

2. Seksi Penunjang Medis;

e. Bidang Keperawatan, terdiri dari :

146

1. Seksi Asuhan Keperawatan;

2. Seksi Etika Keperawatan dan Sumber Daya Manusia.


Bagian Kesatu Direktur Pasal 3

(1) Direktur mempunyai tugas memimpin dan mengatur pelayanan

kesehatan/medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan pelayanan kesehatan/medis berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan program pelayanan;

b. merumuskan program kerja pelayanan dibidang kesehatan sesuai dengan SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi/pihak-pihak terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi pemberikan pelayanan kesehatan;

d. mengendalikan proses pelayanan kesehatan/medis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur untuk mewujudkan mekanisme kerja yang efektif dan efisien;

e. membina aparatur kesehatan/medis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guna mewujudkan aparatur kesehatan/medis yang profesional;

f. mengarahkan proses pelayanan kesehatan/medis sesuaidengan pedoman kerja yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan/medis;

g. menyelenggarakan layanan kesehatan/medis sesuai dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;

h. mengevaluasi penyelenggaraan layanan kesehatan/medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendapatkan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan tugas;

i. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan Program Kerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

j. pengguna anggaran Rumah Sakit Umum Daerah; k. pengguna barang Rumah Sakit Umum Daerah; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha Pasal 4

(1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Direktur dalam memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan koordinasi pelaksanaan tugas;

147

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. menyusun administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan

rumah tangga dinas, keuangan, kearsipan dan perpustakaan dan dokumentasi;

b. menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, c. meningkatkan sumber daya manusia; d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum

Daerah; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1 Sub Bagian Umum

Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan asset rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor dan mengelola inventaris kantor.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang

urusan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menginventaris dan mengolah data dan informasi sebagai pedoman

pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencaan di

bidang urusan umum; d. melakukan pengendalian surat masuk, surat keluar, administrasi

perjalanan dinas dan tata kearsipan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melakukan inventarisasi alat perlengkapan kantor, mengatur pemakaian alat perlengkapan kantor, memelihara alat perlengkapan kantor dan mengusulkan penghapusan barang-barang inventaris yang tidak efektif dan efisien;

f. menyusun rencana kebutuhan alat perlengkapan kantor dan pengadaan alat perlengkapan kantor;

g. memelihara dan mengatur urusan kebersihan kantor dan pekarangan kantor;

h. mempersiapkan penyelenggarakan rapat-rapat dinas, pertemuan dan acara rutin, keprotokolan dan acara resmi lainnya;

i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertenggungjawaban tugas pada atasan;

j. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis serta mengelola data perencanaan program Rumah Sakit;

k. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang perencanaan program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

l. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang perencanaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

m. menyusun rencana dan program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;

148

n. memonitor perkembangan pelaksanaan program rumah sakit; o. menyusun profil dan pemetaan data rumah sakit serta penyusunan laporan

pelaksanaan kinerja rumah sakit secara berkala, seperti laporan bulanan, tahunan, renstra dan laporan pertanggung jawaban;

p. melaksanakan pencatatan rekam medis; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2 Sub Bagian Kepegawaian

Pasal 6

(1) Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi tata usaha kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang

urusan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan

dengan bidang urusan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang urusan kepegawaian;

d. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian dinas dan administrasi usulan mutasi, promosi pegawai meliputi kenaikan pangkat, promosi jabatan, pindah, pensiun dan lain-lain;

e. mengelola administrasi kepegawaian meliputi pengurusan berkala, cuti, kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, tabungan asuransi pegawai negeri, asuransi tabungan perumahan, asuransi kesehatan dan lain-lain;

f. menyiapkan dan menata file pegawai, bezetting dan DUK Pegawai; g. menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai; h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap kepegawaian

rumah sakit; i. melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap kepegawaian

rumah sakit; j. menghimpun program kerja dalam rangka evaluasi tugas rumah sakit; k. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban

tugas pada atasan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 3 Sub Bagian Program

Pasal 7

(1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

(2) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun Perencanaan Program Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Sakit Umum Daerah.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

149

a. membantu kepala bagian tata usaha, dalam melaksanakan tugas perencanaan dan program;

b. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja sub bagian program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas pada bawahan;

d. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksana tugas

bawahan; f. menyusun rencana dan program kerja, sebagai pedoman pelaksanaan tugas

dinas; g. mengonsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas yang akan

ditandatangani pimpinan; h. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang

undangan daerah dibidang tertentu; i. mengkoordinasikan pelaksanaan layanan dibidang program kepada unit

dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah; j. menyusun konsep rencana strategis, perencanaan tahunan dan

perencanaan lainnya; k. menyiapkan penyusunan penerapan standar pelayanan minimal dibidang

kesehatan; l. menyajikan data pelaksanaan kegiatan; m. menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksana tugas/ kegiatan sub

bagian program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. menyusun laporan tahunan kegiatan, konsep pembuatan profil; p. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala bagian tata

usaha yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan program dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;

q. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala bagian tata usaha; r. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran sub

bagian program; s. melaksanakan evaluasi dengan para kepala sub bagian dan para kepala

seksi dalam rangka menyusun rencana anggaran; dan t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Ketiga Bidang Keuangan dan Aset

Pasal 8

(1) Bidang Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;

(2) Bidang Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan administrasi tata usaha keuangan rumah sakit;

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Keuangan dan Aset mempunyai fungsi : a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang

urusan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan

dengan bidang urusan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang urusan keuangan;

150

d. mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun anggaran kinerja dinas dan melakukan perubahan atau tambahan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit;

f. melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap perbendaharaan dan pengelolaan keuangan rumah sakit;

g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan rumah sakit;

h. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban tugas kepada atasan; dan


Paragraf 1

Seksi Keuangan Pasal 9

(1) Seksi Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan dan Aset.

(2) Seksi Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun, melaksanakan, memantau dan mengendalikan anggaran dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan keuangan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengkoordinasikan kegiatan keuangan; b. melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan c. menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran, pembukuan

pendapatan dan pengeluaran, ketatausahaan keuangan, penyetoran dan penerimaan pendapatan ke kas daerah, pengaturan dan pengendalian penggunaan anggaran, pengkoordinasian penggunaan anggaran, persiapan administrasi dan dokumen persyaratan permintaan pembayaran keuangan/belanja dinas, penelitian dan analisa keberadaan permintaan keuangan;

d. memantau, mengawasi dan mengendalikan kegiatan akutansi keuangan; e. melakukan penelitian bukti dan dokumen pertanggungjawaban

penggunaan atau pengeluaran keuangan; f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi keuangan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2 Seksi Aset Pasal 10

(1) Seksi Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan dan Aset.

(2) Seksi Aset mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan teknis pengelolaan barang milik Daerah/Negara yang menyangkut tentang pengamanan Aset, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan penata usahaan Aset.

(3) Penjabaran tugas Seksi Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

151

a. menyusun kebijakan teknis sistem pencatatan dan pelaporan, pemanfatan dan penghapusan aset;

b. mengolah, menghimpun dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan;

c. melaksanakan kebijakan pengelolaan aset daerah; d. mengkoordinasikan dalam pengamanan aset; e. melaksanakan kegiatan penilaian aset; f. memproses penghapusan aset yang diusulkan; g. melaksanakan pencatatan kepemilikan kekayaan daerah dan menghimpun

serta menyimpan bukti kepemilikan aslinya; h. melaksanakan dan menyelenggarakan pemindahtanganan aset; i. melaksanakan dan menyelenggaraan pemutakhiran data aset; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keempat Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis

Pasal 11

(1) Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit dibidang pelayanan medis dan penunjang medis.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai fungsi : a. melaksanakan kebijakan program pelayanan medis pada semua instansi

pelayanan rumah sakit; b. menyusun kebijakan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis; c. menyusun kebijakan pelaksanaan kegiatan penunjang medis; d. mengelola dan pengawasan instansi-instansi Rumah Sakit; e. mengolah data dan bahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan; f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi semua kebutuhan pelayanan

kesehatan; g. melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan

kesehatan; h. melakukan pengawasan serta pengendalian penerimaan, pelayanan

rujukan serta pemulangan pasien; i. menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Seksi Pelayanan Medis Pasal 12

(1) Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis.

(2) Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta mengelola data dibidang pelayanan medis.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

152

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang pelayanan medis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan rencana dan program sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di seksi pelayanan medis; d. mengelola bahan dan data instalasi pelayanan medis; e. menjabarkan dan menyebarluaskan kebijakan pimpinan Rumah Sakit; f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi

penerimaan dan pemulangan terkait; g. mengkoordinasi program pengembangan pelayanan medis di setiap

instalasi pelayanan terkait; h. mengkoordinasikan sistem pelaporan hasil kegiatan pelayanan medis; i. melakukan kajian terhadap laporan hasil kegiatan pelayanan medis; j. menilai mutu, cakupan dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan di

instalasi pelayanan terkait; k. melaksanakan pembinaan tenaga-tenaga non medis di instalasi pelayanan

terkait; l. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada

Kepala Bidang pelayanan medis; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Penunjang Medis Pasal 13

(1) Seksi Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis.

(2) Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta mengelola data di Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis.

(3) Penjabaran tugas Seksi Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang

penyusunan rencana dan program sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan

dengan bidang penyusunan rencana dan program sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyiapkan bahan perumusan program dan perencanaan di bidang penunjang medis;

d. melaksanakan pembinaan organisasi seksi penunjang medis yang meliputi: 1. penataan personalia dalam struktur organisasi; 2. membagi tugas dan memantau pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan

ruang lingkup tugas seksi dibidang penunjang medis; 3. mengerakkan staf dibidang penunjang medis untuk melakukan

pekerjaan secara tertib, teratur dan terpadu; 4. melakukan upaya-upaya peningkatan ketrampilan semua personalia

secara berkesinambungan; 5. menciptakan suasana kerja yang harmonis dilingkungan bidang

penunjang medis sehingga para staf dapat bekerja dengan baik dan dapat menunjang produktifitas kerja staf;

6. melaksanakan upaya-upaya dalam menunjang kesejahteraan personil; e. menyusun program kerja rutin, yang meliputi :

153

1. program koordinasi kerja rutin dengan semua instalasi yang ada pada jajarannya;

2. menetapkan prosedur kerja dalam menyusun perencanaan kebutuhan, program kerja instalasi dan melakukan revisi prosedur kerja yang lama;

3. menetapkan prosedur kerja dalam melaksanakan monitoring dan pengendalian sumber daya instalasi, serta informasi timbal balik untuk memperlancar prosedur kerja;

f. melakukan koordinasi secara intensif dengan semua instalasi dalam rangka : 1. pengembangan pelayanan penunjang medis; 2. pengembangan sumber daya manusia dan fasilitas instalasi; 3. pengendalian rencana kebutuhan untuk operasional kegiatan

pelayanan; 4. pengendalian rencana perbaikan dan pemeliharaan sarana, prasarana

yang ada di bidang penunjang medis; 5. memantau dan pengendalian penggunaan fasilitas; 6. pengendalian mutu pelayanan penunjang dan ketenagaan; 7. pengevaluasian perubahan pengembangan serta pelaksanaan standar

pelayanan pada instalasi penunjang terkait; 8. memantau dan mengevaluasi anggaran pendapatan instalasi terkait

dalam penyelenggaraan seksi penunjang medis; g. mengkoordinasikan program evaluasi kegiatan dengan semua instalasi

penunjang medis; h. menyiapkan dan menentukan peralatan yang akan dihapuskan dari

inventaris peralatan instalasi penunjang terkait; i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban

tugas pada atasan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Kelima Bidang Keperawatan

Pasal 14

(1) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas rumah sakit dibidang keperawatan;

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Keperawatan mempunyai fungsi : a. menyusun program kerja, rencana kegiatan dan rencana kebutuhan yang

berkaitan dengan berfungsinya organisasi dan mantapnya pengelolaan di bidang keperawatan;

b. mengorganisir sumber daya yang tersedia di lingkungan bidang keperawatan untuk merealisasikan rencana kegiatan dan pelaksanaan secara efektif dan efisien;

c. menggerakkan seluruh sumber daya manusia yang tersedia di lingkungan bidang keperawatan agar mencapai yang optimal;

d. merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis asuhan keperawatan;

e. merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis etika, profesi keperawatan;

f. mengkoordinasikan kegiatan pengembangan pelayanan keperawatan;

154

g. membina, memfasilitasi norma pelayanan keperawatan kepada semua tenaga keperawatan agar dapat diketahui, dimengerti, dihayati dan dilaksanakan;

h. melakukan pengawasan berdasarkan kerja harian dan prosedur kerja sebagai tolak ukur dan kriteria penilaian seksi keperawatan;

i. menyusun rencana kebutuhan tenaga, peralatan dan pengembangan pelayanan perawatan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan dan kebutuhan rumah sakit khususnya dalam pelayanan;

j. menyiapkan bahan koordinasi melaksanakan program orientasi bagi tenaga baru;

k. mengendalikan pendayagunaan tenaga keperawatan secara efektif dan efisien;

l. melaksanakan kebijakan dan peraturan/tata tertib pelayanan keperawatan yang berlaku;

m. menyusun rencana pembinaan dan pengembangan karir perawatan; n. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan berdasarkan

rencana yang telah ditetapkan; o. menetapkan tolak ukur dan kriteria yang dapat dipakai untuk melakukan

penilaian, peningkatan dan pengembangan terhadap kegiatan pelayanan keperawatan;

p. memberikan bimbingan kepada kepala seksi asuhan keperawatan untuk terlaksananya asuhan keperawatan paripurna dalam mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit;

q. memelihara serta mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan yang tepat, sehingga dapat tercipta sistem informasi rumah sakit yang akurat;

r. membuat laporan berkala dan tahunan tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan bidang keperawatan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan rumah sakit;

s. memberikan penyegaran ilmiah, ceramah dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga keperawatan;

t. melakukan konsultasi dengan lembaga pendidikan keperawatan untuk melakukan praktek kerja; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Asuhan Keperawatan Pasal 15

(1) Seksi Asuhan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

(2) Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis serta mengelola data dibidang asuhan keperawatan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang



c. melakukan pembinaan asuhan keperawatan; d. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis asuhan keperawatan; e. menyiapkan bahan koordinasi asuhan keperawatan;

155

f. menetapkan tolak ukur dan kriteria yang dapat dipakai untuk melakukan penilaian, peningkatan dan pengembangan terhadap kegiatan asuhan keperawatan;

g. memelihara serta mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan yang tepat, sehingga dapat tercipta sistem informasi yang akurat;

h. mengadakan pengawasan semua kegiatan dilingkungan bidang perawatan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan;

i. membantu menyusun rencana anggaran rumah sakit khususnya bidang asuhan keperawatan;

j. merencanakan jumlah dan jenis perawatan, disesuaikan dengan kebutuhan;

k. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban tugas kepada atasan; dan


Paragraf 2

Seksi Etika Keperawatan dan Sumber Daya Manusia Pasal 16

(1) Seksi Etika Keperawatan dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

(2) Seksi Etika Keperawatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang etika keperawatan dan Sumber Daya Manusia (SDM).

(3) Penjabaran tugas Seksi Etika Keperawatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang



c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang etika keperawatan dan SDM;

d. menyusun program kerja dan rencana kegiatan agar tugas seksi etika keperawatan dan SDM dapat dilaksanakan dengan lancar;

e. membuat laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan seksi etika keperawatan dan SDM kepada kepala bidang keperawatan;

f. memberikan bimbingan kepada kepala ruang tentang upaya peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan pengembangan etika keperawatan dan SDM;

g. memberikan bimbingan dan motivasi kepada kepala ruang untuk berperan serta dalam kegiatan penelitian dibidang keperawatan;

h. membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan mutu, etika keperawatan dan SDM;

i. mengendalikan pelaksanaan keperawatan sesuai dengan mutu, etika keperawatan dan SDM;

j. melaksanakan pembinaan serta penilaian terhadap upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap tenaga keperawatan;

k. menilai kebenaran proses penerapan mutu, etika keperawatan dan SDM; l. melakukan dan merencanakan training tenaga keperawatan dan bidan

yang melakukan praktek kerja; m. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban

tugas kepada atasan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


156


Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18



WALIKOTA PADANG




157


NOMOR 53 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.







158







13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN.

BAB I





3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Padang;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;

5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan;

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan;

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pendidikan;

159

8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan;

BAB II


Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;


c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), terdiri dari :

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan;

3. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum;

2. Seksi Kesiswaan;

3. Seksi Tenaga Teknis.

e. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum;

2. Seksi Kesiswaan;

3. Seksi Tenaga Teknis.

f. Bidang Sarana, Prasarana, dan Aset terdiri dari :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;

2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;

3. Seksi Aset.


Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 3 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan

urusan pendidikan dan tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya pendidikan berkualitas, berakhlak mulia dengan sistem pendidikan yang kondusif.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis bidang pendidikan berdasarkan peraturan

perundang-undangan demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas melalui sistem yang kondusif;

160

b. merumuskan sasaran strategis bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pendidikan yang berkualitas, berhasil dan berdaya guna;

c. merumuskan program kerja dinas pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan pendidikan dapat terukur secara tepat dan optimal;

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pendidikan dengan para stakeholder terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;

e. menyelenggarakan urusan pendidikan dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;

f. mengendalikan penyelenggaraan urusan pendidikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan efisiensi pendidikan;

g. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

h. mengarahkan penyelenggaraan urusan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

i. mengevaluasi penyelenggaraan urusan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

j. melaporkan penyelenggaraan urusan pendidikan secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntablitas kinerja; dan




berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum kepegawaian, keuangan, dan program Dinas.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi : a. merumuskan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan; b. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-

menyurat, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;

c. melaksanakan urusan administrasi keuangan Dinas; d. melaksanakan penyusunan program Dinas; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian


161

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,

peningkatan produktivitas, dan pengembangan karier bawahan; c. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas

bawahan; d. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-

undangan urusan kesekretariatan; e. melaksanakan kegiatan administrasi dan kerumahtanggaan dinas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku; f. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar

sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas yang berlaku; g. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang kepegawaian lingkup

Dinas; h. mengusulkan kebutuhan dan penempatan tenaga pendidik dan

kependidikan sesuai kewenangannya; i. mengusulkan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan

tenaga kependidikan PNS dan Non PNS sesuai kewenangannya; j. mengumpulkan, mengoreksi, dan pengolahan data kepegawaian; k. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan

pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas;

l. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah/urusan kepegawaian dengan unit kerja lain yang terkait;

m. mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas yang akan ditandatangani oleh pimpinan

n. melaksanakan pemeliharaan bangunan, pekarangan, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;

o. melaksanakan penyusunan/pengusulan kebutuhan perlengkapan Dinas kepada pimpinan;

p. melaksanakan pengadaan perlengkapan Dinas; q. melaksanakan pengembangan budaya kerja aparatur di lingkup Dinas; r. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan

anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; s. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang

berkaitan dengan kegiatan administrasi umum dan kepegwaian dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan


Paragraf 2




(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

162

a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas, dan pengembangan karier bawahan;

c. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;

d. mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani pimpinan;

e. menyiapkan bahan rencana anggaran belanja tidak langsung Dinas; f. pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan

Dinas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan, Surat

Perintah Pembayaran Ganti Uang, Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang, Surat Perintah Pembayaran Langsung gaji dan Surat Perintah Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa;

h. melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran dan menyiapkan Surat Perintah Membayar di lingkup Dinas;

i. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban dan akuntansi keuangan Dinas;

j. menyiapkan laporan keuangan Dinas; k. memantau pelaksanaan atau penggunaan anggaran belanja Dinas; l. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan

dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; m. melaksanakan koordinasi atau konsultasi masalah keuangan dengan Satuan

atau unit kerja lain yang terkait; n. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas; o. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Sub

Bagian Keuangan; p. melaksanakan asistensi atau pembahasan rencana anggaran Sub Bagian

Keuangan dengan satuan kerja terkait atau Tim atau Panitia Anggaran; q. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang

berkaitan dengan kegiatan administrasi keuangan, dalam pengambilan keputusan atau kebijakan;

r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas atau kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Program Pasal 7

(1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam


(2) Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Subbagian

Program, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada

bawahan; c. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas; d. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas

bawahan; e. mengonsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas yang akan ditanda

tangani pimpinan;

163

f. menyusun rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang program kepada unit organisasi di lingkup Dinas;

h. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan program Dinas, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; j. melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Bidang/Subbagian dan para

Kepala Seksi dalam rangka menyusun rencana anggaran Dinas; k. bersama-sama dengan para Kepala Bidang/Sub Bagian dan para Kepala

Seksi melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Dinas dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;

l. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Program;

m. menyajikan data pelaksanaan kegiatan Dinas; n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/program/

kegiatan Dinas, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan


Bagian Ketiga

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) Pasal 8

(1) Bidang PAUDNI dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang PAUDNI mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengelola urusan pemerintah daerah di Bidang PAUDNI.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang PAUDNI mempunyai fungsi : a. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang PAUDNI, sebagai

pedoman pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para

Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya; c. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; d. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas

bawahan; e. melaksanakan kebijakan di Bidang PAUDNI, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. menetapkan kebijakan dan standar operasional PAUDNI, sesuai dengan

perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional; g. mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

bidang pendidikan anak usia dini dan keaksaraan dan Pembinaan Kursus dan Pelatihan;

h. mengelola pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan anak usia dini dan keaksaraan dan Pembinaan Kursus dan Pelatihan;

i. mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan keaksaraan dan Pembinaan Kursus dan Pelatihan;

j. mengoordinasikan dan supervisi pengembangan pendidikan anak usia dini dan keaksaraan dan Pembinaan Kursus dan Pelatihan;

k. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang PAUDNI; l. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang

berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengurusan Bidang PAUDNI, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

m. melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

164

n. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Bidang PAUDNI;

o. bersama dengan Sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Bidang PAUDNI dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;

p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang PAUDNI, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 9

(1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PAUDNI.

(2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pembinaan dan standar teknis serta pemberian bimbingan teknis anak usia dini di bidang PAUDNI.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendidikan Usia Dini, sebagai

pedoman pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawahan; c. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; d. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas

bawahan; e. merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD; f. melaksanakan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan izin

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; g. menyusun standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur pendidikan

anak usia dini; h. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi program pendidikan anak usia

dini; i. mengelola pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan

prasarana pendidikan formal dan non formal; j. mengelola pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana

pendidikan formal dan non formal; k. melaksanakan lomba kreatifitas anak usia dini; l. melaksanakan evaluasi akhir pendidikan anak usia dini; m. melaksanakan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan PAUD; n. merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD; o. merencanakan kegiatan PAUD (Kober, TPA dan SPS) melalui keluarga; p. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan standar teknis serta pemberian bimbingan teknis pendidikan anak usia dini, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

q. melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

r. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

s. melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran;

t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

165


Paragraf 2

Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan Pasal 10

(1) Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PAUDNI.

(2) Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pembinaan dan standar teknis serta pemberian bimbingan teknis Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Bidang PAUDNI.

(3) Penjabaran Tugas Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembinaan Kursus dan

Pelatihan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada


bawahan; e. merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan kursus dan

kelembagaan; f. melaksanakan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan izin

penyelenggaraan kursus dan kelembagaan; g. menyusun standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur pendirian

kursus dan kelembagaan; h. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi program kursus dan

kelembagaan; i. melaksanakan lomba pada lembaga kursus dan kelembagaan berprestasi; j. melaksanakan ujian nasional pada lembaga kursus; k. melaksanakan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan lembaga

kursus dan kelembagaan; l. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang

PAUDNI, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan standar teknis serta pemberian bimbingan teknis Pembinaan Kursus dan Pelatihan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

m. melaporkan kepada Kepala Bidang PAUDNI, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

n. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan;

o. bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran;

p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan


Paragraf 3

Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat Pasal 11

(1) Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PAUDNI.

166

(2) Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pembinaan dan standar teknis serta pemberian bimbingan teknis pendidikan kesetaraan di Bidang PAUDNI.

(3) Penjabaran Tugas Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembinaan Pendidikan

Masyarakat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada


bawahan; e. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pendidikan keaksaraan,

pengembangan budaya baca, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kepemudaan, pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, pendidikan keorangtuaan dan pendidikan masyarakat sejenis lainnya;

g. merencanakan kebutuhan tenaga pendidik pendidikan masyarakat; h. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang

PAUDNI, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan standar teknis serta pemberian bimbingan teknis pendidikan masyarakat, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

i. melaporkan kepada Kepala Bidang PAUDNI, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

j. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat;

k. bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran;

l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan


Bagian Keempat

Bidang Pendidikan Dasar Pasal 12

(1) Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengelola urusan pemerintah daerah di Bidang Pendidikan Dasar.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi : a. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pendidikan Dasar,

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para


bawahan; e. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-

undangan di Bidang Pendidikan Dasar; f. menetapan kebijakan dan standar operasional pendidikan dasar dan

kesetaraan pendidikan dasar, sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;

g. mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kurikulum, kesiswaan dan tenaga teknis kependidikan;

167

h. mengelola pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kurikulum, kesiswaan dan tenaga teknis kependiikan;

i. mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar dan kesetaraan pendidikan dasar;

j. mengoordinasikan dan supervisi pengembangan kurikulum, kesiswaan dan tenaga teknis kependidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan kesetaraan pendidikan dasar;

k. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengurusan pendidikan dasar dan kesetaraan pendidikan dasar, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

l. melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

m. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Bidang Pendidikan Dasar;

n. bersama dengan Sekretaris, melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Bidang Pendidikan Dasar dengan Satuan Kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;

o. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pendidikan Dasar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan


Paragraf 1

Seksi Kurikulum Pasal 13

(1) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

(2) Seksi Kurikulum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pembinaan dan pengurusan kurikulum di Bidang Pendidikan Dasar.

(3) Penjabaran Tugas Seksi Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kurikulum, sebagai pedoman

pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada



undangan urusan kurikulum Pendidikan Dasar dan kesetaraan Pendidikan Dasar;

f. memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan menengah bertaraf internasional dan sekolah standar nasional serta sekolah potensial;

g. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum pada Pendidikan Dasar dan kesetaraan Pendidikan Dasar;

h. melakukan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pada pendidikan Pendidikan Dasar dan kesetaraan Pendidikan Dasar;

i. melakukan sosialisasi dan implementasi kurikulum pada Pendidikan Dasar dan kesetaraan Pendidikan Dasar;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Dasar;

k. membantu melaksanakan ujian nasional Pendidikan Dasar dan kesetaraan Pendidikan Dasar (Paket A dan B);

168

l. mengkoordinasikan, memfasilitasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksaanaan ujian skala Kota dan ulangan umum;

m. merencanakan pembiayaan penyelenggaraan ujian sekolah skala Kota; n. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemberian bimbingan

teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penilaian akreditasi Dikdas atas serta kesetaraan Dikdas;

o. melaksanakan pemberian dan pencabutan ijin penyelenggaraan Dikdas; p. melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri; q. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Pendidikan Dasar, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan, pengarahan, pengurusan dan pengembangan Dikdas, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

r. melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

s. menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Kurikulum; t. melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Kurikulum

dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran; u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi

Kurikulum, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Kesiswaan Pasal 14

(1) Seksi Kesiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

(2) Seksi Kesiswaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan kesiswaan Pendidikan Dasar.

(3) Penjabaran Tugas Seksi Kesiswaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesiswaan, sebagai pedoman



bawahan; e. memberikan izin mutasi siswa satuan pendidikan dasar; f. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan

ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dasar; g. menyelenggarakan seleksi dan lomba kreatifitas dan kompetensi siswa

satuan pendidikan dasar dan kesetaraan pendidikan dasar; h. melaksanakan olimpiade olah raga seni siswa pada satuan pendidikan dasar; i. melaksanakan pembinaan kesiswaan dan penanggulangan kenakalan siswa

di lingkungan sekolah pada satuan pendidikan dasar; j. melaksanakan penerimaan siswa baru (PSB) pada satuan Dikdas

bekerjasama dengan UPTD Pengumpulan Pengolahan Data Pokok Pendidikan dan Teknologi Informasi serta Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan Menengah;

k. Fasilitasi dan kemitraan dengan ikatan alumni Dikdas; l. Melaksanakan pengurusan pengesahan/legalisir STTB/Surat Keterangan

Pengganti Ijazah Hilang dan surat/dokumen siswa sejenisnya; m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Pendidikan Dasar, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan

169

pengurusan urusan kesiswaan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

n. melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

o. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Seksi Kesiswaan;

p. melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Seksi Kesiswaan dengan Satuan Kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;

q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kesiswaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Tenaga Teknis Pasal 15

(1) Seksi Tenaga Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

(2) Seksi Tenaga Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan tenaga teknis kependidikan dasar.

(3) Penjabaran tugas Tenaga Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Tenaga Teknis, sebagai




undangan tenaga teknis kependidikan di Bidang Pendidikan Dasar; f. merencanakan kebutuhan pendidik dan kependidikan untuk Dikdas dan

kesetaraan pendidikan dasar, sesuai kewenangannya; g. mengusulkan pengangkatan dan penempatan pendidik dan kependidikan

untuk pendidikan dasar, sesuai kewenangannya; h. mengusulkan pemindahan/mutasi pendidik dan kependidikan untuk

pendidikan dasar sesuai kewenangannya; i. mengusulkan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan pelindungan

pendidik dan kependidikan untuk pendidikan dasar dan kesetaraan pendidikan dasar, sesuai kewenangannya;

j. membina dan mengembangkan SDM, profesi dan karir tenaga pendidik dan kependidikan untuk pendidikan dasar dan kesetaraan pendidikan dasar, sesuai kewenangannya;

k. Validasi sertifikasi tenaga pendidik untuk pendidikan dasar dan kesetaraan pendidikan dasar;

l. mengusulkan pemberhentian pendidik dan kependidikan untuk pendidikan dasar dan kesetaraan pendidikan dasar karena alasan pelanggaran peraturan perundangan-undangan;

m. melaksanakan usulan pemberian ijin memimpin pendidikan dasar swasta; n. melaksanakan pemberdayaan peranan warga sekolah; o. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Pendidikan Dasar, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan, pengarahan dan pengurusan tenaga teknis pendidik dan kependidikan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

p. melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

170

q. menyiapkan pra rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Seksi Tenaga Teknis;

r. melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Tenaga Teknis dengan Satuan Kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Tenaga Teknis, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pendidikan Menengah Pasal 16

(1) Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam


(2) Kepala Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengelola urusan pemerintah daerah di Bidang Pendidikan Menengah.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi : a. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pendidikan

Menengah, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para



undangan di Bidang Pendidikan Menengah; f. menetapan kebijakan dan standar operasional pendidikan menengah dan

kesetaraan pendidikan menengah, sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;

g. mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kurikulum, kesiswaan dan tenaga teknis kependidikan;

h. mengelola pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kurikulum, kesiswaan dan tenaga teknis kependiikan;

i. mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah;

j. mengoordinasikan dan supervisi pengembangan kurikulum, kesiswaan dan tenaga teknis kependidikan tingkat satuan pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah;

k. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengurusan pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

l. melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

m. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Bidang Pendidikan Menengah;

n. melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Bidang Pendidikan Menengah dengan Satuan Kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;

o. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pendidikan Menengah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan


171

Paragraf 1 Seksi Kurikulum

Pasal 17

(1) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah.

(2) Seksi Kurikulum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pembinaan dan pengurusan kurikulum di Bidang Pendidikan Menengah.

(3) Penjabaran tugas Seksi Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kurikulum, sebagai pedoman




undangan urusan kurikulum pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah;

f. memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan menengah bertaraf internasional dan sekolah standar nasional serta sekolah potensial;

g. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum pada pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah;

h. melakukan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pada pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah;

i. melakukan sosialisasi dan implementasi kurikulum pada pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum pada pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah;

k. membantu melaksanakan ujian nasional pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah (Paket C);

l. mengkoordinasikan, memfasilitasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksaanaan ujian skala Kota dan ulangan umum;

m. merencanakan pembiayaan penyelenggaraan ujian sekolah skala Kota; n. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemberian bimbingan

teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penilaian akreditasi sekolah menengah atas serta kesetaraan sekolah menengah atas;

o. melaksanakan pemberian dan pencabutan ijin penyelenggaraan pendidikan menengah;

p. melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri; q. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Pendidikan Menengah, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan, pengarahan, pengurusan dan pengembangan pendidikan menengah, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

r. melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

s. menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Kurikulum; t. melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Kurikulum

dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran; u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi

Kurikulum, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


172

Paragraf 2 Seksi Kesiswaan

Pasal 18

(1) Seksi Kesiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah.

(2) Seksi Kesiswaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan kesiswaan pendidikan menengah.

(3) Penjabaran Tugas Seksi Kesiswaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesiswaan, sebagai pedoman



bawahan; e. memberikan izin mutasi siswa satuan pendidikan menengah; f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler pada

satuan pendidikan menengah; g. menyelenggarakan seleksi dan lomba kreatifitas dan kompetensi siswa

satuan pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah; h. melaksanakan olimpiade olah raga seni siswa pada satuan pendidikan

menengah; i. melaksanakan pembinaan kesiswaan dan penanggulangan kenakalan

remaja di lingkungan sekolah pada satuan pendidikan menengah; j. melaksanakan penerimaan siswa baru (PSB) pada satuan pendidikan

menengah bekerjasama dengan UPTD Dapodik dan TI serta Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan Menengah;

k. memfasilitasi dan kemitraan dengan ikatan alumni sekolah menengah atas; l. melaksanakan pengurusan pengesahan/legalisir STTB/Surat Keterangan

Pengganti Ijazah Hilang dan surat/dokumen siswa sejenisnya; m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Pendidikan Menengah, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengurusan urusan kesiswaan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

n. melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

o. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Seksi Kesiswaan;

p. melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Kesiswaan dengan Satuan Kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;

q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kesiswaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan


Paragraf 3

Seksi Tenaga Teknis Pasal 19

(1) Seksi Tenaga Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah.

(2) Seksi Tenaga Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan tenaga teknis kependidikan menengah.

173

(3) Penjabaran Tugas Seksi Tenaga Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Tenaga Teknis, sebagai




undangan tenaga teknis kependidikan di Bidang Pendidikan Menengah; f. melaksanakan usulan pemberian ijin memimpin sekolah menengah swasta; g. merencanakan kebutuhan pendidik dan kependidikan untuk pendidikan

menengah dan kesetaraan pendidikan menengah, sesuai kewenangannya; h. mengusulkan pengangkatan dan penempatan pendidik dan kependidikan

untuk pendidikan menengah, sesuai kewenangannya; i. mengusulkan pemindahan/mutasi pendidik dan kependidikan untuk

pendidikan menengah sesuai kewenangannya; j. mengusulkan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan pelindungan

pendidik dan kependidikan untuk pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah, sesuai kewenangannya;

k. membina dan mengembangkan profesi dan karir tenaga pendidik dan kependidikan untuk pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah, sesuai kewenangannya;

l. memvalidasi sertifikasi tenaga pendidik untuk pendidikan menengah dan kesetaraan menengah;

m. mengusulkan pemberhentian pendidik dan kependidikan untuk pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah karena alasan pelanggaran peraturan perundangan-undangan;

n. melaksanakan pemberdayaan warga sekolah; o. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Pendidikan Menengah, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan, pengarahan dan pengurusan tenaga teknis pendidik dan kependidikan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

p. melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

q. menyiapkan pra rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Seksi Tenaga Teknis;

r. melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Tenaga Teknis dengan Satuan Kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Tenaga Teknis, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Sarana, Prasarana, dan Aset Pasal 20

(1) Bidang Sarana, Prasarana, dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Sarana, Prasarana, dan Aset mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengelola urusan pemerintah daerah di Bidang Sarana Prasarana dan Aset Dinas.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sarana, Prasarana, dan Aset mempunyai fungsi :

174

a. mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang sarana prasarana dan aset, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan bahan analisis kebutuhan sarana prasarana sekolah berdasarkan kebutuhan pendidikan;

c. mengelola sarana prasarana/aset sekolah dan mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan sarana prasarana/aset dinas pendidikan/sekolah;

d. pengaturan pengadaan sarana prasarana pendidikan/sekolah termasuk sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku;

e. mengelola pengawasan, pengendalian, pendistribusian, pemanfaatan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan sarana prasarana/aset dinas pendidikan/sekolah;

f. membantu dalam manajemen dan menyusunan laporan pengelolaan sarana dan prasarana dinas pendidikan/sekolah;

g. menyusun pedoman, pengembangan, pengelolaan sarana prasarana dan asset dinas pendidikan/sekolah;

h. mengkoordinir penataausahaan, inventarisasi, pendataan/sensus, pengumpulan bahan data sarana prasarana dan aset dinas pendidikan/sekolah;

i. membantu menyusun/pengkajian kebijakan umum sarana prasarana dan manajemen sarana prasarana dan asset dalam bentuk system informasi BMD;

j. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran bidang sarana prasarana dan aset;

k. bersama dengan sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran dinas dengan satuan kerja terkait/tim/panitia anggaran;

l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang sarana prasarana dan aset, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan


Paragraf 1

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Pasal 21

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Aset.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyusunan dan pembinaan standar teknis dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar.

(3) Penjabaran Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. menyusun rumusan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dasar;

b. menyusun rencana dan program kerja seksi sarana prasarana pendidikan dasar, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mengumpulkan data dan bahan sarana prasarana pendidikan dasar termasuk kebutuhan sarana prasarana pendidikan dasar;

d. membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. melakukan pembinaan manajemen pengelolaan, penatausahaan sarana prasarana asset pendidikan dasar;

f. menyiapkan penatausahaan serta menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. mengelola sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;

175

h. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah;

i. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan dasar;

j. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengamanan pemeliharaan dan distribusi, penggunaan, pemanfaatan, penggunaa dan penghapusan sarana prasarana aset pendidikan dasar serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah

k. meneliti dan menyiapkan bahan dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan, penerimaan, penolakan sarana prasarana dan tata administrasi asset pendidikan dasar;

l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi sarana prasarana pendidikan dasar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan


Paragraf 2

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Pasal 22

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Aset.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyusunan standar teknis serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menengah.

(3) Penjabaran Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rumusan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan

dengan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menengah; b. menyusun rencana dan program kerja seksi sarana prasarana pendidikan

menengah, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mengumpulkan data dan bahan sarana prasarana pendidikan menengah

termasuk kebutuhan sarana prasarana pendidikan menengah; d. membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan pengadaan barang dan

jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. melakukan pembinaan manajemen pengelolaan, penatausahaan sarana

prasarana asset pendidikan menengah; f. menyiapkan penatausahaan serta menyiapkan bahan dalam rangka

pelaksanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. mengelola sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan menengah;

h. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah;

i. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan menengah;

j. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengamanan pemeliharaan dan distribusi, penggunaan, pemanfaatan, penggunaa dan penghapusan sarana prasarana aset pendidikan menengah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

176

k. meneliti dan menyiapkan bahan dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan, penerimaan, penolakan sarana prasara dan tata administrasi aset pendidikan menengah;

l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi sarana prasarana pendidikan menengah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan


Paragraf 3 Seksi Aset Pasal 23

(1) Seksi Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Aset.

(2) Seksi Aset mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyusunan dan pembinaan standar teknis pengadaan, pembinaan, pengelolaan dan pengawasan aset dinas.

(3) Penjabaran Tugas Seksi Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana dan program kerja seksi aset, sebagai pedoman

pelaksanaan tugas; b. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas; c. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas

bawahan; d. merencanakan kebutuhan dan standarisasi pengelolaan aset dinas; e. menyiapkan bahan dan penyusunan tata cara penyelenggaraan

peñatausahaan, inventarisasi aset dinas; f. menyiapkan pedoman petunjuk teknis penatausahaan dan

inventarisasi/sensus aset dinas; g. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi/sensus dan pengumpulan

dokumen/bahan data aset dinas; h. melakukan pembinaan manajemen pengelolaan dan penatausahaan asset

dinas; i. melakukan penilaian untuk memberikan suatu opini nilai aset - aset dinas; j. melakukan kodefikasi / labelisasi aset dinas; k. melakukan pengendalian aset dinas pendidikan dengan sistem informasi

manajemen barang daerah (simbada) dengan koordinasi sekretariat dinas; l. mengkompilasi, merekapitulasi, memverifikasi, memvalidasi, dan membuat

laporan inventarisir, aset dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; m. menyusun laporan mutasi aset dan daftar mutasi aset setiap semester dan

tahun anggaran; n. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait terhadap

penataausahaan pencatatan, pelaporan dan pembukuan aset; o. melaksanakan pengawasan pendayagunaan aset dinas; p. membuat laporan aset dinas; q. melaporkan kepada kepala bidang sarana, dan prasarana, setiap selesai

melaksanakan tugas/penugasan; r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi

aset, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


177


Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



WALIKOTA PADANG




178


TENTANG


DINAS KESEHATAN


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan.







