PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. · PDF filePERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk Kami telah mengaudit neraca konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010, 2009, DAN 2008

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & RekanPlaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001T: +62 21 5212901, F:+ 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-151/KM.1/2010.

A110329002/DC2/CAW/II/2011.A

LAPORAN AUDITOR INDEPENDENKEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Kami telah mengaudit neraca konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT TelekomunikasiIndonesia Tbk (“Perusahaan”) dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, sertalaporan laba rugi konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kaskonsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.Laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawabkami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan auditkami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan PublikIndonesia dan standar yang ditetapkan Public Company Accounting Oversight Board (United States).Standar-standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agarmemperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu auditmeliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah danpengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yangdigunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajianlaporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadaiuntuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secarawajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan dan anakperusahaan tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta hasil usaha dan arus kas konsolidasian untuktahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 and 2008, sesuai dengan prinsipakuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2p atas laporan keuangan konsolidasian, pada tahun 2010Perusahaan dan anak perusahaan mengadopsi Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi KeuanganNo. 1 (PPSAK 1) yang antara lain mencabut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 35“Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi.” Sehubungan dengan hal ini, Perusahaan dan anakperusahaan telah mengubah metode akuntansi untuk pendapatan interkoneksi, pendapatan dariinstalasi dan sambungan, dan perjanjian pola bagi hasil, dan menyajikan kembali laporan keuangankonsolidasian komparatif.

Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia berbeda secara signifikan dalam hal-hal tertentudengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat. Informasi mengenai perbedaan danpengaruhnya disajikan dalam Catatan 54 atas laporan keuangan konsolidasian.

JAKARTA,29 Maret 2011

Chrisna A. Wardhana, CPASurat Ijin Praktek Akuntan Publik No. 04.1.0943

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHA AN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010, 2009, DAN 2008

Daftar Isi

Halaman Laporan Auditor Independen Laporan Keuangan Konsolidasian Neraca Konsolidasian ……………………………………………………………………………….. 1-3 Laporan Laba Rugi Konsolidasian ………………………………………………………………….. 4 Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian …………………………………………………………. 5-7 Laporan Arus Kas Konsolidasian...………………………………………………………………….. 8-9 Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian ……………………………………………………. 10-173

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

1

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHA AN NERACA KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) Catatan 2010 2009*

ASET

ASET LANCAR Kas dan setara kas 2c,2e,4,43 9.119.849 7.805.460 Penyertaan sementara 2c,2f,43 370.433 359.507 Piutang usaha 2c,2g,2s, 5,35,43 Pihak yang mempunyai hubungan istimewa - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp151.266 juta di tahun 2010 dan Rp93.483 juta di tahun 2009 780.043 604.768 Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp1.294.078 juta di tahun 2010 dan Rp1.180.067 juta di tahun 2009 3.563.666 3.184.916 Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp6.304 juta di tahun 2010 dan Rp9.517 juta di tahun 2009 2c,2g,43 90.140 128.025 Persediaan - setelah dikurangi penyisihan persediaan usang sebesar Rp83.286 juta di tahun 2010 dan Rp72.174 juta di tahun 2009 2h,6,35 515.536 435.244 Uang muka dan beban dibayar di muka 2c,2i,7,43 3.441.031 2.496.539 Tagihan restitusi pajak 2r,37 133.056 666.351 Pajak dibayar di muka 2r,37 715.698 379.732 Aset lancar lainnya 2c,8,43 1.175 125.482

Jumlah Aset Lancar 18.730.627 16.186.024

ASET TIDAK LANCAR Penyertaan jangka panjang - bersih 2f,9 253.850 151.553 Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi 2k,2l,2p,3, penyusutan sebesar Rp83.712.378 juta di tahun 10,17,18, 2010 dan Rp72.716.079 juta di tahun 2009 21,45 75.832.408 76.419.897 Pensiun dibayar di muka 2c,2q,40,43 988 497 Uang muka dan aset tidak lancar lainnya 2c,2k,2n,11, 27,43,47 3.052.695 2.488.842 Goodwill dan aset tidak berwujud lainnya - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp9.094.032 juta di tahun 2010 dan Rp7.570.659 juta di tahun 2009 2d,2j,3,12,53 1.784.525 2.428.280 Rekening escrow 2c,13,43 41.662 44.114 Aset pajak tangguhan - bersih 2r,37 61.692 94.953

Jumlah Aset Tidak Lancar 81.027.820 81.628.136

JUMLAH ASET 99.758.447 97.814.160

* Dinyatakan kembali, lihat Catatan 2p


2

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHA AN NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan) 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) Catatan 2010 2009*

KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Hutang usaha 2c,2p,14,43 Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 1.153.874 1.759.468 Pihak ketiga 6.356.921 8.038.586 Hutang lain-lain 20.953 3.162 Hutang pajak 2r,37 735.690 1.749.789 Hutang dividen 2u 255.545 405.175 Beban yang masih harus dibayar 2c,2p,15,33, 40,43 3.409.260 4.118.994 Pendapatan diterima di muka 2p,16 2.681.483 2.946.532 Uang muka pelanggan dan pemasok 499.705 111.356 Hutang bank jangka pendek 2c,17,43 55.831 43.850 Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun 2c,2l,2p,18,43 5.303.636 7.716.213

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 20.472.898 26.893.125

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Kewajiban pajak tangguhan - bersih 2r,37 4.073.814 3.220.510 Pendapatan diterima di muka 2p 312.029 393.078 Kewajiban penghargaan masa kerja 2c,2q,41,43 242.149 212.518 Kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja 2c,2q,42,43 1.050.030 1.801.776 Kewajiban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya 2c,2q,40,43 536.990 808.317 Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Kewajiban sewa pembiayaan 2l,2p,10,18 408.867 541.575 Pinjaman penerusan - pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2c,18,19,43 2.741.303 3.094.110 Obligasi dan wesel bayar 2c,18,20,43 3.249.379 68.777 Hutang bank 2c,18,21,43 10.256.205 11.086.688 Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan 18,22 - 108.079

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 22.870.766 21.335.428

JUMLAH KEWAJIBAN 43.343.664 48.228.553

HAK MINORITAS 23 11.996.041 10.933.347



3

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHA AN NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan) 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) Catatan 2010 2009*

EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp250 per saham untuk saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B Modal dasar - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B 1c,24 5.040.000 5.040.000 Tambahan modal disetor 2t,25 1.073.333 1.073.333 Modal saham yang diperoleh kembali - 490.574.500 lembar saham di tahun 2010 dan 2009 2t,26 (4.264.073) (4.264.073) Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali 2d,27 478.000 478.000 Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi 2f 385.595 385.595 Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual 2f 49.695 18.136 Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan 2f 233.378 230.995 Selisih transaksi akuisisi kepemilikan minoritas pada anak perusahaan 1d,2d (484.629) (439.444) Saldo laba Ditentukan penggunaannya 15.336.746 15.336.746 Belum ditentukan penggunaannya 2p,2s 26.570.697 20.792.972

Jumlah Ekuitas 44.418.742 38.652.260

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 99.758.447 97.81 4.160

* Dinyatakan kembali, lihat Catatan 2p dan 2s


4

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHA AN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010, 2009, D AN 2008 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham dan per ADS)

Catatan 2010 2009* 2008*

PENDAPATAN USAHA Telepon 2p,28 Tidak bergerak 12.940.007 14.286.212 16.708.647 Seluler 29.133.595 28.532.530 26.529.098 Interkoneksi 2c,2p,29,43 3.735.376 3.866.642 4.362.566

Data, internet, dan jasa teknologi informatika 2p,30 19.801.097 18.511.587 14.768.183 Jaringan 2c,2p,31,43 1.058.159 1.218.013 1.079.475 Jasa telekomunikasi lainnya 2p,32 1.960.947 1.262.534 718.460

Jumlah Pendapatan Usaha 68.629.181 67.677.518 64.166.429

BEBAN USAHA Penyusutan dan amortisasi 2k,2l,2p,10, 11,12,53 14.611.458 13.974.804 12.332.076 Karyawan 2c,2p,2q,15,33, 40,41,42,43 7.516.470 8.533.157 9.116.634 Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi 2c,2p,34,43 16.046.414 14.549.413 12.301.277 Umum dan administrasi 2g,2h,2p,5, 6,35,53 2.352.146 2.643.788 2.366.185 Interkoneksi 2c,2p,36,43 3.086.355 2.929.260 3.263.560 Pemasaran 2p 2.525.218 2.259.460 2.349.729