179








MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN.

BAB I


Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Padang; 2. Walikota adalah Walikota Padang; 3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang; 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang; 5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan; 6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan; 7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kesehatan; 8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan;

180


Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;


1. Sub Bagian Umum dan Aset;


3. Sub Bagian Kepegawaian. c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Khusus; 2. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak; 3. Seksi Gizi.

d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; 2. Seksi Wabah dan Bencana; 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.

e. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan SDM dan Diklat; 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran serta Masyarakat; 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.

f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Jaminan Kesehatan; 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; 3. Seksi Kefarmasian.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 3

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan dinas yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna;

b. merumuskan sasaran strategis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pengelolaan Dinas Kesehatan demi terwujudnya pengelolaan kesehatan yang akuntabel;

c. merumuskan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan Dinas Kesehatan dapat terukur secara tepat dan optimal;

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan dinas kesehatan dapat terukur secara tepat dan optimal;

e. menyelenggarakan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kesehatan daerah;

181

f. mengendalikan penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;

g. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

h. mengarahkan penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

i. mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

j. melaporkan penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

k. pengguna anggaran dinas; l. pengguna barang dinas; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai



Pasal 4

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan dalam urusan umum dan aset, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan perpustakaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi : a. menyusun administrasi kepegawaian, umum dan aset/perlengkapan dan

peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;

b. mengkoordinir penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan;

d. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang- undangan pelayanan administrasi keuangan, umum & aset dan kepegawaian;

e. mengkoordinir proses Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan dokumen keuangan lainnya; dan


Paragraf 1

Sub Bagian Umum Dan Aset Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi umum dan aset, ketata usahaan, hubungan masyarakat dinas serta urusan rumah tangga Dinas.

182

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengelola tata kearsipan dan atau surat menyurat, administrasi

perkantoran; b. mengelola administrasi ketatausahaan, perlengkapan dinas dan aset; c. merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan dinas; d. melaksanakan pengendalian administrasi barang, aset dan perlengkapan

dinas; e. melaksanakan persiapan bahan pelaksanaan administrasi penggunaan dan

pemakaian barang inventaris, kendaraan dinas dan rumah dinas serta penggunaan gedung kantor;

f. melaksanakan urusan humas, pengelolaan hukum dan organisasi; g. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan kantor,

pencatatan, penyimpanan, pendistribusian untuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Dinas Kesehatan;

h. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat–alat kantor; i. melaksanakan tugas keprotokolan dinas; j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2




(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusun pertanggung jawaban keuangan dinas serta melaksanakan penyusunan program dengan menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan sistem informasi kesehatan;

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mempelajari dan menelaah peraturan keuangan; c. membuat rencana anggaran dan pendapatan belanja dinas; d. mengkoordinir pengadministrasian belanja administrasi umum, belanja

operasional dan pemeliharaan serta belanja modal, baik belanja aparatur maupun publik keuangan dinas;

e. mempertanggungjawabkan pencairan dana; f. melakukan verifikasi Anggaran pendapatan belanja dinas; g. membuat dan menyiapkan laporan pertanggung jawaban

keuangan/anggaran pendapatan dan belanja dinas termasuk perhitungan anggaran;

h. melaksanakan pembinaan dan pengendalian satuan pemegang kas; i. membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk program

kedinasan; j. menghimpun perencanaan bidang atau bagian terkait; k. menghimpun dan menganalisa serta menyusun laporan evaluasi program; l. melakukan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


183


Pasal 7 (1) Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam


(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan manajemen kepegawaian meliputi penyusunan kebutuhan pegawai, pembinaan pegawai dan memfasilitasi kebutuhan akan pelayanan administrasi kepegawaian dinas;

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian; b. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas; c. mempersiapkan bahan administrasi kepegawaian seperti mutasi dan

pemberhentian, pensiun, surat cuti, kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, bahan pembuatan DP3 dan lainnya;

d. melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai; e. mengkoordinir kehadiran pegawai; f. membuat laporan kepegawaian serta menyusun Daftar Urutan Kepangkatan; g. menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit dan Pengangkatan

dalam Jabatan Fungsional dan mengurus urusan kepegawaian pada jabatan tersebut; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Bidang Pelayanan Kesehatan Pasal 8

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah, pemantauan gizi anak dan ibu hamil serta pelayanan Kesehatan Khusus di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi : a. mengenal wilayah kerja dengan melakukan pendekatan kepada dinas terkait; b. menyusun rencana kerja tahunan bersama staf dan instansi terkait dalam

program kesehatan keluarga; c. menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan DIP daerah, analisa situasi,

dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun lalu bersama staf; d. menyelenggarakan rapat bulanan bersama staf bidang pelayanan kesehatan

untuk mengevaluasi kegiatan yang sedang berjalan, mengidentifikasi perencanaan dan pemecahannya serta menyusun rencana kegiatan lainnya;

e. membuat tata cara kerja di lingkungan bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pendistribusian tugas kepada bawahan, penentuan target kerja dan bimbingan pelaksanaan tugas bawahan;

f. membuat laporan hasil tentang pelaksanaan kegiatan setiap tahun, masalah yang ditemui untuk sebagai salah satu bahan dalam perencanaan tahun berikutnya; dan


184

Paragraf 1 Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Khusus

Pasal 9

(1) Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

(2) Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Khusus mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan dasar serta sistim rujukan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit serta pembinaan pengelolaan manajemen dan pengembangannya.

(3) Penjabaran tugas Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengkoordinir pengelolaan dan penilaian kinerja Puskesmas dan Rumah

Sakit; b. menetapkan standar pelayanan minimal untuk Pelayanan Kesehatan Dasar c. merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit; d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

kesehatan khusus meliputi kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan kerja, kesehatan gigi mulut serta kesehatan olah raga dan kesehatan lansia;

e. mengkoordinir program lanjut usia (Lansia); f. melaksanakan pembinaan kelompok Lansia yang ada di wilayah kerja

puskesmas; g. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Puskesmas dan Rumah

Sakit; h. melakukan pembinaan teknis; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Pasal 10

(1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesehatan

Ibu dan Anak yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

(2) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam pembinaan pelayanan kesehatan ibu (hamil, bersalin/nifas, dan menyusui), balita dan anak usia sekolah.

(3) Penjabaran tugas Seksi Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengkoordinir dan melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan ibu,

anak, KB, dan UKS; b. mengkoordinir pelaksanaan kesehatan ibu (hamil, bersalin/nifas, dan

menyusui) di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik Bersalin, dan Bidan Praktek Swasta;

c. mengkoordinasi pelayanan kesehtan balita dan anak usia sekolah di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, sekolah dan rumah sakit;

d. melakukan pembinaan tenaga kesehatan dan penolong persalinan termasuk Bidan Praktek Swasta;

e. melakukan Audit Maternal dan Perinatal; f. mengkoordinasikan pelayanan Keluarga Berencana; g. mengkoordinasikan pembinaan dukun bersalin; h. mengkoordinasikan bimbingan tekhnis ke Puskesmas, Puskesmas

Pembantu, dan Bidan pembina wilayah kelurahan; i. mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan anak

sekolah;

185

j. mengkoordinasikan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah tingkat SD, SMP, dan SMU;

k. melaksanakan pelatihan guru UKS, dan Kader Kesehatan Remaja; l. membimbing Puskesmas dalam kesehatan ibu anak dan anak usia sekolah;

dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 3 Seksi Gizi Pasal 11

(1) Seksi Gizi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

(2) Seksi Gizi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam pembinaan program gizi dan kesehatan khusus meliputi kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan kerja, kesehatan haji, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan olah raga, dan kesehatan Lansia.

(3) Penjabaran tugas Seksi Gizi dan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan pemantauan status gizi anak Balita dan ibu hamil; b. melakukan pemantauan status gizi balita dan ibu melalui kegiatan

puskesmas dan posyandu; c. melakukan pemantauan anak sekolah akibat kekurangan Yodium; d. melakukan pemantauan anak sekolah akibat kekurangan Vitamin A; e. merencanakan pemberian makanan tambahan pada kasus KEP; f. melakukan bimbingan tekhnis ke puskesmas dan Rumah Sakit; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Pasal 12

(1) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun rencana penyelengaraan kegiatan pengamatan, pengawasan, pemberantasan, pencegahan penyakit, penanggulangan wabah dan bencana serta kesehatan lingkungan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian Masalah kesehatan berfungsi : a. merencanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang

pengendalian masalah kesehatan; b. melakukan bimbingan operasional, pengawasan dan evaluasi program di

Bidang pengendalian masalah kesehatan; c. penyusunan pedoman dan standar pengembangan pelayanan serta

manajemen program dalam lingkup bidang Pengendalian Masalah Kesehatan;

d. penyebarluasan informasi dalam mengendalikan masalah kesehatan; e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengendalikan

wabah dan bencana; f. pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan pemukiman, kualitas air

yang digunakan masyarakat, tempat produksi dan penjualan minuman serta tempat–tempat umum; dan

186


Paragraf 1

Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Pasal 13

(1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan.

(2) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyusun perencanan, pembinaan dan pengawasan program pengendalian dan pemberantasan penyakit.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. membuat rencana kegiatan pemberantasan penyakit menular maupun

tidak menular; b. membuat rencana kebutuhan obat dan sarana program TB Paru, Ispa,

Diare, Kusta, Malaria, dll; c. melakukan kordinasi Pelaksanaan Pencegahan Penyakit, termasuk

imunisasi dengan Rumah sakit se-Kota Padang, Puskesmas, Dokter/Bidan Praktek swasta, klinik bersalin dan sekolah setingkat SD/MI se-Kota Padang;

d. melakukan Pembinaan dan Pengawasan mengenai kegiatan Pencegahan Penyakit/Imunisasi kepada Rumah Sakit, Puskesmas, Dokter/Bidan Praktek Swasta se Kota Padang;

e. mengambil dan mendistribusikan vaksin dan logistik imunisasi secara berkala ke Dinas Kesehatan Propinsi;

f. membantu Pemeliharaan dan perbaikan cold chain Puskesmas; g. melakukan pemantapan manajemen pencegahan penyakit dan imunisasi

melalui pembuatan dan pegawasan pemantauan wilayah setempat, serta pemetaan daerah Universal Child Immunization;

h. mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengendalian, pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular dengan rumah sakit dan Puskesmas;

i. monitoring dan bimbingan tehnis, program Pengendalian dan pemberantasan Penyakit ke Puskesmas;

j. melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanan program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit di Puskesmas;

k. melakukan Pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap calon jemaah haji; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Wabah dan Bencana Pasal 14

(1) Seksi Wabah dan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan.

(2) Seksi Wabah dan Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyusun perencanaan, pembinaan dan pengawasan program penanggulangan wabah dan bencana.

(3) Penjabaran tugas Seksi Wabah dan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah : a. mengkoordinasikan pelaksananan penanggulangan wabah dan bencana

dengan lintas Program dan lintas sektor terkait;

187

b. merencanakan kegiatan dan mobilisasi sarana dan pra sarana dalam penanggulangan pasca terjadi wabah dan atau bencana;

c. melaksanakan kegiatan kontijensi dan mitigasi pra wabah dan atau bencana;

d. melakukan penanggulangan penyakit akibat wabah dan bencana pada saat dan pasca bencana;

e. menghimpun dan menganalisa data wabah dan atau bencana dari Rumah Sakit, puskesmas serta sarana kesehatan lainnya pasca bencana; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Kesehatan Lingkungan Pasal 15

(1) Seksi Kesehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan.

(2) Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas menyusun perencanaan, pengkordinasian, pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan lingkungan pemukimam, tempat-tempat umum, tempat pengolahan/produksi dan penjualan makanan dan minuman serta berbagai fasilitas kesehatan lainnya.

(3) Penjabaran tugas Seksi Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan; b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan

(udara, air, tanah dan bahan pencemar yang berasal dari industri, pestisida, kendaraan bermotor, rumah sakit dan tempat usaha lain ) serta pengawasan terhadap kualitas air : PDAM, DAM dan Industri perusahaan air minum lainnya (air minum, air bersih, air badan air, kolam renang, pemandian umum, limbah);

c. melakukan pembinaan, pengawasan tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir bekerjasama dengan sektor terkait;

d. melakukan pembinaan terhadap Kelompok Pemakai air dan kader kesehatan, air minum dan penyehatan lingkungan;

e. melakukan pengawasan sanitasi hotel, restoran, pasar dan daerah tujuan wisata;

f. melakukan pengawasan dan pembinaan sanitasi kawasan pemukiman; g. mengkoordinasikan dengan lintas sektor/lintas program yang menyangkut

Amdal, UKL/UPL serta kegiatan lingkungan lainnya; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keempat Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Pasal 16

(1) Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, melaksanakan perencanaan, pembinaan dan mengawasi kegiatan perencanaan pendayagunaan sumber daya manusia (SDM) dan diklat, promosi kesehatan dan peran serta masyarakat, serta registrasi dan akreditasi.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan berfungsi : a. merencanakan, mengkoordinasikan dan pembinaan kegiatan Perencanaan

Pendayagunaan SDM dan Diklat yang berkaitan dengan tenaga kesehatan;

188

b. merencanakan, mengkoordinasikan dan pembinaan serta pengembangan kegiatan Diklat;

c. merencanakan, mengkoordinasikan dan pembinaan kegiatan Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan melalui berbagai media serta pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat;

d. merencanakan, mengkoordinasikan serta pembinaan kegiatan budaya hidup bersih dan sehat;

e. merencanakan, mengkoordinasikan, pembinaan untuk mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat;

f. merencanakan, mengkoordinasikan dan pembinaan kegiatan Registrasi dan Akreditasi Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan ;

g. melakukan pengawasan dan pengendalian perizinan dibidang kesehatan ; h. mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan pembangunan yang

berwawasan kesehatan; i. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan kegiatan Bidang untuk

disampaikan kepada atasan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Seksi Perencanaan Pendayagunaan SDM dan Diklat Pasal 17

(1) Seksi Perencanaan Pendayagunaan SDM dan Diklat dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan.

(2) Seksi Perencanaan Pendayagunaan SDM dan Diklat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyusun perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pendayagunaan SDM dan Diklat.

(3) Penjabaran tugas Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan SDM dan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. membuat rencana dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan

upaya pendayagunaan SDM kesehatan; b. membuat rencana kebutuhan dan pengembangan tenaga kesehatan

termasuk tugas belajar/izin belajar, penempatan tenaga kesehatan sesuai latar belakang pendidikan secara berkala;

c. melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Institusi Penyelenggara Pendidikan di Bidang Kesehatan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan SDM Kesehatan;

d. menggerakkan partisipasi masyarakat melalui pendayagunaan SDM Kesehatan pada organisasi kemasyarakatan, generasi muda, pramuka, LSM, dll;

e. membina dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga terkait bidang tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri;

f. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengembangan terhadap peningkatan kualitas SDM kesehatan agar siap di pasar kerja;

g. mengembangkan modul yang terkait dengan pendayagunaan SDM kesehatan;

h. merencanakan dan melaksanakan pelatihan teknis kesehatan dan pelatihan fungsional kesehatan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tenaga kesehatan sesuai persyaratan kompetensi, jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing;

i. menjalin kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor; j. menghimpun dan menganalisa data untuk bahan perencanaan kegiatan dan

laporan Seksi Pendayagunaan SDM dan Diklat; k. melakukan pencatatan dan pelaporan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


189

Paragraf 2 Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 18

(1) Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan.

(2) Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, membina dan mengawasi kegiatan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat serta pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dilaksakan oleh tenaga kesehatan diberbagai fasilitas kesehatan dengan menggunakan berbagai media.

(3) Penjabaran tugas Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan penyuluhan kesehatan dalam rangka meningkatkan perilaku

hidup sehat pada masyarakat; b. menyebarluaskan informasi kesehatan melalui Poster, Radio, Televisi,

Billboard, Leaflet dan Media lainnya; c. menyediakan data yang berhubungan dengan seksi Promosi Kesehatan dan

Peran Serta Masyarakat; d. membuat rencana dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan

upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; e. melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan peningkatan

peran serta masyarakat di bidang kesehatan; f. menggerakkan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan melalui

organisasi kemasyarakatan, generasi muda, pramuka dan LSM; g. membina dan mengembangkan Upaya kesehatan berbasis masyarakat; h. mengumpulkan bahan serta mengolah laporan dan evaluasi pelaksanaan

bimbingan penyuluhan kesehatan pada masyarakat; i. melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan bimbingan penyuluhan

kesehatan dengan instansi terkait; j. menjalin kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor; k. menyusun dan menganalisa data untuk laporan kegiatan seksi promosi

kesehatan dan peran serta masyarakat; l. melakukan pencatatan dan memberikan laporan kepada Kepala Bidang; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 3

Seksi Registrasi dan Akreditasi Pasal 19

(1) Seksi Registrasi dan Akreditasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan.

(2) Seksi Registrasi dan Akreditasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyusun perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian tentang registrasi dan akreditasi tenaga dan sarana pelayanan kesehatan serta berbagai fasilitas kesehatan lainnya.

(3) Penjabaran tugas Seksi Registrasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. membuat rencana dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan

registrasi tenaga kesehatan;

190

b. melakukan pemantauan dan pembinaan secara terpadu bersama tim terkait;

c. melakukan pengumpulan data, analisa data yang berhubungan dengan kegiatan seksi registrasi dan akreditasi;

d. melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan kesehatan dalam rangka pelaksanaan pelatihan yang terakreditasi;

e. mengeluarkan surat izin praktek tenaga kesehatan; f. menyusun dan menganalisa data untuk laporan kegiatan seksi registrasi dan

akreditasi; g. menerbitkan sertifikasi alat kesehatan; h. melakukan pembenaran izin sarana kesehatan meliputi Rumah Sakit

Pemerintah kelas C dan kelas D, Rumah Sakit Swasta setara, Praktek berkelompok, Klinik umum/Spesialis, Rumah bersalin, Klinik Dokter Keluarga/Dokter Gigi Keluarga, Kedokteran Komplementer dan Pengobatan Tradisional serta sarana penunjang yang setara;

i. menerbitkan pemberian izin apotik dan toko obat; j. menjalin kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Kelima

Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Pasal 20

(1) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelayanan jaminan kesehatan, perencanaan dan pengadaan serta monitoring dan evaluasi sarana dan peralatan kesehatan dan kefarmasian.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan berfungsi : a. menyelenggarakan jaminan kesehatan meliputi kepesertaan, pemeliharaan

dan pembiayaan; b. memberikan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan Puskesmas dan

Puskesmas Pembantu; c. menyelenggarakan kefarmasian meliputi obat, makanan dan minuman,

napza, kosmetika dan alat kesehatan; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1 Seksi Jaminan Kesehatan

Pasal 21

(1) Seksi Jaminan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan.

(2) Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sesuai kondisi lokal.

(3) Penjabaran tugas Seksi Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. merencanakan Jamkesmas dan Jamkesda Kota Padang; b. mengelola Jamkesmas;

191

c. mengelola Jamkesda; d. melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait; e. melakukan sosialisasi jaminan kesehatan; f. melaksanakan pembinaan, monitoring pengawasan dan evaluasi

pelaksanaan jaminan kesehatan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan Pasal 22

(1) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan.

(2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam Perencanaan dan pengadaan pelayanan sarana dan peralatan kesehatan;

(3) Penjabaran tugas Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. merencanakan, Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor

Kesehatan, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu; b. merencanakan, pengadaan dan pendistribusian alat kesehatan; c. melaksanakan pembenaran, monitoring, pengawasan terhadap alat

kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu; dan d. melaksanakan tugas lain kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Kefarmasian Pasal 23

(1) Seksi Kefarmasian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan.

(2) Seksi kefarmasian membantu Kepala Bidang dalam penyelenggaraan kefarmasian meliputi obat, makanan dan minuman, napza, kosmetika dan alat kesehatan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pengawasan obat; b. melaksanakan pembinaan manajemen pengelolaan obat Puskesmas; c. melakukan pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi

rumah tangga; d. melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi ke Puskesmas,

toko obat, apotik, toko makanan dan minuman, sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi lainnya;

e. melakukan pengambilan sample/contoh sediaan farmasi dilapangan; f. melaksanakan rekapitulasi laporan pemakaian narkoba Puskesmas, Apotik,

RS type C, D dan melaporkan per triwulan ke Propinsi; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


192


Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25



WALIKOTA PADANG




193


TENTANG


DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.







194








MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA.

BAB I


Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Padang; 2. Walikota adalah Walikota Padang; 3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota

Padang; 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang; 5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; 6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;

195

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;

8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; 9. Kesejahteraan Sosial adalah sistim yang terorganisasi dari lembaga-lembaga

sosial, dimaksudkan untuk membantu perorangan dan kelompok serta masyarakat dalam mencapai taraf kehidupan yang memuaskan.

10. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Jasmani, Rohani, dan Sosial).

11. Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah Pembangunan Manusia dan lingkungan sosialnya dengan segala kompleksitas dan implikasinya, yang memiliki keklhususan ciri sasaran pelayanan dan penanganan tersendiri.

12. Pekerjaan Sosial adalah suatu aktivitas memberdayakan sumber untuk membantu individu, kelompok atau masyarakat dengan azas profesional agar mereka dapat menolong dirinya sendiri.

13. Pekerja Sosial adalah seseorang yang profesional, berpengalaman berdasarkan pendidikan dan latihan yang telah diikutinya agar dapat menolong individu, kelompok, atau masyarakat untuk mengadakan perobahan sosial.

14. Rehabilitasi sosial adalah usaha untuk memulihkan fungsi sosial individu, kelompok atau masyarakat untuk dapat menolong dirinya dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

15. Organisasi sosial adalah lembaga atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat untuk melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.

16. Penyuluhan sosial adalah suatu proses pembinaan informasi tentang pembangunan kesejahteraan sosial secara terencana, terorganisasi, berkesinambungan dan terpadu.

17. Pegawai Perantara adalah Pegawai Dinas yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industri (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di perusahaan, lembaga-lembaga, badan sosial yang berbadan hukum.

18. Pemutusan Hubungan Industrial adalah Perselisihan antara Tenaga Kerja atau Serikat Pekerja atau Gabungan Serikat Pekerja dengan pengusaha atau Serikat Pengusaha mengenai syarat-syarat kerja atau keadaan perburuhan secara umum.

19. Pemutusan Hubungan Kerja adalah Penghentian atau pengakhiran kelanjutan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.

20. Pengantar Kerja adalah Pegawai Teknis Dinas yang mempunyai tugas mempertemukan pengguna tenaga kerja yang membutuhkan tenaga kerja dengan pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan dalam hubungan maupun diluar kebutuhan kerja.

21. Pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek dari pada teori.

22. Produktivitas adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keadaan hidup hari ini lebih baik dari kemaren dan hari esok jauh lebih baik dari hari ini.

23. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut (PJTKI) adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Sosial yang

196

berusaha dibidang jasa penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

24. Perwada adalah perwakilan PJTKI yang melaksanakan kegiatan penempatan TKI atas nama PJTKI diwilayah kerja tertentu.

25. Pegawai Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku ditugaskan secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;

26. Pegawai Penyidik Negeri Sipil yang selanjutnya disebut (PPNS) adalah pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang telah diangkat menjadi Pegawai Penyidik Negeri Sipil oleh Menteri Kehakiman No.A-18-PW-07.03 Tahun 1985 dan telah dilengkapi dengan kartu Tanda Pengenal (Legitimasi) yang ditanda tangani oleh Sekjen Menteri Kehakiman sedangkan perpanjangan legitimasi ditanda tangani oleh Menteri Tenaga Kerja;


Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;


1. Sub Bagian Umum;


c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;

2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan;

d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Anak dan Lanjut Usia;

2. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Para Cacat dan Napza.

e. Bidang Bantuan Jaminan Sosial, terdiri dari :

1. Seksi Penanggulangan Korban Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;

2. Seksi Jaminan Sosial dan Pendayagunaan Sumbangan Sosial;

f. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, terdiri dari :

1. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;

2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

g. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, terdiri dari :

1. Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;

2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.

h. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan;

2. Seksi Pengawasan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

197



Pasal 3 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas menyusun dan merumuskan sasaran

kebijakan teknis bidang Sosial dan Ketenaga kerjaan, merumuskan program kerja, serta melaporkan penyelenggaraan urusan pendidikan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis bidang Sosial dan Ketenaga kerjaan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pelayanan yang prima dan optimal bidang sosial dan ketenanagakerjaan;

b. merumuskan Sasaran kebijakan teknis bidang sosial dan tenaga kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengurangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan menekan angka pengangguran;

c. merumuskan program kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan sosial dan tenaga kerja dapat terukur secara tepat dan optimal;

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan sosial dan tenaga kerja dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;

e. mengendalikan penyelenggaraan urusan sosial dan tenaga kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya mengatasi Permasalahan Kesejateraan Sosial dan melindungi tenaga kerja;

f. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan sosial dan ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

g. mengarahkan penyelenggaraan urusan sosial dan tenaga kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

h. menyelenggarakan urusan sosial dan tenaga kerja serta tugas pembantuan meliputi manajemen, pengawasan, mediasi dan monitoring serta evaluasi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya sasaran;

i. mengevaluasi penyelenggaraan urusan pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

j. melaporkan penyelenggaraan urusan pendidikan secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntablitas kinerja;



198




(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.


rumah tangga dinas, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi; b. menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun

evaluasi dan pelaporan; c. meningkatkan sumber daya manusia; d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai



Pasal 5 (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang



(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengelola surat masuk dan surat keluar; b. mengelola kearsipan; c. mengelola administrasi kepegawaian; d. melaksanakan urusan humas; e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan

penyimpanan, pendistribusian; f. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor; g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai



Pasal 6 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan



199

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan; b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan; c. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat





ketentuan yang berlaku; h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;



Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Sosial Pasal 7

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam


(2) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Menyiapkan bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pembinaan dan Evaluasi dibidang Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat, keluarga miskin dan pendayagunaan nilai nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi : a. merumuskan kebijaksanaan teknis dan program bidang pemberdayaan

kelembagaan sosial masyarakat, keluarga miskin, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan serta kesetiakawanan sosial;

b. melaksanakan kebijaksanaan teknis pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat keluarga miskin, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan serta kesetiakawanan sosial;

c. menyusun pedoman, kriteria dan prosedur teknis dibidang pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat, keluarga miskin dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan serta kesetiakawanan sosial;

d. melakukan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat, keluarga miskin dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan serta kesetiakawan sosial;

e. melaksanakan evaluasi kebijakan teknis dan program bidang pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat, keluarga miskin dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan serta kesetiakawanan sosial;

f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan sosial; dan


200

Paragraf 1 Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

Pasal 8 (1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

(2) seksi pemberdayaan kelembagaan sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penggalian dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, organisasi sosial, panti sosial swasta, karang taruna, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan pekerja sosial masyarakat.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan bahan dan merancang kebijakan teknis pembinaan

kelembagaan sosial masyarakat, organisasi sosial, panti sosial swasta, karang taruna, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan pekerja sosial masyarakat;

b. merancang dan menyiapkan pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial, lembaga sosial masyarakat, organisasi sosial, panti sosial swasta, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, karang taruna, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan pekerja sosial masyarakat;

c. menyusun rencana dan melaksanakan program pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi sosial, panti sosial swasta, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, karang taruna, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, dan pekerja sosial masyarakat;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi teknis pembinaan lembaga sosial masyarakat, organisasi sosial, panti sosial swasta, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, karang taruna, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, dan pekerja sosial masyarakat;

e. melaksanakan bimbingan teknis pembinaan lembaga sosial masyarakat, organisasi sosial, panti sosial swasta, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, karang taruna, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, dan pekerja sosial masyarakat;

f. melaksanakan administrasi surat ijin operasional (siop) organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti sosial swasta;

g. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan seksi kelembagaan sosial; h. melaksanakan penyimpanan data dan bahan pembinaan lembaga sosial

masyarakat, organisasi sosial, panti sosial swasta, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, karang taruna, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, dan pekerja sosial masyarakat;

i. melaksanakan pengetikan persuratan seksi pemberdayaan kelembagaan sosial;

j. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Pasal 9

(1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

(2) Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan mempunyai tugas mengidentifikasi dan melaksanakan program serta menyiapkan bahan pemberdayaan keluarga miskin, melakukan bimbingan, pembinaan serta mengusulkan dan memberikan rekomendasi, penghargaan

201

atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial melestarikan nilai-nilai kepahlawanan keperintisan kepada generasi muda, membangun, memperbaiki memeliharaan taman makam pahlawan, dan makam pahlawan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan bahan dan merencanakan kebijakan teknis pemberdayaan

keluarga miskin, pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

b. identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial keluarga miskin, dan keluarga berumah tak layak huni;

c. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga miskin; d. merancang dan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pemberdayaan

keluarga miskin, serta pelaksanaan pembinaan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;

e. membuat rencana dan program kerja seksi pemberdayaan keluarga miskin dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam melaksanakan kegiatan;

g. melaksanakan proses layanan administrasi penghargaan pahlawan nasional;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan sosial terhadap perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan dan kejuangan;

i. melaksanakan proses layanan sosial pemakaman, kunjungan/ziarah ke tmp/mp;

j. melaksakan publikasi sejarah pahlawan dan sarasehan; k. pemugaran perumahan perintis dan janda perintis yang tidak layak; l. melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan/makam pahlawan

nasional dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial;

m. melaksanakan administrasi, penyimpanan data dan bahan kegiatan pembinaan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;

n. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan keluarga miskin dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan; dan


Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pasal 10

(1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan kebijaksanaan teknis, pelayanan kesejahteraan sosial anak, remaja, lansia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat dan rehabilitasi tuna sosial dan korban napza.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi : a. merumuskan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang

cacat, kesejahteraan sosial anak, remaja dan lanjut usia, korban napza dan tuna sosial;

b. melaksanakan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, kesejahteraan sosial anak, remaja, dan lanjut usia, serta korban napza dan tuna sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menyusun pedoman, standar pelayanan panti-panti pemerintah serta kriteria dan prosedur teknis rehabilitasi sosial penyandang cacat,

202

kesejahteraan sosial anak, remaja, dan lanjut usia, serta korban napza dan tuna sosial;

d. melakukan pembinaan teknis pelayanan, rehabilitasi sosial penyandang cacat serta yayasan yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial anak remaja, dan lanjut usia, serta korban napza dan tuna sosial;

e. melaksanakan evalusai kebijakan teknis pelayanan rehabilitasi sosial penyandang cacat, kesejahteraan sosial anak remaja, dan lanjut usia, serta korban napza dan tuna sosial;

f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial; dan


Paragraf 1

Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia Pasal 11

(1) Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

(2) Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas menyusun bahan identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial, pelaksanaan kegiatan di bidang sosial yang meliputi pelayanan kesejahteraan sosial anak, BALITA terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia potensial terlantar, rehabilitasi sosial anak nakal, rehabilitasi sosial anak jalanan serta rehabilitasi sosial anak cacat.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. mengumpulkan data dan bahan tentang pelayanan kesejahteraan sosial

anak balita, anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, remaja dan lanjut usia.

b. menyiapkan bahan tentang pelayanan kesejahteraan sosial anak balita, anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, remaja dan lanjut usia;

c. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelayanan kesejahteraan sosial anak balita, anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, remaja dan lanjut usia;

d. membuat rencana dan program kerja seksi pelayanan kesejahteraan sosial anak, remaja dan lanjut usia;

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;

f. menyiapkan bahan pemberian bantuan anak balita, anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, remaja dan lanjut usia;

g. memberikan bimbingan dan pembinaan pelayanan anak balita, anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, remaja dan lanjut usia;

h. memberikan izin pengangkatan anak antar wni; i. melaksanakan jaminan sosial bagi lanjut usia tidak potensial terlantar; j. melaksanakan penyiapan berkas kerja, data dan bahan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan; k. melaksanakan pengetikan persuratan seksi pelayanan kesejahteraan sosial

anak, remaja dan lanjut usia; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi pelayanan

kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


203

Paragraf 2 Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Para Cacat dan NAPZA

Pasal 12

(1) Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Para Cacat dan NAPZA dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

(2) Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Para Cacat dan NAPZA mempunyai tugas mempunyai tugas identifikasi penanggulangan masalah sosial, pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat tubuh, netra, mental, rungu wicara, tuna susila, gelandangan dan pengemis, bekas nara pidana dan korban penyalahgunaan NAPZA.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Para Cacat dan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan para cacat tubuh,

cacat netra, cacat rungu wicara, cacat mental dan cacat bekas penyakit kronis, pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;

b. menyiapkan bahan tentang pelayanan kesejahteraan sosial anak balita, anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, remaja dan lanjut usia, tentang pembinaan dan pengendalian terhadap tuna sosial, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;

c. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelayanan dan rehabilitasi sosial para cacat, tuna sosial, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;

d. membuat rencana dan program kerja seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial para cacat, tuna sosial dan Korban NAPZA;

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;

f. memantau peredaran dan penggunaan NAPZA; g. memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap tuna sosial dan Korban

NAPZA; h. melakukan pengawasan, pengendalian pelaksanaan pelayanan tuna sosial

dan NAPZA; i. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan; j. melaksanakan pengetikan persuratan Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Rehabilitasi Para Cacat dan Korban NAPZA; k. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan dan

rehabilitasi sosial para cacat dan Korban NAPZA; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keempat

Bidang Bantuan Jaminan Sosial Pasal 13

(1) Bidang Bantuan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang


(2) Bidang Bantuan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan evaluasi dibidang bantuan sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran terlantar, jaminan sosial dan pendayagunaan sumbangan sosial.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (2), Bidang Bantuan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

204

a. merumuskan kebijakan teknis dan program di bidang Bantuan Sosial, Korban tindak kekerasan dan pekerja migran terlantar, jaminan sosial, dan pendayagunaan sumbangan sosial;

b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang bantuan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran terlantar, jaminan sosial, pendayagunaan sumbangan sosial sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

c. menyusun pedoman, kriteria dan prosedur teknis di bidang bantuan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran terlantar, jaminan sosial, dan pendayagunaan sumbangan sosial;

d. melakukan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi pelaksanaan kegiatan bantuan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran terlantar, jaminan sosial dan pendayagunaan sumbangan sosial;

e. melakukan pelaksanaan evaluasi kegiatan bantuan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran terlantar, jaminan sosial dan pendayagunaan sumbangan sosial;

f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Bantuan Jaminan Sosial; dan


Paragraf 1

Seksi Penanggulangan Korban Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Pasal 14

(1) Seksi Penanggulangan Korban Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial.

(2) Seksi Penanggulangan Korban Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran mempunyai tugas mengidentifikasi sasaran penanggulangan korban bencana alam dan bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran serta pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan korban bencana alam dan bencana sosial serta pelaksanaan bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran.

(3) Penjabaran Tugas Seksi Penanggulangan Korban Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan bencana, korban

bencana, korban kekacauan, korban tindak kekerasan dan pekerja migran; b. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan penanggulangan dan bantuan

sosial korban bencana; c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional bantuan sosial

korban bencana alam dan korban bencana sosial; d. menyusun pedoman teknis standar bantuan sosial korban bencana; e. menyiapkan sarana dan prasarana bantuan sosial korban alam dan

bencana sosial; f. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penanggulangan Korban

Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja migran; g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan

kegiatan; h. menyiapkan bahan pembinaan kesiapsiagaan, sumber daya sosial,

penggunaan sarana dan prasarana bantuan bencana dan dapur umum lapangan;

i. mempersiapkan, mengelola, dan menyalurkan bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;

j. menyiapkan dan membina taruna siaga bencana bersama tim terpadu penanggulangan bencana;

205

k. mengelola dan melaksanakan posko siaga bencana bersama tim terpadu penanggulangan bencana;

l. melaksanakan monitoring dan evaluasi bantuan sosial bencana alam dan bencana sosial, kesiapsiagaan, sarana dan prasarana;

m. melaksanakan pengetikan persuratan Seksi Penanggulangan Korban Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran korban bencana;

n. melaksanakan pengetikan persuratan seksi Penanggulangan Korban Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja migran terlantar;

o. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Penanggulangan Korban Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja migran korban bencana;

p. melakukan identifikasi dan seleksi korban tindak kekerasan dalam rangka pemberian bantuan stimulan UEP;

q. melaksanakan sosialisasi program bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran;

r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;

s. melaksanakan bimbingan keterampilan korban tindak kekerasan dan pekerja migran;

t. melaksanakan pemberian bantuan stimulan UEP korban tindak kekerasan dan pekerja migran;

u. melaksanakan penyelamatan dan pemulihan korban tindak kekerasan melalui rumah aman/perlindungan;

v. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penanggulangan Korban Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Jaminan Sosial dan Pendayagunaan Sumbangan Sosial Pasal 15

(1) Seksi Jaminan Sosial dan Pendayagunaan Sumbangan Sosial dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial.

(2) Seksi Jaminan Sosial dan Pendayagunaan Sumbangan Sosial mempunyai tugas dalam pemberian izin pengumpulan uang atau barang, pengendalian pengumpulan uang atau barang, pemberian rekomendasi undian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian serta pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

(3) Penjabaran Tugas Seksi Jaminan Sosial dan Pendayagunaan Sumbangan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan bahan dan merancang kebijakan teknis jaminan sosial dan

pendayagunaan sumbangan sosial; b. merancang dan menyiapkan pedoman teknis pelaksanaan jaminan sosial

dan pendayagunaan sumbangan sosial; c. menyusun rencana dan melaksanakan program pendayagunaan jaminan

sosial dan pendayagunaan sumbangan sosial; d. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan Penyuluhan sosial,

penyebaran informasi tentang kebijakan jaminan sosial dan pendayagunaan sumbangan sosial;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis kepada calon pengumpul sumbangan sosial dan pelaksana undian gratis berhadiah;

f. menelaah dan memproses persyaratan administrasi dan teknis perizinan pendayagunaan pengumpulan sumbangan sosial;

g. merumuskan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal pendayagunaan sumbangan sosial;

206

h. melaksanakan administrasi, penyimpanan data dan bahan kegiatan pendayagunaan sumbangan sosial;

i. melaksanakan pengetikan persuratan seksi jaminan sosial dan pendayagunaan pengumpulan sumbangan sosial;

j. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pendayagunaan pengumpulan sumbangan sosial;

k. melaksanakan seleksi dan survey untuk menghimpun data fakir miskin untuk mendapatkan jaminan sosial;

l. menyiapkan bahan-bahan kegiatan pelatihan pembekalan peningkatan kemampuan pembina organisasi sosial dalam melaksanakan askesos, bimbingan dan pengembangan swadaya masyarakat, bimbingan dan motivasi jaminan sosial serta pembinaan dan pemantapan kelompok usaha bersama;

m. menyusun pedoman dan petunjuk operasional kegiatan jaminan sosial; n. memberikan bimbingan dan pembinaan jaminan sosial; o. membuat rencana kerja dan program kerja kegiatan jaminan sosial; p. memberikan bimbingan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan

pemberdayaan kelompok usaha, kemitraan usaha dan revitalisasi; q. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi teknis terkait; r. menyusun standar/kriteria penilaian Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

fakir miskin berprestasi tingkat Kabupaten/Kota dan Propinsi; s. menyusun pedoman teknis dan standar fakir miskin yang mendapatkan

jaminan sosial; t. memantau, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan jaminan sosial; u. melaksanakan penyimpanan arsip, data dan bahan kegiatan jaminan sosial; v. melaksanakan pengetikan surat Seksi jaminan sosial dan pendayagunaan

sumbangan sosial; w. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala Seksi jaminan sosial

dan pendayagunaan sumbangan sosial; x. menyusun pedoman teknis dan standar jaminan sosial; dan y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Kelima

Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Pasal 16

(1) Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan Hubungan Industrial, mengatur Persyaratan Kerja dan menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Hubungan Industrial dan persyaratan kerja mempunyai fungsi ; a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan hubungan

industrial, persyaratan kerja penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pembinaan pengupahan dan Jamsos;

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan mitra kerja dan stakeholder;

c. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

207

Paragraf 1 Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

Pasal 17

(1) Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.

(2) Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan agar terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara para pelaku proses produksi, harga dan jasa serta melaksanakan kegiatan agar terciptanya persyaratan dan kondisi kerja yang baik di perusahaan dan tempat-tempat kerja.