Jumlah Beban Usaha 46.138.061 44.889.882 41.729.461

LABA USAHA 22.491.120 22.787.636 22.436.968

(BEBAN) PENGHASILAN LAIN-LAIN Pendapatan bunga 2c,43 421.354 462.169 671.834 Bagian (rugi) laba bersih perusahaan asosiasi 2f,9 (13.622) (29.715) 20.471 Beban bunga 2c,2p,43 (1.928.035) (2.095.978) (1.641.285) Laba (rugi) selisih kurs - bersih 2o 42.948 972.947 (1.613.759) Lain-lain - bersih 2p 402.586 349.962 524.742

Beban lain-lain - bersih (1.074.769) (340.615) (2.037.997)

LABA SEBELUM PAJAK 21.416.351 22.447.021 20.398.971 (BEBAN) MANFAAT PAJAK 2p,2r,37 Pajak kini (4.669.394) (6.029.701) (5.823.558) Pajak tangguhan (876.645) (374.422) 150.016

(5.546.039) (6.404.123) (5.673.542)

LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI 15.870.312 16.042.8 98 14.725.429

HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI - Bersih 23 (4.333.313) (4.644.072) (4.053.643)

LABA BERSIH 11.536.999 11.398.826 1 0.671.786

LABA PER SAHAM DASAR 2v,38 Laba bersih per saham 586,54 579,52 540,38 Laba bersih per ADS (40 saham Seri B per ADS) 23.461,60 23.180,80 21.615,20 * Dinyatakan kembali, lihat Catatan 2p


5

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHA AN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010, 2009, DAN 2008 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Laba Selisih Selisih belum transaks i transaksi Selisih direalisasi akuisisi restrukturisasi transaksi ata s Selisih kurs kepemilikan Saldo laba dan transaksi perubahan kepem ilikan karena minoritas Tambahan Modal saham lainnya ekuita s efek penjabaran pada Belum Modal modal yang diperoleh entitas pe rusahaan yang tersedia laporan anak Dit entukan ditentukan Jumlah Uraian Catatan saham disetor kembali sepe ngendali asosiasi untuk dijual keuangan perusahaan penggunaannya penggunaannya* ekuita s

Saldo, 1 Januari 2010 - dinyatakan kembali 5.040.000 1.073.333 (4.264 .073) 478.000 385.595 18.136 230.995 (439.444) 15.336.746 20.792.972 38.652.260

Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) 2s - - - - - - - - - (91.237) (91.237)

Saldo, 1 Januari 2010 - setelah penyesuaian 5.040.000 1.073.333 (4 .264.073) 478.000 385.595 18.136 230.995 (439.444) 15.336.746 20.701.735 38.561.023

Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual 2f - - - - - 31.559 - - - - 31.559

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan perusahaan asosiasi 2f,9 - - - - - - 561 - - - 561

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan anak perusahaan 1d,2b - - - - - - 1.822 - - - 1.822

Akuisisi 20% kepemilikan Sigma 1d,2d - - - - - - - (45.185) - - (45.185)

Dividen kas 2u,39 - - - - - - - - - (5.141.880 ) (5.141.880)

Dividen interim 2u,39 - - - - - - - - - (526.157 ) (526.157)

Laba bersih tahun berjalan - - - - - - - - - 11.536.999 11.536.999

Saldo, 31 Desember 2010 5.040.000 1.073.333 (4.264.073) 478.000 385.595 49.695 233.378 (484.629) 15.336.746 26.570.697 44.418.742

* Dinyatakan kembali, lihat Catatan 2p dan 2s


6

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHA AN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan) TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010, 2009, DAN 2008 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Laba (rugi) Selisih Selisih belum transaks i transaksi Selisih direalisasi akuisisi restrukturisasi transaksi ata s Selisih kurs kepemilikan Saldo laba dan transaksi perubahan kepem ilikan karena minoritas Tambahan Modal saham lainnya ekuita s efek penjabaran pada Belum Modal modal yang diperoleh entitas pe rusahaan yang tersedia laporan anak Dit entukan ditentukan Jumlah Uraian Catatan saham disetor kembali sepe ngendali asosiasi untuk dijual keuangan perusahaan penggunaannya penggunaannya* ekuita s