(3) Penjabaran Tugas Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan kegiatan pembinaan hubungan industrial dengan

melaksanakan penyuluhan dan pendidikan hubungan industrial tingkat dasar kepada pekerja dan pengusaha;

b. melaksanakan pemberdayaan/pembinaan organisasi pekerja, dengan mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan pendaftaran organisasi pekerja dan mengadakan penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan organisasi pekerja;

c. melaksanakan pemberdayaan/pembinaan lembaga kerja sama bipartit, dengan mensosialisasi peraturan perundang-undangan, pembentukan lembaga kerja sama bipartit, pendaftaran mengadakan penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota bipartit;

d. melaksanakan pemberdayaan/pembinaan lembaga kerja sama tripartit dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan pembentukan, pendaftaran dan penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota lks tripartit;

e. melaksanakan pemberdayaan sarana hubungan industrial agar perbaikan hubungan industrial, forum komunikasi, peran pelaku produksi dalam hubungan industrial berjalan harmonis, dinamis dan berkeadilan;

f. melaksanakan pembinaan pembuatan pengesahan dan pencatatan, pp, pk dan pkb;

g. mengumpul dan mengolah data hubungan industrial bersama staf secara rutin dan berkala sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada atasan;

h. memberikan bimbingan dan penyuluhan persyaratan kerja dalam ; 1. pembuatan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja

bersama; 2. pengupahan, kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja;

j. melakukan survey pengupahan, kebutuhan fisik minimum, kebutuhan hidup minimum dan indek harga konsumen pada; 1. pengupahan dan jaminan sosial ke perusahaan-perusahaan; 2. kebutuhan hidup minimum, kebutuhan fisik minimum dan indek harga;

k. menganalisa hasil survey untuk disajikan/diberikan pada dewan pengupahan;

l. memberdayakan dewan pengupahan kota; m. menyusun dan pengusulan penetapan umk; n. memberikan tugas kepada staf untuk melaksanakan kegiatan

pengumpulan dan mengolah data sarana hubungan industrial dan persyaratan kerja;

o. memberikan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang sesuai peraturan perundang-undangan;

p. menetapkan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga ketenagakerjaan kota padang berdasarkan hasil verifikasi.

q. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja; dan

208


Paragraf 2

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 18

(1) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.

(2) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelesaian kasus-kasus perselisihan kepentingan, perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan.

(3) Penjabaran Tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan

industrial dan pemutusan hubungan kerja kepada pimpinan perusahaan, pekerja, serikat pekerja/buruh dengan sistem bipartit pada tingkat perusahaan sebagai berikut : 1. tata cara perundingan antar pimpinan perusahaan/pengusaha dengan

pekerja, serikat pekerja/buruh; 2. pembuatan risalah perundingan; 3. pembuatan perjanjian bersama/kesepakatan bersama.

b. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja pada tingkat pegawai perantara/mediator : 1. penerimaan pengaduan; 2. pemanggilan para pihak; 3. melakukan pemerantaraan/usaha penyelesaian perselisihan hubungan

industrial; 4. pembuatan uraian risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

c. mengumpulkan dan mengolah data perselisihan hubungan industrial bersama staf secara rutin dan berkala sebagai laporan kepada atasan;

d. memberikan tugas kepada staf sehubungan dengan seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

e. mencegah dan menyelesaikan perselisihan hi, mogok kerja dan penutupan perusahaan di wilayah kota padang;

f. membina sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan;

g. menyusun dan mengusulkan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kota padang.

h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan


Bagian Keenam

Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Pasal 19

(1) Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyaluran pencari kerja melalui sistem antar kerja dan perluasan lapangan kerja serta peningkatan keterampilan tenaga kerja.

209

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. membuat pelaksanaan perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja; b. melakukan pertemuan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja (USER)

melalui bursa kerja dengan sistem Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Antar Kerja Pemerintah (AKP);

c. menciptakan perluasan lapangan kerja melalui sistem teknologi tepat guna dan padat karya;

d. mengembangkan usaha mandiri kepada pencari kerja untuk penciptaan lapangan kerja;

e. melakukan peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja serta pemberdayaan lembaga latihan;

f. melaksanakan/menentukan standarisasi sertifikasi dan akreditasi lembaga swasta;

g. membina dan melakukan monitoring penggunaan tenaga kerja asing; h. memberikan ijin dan pembinaan lembaga latihan kerja swasta; i. memberikan ijin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan

Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); j. melakukan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat dan

lansia; k. menerbitkan perpanjangan ijin memperkerjakan tenaga kerja asing yang

bekerja di kota padang; l. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Penempatan,

Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Pasal 20

(1) Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

(2) Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perencanaan tenaga kerja, informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja.

(3) Penjabaran tugas Seksi Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyebarluaskan Informasi Pasar Kerja yang meliputi :

1. mengumpulkan data pencari kerja, mencari lowongan kerja ke perusahaan;

2. membuat naskah Informasi Pasar Kerja berupa leaflet, booklet dan papan pengumuman;

3. menyebarluaskan Informasi Pasar Kerja melalui media masa dan papan pengumuman.

b. menyusun perencanaan tenaga kerja yang meliputi : 1. menganalisis data dan proyeksi ekonomi dan ketenagakerjaan menurut

sektor; 2. menyebarluaskan hasil perencanaan kerja kepada instansi, masyarakat

pengguna. c. menyelenggarakan bursa kerja yaitu berupa :

1. membuat pendaftaran pencari kerja, pencarian lowongan kerja dan mempertemukan pencari kerja pengguna tenaga kerja;

2. melakukan bimbingan dan pengawaan terhadap bursa kerja swasta.

210

d. menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja, siswa dan masyarakat, test psikologi, analisis jabatan, penerapan analisis jabatan kepada instansi pemerintah, swasta dan lain-lain;

e. melaksanakan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja lokal, antar kerja daerah dan antar kerja negara;

f. melaksanakan pemberian ijin dan pengawasan terhadap lembaga latihan kerja swasta, pengawasan terhadap penampungan TKI, pengawasan izin orang asing yang bekerja, pengawasan terhadap ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);

g. melaksanakan kegiatan pembinaan relawan, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja mandiri, pelaksanaan teknologi tepat guna dan memandu wira usaha serta pelaksanaan padat karya;

h. menerbitkan perpanjangan ijin kerja Tenaga Kerja Asing (TKA); i. melakukan pembinaan dan monitoring penggunaan Tenaga Kerja Asing; j. melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap Tenaga Kerja Pemuda Mandiri

Profesional (TKPMP), Tenaga Kerja Muda Terdidik (TKMT) atau Tenaga Kerja Mandiri (TKM);

k. melaksanakan penyuluhan, pendaftaran terhadap calon TKI; l. memberikan Rekomendasi Pembuatan paspor bagi calon TKI yang berasal

dari Kota Padang; m. memberikan sosialisasi terhadap substansi Perjanjian Kerja Penempatan

TKI ke luar negeri; n. meneliti dan mengesahkan peerjanjian penempatan TKI yang berasal dari

Kota Padang; o. membina, mengawasi dan monitoring penempatan maupun perlindungan

TKI Kota Padang; p. memberikan rekomendasi perijinan tempat penampungan TKI; q. melayani kepulangan TKI yang berasal dari Kota Padang; r. membuatkan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penempatan dan

Pendayagunaan Tenaga Kerja; dan s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja Pasal 21

(1) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

(2) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman untuk memenuhi standardisasi, sertifikasi dan akreditasi tenaga kerja.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. memberikan ijin operasional lembaga latihan kerja swasta; b. melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap lembaga latihan kerja

swasta; c. melakukan pemasaran program, fasilitas pelatihan, dan siswa yang telah

dilatih; d. melakukan bimbingan terhadap pelaksanaan pemagangan dalam negeri; e. memberikan layanan informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; f. melaksanakan rekruitmen/seleksi terhadap calon peserta pelatihan; g. melaksanakan pelatihan keterampilan terhadap pencari kerja; h. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan

pelatihan keterampilan; i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan dan

Produktifitas Tenaga Kerja; dan

211


Bagian Ketujuh

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Pasal 22

(1) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang


(2) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta pemeriksaan dibidang ketenagakerjaan

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi : a. menyelenggarakan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan; b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan,

dan pelaksanaan norma ketenagakerjaan. c. memeriksa dan menguji terhadap perusahaan dan objek pengawasan

ketenagakerjaan; d. menerbitkan rekomendasi ijin sertifikasi terhadap objek-objek pengawasan

ketenagakerjaan dan tenaga kerja; e. melakukan tindakan penyidikan terhadap perusahaan dan tenaga kerja yang

melanggar norma ketenagakerjaan; f. melaksanakan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan

kerja (SMK3) dan pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3; g. mengkaji dan merekayasa bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan, dan

kesehatan kerja, lingkungan kerja, hygine perusahaan, ergonomi dan objek pengawasan lainnya;

h. memberikan pelatihan serta pengembangan bidang norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan kerja;

i. memberdayakan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan;

j. mengusulkan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan; k. menerbitkan kartu legitimasi bagi pengawasa ketenagakerjaan; l. mengusulkan penerbitan kartu tanda anggota penyidik pegawai negeri sipil

(PPNS) di bidang ketenagakerjaan; m. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengawasan ketenagakerjaan

dengan instansi terkait di dalam maupun luar negeri; n. melaksanakan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan; o. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pengawasan

ketenagakerjaan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan Pasal 23

(1) Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

(2) Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan/tempat kerja agar terlaksananya Peraturan Perundang-undangan dibidang Norma Ketenagakerjaan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengawasi pelaksanaan tentang wajib lapor ketenagakerjaan;

212

b. Mengawasi pelaksanaan tentang jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), pengupahan dan pelaksanaan upah minimum, waktu kerja dan waktu istirahat, pembayaran upah lembur, kerja malam wanita, pekerja anak, Tenaga Kerja warga Negara Asing pendatang, pembayaran tunjangan Hari Raya (THR), pembagian uang service pada usaha hotel, restoran dan pariwisata lainnya, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing), dan jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus;

c. melakukan pembinaan, bimbingan dan berkoordinasi dengan instansi dan organisasi serta unsur terkait di bidang norma kerja;

d. menerbitkan perijinan, rekomendasi dan pengesahan dibidang norma kerja; e. melakukan tindakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan

perundang-undangan ketenagakerjaan khususnya norma kerja; f. membuatkan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Hubungan

Industrial dan Persyaratan Kerja; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Pengawasan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 24

(1) Seksi Pengawasan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

(2) Seksi Pengawasan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengawasan agar terlaksananya peraturan perundang undangan dibidang pengawasan, keselamatan dan kesehatan kerja termasuk lingkungan kerja di perusahaan dan tempat kerja.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengawasan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. mengawasi perencanaan, pembuatan dan pemakaian pesawat uap, bejana tekan dan botol baja, penggunaan pesawat angkat dan angkut, penggunaan tenaga dan produksi, peralatan mekanik, instalasi listrik di tempat kerja, instalasi bahan kimia berbahaya, instalasi bertekanan, penyalur petir, instalasi pencegahan kebakaran di tempat kerja;

b. mengawasi kesehatan kerja dan lingkungan kerja; c. melakukan pemeriksaan kecelakan kerja; d. memberdayakan keberadaan dan kegiatan lembaga dan perorangan, ahli

keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3) dan panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) di Perusahaan;

e. menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3;

f. melakukan pembinaan dan bimbingan pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, peledakan, kebakaran di tempat kerja;

g. menerbitkan Perjinan, Rekomendasi, Sertifikasi, pengesahan dan yang sejenis di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan kerja baik objek maupun tenaga kerja;

h. melakukan tindakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan khususnya keselamatan dan kesehatan kerja termasuk penghentian sementara, pelarangan pakai terhadap objek pengawasan yang dapat menjadi penyebab kecelakaan;

i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan


213


Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



WALIKOTA PADANG




214


NOMOR 56 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.







215








MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I





3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

216

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

9. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

10. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan;

11. Penduduk adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing, pemegang izin tinggal di wilayah negara Indonesia;

12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

13. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara asing;

14. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah suatu sistem yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan;

15. Pendaftaran penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan mutasi penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan;

16. Mutasi penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak dan pengangkatan anak dan perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang perubahan data lainnya;

17. Penduduk pendatang baru adalah setiap penduduk pendatang baru yang berasal dari luar wilayah kota Padang yang memiliki Surat Keterangan Pindah dari daerah asalnya;

18. Penduduk sementara adalah setiap warga negara asing pemegang ijin terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk diwilayah Republik Indonesia;

20. Kartu keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;

21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu bukti diri sebagai penduduk;

22. Keluarga adalah seorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan yang terdaftar dalam kartu keluarga;

23. Calon penduduk adalah pendatang yang bertujuan untuk bertempat tinggal tetap dan datang akibat mutasi perpindahan dari luar daerah dan memenuhi persyaratan yang telah ditetap oleh Walikota;

24. Pencatatan sipil adalah seluruh rangkaian kegiatan pencatatan tentang peristiwa yang mengangkut keperdataan seseorang yang meliputi pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak (adopsi) serta kematian;

217

25. Pengolahan data dan informasi kependudukan adalah keseluruhan proses perekaman, pemutakhiran dan pemanfaatan data kependudukan untuk kebutuhan pelayanan masyarakat dan penyajian informasi kependudukan;

26. Administrasi kependudukan adalah pelayanan administrasi dan surat menyurat lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat diluar pendaftaran penduduk;


Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;


1. Sub Bagian Umum;


c. Bidang Dinamika Kependudukan, terdiri dari :

1. Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk;

2. Seksi Penataan dan Penyebaran Penduduk.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

1. Seksi Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak;

2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Kematian.

e. Bidang Pengendalian dan Penyimpanan, terdiri dari :

1. Seksi Penyuluhan dan Pengendalian;

2. Seksi Penyimpanan dan Perubahan Akta Catatan Sipil.

f. Bidang Informasi Kependudukan, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Program dan jaringan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan;

2. Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan.



Pasal 3

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas menyusun dan merumuskan sasaran kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil, serta merumuskan program kerja, serta melaporkan penyelenggaraan urusan kependudukan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. merumuskan konsep kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan

sipil, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan

tahun sebelumnya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan urusan rumah tangga daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

218

d. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

e. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. mengokordinasikan dan memfasilitasi pelayanan di bidang penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil;

g. memberikan rekomendasi perizinan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan wewenang yang didelegasikan;

h. mengkoordinasikan penyusunan, penetapan, pengendalian dan pengawasan tarif jasa di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

i. mengokoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan pihak yang terkait;

j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

l. membuat laporan pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;

n. pengguna anggaran dinas; o. pengguna barang dinas; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai





(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.



evaluasi dan pelaporan; c. meningkatkan sumber daya manusia; d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


219


Pasal 5 (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam






Paragraf 2


(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.





d. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban; e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan

keuangan; f. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan; g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan berdasarkan




220

Bagian Ketiga Bidang Dinamika Kependudukan

Pasal 7 (1) Bidang Dinamika Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang


(2) Bidang Dinamika Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang dinamika kependudukan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Dinamika Kependudukan mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis dibidang dinamika kependudukan; b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan penyelengaraan pendaftaran

penduduk; c. melakukan penataan dan persebaran penduduk pengembangan wawasan

kependudukan; d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Dinamika

Kependudukan; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk Pasal 8

(1) Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Dinamika Kependudukan.

(2) Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Dinamika Kependudukan melaksanakan urusan koordinasi, dan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pengembangan SDM di bidang administrasi kependudukan dan wawasan kependudukan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendaftaran kependudukan; b. menginventarisir dan mengelola dan menerbitkan surat-surat keterangan

kependudukan; c. melakukan pembinaan dan pengembangan SDM pengelola administrasi

kependudukan; d. melakukan pengembangan SDM mengenai wawasan kependudukan; e. mendistribusikan blanko-blanko KK, KTP dan surat-surat kependudukan; f. mengumpulkan, membuat rekapitulasi laporan mutasi penduduk; g. menyusun rencana kegiatan Seksi; h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pendaftaran dan

Mutasi Penduduk; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2 Seksi Penataan dan Penyebaran Penduduk

Pasal 9

(1) Seksi Penataan dan Penyebaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Dinamika Kependudukan.

221

(2) Seksi Penataan dan Penyebaran Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Dinamika Kependudukan melaksanakan urusan Penataan dan Penyebaran Penduduk.

(3) Penjabaran tugas Seksi Penataan dan Penyebaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penataan dan persebaran

penduduk; b. melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan

dinamika penduduk (kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk); c. melakukan analisis mengenai kelahiran, kematian dan migrasi serta aspek-

aspek sosial, ekonomi dan budaya kependudukan; d. melakukan penelitian/kajian mengenai permasalahan kependudukan dan

dinamika kependudukan; e. membuat rencana kegiatan Seksi; f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penataan dan

Penyebaran Penduduk; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keempat Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Pasal 10

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak (adopsi) serta pengakuan dan pengesahan anak bagi WNI dan WNA.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a. melaksanakan pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran,

pengangkatan anak (adopsi), pengakuan dan pengesahan anak bagi WNI dan WNA;

b. melaksanakan pelayanan, pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian dan kematian;

c. melaksanakan pengawasan data penerbitan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak (adopsi) serta pengakuan dan pengesahan anak bagi WNI dan WNA;

d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan


Paragraf 1

Seksi Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak Pasal 11

(1) Seksi Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

(2) Seksi Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan kelahiran, pengakuan dan

222

pengesahan anak penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran dan penelitian berkas-berkas pencatatan, pengolahan data dalam menerbitkan akta kelahiran, akta pengakuan dan pengesahan anak dan pengangkatan anak (adopsi) bagi WNI dan WNA.

(3) Penjabaran tugas Seksi Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengumpulkan, mengolah, menyiapkan bahan-bahan pencatatan dan

pendaftaran kelahiran pengakuan dan pengesahan anak dan pengangkatan anak (adopsi);

b. melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan pencatatan kelahiran, pengakuan, pengesahan anak serta pengangkatan anak (adopsi );

c. memproses dan menyelenggarakan penerbitan akta kelahiran, pengakuan, pengesahan anak serta pengangkatan anak (adopsi);

d. mencatat dalam buku register akta kelahiran, pengakuan, pengesahan anak serta pengangkatan anak (adopsi);

e. melakukan serah terima berkas dan buku register akta kelahiran, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak (adopsi) kepada seksi penyimpanan dokumen akta catatan sipil;

f. membuat rencana kegiatan Seksi; g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kelahiran,

Pengakuan dan Pengesahan Anak; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2 Seksi Perkawinan, Perceraian dan Kematian

Pasal 12

(1) Seksi Perkawinan, Perceraian dan Kematian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

(2) Seksi Perkawinan, Perceraian dan Kematian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan, menyiapkan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas akta perkawinan, perceraian dan kematian bagi WNI dan WNA.

(3) Penjabaran tugas Seksi Perkawinan, Perceraian dan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah : a. memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menerbitan akta

perkawinan, perceraian dan kematian; b. mengumpulkan, mengolah, menyiapkan bahan-bahan pencatatan dan

penerbitan akta perkawinan, perceraian dan kematian; c. melakukan pemeriksaan, penelitian kelengkapan permohonan masyarakat

yang akan memperoleh akta kematian, perkawinan dan perceraian; d. memproses dan menyelenggarakan penerbitan akta kematian, perkawinan

dan perceraian; e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Depag, Gereja, Pengadilan,

migrasi dan KUA); f. menghimpun data-data akta-akta yang diterbitkan; g. melakukan serah terima berkas dan buku register akta kematian,

perkawinan dan perceraian kepada seksi penyimpanan dan perubahan akta; h. membuat rencana kegiatan seksi dan membuat laporan pelaksanaan

kegiatan seksi; i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perkawinan,

Perceraian dan Kematian; dan

223


Bagian Kelima

Bidang Pengendalian dan Penyimpanan Pasal 13

(1) Bidang Pengendalian dan Penyimpanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pengendalian dan Penyimpanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang pengendalian dan penyimpanan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian dan Penyimpanan mempunyai fungsi : a. melakukan pelaksanaan pengawasan, pengendalian penyuluhan dan

penyimpanan dokumen akta-akta catatan sipil; b. melakukan penertiban terhadap pelanggaran administrasi pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil serta jaringan SIAK; c. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan

Penyimpanan; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Pasal 14

(1) Seksi Penyuluhan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Penyimpanan.

(2) Seksi Penyuluhan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan Penyuluhan, Pengendalian dan Pengawasan serta Penertiban terhadap pelanggaran kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta jaringan SIAK.

(3) Penjabaran tugas Seksi Penyuluhan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan penyuluhan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan

penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pindah datang, mutasi dan persebaran penduduk, pencatatan kelahiran, pengakuan, pengesahan anak, perkawinan, perceraian, dan kematian;

b. melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pengkajian dan penelitian tentang mobilitas penduduk serta jaringan SIAK;

c. melaksanakan pengendalian penduduk pindah datang melalui operasi yustisi kependudukan;

d. menyelenggarakan penyuluhan, sosialisasi dan pengarahan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, petugas administrasi tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil serta peraturan peraturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil ke Kecamatan dan Kelurahan serta BUMD dan sekolah-sekolah;

e. melakukan koordinasi, kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penyuluhan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan serta jaringan SIAK;

f. melakukan publikasi di media cetak, pemasangan bill board Kependudukan dan Catatan Sipil;

g. menyusun dan merencanakan kegiatan Seksi;

224

h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan dan Pengendalian; dan


Paragraf 2

Seksi Penyimpanan dan Perubahan Akta Catatan Sipil Pasal 15

(1) Seksi Penyimpanan dan Perubahan Akta Catatan Sipil dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Penyimpanan.

(2) Seksi Penyimpanan dan Perubahan Akta Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan penyimpanan dan perubahan akta catatan sipil.

(3) Penjabaran tugas Seksi Penyimpanan dan Perubahan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menerima data administrasi kependudukan dan catatan sipil serta berkas

dan buku register akta catatan sipil; b. mengumpulkan berkas dan buku register akta catatan sipil; c. melayani masyarakat yang membutuhkan kutipan kedua, catatan pinggir

(perubahan nama, perubahan kewarganegaraan) dan salinan akta, serta keterangan yang berhubungan dengan akta-akta catatan sipil yang telah diterbitkan;

d. melakukan pemilahan dan penyusutan berkas-berkas akta catatan sipil; e. melaksanakan penyimpanan arsip/dokumen berbasis teknologi; f. mengidentifikasi, mengatur dan menyimpan arsip, buku register akta; g. menyusun rencana kegiatan Seksi; h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi; i. melegalisir kutipan akta-akta catatan sipil; j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyimpanan dan

Perubahan Akta Catatan Sipil; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keenam

Bidang Informasi Kependudukan Pasal 16

(1) Bidang Informasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Informasi Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang informasi kependudukan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Informasi Kependudukan mempunyai fungsi : a. memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola, melakukan proyeksi

penduduk dan menyebarluaskan informasi kependudukan; b. merumuskan pengembangan sistim dan teknologi informasi; c. merumuskan pelaksanaan pengolahan data kependudukan; d. merumuskan pelaksanaan informasi kependudukan; e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Informasi

Kependudukan; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


225

Paragraf 1 Seksi Perencanaan Program Dan Jaringan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK) Pasal 17

(1) Seksi Perencanaan Program dan Jaringan SIAK dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi Kependudukan.

(2) Seksi Perencanaan Program dan Jaringan SIAK mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi pengembangan sistim dan teknologi informasi kependudukan, kelembagaan dan sumber daya infomatika.

(3) Penjabaran tugas Seksi Perencanaan Program dan Jaringan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. menyusun perencanaan pengembangan jaringan SIAK dan penerapannya; b. membina dan mengembangkan wawasan SDM dalam pengoperasian SIAK; c. melakukan pemeliharaan dan pengawasan terhadap jaringan dan

infrastruktur pendukung program SIAK; d. mengelola dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan database

berbasis program SIAK; e. melakukan pengembangan pengoperasian tempat perekaman data

kependudukan; f. melakukan perekaman data dan pemuktakhiran data kependudukan dan

catatan sipil berbasis SIAK; g. membuat perencanaan kegiatan Seksi; h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan

Program dan Jaringan SIAK; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Pengolah Data, Evaluasi Dan Pelaporan Pasal 18

(1) Seksi Pengolah Data, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi Kependudukan.

(2) Seksi Pengolah Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan menghimpun, mengolah, menganalisa, menyiapkan dan menyebarluaskan informasi kependudukan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengolah Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah : a. mengolah dan mengevaluasi data kependudukan; b. menyusun buku profil dan statistik kependudukan; c. menyusun laporan perkembangan database kependudukan; d. membuat proyeksi penduduk; e. membuat rencana kegiatan Seksi; f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengolah Data,

Evaluasi dan Pelaporan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


226


Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20



WALIKOTA PADANG




227


TENTANG


DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.







228








MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA.

BAB I





3. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Padang;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Padang;

5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;

229

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;

8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;

BAB II


Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;


1. Sub Bagian Umum;


3. Sub Bagian Program dan SDM. c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :

1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 2. Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas.

d. Bidang Angkutan, terdiri dari : 1. Seksi Manajemen Angkutan; 2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

e. Bidang Pengendalian dan Operasional, terdiri dari : 1. Seksi Operasional; 2. Seksi Penegakan Hukum.

f. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari : 1. Seksi Pelabuhan; 2. Seksi Pengendalian Lalu Lintas Laut, Keselamatan dan SAR.

g. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari : 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; 2. Seksi Telematika.

BAB III


Pasal 3 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan menyelenggaraan urusan

perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya sistem kerja yang tangguh, efektif dan efisien serta kompetitif dengan memanfaatkan potensi yang ada.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan

informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya sistem perhubungan, komunikasi dan informatika yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;

b. merumuskan sasaran strategis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk

230

pencapaian perhubungan, komunikasi dan informatika yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;

c. merumuskan program kerja Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika dapat terukur secara tepat dan optimal;

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;

e. menyelenggarakan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika dan tugas pembantuan;

f. meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan pertanian dan lingkungan yang berkualitas;

g. mengendalikan penyelenggaraan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya pembinaan dan pengawasan kinerja;

h. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

i. mengarahkan penyelenggaraan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

j. mengevaluasi penyelenggaraan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

k. melaporkan penyelenggaraan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

l. pengguna anggaran dinas; m. pengguna barang dinas; dan n. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai





(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan SDM dan program, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi : a. menyusun pengadministrasian SDM dan program, perlengkapan dan

peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;


c. meningkatkan SDM; d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika; dan

231

e. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1


(1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang


(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengelola surat masuk dan surat keluar; b. mengelola kearsipan; c. mengelola administrasi; d. melaksanakan urusan humas; e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan,

penyimpanan, pendistribusian; f. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor; g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; dan h. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan



Pasal 6 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang


(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang

berlaku; b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan; c. menyiapkan kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan,

Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang, Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang, Surat Perintah Pembayaran Langsung gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;

d. melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban; e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan




dan

232


Paragraf 3

Sub Bagian Program dan SDM Pasal 7

(1) Sub Bagian Program dan SDM dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang


(2) Sub Bagian Program dan SDM mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Program dan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menghimpun rencana program dan kegiatan dari masing-masing bidang dan

UPT; b. mengolah dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas; c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian; d. mengklarifikasikan dokumen pegawai; e. melaksanakan penataan dan penyimpanan dokumen kepegawaian; f. membuat bezetting kepegawaian; g. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas Sub

Bagian Kepegawaian; h. merencanakan pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan dinas; dan i. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


Bagian Ketiga

Bidang Lalu Lintas Pasal 8

(1) Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam


(2) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pembinaan di bidang lalu lintas kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Bidang lalu lintas, dalam urusan manajemen/rekayasa lalu lintas dan pengendalian lalu lintas.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi : a. menyusun manajemen dan rekayasa lalu lintas; b. menyusun pengendalian prasarana dan fasilitas lalu lintas; c. menyusun identifikasi dan investigasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas

jalan; d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas unit-unit dan UPT dilingkungan

bidang lalu lintas; e. memberikan perijinan di bidang lalu lintas; f. menyusun manajemen keselamatan lalu lintas; g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang lalu lintas; dan h. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


233

Paragraf 1 Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 9

(1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

(2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan manajemen dan rekayasa lalulintas.

(3) Penjabaran tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun dalam penetapan rencana induk jaringan dan lalu lintas jalan; b. mengelola pemberian perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas

parkir untuk umum; c. mengelola izin insidentil terhadap pengguna jalan diluar kepentingan lalu

lintas; d. menyiapkan dan menyusun penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan

fasilitas lau lintas dan perlengkapan jalan. e. melaksanakan urusan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas; f. menyiapkan dan menata penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di

jalan; g. menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran

sungai; h. menyusun bahan penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan

perkereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggung jawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/ atau Pemerintah Daerah;

i. membuat evaluasi dan laporan serta menyusun program pelaksanaan tugas; dan


Paragraf 2

Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Pasal 10

(1) Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

(2) Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan pengendalian prasarana dan fasilitas lalu lintas.

(3) Penjabaran tugas Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan urusan monitoring prasarana dan fasilitas lalu lintas; b. menyusun bahan penetapan kelas jalan; c. menyusun penetapan jaringan lintas angkutan barang; d. menyiapkan pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka

jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung;

e. monitoring dan identifikasi serta investigasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas jalan;

234

f. mengelola penelitian dan pelaporan kecelakaan lalulintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau yang menjadi isu rawan kecelakaan;

g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas;

h. menyusun bahan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi; i. menyusunan dan menetapan rencana umum jaringan lalu lintas sungai

dalam kota; j. mengawasi kewajiban penyediaan dokumen analisa dampak lalu lintas bagi

pusat-pusat kegiatan; k. menyusun rencana jalur kereta api yang lintasannya dalam Kota Padang; l. pemantauan dan penertiban bangunan tumbuh yang berdampak lalu

lintas; m. memberikan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar bandar

udara tentang keselamatan penerbangan; n. membuat evaluasi dan laporan serta menyusun program pelaksanaan

tugas; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keempat Bidang Angkutan

Pasal 11

(1) Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pembinaan di bidang angkutan kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan bidang angkutan, dalam urusan manajemen sarana/prasarana angkutan dan pengendalian angkutan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang angkutan mempunyai fungsi : a. menyusun manajemen sarana/prasarana angkutan; b. menyusun pengendalian angkutan; c. mengawasi pelaksanaan tugas unit-unit dan UPT dilingkungan bidang

angkutan; d. menyusun pemberian perijinan di angkutan; e. menyusun teknik dan laik jalan kendaraan bermotor; dan f. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


Paragraf 1

Seksi Manajemen Angkutan Pasal 12

(1) Seksi Manajemen Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

(2) Seksi Manajemen Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan manajemen angkutan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Manajemen Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana induk jaringan transportasi;

235

b. menyusun dalam penetapan jaringan trayek, kebutuhan dan komposisi untuk kebutuhan penyelenggaraan angkutan;

c. menyusun persyaratan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;

d. memberikan rekomendasi izin trayek angkutan kota sebagai persyaratan dalam penerbitan izin trayek angkutan kota;

e. memberikan rekomendasi izin trayek angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP) dan angkutan antar jemput dalam propinsi (AJADP) yang asal/tujuan Kota Padang sebagai persyaratan dalam penerbitan dan perpanjangan izin trayek angkutan antar kota dalam propinsi dan angkutan antar jemput dalam propinsi;

f. menyusun dalam penetapan wilayah operasi bagi angkutan tidak dalam trayek;

g. memberikan rekomendasi izin operasi angkutan tidak dalam trayek yaitu taksi, pariwisata, lingkungan yang asal tujuan Kota Padang;

h. memberikan rekomendasi izin usaha angkutan orang dan barang sebagai persyaratan dalam penerbitan izin usaha angkutan orang dan barang;

i. mengelola pemberian perizinan yang bersifat insidentil; j. mengelola pemberian kartu kontrol angkutan barang; k. menyusun dalam penetapan tarif penumpang kelas ekonomi; l. menyusun tarif angkutan sungai kelas ekonomi; m. menyusun rencana induk perkeretaapian; n. menyusun pengembangan sistim perkeretaapian; o. menyiapkan bahan arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis

kepada pengguna dan penyedia jasa; p. monitoring penyelenggaraan perkeretaapian; q. menetapkan jaringan pelayanan kereta api dalam; r. menetapkan jaringan pelayanan kereta api perkotaan; s. menetapkan tarif penumpang kereta dalam hal pelayanan angkutan yang

merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan;

t. membuat evaluasi dan laporan serta menyusun program pelaksanaan tugas: dan

u. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Pasal 13

(1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

(2) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana membantu Kepala Bidang dalam menetapkan urusan teknik sarana dan prasarana.

(3) Penjabaran tugas Seksi Teknik Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun dalam pengesahan rancang bangun terminal, sub

terminal/pangkalan penumpang dan barang serta halte; b. menyusun dalam penetapan lokasi terminal penumpang dan barang atau

sub terminal/pangkalan dan halte; c. menyusun dalam penetapan jumlah berat yang diijinkan;

236

d. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pengujian kendaraan; e. melaksanakan pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan; f. menyusun dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi; g. mengelola pemberian ijin usaha mendirikan sekolah mengemudi; h. menyusun dalam pembinaan perbengkelan kendaraan; i. melaksanakan pengawasan terhadap penyimpangan trayek; j. melaksanakan pengawasan pool dan keagenan angkutan; k. melaksanakan urusan pengoperasian angkutan umum dengan kendaraan

tidak bermotor; l. melakukan pengawasan pelaksanaan tarif angkutan sungai dan

penyeberangan; m. mengawasi pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai; n. memberi ijin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan

kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan; o. membuat evaluasi dan laporan serta menyusun program pelaksanaan

tugas; dan p. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Kelima Bidang Pengendalian dan Operasional

Pasal 14 (1) Bidang Pengendalian dan Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang


(2) Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas di bidang pengendalian dan operasional kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan bidang pengendalian operasional, dalam urusan operasional dan penegakkan hukum.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai fungsi : a. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas UPT dilingkungan Bidang

Pengendalian dan Operasional; b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan persyaratan teknis dan laik

jalan; c. melakukan penyidikan pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan,

pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran perizinan angkutan; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1 Seksi Operasional

Pasal 15 (1) Seksi Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional.

(2) Seksi Operasional mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional dalam melaksanakan urusan operasional.

(3) Penjabaran tugas Seksi Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan urusan pengamanan lalulintas; b. melaksanakan pemeriksaan perijinan angkutan di jalan;

237

c. melaksanakan operasi gabungan dalam penertiban pelangaran lalulintas dan angkutan;

d. melaksanakan pengawasan lalu lintas terhadap lokasi rawan macet; e. melaksanakan pengaturan lalu lintas yang bersifat sementara; f. melaksanakan pengawasan pengoperasian angkutan; g. mengawasi tertib parkir dijalan umum; h. melaksanakan investigasi dan audit kecelakaan; i. mengelola penyelenggaraan ijin usaha penderekan; j. membuat evaluasi dan laporan serta menyusun program pelaksanaan

tugas; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2 Seksi Penegakan Hukum

Pasal 16

(1) Seksi Penegakan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional.

(2) Seksi Penegakan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional dalam melaksanakan urusan pengendalian persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

(3) Penjabaran tugas Seksi Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan di

jalan dan terminal; b. melaksanakan penyidikan pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan

dan perizinan angkutan; c. mengawasi dan penindakan pelanggaran tata cara pengangkutan barang

khusus dan berbahaya; d. melaksanakan urusan pengawasan dan pengendalian penggunaan jalan

selain dari kepentingan lalu lintas; e. melaporkan hasil pelanggaran lalu lintas ke Pengadilan Negeri; f. melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran

Peraturan Daerah tentang lalu lintas; g. membuat evaluasi dan laporan serta menyusun program pelaksanaan

tugas; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keenam

Bidang Perhubungan Laut Pasal 17

(1) Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam


(2) Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan Laut.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi :

238

a. memberikan Surat Ijin Usaha Perusahaan Pelayaran, Pemberian Surat Ijin Operasi Perusahaan Non Pelayaran Dan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat;

b. memberikan surat Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut Dalam Kabupaten/Kota yang terdiri dari : Ekspedisi Muatan Kapal Laut, Perusahaan Bongkar Muat, Jasa Pengurusan Transportasi, Perusahaan Tally Depo dan Peti Kemas;

c. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas unit-unit dan UPT dilingkungan Bidang Perhubungan Laut;

d. memberikan Ijin Kerja Keruk lebih kecil dari 50.000 m3 (lima puluh ribu meter pesegi) dan reklamasi lebih kecil dari 2 Ha (dua hektar) pada pelabuhan lokal;

e. memberikan rekomendasi dalam penerbitan ijin usaha dan kegiatan pengamanan dan penyelamatan barang, serta persetujuan pekerjaan bawah air dan pengawasan kegiatannya dalam Kabupaten/Kota;

f. menetapkan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal; g. melaksanakan pemanduan dan penundaan kapal; h. melaksanakan rekomendasi tatanan kepelabuhan lokal; i. melaksanakan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan

pelayanan lokal; j. melaksanakan dan pengawasan sistem prosedur pelayanan jasa pelabuhan

lokal; k. menetapkan besaran tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi/non

ekonomi dalam kabupaten/kota; l. menyelenggarakan jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan lokal; m. merencanakan, membangun dan memelihara pelabuhan lokal; n. melaksanakan pengerukan dan reklamasi pada pelabuhan lokal; o. melakukan pengawasan pelaksanaan jasa pelabuhan lokal dan tarif

angkutan laut penumpang lintas kabupaten dalam Propinsi; p. mengusulkan besaran tarif jasa pelabuhan lokal; q. menetapkan daerah lingkungan kerja/ daerah lingkungan kepentingan bagi

pelabuhan-pelabuhan lokal; r. melaksanakan Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan lokal; s. melaksanakan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor

lebih kecil dari GT 30 Kapal Nelayan; t. menertibkan Surat tanda Kebangsaan kapal berukuran isi kotor lebih kecil

dari GT 30 kapal Nelayan; u. melaksanakan pelabuhan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); v. melaksanakan penanggulangan pencemaran dan bantuan pertolongan

musibah di laut/Tim SAR; dan w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1 Seksi Pelabuhan

Pasal 18

(1) Seksi Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut.

(2) Seksi Pelabuhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengendalian kegiatan operasional laut.

239

(3) Penjabaran tugas seksi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. menyusun program kerja; b. melaksanakan rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan lokal,

wajib pandu, lokasi pelabuhan umum dan khusus lokal; c. menetapkan lokasi, pembangunan, pengoperasian pelabuhan umum dan

khusus lokal; d. menetapkan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan

lokal; e. menetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan

bagi pelabuhan lokal; f. melaksanakan rekomendasi tatanan kepelabuhanan nasional dan

internasional; g. melaksanakan rancangan bangun dan fasilitas pelabuhan dengan pelayaran

lokal Kabupaten/Kota; h. melaksanakan dan mengawasi sistem prosedur pelayanan jasa pelabuhan

dengan pelayanan lokal Kabupaten/Kota; i. mengawasi penumpang angkutan lautlintas Kabupaten/Kota dalam provinsi; j. menetapkan tarif jasa pelabuhan dalam pelayanan lintas lokal Kabupaten

Kota; k. melaksanakan pungutan tarif jasa pelabuhan untuk pelayaran lokal

kabupaten/kota dan disetor ke kas daerah; l. memberikan Surat Izin Operasi Perusahaan Non Pelayaran; m. mengawasi dan melaksanakan kegiatan di pelabuhan lokal; n. mengeluarkan rekomendasi izin usaha perusahaan pelayaran; o. mengeluarkan surat rekomendasi izin usaha perusahaan rakyat; p. mengeluarkan rekomendasi izin perusahaan penunjang angkutan laut

(EMKL, PBM, Tally, Depo Peti Kemas/Container) lintas Kabupaten/Kota; q. menetapkan tarif angkutan laut penumpang kelas eonomi Kabupaten/Kota

dalam Propinsi, pengusulan trayek laut perintis; r. mengeluarkan rekomendasi surat izin usaha angkutan laut; s. membina koperasi tenaga kerja bongkar muat; t. memberikan rekomendasi izin usaha angkutan bandar; u. membuat laporan dan evaluasi serta menyusun program pelaksanaan tugas;

dan v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Pengendalian Lalu Lintas Laut, Keselamatan dan SAR Pasal 19

(1) Seksi Pengendalian Lalu Lintas Laut, Keselamatan dan SAR dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut.