Saldo, 1 Januari 2009 - dinyatakan kembali 5.040.000 1.073.333 (4. 264.073) 360.000 385.595 (19.066) 238.319 - 10.557.985 20.537.805 33.909.898

Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual 2f - - - - - 37.202 - - - - 37.202

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan perusahaan asosiasi 2f,9 - - - - - - (6.745) - - - (6.745)

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan anak perusahaan 1d,2b - - - - - - (579) - - - (579)

Akuisisi 49% kepemilikan Infomedia 1d,2d - - - - - - - (439.444) - - (439.444)

Kompensasi atas terminasi dini Hak eksklusif 27 - - - 118.000 - - - - - - 118.000

Dividen kas 2u,39 - - - - - - - - - (5.840.708) (5.840.708)

Penentuan penyisihan cadangan umum 39 - - - - - - - - 4.778.761 (4.778.761) -

Dividen interim 2u,39 - - - - - - - - - (524.190) (524.190)

Laba bersih tahun berjalan- dinyatakan kembali - - - - - - - - - 11.398.826 11.398.826

Saldo, 31 Desember 2009 - dinyatakan kembali 5.040.000 1.073.333 (4.264 .073) 478.000 385.595 18.136 230.995 (439.444) 15.336.746 20.792.972 38.652.260



7

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHA AN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan) TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010, 2009, DAN 2008 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

(Rugi) laba Selisih belum transaksi Selisih direali sasi restrukturisasi transaksi a tas Selisih kurs Saldo laba dan transaksi perubahan k epemilikan karena Tambahan Modal saham lainnya e kuitas efek penjabaran Belum Modal modal yang diperoleh entitas perusahaan yang tersedia laporan Diten tukan ditentukan Jumlah Uraian Catatan saham disetor kembali sepengendali asosiasi untuk dijual keuangan penggunaannya penggunaannya* ekuitas

Saldo, 1 Januari 2008 - yang dinyatakan sebelumnya 5.040.000 1.073.333 (2.176.611) 270.000 385.595 11.237 230.017 6.700.879 22.214.129 33.748.579

Penyesuaian sehubungan dengan Penerapan PPSAK 1 “Pencabutan PSAK 35 (Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi)” 2p - - - - - - - - (456.489 ) (456.489)

Saldo, 1 Januari 2008 - dinyatakan kembali 5.040.000 1.073.333 (2 .176.611) 270.000 385.595 11.237 230.017 6.700.879 21.757.640 33.292.090

Rugi belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual 2f - - - - - (30.303) - - - (30.303)

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan perusahaan asosiasi 2f - - - - - - 8.487 - - 8.487

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan anak perusahaan 1d, 2b - - - - - - (185) - - (185)

Kompensasi atas terminasi dini hak eksklusif 27 - - - 90.000 - - - - - 90.000

Dividen kas 2u - - - - - - - - (8.034.515 ) (8.034.515)

Penentuan penyisihan cadangan umum - - - - - - - 3.857.106 (3.857.106 ) -

Modal saham yang diperoleh kembali - harga perolehan 2t - - (2.087.462) - - - - - - (2.087.462)

Laba bersih tahun berjalan - dinyatakan kembali - - - - - - - - 10.671.786 10.671.786

Saldo, 31 Desember 2008 - dinyatakan kembali 5.040.000 1.073.333 (4 .264.073) 360.000 385.595 (19.066) 238.319 10.557.985 20.537.805 33.909.898



8

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHA AN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010, 2009, DAN 2008 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 2010 2009* 2008*

ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI Penerimaan kas dari pendapatan usaha Telepon Tidak bergerak 12.384.188 13.943.529 15.974.740 Seluler 28.904.281 28.440.414 26.879.096 Interkoneksi 3.630.369 3.796.937 4.304.420 Data, internet, dan jasa teknologi informatika 20.670.321 18.035.563 14.840.296 Jasa lainnya 2.607.353 2.418.830 1.522.208

Jumlah penerimaan kas dari pendapatan usaha 68.196.512 66.635.273 63.520.760 Pembayaran kas untuk beban usaha (25.079.528) (21.056.721) (20.552.718) Pembayaran kas kepada karyawan (9.167.438) (9.333.153) (9.031.855) Penerimaan (pengembalian) kas dari (kepada) pelanggan 386.290 (32.519) (1.168)