(2) Seksi Pengendalian Lalu Lintas Laut, Keselamatan dan SAR mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan penunjang keselamatan pelayaran dan kepelautan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengendalian Lalu Lintas Laut, Keselamatan dan SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. memberikan izin pembuatan tempat penimbunan kayu, jaringan terapung

dan kerambah di sungai; b. mengadakan kapal sungai dan penyeberangan;

240

c. merekomendasikan lokasi pelabuhan penyeberangan; d. menetapkan lokasi pelabuhan sungai; e. membangun pelabuhan sungai dan penyeberangan; f. memberikan rekomendasi rencana induk, daerah lingkungan kerja/daerah

lingkungan kepentingan pelabuhan penyebrangan yang terletak pada jaringan jalan propinsi, nasional dan antar negara;

g. menetapkan rencana induk, daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang terletak pada jaringan jalan Kota Padang;

h. menetapkan tarif jasa pelabuhan penyeberangan yang tidak di usahakan; i. memberikan persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyebrangan; j. menyusun laporan kerja; k. menetapkan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan lokal; l. menyiapkan surat izin kerja keruk 50.000 M3 (lima puluh ribu meter

persegi) dan reklamasi 2 Ha (dua hektar); m. memberikan izin usaha kegiatan pengamanan dan penyelamatan barang

termasuk persetujuan kegiatan penyelaman bawah air dalam provinsi; n. melaksanakan danmengawasi pengukuran serta pendaftaran kapal

berukuran isi kotor GT 30 Kapal Nelayan; o. menerbitkan surat tanda kebangsaan kapal berukuran isi kotor lebih kecil

dari GT 30 kapal nelayan; p. melaksanakan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran dengan

memperhatikan peraturan penertiban di pelabuhan dan memperhatikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. melaksanakan pengamanan dan penertiban di pelabuhan dengan memperhatikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

r. melaksanakan penanggulangan pencemaran, patroli, dan bantuan SAR di pelabuhan dan perairan pantai;

s. melaksanakan pembinaan terhadap diklat-diklat swasta bidang laut; t. menetapkan batas-batas perairan bandar; u. melaksanakan pengusutan dan pemeriksaan kecelakaan kapal dan awak

kapal serta terjadinya pembuangan limbah oleh kapal; v. melakukan perbaikan perawatan dan mengatur penggunaan

sarana/prasarana operasional serta logistik pelabuhan; w. melaksanakan penelitian dan sertifikasi dokumen awak kapal; x. melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha galangan kapal rakyat; y. membuat laporan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas;

dan z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Ketujuh Bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 20

(1) Bidang Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Kota Padang dan melaksanakan tugas di bidang komunikasi dan informatika.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;

241

b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;

c. melakukan pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang komunikasi dan informatika;

d. melakukan membinaan terhadap unit pelaksanaan teknis pelayanan informasi publik;

e. melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi retibusi pengendalian menara telekomunikasi; dan


Paragraf 1

Seksi Pos dan Telekomunikasi Pasal 21

(1) Seksi Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.

(2) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengendalian kegiatan di Bidang Pos dan Telekomunikasi.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana kerja, evaluasi dan pelaporan seksi Pos dan

Telekomunikasi; b. memberikan rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan; c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha

jasa pos; d. melakukan pengawasan pelayanan pos di kelurahan; e. memberikan izin dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen; f. mengendalikan dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan

telekomunikasi; g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha

telekomunikasi; h. memberikan rekomendasi permohonan izin penyelenggaraan jaringan

tetap tertutup lokal kabel; i. mengendalikan dan mengawasi terhadap penyelenggaraan telekomunikasi

Kota Padang, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi kelurahan, penyelenggaraan warung telekomunikasi atau sejenisnya;

j. memberikan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaran radio dan pemberian izin lokasi pembangunan studio dan pemancar radio dan/atau televisi;

k. memberikan rekomendasi izin jasa titipan untuk kantor agen; l. memberikan izin dan mengawasi penyelenggaraan telekomunikasi khusus

untuk keperluan pemerintah dan badan hukum Kota Padang; m. memberikan izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung n. memberikan izin kantor cabang dan loket pelayanan operator; o. memberikan Rekomendasi Site Plan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

menara telekomunikasi, galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi Kota Padang, Hinder Ordonantie, instalasi penangkal petir dan instalasi genset;

p. memberikan izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi; q. melakukan intensifikasi dan ektensifikasi retribusi pengendalian menara

telekomunikasi;

242

r. melaksanakan sosialisasi peraturan dan perundang undangan; dan s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2 Seksi Telematika

Pasal 22

(1) Seksi Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.

(2) Seksi Telematika mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengendalian kegiatan di bidang telematika.

(3) Penjabaran tugas Seksi Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana kerja, evaluasi dan pelaporan seksi perangkat

telematika; b. melakukan koordinasi dan fasilitasi di bidang aplikasi dasar e-

government; c. melakukan koordinasi dan fasilitasi di bidang aplikasi layanan pubik; d. melakukan koordinasi dan fasilitasi di bidang aplikasi layanan

pemerintahan; e. melakukan koordinasi dan fasilitasi di bidang tata laksana e-government; f. melakukan koordinasi standarisasi dan keterpaduan antar sistem

informasi; g. melakukan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan perangkat

lunak dan konten e-Government; h. melakukan kerjasama teknis pengembangan e-Government; i. melakukan koordinasi antar badan, dinas, kantor dan lembaga

pemerintah dalam rangka pembangunan e-Government; j. melakukan koordinasi dan fasilitasi kerjasama di bidang pemberdayaan

telematika; k. melakukan pemberdayaan perangkat lunak, perangkat keras serta

aparatur teknis telematika; l. melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis, peningkatan kualitas dan

kapasitas sumber daya aparatur teknis di bidang telematika; m. mengelola pusat informasi melalui Media Teknologi Informatika; n. melakukan pengolahan dan pengelolaan bank data serta penyajian

informasi; o. melakukan pengolahan dan pengelolaan penggunaan intranet dan

internet; p. melakukan sosialisasi di bidang telematika; q. melakukan bimbingan teknis bidang interoperabilitas dan keamanan

sistem informasi; r. melakukan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan perangkat

keras dan jaringan atau sarana dan prasarana telematika; s. melakukan evaluasi, pengendalian dan pelaporan sarana dan prasarana

telematika; t. melakukan pengamanan, pemeliharaan dan pengendalian piranti keras

dan jaringan; u. menetapkan standarisasi perangkat keras dan jaringan; dan v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


243


Pasal 23 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 31);

b. Peraturan Walikota Padang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 32).


Pasal 24



WALIKOTA PADANG




244


TENTANG


DINAS PEKERJAAN UMUM


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum.







245





11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 atau SKB atau M.PAN atau 4 atau 2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM.

BAB I





3. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang;

5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum;

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum;

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum;

8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum;

246

9. Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

10. Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan Permukiman adalah suatu alat atau tempat sebagai penunjang kawasan perumahan atau permukiman;

11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang mengatur ruangan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya di atas tanah, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan aktifitasnya, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun tempat kegiatan lainnya;

12. Pengawasan Teknis adalah suatu rangkaian kegiatan guna menguji apakah suatu pekerjaan sudah sesuai dengan yang direncanakan;

13. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan atau penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;

14. Irigasi adalah suatu bagian bidang pengelolaan air berupa usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;

15. Jaringan Irigasi adalah bagian dari bangunan pengairan dalam bentuk saluran yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk pengaturan air irigasi melalui penyediaan, pengambilan, pembagian, penyaluran dan pengaturannya;

16. Drainase adalah saluran pembuangan yang berfungsi untuk mempercepat mengalirnya air hujan atau air permukaan ke pembuangan akhir (Sungai, Danau atau Laut);

17. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus akibat drainase alamiah yang terhambat, serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik kimiawi dan biologis;

18. Air Baku adalah suatu penyediaan air dalam rangka memenuhi kebutuhan hajat orang banyak seperti untuk pertanian, air minum, pengontrolan kota dan industri yang bersumber dari air sungai, waduk dan air tanah;

19. Pantai adalah suatu hamparan atau kawasan yang terletak antara daratan dan lautan;

20. Pemeliharaan adalah merupakan suatu kegiatan yang merawat prasarana dan sarana yang menjamin kelestarian fungsi;

21. Jalan adalah prasarana perhubungan yang berperan menghubungkan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, sehingga dapat mempercepat mobilitas barang dan orang;

22. Jembatan adalah bangunan prasarana penghubung yang merupakan suatu kesatuan dengan jalan, sehingga dapat terselenggaranya mobilitas orang dan barang;

BAB II


Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;


1. Sub Bagian Umum;


3. Sub Bagian Kepegawaian;

c. Bidang Bina Program, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Program ;

247

2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

1. Seksi Gedung Pemerintah;

2. Seksi Teknik Penyehatan;

3. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan.

e. Bidang Bina Marga, terdiri dari :

1. Seksi Jalan;

2. Seksi Jembatan;

3. Seksi Peralatan dan Perbekalan.

f. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

1. Seksi Drainase;

2. Seksi Irigasi;

3. Seksi Rawa Pantai, Air Baku dan Sungai.

BAB III


Pasal 3

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan Pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

(2) Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum demi terwujudnya pengelolaan umum yang berdaya guna dan berhasil guna;

b. merumuskan sasaran strategi Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum demi terwujudnya pengelolaan pekerjaan umum yang akuntabel;

c. merumuskan program kerja dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan Dinas Pekerjaan Umum dapat terukur secara tepat dan optimal;

d. menyelenggarakan urusan pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku demi terwujudnya pekerjaan atau usaha daerah;

e. mengarahkan dan mengendalikan penyelengaraan urusan pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;

f. membina aparatur dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

248

g. melaporkan penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

h. pengguna anggaran dinas; i. pengguna barang dinas; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai





(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perpustakaan, evaluasi dan pelaporan.

(3) Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi : a. menyusun administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan

rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan; b. menyusun anggaran, pembinaan organisasi, tata laksana, evaluasi dan

pelaporan; c. meningkatkan sumber daya manusia; d. membuat evalusi dan laporan pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum;

dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1




(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan dinas.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengelola surat masuk dan keluar; b. mengelola kearsipan; c. melaksanakan urusan humas; d. melaksanakan urusan pengadaan peralatan atau perlengkapan, pencatatan

penyimpanan, pendistribusian; e. melaksanakan urusan pemeliharaan alat-alat kantor; f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


249




(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, membuat pertanggungjawaban keuangan dinas.


peraturan perundang-undangan; b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan; a. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat

perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan pns serta penghasilan lainnya;

c. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban; d. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan

keuangan; e. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan; f. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan; g. membuat evaluasi dan laporan sub bagian keuangan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 3




(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian; b. mengklarifikasikan dokumen pegawai; c. melaksanakan penataan dan penyimpanan dokumen kepegawaian; d. membuat bezetting kepegawaian; e. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sub bagian kepegawaian; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


250

Bagian Ketiga Bidang Bina Program

Pasal 8 (1) Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam


(2) Bidang Bina Program mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang program dan perencanaan, survey dan pengawasan, serta pengendalian dan pelaporan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Bina Program mempunyai fungsi : a. merumuskan dan menyusun rencana umum program bidang pekerjaan

umum; b. merumuskan dan menyusun program, kegiatan dan perencanaan teknis; c. merumuskan dan melakukan penelitian serta pemberian rekomendasi

teknis terhadap izin pemanfaatan prasarana dan sarana Kota; d. merumuskan dan menetapkan standarisasi harga Bidang Pekerjaan Umum; e. melakukan pengawasan dan pengembangan teknis Bidang Pekerjaan

Umum; f. melakukan survey dan inventarisasi teknis terhadap pengembangan,

perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana Kota; g. melakukan pengawasan terhadap prasarana dan sarana Kota; h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya; i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina

Program; j. mengendalikan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Seksi Perencanaan dan Program Pasal 9

(1) Seksi Perencanaan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Program.

(2) Seksi Perencanaan dan Program mempunyai tugas membantu Kepala Bidang merumuskan program dan perencanaan teknis kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum.

(3) Penjabaran tugas Seksi Perencanaan dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan perencanaan dan program kegiatan bidang pembangunan

bidang pekerjaan umum; b. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum; c. melakukan perencanaan teknis terhadap program dan kegiatan; d. memproses penetapan standarisasi harga bidang cipta karya, bina marga,

sumber daya air dan penerangan jalan umum; e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya; f. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi perencanaan dan

program; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


251

Paragraf 2 Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 10 (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Program.

(2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengolah data teknis dan survey untuk program dan perencanaan prasarana dan sarana Kota.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan inventarisasi data teknis dan survey, pengukuran dalam

penyiapan program dan perencanaan prasarana dan sarana kota; b. melaksanakan proses administrasi pemberian rekomendasi teknis terhadap

izin pemanfaatan prasarana dan sarana kota; c. melakukan pengendalian serta pengawasan terhadap rekomendasi teknis

pelaksanaan pembangunan dan rekomendasi teknis terhadap izin pemanfaatan prasarana dan sarana kota;

d. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum;

e. melaksanakan koordinasi teknis atas rekondisi (pengembalian kondisi semula) untuk galian sarana utilitas oleh masyarakat atau individu atau instansi baik swasta maupun pemerintah;

f. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian;

g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya; h. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengawasan dan

pengendalian; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 3

Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pasal 11

(1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Program.

(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program atau kegiatan dinas.

(3) Penjabaran tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang

berjalan agar sesuai dengan target dan sasaran konstruksi; b. melaksanakan evaluasi terhadap program atau kegiatan yang belum

terlaksana dan mencarikan solusi tindaklanjut; c. membuat laporan hasil evaluasi dari program atau kegiatan dinas. d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konstruksi

dan pemeliharaan; f. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi evaluasi dan pelaporan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


252

Bagian Keempat Bidang Cipta Karya

Pasal 12 (1) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam


(2) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di Bidang Cipta Karya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi : a. melaksanakan dan memfasilitasi bantuan teknis menyangkut bangunan

gedung pemerintah baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;

b. melaksanakan penyediaan, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan;

c. melaksanakan penyediaaan, perbaikan dan peningkatan penyehatan lingkungan;

d. melaksanakan penyusunan rumusan tentang gedung pemerintah, teknis sarana dan prasarana lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman;

e. melaksanakan penaksiran nilai terhadap aset dan penghapusannya, ganti rugi bangunan akibat pembangunan dan bencana alam;

f. memberikan fasilitasi dan bantuan teknis terhadap unit kerja lain; g. memberikan rekomendasi teknis ke-ciptakaryaan; h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain; i. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang cipta karya; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Seksi Gedung Pemerintah Pasal 13

(1) Seksi Gedung Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

(2) Seksi Gedung Pemerintah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan gedung bangunan pemerintah.

(3) Penjabaran tugas Seksi Gedung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. menyusun rencana kebutuhan, disain teknis, biaya, serta pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan gedung pemerintah; b. melaksanakan fasilitasi bantuan teknis untuk perencanaan, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan gedung; c. melaksanakan pengawasan terhadap tata bangunan gedung pemerintah. d. melaksanaan perhitungan dan penaksiran nilai serta penyusutan nilai

terhadap aset–aset bangunan gedung pemerintah, serta perhitungan nilai gantirugi;

e. melaksanakan dan merumuskan kebijakan serta inventarisasi yang terkait dengan pengelolaan gedung pemerintah;

f. melakukan analisa, pengujian atau penelitian terhadap kelayakan teknis bangunan gedung pemerintah serta memberikan rekomendasi tindak lanjut;

253

g. memberikan asistensi terhadap instansi lain yang membutuhkan analisa, pengujian atau penelitian terhadap kelayakan teknis bangunan gedung untuk alasan keamanan dan keselamatan pemanfaatannya;

h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya; i. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi gedung

pemerintah; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Teknik Penyehatan Pasal 14

(1) Seksi Teknik Penyehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

(2) Seksi Teknik Penyehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan permukiman melalui penyediaan dan peningkatan penyehatan lingkungan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Teknik Penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan inventarisasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana

untuk penyehatan lingkungan terutama pada kawasan kumuh dan kawasan terbelakang;

b. menyusun program atau kegiatan serta strategi penyehatan lingkungan terutama pada kawasan kumuh dan kawasan terbelakang;

c. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana untuk penyehatan lingkungan permukiman;

d. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan teknis masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan;

e. melaksanakan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan;

f. melaksanakan penyediaan air bersih dan penyediaan, perbaikan dan peningkatan sanitasi lingkungan permukiman;

g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya; h. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Teknik Penyehatan

Lingkungan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 3

Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan Pasal 15

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

(3) Penjabaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan inventarisasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana bagi

pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh dan terbelakang;

254

b. menyusun program atau kegiatan dan strategi pengembangan dan peningkatan kawasan kumuh dan kawasan terbelakang;

c. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;

d. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan teknis masyarakat dalam penyediaan, perbaikan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan yang mandiri;

e. melaksanakan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan penyediaan, perbaikan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan;

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya; g. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi sarana lingkungan;

dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Kelima

Bidang Bina Marga Pasal 16

(1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan di bidang bina marga.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi : a. menyusun rumusan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan; b. menyusun rumusan teknis pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan; c. memberikan bantuan dan bimbingan teknis dibidang jalan dan jembatan; d. menyusun rumusan pemeliharaan nama plank jalan; e. mengatur, mengelola dan melakukan pengawasan serta pengendalian jalan

dan jembatan; f. memberikan bantuan perencanaan teknis bidang jalan dan jembatan

terhadap unit kerja lainnya; g. menyusun klasifikasi dan inventarisasi standar dan fungsi klas jalan dan

jembatan; h. meneliti kualifikasi usaha jasa rekayasa teknologi dan jasa konstruksi

dibidang jalan dan jembatan; i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya; j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1 Seksi Jalan

Pasal 17 (1) Seksi Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

(2) Seksi Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan sarana pembangunan jalan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan penelitian atau survey terhadap kondisi fisik jalan;

255

b. menyusun program atau kegiatan untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan berdasarkan skala prioritas;

c. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, kanstin, dan trotoar;

d. mengatur, mengelola dan melakukan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan jalan, kanstin, dan trotoar;

e. memberikan bantuan perencanaan teknis bidang jalan terhadap unit kerja lainnya;

f. menyusun klasifikasi dan inventarisasi standar dan fungsi kelas jalan, kanstin, dan trotoar;

g. melakukan penelitian dan kualifikasi usaha jasa rekayasa teknologi dan jasa konstruksi di bidang jalan;

h. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang jalan; i. melaksanakan pemeliharaan plang nama ruas jalan; j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang jalan; k. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi jalan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Jembatan Pasal 18

(1) Seksi Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

(2) Seksi Jembatan mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan sarana pembangunan jembatan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. melaksanakan penelitian atau survey terhadap kondisi fisik jembatan; b. menyusun program atau kegiatan untuk pembangunan, peningkatan dan

pemeliharaan jembatan berdasarkan skala prioritas; c. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan; d. Pengaturan, pengelolaan dan melakukan pengawasan serta pengendalian

pemanfaatan jembatan; e. memberikan bantuan perencanaan teknis bidang jembatan terhadap unit

kerja lainnya; f. melakukan penyusunan klasifikasi dan inventarisasi standar dan fungsi

kelas jembatan; g. melakukan penelitian kualifikasi usaha jasa rekayasa teknologi dan jasa

konstruksi di bidang jembatan; h. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang jembatan; i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang jembatan; j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi jembatan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 3

Seksi Peralatan dan Pembekalan Pasal 19

(1) Seksi Peralatan dan Pembekalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

(2) Seksi Peralatan dan Pembekalan mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan peralatan dan perbekalan dinas.

256

(3) Penjabaran tugas Seksi Peralatan dan Perbekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun analisa kebutuhan peralatan dan perbekalan untuk mendukung

pelaksanaan tugas dinas; b. melaksanakan pengaturan dan operasional, perawatan atau pemeliharaan

alat berat dinas; c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; d. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Peralatan dan

Perbekalan; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keenam

Bidang Sumber Daya Air Pasal 20

(1) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam


(2) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu kepala dinas di bidang pengelolaan sumber daya air (rawa, pantai, air baku, sungai, irigasi dan drainase).

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi : a. melaksanakan survey atau penelitian terhadap kondisi fisik dan pengelolaan

sumber daya air (rawa, pantai, air baku, sungai, irigasi dan drainase); b. menyusun program atau kegiatan pembangunan fisik dan pengelolaan

sumber daya air (rawa, pantai, air baku, sungai, irigasi dan drainase); c. melakukan pemantauan atau monitoring atau pengawasan kegiatan

konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air; d. melakukan pengendalian daya rusak air; e. melaksanakan kegiatan pembangunan jaringan irigasi dan drainase serta

mengatur pengelolaan dan pemeliharaannya; f. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengendalian akibat daya rusak

air; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Seksi Drainase Pasal 21

(1) Seksi Drainase dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

(2) Seksi Drainase mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan pengelolaan pembangunan pengaturan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase dan trotoar

(3) Penjabaran tugas Seksi Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan inventarisasi dan klasifikasi jaringan drainase; b. melakukan survey atau penelitian terhadap kondisi jaringan drainase dan

trotoar; c. menyusun program atau kegiatan pembangunan, peningkatan dan

pemeliharaan jaringan drainase dan trotoar;

257

d. melaksanakan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan serta pengelolaan jaringan drainase dan trotoar;

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya; g. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi drainase; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Irigasi Pasal 22

(1) Seksi Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

(2) Seksi Irigasi mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi.

(3) Penjabaran tugas Seksi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan inventarisasi dan klasifikasi jaringan irigasi; b. melakukan survey atau penelitian terhadap kondisi jaringan irigasi; c. menyusun program atau kegiatan pembangunan, peningkatan dan

pemeliharaan jaringan irigasi; d. melaksanakan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan serta

pengaturan pengelolaan jaringan irigasi; e. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi irigasi; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 3

Seksi Rawa, Pantai, Air Baku dan Sungai Pasal 23

(1) Seksi Rawa, Pantai, Air Baku dan Sungai dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

(2) Seksi Rawa, Pantai, Air Baku dan Sungai mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan pengelolaan pembangunan prasarana dan sarana daerah rawa, pantai, air baku dan sungai.

(3) Penjabaran tugas Seksi Rawa, Pantai, Air Baku dan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan inventarisasi dan klasifikasi daerah rawa, pantai, air baku

dan sungai; b. melakukan survey atau penelitian terhadap kondisi daerah rawa, pantai, air

baku dan sungai; c. menyusun program atau kegiatan pembangunan, peningkatan dan

pemeliharaan daerah rawa, pantai, air baku dan sungai; d. melaksanakan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan serta

pengaturan daerah rawa, pantai, air baku dan sungai; e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya; f. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Rawa, Pantai, Air

Baku dan Sungai; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


258


Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25



WALIKOTA PADANG




259


TENTANG


DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN, DAN PERUMAHAN


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan.







260








MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN, DAN PERUMAHAN.

BAB I


Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Padang; 2. Walikota adalah Walikota Padang; 3. Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan adalah Dinas Tata Ruang,

Tata Bangunan, dan Perumahan Kota Padang; 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan

Perumahan Kota Padang;

261

5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan;

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan;

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan;

8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan;

9. Keterangan Rencana Kota selanjutnya disingkat KRK adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang perencanaan tata ruang kota yang akan menjadi acuan atau pedoman atau petunjuk bagi semua pihak tentang peruntukan lahan atau lokasi, posisi pengkaplingan atau parsil tanah, garis sepadan jalan, garis sepadan bangunan atau Rollijn, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, jumlah lantai bangunan serta koefisien fisik bangunan lainnya pada lokasi atau wilayah-wilayah dalam Kota Padang;

10. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin mendirikan bangunan menurut Peraturan Daerah, yaitu izin atau lisensi yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada suatu badan atau orang pribadi untuk mendirikan, menambah, mengembangkan, merehabilitasi/merenovasi atau merubah peruntukan bangunan dalam bentuk dan untuk kepentingan apapun juga;

11. Zoning adalah ketentuan-ketentuan rekayasa pemanfaatan Ruang.


Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian.

c. Bidang Pemetaan, terdiri dari : 1. Seksi Survey dan Pengukuran; 2. Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang.

d. Bidang Tata Ruang, terdiri dari : 1. Seksi Perancangan Ruang Kota; 2. Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota.

e. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari : 1. Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi; 2. Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan.

f. Bidang Perumahan, terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan.

g. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari : 1. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan; 2. Seksi Konservasi dan Penataan Lingkungan.

262



Pasal 3

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan penataan ruang, penataan bangunan, dan perumahan serta melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangandemi terwujudnya tata ruang kota yang tertib, teratur dan seimbang serta tata letak bangunan dan perumahan yang rapi, indah, nyaman dan asri.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis bidang tata ruang, tata bangunan, dan

perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya tata ruang kota yang tertib, teratur dan seimbang serta tata letak bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri;

b. merumuskan sasaran strategis bidang tata ruang, tata bangunan, dan perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tata ruang kota yang tertib, teratur dan seimbang serta tata letak bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri;

c. merumuskan program kerja Dinas tata ruang, tata bangunan, dan perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan tata ruang dan tata bangunan dapat terukur secara tepat dan optimal;

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan penataan ruang dan penataan bangunan dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;

e. menyelenggarakan urusan tata ruang, tata bangunan, dan perumahan serta tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya penataan ruang kota yang tertib, teratur dan seimbang serta penataan bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri;

f. mengendalikan penyelengaraan urusan penataan ruang dan penataan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga ketertiban, keteraturan dan keseimbangan tata ruang kota serta menjaga kerapian, keindahan, kenyamanan dan keasrian tata letak bangunan;

g. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan tata ruang, tata bangunan, dan perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

h. mengarahkan penyelenggaraan urusan penataan ruang dan penataan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

i. mengevaluasi penyelenggaraan urusan penataan ruang dan penataan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

j. melaporkan penyelenggaraan urusan tata ruang, tata bangunan, dan perumahan secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;



263




(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan dalam urusan umum, perizinan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, urusan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi : a. melakukan penyusunan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan

peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, kearsipan dan perpustakaan dan dokumentasi;

b. menyusun anggaran, pembinaan organisasi tata laksana, evaluasi, dan pelaporan;

c. meningkatkan sumber daya manusia; d. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada berbagai pihak yang akan

mengurus izin mendirikan bangunan; e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Tata Ruang, Tata

Bangunan, dan Perumahan; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1




(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas, memeriksa permohonan IMB dan ijin lainnya serta melakukan inventarisasi terhadap pertambahan bangunan dan investasi.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengelola surat masuk dan surat keluar; b. mengelola kearsipan; c. melaksanakan urusan humas; d. melaksanakan urusan pengadaan peralatan atau perlengkapan, pencatatan

penyimpanan, pendistribusian; e. melaksanakan urusan pemeliharaan atau perawatan alat-alat kantor; f. meneliti, memeriksa kelengkapan setiap permohonan IMB dan Keterangan

Rencana Kota; g. memproses dan menyelenggarakan pemberian IMB, layak huni dan KRK; h. memberikan Nomor Registrasi IMB dan KRK serta menyiapkan Plank IMB; i. menghimpun data/dokumentasi yang berkaitan dengaan IMB dan KRK; j. melakukan inventarisasi terhadap pertumbuhan bangunan dan investasi; k. memproses dan menyelenggarakan pemberian izin pembongkaran bangunan; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


264











ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 3




(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian; b. mengklarifikasikan dokumen pegawai; c. melaksanakan penataan dan penyimpanan dokumen kepegawaian; d. membuat bezetting kepegawaian; e. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan Sub Bagian Kepegawaian; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


265

Bagian Ketiga Bidang Pemetaan

Pasal 8

(1) Bidang Pemetaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pemetaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melakukan survei dan pengukuran, pengembangan sistem basis tata ruang, pengelolaan sistim basis tata ruang serta pelayanan pemetaan kepada masyarakat.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemetaan mempunyai fungsi : a. membuat perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pemetaan; b. melakukan survai dan pengukuran dalam rangka penataan ruang kota dan

pemberian pelayanan pemetaan; c. mengumpul dan mengolah peta manual menjadi peta digital; d. monitoring perkembangan data disesuaikan dengan pelaksanaan di

lapangan; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Seksi Survey dan Pengukuran Pasal 9

(1) Seksi Survey dan Pengukuran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemetaan.

(2) Seksi Survey dan Pengukuran mempunyai tugas melakukan survey dan pengukuran, pemasangan patok dalam rangka penataan ruang kota serta pelayanan pemetaan kepada masyarakat.

(3) Penjabaran tugas Seksi Survey dan Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan kegiatan pengukuran lahan termasuk menetapkan titik tinggi,

polygon dan titik tetap untuk area yang luasnya diatas 1000 M² secara manual dan digital;

b. melakukan kegiatan survei instansional, data lapangan serta pengumpulan informasi ketataruangan terkait bidang pemetaan;

c. membuat peta digital, baik peta dasar maupun peta lematik ; d. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang Pasal 10

(1) Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemetaan.

(2) Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data pemetaan menjadi data digital serta evaluasi dan monitoring perkembangan data sesuai dengan perkembangan Tata Ruang Kota.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan pengumpulan data manual bidang tata ruang dan menjadikan

data digital;

266

b. melakukan pengelolaan basis data digital ketataruangan; c. melakukan pengolahan data digital ketata ruangan; d. mengkomunikasikan sistem basis tata ruang kota; e. menyusun basis data digital, menyiapkan norma, standar dan teknik

analisa; f. menyimpan arsip data manual dan digital; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keempat

Bidang Tata Ruang Pasal 11

(1) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam


(2) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melakukan perencanaan tata ruang, penyusunan perencanaan prasarana dan kelengkapan kota.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi : a. merencanakan pola ruang kota pada kawasan yang cepat pertumbuhannya; b. merencanakan penempatan kawasan perumahan, industri, perdagangan

dan pergudangan; c. merencanakan fasilitas sarana dan prasarana serta utilitas kota; d. menyusun pola jaringan arus lalu lintas; e. melakukan penelitian dan evaluasi kepadatan arus lalu lintas; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Seksi Perancangan Ruang Kota Pasal 12

(1) Seksi Perancangan Ruang Kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

(2) Seksi Perancangan Ruang Kota mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyusun rencana pola ruang kota, kawasan perumahan, penempatan fasilitas sarana dan prasarana kota.

(3) Penjabaran tugas Seksi Perancangan Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. merencanakan penetapan fungsi kawasan yang sudah ditetapkan

berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Padang; b. merencanakan pola ruang kota terutama pada kawasan yang sangat cepat

pertumbuhannya dan kawasan strategis; c. merencanakan penempatan fasilitas sarana dan prasarana kota serta

utilitas dan kelengkapan kota; d. merencanakan struktur ruang kota dalam rangka menerbitkan KRK; e. merumuskan persyaratan Planologis untuk suatu kawasan; f. menyusun peraturan-peraturan di bidang perencanaan tata ruang beserta

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya; g. memberikan rekomendasi tentang peruntukan kawasan berdasarkan

renacana tata ruang wilayah; h. menyusun kerjasama antar kota di bidang penataan dan pengendalian tata

ruang kota; i. menyusun laporan pelaksanaan tugas; j. menyelenggarakan proses penerbitan izin lokasi; dan

267


Paragraf 2

Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota Pasal 13

(1) Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

(2) Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota membantu Kepala Bidang melakukan penelitian dan evaluasi kepadatan arus lalu lintas, menyusun pola jaringan prasarana kota dan melakukan evaluasi.

(3) Penjabaran tugas Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. merencanakan penempatan perlengkapan kota atau aksesoris kota seperti

billboard, gapura, neon sign, halte, jembatan penyeberangan sesuai dengan Rencana Teknik Ruang Kota;

b. menyusun pola jaringan arus lalu lintas; c. mengusulkan sistem pola serta pedoman pengarahan yang berkenan dengan

jaringan transportasi kota, prasarana kota seperti jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, tower radio seluler dan lain-lain;

d. mengadakan evaluasi dan monitoring, pola jaringan arus lalu lintas, kepadatan lalu lintas, pola jaringan prasarana kota seperti jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan limbah dan lain-lain;

e. merencanakan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Kelima

Bidang Tata Bangunan Pasal 14

(1) Bidang Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam


(2) Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang teknis tata bangunan dan tata letak bangunan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi : a. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada berbagai pihak yang akan

mendirikan bangunan; b. memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan dalam penyusunan atau

penetapan rencana bangunan yang meliputi bidang arsitektur, konstruksi dan kelengkapan bangunan lainnya;

c. bekerjasama dengan instansi terkait dalam memberikan rekomendasi teknis atas permohonan izin-izin, undang-undang gangguan, pemasangan instalasi listrik, telepon dan air minum;

d. melakukan pendataan, inventarisasi, menghimpun berbagai informasi, serta melakukan pemetaan lokasi dan keadaan fisik bangunan dalam rangka keperluan penyusunan rencana atau kebijakan dalam pengaturan, pengendalian tata letak bangunan; dan


268

Paragraf 1 Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi

Pasal 15 (1) Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Bangunan.

(2) Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penelitian teknis, pengarahan dan petunjuk terhadap arsitektur dan konstruksi, pemetaan dan pembuatan gambar situasi, perhitungan nilai investasi bangunan serta besarnya retribusi.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan penelitian teknis terhadap arsitektur dan konstruksi serta

kelengkapan bangunan lainnya yang akan didirikan; b. memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan arsitektur, konstruksi dan

kelengkapan bangunan lainnya sesuai kondisi lahan, peruntukan, jumlah tingkat bangunan yang akan didirikan atau dimohonkan;

c. memberikan pengarahan, petunjuk dalam pemasangan kelengkapan bangunan atau jaringan listrik, telepon, air bersih, saluran air bersih, serta ketentuan undang-undang gangguan;

d. melakukan pemetaan dan pembuatan gambar situasi lapangan dan pemancangan tentang tata letak bangunan;

e. melakukan penelitian, pengujian arsitektur, konstruksi terhadap bangunan-bangunan yang memerlukan ijin layak huni serta izin pembongkaran;

f. melakukan perhitungan nilai investasi bangunan serta besar retribusi yang dikenakan;

g. menghimpun data-data atau dokumen yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan Pasal 16

(1) Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Bangunan.

(2) Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan, memeriksa permohonan IMB dan ijin lainnya serta melakukan inventarisasi terhadap pertambahan bangunan dan investasi.

(3) Penjabaran tugas Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan penelitian teknis terhadap kelengkapan utilitas bangunan; b. memberikan pengarahan, petunjuk dalam pemasangan kelengkapan

bangunan atau jaringan listrik, telepon, air bersih, saluran air bersih, parkir, taman, penangkal petir serta ketentuan undang-undang gangguan;

c. melakukan pemeriksaan teknis terhadap kelayakan bangunan; d. memproses dan menyelenggarakan penerbitan sertifikat layak fungsi; e. melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data serta

legalisasi terhadap izin pelaku teknis bangunan; f. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


269

Bagian Keenam Bidang Perumahan

Pasal 17

(1) Bidang Perumahan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas melaksanakan fasilitas dan stimulasi pembiayaan, pembinaan, pengembangan dan pembangunan perumahan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perumahan mempunyai fungsi : a. menyiapkan rencana kegiatan bidang perumahan sebagai bahan

penyusunan program kerja dinas; b. menyusun rencana teknis, melaksanakan pendataan lingkungan perumahan

dan kelayakan perumahan yang memerlukan penataan, peremajaan, perbaikan atau revitalisasi;

c. menyusun dan menyebarluaskan norma, standar, pedoman dan manual lingkungan perumahan, kelayakan rumah, sarana dan prasarana dasar perumahan serta utilitas;

d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bidang perumahan; e. penyelenggaraan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perbaikan prasarana,

sarana, dan utilitas serta pembiayaan perumahan; f. pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program

bidang perumahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan Pasal 18

(1) Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

(2) Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan kawasan perumahan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan rencana, program dan kegiatan seksi pengembangan kawasan

perumahan; b. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan kawasan

perumahan; c. menyiapkan bahan dan data penyusunan dan penerapan norma, standar,

pedoman dan manual di bidang perumahan; d. memberikan bantuan teknis perencanaan dan bantuan fisik pembangunan

kawasan perumahan sebagai stimulan; e. melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha atau pengembang

perumahan, pengelola atau pengusaha rumah sewa dan rumah kost (pondokan);

f. melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data, serta evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan rumah formal dan swadaya;

g. menyusun program pengadaan rumah susun pada tanah negara yang dibiayai dengan subsidi silang dari alokasi pembangunan yang diperuntukan bagi bangunan komersil;

270

h. menyiapkan kawasan siap bangun dan melakukan pengkajian atas kebutuhan perumahan formal dan swadaya;

i. memberikan saran dan pertimbangan terhadap pencabutan atau pengalihan pembebasan, perumahan yang ber sip, pemindahan tehadap penyelenggaraan izin usaha pengelolaan perumahan;

j. melaksanakan kajian dan studi kelayakan di bidang pengembangan perumahan baik secara fisik, sosial budaya, dan peluang sumber pembiayaan;

k. melaksanakan pendaftaran dan pemberian informasi/data tentang ketersediaan dan kebutuhan perumahan bagi masyarakat;

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan Pasal 19

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana dan prasarana kawasan perumahan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan rencana, program dan kegiatan seksi sarana dan prasarana

kawasan perumahan; b. melakukan pendataan dan kajian/analisa terhadap prasarana dasar,

fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi pengembangan perumahan untuk peningkatan sarana dan prasarana kawasan perumahan;

c. memeriksa proses penyerahan sarana dan prasarana yang dibangun oleh pengembang pada tanah fasilitas umum dan fasilitas sosial;

d. menyiapkan bahan penetapan harga sewa perumahan, meneliti dan memproses izin penghunian perumahan, usaha pembangunan perumahan, izin layak huni, izin penggunaan bangunan serta izin usaha pengelolaan perumahan, rumah sewa dan rumah kost (pondokan);

e. menyusun, menghimpun dan memelihara dokumen yang berhubungan dengan sip, surat izin usaha pembangunan perumahan, surat izin layak huni, surat izin penggunaan bangunan dan surat izin usaha pengelolaan perumahan, rumah sewa dan rumah kost (pondokan);

f. melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan pemeliharaan prasarana dasar termasuk rehabilitasi jaringan jalan, drainase primer lingkungan, drainase sekunder lingkungan, jembatan lingkungan, air bersih (hidran umum/kran umum) dan mandi cuci kakus (mck) di kawasan perumahan;

g. melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan pemeliharaan sarana lingkungan pelayanan umum termasuk rehabilitasi bangunan perniagaan atau perbelanjaan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, peribadatan, dan olahraga, serta utilitas lingkungan;

h. melakukan penelitian dan pengkajian tentang tata tertib penghunian perumahan, tata tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan perumahan, inventarisasi terhadap rumah-rumah dinas/rumah penguasaan pemerintah daerah, pengembangan perumahan dan pengusaha pengelola perumahan, rumah sewa dan rumah kost (pondokan);

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


271

Bagian Ketujuh Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 20

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas penyuluhan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penertiban dan penindakan terhadap bangunan yang menyalahi ketentuan pemanfaatan tata ruang kota dan IMB dan atau ijin lainnya sesuai dengan kewenangan Dinas serta melakukan konservasi dan penataan lingkungan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi : a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan,

pengarahan, yang berkaitan dengan tata ruang, tata bangunan dan perumahan;

b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan pembangunan fisik di lapangan (arsitektur, konstruksi dan kelengkapan bangunan lainnya) sesuai dengan IMB dan KRK yang telah dikeluarkan;

c. melakukan pengawasan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan;

d. memberikan pengarahan dan pembinaan dalam rangka pelestarian bangunan-bangunan yang mengandung nilai historis atau memiliki arsitektur tinggi dalam rangka penataan lingkungan; dan


Paragraf 1

Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Pasal 21

(1) Seksi Penyuluhan dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

(2) Seksi Penyuluhan dan Pembinaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang memberikan bimbingan, penyuluhan dan petunjuk teknis tentang perencanaan tata ruang dan tata bangunan, pengawasan kebenaran arsitektur atau konstruksi atau kelengkapan bangunan, memproses pengaduan berkaitan dengan pelanggaran atau penyimpangan KRK dan IMB serta mengambil tindakan sesuai ketentuan terhadap pelanggaran, penyimpangan, penyalahgunaan pemanfaatan ruang kota dan IMB.

(3) Penjabaran tugas Seksi Penyuluhan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. memberikan bimbingan dan petunjuk tentang perencanaan tata ruang,

tata bangunan dan perumahan; b. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, swasta

maupun instansi pemerintah tentang persyaratan administrasi, teknis, prosedur dan mekanisme penerbitan KRK dan IMB, tata tertib penghunian perumahan, tata tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan perumahan, inventarisasi terhadap rumah-rumah dinas atau rumah penguasaan pemerintah daerah, pengembangan perumahan dan pengusaha pengelola perumahan, rumah sewa dan rumah kost (pondokan);

c. menyiapkan bahan, jadwal dan rencana anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan;

d. melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

272

e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di lapangan disesuaikan dengan ijin yang telah diterbitkan pada kawasan konservasi (melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pendirian bangunan berdasarkan IMB);

f. memberikan teguran atau peringatan atas pelanggaran atau penyimpangan atau penyalahgunaan Keterangan Rencana Kota dan IMB;

g. menghentikan kegiatan pelaksanaan bangunan yang menyimpang atau melanggar dari KRK;

h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aspek sosial dan ekonomi dalam aplikasi rencana tata ruang kota;

i. melakukan pengusutan dan pemrosesan terhadap penyimpangan yang berkaitan dengan tata ruang dan tata bangunan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran atau penyimpangan KRK dan IMB;

j. mempersiapkan berbagai data pendukung dalam rangka mengambil tindakan atas berbagai pelanggaran KRK dan IMB;

k. mempersiapkan, mengkoordinasikan dengan berbagai unit kerja terkait untuk melaksanakan penindakan atau penertiban terhadap penyimpangan, pelanggaran, penyalahgunaan KRK dan IMB;

l. melakukan penertiban perumahan dalam rangka penyelesaian permasalahan penghunian perumahan dan pengendalian kegiatan pembangunan perumahan;

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Konservasi dan Penataan Lingkungan Pasal 22

(1) Seksi Konservasi dan Penataan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

(2) Seksi Konservasi dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pendataan, rekomendasi, pengawasan, penertiban pelestarian bangunan yang bernilai historis tinggi atau bernilai arsitektur tinggi.

(3) Penjabaran tugas Seksi Konservasi dan Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelestarian bangunan

cagar budaya; b. melakukan penataan, pembinaan, pengarahan dalam rangka pelestarian

bangunan yang bernilai cagar budaya atau mengandung arsitektur tinggi, konstruksi yang bercirikan nilai budaya masa lalu termasuk Arsitektur Minang Kabau;

c. menginventarisir penyimpangan, pelanggaran yang terjadi terhadap pelaksanaan izin pembangunan di kawasan yang termasuk dilestarikan;

d. memberikan peringatan, teguran dan mengambil tindakan terhadap penyimpangan yang terjadi pada kawasan yang dilestarikan;

e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian pembangunan di kawasan yang dilestarikan;

f. melakukan pengawasan bangunan dan lingkungan pada kawasan-kawasan perumahan dan kawasan strategi lainnya serta sarana dan prasarana;

g. pengelolaan dan pengendalian penomoran bangunan dan pengaturan nama-nama jalan di komplek perumahan;

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


273


Pasal 23 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24



WALIKOTA PADANG




274


TENTANG


DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.







275








MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I


Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Padang; 2. Walikota adalah Walikota Padang; 3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Padang; 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Kota Padang; 5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah;

276

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

9. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan;

10. UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan

usaha perorangan yang menenuhi kreteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008;

12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008;

13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau

14. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disingkat KSP adalah koperasi yang usahanya khusus bergerak dibidang Simpan Pinjam;

15. Usaha Simpan Pinjam selanjutnya disingkat USP salah satu unit usaha dari Koperasi yang bergerak dibidang Simpan Pinjam;

16. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya;

17. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;

18. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

BAB II


Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;

277

2. Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Perencanaan, terdiri dari :

1. Seksi Program dan Pendataan; 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Bina Lembaga, terdiri dari : 1. Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah. e. Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2. Seksi Fasilitasi Permodalan.

f. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari : 1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah; 2. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB III


Pasal 3 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan memanajemeni

penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tugas pembantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya Koperasi dan UMKM berkualitas, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. merumuskan sasaran kebijakan teknis bidang Koperasi dan UMKM

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian koperasi dan UMKM berkualitas, berhasil dan berdaya guna;

b. merumuskan program kerja Dinas koperasi dan UMKM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM dapat terukur secara tepat dan optimal;

c. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;

d. mengendalikan penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan efisiensi koperasi dan UMKM;

e. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

f. mengarahkan penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

g. menyelenggarakan urusan koperasi dan UMKM dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;

278

h. mengevaluasi penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

i. melaporkan penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntablitas kinerja;

j. pengguna anggaran dinas; k. pengguna barang dinas; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai





(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perikanan dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.


rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan; b. menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun

evaluasi dan pelaporan; c. meningkatkan sumber daya manusia; dan d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai





(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan dinas.


penyimpanan, pendistribusian; f. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor; g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; dan

279


Paragraf 2






peraturan perundang-undangan; b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan; c. menyiapkan kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan,

Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang, Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang, Surat Perintah Pembayaran Langsung gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;

d. melakukan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban; e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan






Bagian Ketiga Bidang Perencanaan

Pasal 6

(1) Bidang Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan data serta melakukan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas.

(3 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan mempunyai fungsi : a. menyusun rencana dan program serta pengumpulan dan pengolahan data

Koperasi dan UMKM; b. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pembinaan Koperasi dan

UMKM; c. menyiapkan bahan laporan hasil pembinaan Koperasi dan UMKM;

280

d. memimpin dan mengadakan rapat secara berkala dilingkungan Bidang Perencanan;

e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1 Seksi Program dan Pendataan

Pasal 7

(1) Seksi Program dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.

(2) Seksi Program dan Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana program dan pendataan Koperasi dan UMKM.

(3) Penjabaran tugas Seksi Program dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mempersiapkan, merumuskan rencana program, rencana kerja dan kegiatan

dinas serta pendataan koperasi dan UMKM. b. melakukan pemetaan terhadap Koperasi dan UMKM. c. menyiapkan database serta menyebarkan informasi perkembangan Koperasi

dan UMKM d. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain serta dinas/instansi terkait e. menyusun rencana strategis dinas Koperasi dan UMKM. f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Program dan

Pendataan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2 Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

(1) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan.

(2) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam mempersiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.

(3) Penjabaran tugas Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mempersiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan laporan secara

berkala; b. melakukan penelaahan dan mengajukan saran penyusunan program dan

rencana kerja dinas serta pengembangan Koperasi dan UMKM; c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas d. mengkoordinasikan dengan bidang lain dilingkungan dinas dalam rangka

penyusunan laporan baik perkembangan Koperasi dan UMKM, maupun laporan fisik kegiatan;

e. mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan


281

Bagian Keempat Bidang Bina Lembaga

Pasal 9

(1) Bidang Bina Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

(2) Bidang Bina Lembaga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan kelembagaan Koperasi dan UMKM, serta pendidikan pelatihan dan penyuluhan Koperasi dan UMKM.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bina Lembaga mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis pembinaan kelembagaan, pelatihan dan

penyuluhan Koperasi dan UMKM; b. mengkoordinasikan kerjasama antar bidang, dinas, lembaga dan badan

lainnya; c. melaksanakan jaringan informasi dan komunikasi, konsultasi bisnis dan

kewirausahaan Koperasi dan UMKM; d. memimpin dan mengadakan rapat secara berkala dilingkungan Bidang Bina

Lembaga. e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Lembaga;

dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1 Seksi Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Pasal 10

(1) Seksi Kelembagaan Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Lembaga.

(2) Seksi Kelembagaan Koperasi dan UMKM mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun kebijakan teknis kelembagaan Koperasi dan UMKM

(3) Penjabaran tugas Seksi Kelembagaan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan administrasi pengesahan akte pendirian/badan hukum,

perubahan anggaran dasar, penggabungan dan atau peleburan, pembubaran Koperasi/Lembaga Keuangan Mikro, serta pengesahan susunan pengurus dan pengawas Koperasi/Lembaga Keuangan Mikro;

b. menerbitkan administrasi surat izin unit KSP/USP dan mitra binaan UMKM c. melakukan pemeringkatan Koperasi dan penilaian Koperasi berprestasi; d. melaksanakan peningkatan status kelembagaan serta perlindungan,

penyelesaian Koperasi/UMKM dan LKM tidak aktif; e. mengidentifikasi dan melaksanakan pembinaan kelembagaan KSP/USP-

Koperasi Pola Konvensional dan Pola Syariah; f. memberikan bimbingan dan pembinaan teknis pelaksanaan penanaman

modal penyertaan pada Koperasi; g. melakukan pembinaan kelembagaan koperasi dan Dewan Koperasi Indonesia

Daerah; h. memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah; i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan

Koperasi dan UMKM; dan

282


Paragraf 2

Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pasal 11

(1) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Lembaga.

(2) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, magang, study banding dan mengembangkan budaya kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan

Koperasi dan UMKM serta pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan;

b. mengkoordinir dan menghimpun materi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta menyiapkan sarana, alat peraga, alat bantu bahan pengajaran untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;

c. menyebarluaskan dan memberikan informasi pelatihan perkoperasian, LKM dan UMKM yang meliputi brosur, bulletin dan media cetak lainnya;

d. melaksanakan Sosialisasi, melakukan Magang serta Study Banding Koperasi dan UMKM baik dalam maupun luar negeri

e. melakukan konsultasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah serta lembaga pelatihan terkait lainnya;

f. menghimpun, mengolah, mempublikasikan dan menyimpan dokumentasi kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM;

g. melakukan evaluasi pra proses dan akhir pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada Koperasi dan UMKM;

h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan; dan


Bagian Kelima

Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan Pasal 12

(1) Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pembinaan usaha dan memfasilitasi permodalan Koperasi dan UMKM.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis dibidang usaha dan permodalan Koperasi dan

UMKM; b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kebijakan

teknis dibidang usaha dan fasilitasi permodalan Koperasi dan UMKM;

283

c. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait, Lembaga, Badan lainnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha dan fasilitasi permodalan Koperasi dan UMKM;

d. menyiapkan bahan perumusan Kebijakan Teknis pemberian bimbingan terhadap Koperasi dan UMKM dibidang teknologi, produksi, pemasaran, promosi, informasi, jaringan aneka usaha dan kemitraan.

e. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan; dan


Paragraf 1

Seksi Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM Pasal 13

(1) Seksi Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan.

(2) Seksi Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan menyusun kebijakan teknis Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengumpulkan data dan bahan tentang Koperasi dan UMKM dibidang

produksi, teknologi, informasi, promosi, pemasaran, kemitraan dan jaringan usaha;

b. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan usaha Koperasi dan UMKM dibidang produksi, teknologi, informasi, promosi, pemasaran, kemitraan dan jaringan usaha;

c. menyelenggarakan kontak bisnis, promosi dan pameran dibidang usaha Koperasi dan UMKM baik lokal, regional, nasional maupun luar negeri;

d. melaksanakan temu usaha kemitraan antara koperasi dan UMKM dengan badan usaha milik negara, perbankan dan usaha besar;

e. memfasilitasi dan memberikan kemudahan terhadap Koperasi dan UMKM dibidang perizinan dan perlindungan;

f. memfasilitasi pengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual, Label Halal, (expired/kadaluarsa) dan Kemasan (Packing) produk Koperasi dan UMKM;

g. memfasilitasi penyediaan prasarana bagi Koperasi dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing usaha;

h. memberikan bimbingan usaha melalui inkubator bisnis; i. menumbuhkembangkan Bussiness Development Service, Sentra-sentra dan

kluster UMKM; j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan

Usaha Koperasi dan UMKM; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2 Seksi Fasilitasi Permodalan

Pasal 14

(1) Seksi Fasilitasi Permodalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan.

284

(2) Seksi Fasilitasi Permodalan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan menyusun kebijakan teknis dibidang Fasilitasi Permodalan Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro dan UMKM.

(3) Penjabaran tugas Seksi Fasilitasi Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengumpulkan, mengklasifikasi dan menganalisa data permodalan Koperasi,

Lembaga Keuangan Mikro dan UMKM; b. memfasilitasi akses dalam penyediaan pembiayaan bagi Koperasi, Lembaga

Keuangan Mikro dan UMKM yang meliputi kredit program dan non program, kredit perbankan, penjaminan Lembaga Keuangan Non Bank, Modal Ventura, Pinjaman dari bagian Laba BUMN, Hibah dan Dana Bergulir lainnya;

c. mengelola dana bergulir yang bersumber dari APBD Kota Padang d. memfasilitasi pembentukan kelompok kerja keuangan dana bergulir yang

bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota; e. menyiapkan bahan rapat koordinasi dengan kelompok kerja dan

Lembaga/Instansi terkait dalam pemecahan masalah dana bergulir; f. memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala dengan kelompok

kerja dan lembaga/instansi terkait dalam pelaksanaan program dana bergulir;

g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi Permodalan; dan


Bagian Keenam

Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pasal 15

(1) Bidang Pengendalian dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang


(2) Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta pemeriksaan Koperasi dan UMKM.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian dan Pengawasan, mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis dibidang pengendalian, pengawasan dan

pemeriksaan Koperasi dan UMKM; b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengendalian, pengawasan dan

pemeriksaan Koperasi dan UMKM dengan unit kerja lain; c. melaksanakan jaringan informasi dan penyelesaian permasalahan Koperasi

dan UMKM; d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan

Pengawasan; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


285

Paragraf 1 Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan UMKM

Pasal 16

(1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan.

(2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan UMKM mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan UMKM menyusun kebijakan teknis dibidang Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan UMKM, serta melakukan audit akuntansi dan audit manajemen.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. merencanakan, mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka

penyusunan kebijakan teknis dibidang pengendalian dan pengawasan Koperasi dan UMKM;

b. melakukan pemeriksaan serta audit akuntansi dan audit manajemen atas administrasi pembukuan usaha Koperasi dan UMKM;

c. memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penggunaan dan pengembangan fasilitas yang diperoleh Koperasi dan UMKM;

d. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kredit program dan non program dan dana bergulir lainnya yang diperoleh Koperasi, LKM dan UMKM;

e. memberikan pembinaan dan bimbingan teknis tentang operasional KSP-USP Koperasi, LKM dan UMKM;

f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan UMKM; dan


Paragraf 2

Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi dan UMKM Pasal 17

(1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan.

(2) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi dan UMKM mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penilaian Kesehatan Koperasi dan UMKM menyusun kebijakan teknis dibidang Otonomisasi dan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam KSP/USP Koperasi;

(3) Penjabaran tugas Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mempersiapkan, mengolah dan merumuskan program otonomisasi dan

penilaian kesehatan Simpan Pinjam KSP/USP Koperasi; b. melaksanakan pemisahan neraca dan penilaian kesehatan Simpan Pinjam

KSP/USP Koperasi; c. melaksanakan bimbingan teknis terhadap KSP/USP Koperasi dibidang

otonomisasi dan penilaian kesehatan Simpan Pinjam KSP/USP Koperasi ; d. memberikan bimbingan dan pembinaan teknis tentang pola pinjaman

dengan sistim konvensional dan pola syariah; e. melakukan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dalam kategori papan

bawah, papan tengah dan papan atas; f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penilaian Kesehatan

Koperasi dan UMKM; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


286


Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 35), dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19



WALIKOTA PADANG




287


TENTANG


DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.







288








MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI.

BAB I





3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang;

5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;

289

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;

8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;

9. Industri, Perindustrian adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

10. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;

11. Pertambangan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;

12. Perlindungan Konsumen adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

13. Iklim Usaha adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

14. Pembinaan dan Pengembangan adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

15. Izin Usaha Industri adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004;

16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2004;

17. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

18. PPBJ adalah Petugas Pengawas Barang dan Jasa;

19. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

BAB II


Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Perindustrian, terdiri dari : 1. Seksi Bina Usaha Industri; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Industri.

d. Bidang Perdagangan, terdiri dari : 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan; 2. Seksi Promosi dan Pendaftaran;

e. Bidang Pertambangan Energi, terdiri dari : 1. Seksi Pertambangan; 2. Seksi Energi;

f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa, terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen; 2. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa.

290



Pasal 3

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan,

pertambangan dan energi; b. menyelenggarakan pelayanan dalam bidang perindustrian, perdagangan,

pertambangan dan energi; c. melaksanakan koordinasi tugas pelayanan dalam bidang perindustrian,

perdagangan, pertambangan dan energi; d. memberikan pembinaan dan melaksanakan tugas dalam bidang

perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi; e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dalam bidang

perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi; f. melaksankan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas dalam bidang

perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi; g. menyusun laporan pelaksanaan tugas; h. pengguna anggaran dinas; i. pengguna barang dinas; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai





(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.



evaluasi dan pelaporan; c. meningkatkan sumber daya manusia; d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Pertambangan dan Energi; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


291


Pasal 5 (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang







Pasal 6 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan



(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang






ketentuan yang berlaku; h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;



292

Bagian Ketiga Bidang Perindustrian

Pasal 7

(1) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan bimbingan teknis pembinaan sumber daya manusia, kelembagaan, komoditi/produk, usaha, sarana dibidang Perindustrian.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi : a. menyusun program pembinaan; b. melaksanakan kebijakan pembinaan industri; c. melakukan koordinasi/kerjasama pembinaan; d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian;

dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1 Seksi Bina Usaha Industri

Pasal 8

(1) Seksi Bina Usaha Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

(2) Seksi Bina Usaha Industri mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pembinaan industri.

(3) Penjabaran tugas pokok Seksi Bina Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan dan menyusun rencana pembinaan industri; b. melaksanakan kebijakan pembinaan usaha dan produksi industri; c. melakukan koordinasi serta fasilitasi kemitraan usaha industri kecil,

menengah dan besar; d. mempersiapkan, menyusun dan melaksanakan kebijakan iklim usaha

industri yang kondusif; e. menyiapkan pedoman dan petunjuk kerja yang berkaitan dengan kegiatan

industri; f. melaksanakan pelayanan perizinan dan rekomendasi kegiatan industri; g. melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan industri; h. menyiapkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data yang berkaitan

dengan kegiatan industri; i. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan

kegiatan; j. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha industri; k. memasyarakatkan pemakaian Hak Atas Kekayaan Intelektual dan standar

industri; l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggung jawaban; m. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Usaha

Industri; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


293

Paragraf 2 Seksi Sarana dan Prasarana Industri

Pasal 9

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Industri mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian mempersiapkan bahan pembinaan peningkatan sarana dan pengembangan usaha industri, melaksanakan kebijakan pembinaan dan melakukan pelayanan perizinan industri.

(2) Penjabaran tugas pokok Seksi Sarana dan Prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. menyiapkan dan menyusun bahan rencana peningkatan sarana prasarana industri;

b. melaksanakan pembinaan asosiasi, kelembagaan atau industri; c. melakukan penataan dan bimbingan kawasan/lingkungan industri; d. menyiapkan pedoman dan petunjuk kerja yang berkaitan dengan

peningkatan sarana prasarana industri; e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan

kegiatan; f. melaksanakan penelitian dan kerjasama pengembangan serta fasilitasi

penerapan teknologi; g. memberikan fasilitasi penerapan dan pengembangan industri; h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan

Prasarana Industri; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keempat Bidang Perdagangan

Pasal 10

(1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan bimbingan teknis pembinaan sumber daya manusia, kelembagaan, komoditi/produk, usaha, sarana perdagangan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : a. menyusun program pembinaan; b. melaksanakan kebijakan pembinaan perdagangan; c. melakukan koordinasi/kerjasama pembinaan; d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1 Seksi Bina Usaha Perdagangan

Pasal 11

(1) Seksi Bina Usaha Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

294

(2) Seksi Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan kebijakan pembinaan perdagangan.

(3) Penjabaran tugas pokok Seksi Bina Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan dan menyusun rencana pembinaan; b. melaksanakan kebijakan pembinaan usaha dan produksi perdagangan; c. melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan; d. melaksanakan pengawasan, pelaporan, pelaksanaan dan penyelenggaraan

serta penyajian informasi kelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan; e. melaksanakan pengawasan, pelaporan, pelaksanaan dan penerbitan Surat

Izin Usaha Perdagangan; f. melakukan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Wajib Daftar Perusahaan; g. menyediakan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang ekspor

dan impor; h. memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

perdagangan luar negeri; i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan

Surat Izin Usaha Perdagangan dan Wajid Daftar Perusahaan; j. menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan tentang Surat Izin Usaha

Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan; k. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan, penertiban

Surat Izin Usaha Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan. l. mempersiapkan, menyusun dan melaksanakan kebijakan iklim usaha

Perdagangan yang kondusif; m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggung jawaban; n. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Usaha

Industri; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Promosi dan Pendaftaran Pasal 12

(1) Seksi Promosi dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

(2) Seksi Promosi dan Pendaftaran mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan promosi dan pendaftaran.

(3) Penjabaran tugas pokok Seksi Promosi dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengumpulkan data dan bahan tentang potensi produk dan jasa; b. menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan peningkatan sarana

prasarana promosi; c. menyiapkan bahan promosi dalam rangka meningkatkan penggunaan

produksi dalam negeri; d. menganalisa data mengenai perkembangan usaha para pengusaha yang

telah mengikuti promosi dagang dalam dan luar negeri; e. menyusun dan menyebarluaskan informasi mengenai promosi dagang di

dalam dan luar negeri; f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan promosi di dalam dan luar

negeri;

295

g. memberikan informasi pasar dalam dan luar negeri pada dunia usaha; h. menyiapkan pedoman dan petunjuk kerja yang berkaitan dengan perluasan

pasar; i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan jasa bisnis dan jasa

distribusi; j. memberikan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta

pemberian izin dan rekomendasi barang kategori dalam pengawasan; k. memberikan pembinaan dan pengawasan pemberian izin dan rekomendasi

skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan; l. memberikan pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan

pasar lelang; m. memberikan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses

pembiayaan resi gudang; n. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan

kegiatan; o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggung jawaban; p. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan

Pendaftaran; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Kelima Bidang Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Jasa

Pasal 13

(1) Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan kebijakan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa mempunyai fungsi : a. menyusun rencana dan pelaksana kebijakan perlindungan konsumen dan

pengawasan barang jasa; b. mengkoordinir pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan

barang jasa; c. melakukan pengawasan kegiatan dibidang perlindungan konsumen dan

pengawasan barang jasa; d. melakukan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Wajib Daftar Perusahaan; e. mengkoordinir pengawasan dan pengendalian sembako dan barang strategis; f. melakukan koordinasi/pembinaan lembaga perlindungan konsumen

swadaya masyarakat; g. mengkoordinir dan pengawasan pelaksanaan kemetrologian; h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan

Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


296

Paragraf 1 Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen

Pasal 14

(1) Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa.

(2) Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan kebijakan perlindungan konsumen.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mempersiapkan rencana kebijakan pembinaan dan perlindungan

konsumen; b. melaksanakan kebijakan pembinaan dan perlindungan konsumen; c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen; d. melakukan pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator

Perlindungan Konsumen; e. membuat evaluasi penyelenggaraan perlindungan konsumen; f. melakukan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Wajib Daftar Perusahaan; g. melakukan pendaftaran pengendalian dan pengawasan terhadap lembaga

perlindungan konsumen swadaya masyarakat; h. melakukan Sosialisasi terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen; i. memfasilitasi Pengaduan konsumen untuk ditindak lanjuti ke Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen; j. melakukan kerjasama dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

dalam penyelesaian sengketa konsumen; k. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban; l. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan

Perlindungan Konsumen; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Pengawasan Barang dan Jasa Pasal 15

(1) Seksi Pengawasan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa.

(2) Seksi Pengawasan Barang dan Jasa mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan kebijakan Pengawasan Barang dan Jasa.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengawasan Barang dan Jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mempersiapkan, melaksanakan kebijakan pengawasan barang dan jasa; b. melakukan pengawasan/monitoring barang dan jasa yang beredar di

pasaran bersama bidang/bagian serta SKPD terkait serta penegakan hukum;

297

c. melakukan pengawasan/monitoring penyaluran/distribusi barang dan jasa kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan monitoring perkembangan harga kebutuhan pokok, penting dan strategis;

e. melaksanakan Operasi Pasar/Stabilisasi sesuai perintah dan petunjuk atasan;

f. melakukan pembinaan dan pengawasan monitoring evaluasi kegiatan peningkatan produksi dalam negeri;

g. memberikan sosialisasi kebijakan pengawasan barang dan jasa yang beredar;

h. melakukan pembinaan dan pemberdayaan pengawasan barang dan jasa; i. melaksanakan pengawasan terhadap pemakaian Alat Ukur, Takar, Timbang

dan Perlengkapannya; j. melakukan pengawasan terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum; k. memantau industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan,

keselamatan umum dan kesehatan lingkungan dan moral ; l. melakukan pengawasan, pengadaan dan penyaluran garam beryodium; m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggung jawaban; n. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan

Barang dan Jasa; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keenam

Bidang Pertambangan Dan Energi Pasal 16

(1) Bidang Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang


(2) Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mempersiapkan, melaksanakan kebijakan serta pelayanan perizinan pengusahaan pertambangan dan energi.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi : a. menyusun rencana kebijakan pembinaan, penelitian dan pengembangan

pertambangan dan energi; b. melaksanakan kebijakan program pemerintah di bidang pertambangan dan

energi; c. melaksanakan koordinasi dalam bidang pertambangan dan energi; d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Seksi Pertambangan Pasal 17

(1) Seksi Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertambangan dan Energi.

298

(2) Seksi Pertambangan mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan kebijakan serta pelayanan perizinan di bidang pertambangan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mempersiapkan rencana kebijakan di bidang pertambangan; b. melakukan pengelolaan air bawah tanah; c. melakukan inventarisasi sumber daya energi dan sumber daya mineral; d. melaksanakan survey dasar geologi dan tematik skala lebih besar atau

sama dengan 1 : 50.000; e. melaksanakan pengelolaan kawasan Kars; f. melakukan penanggulangan bencana alam geologi; g. melakukan pengelolaan pelayanan perizinan di bidang pertambangan

umum (termasuk wilayah kota dan wilayah laut sampai 4 mil); h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan

pengusahaan pertambangan umum; i. menyiapkan rekomendasi/persetujuan/ijin non inti; j. melaksanakan evaluasi dan persetujuan serta pelaporan bidang

pertambangan dan energi; k. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pertambangan;

dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Energi Pasal 18

(1) Seksi Energi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertambangan dan Energi.

(2) Seksi Energi mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan kebijakan dan melakukan pelayanan perijinan di bidang energi.

(3) Penjabaran tugas Seksi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :

a. mempersiapkan rencana kebijakan di bidang energi; b. mengeluarkan persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau

Wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi;

c. mengeluarkan rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk minyak dan gas bumi;

d. menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah kota; e. mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang

kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi;

f. melakukan penegakan hukum dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan di daerah;

g. menyelenggarakan kebijakan program pemerintah di bidang pemanfaatan energi;

h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban; i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Energi; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


299


Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



WALIKOTA PADANG




300


TENTANG


DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga.







301








MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I


Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Padang; 2. Walikota adalah Walikota Padang;

3. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang;

5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga;

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga;

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemuda dan Olahraga;

8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemuda dan Olahraga;

302

9. Kepemudaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pemuda yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan;

10. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial;

11. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan;

BAB II


Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;


1. Sub Bagian Umum;


c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :

1. Seksi Peningkatan Kompetensi Pemuda;

2. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan;

3. Seksi Peningkatan Kreatifitas dan Kewirausahaan Pemuda.

d. Bidang Olahraga, terdiri dari :

1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi;

2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;

3. Seksi Industri dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga.

e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;

2. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.

BAB III


Pasal 3 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur kebijakan teknis

bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pemuda dan olahraga yang beriman dan bertaqwa. Membina aparatur dalam pengelolaan urusan pemuda dan olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif, Mengevaluasi pegelolaan pemuda dan olahraga guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. merumuskan Sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pemuda dan olahraga yang berkualitas, berhasil, berdaya guna, beriman dan bertaqwa;

303

b. merumuskan program kerja Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga dapat terukur secara tepat dan optimal;

c. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;

d. menyelenggarakan urusan pemuda dan olahraga dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan pasar yang berkualitas;

e. mengendalikan penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan efisiensi Dinas Pemuda dan Olahraga;

f. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

g. mengarahkan penyelenggaraan urusan Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

h. mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

i. melaporkan penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. pengguna anggaran dinas; k. pengguna barang dinas; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai




berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan

pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.


rumah tangga dinas, keuangan, kearsipan dan perpustakaan dan dokumentasi;


c. meningkatkan sumber daya manusia; d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan

Olahraga; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


304




(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi , kepegawaian, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan dinas.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengelola surat masuk dan surat keluar; b. mengelola kearsipan; c. mengelola administrasi kepegawaian; d. melaksanakan urusan humas; e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan atau perlengkapan, pencatatan

penyimpanan, dan pendistribusian; f. melaksanakan urusan pemeliharaan atau perawatan alat-alat kantor; g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2




(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas









305

Bagian Ketiga Bidang Kepemudaan

Pasal 7

(1) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang kepemudaan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi : a. mengkoordinasikan, merumuskan, menyusun program, rencana anggaran

dan melaksanakan kebijakan atau kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, keimanan, ketaqwaan, wawasan, kreativitas, kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda;

b. mengkoordinasikan, mengeveluasi pelaksanaan program dan kebijakan atau kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, keimanan, ketaqwaan, wawasan, kreativitas kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda;

c. mengkoordinasikan, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, keimanan, ketaqwaan, wawasan, kreativitas, kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda;

d. menetapkan kebijakan pengembangan keserasian dan pemberdayaan kewirausahaan pemuda;

e. menetapkan kebijakan pengembangan kemitraan dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan;

f. menetapkan kebijakan peningkatan kerjasama pemberdayaan pemuda lintas bidang dan sektoral;

g. menetapkan kebijakan pengembangan jaringan dan sistem informasi kepemudaan;

h. melaksanakan kerjasama kepemudaan antar kecamatan, dalam Kota Padang, propinsi, pemerintah dan internasional;

i. mengkoordinasikan antar dinas terkait, dengan lembaga non pemerintah, dan antar kecamatan;

j. melakukan pembinaan koordinasi antar susunan pemerintahan dibidang kepemudaan;

k. melakukan pembinaan, penyusunan pemberiaan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;

l. melakukan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan; dan


Paragraf 1

Seksi Peningkatan Kompetensi Pemuda Pasal 8

(1) Seksi Peningkatan Kompetensi Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

(2) Seksi Peningkatan Kompetensi Pemuda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kompetensi pemuda.

(3) Penjabaran tugas Seksi Peningkatan Kompetensi Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menetapkan kebijakan program, penyusunan rencana anggaran dan

melaksanakan kegiatan pengembangan peningkatan kompetensi pemuda; b. membuat dan melaksanakan program kegiatan kompetensi kepemudaan c. membuat standar kompetensi pemuda;

306

d. menetapkan kebijakan pengembangan peningkatan kompetensi pemuda; e. menetapkan kebijakan peningkatan profesionalisme dan kepemimpinan

pemuda; f. membuat program singkronisasi kebijakan pengembangan potensi; g. menetapkan kebijakan atau program pengaturan sistem penganugerahan

prestasi pemuda; h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemudaan; i. menetapkan kebijakan pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif; j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan dan

pelatihan kepemudaan; k. mengatur dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan norma dan standar kepemudaan; l. menetapkan kebijakan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan

kepeloporan pemuda; m. melaksanakan aktivitas kepemudaan yang berskala kota, propinsi, nasional

dan internasional; n. memberikan penghargaan terhadap pemuda berprestasi; o. melaksanakan pengkaderan kepemimpinan kepemudaan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2 Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Pasal 9 (1) Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

(2) Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menetapkan kebijakan program pengembangan organisasi kepemudaan; b. membuat standar organisasi kepemudaan; c. membuat data organisasi kepemudaan; d. menetapkan kebijakan pengembangan manajemen organisasi kepemudaan; e. melaksanakan fasilitasi dan dukungan aktivitas organisasi kepemudaan

lintas kecamatan; f. melakukan pembinaan terhadap kegiatan organisasi kepemudaan; g. melakukan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi

urusan pemerintahan dibidang kepemudaan; h. memfasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan; i. memberikan penghargaan terhadap organisasi kepemudaan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 3

Seksi Peningkatan Kreatifitas dan Kewirausahaan Pemuda Pasal 10

(1) Seksi Peningkatan Kreatifitas dan Kewirausahaan Pemuda oleh seorang Kepala

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

(2) Seksi Peningkatan Kreatifitas dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kewirausahaan Pemuda.

307

(3) Penjabaran tugas Seksi Peningkatan Kreatifitas dan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. menetapkan kebijakan atau program, menyusun rencana anggaran dan melaksanakan kegiatan kewirausahaan pemuda;

b. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan atau kegiatan kewirausahaan pemuda ;

c. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan kewirausahaan pemuda;

d. menetapkan kebijakan kemitraan dan kewirausahaan; e. menetapkan kebijakan kemitraan kewirausahaan dengan dunia indsutri; f. melakukan pembinaan dan pengawasan pengembangan kewirausahaan

pemuda g. mengkoordinasikan, merumuskan, menyusun program, menyusun rencana

anggaran dan melaksanakan kebijakan atau kegiatan kewirausahaan pemuda, industri, iilmu pengetahuan dan teknologi.

h. mengkoordinasikan dan mengeveluasi pelaksanaan program dan kebijakan atau kegiatan kewirausahaan pemuda, industri, ilmu pengetahuan.

i. mengkoordinasikan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan kewirausahaan pemuda,

k. memfasilitasi kemitraan kewirausahaan kepemudaan dengan dunia usaha baik tingkat kota, provinsi dan luar negeri.

l. membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keempat Bidang Olahraga

Pasal 11 (1) Bidang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam


(2) Bidang Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menetapkan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan dibidang keolahragaan, Industri dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) olahraga.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Olahraga mempunyai fungsi : a. mengkoordinasikan, merumuskan, menyusun program, menyusun rencana

anggaran, melaksanakan kebijakan atau kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, industri dan penerapan iptek olahraga ;

b. mengkoordinasikan , mengeveluasi pelaksanaan program dan kebijakan atau kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, industri dan penerapan iptek olahraga ;

c. mengkoordinasikan, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, industri dan penerapan iptek olahraga;

d. menetapkan kebijakan pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga, industri dan penerapan iptek olahraga;

e. menetapkan kebijakan dan pengembangan keolahragaan, industri dan penerapan iptek olahraga;

f. menetapkan kebijakan pendanaan keolahrgaan, industri dan penerapan iptek olahraga;

g. menetapkan kebijakan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga, industri dan penerapan iptek olahraga;

h. menetapkan kebijakan peningkatan peran serta lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;

308

i. melaksanakan aktivitas keolahrgaan, industri dan penerapan iptek olahraga skala kota, provinsi, nasional dan internasional;

j. memfasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan, industri dan penerapan iptek olahraga lintas kecamatan skala kota padang;

k. melaksanakan kerjasama antar kecamatan skala kota padang, provinsi, pemerintah dan internasional;

l. melakukan koordinasi antar dinas terkait; m. melakukan koordinasi antara pemerintah kota dan kecamatan; n. melakukan pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan, industri dan

penerapan iptek olahraga; o. melakukan pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan,

industri dan penerapan iptek olahraga; p. melakukan pembinaan koordinasi pemerintahan antar SKPD; q. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga; r. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran; dan s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi Pasal 12

(1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.

(2) Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan kebijakan teknis olahraga pendidikan dan olahraga Rekreasi.

(3) Penjabaran tugas Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menetapkan kebijakan atau program dan melaksanakan kegiatan olahraga

pendidikan dan olahraga rekreasi; b. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program, menyusun rencana

anggaran dan kebijakan atau kegiatan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi;

c. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi;

d. menetapkaan kebijakan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat; dan


Paragraf 2

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga Pasal 13

(1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.

(2) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menetapkan kebijakan atau program dan melaksanakan kegiatan pembinaan

dan peningkatan prestasi olahraga;

309

b. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program, menyusun rencana anggaran dan kebijakan atau kegiatan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;

c. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;

d. menetapkan kebijakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan; e. menetapkan kebijakan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager

dan pembina olahraga; f. menetapkan kebijakan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan

dan kesejahteraan pelaku olahraga; g. menetapkan kebijakan pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan

sertifikasi keolahragaan; h. melaksanakan kebijakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan; i. melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan dibidang keolahragaan;



Paragraf 3

Seksi Industri dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga Pasal 14

(1) Seksi Industri dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.

(2) Seksi Industri dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan kebijakan teknis industri dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.

(3) Penjabaran tugas Seksi Industri dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menetapkan kebijakan atau program dan melaksanakan kegiatan ilmu

pengetahuan dan teknologi olahraga; b. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program, menyusun rencana

anggaran dan kebijakan atau kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;

c. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;

d. menetapkan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

a. menetapkan kebijakan pengembangan manajemen olahraga; b. melakukan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan;

c. melakukan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan;


Bagian Kelima

Bidang Sarana dan Prasarana Pasal 15

(1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

310

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : a. mengkoordinasikan, merumuskan, menyusun program, rencana anggaran

dan melaksanakan kebijakan atau kegiatan sarana prasarana pemuda dan olahraga;

b. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan atau kegiatan sarana prasarana pemuda dan olahraga;

c. mengkoordinasikan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan; dan


Paragraf 1

Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan Pasal 16

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan kebijakan teknis sarana dan prasarana kepemudaan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menetapkan kebijakan atau program, menyusun rencana anggaran dan

melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana kepemudaan; b. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan atau

kegiatan sarana dan prasarana pemuda; c. menetapkan kebijakan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana

kepemudaan; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Pasal 17

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan kebijakan teknis lembaga kepemudaan dan keolahragaan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menetapkan kebijakan atau program, menyusun rencana anggaran dan

melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana olahraga; b. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan atau

kegiatan sarana dan prasarana; c. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan

sarana dan prasarana olahraga; d. menetapkan kebijakan pembangunan dan peningkatan sarana dan

prasarana olahraga; e. melakukan koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat; f. melakukan pembinaan terhadap organisasi keolahragaan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


311


Pasal 18 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



WALIKOTA PADANG




312


TENTANG


DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.







313








MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET.

BAB I





3. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;

5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;

314

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;

8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapsitas sebagai Bendahara Umum Daerah;

11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pengguna kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;

13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah;

14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran;

16. SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan APBD;

17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan;

18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;

19. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;

20. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

21. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

22. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;

23. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lain yang sah;

24. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;

25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;

26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

315

27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Kuasa Umum Daerah;

29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;

30. Anggaran Kas adalah dokumen yang memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD setiap periode;

31. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan ketersediaan dana untuk melaksanaan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;

32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;

33. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;

34. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

35. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh benadahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

36. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persedian yang selanjutnya disingkat SPP-TU dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persedian guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;

37. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;

38. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;

39. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan;

40. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;

316

41. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan;

42. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;

43. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-har;

44. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II


Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;




3. Sub Bagian Aplikasi Sistem Informasi.

c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :

1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;

2. Seksi Penetapan;

3. Seksi Penagihan.

d. Bidang Pengendalian, terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi;

2. Seksi Pengawasan;

3. Seksi Pengurangan dan Keberatan.

e. Bidang Anggaran, terdiri dari :

1. Seksi Anggaran Belanja Langsung;

2. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;

3. Seksi Penatausahaan dan Perencanaan Anggaran.

f. Bidang Aset, terdiri dari :

1. Seksi Pengamanan Aset;

2. Seksi Penilaian, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Aset;

3. Seksi Penatausahaan Aset.

g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :

1. Seksi Akuntansi;

2. Seksi Pelaporan.

h. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

1. Seksi Penerimaan dan Penatausahaan;

2. Seksi Pengeluaran;

317



Pasal 3

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset demi terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang berdaya guna dan berhasil guna;

b. merumuskan sasaran strategi bidang pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pengelolaan keuangan dan aset demi terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;

c. merumuskan program kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset dapat terukur secara tepat dan optimal;

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset dapat terukur secara tepat dan optimal;

e. menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan daerah;

f. mengendalikan penyelengaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;

g. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

h. mengarahkan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas tepat sasaran;

i. mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

j. melaporkan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

k. pengguna anggaran dinas; l. pengguna badan dinas; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


318


Pasal 4 (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan perencanaan, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan serta Aplikasi Sistem Informasi.


rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan; b. menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun

evaluasi dan pelaporan; c. meningkatkan sumber daya manusia; d. membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset; e. menyusun rencana kegiatan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; f. menyusun rencana kegiatan pengelolaan manajemen Aplikasi sistem

Informasi; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1




(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan Perlengkapan dinas..

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengelola surat masuk dan surat keluar; b. mengelola kearsipan dan perpustakaan; c. mengelola administrasi kepegawaian; d. melaksanakan urusan humas; e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan atau perlengkapan, pencatatan

penyimpanan, pendistribusian; f. melaksanakan urusan pemeliharaan atau perawatan alat-alat kantor dan

kendaraan operasional; g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan

kepegawaian; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


319





(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah: a. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang

berlaku; b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan; a. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat


c. melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban; d. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan

keuangan; e. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan

dan peraturan yang berlaku; f. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai

ketentuan yang berlaku; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 3

Sub Bagian Aplikasi Sistem Informasi Pasal 7

(1) Sub Bagian Aplikasi Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian


(2) Sub Bagian Aplikasi Sistem Informasi mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Aplikasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. mengumpulkan meneliti dan mengolah aturan dalam aplikasi Sistem

Informasi; b. mengelola sistem informasi manajemen keuangan daerah; c. menyusun rencana pemberdayaan teknologi informasi Dinas; d. menyusun dan menganalisis data serta penyiapan sistem aplikasi yang

dibutuhkan DPKA; e. mengendalikan arus data masukan dan data keluaran, pengoperasian

komputer, penyiapan data, pengamanan perangkat keras/lunak serta pengamanan data;

f. memelihara perangkat teknologi informasi yang dikelola Dinas; g. mengatur operasional sistem dimulai dari membagi hak akses serta hak-hak

lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sistem; h. melaksanakan kerjasama teknik informasi dengan pihak lain terkait dengan

aplikasi sistem Informasi; i. melakukan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana teknologi

Informasi; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


320

Bagian Ketiga Bidang Pendapatan

Pasal 8 (1) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pendapatan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas di Bidang Pendapatan Daerah.

(3) Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendapatan mempunyai fungsi : a. mengolah, menghimpun dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan; b. menyusun kebijakan teknis sistem pendataan, penetapan pajak dan

retribusi dan sitem penagihan; c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengelolaan

pendapatan daerah; d. melaksanakan pendataan, pendaftaran, perhitungan dan penetapan pajak

daerah dan retribusi daerah serta administrasinya yang dikelola DPKD; e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pendapatan daerah; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Seksi Pendataan dan Pendaftaran Pasal 9

(1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan.

(2) Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan pendataan dan pendaftaran di bidang pendapatan;

(3) Penjabaran tugas Seksi Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengumpulkan, meneliti, mengolah dan menyusun data-data serta bahan

tentang sumber-sumber pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang dikelola DPKD;

b. menghimpun dan menyusun data statistik pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang dikelola DPKD;

c. mengkaji dan menggali serta menganalisa sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang dikelola DPKD.

d. menyiapkan bahan petunjuk teknis tentang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dikelola DPKD;

e. melakukan evaluasi dan pelaporan tentang pajak dan retribusi daerah; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Penetapan Pasal 10

(1) Seksi Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan.

(2) Seksi Penetapan melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan penetapan di bidang pendapatan;

(3) Penjabaran tugas Seksi Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

321

a. mengumpulkan, meneliti, mengolah, mengevaluasi kebijakan dan aturan-aturan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah guna memproses kebijakan teknis;

b. melakukan koordinasi dengan unit kerja penghasil dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dan mengevaluasi pencapaian target retribusi daerah secara berkala;

c. Menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah; d. menghimpun dan menyusun data statistik pajak, retribusi daerah dan

pendapatan lainnya; e. Menghimpun laporan periodik mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan

retribusi daerah; f. Melakukan inventarisir dan mengevaluasi pemakaian karcis, bill, stiker dan

menerima pengembaliannya; g. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi Retribusi dan

Pendapatan lain-lain; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 3

Seksi Penagihan Pasal 11

(1) Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan


(2) Seksi Penagihan melaksanakan tugas membantu membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan penagihan di bidang pendapatan;

(3) Penjabaran tugas Seksi Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. menghimpun, mengolah dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas penagihan; b. membuat sistem penagihan pajak dan retribusi; c. menghitung dan mencatat jumlah surat ketetapan pajak dan atau retribusi; d. melaksanakan penagihan pajak dan retribusi, baik untuk masa pajak

berjalan maupun yang telah lewat batas waktu jatuh tempo; e. menghitung jumlah pajak yang terpungut baik untuk tahun berjalan

maupun tunggakan pajak dan retribusi; f. mencatat laporan penyetoran wajib pajak dan atau retribusi; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Pasal 12

(1) Bidang Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas di Bidang Pengendalian.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian mempunyai fungsi : a. mengolah, menghimpun dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian; b. menyusun kebijakan teknis sistem pembinaan, pengawasan, pengurangan

dan keberatan pajak daerah; c. mengkoordinir pelaksanaan tugas penyuluhan,sosialisasi dan pengawasan

administrasi kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi; d. memberikan saran dan perkembangan kepada Kepala Dinas dalam hal

memproses keberatan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

322

e. melakukan koordinasi dengan SKPD/instansi terkait penertiban dalam mengupayakan pengendalian, pengawasan dan sosiaisasi pajak dan retribusi daerah.

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi Pasal 13

(1) Seksi Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian.

(2) Seksi Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian dalam urusan Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menghimpun, mengolah dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan tentang

pajak dan retribusi; b. membuat sistem pembinaan kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi; c. memberikan informasi kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi, baik

melalui media cetak maupun media elektronik; d. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan langsung kepada masyarakat dan

atau wajib pajak tentang pajak dan retribusi; e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan Pasal 14

(1) Seksi Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian.

(2) Seksi Pengawasan melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian dalam urusan pengawasan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menghimpun, mengolah dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas pengawasan; b. melaksanakan monitoring dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan

seluruh perundang-undangan dan aturan-aturan lain yang berlaku di bidang pajak dan Retribusi daerah yang berkaitan dengan bidang tugas dinas;

c. melakukan pemanggilan dan memproses wajib pajak; d. melaksanakan pemeriksaan ke lapangan secara administrasi terhadap wajib

pajak dan retribusi baik secara berkala maupun dalam rangka menguji laporan/pengaduan;

e. melaksanakan uji petik terhadap target yang dibebankan kepada wajib pajak; f. melakukan koordinasi dengan instansi/ SKPD terkait dalam pengelolaan

pendapatan daerah; g. melakukan monitoring dan evalusai terhadap SKPD dalam pengelolaan

pendapatan daerah; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

323

Paragraf 3 Seksi Pengurangan dan Keberatan

Pasal 15

(1) Seksi Pengurangan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian.

(2) Seksi Pengurangan dan Keberatan melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian dalam urusan Pengurangan dan Keberatan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengurangan dan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menerima berkas-berkas administrasi pengajuan/pengurangan dan

meneruskan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur yang berlaku; b. memproses permohonan banding wajib pajak; c. membetulkan SKPD, SKPDKB atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan; d. melakukan administrasi dalam hal diperlukan pengurangan, penghapusan

sanksi administrasi, membatalkan sesuai dengan keputusan Walikota; e. memproses permohonan pengendalian kelebihan pembayaran Wajib pajak; f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Anggaran Pasal 16

(1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Perubahan APBD yang menyangkut tentang, Belanja langsung, Belanja tidak langsung dan pembiayaan serta penatausaahan dan perencanaan anggaran.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Anggaran mempunyai fungsi : a. menyampaikan bahan dan perumusan bahan kebijakan dan pedoman

penyusunan APBD dan Perubahan APBD; b. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan pinjaman, investasi, dana

cadangan dan piutang; c. menyiapkan bahan dan perumusan pemberian hibah, bantuan sosial dan

subsidi; d. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan pendanaan keadaan darurat

dan keadaan luar biasa; e. menyiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan APBD dan perubahan

APBD dengan SKPD; f. menyusun rancangan peraturan daerah tetang APBD, Perubahan APBD,

Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD, Perubahan APBD; g. melakukan verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD, DPA SKPKD dan DPPA-

SKPKD dengan TAPD; h. menyiapkan bahan persetujuan dan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-

SKPD, DPA-SKPKD dan DPPA-SKPKD dan DPAL-SKPD; i. melaksanakan pengendalian Anggaran; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

324

Paragraf 1 Seksi Anggaran Belanja Langsung

Pasal 17

(1) Seksi Anggaran Belanja Langsung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

(2) Seksi Anggaran Belanja Langsung mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD bidang Belanja langsung.

(3) Penjabaran tugas Seksi Anggaran Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Belanja Langsung; b. menyiapkan bahan penyusunan RAPBD dan RPAPBD dengan SKPD bersama

TAPD Belanja Langsung; c. mengumpulkan dokumen RKA-SKPD Belanja Langsung; d. mengolah dan mengkonsultasikan dokumen RKA-SKPD dengan SKPD

terkaitan bersama TAPD; e. mengumpulkan, mengolah dan mengkonsultasikan dokumen DPA-SKPD,

DPAL-SKPD dan DPPA-SKPD dengan SKPD bersama TAPD; f. melakukan otorisasi rancangan DPA-SKPD DPAL-SKPD dan DPPA-SKPD; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pasal 18

(1) Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

(2) Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Belanja Tidak

Langsung dan Pembiayaan; b. menyiapkan bahan penyusunan RAPBD dan RPAPBD dengan SKPD bersama

TAPD Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; c. mengumpulkan dokumen RKA-SKPD Belanja Tidak Langsung dan

Pembiayaan; d. mengolah dan mengkonsultasikan dokumen RKA-SKPD dengan SKPD

terkaitan bersama TAPD; e. mengumpulkan, mengolah dan mengkonsultasikan dokumen DPA-SKPD,

DPAL-SKPD dan DPPA-SKPD dengan SKPD bersama TAPD; f. melakukan otorisasi rancangan DPA-SKPD DPAL-SKPD dan DPPA-SKPD; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

325

Paragraf 3 Seksi Penatausahaan dan Perencanaan Anggaran

Pasal 19

(1) Seksi Penatausahaan dan Perencanaan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

(2) Seksi Penatausahaan dan Perencanaan Anggaran mempunyai tugas membantu membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Perencanaan Anggaran APBD.

(3) Penjabaran tugas Seksi Penatausahaan dan Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana kerja, program kerja dan laporan kinerja seksi

penatausahaan dan perencanaan anggaran; b. menghimpun usulan RKA SKPD sebagai bahan penyusunan APBD dan

perubahan APBD; c. menyusun dan menyiapkan rancangan APBD; d. menyusun dan menyiapkan rancangan perubahan APBD; e. menghimpun DPA SKPD sebagai pedoman pelaksanaan APBD; f. menyusun nota keuangan RAPBD; g. mempersiapkan ranperda APBD dan perubahan apbd atas hasil evaluasi

Gubernur; h. menyusun petunjuk dan kebijakan teknis penyusunan APBD berdasarkan

peraturan perundang-undangan; i. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis penyusunan rencana anggaran

dan dokumen pelaksanaan anggaran; j. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan; k. menyiapkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan

bidang anggaran; l. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada

kepala bidang; m. mengumpulkan, menyusun dan mengolah dokumen dalam rangka

penggajian PNS; n. memelihara data dan bahan yang berkaitan dengan anggaran untuk dapat

dipergunakan setiap saat; o. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling

mendukung; p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keenam

Bidang Aset Pasal 20

(1) Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mempersiapkan bahan perumusan teknis pengelolaan barang milik daerah yang menyangkut tentang Pengamanan Aset, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan aset.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Aset mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis sistem pencatatan dan pelaporan, pemanfaatan

dan penghapusan aset; b. mengolah, menghimpun dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas Bidang Aset; c. melaksanakan kebijakan pengelolaan aset daerah; d. mengkoordinasikan dalam pengamanan aset; e. melaksanakan kegiatan penilaian aset; f. memproses penghapusan aset yang diusulkan SKPD;

326

g. melaksanakan pencatatan kepemilikan kekayaan daerah dan menghimpun serta menyimpan bukti kepemilikan aslinya;

h. melaksanakan dan menyelenggarakan pemindahtangan aset; i. melaksanakan dan menyelenggarakan pemutakhiran data aset daerah; j. melaksanakan dan menyelenggaraan, pencatatan dan pelaporan aset daerah; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengamanan Aset Pasal 21

(1) Seksi Pengamanan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset.

(2) Seksi Pengamanan Aset mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mempersiapkan bahan dan data tentang pengamanan aset daerah.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengamanan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengumpulkan data dan bahan tentang pengamanan aset; b. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dengan pengamanan aset; c. menyiapkan Surat Keputusan KDH tentang penetapan pengurusan barang/

Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpan Barang; d. menyiapkan status pengguna Barang Milik Daerah (BMD); e. melakukan koordinasi, menghimpun dan mencatat aset daerah yang

dikerjasamakan dengan SKPD; f. menghimpun bukti status kepemilikan khusus tanah dan kendaraan; g. melakukan perlindungan aset dalam bentuk asuransi dan sejenisnya; h. menyusun rencana dan program kerja seksi pengamanan aset daerah; i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi pengamanan aset; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Penilaian, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Aset Pasal 22

(1) Seksi Penilaian, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset.

(2) Seksi Penilaian, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Aset mempunyai tugas membantu membantu Kepala Bidang mempersiapkan bahan dan data tentang Penilaian, Penghapusan dan Pemindahtangan Aset daerah.

(3) Penjabaran tugas Seksi Penilaian, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengumpulkan data dan bahan tentang penilaian, penghapusan aset dan

pemindahtanganan; b. menyiapkan bahan kebijakan tentang penilaian, penghapusan dan

pemindahtanganan; c. menyiapkan rumusan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan

dengan penilaian, penghapusan dan pemindahtangan aset; d. melakukan penilaian aset; e. memproses penghapusan aset atas usulan SKPD; f. menyiapkan dan memproses pemindahtangan aset (penjualan, tukar

menukar, hibah dan penyertaan modal); g. menyusun rencana dan program kerja seksi penilaian, penghapusan dan

pemindahtangan aset; h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi penilaian,

penghapusan dan pemindahtangan aset;

327

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Penatausahaan Aset Pasal 23

(1) Seksi Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset.

(2) Seksi Penatausahaan Aset mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mempersiapkan bahan dan petunjuk teknis pencatatan dan pelaporan tentang aset milik daerah.

(3) Penjabaran tugas Seksi Penatausahaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan pengumpulan data dan bahan tentang penatausahaan; b. menyiapkan bahan kebijakan tentang penatausahaan; c. menyiapkan rumusan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan

dengan penatausahaan; d. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan sensus barang dan inventarisasi

aset; e. melaksanakan sensus barang dan mengkoordinir inventarisasi aset; f. mengkoordinir kodefikasi barang; g. melakukan penatausahaan barang dengan sistem informasi manajemen

barang daerah (SIMBADA); h. melakukan validasi data aset; i. menghimpun Rencana Kebutuhan Barang (RKB) menjadi Daftar Kebutuhan

Barang Milik Daerah (DKBMD); j. menyusun rencana dan program kerja seksi penatausahaan aset; k. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi penatausahaan

aset; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Ketujuh

Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Pasal 24

(1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dan pelaporan serta mempersiapkan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; b. menyiapkan bahan sistem akuntansi pemerintah daerah; c. menyelengarakan sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas,

pengeluaran kas, aset dan selain kas pada SKPKD; d. menyiapkan laporan arus kas secara periodik; e. menyusun laporan realisasi semester I APBD dengan cara menggabungkan

seluruh laporan realisasi semester I anggaran pendapatan dan belanja SKPD; f. menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara penggabungan

laporan keuangan SKPD; g. menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;

h. melakukan fasilitasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi pada SKPD;

328


Paragraf 1

Seksi Akuntansi Pasal 25

(1) Seksi Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

(2) Seksi Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mempersiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah serta mempersiapkan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(3) Penjabaran tugas Seksi Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah; b. menyiapkan bahan sistem akuntansi pemerintah daerah; c. menyelengarakan sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas,

pengeluaran kas, asset dan selain kas pada SKPKD; d. menyiapkan laporan arus kas secara periodik; e. menyusun laporan realisasi semester I APBD dengan cara menggabungkan

seluruh laporan realisasi semester I anggaran pendapatan dan belanja SKPD; f. menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara penggabungan

laporan keuangan SKPD; g. menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;

h. melakukan fasilitasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi pada SKPD;


Paragraf 2

Seksi Pelaporan Pasal 26

(1) Seksi Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

(2) Seksi Pelaporan mempunyai tugas membantu membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. menyusun laporan realisasi semester I APBD dengan cara menggabungkan

seluruh laporan realisasi Semester I anggaran pendapatan dan belanja SKPD;

b. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan dari SKPD;

c. melakukan koordinasi dengan SKPD untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;

d. melakukan pengendalian pelaksanaan sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah di setiap SKPD;

e. melakukan fasilitasi, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan sistem Akuntansi pada SKPD;

329

f. menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan;


Bagian Kedelapan

Bidang Perbendaharaan Pasal 27

(1) Bidang Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap Bendahara serta melakukan pengujian, memproses anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi : a. menyiapkan anggaran kas; b. menyiapkan SPD untuk ditanda tangani oleh PPKD; c. menerbitkan SP2D; d. membuka rekening penerimaan dan pengeluaran pada Bank yang ditetapkan

oleh Walikota; e. menyiapkan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; f. memantau dan pengaturan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD

oleh Bank dan atau lembaga keuangan yang ditunjuk; g. mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD menyimpan uang

daerah; h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/penatausahaan

invenstasi daerah; i. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna

anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban rekening kas umum daerah;

k. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; l. melaksanakan pengelolaan piutang daerah dan dana cadangan; m. menyusun laporan arus kas secara periodik kepada Walikota; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Penerimaan dan Penatausahaan Pasal 28

(1) Seksi Penerimaan dan Penatausahaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

(2) Seksi Penerimaan dan Penatausahaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mengumpulkan bahan serta memeriksa surat-surat Perintah/Penerimaan, pembayaran uang, meneliti tanda bukti penagihan/setoran dan pelaporan anggaran.

(3) Penjabaran tugas Seksi Penerimaan dan Penatausahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah : a. melakukan pengujian terhadap semua penerimaan; b. mencatat dan membuat daftar dan bukti-bukti penerimaan keuangan; c. membukukan, mengevaluasi penerimaan dan membuat laporan penerimaan;

330

d. menyelenggarakan administrasi berkaitan dengan penerimaan; e. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan penerimaan; f. melakukan evaluasi serta analisis atas laporan pertanggungjawaban

Bendahara Penerimaan SKPD dalam rangka rekomendasi penerimaan; g. melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dengan SKPD bendahara

penerima, rekonsiliasi laporan Gaji PNS, Laporan Iuran Wajib Pegawai dengan PT. Askes dan PT. Taspen;

h. menyiapkan bahan sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. i. menyiapkan bahan blanko dan dokumen BUD; j. menyiapkan dokumentasi pengesahan rancangan anggaran kas menjadi

anggaran kas sebagai dasar pengajuan SPP di SKPD; k. menganalisa DPA-SKPD, DPAL-SKPD, DPPA-SKPD, DPA-SKPKD dan DPPA-

SKPKD serta anggaran Kas SKPD; l. menyiapkan draft SPD untuk ditanda tangani oleh PPKD; m. mendistribusikan SPD kepada Pengguna Anggaran; n. membuka rekening penerimaan dan pengeluaran pada bank yang ditetapkan

oleh Walikota; o. melaksanakan penatausahaan BUD; p. menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada Walikota; q. meregistrasi SP2D dan mengirimkan ke Bank/Kas Daerah; r. melaksanakan Penatausahaan pencairan dana Hibah dan Bantuan Sosial; s. mengelola penatausahaan investasi daerah; t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengeluaran Pasal 29

(1) Seksi Pengeluaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bendahara Umum Daerah.

(2) Seksi Pengeluaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mengumpulkan bahan dan memeriksa serta meneliti administrasi bukti pengeluaran.

(3) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengumpulkan bahan dan peraturan yang berkaitan dengan Seksi

Pengeluaran dan perbendaharaan; b. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan kebutuhan pengeluaran; c. melakukan pengujian terhadap semua pengeluaran; d. mencatat dan membuat daftar dan bukti-bukti pengeluaran keuangan; e. menyiapkan pedoman dan petunjuk kerja serta peraturan perundang-

undangan tentang pengeluaran; f. membukukan, mengevaluasi pengeluaran dan membuat laporan

pengeluaran; g. menyelenggarakan administrasi berkaitan dengan pengeluaran; h. menganalisa DPA-SKPD, DPPA-SKPD, DPAL-SKPD, DPA-SKPKD, DPPA-

SKPKD serta sesuai penyediaan dana; i. melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan SPM yang

disampaikan oleh SKPD; j. menyiapkan dan mencetak draf SP2D untuk ditandatangani oleh

BUD/Kuasa BUD k. membuat registrasi SPM, SP2D dan SPJ dari SKPD l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

331


Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30



WALIKOTA PADANG




332


TENTANG


DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan.







333








MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN.

BAB I


Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Padang; 2. Walikota adalah Walikota Padang;

3. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang;

5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;

334

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;

8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;

BAB II


Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;





c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :

1. Seksi Tanaman Pangan;

2. Seksi Hortikultura;

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :

1. Seksi Usaha Peternakan;

2. Seksi Kesehatan Hewan;

3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

e. Bidang Kehutanan, terdiri dari :

1. Seksi Peredaran Hasil Hutan;

2. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam;

3. Seksi Inventarisasi Tata Guna Hutan (Intag).

f. Bidang Perkebunan, terdiri dari :

1. Seksi Produksi;

2. Seksi Pengembangan Areal Perkebunan;

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

g. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :

1. Seksi Kelembagaan dan Metodologi Penyuluhan;

2. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia;

3. Seksi Pengembangan Teknologi.

h. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian terdiri dari :

1. Seksi Pengolahan Lahan dan Air;

2. Seksi Pupuk Pestisida dan Obat-obatan;

3. Seksi Kelembagaan dan Alat Mesin Pertanian.


335




urusan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya sistem pertanian yang tangguh, efektif dan efisien serta kompetitif dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai subsistem lingkungan hidup.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis bidang pertanian peternakan perkebunan dan

kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya sistem pertanian yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;

b. merumuskan sasaran strategis bidang pertanian peternakan perkebunan dan kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pertanian dan lingkungan yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;

c. merumuskan program kerja Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan dapat terukur secara tepat dan optimal;

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;

e. menyelenggarakan urusan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan pertanian dan lingkungan yang berkualitas;

f. mengendalikan penyelenggaraan urusan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai bentuk upaya pembinaan dan pengawasan kinerja;

g. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

h. mengarahkan penyelenggaraan urusan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

i. mengevaluasi penyelenggaraan urusan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

j. melaporkan penyelenggaraan urusan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;


336




(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas, mengelola urusan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi : a. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik dan sistem informasi, penyusunan program rencana kegiatan, laporan, rencana anggaran, laporan pertanggungjawaban keuangan, evaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan,

b. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan; c. mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan

administrasi kepegawaian; d. menyusun laporan kinerja kegiatan penyusunan program dan rencana,

pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan;


Paragraf 1




(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan, organisasi, ketatalaksanaan dan mengelola administrasi kepegawaian.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah

tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;

b. mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pencetakan dan ekspedisi;

c. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas; d. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air

bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perpakiran;

e. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit sesuai kebutuhan;

f. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris;

g. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

337

h. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan; i. menyiapkan bahan analisis, melaksanakan evaluasi efektivitas organisasi

dan ketatalaksanaan; j. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan

formasi bezetting; k. menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepegawaian meliputi mutasi

jabatan, kepangkatan, gaji dan pemberhentian pegawai; l. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan,

pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian;

m. menyiapkan bahan dan menyusun Daftar Urut Kepangkatan, mengelola dokumentasi, berkas kepegawaian, mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian;

n. menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian, pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;

o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan pengawasan melekat;

p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan umum dan kepegawaian dan;


Paragraf 2




(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris menyusun rencana anggaran dan mengelola administrasi keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawabannya;

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan

penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan; b. menyiapkan bahan, menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung,

anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan;

c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran, rencana pendapatan dan penerimaan;

d. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran; e. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan; f. melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; h. menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan keuangan dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


338


Pasal 7 (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam


(2) Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas

Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan; b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang

pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan dalam berbagai bentuk; c. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan

penyusunan program dan rencana kegiatan; d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana stratejik; e. melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan

terintegrasi; f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana

kegiatan; g. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan

tahunan, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan LPP Walikota Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;

h. menyiapkan dan menyusun bahan Sistem Informasi; i. menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan program; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 8

(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan produksi dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan,

hortikultura dan pemasaran serta pengolahan hasil pertanian; b. menyusun perencanaan, penetapan calon benih atau bahan-bahan tanaman

termasuk kebun induk tanaman pangan dan hortikultura, pembinaan pengawasan mutu sertifikasi benih dan penangkaran benih bahan tanaman;

c. menyusun tata cara pemberian rekomendasi usaha dibidang tanaman pangan dan hortkultura serta penyajian informasi komoditi potensial;

d. menyusun petunjuk operasional pengolahan serta pembinaan dan pengawasan mutu hasil olahan;

339

e. melaksanakan pembinaan teknis dibidang tanaman pangan, hortikultura serta pemasaran dan pengolahan hasil pertanian;

f. menyusun petunjuk kultur teknis, inventarisasi dan klasifikasi budidaya tanaman pangan dan hortikultura.

g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan dan hortikultura dan


Paragraf 1

Seksi Tanaman Pangan Pasal 9

(1) Seksi Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

(2) Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pembinaan, kerjasama, pemantauan dan evaluasi peningkatan produksi tanaman pangan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana kegiatan peningkatan produksi dan pengembangan

tanaman pangan; b. menghimpun dan mengolah data peningkatan produksi dan pengembangan

tanaman pangan; c. menyiapkan bahan, menyusun pedoman atau petunjuk pelaksanaan,

petunjuk teknis peningkatan produksi dan pengembangan tanaman pangan; d. melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi peningkatan

produksi dan pengembangan tanaman pangan; e. melaksanakan pembinaan teknis, menyusun pedoman atau petunjuk

pelaksanaan, petunjuk teknis perlindungan tanaman pangan pangan; f. melaksanakan fasilitasi pembinaan sumber daya manusia, sarana

prasarana, kelembagaan, teknologi peningkatan produksi dan pengembangan tanaman pangan;

g. melaksanakan kerjasama penyusunan angka sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan;

h. melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi atau unit kerja terkait dalam rangka peningkatan produksi dan pengembangan tanaman pangan;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan peningkatan produksi dan pengembangan tanaman pangan, dan


Paragraf 2

Seksi Hortikultura Pasal 10

(1) Seksi Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

(2) Seksi Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan melaksanakan pembinaan, kerjasama, pemantauan dan evaluasi peningkatan produksi dan pengembangan hortikultura.

340

(3) Penjabaran tugas Seksi Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana kegiatan peningkatan produksi dan pengembangan

hortikultura; b. menghimpun dan mengolah data peningkatan produksi dan pengembangan

hortikultura; c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk

teknis peningkatan produksi dan pengembangan hortikultura; d. melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi peningkatan

produksi dan pengembangan hortikultura; e. melaksanakan pembinaan teknis, menyusun pedoman/petunjuk

pelaksanaan/petunjuk teknis pelindungan hortikultura; f. melaksanakan fasilitasi pembinaan sdm, sarana/prasarana, kelembagaan

dan teknologi peningkatan produksi dan pengembangan hortikultura; g. melaksanakan kerjasama penyusunan angka sasaran luas tanam, luas

panen, produktivitas dan produksi hortikultura; h. melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait

dalam rangka peningkatan produksi dan pengembangan hortikultura; i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan peningkatan

produksi dan pengembangan hortikultura; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 3

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Pasal 11

(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

(2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pembinaan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil serta pemasaran tanaman pangan dan hortikultura.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. Menghimpun, mengolah data pengembangan pasca panen, pengolahan dan

pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura; b. menyiapkan bahan, pedoman atau petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis

pengembangan pasca panen, pengolahan serta pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;

c. melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;

d. menyiapkan bahan pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil;

e. melaksanakan bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura;

f. melaksanakan penyebarluasan, pemantauan penerapan teknologi pasca panen, pengolahan serta pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;

g. melaksanakan fasilitasi pembinaan sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura ;

341

h. menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan instansi dan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, dan


Bagian Keempat

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 12

(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang


(2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan produksi, pengembangan usaha, kesehatan hewan dan kesmavet.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi : a. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan budidaya, penyebaran dan pengembangan usaha peternakan;

b. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan;

c. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner;

d. menyusun laporan kinerja peningkatan produksi, penyebaran dan pengembangan usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan


Paragraf 1

Seksi Usaha Peternakan Pasal 13

(1) Seksi Usaha Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(2) Seksi Usaha Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pembinaan, kerjasama, pemantauan dan evaluasi peningkatan produksi dan usaha peternakan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan bimbingan teknis

penerapan pedoman budidaya dan usaha peternakan; b. menyiapkan bahan, menyusun rencana melaksanakan bimbingan teknis,

penerapan, pengawasan standar teknis budidaya dan usaha peternakan; c. melaksanakan pembinaan teknis, menyusun pedoman dan petunjuk

pelaksanaan, petunjuk teknis budidaya dan usaha peternakan;

342

d. menyiapkan bahan, menyusun rencana, melaksanakan bimbingan teknis kegiatan intensifikasi dan usaha-usaha meningkatkan produksi hasil peternakan;

e. menyiapkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan bimbingan teknis kegiatan pengembangan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan bimbingan teknis seksi usaha peternakan dan


Paragraf 2

Seksi Kesehatan Hewan Pasal 14

(1) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(2) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kesehatan hewan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan bimbingan teknis

penerapan pedoman kesehatan hewan; b. menyiapkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan bimbingan

teknis, penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan kesehatan hewan;

c. menyiapkan bahan, menyusun rencana, melaksanakan pengamatan, peramalan, pemetaan penyakit hewan dan pencegahan penyakit hewan menular;

d. menyiapkan bahan, menyusun rencana, melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, pengawasan penanggulangan wabah dan pemberantasan penyakit hewan menular;

e. menyiapkan bahan, menyusun rencana, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penyakit zoonosis;

f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi kesehatan hewan dan;


Paragraf 3

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Pasal 15

(1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat veteriner.

(3) Penjabaran tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

343

a. menyiapkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan bimbingan teknis penerapan pedoman kesehatan masyarakat veteriner;

b. menyiapkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan bimbingan teknis, penerapan, pengawasan standar teknis kesehatan masyarakat veteriner;

c. melaksanakan pembinaan teknis, menyusun pedoman atau petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis kesehatan masyarakat veteriner;

d. menyiapkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan bimbingan teknis kegiatan kesehatan masyarakat veteriner dan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah potong unggas, laboratorium kesmavet, klinik hewan dan puskeswan;

e. menyiapkan bahan, menyusun rencana, melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan serta pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan;

f. menyiapkan bahan, menyusun rencana, melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak, dan hewan kesayangan;

g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi kesehatan masyarakat veteriner dan;


. Bagian Kelima

Bidang Kehutanan Pasal 16

(1) Bidang Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas

(2) Bidang Kehutanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, pemantauan, evaluasi kegiatan pengawasan peredaran hasil hutan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam serta inventarisasi tata guna hutan;

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kehutanan mempunyai fungsi : a. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan peredaran hasil hutan; b. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan konservasi, rehabilitasi sumber daya alam, inventarisasi tata guna hutan, dan perlindungan tanaman kehutanan dan;


Paragraf 1

Seksi Peredaran Hasil Hutan Pasal 17

(1) Seksi Peredaran Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kehutanan.

(2) Seksi Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas membantu membantu Kepala Bidang melaksanakan pembinaan, kerjasama, pemantauan dan evaluasi peredaran hasil hutan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Peredaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

344

a. menyiapkan bahan, menyusun rencana, menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan bahan dan petunjuk pengujian hasil hutan;

b. menyiapkan bahan, menyusun rencana, menganalisis, melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan bahan dan petunjuk administrasi pemberian ijin peredaran hasil hutan;

c. menyiapkan bahan, menyusun rencana, menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis identifikasi, inventarisasi dan menyusun pola petunjuk operasional pembinaan, pengawasan, dan evaluasi peredaran hasil hutan.

d. menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis peredaran dan legalitasi hasil hutan;

e. menyiapkan bahan, menyusun rencana, menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan bahan dan perumusan petunjuk pengamanan hutan dan penyiapan bahan pembinaan, penyuluhan tenaga pengamanan hutan;

f. menyiapkan bahan, menyusun rencana, menganalisa dan melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan, pengolahan, penyajian data informasi pasar hasil hutan;

g. menyiapkan bahan, menyusun rencana, melaksanakan bimbingan teknis, pengelolaan dokumen peredaran hasil hutan dan aneka usaha hasil hutan;

h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi peredaran hasil hutan dan;


Paragraf 2

Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam Pasal 18

(1) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kehutanan.

(2) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyelenggarakan pembinaan, inventarisasi dan memberikan pertimbangan teknis, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam.

(3) Penjabaran tugas Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan bahan, menyusun rencana, menganalisis dan melaksanakan

pembinaan, inventarisasi dan memberikan pertimbangan teknis, pengelolaan hutan lindung, mata air, taman hutan raya dan kawasan konservasi lainnya di luar kawasan hutan;

b. menyiapkan bahan, menyusun rencana, melaksanakan bimbingan teknis pemberian ijin pemanfaatan tumbuhan, satwa liar yang tidak dilindungi, pengusahaan kawasan konservasi, pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, penatausahaan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pengusulan penunjukan kawasan konservasi;

c. menyiapkan bahan, menyusun rencana melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan diluar kawasan konservasi, reklamasi hutan pada areal bencana alam, bimbingan pada masyarakat, pengembangan kelembagaan, usaha kelompok tani hutan dan lahan, pengembangan hutan kota dan penetapan lahan kritis;

d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam;

345


Paragraf 3

Seksi Inventarisasi Tata Guna Hutan (INTAG) Pasal 19

(1) Seksi INTAG dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kehutanan.

(2) Seksi INTAG mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan inventarisasi tata guna hutan.

(3) Penjabaran tugas Seksi INTAG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan bahan, menyusun rencana, menganalisa dan melaksanakan

pembinaan teknis pengumpulan data dan inventarisasi keberadaan dan potensi hutan;

b. menyiapkan bahan, menyusun rencana, menganalisis melaksanakan pembinaan teknis penyusunan program dan petunjuk teknis penatagunaan hutan dan melaksanakan penyusunan pembinaan teknis pemetaan keberadaan dan potensi hutan;

c. menyiapkan bahan, menyusun rencana dan pengusulan perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status lahan milik menjadi kawasan hutan dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan;

d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi inventarisasi tata guna hutan dan;


Bagian Keenam

Bidang Perkebunan Pasal 20

(1) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan produksi dan pengembangan tanaman perkebunan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi : a. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan budidaya tanaman perkebunan, pengembangan tanaman perkebunan, pemasaran hasil tanaman perkebunan, perlindungan tanaman perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan;

b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Produksi Pasal 21

(1) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

346

(2) Seksi Produksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perkebunan melaksanakan pembinaan, kerjasama, pemantauan dan evaluasi peningkatan produksi tanaman perkebunan.

(3) Penjabaran tugas seksi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan bimbingan teknis

penerapan pedoman budidaya tanaman perkebunan, pengembangan, perluasan, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan, penerapan, pengawasan standar teknis budidaya tanaman perkebunan, perlindungan tanaman perkebunan, kegiatan intensifikasi dan usaha-usaha meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan, dan pengembangan tanaman perkebunan;

b. melaksanakan peremajaan, perluasan dan optimasi lahan perkebunan dan; c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Pengembangan Areal Perkebunan Pasal 22

(1) Seksi Pengembangan Areal Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Perkebunan.

(2) Seksi Pengembangan Areal Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perkebunan melaksanakan urusan perluasan areal perkebunan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengembangan Areal Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan; b. membuat pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan; c. melakukan pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu; d. membuat penetapan sentra komoditas perkebunan; e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi pengembangan areal

perkebunan dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 3

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Pasal 23

(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

(2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perkebunan melaksanakan urusan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; b. melakukan pemantauan, pengawasan dan pemberian rekomendasi usaha

tanaman perkebunan; c. melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan

hasil perkebunan; d. melakukan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan;

347

e. melaksanakan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan;

f. melaksanakan promosi komoditas perkebunan; g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi pengolahan dan

pemasaran hasil perkebunan; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Ketujuh Bidang Penyuluhan

Pasal 24

(1) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang penyuluhan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi : a. melakukan koordinasi, integrasi, singkronisasi lintas sektor, optimalisasi

partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;

b. melaksanakan koordinasi penyuluhan dan pengembangan kerjasama mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;

c. melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;

d. melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan nasional;

e. melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi program atau kegiatan penyuluhan di wilayah;

f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Penyuluhan dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1 Seksi Kelembagaan dan Metodologi Penyuluhan

Pasal 25

(1) Seksi Kelembagaan dan Metodologi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan.

(2) Seksi Kelembagaan dan Metodologi Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan kelembagaan dan metodologi penyuluhan.

(3) Penjabaran tugas Kelembagaan dan Metodologi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana program kerja seksi kelembagaan dan metodologi

penyuluhan; b. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi

pelaku utama dan pelaku usaha pertanian untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah;

348

c. koordinasi pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

d. memfasilitasi penumbuhan kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan;

e. melaksanakan pembinaan, pengembangan kerjasama, kemitraan dan pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;

f. melakukan identifikasi kebutuhan penyuluh pertanian; g. menggali dan mengembangkan metodologi penyuluhan spesifik lokal; h. merumuskan kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan

penyuluhan; i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan

Metodologi Penyuluhan dan; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2 Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 26

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan.

(2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan melaksanakan urusan pengembangan sumber daya manusia.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana kerja seksi pengembangan sumber daya manusia; b. mengidentifikasi, merencanakan dan melaksanakan pelatihan bagi petani

atau kelompok tani, penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian; c. menggali dan mengembangkan metodologi pelatihan atau kursus; d. meningkatkan kemampuan kepemimpinan managerial dan kewirausahaan

pelaku usaha pertanian; e. melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan

modern berbasis lingkungan bagi pelaku utama secara berkelanjutan; f. melaksanakan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan

metode penyuluhan; g. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran

secara berkelanjutan; h. melakukan evaluasi pasca pelatihan bagi petani, penyuluh, pelaku usaha

pertanian dan masyarakat; i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan

Sumber Daya Manusia dan; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


349

Paragraf 3 Seksi Pengembangan Teknologi

Pasal 27

(1) Seksi Pengembangan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan.

(2) Seksi Pengembangan Teknologi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pengembangan teknologi.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengembangan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan identifikasi dan pengembangan penyuluhan budidaya

komoditas unggulan lokal; b. melaksanakan verifikasi dan uji coba teknologi yang akan dipromosikan; c. mengupayakan kemudahan akses pelaku usaha pertanian dan pelaku usaha

ke sumber informasi, teknologi dan sumber lainnya dalam pengembangan usaha;

d. menumbuhkembangkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap fungsi lingkungan;

e. menyusun rencana program kerja seksi pengembangan teknologi; f. mempersiapkan bahan materi teknologi untuk dipromosikan kepada pelaku

utama dan pelaku usaha pertanian; g. membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian, dinas dan

instansi terkait; h. melakukan kerja sama dan penyebaran informasi penyuluhan melalui radio,

televisi dan media cetak; i. melakukan identifikasi dan pengembangan jaringan informasi antar petani

dan penyuluh serta pelaku usaha pertanian; j. melakukan pendataan dan penyebaran informasi pasar, input usaha tani

dan harga produksi hasil usaha pertanian; k. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan

Teknologi; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Kedelapan

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Pasal 28

(1) Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang


(2) Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan lahan dan air, pupuk, pestisida dan obat-obatan, alat mesin pertanian dan kelembagaan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan mempunyai fungsi : a. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air;

350

b. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran dan pemakaian pupuk, pestisida dan obat-obatan;

c. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kelembagaan dan alat mesin pertanian;

d. menyusun laporan kinerja peningkatan pengelolaan lahan dan air, pengawasan peredaran dan pemakaian pupuk, pestisida dan obat-obatan, pengembangan kelembagaan tani dan alat mesin pertanian;


Paragraf 1

Seksi Pengolahan Lahan dan Air Pasal 29

(1) Seksi Pengolahan Lahan dan Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian.

(2) Seksi Pengolahan Lahan dan Air mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pembinaan, kerjasama, pemantauan dan evaluasi pengelolaan lahan dan air untuk pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengolahan Lahan dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana kegiatan pengembangan pengelolaan lahan (optimasi,

rehabilitasi, konservasi dan jalan usaha tani) dan pengelolaan air (pengembangan sumber air, optimasi air dan kelembagaan petani pemakai air serta pemeliharaan dan pemanfaatan air irigasi);

b. menghimpun dan mengolah data pengembangan pengelolalaan lahan dan air; c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk

teknis pengembangan pengelolalaan lahan dan air; d. melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan

pengelolaan lahan dan air; e. menyiapkan bahan pembuatan peta potensi dan pengembangan pengelolaan

lahan dan air; f. melaksanakan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian,

peternakan dan perkebunan; g. menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan instansi / unit kerja terkait

dalam rangka pengembangan pengelolaan lahan dan air; h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan lahan dan air;



Paragraf 2

Seksi Pupuk, Pestisida, dan Obat-Obatan Pasal 30

(1) Seksi Pupuk, Pestisida, dan Obat-Obatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian.

(2) Seksi Pupuk, Pestisida, dan Obat-Obatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasrana dan Sarana Pertanian melaksanakan pembinaan, kerjasama,

351

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan peredaran dan pemakaian pupuk, pestidia dan obat-obatan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pupuk, Pestisida, dan Obat-Obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pengawasan peredaran dan

penggunaan pupuk, pestisida dan obat-obatan; b. menghimpun dan mengolah data pupuk, pestisida dan obat-obatan; c. menyiapkan bahan petunjuk teknis pemanfaatan dan penggunaan pupuk,

pestisida dan obat-obatan; d. melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi ketersediaan,

peredaran dan penggunaan pupuk, pestisida dan obat-obatan; e. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit kerja terkait untuk

pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk, pestisida dan obat-obatan; f. melaksanakan pengawasan dan penerapan standar mutu pupuk, pestisida

dan obat-obatan; g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penggunaan pupuk,

pestisida dan obat-obatan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 3 Seksi Kelembagaan dan Alat Mesin Pertanian

Pasal 31

(1) Seksi Kelembagaan dan Alat Mesin Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian.

(2) Seksi Kelembagaan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pembinaan, kerjasama, pemantauan dan evaluasi pengembangan kelembagaan dan pengembangan alat mesin pertanian.

(3) Penjabaran tugas Seksi Kelembagaan dan Alat Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. menyusun rencana kegiatan pengembangan kelembagaan dan alat mesin

pertanian b. menghimpun, mengolah data kelembagaan tani dan alat mesin pertanian; c. melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan

kelembagaan dan pelayanan serta penggunaan alat mesin pertanian; d. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit kerja terkait untuk

pengembangan kelembagaan dan alat mesin pertanian; e. melaksanakan pengawasan dan penerapan standar mutu alat mesin

pertanian; f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan

kelembagaan dan alat mesin pertanian dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


352


Pasal 32 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



WALIKOTA PADANG




353


TENTANG


DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.







354








MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAB I


Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Padang; 2. Walikota adalah Walikota Padang; 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Padang; 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang; 5. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata; 8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

355


Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;


1. Sub Bagian Umum;


c. Bidang Program dan Pengembangan, terdiri dari :

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;

2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Seni dan Budaya, terdiri dari :

1. Seksi Pelestarian Budaya;

2. Seksi Pembinaan Seni.

e. Bidang Objek dan Sarana Wisata, terdiri dari :

1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;

2. Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata.

f. Bidang Pemasaran, terdiri dari :

1. Seksi Promosi dan Kerjasama;

2. Seksi Pelayanan Informasi.

BAB III


Pasal 3

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kebudayaan dan pariwisata berkualitas, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kebudayaan dan pariwisata yang berkualitas melalui sistem yang kondusif;

b. merumuskan sasaran kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian kebudayaan dan pariwisata yang berkualitas, berhasil dan berdaya guna;

c. merumuskan program kerja Dinas kebudayaan dan pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata dapat terukur secara tepat dan optimal;

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;

e. mengendalikan penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan efisiensi kebudayaan dan pariwisata;

f. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

356

g. mengarahkan penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

h. menyelenggarakan urusan kebudayaan dan parisata dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;

i. mengevaluasi penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

j. melaporkan penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;




Pasal 4 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelengarakan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kehumasan, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :

a. mengkoordinir penyusunan administrasi umum dan urusan rumah tangga dinas, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, kehumasan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan serta evaluasi pelaksanaan tugas Dinas;

b. mengkoordinir penyelenggaraan fungsi tata usaha keuangan Dinas; c. mengkoordinir perencanaan dan program serta kegiatan Dinas; d. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan; f. meningkatkan sumber daya manusia berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan; g. membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1




(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana kerja dan anggaran dan/atau program dan kegiatan;

357

b. mengelola surat masuk dan surat keluar; c. mengelola kearsipan; d. mengelola administrasi kepegawaian; e. melaksanakan urusan humas; f. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan

penyimpanan, pendistribusian; g. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor; h. membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.




(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengeloalaan keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan, pertanggung jawaban keuangan dinas;






dan peraturan yang berlaku; g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku; h. menyusun anggaran dan pendapatan belanja dinas; i. mengkoordinir pengadministrasian belanja tidak langsung dan belanja

langsung; j. melaksanakan pembinaan dan pengendalian bendaharawan penerima dan

bendaharawan pengeluaran; k. melakukan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja dinas; l. membuat dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atau

anggaran pendapatan dan belanja dinas termasuk perhitungan anggaran; m. melakukan pencatatan dan pelaporan harian penerimaan daerah; n. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan; o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Ketiga

Bidang Program dan Pengembangan Pasal 7

(1) Bidang Program dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

358

(2) Bidang Program dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang program dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata serta menyusun rencana kerja dan program Dinas.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Program dan Pengembangan mempunyai fungsi : a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran; b. menyelenggarakan pengkajian di bidang kebudayaan dan pariwisata serta

penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan/atau program dan kegiatan Dinas;

c. mengkoordinasikan penyiapan bahan penetapan kebijakan di bidang program dan pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pariwisata serta membuat rumusan saran penyesuaian;

e. menyelenggarakan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kota;

f. menyelenggarakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota;

g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota;

h. menyelenggarakan penghimpunan dan membuat laporan pelaksanaan tugas bulanan dan tahunan Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Program dan Pengembangan;


Paragraf 1

Seksi Pendataan dan Perencanaan Pasal 8

(1) Seksi Pendataan dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program dan Pengembangan.

(2) Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pendataan dan pengumpulan data di bidang kebudayaan dan kepariwisataan, melakukan analisis dan mengolah data statistik kebudayaan dan kepariwisataan untuk penyusunan rencana, penyiapan bahan perumusan rencana dan program kebudayaan dan pariwisata.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pendataan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana kerja dan anggaran dan/atau program dan kegiatan

Seksi Pendataan dan Perencanaan; b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan

pendataan dan perencanaan di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melaksanakan penghimpunan, mengolah, dan menganalisis data di bidang kebudayaan dan kepariwisataan untuk penyusunan program Dinas;

d. menyiapkan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta program dan kegiatan Dinas;

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan skala kota;

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait Rencana Induk Pengembangan Pariwisata;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kota;

h. melaksanakan pemantauan dan membuat evaluasi serta laporan pelaksanaan tugas Seksi Pendataan dan Perencanaan;

359


Paragraf 2

Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pasal 9

(1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program dan Pengembangan.

(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas perkembangan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

(3) Penjabaran tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana kerja dan anggaran dan/atau program dan kegiatan

seksi pendataan dan perencanaan; b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan

dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program pembangunan dan pengembangan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan serta membuat rumusan saran penyesuaian;

d. menghimpun dan membuat laporan pelaksanaan tugas bulanan dan tahunan dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi evaluasi dan pelaporan;


Bagian Keempat

Bidang Seni dan Budaya Pasal 10

(1) Bidang Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam


(2) Bidang Seni dan Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan penyiapan penetapan kebijakan di bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala, pembinaan, pelaksanaan dan pelestarian kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Seni dan Budaya mempunyai fungsi : a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan/atau

program dan kegiatan di bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala;

b. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan di bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala;

c. melakukan pembinaan teknis pelaksanaan di bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. mengkaji dan menganalisa data potensi kesenian dan kebudayaan daerah minangkabau serta melakukan pengawasan terhadap perkembangan seni dan budaya daerah minangkabau di kota padang;

e. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan di bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala;

f. memberikan pelayanan, pengawasan dan pemantauan dalam hal pembinaan di bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala;

360

g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pelestarian Budaya Pasal 11

(1) Seksi Pelestarian Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Seni dan Budaya.

(2) Seksi Pelestarian Budaya mempunyai tugas membantu membantu Kepala Bidang melaksanakan dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait di bidang kebudayaan, tradisi, sejarah dan purbakala serta melakukan pengawasan dan pengembangan nilai budaya, tradisi, sejarah dalam rangka pelestarian budaya.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pelestarian Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. menyusun rencana kerja dan anggaran dan/atau program dan kegiatan Seksi

Pelestarian Budaya; b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan

pembinaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, tradisi, sejarah dan purbakala berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa dan kerjasama luar negeri di bidang kebudayaan, pengembangan sumber daya manusia kebudayaan skala kota, penelitian kebudayaan, pelaksanaan rancangan Induk Penelitian Arkeologi Nasional berkoordinasi dengan Badan Arkeologi

d. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan budi pekerti bangsa, serta pembinaan terhadap lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kota;

e. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah, pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah, inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah, pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah, data base dan sistem informasi geografi sejarah, koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kota, dan penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kota;

f. melaksanakan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional skala kota;

g. menetapkan BCB/situs dan penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kota;

h. menerapakan pedoman pendirian registrasi koleksi, penambahan dan penyelamatan koleksi serta pemanfaatan museum;

i. menerapakan pedoman penelitian arkeologi; j. menerapakan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kota; k. melaksanakan pendataan dan pemeliharaan aset di bidang kebudayaan,

tradisi, sejarah dan purbakala dan/atau museum yang dijadikan sebagai daya tarik di bidang pariwisata;

l. mengadakan kerjasama dengan lembaga adat yang sarat dengan nilai budaya dan agama;

m. menganalisa dan membina organisasi lembaga adat dan suku daerah yang potensial dalam melestarikan sebagai asset pengembangan kepariwisataan;

n. menggali dan mengembangkan nilai budaya yang sesuai nilai agama dan adat dalam rangka mewujudkan masyarakat kota yang tinggi pemahamannya dan pengamalannya terhadap agama dan budaya;

361

o. membantu pembangunan pisik dan non pisik, sarana dan prasarana lembaga adat dan budaya untuk mendukung program Pemerintah Kota Padang di sektor Pariwisata dan kebudayaan dengan sistim kembali ke Nagari dan kembali ke Surau;

p. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dengan menumbuhkembangkan nilai budaya dan agama;

q. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang kebudayaan, tradisi, sejarah dan purbakala;

r. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang kebudayaan, tradisi, sejarah dan purbakala;

s. menggelar pelaksanaan acara ragam budaya yang bekerja sama dengan organisasi yang ada;

t. menciptakan paket atraksi budaya yang terjadwal untuk menarik wisatawan asing dan domestik;

u. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelestarian Budaya; v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan


Paragraf 2 Seksi Pembinaan Seni

Pasal 12

(1) Seksi Pembinaan Seni dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Seni dan Budaya.

(2) Seksi Pembinaan Seni mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Seni dan Budaya dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan tugas bidang seni dan perfilman serta pembinaan Seni khususnya Minangkabau dan Perfilman.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pembinaan Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. menyusun rencana kerja dan anggaran dan/atau program dan kegiatan

Seksi Pembinaan Seni; b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan

pembinaan serta pelaksanaan kebijakan seni dan perfilman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian, apresiasi seni tradisional dan non tradisional, serta perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kota;

d. menyiapkan bahan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama dengan luar negeri;

e. menyiapkan bahan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba kesenian skala kota;

f. penerapan dan monitoring implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesenian skala kota;

g. menyiapkan bahan pemberian penghargaan kepada Seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kota;

h. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota; i. menerapkan dan melaksanakan prosedur perawatan dan pengamanan aset

atau benda kesenian (karya seni) skala kota; j. melaksanakan pembentukan dan/atau mengelola pusat kesenian skala kota; k. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan menyiapkan bahan

penetapan kebijakan mengenai operasional perfilman, standarisasi profesi dan teknologi perfilman, kerjasama dengan luar negeri di bidang perfilman, serta standarisasi peningkatan produksi dan apresiasi film skala kota;

l. menyiapkan bahan rekomendasi izin usaha terhadap pembuatan film oleh Tim Asing skala kota;

m. pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kota;

362

n. mendata grup-grup kesenian dan mendistribusikan kegiatan kesenian dalam rangka pembinaan seni yang bernilai budaya;

o. menganalisa nilai seni yang berkembang di Kota Padang sebagai aset wisata; p. menggali dan mengembangkan kesenian daerah serta membudayakan

kesenian daerah sesuai tuntutan dan kebutuhan warga Kota Padang; q. membina kesenian di lingkungan masyarakat melalui pendidikan dan

pelatihan formal dan informal; r. mendorong terciptanya produk-produk atraksi yang bernilai seni dan

berdaya saing tinggi di kalangan masyarakat; s. membina organisasi grup/sanggar seni budaya minangkabau sesuai dengan

nilai agama dan budaya; t. mengadakan kerjasama dengan organisasi terkait group-group kesenian

dalam rangka menumbuh kembangkan kesenian daerah serta hiburan-hiburan lainnya di kota padang;

u. menggelar dan mengikuti ivent kesenian daerah serta permainan anak nagari dalam dan luar daerah serta di dalam dan luar negeri untuk lebih memotivasi group dan sanggar yang ada di kota padang;

v. melaksanakan monitoring dan membuat evaluasi kegiatan pengembangan seni dan perfilman serta laporan pelaksanaan tugas seksi pembinaan seni;

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Objek dan Sarana Wisata Pasal 13

(1) Bidang Objek dan Sarana Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang


(2) Bidang Objek dan Sarana Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha di bidang pariwisata serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di objek wisata.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Objek dan Sarana Wisata mempunyai fungsi : a. mengkoordinasikan penyiapan rencana kerja dan anggaran dan/atau

program dan kegiatan bidang objek dan sarana wisata; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang objek dan sarana

wisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta

penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata; d. menyelenggarakan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan

kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota;

e. melakukan pengawasan, dan pemeliharaan objek wisata serta sarana dan prasarana yang ada di objek wisata;

f. menyelenggarakan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kota; g. menyelenggarakan monitoring dan pembuatan evaluasi dan laporan

pelaksanaan tugas bidang objek dan sarana wisata; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1 Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 14

(1) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Objek dan Sarana Wisata.

363

(2) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang ada di objek wisata.

(3) Penjabaran tugas Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana kerja dan anggaran dan/atau program dan kegiatan

Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan

pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana objek dan daya tarik wisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melakukan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di objek wisata;

d. pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kota; e. melakukan pengawasan dan evaluasi pengelolaan objek wisata; f. membuat laporan kemajuan pengelolaan objek wisata serta perkembangan

objek dan daya tarik wisata; g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Objek dan Daya

Tarik Wisata; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata Pasal 15

(1) Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata.

(2) Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha di bidang pariwisata yang meliputi usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata, serta usaha pariwisata lainnya.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana kerja dan anggaran dan/atau program dan kegiatan

seksi pembinaan usaha pariwisata; b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan

pembinaan usaha-usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kota padang dalam penerapan standarisasi usaha-usaha pariwisata;

d. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota;

e. melakukan inventarisasi usaha-usaha pariwisata; f. melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan usaha pariwisata; g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis perizinan usaha

pariwisata; h. melaksanakan pelatihan dan penyuluhan terhadap pelaku pariwisata; i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi pembinaan usaha

pariwisata; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keenam Bidang Pemasaran

Pasal 16

(1) Bidang Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

364

(2) Bidang Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas di bidang pemasaran kepariwisataan yang mencakup penjualan produk-produk wisata Kota Padang, bekerjasama dengan pelaku-pelaku wisata dan Industri Pariwisata serta memberikan pelayanan informasi kepada Wisatawan yang datang ke Kota Padang baik Wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Luar Negeri;

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemasaran mempunyai fungsi : a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan/atau

program dan kegiatan Bidang Pemasaran; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pembinaan dan

pelaksanaan kebijakan Bidang Pemasaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kota, partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala kota, penyelenggaraan widya wisata skala kota. kerjasama pemasaran skala kota;

d. menyelenggarakan promosi skala kota yang meliputi penyelenggaraan widya wisata serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata, penyelenggaraan pameran/event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi, pengadaan sarana pemasaran, pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata atau Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), penyediaan infomasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata;

e. menyelenggarakan event promosi di luar negeri dengan dan/atau di bawah koordinasi pemerintah dan provinsi;

f. menyelenggarakan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kota;

g. menyelenggarakan penerapan branding pariwisata nasional dan penyiapan bahan penetapan tagline pariwisata skala kota;

h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku wisata dalam rangka memasarkan wisata yang ada di Kota Padang, serta berkoordinasi dengan Bidang-bidang yang lain di lingkungan Dinas;

i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Kabupaten/Kota, Propinsi maupun Departemen;

j. melaksanakan kegiatan promosi wisata di dalam maupun luar negeri melalui event-event wisata;

k. memberikan pelayanan informasi wisata kepada Wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Luar Negeri.

l. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1 Seksi Promosi Dan Kerjasama

Pasal 17

(1) Seksi Promosi dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran.

(2) Seksi Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan kegiatan secara sistematis untuk promosi wisata dan kerjasama.

(3) Perincian tugas Seksi Promosi dan Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana kerja dan anggaran dan/atau program dan kegiatan

Seksi Promosi dan kerjasama; b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan

pembinaan dan pelaksanaan kebijakan promosi dan kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

365

c. melaksanakan promosi pariwisata skala kota yang meliputi penyelenggaraan widya wisata serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata, penyelenggaraan pameran/event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi, pengadaan sarana pemasaran, penyelenggaraan event promosi di luar negeri dengan dan/atau di bawah koordinasi pemerintah dan provinsi;

d. melaksanakan tugas-tugas penjualan produk wisata dalam kegiatan promosi wisata, kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat daerah, propinsi dan pusat serta pelaku industri pariwisata;

e. melaksanakan urusan perencanaan promosi wisata dan kerjasama dengan industri pariwisata;

f. melaksanakan pembuatan bahan-bahan promosi wisata; g. menyelenggarakan kegiatan komunikasi dalam segala bentuk dalam rangka

membantu upaya penjualan dan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat daerah, propinsi maupun tingkat pusat;

h. mengikuti atau mengadakan event-event promosi wisata baik dalam maupun luar negeri;

i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2 Seksi Pelayanan Informasi

Pasal 18

(1) Seksi Pelayanan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran.

(2) Seksi Pelayanan dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan pelayanan dan informasi kepada wisatawan, masyarakat dan pelaku wisata serta intitusi lain yang membutuhkan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pelayanan dan Informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana kerja dan anggaran serta program dan kegiatan Seksi

Pelayanan dan Informasi; b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan

dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang pelayanan dan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. memfasilitasi pelaksanaan pembentukan dan dukungan administrasi perwakilan kantor promosi pariwisata atau Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD);

d. penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata;

e. melaksanakan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata; f. melaksanakan penerapan branding pariwisata nasional dan penyiapan

bahan penetapan tagline pariwisata skala kota; g. mempersiapkan bahan-bahan untuk pelayanan informasi wisata; h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan informasi dan

pemberian jasa informasi wisata; i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan dan

Informasi; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


366


Pasal 19 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20



WALIKOTA PADANG




367


TENTANG


DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.







368








MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I





3. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang;

5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

369

8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

BAB II


Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;


1. Sub Bagian Umum;


3. Sub Bagian Program;

c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;

2. Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap.

d. Bidang Perikanan Budi Daya, terdiri dari :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;

2. Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya.

e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari :

1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;

2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan;

f. Bidang Pesisir dan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil, terdiri dari:

1. Seksi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil;

2. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB III



urusan kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kelautan dan perikanan berkualitas, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis bidang Kelautan dan perikanan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kelautan dan perikanan yang berkualitas melalui sistem yang kondusif;

b. merumuskan sasaran kebijakan teknis bidang Kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian kelautan dan perikanan yang berkualitas, berhasil dan berdaya guna;

c. merumuskan program kerja Dinas kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan dapat terukur secara tepat dan optimal;

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan dengan pihak terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;

e. mengendalikan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan efisiensi kelautan dan perikanan;

370

f. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

g. mengarahkan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

h. menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;

i. mengevaluasi penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

j. melaporkan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;





(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan, penata-usahaan keuangan, pembinaan organisasi dan kepegawaian, pengelolaan peralatan dan perlangkapan kantor, kehumasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi : a. merumuskan perencanaan, anggaran, program dan kegiatan dinas; b. mengkoordinasikan program-program strategis antar satuan kerja tingkat

daerah dan pusat; c. merumuskan kebijakan pembinaan organisasi, kepegawaian dan urusan

rumah tangga dinas; d. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan perlengkapan, peralatan,

kepustakaan, kearsipan, dokumentasi dinas dan pengelolaan kehumasan; e. melakukan penatausahaan keuangan dinas; f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan,

anggaran, program dan kegiatan dinas; g. membuat laporan pelaksanaan tugas dinas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai





(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi kantor, kepegawaian, perencanaan dan perawatan peralatan serta perlengkapan kantor.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

371

a. melakukan pengelolaan administrasi kantor dan kearsipan; b. melakukan pengelolaan adminisitrasi kepegawaian; c. melaksanakan urusan pengadaan, pencatatan, penyimpanan,

pendistribusian peralatan dan perlengkapan kantor; d. melaksanakan urusan pemeliharaan dan perawatan alat-alat kantor; e. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai





(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan dinas;

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan,

surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;

b. melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban; c. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan

dinas; d. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan Dinas; e. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai



Pasal 7 (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam


(2) Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris Melaksanakan penyusunan program, perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan data, statistik, bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan-kegiatan program Dinas; b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan Dinas; c. menyusun laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban dinas; d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


372

Bagian Ketiga Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 8

(1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan operasional standarisasi teknis bidang perikanan tangkap.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi : a. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan dan

standarisasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;

b. melaksanakan peningkatan produksi, dan pemasaran hasil perikanan tangkap;

c. melaksanakan sistem dan prosedur perizinan usaha perikanan tangkap; d. mendorong dan memfasilitassi pengembangan industri perikanan tangkap; e. merumuskan kebijakan teknis dan operasional, pengembangan ekonomi,

investasi dan modal usaha; f. menyusun program serta evaluasi hasil monitoring dibidang perikanan

tangkap; g. melakukan pengembangan unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan

Perikanan; h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan

Tangkap; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pasal 9

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pengembangan sarana, prasarana dan tata operasional prasarana perikanan tangkap.

(3) Penjabaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, standar, dan pedoman

pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap; b. melakukan tata operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana

perikanan tangkap; c. menyusun program dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring sarana dan

prasarana perikanan tangkap; d. membina Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan; e. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan statistik

periakanan tangkap; f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan

Prasarana Perikanan Tangkap; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


373

Paragraf 2 Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 10

(1) Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

(2) Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi penangkapan, mutu, pengolahan hasil optimalisasi produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap.

(3) Penjabaran tugas Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, bimbingan penerapan

teknologi, standarisasi dan pedoman pengembangan teknologi penangkapan; b. pedoman tata operasional teknologi perikanan tangkap; c. membuat standar pelayanan usaha perikanan tangkap, pedoman

pengembangan usaha perikanan tangkap, pedoman serta standar perizinan usaha perikanan tangkap;

d. menyusun program dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring pelayanan usaha perikananan tangkap;

e. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelayanan usaha penangkapan;

f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keempat Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 11

(1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan operasional standarisasi teknis bidang budidaya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang perikanan budidaya mempunyai fungsi : a. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan dan

standarisasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan;

b. melakukan pembinaan, pemberian bimbingan, standarisasi dan pelaksanaan pengembangan pembenihan, dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesehatan ikan dan kualitas lingkugan budidaya;

c. melakukan peningkatan produksi, produktifitas dan pemasaran hasil pembudidayaan;

d. melakukan pengembangan kelembagaan, ekonomi, investasi dan modal usaha budidaya perikanan;

e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang perikanan budidaya;

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

374

Paragraf 1 Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Pasal 12

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya.

(3) Penjabaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan bahan kebijakan, pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan

standarisasi, akreditasi dan sertifikasi sarana dan prasarana budidaya; b. melakukan pelaksanaan identifikasi sarana dan prasarana budidaya; c. melakukan koordinasi pelaksanaan perencanaan pengembangan sarana dan

prasarana budidaya; d. melakukan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana budidaya; e. melakukan penerapan teknologi standar dan pedoman tata operasional

sarana dan prasarana budidaya; f. menyiapkan program serta evaluasi dan monitoring pengembangan sarana

dan prasarana budidaya; g. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data statistik

sarana dan prasarana budidaya; h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan

Prasarana Perikanan Budidaya; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya Pasal 13

(1) Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

(2) Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan kegiatan pembenihan, pembudidayaan, pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, kualitas lingkungan budidaya, penggunaan pakan dan obat serta pemasaran hasil budidaya.

(3) Penjabaran Tugas Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pengelolaan sumber daya perairan; b. menyiapkan program pembenihan dan usaha pembudidayaan ikan air tawar,

payau dan laut; c. melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian dan pemberantasan hama

dan penyakit ikan; d. membuat standarisasi kualitas dan perlindungan lingkungan budidaya, serta

evaluasi dan monitoring mutu, pakan dan sertifikasi obat; e. membuat petunjuk pelaksanaan pelayanan investasi, permodalan,

pemasaran hasil dan peningkatan usaha perikanan; f. melaksanakan pemanfaatan pada perairan umum; g. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data statistik

produksi pembenihan dan budidaya ikan, penggunaan pakan, kualitas lingkungan budidaya dan penggunaan obat-obatan kegiatan budidaya;

h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya;

375


Bagian Keempat

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pasal 14

(1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan pembangunan pemasaran dan pengolahan hasil perikanan, pengembangan dan investasi kelautan dan perikanan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi : a. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan dan

standarisasi pelaksanaan pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan, sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan, pembinaan pengembangan ekonomi kawasan, investasi dan permodalan usaha pemasaran dan industrialisasi pengolahan hasil perikanan, pengembangan produk non konsumsi, pelaksanaan standarisasi sistem pemasaran;

b. menyusun program serta evaluasi hasil monitoring dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;


Paragraf 1

Seksi Pengolahan Hasil Perikanan Pasal 15

(1) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

(2) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyiapan kebijakan, regulasi dan pengembangan pengolahan hasil perikanan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana di maksud pada ayat (2) adalah :

a. menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, bimbingan penerapan teknologi, standarisasi pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan;

b. melakukan pengolahan, pengembangan produk bernilai tambah, diversifikasi jenis olahan produk perikanan;

c. menyiapkan perencanaan pengembangan ekonomi kawasan dan industrialisasi produk pengolahan hasil perikanan;

d. melakukan pengembangan peralatan pengolahan hasil perikanan; e. melakukan pembinaan kelembagaan pengolah hasil perikanan; f. mengumpulkan data, statistik dan pelaporan kegiatan pengolahan hasil

perikanan; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

376

Paragraf 2 Seksi Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 16

(1) Seksi Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

(2) Seksi Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyiapan kebijakan, regulasi dan pengembangan pemasaran hasil perikanan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah : a. melaksanakan bimbingan teknis Sertifikasi Kesehatan produk perikanan

dalam pemasaran produk hasil perikanan; b. melakukan penertiban lalu lintas pemasaran produk hasil perikanan; c. memberikan pelayanan informasi harga dan peluang pasar hasil perikanan

dan fasilitasi kemitraan, promosi, dan kerjasama dalam investasi dan permodalan pelaku usaha perikanan;

d. melakukan pengembangan produk non konsumsi; e. mengembangkan sarana dan prasarana pasar ikan higienis; f. mengumpulkan data, statistik, dan pelaporan kegiatan pemasaran hasil

perikanan; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan


Bagian Kelima Bidang Pesisir dan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 17

(1) Bidang Bidang Pesisir dan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pesisir dan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan dan regulasi pembangunan terpadu di kawasan pesisir lautan dan pulau-pulau kecil dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pesisir dan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas : a. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, dan pemberian bimbingan

teknis pengelolaan wilayah pesisir , laut dan pulau-pulau kecil terpadu; b. melakukan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pemberdayaan

masyarakat pesisir; c. melakukan pengendalian zonasi (tata ruang laut), kawasan pesisir dan

pulau-pulau kecil; d. melakukan bimbingan teknis konservasi sumberdaya kelautan dan

perikanan; e. melakukan koordinasi mitigasi, pelestarian dan rehabilitasi lingkungan

sumberdaya kelautan dan perikanan;

f. melakukan koordinasi pemanfaatan benda berharga muatan kapal tenggelam, riset sumberdaya kelautan dan kerjasama antar daerah berbatasan wilayah laut;

g. melakukan bimbingan penanganan pelanggaran penangkapan ikan (illegal fishing);

h. melakukan pembinaan pelayanan jasa kelautan; i. melakukan pengawasan operasional kesyahbandaran perikanan; j. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pesisir, lautan dan pengawasan

sumber daya kelautan dan perikanan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


377

Paragraf 1 Seksi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 18

(1) Seksi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pesisir dan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil.

(2) Seksi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan kebijakan, regulasi dan pengembangan Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan

pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil terpadu; b. melakukan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan ekonomi

masyarakat pesisir; c. melakukan pengendalian zonasi (tata ruang laut) kawasan pesisir dan pulau-

pulau kecil; d. melakukan bimbingan teknis konservasi sumberdaya kelautan dan

perikanan; e. melakukan mitigasi, pelestarian dan rehabilitasi lingkungan sumberdaya

kelautan dan perikanan; f. mengumpulkan data, statistik dan pelaporan kegiatan pengelolaan pesisir,

laut dan pulau-pulau kecil; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2 Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pasal 19

(1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pesisir dan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil.

(2) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan kebijakan, regulasi dan pengembangan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

(3) Penjabaran Tugas Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis sumberdaya kelautan

dan perikanan; b. melakukan pengawasan pemanfaatan benda berharga muatan kapal

tenggelam, riset sumberdaya kelautan dan kerjasama antar daerah berbatasan wilayah laut;

c. melakukan penanganan pelanggaran penangkapan ikan (illegal fishing), pelayanan jasa kelautan, melakukan pengawasan operasional kesyahbandaran Perikanan;

d. mengumpulkan data, statistik dan pelaporan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;


378


Pasal 20 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21



WALIKOTA PADANG




379


NOMOR 67 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.







380








MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN.

BAB I





3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang;

5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

381

8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

9. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan Kelurahan sebelum diangkut ke Lahan Pemusnahan Akhir ;

10. K3 adalah singkatan dari Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.


Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian.

c. Bidang Kebersihan, terdiri dari : 1. Seksi Penyapuan; 2. Seksi Pengangkutan.

d. Bidang Pertamanan, terdiri dari : 1. Seksi Pertamanan dan Ornamen; 2. Seksi Pembibitan dan Penghijauan.

e. Bidang Retribusi, terdiri dari : 1. Seksi Pendataan dan Penetapan; 2. Seksi Penagihan dan Pembukuan;

f. Bidang Program dan Penyuluhan, terdiri dari : 1. Seksi Program dan Pengendalian; 2. Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat;

BAB III


Pasal 3

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis dibidang kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, demi terwujudnya kebersihan lingkungan dan membina aparatur dalam pengelolaan urusan kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif, serta mengevaluasi pegelolaan kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis bidang kebersihan dan pertamanan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kebersihan dan pertamanan yang berkualitas, beriman dan bertaqwa;

b. merumuskan sasaran strategis dinas kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian kebersihan lingkungan dan pertamanan yang berkualitas dan unggul;

382

c. merumuskan program kerja dinas kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan kebersihan dan pertamanan dapat terukur secara tepat dan optimal;

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kebersihan dan pertamanan dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;

e. menyelenggarakan urusan kebersihan dan pertamanan dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kebersihan lingkungan yang berkualitas;

f. mengendalikan penyelenggaraan urusan kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan efisiensi dinas kebersihan dan pertamanan kota padang;

g. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

h. mengarahkan penyelenggaraan urusan dinas kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

i. mengevaluasi penyelenggaraan urusan kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

j. melaporkan penyelenggaraan urusan kebersihan dan pertamanan secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntablitas kinerja;






(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, evaluasi dan pelaporan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi : a. mengkoordinir administrasi kepegawaian, umum, keuangan, perlengkapan

dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, perpustakaan dan kearsipan; b. melakukan penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana,

evaluasi dan pelaporan; c. menyelenggarakan, pengkajian, perencanaan dan program kesekretariatan; d. meningkatkan sumber daya manusia; e. mengkoordinir pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kebersihan,

keindahan dan ketertiban kantor; f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Kebersihan dan

Pertamanan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


383




(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas, dan perpustakaan;

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengelola surat masuk dan surat keluar; b. mengelola kearsipan; c. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan

penyimpanan, pendistribusian; d. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor dan

perlengkapan dinas; e. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana angkutan kebersihan dan

pertamanan; f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

angkutan kebersihan dan pertamanan; g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai




melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.


(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran

dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan; c. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat







384


Pasal 7 (1) Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam


(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian; b. mengklarifikasikan dokumen pegawai; c. melaksanakan penataan dan penyimpanan dokumen kepegawaian; d. membuat bezetting kepegawaian dan menyusun daftar urut kepangkatan; e. melaksanakan proses administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala dan cuti

pegawai; f. melaksanakan administrasi pelanggaran disiplin kepegawaian; g. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan kepegawaian; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Ketiga

Bidang Kebersihan Pasal 8

(1) Bidang Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam


(2) Bidang Kebersihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebersihan, penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kebersihan mempunyai fungsi : a. menyusun rencana dan pengawasan kebersihan kota; b. mengkoordinir pembinaan dan perumusan pelaksanaan pengumpulan,

pembersihan dan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir;

c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah;

d. membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kebersihan; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1 Seksi Penyapuan

Pasal 9

(1) Seksi Penyapuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan.

(2) Seksi Penyapuan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyapuan dan pembersihan sampah-sampah di sepanjang jalan-jalan utama dan arteri.

385

(3) Penjabaran tugas Seksi Penyapuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengatur lokasi dan wilayah kerja petugas penyapuan; b. mengatur dan mengawasi petugas penyapuan; c. melaksanakan pembersihan sampah, tumpukan sedimen dan rumput-

rumput yang berada di bandar serong, trotoar, berem di sepanjang jalan jalan utama dan arteri;

d. mengatur dan mengawasi hasil kerja Petugas Penyapuan ke Tempat Pembuangan Sementara;

e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyapuan; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Pengangkutan Pasal 10

(1) Seksi Pengangkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan.

(2) Seksi Pengangkutan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan kegiatan

pengangkutan sampah; b. melaksanakan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara

ke tempat pembuangan akhir; c. mengatur dan menyusun jadwal pengangkutan dan melaksanakan

pengaturan jalur/rute angkutan sampah; d. mengatur dan mengawasi pemakaian sarana dan prasarana angkutan

kebersihan; e. mengatur dan mengawasi tempat pembuangan sampah; f. melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap sisa-sisa bangunan di

tepi jalan raya yang dapat menganggu kebersihan dan keindahan lingkungan;

g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengangkutan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keempat Bidang Pertamanan

Pasal 11 (1) Bidang Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam


(2) Bidang Pertamanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang perencanaan, pelaksanaan, perawatan taman dan tanaman, pemeliharaan ornamen, dekorasi kota, pembibitan taman-taman, penghijauan kota serta melaksanakan pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana pertamanan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pertamanan mempunyai fungsi :

386

a. merencanakan pelaksanaan, pengawasan, perawatan, dekorasi kota, pembibitan taman-taman, pemeliharaan ornamen, pembangunan taman dan ruang terbuka hijau kota, dan penghijauan kota;

b. melakukan pengelolaan pelaksanaan pembangunan dan pengawasan kegiatan pada lingkup pertamanan;

c. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pertamanan; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1 Seksi Pertamanan dan Ornamen

Pasal 12

(1) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan.

(2) Seksi Pertamanan dan Ornamen mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan, mengawasi, merawat dan memelihara taman, ornamen dan ruang terbuka hijau.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pertamanan dan Ornamen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. membangun, menata dan memelihara tanaman taman kota, ornemen,

taman plansum dan ruang terbuka hijau; b. merencanakan dan membuat arsitektur dan konstruksi taman dan ornemen

serta memelihara ruang terbuka hijau; c. melakukan pemasangan dekorasi tata ruang, interior dan taman tugu; d. memberikan pertimbangan terhadap pemberian rekomendasi izin reklame

yang berada pada taman kota dan ruang terbuka hijau dan pengawasan penempatannya;

e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pertamanan dan Ornamen; dan


Paragraf 2

Seksi Pembibitan dan Penghijauan Pasal 13

(1) Seksi Pembibitan dan Penghijauan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan.

(2) Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan, mengawasi, memelihara, pembibitan, dan penghijauan kota.

(3) Penjabaran tugas Seksi Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menata, membangun dan memelihara pohon pelindung kota; b. melaksanakan dan mengawasi penghijauan kota; c. menyeleksi dan menetapkan jenis-jenis tanaman penghijauan yang

mempunyai nilai letak dan arsitektur; d. merumuskan dan melaksanakan pengawasan usaha pembibitan taman

dengan cara mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan tugas agar bibit yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan;

e. melaksanakan penanaman, penyisipan dan peremajaan pohon pelindung kota;

f. memberikan pertimbangan terhadap rekomendasi izin penebangan pohon pelindung kota;

387

g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembibitan dan Penghijauan; dan


Bagian Kelima

Bidang Retribusi Pasal 14

(1) Bidang Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam


(2) Bidang Retribusi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengelola retribusi serta pembukuan dan pelaporan retribusi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Retribusi mempunyai fungsi : a. membuat perencanaan pendataan, pengkajian potensi, pengolahan objek

dan subjek retribusi serta menetapkan retribusi ; b. merencanakan dalam pelaksanaan penagihan, penerimaan dan

pengendalian retribusi; c. merencanakan pengawasan terhadap penerimaan retribusi; d. menyelenggarakan koordinasi dengan pihak terkait dalam mengelola

retribusi; e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Retribusi; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1 Seksi Pendataan dan Penetapan

Pasal 15

(1) Seksi Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi.

(2) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pendataan dan penetapan objek dan subjek retribusi.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan pendataan objek dan subjek retribusi; b. menghimpun, mengelola dan mencatat objek dan subjek retribusi; c. menggali potensi baru untuk peningkatan retribusi; d. melaksanakan pemeriksaan kelapangan/lokasi objek, subjek retribusi,

perhitungan penetapan retribusi, pemetaan lokasi objek dan subjek retribusi, penerbitan surat ketetapan retribusi, pendistribusian surat ketetapan retribusi kepada wajib retribusi, pengendalian penerimaan retribusi serta permasalahan-permasalahannya;

e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pendataan dan Penetapan; dan


388

Paragraf 2 Seksi Penagihan dan Pembukuan

Pasal 16

(1) Seksi Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi.

(2) Seksi Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penagihan dan pembukuan penerimaan retribusi.

(3) Penjabaran tugas Seksi Penagihan dan Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan pengaturan wilayah/lokasi pemungutan retribusi; b. melakukan penagihan/ pemungutan retribusi kepada Wajib Retribusi; c. mengatur sistem pemungutan dan sarana yang digunakan; d. menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam melaksanakan pemungutan

retribusi; e. melakukan pengawasan terhadap kolektor retribusi; f. membuat pembukuan terhadap surat ketetapan retribusi yang telah

didistribusikan; g. melakukan pencatatan dan pembukuan realisasi penerimaan masing-

masing wajib retribusi; h. membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan dari realisasi

penerimaan retribusi; i. mengadakan evaluasi penerimaan retribusi; j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penagihan dan

Pembukuan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keenam Bidang Program dan Penyuluhan

Pasal 17 (1) Bidang Program dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang


(2) Bidang Program dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang Program, Pengendalian dan Penyuluhan, menghimpun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan kota serta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penegakan peraturan.

(3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Bidang Program dan Penyuluhan mempunyai fungsi : a. menyusun program kerja dinas jangka panjang, menengah dan tahunan; b. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara periodik; c. melakukan koordinasi dan pengawasan dengan instansi terkait dalam

penertiban peraturan daerah tentang kebersihan dan keindahan kota; d. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi K-3; e. melakukan kerjasama dengan pihak lain serta menghimpun partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan kota; f. menyusun laporan dinas; g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Program dan

Penyuluhan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


389

Paragraf 1

Seksi Program dan Pengendalian Pasal 18

(1) Seksi Program dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program dan Penyuluhan.

(2) Seksi Program dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyusun program, pelaporan, melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kebersihan dan keindahan kota.

(3) Penjabaran tugas Seksi Program dan Pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menghimpun data dan program kerja dari masing-masing Bidang,

Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; b. membuat program kerja dinas jangka panjang, jangka menengah dan

tahunan; c. menghimpun, mengolah dan mengevaluasi laporan dari masing-masing

Bidang, Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; d. mengevaluasi, memantau dan memfasilitasi pelaksanaan kebersihan dan

keindahan; e. membuat laporan dinas secara periodik; f. melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kebersihan dan

keindahan kota; g. melakukan pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam

penegakan peraturan dibidang K-3; h. menghimpun dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat; i. melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk peningkatan K-3; j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Program dan

Pengendalian; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2 Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 19

(1) Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program dan Penyuluhan.

(2) Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan Penyuluhan dan Menghimpun peran serta masyarakat.

(3) Uraian tugas Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan Penyuluhan melalui berbagai media; b. melaksanakan Lomba K-3; c. merencanakan dan melaksanakan Goro Massal; d. mengadakan kerjasama dengan instansi Pemerintah, Swasta, kalangan

Perusahaan dan Pihak lainnya, untuk peningkatan kebersihan dan keindahan kota;

e. mendokumentasikan kegiatan dinas; f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan dan

Peran Serta Masyarakat; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


390


Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



WALIKOTA PADANG




391


TENTANG


DINAS PASAR


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar.







392








MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PASAR.

BAB I


Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Padang;


3. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kota Padang;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Kota Padang;

5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pasar;

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pasar;

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pasar;

8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pasar;

393


Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas Pasar, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;


1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Pengembangan Pasar, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi; 2. Seksi Penataan dan Kerjasama.

d. Bidang Pendapatan, terdiri dari : 1. Seksi Penetapan dan Verifikasi; 2. Seksi Penagihan.

e. Bidang Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban, terdiri dari : 1. Seksi Trantib; 2. Seksi Kebersihan;

f. Bidang Pemeliharaan Bangunan, terdiri dari : 1. Seksi Saluran dan Drainase; 2. Seksi Gedung.

BAB III


Pasal 3 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas mengatur dan menyusun kebijakan teknis

bidang pengelolaan Pasar demi terwujudnya pasar yang tertib, aman dan nyaman, membina aparatur dalam pengelolaan urusan pasar dan kawasan pasar agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif, serta mengevaluasi pengelolaan urusan pasar dan kawasan pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis bidang pasar demi terwujudnya pasar yang

berkualitas melalui sistem yang kondusif; b. merumuskan sasaran strategis Dinas Pasar berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pasar yang berkualitas, berhasil dan berdaya guna;

c. merumuskan program kerja Dinas Pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan pasar dapat terukur secara tepat dan optimal;

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pasar dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;

e. menyelenggarakan urusan pasar dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan pasar yang berkualitas;

394

f. mengendalikan penyelenggaraan urusan pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan efisiensi Dinas Pasar;

g. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

h. mengarahkan penyelenggaraan urusan Dinas Pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

i. mengevaluasi penyelenggaraan urusan pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

j. melaporkan penyelenggaraan urusan pasar secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntablitas kinerja;






(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pasar dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.



evaluasi dan pelaporan; c. meningkatkan sumber daya manusia; d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai






(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengelola surat masuk dan surat keluar; b. mengelola kearsipan; c. mengelola administrasi kepegawaian; d. melaksanakan urusan humas;

395

e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian;

f. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor; g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2











ketentuan peraturan perundang undangan h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Pasar Pasal 7

(1) Bidang Pengembangan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pengembangan Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan data asset pasar, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan asset pasar dan penataan kawasan pasar serta memberikan pertimbangan teknis dalam pemakaian, pemeliharaan, pengembangan, pendistribusian asset pasar serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Pengembangan Pasar mempunyai fungsi : a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data aset pasar; b. merencanakan, mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana

pasar; c. memberikan pertimbangan teknis pembangunan dan pemanfaatan proses

administrasi pemakaian, pendistribusian asset pasar;

396

d. merencanakan, mengatur tata ruang dan pengembangan kawasan pasar; e. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan/penerimaan retribusi; f. merencanakan terobosan dalam usaha menggali potensi dalam rangka

penerimaan daerah; g. mengelola dan melaksanakan pembangunan baru aset pasar; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pasal 8

(1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pasar.

(2) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa data aset pasar serta mengevaluasi penggunaan sarana/prasarana Pasar.

(3) Penjabaran tugas Seksi Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengumpulkan/menginventarisasi, serta menganalisa data sarana dan

prasarana pasar; b. melaksanakan evaluasi dan pembaharuan data setiap tahun; c. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyiaran informasi tentang

pasar; d. memberikan pertimbangan kepada kepala dinas tentang pengelolaan,

pendistribusian, penggunaan sarana dan prasarana pasar; e. memproses dan melaksanakan pembangunan baru aset pasar; f. menerima masukan, keluhan, usul dan saran baik dari masyarakat

maupun dari pedagang (pengguna aset pasar) serta mencari solusi pemecahan masalah;

g. melakukan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama antar instansi / perorangan;

h. merencanakan format pelaporan dan teknis administrasi pemanfaatan dan pengembangan aset pasar;

i. membantu proses administrasi pemungutan dan rekening dilingkungan pasar;


Paragraf 2

Seksi Penataan Dan Kerjasama Pasal 9

(1) Seksi Penataan dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pasar.

(2) Seksi Penataan dan Kerjasama mempunyai tugas merencanakan, mengatur penggunaan ruangan, sarana dan prasarana serta pengembangan dan pemeliharaan pasar.

(3) Penjabaran tugas Seksi Penataan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menerima masukan, keluhan, usul dan saran baik dari masyarakat

maupun dari pedagang (pengguna aset pasar) serta mengevaluasi dan mencari solusi pemecahan permasalahan;

b. melakukan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama antara instansi/perorangan;

397

c. merencanakan format pelaporan dan teknis administrasi dalam pemanfaatan dan pengembangan aset pasar;

d. merencanakan pengembangan, pengaturan tata ruang dan pengembangan kawasan pasar;

e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dinas; f. melakukan upaya menciptakan kemudahan peluang investasi dalam

pengembangan pasar; g. merencanakan, mengatur penggunaan ruangan kios, los dan tempat usaha

lainnya; h. Melakukan penataan ruang parkir di kawasan pasar; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keempat Bidang Pendapatan

Pasal 10 (1) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan

tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pendapatan mempunyai tugas mengolah, mempersiapkan, melaksanakan penetapan, pelaksanaan retribusi dan mengevaluasi penerimaan retribusi.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendapatan mempunyai fungsi : a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa, serta menetapkan jumlah/

besarnya retribusi penggunaan sarana dan prasarana pasar; b. melaksanakan proses penetapan dan penagihan retribusi; c. melaksanakan proses izin menempati toko, kios dan sarana prasarana

pasar; d. melaksanakan penagihan serta melaksanakan proses administrasi

pemungutan/ penerimaan retribusi; e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran

aturan yang berlaku dalam pelaksanaan retribusi; g. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi-sanksi terhadap

pelanggaran aturan yang berlaku dalam pelaksanaan retribusi; h. merencanakan terobosan dalam usaha menggali potensi dalam rangka

penerimaan daerah; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Seksi Penetapan Dan Verifikasi Pasal 11

(1) Seksi Penetapan dan Verifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan.

(2) Seksi Penetapan dan Verifikasi mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa serta menetapkan besarnya retribusi terhadap pengguna sarana dan prasarana pasar dan melakukan verifikasi terhadap penerimaan dilingkungan Dinas Pasar.

(3) Penjabaran tugas Seksi Penetapan dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan penetapan dan proses administrasi penetapan retribusi

pengguna sarana dan prasarana pasar;

398

b. melaksanakan proses administrasi pemberian izin menempati dan menggunakan sarana dan prasarana pasar, proses administrasi pengalihan hak pengguna sarana dan prasarana pasar;

c. melaksanakan pembukuan terhadap penerimaan retribusi di lingkungan Dinas Pasar;

d. membuat laporan secara periodik terhadap adanya tunggakan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi;


Paragraf 2

Seksi Penagihan Pasal 12

(1) Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan


(2) Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan retribusi terhadap pengguna sarana dan prasarana pasar.

(3) Penjabaran tugas Seksi Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. melaksanakan proses administrasi penagihan retribusi; b. membuat realisasi penerimaan harian, bulanan dan tahunan; c. menyusun pembukuan dan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan

retribusi parkir; d. menyiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan kelancaran

penerimaan serta tindakan-tindakan yang akan timbul terhadap pihak ketiga;

e. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan dinas instansi terkait; f. melakukan penagihan retribusi dan bea lainnya terhadap pengguna sarana

dan prasarana pasar; g. melakukan pemungutan retribusi parkir; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Kelima

Bidang Kebersihan, Keamanan Dan Ketertiban Pasal 13

(1) Bidang Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pokok dinas di bidang pembinaan, keamanan, ketertiban, memelihara dan menjaga kebersihan taman-taman, jalan, riol, gang di lingkungan pasar serta mencegah timbulnya hal-hal yang menganggu keselamatan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan pasar, sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman bagi pedagang dan pengunjung di lingkungan pasar;

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi : a. memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar; b. menyelesaikan pertikaian atau perselisihan antar pedagang dan atau

pengusaha jasa dalam menjalankan usahanya dilingkungan pasar;

399

c. mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban serta bahaya kebakaran dalam lingkungan pasar;

d. membina dan mengarahkan personil keamanan dalam rangka pengawasan keamanan dan ketertiban dilingkungan pasar;

e. menertibkan para pedagang yang berjualan ditempat terlarang; f. mengawasi dan melaksanakan kebersihan di lingkungan Pasar; g. menjaga, memelihara dam memanfaatkan sarana dan prasarana untuk

menunjang kebersihan pasar; h. memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang kebersihan dan keindahan

kepada petugas dan pedagang, pengusaha jasa serta pengguna sarana dan prasarana pasar lainnya;

i. memelihara dan mengingatkan pengelola WC umum untuk menjaga K3 (Ketertiban, Kebersihan, Keindahan);

j. menjaga dan memelihara taman-taman bunga di lingkungan pasar; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1

Seksi Trantib Pasal 14

(1) Seksi Trantib dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban.

(2) Seksi Trantib mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam kawasan pasar dan melakukan pembinaan Ketertiban atas penggunaan sarana dan prasarana pasar.

(3) Penjabaran tugas Seksi Trantib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. membina dan membimbing petugas pasar dalam pelaksanaan tugas

keamanan dan pencegahan bahaya kebakaran; b. mengerahkan petugas keamanan untuk menjaga keamanan di lingkungan

pasar; c. melakukan pembinaan mental dan kesamaptaan kepada petugas keamanan

pasar; d. memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar; e. mencegah timbulnya gangguan keamanan di lingkungan pasar; f. menyelenggarakan pos-pos keamanan dalam melakukan pembinaan

ketertiban; g. mengatur, menata dan menertibkan pelataran parkir, penggunaan fasilitas

umum, jalan, trotoar, gang dan lain-lain sesuai dengan peruntukkannya; h. menyelenggarakan kegiatan perparkiran dan menjaga kerapian parkir

kendaraan; i. menyediakan sumur-sumur dan bak-bak air untuk mencegah kebakaran di

lingkungan pasar; j. menyediakan perlengkapan alat-alat pemadam kebakaran dan fasilitas

keselamatan gedung lainnya; k. menjaga kelengkapan alat-alat pemadam kebakaran siap pakai; i. menertibkan dan mengatur parkir kendaraan dilingkungan pasar; j. menyelesaikan perselisihan dan pertikaian antar pedagang dan pengguna

jasa dan usaha dilingkungan pasar; k. melaksanakan penindakan terhadap pedagang yang melakukan

pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;

400

l. memproses penindakan terhadap pelanggaran aturan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;


Paragraf 2

Seksi Kebersihan Pasal 15

(1) Seksi Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban.

(2) Seksi kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kebersihan mulai dari penyapuan, penumpukan sementara sampai pembuangan akhir serta memelihara selokan, riol, gang, trotoar, taman yang berada di lingkungan pasar.

(3) Penjabaran tugas Seksi Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan tugas kebersihan dan keindahan di lingkungan Pasar; b. mengatur dan membina serta mengarahkan petugas kebersihan agar

melaksanakan tugas sesuai dengan penggarisan yang diberikan; c. memberikan penyuluhan dan pembinaan serta pengarahan kepada pemilik

toko, kios dan los agar menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di lingkungan pasar;

d. memelihara dan mengingatkan pengelola WC Umum dalam pasar agar menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;

e. mengawasi dan menjaga kebersihan dan keindahan toko, kios, los, meja batu di lingkungan pasar;

f. menyelenggarakan dan memelihara kebersihan jalan, riol, selokan, gang, trotoar, berem di lingkungan pasar untuk kelancaran saluran air limbah;

g. mengawasi pembuangan air limbah pedagang dan pengguna jasa serta memonitor pengaruh air limbah terhadap lingkungannya;

h. menjaga, menata dan memelihara kebersihan gedung dan taman di lingkungan pasar;

i. melaksanakan pengangkatan sedimen yang berada dalam riol-riol di kawasan pasar;


Bagian Keenam

Bidang Pemeliharaan Bangunan Pasal 16

(1) Bidang Pemeliharaan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pemeliharaan Bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan sebahagian tugas pokok dinas di bidang saluran dan bangunan pasar.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemeliharaan Bangunan mempunyai fungsi : a. menyelenggarakan pembinaan terhadap pengadaan, perawatan, saluran dan

bangunan pasar; b. mengatur, mengontrol penggunaan sarana angkutan kebersihan dan

ketertiban;

401

c. memelihara, memperbaiki saluran, bangunan, gedung, peralatan kebersihan, ketertiban dan pengamanan agar tetap dapat difungsikan;

d. memberikan laporan dan masukan tentang kerusakan saluran, gedung untuk diperbaiki;

e. memanfaatkan sarana prasarana untuk menciptakan dan meningkatkan kenyamanan pasar;


Paragraf 1

Seksi Saluran Dan Drainase Pasal 17

(1) Seksi Saluran dan Drainase dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan Bangunan.

(2) Seksi Saluran dan Drainase mempunyai tugas menyiapkan dan pemeliharaan saluran dan drainase penggunaan dan pengadaan sarana dan prasarana pasar.

(3) Penjabaran tugas Seksi Saluran dan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan pemeliharaan saluran

dan drainase pasar; b. meneliti keadaan fisik dan melakukan pengawasan serta pemeliharaan

saluran dan drainase di lingkungan pasar; c. membuat jadwal rutin untuk melakukan kebersihan dan kelancaran

saluran drainase pasar; d. melakukan pengawasan kebersihan drainase dan kelancaran saluran

drainase; e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2 Seksi Gedung

Pasal 18 (1) Seksi Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan Bangunan.

(2) Seksi Gedung mempunyai tugas melakukan pendataan, penilaian dan pemeliharaan terhadap bangunan gedung yang dimiliki oleh Dinas Pasar.

(3) Penjabaran tugas Seksi Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan pemeliharaan terhadap seluruh bangunan gedung pasar; b. melakukan penilaian dan pendataan terhadap bangunan gedung dari segi

umur, kelayakan dan kekuatan bangunan gedung pasar; c. melakukan pengawasan dan memperbaiki bangunan gedung yang sudah

rusak; d. membuat perencanaan agar bangunan gedung terlihat indah dan

terpelihara dengan melakukan rehab serta pengecatan ulang; e. mengawasi bangunan gedung dari perubahan bentuk yang dilakukan oleh

pedagang; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


402


Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pasar (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20



WALIKOTA PADANG




403


TENTANG


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


WALIKOTA PADANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.








404



10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);


12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 590);



15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I





3. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang;

4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang;

5. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja;

405


Pasal 2 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

a. Kepala Satuan;



1. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;

2. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentramanan Masyarakat;

3. Seksi Pengembangan Kapasitas;

4. Seksi Sarana dan Prasarana;

5. Seksi Perlindungan Masyarakat.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Satuan

Pasal 3 (1) Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, merencanakan,

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

(2) Penjabaran tugas Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. merumuskan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban

umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; b. menyusun rencana dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja; c. melaksanakan koordinasi dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan Aparat Kepolisian Negara, PPNS dan atau Aparat lainnya ;

d. melaksanakan operasi dilapangan dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaraan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

e. melaksanakan proses administrasi penyidikan, pemeriksaan, pengusutan dan pengajuan tuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

f. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

g. melakukan penghentian dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

h. melaksanakan pemberdayaan PPNS dan pengembangan Sumber Daya Manusia;

i. melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

j. melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;

k. pengguna anggaran; l. pengguna barang; dan

406


Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha Pasal 4

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang umum, kepegawaian, dan keuangan.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan

kepegawaian; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang

umum dan kepegawaian; c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, ekspedisi,

kearsipan, kepustakaan dan perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan humas;

d. menyiapkan bahan urusan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan; e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, iventarisasi, pemeliharaan

sarana dan prasarana kantor serta barang inventaris; f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian

meliputi pengajuan pengusulan pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai dan penerimaan penghargaan;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan penyajian data, pelaporan dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;

h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;

i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;

j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; k. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang

keuangan; l. menyiapkan bahan pengkoodinasian pelaksanaan tugas di bidang

keuangan; m. menyiapkan bahan usulan kegiatan belanja administrasi umum, belanja

opersional, pemeliharaan belanja modal; n. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran satuan polisi pamong

praja dan perubahannya; o. menyiapkan bahan pengajuan surat permintaan pembayaran belanja

administrasi umum, belanja operasional, pemeliharaan belanja modal; p. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja

administrasi umum, belanja operasional, dan pemeliharaan belanja modal yang meliputi : transaksi jurnal, buku besar, surplus deficit, arus nota perhitungan bulanan;

q. menyiapkan bahan menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahunan;

r. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;

s. menyiapkan bahan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;

t. menyusun program dan rencana kegiatan sub bagian tata usaha; u. mempersiapkan data bahan penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan

kegiatan satuan polisi pamong praja; v. penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan

kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;

407

w. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan; x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Ketiga Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Pasal 5 (1) Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(2) Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan teknis penyidikan, menyiapkan bahan fasilitasi, pemberdayaan mitra kerja bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

(3) Penjabaran tugas Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan penegakan atas pelanggaran pelaksanaan peraturan

perundang-undangan daerah yang berbentuk tindakan pembinaan (represif non-yustisi );

b. melaksanakan pemberdayaan mitra kerja di bidang penegakan perundang-undangan daerah;

c. melaksanakan penyiapan bahan laporan kejadian pelanggaran perundang-undangan daerah;

d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terhadap ditemukannya dan atau patut adanya pelanggaran perundang-undangan darah serta tindak pidana;

e. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam pencegahan serta melakukan tindakan pertama ditempat kejadian atas pelanggaran perundang-undangan daerah;

f. melakukan pencairan keterangan dan barang bukti dalam penegakan perundang-undangan daerah;

g. melaksanakan pengamatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan daerah;

h. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya; i. menginventarisasi pelanggaran perundang-undangan daerah; j. melaksanakan penerimaan laporan dan atau pengaduan atas pelanggaran

perundang-undangan daerah; k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan

kepolisian dan lembaga/instansi terkait dalam penanganan/pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran perundang-undangan daerah;

l. melaksanakan pelaksanaan bahan fasilitasi menyusun berkas penyidikan atas pelanggaran perundang-undangan daerah;

m. melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemyidikan atas pelanggaran perundang-undangan daerah;

n. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program seksi penyidikan;

o. melaksanakan pemeriksaan dan tindakan pertama di tempat kejadian yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum;

p. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Keempat Seksi Ketertiban Umum dan Ketentramanan Masyarakat

Pasal 6 (1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentramanan Masyarakat dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

408

(2) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentramanan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan melaksanakan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan operasional penertiban, memimpin personil dalam operasional lapangan dan pelaksanaan pengamanan objek vital milik pemerintah daerah serta pengamanan rumah dinas/jabatan di lingkungan pemerintah kota Padang serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya.

(3) Penjabaran tugas Seksi Ketertiban Umum dan Ketentramanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melaksanakan patroli rutin dan patroli khusus; b. melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan masa; c. melaksanakan operasi penertiban gelandangan, pengemis dan wanita tuna

susila; d. melaksanakan penertiban beroperasinya tempat-tempat usaha yang

menimbulkan gangguan lingkungan; e. melaksanakan penertiban tempat usaha, pengambilan bahan galian c, izin

rumah makan, cafe dan music room, hotel-hotel dan penginapan kelas melati, tempat-tempat hiburan umum, pedagang kaki lima yang mengganggu k-3;

f. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas umum; g. melakukan pengamanan rumah dinas; h. melakukan koordinasi dengan Koordinator Pengawasan (Korwas) PPNS dari

Kepolisian; i. melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri; j. menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri; k. melaksanakan kerjasama dengan TNI-Polri untuk melakukan penertiban; l. menghimpun dan mengolah bahan laporan atau pengaduan dari

masyarakat maupun dari Instansi terkait; m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan , kebijakan

teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban;

n. melakukan pengumpulan informasi langsung dari lapangan sebelum dan sesudah pelaksanaan operasional penertiban;

o. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap pejabat Negara atau daerah yang melakukan kegiatan dan membutuhkan pengawalan;


Bagian Kelima

Seksi Pengembangan Kapasitas Pasal 7

(1) Seksi Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam


(2) Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Satuan melaksanakan operasional pengembangan sumber daya aparatur berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satpol PP untuk menghasilkan sumber daya aparatur yang profesional dan handal.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi pengembangan

Kapasitas; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di

pengembangan kapasitas;

409

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di seksi pengembangan kapasitas;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan meliputi pelatihan baris berbaris, search and rescue, bela diri, pengawalan, kesamaptaan dan pengamanan;

f. melaksanakan bimbingan teknis kemampuan dan keterampilan anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

g. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di seksi pengembangan kapasitas;

h. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis fungsional aparatur;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional meliputi pendidikan PPNS, pengarsipan, pranata komputer dan lain-lain;

j. melaksanakan bimbingan teknis fungsional kemampuan dan keterampilan anggota Satuan Polisi Pamong Praja;


Bagian Keenam

Seksi Sarana dan Prasarana Pasal 8

(1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam


(2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Satuan merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana operasional dan kelengkapan pengamanan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung operasi di lapangan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan

langkah-langkah operasional dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;

c. menyusun dan atau mengoreksi konsep kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana operasional dan kelengkapan pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga terpenuhinya kebutuhan yang diperlukan;

d. menyusun dan atau mengoreksi pedoman dan petunjuk teknis penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengamanan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tidak tejadi penyalahgunaan;

e. mengatur dan menyiapkan kendaraan operasional pengamanan baik roda empat maupun roda dua, alat komunikasi dalam berbagai jenis serta kelengkapan pengamanan lainnya untuk menunjang kelancaran operasional lapangan;

410

f. melaksanakan pembinaan terhadap bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terciptanya PNS yang handal dan profesional;

g. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka mendapatkan masukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;


Bagian Ketujuh

Seksi Perlindungan Masyarakat Pasal 9

(1) Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam


(2) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan melaksanakan pembinaan perlindungan masyarakat, melaksanakan operasional pengembangan perlindungan masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat serta melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(3) Penjabaran tugas Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. menyiapkan pedoman mengenai penanganan masalah aktual yang

mencangkup aspek-aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan aparatur;

b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan masalah aktual;

c. merumuskan hasil pengkajian penanganan masalah aktual daerah dan tindak lanjut kebijakan penanganan pemberdayaannya;

d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan analisa serta pelaksanaan kerjasama penanganan kontijensi ketentraman masyarakat;

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, sistemasi data dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan, penanggulangan bencana dan pengembangan sumberdaya perlindungan masyarakat;

f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana;

g. mengumpulkan dan menginventarisir data yang berkaitan dengan segala macam bentuk penyakit masyarakat, termasuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

h. menyiapkan pedoman pelaksanaan berbagai macam bentuk penyakit masyarakat;

i. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi, unit kerja terkait dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanganan Penyakit Masyarakat;

j. melaksanakan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras, narkoba, praktek prostitusi, perjudian, aksi premanisme, tindak penyeludupan peredaran uang palsu, eksploitasi anak bawah umur;

k. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan penanganan penyakit masyarakat;


411


Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11



WALIKOTA PADANG




412


TENTANG


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN


WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran.







413


8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana;




12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;



16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I





414

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang;

4. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang;

5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;

7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;

8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;

BAB II


Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari : a. Kepala Pelaksana; b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan dan Program; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Humas.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari : 1. Seksi Pencegahan; 2. Seksi Kesiapsiagaan.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari : 1. Seksi Kedaruratan; 2. Seksi Logistik.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari : 1. Seksi Rehabilitasi; 2. Seksi Rekonstruksi.

f. Bidang Proteksi Kebakaran dan SDM, terdiri dari : 1. Seksi Proteksi Kebakaran; 2. Seksi SDM dan Diklat.

g. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari : 1. Seksi Sarana dan Prasarana; 2. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran.


Bagian Kesatu Kepala Pelaksana

Pasal 3 (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan

penanggulangan bencana daerah dan bahaya kebakaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kota yang nyaman, aman dari ancaman bahaya bencana dan kebakaran.

415

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis penanggulangan bencana dan kebakaran

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kota yang aman, nyaman serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran;

b. merumuskan Sasaran strategis penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai kota yang aman, nyaman serta bebas dari ancaman bahaya bencana dan kebakaran;

c. merumuskan program kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penanggulangan kebakaran bencana dan pemadaman kebakaran dapat terukur secara tepat dan optimal;

d. mengkoordinasikan penanggulangan bencana dan kebakaran dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;

e. menyelenggarakan penanggulangan bahaya bencana dan kebakaran meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kota yang aman, nyaman serta bebas dari ancaman bahaya bencana dan kebakaran;

f. mengendalikan penyelenggaraan penanggulan bahaya bencana daerah dan kebakaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya pencapaian target secara efektif dan efisien.

g. membina aparatur dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya dan kebakaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

h. mengarahkan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dan bahaya kebakaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

i. mengevaluasi penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana daerah dan bahaya kebakaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

j. melaporkan penyelenggaraan urusan penanggulangan bahaya dan kebakaran secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntablitas kinerja;





berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana memimpin dan mengatur penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud pelayanan administrasi perkantoran yang baik.

416

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi : a. merencanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan agar terwujudnya pengelolaan fungsi kesekretariatan yang berhasil dan berdayaguna;

b. merencanakan operasional Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang baik;

c. mendistribusikan tugas-tugas sesuai dengan fungsinya demi terlaksananya peran Sekretariat secara optimal;

d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta standar operasional prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berhasil dan berdayaguna;

e. menyelenggarakan urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya tata laksana organisasi yang baik dan untuk menunjang kegiatan manajerial atasan;

f. menyelia pengelolaan fungsi kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;

g. mengevaluasi penyelenggaraan kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

h. melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntablitas kinerja;


Paragraf 1




(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan Badan.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengelola surat masuk, surat keluar, dan kearsipan; b. melaksanakan urusan pengadaan peralatan atau perlengkapan, pencatatan

penyimpanan, dan pendistribusian, dan perawatan alat-alat kantor; c. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 6 (1) Sub Bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian


417

(2) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran dan belanja badan, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan badan serta mempersiapkan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. menyusun program, rencana keuangan, dan rencana kerja tahunan badan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan; c. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat




peraturan perundang-undangan; g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan dan rencana

kerja sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. melakukan monitoring pelaksanaan dan perkembangan program kerja

badan; i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program kerja

badan; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 3

Sub Bagian Kepegawaian dan Humas Pasal 7

(1) Sub Bagian Kepegawaian dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian


(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Humas mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian dan Humas.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Humas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengelola administrasi dan data kepegawaian, mengkoordinir kehadiran

pegawai, mempersiapkan bahan administrasi kepegawaian seperti mutasi dan pemberhentian, pensiun, surat cuti, kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, bahan pembuatan DP3, dan rencana kesejahteraan pegawai;

b. melaksanakan urusan kehumasan c. membuat laporan kepegawaian serta menyusun daftar urutan kepangkatan; d. menerbitkan surat keputusan penetapan angka kredit dan pengangkatan

dalam Jabatan Fungsional dan mengurus urusan kepegawaian pada jabatan tersebut;

e. menjalin kerjasama dengan media informasi publik, seperti media cetak maupun media elektronik dalam memberikan informasi tentang kebijakan Badan;

f. menciptakan hubungan yang harmonis secara timbal-balik antara Badan dengan masyarakat dan lembaga sosial lainnya;

418


Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pasal 8

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

(2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi : a. merumuskan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap

bencana dan kebakaran; b. melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penanggulangan bencana pada pra bencana yang meliputi upaya pengurangan resiko, pencegahan, pemanduan perencanaan pembangunan dan penetapan analisis resiko bencana serta pemberdayaan masyarakat

c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja antar SKPD terkait di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;

d. melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pra bencana.


Paragraf 1

Seksi Pencegahan Pasal 9

(1) Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

(2) Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka menyusun kebijakan pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengumpulkan dan mengolah bahan dan data-data rangka perumusan

kebijakan penanggulangan bencana dan kebakaran; b. melakukan pendataan masyarakat yang rentan bencana sebagai bahan

penyusunan kebijakan ; c. menyusun perkiraan dan kajian resiko ancaman bencana dan kebakaran; d. melaksanakan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan/pembinaan dalam rangka

pemberdayaan masyarakat; e. melakukan Identifikasi dan pemantauan terhadap sumber terjadinya

bencana dan kebakaran; f. melakukan pemantauan terhadap penyusunan teknologi serta Penguasaan

dan pengelolaan SDA; g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Ruang dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup; h. melakukan penguatan terhadap ketahanan sosial masyarakat ; i. menyusun sistem sosialisasi;

419

j. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pemanduan dalam perencanaan pembangunan dalam persiapan analisis resiko bencana dan kebakaran;


Paragraf 2

Seksi Kesiapsiagaan Pasal 10

(1) Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

(2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan mitigasi, peringatan dini dan kesiagaan penanggulangan bencana dan kebakaran.

(3) Penjabaran tugas Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan

rencana dan kebijakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kebakaran;

b. mempersiapkan bahan dalam rangka ujicoba penanggulangan kedaruratan bencana dan kebakaran;

c. menyusun perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;

d. menyimpan barang pasokan penentuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;

e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan pelatihan dan penyuluhan tentang gladi penanganan darurat;

f. mempersiapkan lokasi evakuasi korban bencana dan pengungsi ; g. menyusun data, informasi, pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat; h. melakukan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk

pemulihan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran; i. mengkoordinasikan tugas tugas kesiapsiagaan penanggulangan bencana

dan kebakaran antar SKPD; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan


Bagian Keempat Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 11

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

(2) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik serta berperan dalam pemberdayaan masyarakat pada saat terjadi bencana dan kebakaran.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi : a. merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran

pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

420

b. melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanggulangan pengungsi;

c. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran pada saat tanggap darurat;

d. melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran di saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;


Paragraf 1

Seksi Kedaruratan Pasal 12

(1) Seksi Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

(2) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mengumpulkan dan melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelamatan, evakuasi, pengungsian akibat bencana dan kebakaran pada saat tanggap darurat.

(3) Penjabaran tugas Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan pengumpulan, pengolahan data dan identifikasi lokasi,

kerusakan, kerugian dan sumber daya, sebagai bahan penyusunan kebijakan;

b. mempersiapkan bahan dan data dalam rangka penentuan status keadaan darurat;

c. melakukan pengumpulan data akibat bencana dan kebakaran dalam rangka penyusunan rencana pemulihan sarana dan prasarana vital;

d. melakukan identifikasi jumlah kerugian harta benda, korban jiwa, sarana dan prasarana, sebagai bahan pembuatan laporan;

e. melakukan Identifikasi dan pendataan luas areal wilayah yang terkena bencana dan kebakaran;

f. menyusun dan mengumpulkan data bantuan dana dan Sumber Daya Manusia dari dalam dan luar negeri sebagai bahan penyusunan laporan;

g. melakukan identifikasi kebutuhan barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat;

h. menyusun laporan hasil identifikasi dan pendataan serta pemulihan; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2

Seksi Logistik Pasal 13

(1) Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

(2) Seksi Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mengumpulkan dan melakukan pengolahan data dalam rangka penyelamatan, evakuasi akibat bencana dan kebakaran pada saat tanggap darurat.

(3) Penjabaran tugas Seksi Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

421

a. melakukan penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanaan/kebijakan dalam upaya penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi akibat bencana dan kebakaran;

b. melakukan dan mengkoordinasikan penyelamatan, evakuasi, masyarakat terkena bencana dan kebakaran dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;

c. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana dan kebakaran;

d. mengumpulkan bahan dalam rangka penyelamatan terhadap kelompok rentan bencana dan kebakaran;

e. mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh sumber daya manusia, peralatan, logistik dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, baik dari Pemerintah, swasta, LSM dalam dan luar Negeri;

f. melakukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Kelima

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasal 14

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

(2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dan kebakaran;

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi : a. merumuskan kebijakan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca

bencana dan kebakaran; b. mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada

pasca bencana dan kebakaran; c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja antar SKPD di bidang rehabilitasi

dan rekonstruksi pada pasca bencana dan kebakaran; d. melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang

pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana dan kebakaran;


Paragraf 1

Seksi Rehabilitasi Pasal 15

(1) Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

(2) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan rehabilitasi pasca bencana dan kebakaran.

(3) Penjabaran tugas Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

422

a. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana perbaikan lingkungan daerah bencana;

b. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan rehabilitasi prasanana dan sarana umum;

c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

d. menyusun bahan kebijakan dalam rangka pemulihan sosial psikologis, masyakarat terkena bencana dan kebakaran;

e. mengkoordinasikan sistem pelayanan kesehatan pada daerah terkena bencana pada paska bencana dan kebakaran;

f. mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka penyusunan, metode, sistem rekonsiliasi dan resolusi konflik;

g. mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka penyusunan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, serta keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik;

h. melakukan monitoring dan evaluasi dan penyiapan laporan; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2 Seksi Rekonstruksi

Pasal 16

(1) Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

(2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan rekonstruksi pasca bencana dan kebakaran;

(3) Penjabaran tugas Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan

pembangunan kembali prasarana dan sarana pada daerah yang terkena bencana pada pasca bencana dan kebakaran;

b. mengumpulkan bahan dan data dalam Pembangunan sarana sosial masyarakat;

c. melaksanakan/menyusun upaya pembangkitan social budaya masyarakat; d. melakukan pengkoordinasian dalam rangka penerapan rancang bangun

yang tepat dan serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dan kebakaran;

e. menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan partisipasi dan peran serta lembaga organisasi kemasyakatan, dunia usaha dan masyarakat;

f. menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya;

g. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan dan peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkaan pelayanan utama dalam masyarakat;


Bagian Keenam

Bidang Proteksi Kebakaran dan SDM Pasal 17

(1) Bidang Proteksi Kebakaran dan SDM dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

423

(2) Bidang Proteksi Kebakaran dan SDM mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang proteksi kebakaran dan sumber daya manusia.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Proteksi Kebakaran dan SDM mempunyai fungsi; a. menyusun pola operasional usaha-usaha perlindungan pencegahan,

penanggulangan dan pemadam kebakaran; b. melakukan penelitian, pengujian laboratorium tentang penyebab kebakaran

dan peralatan pemadam kebakaran; c. pemberian rekomendasi teknis tentang sebab-sebab akibat kebakaran; d. melakukan pemeriksaan dan pemakaian alat-alat proteksi/pencegahan dan

penanggulangan kebakaran; e. melakukan pembinaan, pemantauan, pengumpulan informasi; f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; g. menyusun rencana program/kegiatan dan usulan anggaran tahunan bidang

pemadam kebakaran; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1 Seksi Proteksi Kebakaran

Pasal 18

(1) Seksi Proteksi Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Proteksi Kebakaran dan SDM.

(2) Seksi Proteksi Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pendataan, mengumpulkan dan memberikan pemeriksaan proteksi kebakaran;

(3) Penjabaran tugas Seksi Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan pendokumentasian, pengumpulan dan pemberian informasi

terkait dengan kegiatan operasional proteksi kebakaran; b. membuat rencana alur informasi dan komunikasi proteksi kebakaran; c. melaksanakan proses seluruh kegiatan operasional proteksi kebakaran; d. mengkoordinir dan memelihara data dan dokumentasi seluruh kegiatan

operasional proteksi kebakaran; e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 2 Seksi SDM dan Diklat

Pasal 19

(1) Seksi SDM dan Diklat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Proteksi Kebakaran dan SDM.

(2) Seksi SDM dan Diklat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang memberikan pembinaan terhadap masyarakat yang kurang mengerti dan paham terhadap bahaya kebakaran serta melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga, organisasi sosial, perusahaan baik yang bergerak dibidang usaha pencegahan bahaya kebakaran.

(3) Penjabaran tugas Seksi SDM dan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

424

a. melaksanakan pembinaan pada masyarakat mengenai bahaya kebakaran serta teknik pencegahan dan penanggulangannya;

b. mempelajari, menelaah dan menghimpun bahan-bahan dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tugas pencegahan bahaya kebakaran.

c. menyusun rencana pemberdayaan, pendidikan, dan pelatihan potensi anggota dan masyarakat tentang bahaya kebakaran;

d. melaksanakan penyusunan jadwal pemberdayaan sumber daya manusia, tempat dan materi pemberdayaan sumber daya manusia serta peserta dalam usaha pencegahan bahaya kebakaran;

e. membentuk tenaga sukarelawan kebakaran (balakar) dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

f. membentuk tenaga medis pemadam kebakaran; g. mendukung dalam memberikan proses pertolongan dan penyelamatan

nyawa pada saat terjadinya kebakaran dengan berkoordinasi dengan seksi operasional;

h. menyusun konsep program/kegiatan dan usulan anggaran tahunan; i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Bagian Ketujuh

Bidang Pemadam Kebakaran Pasal 20

(1) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

(2) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang operasional pemadam kebakaran.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi : a. menyusun pola operasional usaha-usaha perlindungan pencegahan,

penanggulangan dan pemadam kebakaran; b. melakukan penelitian, pengujian laboratorium tentang penyebab kebakaran

dan peralatan pemadam kebakaran; c. pemberian rekomendasi teknis tentang sebab-sebab akibat kebakaran; d. melakukan pemeriksaan dan pemakaian alat-alat proteksi/pencegahan dan

penanggulangan kebakaran; e. melakukan pembinaan, pemantauan, pengumpulan informasi; f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; g. menyusun rencana program/kegiatan dan usulan anggaran tahunan bidang

pemadam kebakaran; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


Paragraf 1 Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 21

(1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

425

(2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan kebijakan teknis dibidang perencanan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana Badan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. merencanakan pengadaan, pembangunan, perawatan dan pemeliharaan

alat, sarana dan prasaran Badan; b. menginventarisir kebutuhan peralatan, sarana dan prasarana badan; c. menyusun perencanaan dan mekanisme pemakaian kendaraan operasional

badan; d. melaksanakan pemrosesan barang dan peralatan badan dengan cara

penyelenggaraan pelelangan, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan penyiapan surat perjanjian kerja;

e. memeriksa usulan pengadaan dan peralatan badan; f. melakukan perencanaan, pengadaan, pembangunan, sarana dan prasarana; g. melaksanakan pembelian barang dan peralatan; h. mengikuti perkembangan pelaksanaan barang dan pengadaan peralatan

badan; i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

Paragraf 2 Seksi Operasional Pemadam Kebakaran

Pasal 22

(1) Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

(2) Seksi Operasional Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan operasional pemadaman kebakaran.

(3) Penjabaran tugas Seksi Operasional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. mengatur pelaksanaan operasional pemadam kebakaran berdasarkan hasil

observasi dan keadaan di lapangan; b. mengawasi pelaksanaaan operasional pemadaman kebakaran dalam upaya

penyelamatan jiwa dan harta benda; c. mencari sumber penyebab terjadinya bencana kebakaran dilapangan; d. mencegah perluasan areal kebakaran pada saat terjadinya kebakaran; e. menyiapkan usul dan saran kepada atasan tentang pelaksanaan kegiatan

tugas operasional pemadam kebakaran. f. menyusun pola operasional penanggulangan kebakaran; g. melaksanakan usaha-usaha pertolongan dan penyelamatan jiwa dan harta

benda masyarakat yang ditimpa oleh kebakaran; h. menghimpun dan merekap data kejadian kebakaran dan melakukan

koordinasi dengan seksi terkait; i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


426


Pasal 23


a. Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 44);

b. Peraturan Walikota Padang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 58);


Pasal 24



WALIKOTA PADANG




427

Perwako Uraian Tupoksi No.40-70 Tahun 2012

Documents