Kas yang dihasilkan dari operasi 34.335.836 36.212.880 33.935.019

Penerimaan bunga 419.576 471.965 659.450 Pembayaran bunga (1.826.045) (2.185.799) (1.489.248) Pembayaran pajak penghasilan (5.829.422) (5.035.463) (8.551.296) Penerimaan tagihan restitusi pajak 658.818 348.021 -

Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan opera si 27.758.763 29.811.604 24.553.925

ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI Hasil dari penjualan penyertaan sementara dan pencairan deposito berjangka yang jatuh tempo 26.304 24.820 28.676 Pembelian penyertaan sementara dan penempatan deposito berjangka (5.671) (80.081) (158.582) Hasil dari penjualan aset tetap 11.702 12.465 3.598 Hasil dari klaim asuransi - - 11.159 Pembelian aset tetap (14.951.864) (20.479.460) (15.863.840) (Kenaikan) penurunan uang muka pembelian aset tetap (641.166) 74.850 224.291 Penurunan (kenaikan) uang muka, aset lainnya, dan rekening escrow 88.438 (101.432) (112.127) Pembayaran atas transaksi penggabungan usaha, setelah dikurangi kas yang diperoleh (116.503) - (287.403) Pembelian aset tidak berwujud (723.130) (663.702) (366.887) Pembelian kepemilikan minoritas pada anak perusahaan (95.576) (600.154) - Penerimaan dividen kas 4.520 2.575 3.637 Pembelian penyertaan jangka panjang (115.358) (18.760) (28.249)

Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan inves tasi (16.518.304) (21.828.879) (16.545.727)



9

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHA AN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan) TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010, 2009, DAN 2008 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 2010 2009* 2008*

ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN Pembayaran dividen kas (5.417.952) (6.364.898) (8.033.511) Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham minoritas anak perusahaan (3.624.089) (2.831.023) (3.732.401) Hasil dari pinjaman jangka pendek 163.133 117.673 54.235 Pembayaran pinjaman jangka pendek (151.077) (118.529) (582.195) Hasil wesel jangka menengah 35.000 70.000 - Pembayaran wesel jangka menengah (4.250) - - Hasil dari pinjaman jangka panjang 4.840.252 9.536.558 8.433.000 Pembayaran pinjaman jangka panjang (8.715.798) (6.669.574) (4.865.401) Hasil dari obligasi 2.990.759 Pembayaran untuk pembelian kembali saham yang telah diterbitkan - - (2.087.462) Hasil dari wesel bayar 291.058 - - Pembayaran wesel bayar (19.741) (123.927) (200.813) Pembayaran hutang sewa pembiayaan (206.873) (364.974) (571.516)

Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan (9.819.578) (6.748.694) (11.586.064)

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS 1.420.881 1.234.031 (3.577.866) DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS (106.492) (318.516) 327.020 KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 7.805.460 6.889.945 10.140.791

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 9.119.849 7.805.460 6.889.945

INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas: Akuisisi aset tetap yang dibiayai dengan hutang usaha 4.827.292 7.334.958 9.919.055 Akuisisi aset tetap melalui sewa pembiayaan 57.522 38.388 693.341 * Dinyatakan kembali, lihat Catatan 2p

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHA AN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA TAHUN-TAHUN YANG BE RAKHIR 31 DESEMBER 2010, 2009, DAN 2008 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Telekomunikasi Indonesia Tbk (“Perusahaan”) pada mulanya merupakan bagian dari “Post en Telegraafdienst”, yang didirikan pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (“Persero”).

Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Indonesia (“BAPEPAM-LK”) No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, serta dalam rangka penambahan maksud dan tujuan Perusahaan, berdasarkan akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 37 tanggal 24 Juni 2010 dan pemberitahuan atas perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat No. AHU-35876.AH.01.02. tahun 2010 tanggal 19 Juli 2010.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya Perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan yang meliputi:

a. Usaha utama: i. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan,

memasarkan atau menjual, menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dengan memperhatikan perundangan-undangan yang berlaku.

ii. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan atau menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

b. Usaha penunjang: i. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan

telekomunikasi dan informatika. ii. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki

Perusahaan, antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHA AN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA TAHUN-TAHUN YANG BE RAKHIR 31 DESEMBER 2010, 2009, DAN 2008 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan) Pada tahun 1999, Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”) menerbitkan Undang-Undang No. 36 mengenai Telekomunikasi, yang berlaku efektif pada bulan September 2000. Undang-Undang ini menyatakan bahwa kegiatan telekomunikasi meliputi: (1) Jaringan telekomunikasi, (2) Jasa telekomunikasi, serta (3) Telekomunikasi khusus.

Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi diizinkan untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi. Sedangkan telekomunikasi khusus dapat diselenggarakan oleh perseorangan, Instansi Pemerintah, dan badan hukum selain penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi. Undang-Undang Telekomunikasi ini melarang kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, dan diharapkan dapat membuka jalan menuju liberalisasi pasar. Sehubungan dengan Undang-Undang ini, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 yang mengatur mengenai pembebanan biaya interkoneksi kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi asal sehubungan dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi melalui dua penyelenggara jaringan telekomunikasi atau lebih.

Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (“DJPT”) No. 05/HMS/JP/VIII/2000 tanggal 1 Agustus 2000 dan ralat atas siaran pers tersebut, No. 1718/UM/VIII/2000 tanggal 2 Agustus 2000, masa hak eksklusif yang diberikan kepada Perusahaan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi jaringan tetap lokal dan SLJJ telah dipersingkat masing-masing dari masa berakhir periode pada Desember 2010 menjadi Agustus 2002 dan dari Desember 2005 menjadi Agustus 2003. Sebagai gantinya, Pemerintah diharuskan membayar kompensasi kepada Perusahaan (Catatan 11 dan 27). Sesuai siaran pers Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 31 Juli 2002, ditetapkan bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2002, Pemerintah mengakhiri hak eksklusif Perusahaan sebagai penyelenggara jaringan jasa lokal dan SLJJ. Pada tanggal 1 Agustus 2002, PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (“Indosat”) diberikan lisensi untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi lokal dan SLJJ.


12

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perusahaan menerima beberapa izin telekomunikasi dari Pemerintah Indonesia yang berlaku untuk periode yang tidak terbatas selama Perusahaan tunduk pada undang-undang dan peraturan telekomunikasi yang berlaku dan melakukan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin-izin tersebut. Untuk setiap izin, evaluasi dilakukan setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Perusahaan wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan jasa berdasarkan izin-izin tersebut diatas setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Laporan tersebut meliputi beberapa informasi seperti kemajuan pengembangan jaringan, pencapaian standar kualitas jasa, jumlah pelanggan, pembayaran izin, dan kontribusi pelayanan universal, sementara untuk Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (“ITKP”) terdapat tambahan informasi yang dipersyaratkan seperti kinerja operasi, segmen pelanggan, lalu lintas, dan pendapatan kotor.

Rincian izin-izin tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal penetapan/ Izin No izin Jenis jasa perpanjangan

Izin penyelenggaraan 381/KEP/ Jaringan tetap lokal dan 28 Oktober 2010 jaringan tetap lokal dan M.KOMINFO/ jasa teleponi dasar jasa teleponi dasar 10/2010 Izin penyelenggaraan 382/KEP/ Jaringan tetap sambungan 28 Oktober 2010 jaringan tetap sambungan M.KOMINFO/ langsung jarak jauh dan langsung jarak jauh dan 10/2010 jasa teleponi dasar jasa teleponi dasar Izin penyelenggaraan 383/KEP/ Jaringan tetap sambungan 28 Oktober 2010 jaringan tetap sambungan M.KOMINFO/ internasional dan internasional dan 10/2010 jasa teleponi dasar jasa teleponi dasar Izin penyelenggaraan 398/KEP/ Jaringan tetap tertutup 12 November 2010 jaringan tetap tertutup M.KOMINFO/ 11/2010 Izin penyelenggaraan 384/KEP/DJPT ITKP 29 November 2010 jasa internet teleponi /M.KOMINFO/ untuk keperluan publik 11/2010


13

1. UMUM (lanjutan) b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Corporate Secretary, dan karyawan Perusahaan

1. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan-keputusan yang dibuat pada (i) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris No. 22 tanggal 12 Juni 2009 oleh Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LLM.; (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris No. 18 tanggal 11 Juni 2010 oleh notaris yang sama; dan (iii) RUPSLB yang dinyatakan dalam akta notaris No. 33 tanggal 17 Desember 2010 oleh notaris yang sama, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebagai berikut:

2010 2009

Komisaris Utama Tanri Abeng Tanri Abeng Komisaris Bobby A.A Nazief Bobby A.A Nazief Komisaris Mahmuddin Yasin Mahmuddin Yasin Komisaris Independen Arif Arryman* Arif Arryman Komisaris Independen Petrus Sartono Petrus Sartono Direktur Utama Rinaldi Firmansyah Rinaldi Firmansyah Wakil Direktur Utama/Chief Operating Officer (“COO”) ** (lihat Catatan di bawah) ** (lihat Catatan di bawah) Direktur Keuangan Sudiro Asno Sudiro Asno Direktur Jaringan dan Solusi Ermady Dahlan Ermady Dahlan Direktur Enterprise dan Wholesale Arief Yahya Arief Yahya Direktur Konsumer I Nyoman Gede Wiryanata I Nyoman Gede Wiryanata Direktur Compliance dan Risk Management Prasetio Prasetio Direktur Teknologi Informasi Indra Utoyo Indra Utoyo Direktur Human Capital dan General Affairs (“HCGA”) Faisal Syam Faisal Syam

* Meninggal dunia pada tanggal 7 September 2010, jabatan tidak terisi pada tanggal 31 Desember 2010

**COO dirangkap oleh Direktur Jaringan dan Solusi di tahun 2010 dan 2009 Berdasarkan RUPSLB Perusahaan, pada tanggal 17 Desember 2010, para pemegang saham Perusahaan setuju antara lain untuk: 1. mengangkat kembali Rinaldi Firmansyah sebagai Direktur Utama dan Arief Yahya sebagai

Direktur Enterprise dan Wholesale dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB dan berakhir pada tanggal RUPST Perusahaan 2015;

2. mengangkat Jusman Syafii Djamal sebagai Komisaris Utama, Rudiantara sebagai Komisaris Independen, dan Johnny Swandi Sjam sebagai Komisaris Independen dengan masa jabatan terhitung sejak 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal RUPST Perusahaan 2015.


14

1. UMUM (lanjutan) b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Corporate Secretary, dan karyawan Perusahaan

(lanjutan) 2. Komite Audit dan Corporate Secretary

Susunan Komite Audit dan Corporate Secretary Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, adalah sebagai berikut: 2010 2009

Ketua Petrus Sartono Arif Arryman Sekretaris Salam Salam Anggota Bobby A.A. Nazief Bobby A.A. Nazief Anggota Agus Yulianto Petrus Sartono Anggota Sahat Pardede Sahat Pardede Anggota - Jarot Kristiono Anggota - Mohammad Ghazali Latief Corporate Secretary Agus Murdiyatno Agus Murdiyatno

3. Karyawan Jumlah karyawan Perusahaan dan anak perusahaan per tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing adalah 26.847 orang dan 28.750 orang (diaudit).

c. Penawaran umum efek Perusahaan

Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana (“Initial Public Offering” atau “IPO”) adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Perusahaan yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) (dahulu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York (“NYSE”) dan Bursa Efek London (“LSE”) atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk American Depositary Shares (“ADS”). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Pada bulan Desember 1996, Pemerintah menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 saham Seri B dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah membagikan 2.670.300 saham Seri B sebagai insentif bagi para pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah kembali menjual 898.000.000 saham Seri B.


15

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada RUPST Perusahaan tanggal 16 April 1999, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan yang berasal dari kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus sejumlah 746.666.640 lembar saham. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham Perusahaan dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diamandemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. Pemberlakuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tidak berdampak terhadap penawaran umum efek Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah menjual 1.200.000.000 saham atau 11,9% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah kembali menjual 312.000.000 saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar.

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 26 tanggal 30 Juli 2004, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 2. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dan 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp250. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B, dan jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 10.079.999.639 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 40 saham Seri B.

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perusahaan tanggal 21 Desember 2005, RUPST Perusahaan tanggal 29 Juni 2007, dan RUPST Perusahaan tanggal 20 Juni 2008, para pemegang saham Perusahaan menyetujui masing-masing rencana tahap I, II, dan III untuk pembelian kembali saham Seri B (Catatan 26).

Pada tanggal 31 Desember 2010, seluruh saham Seri B Perusahaan telah dicatatkan pada BEI dan 59.874.266 ADS telah dicatatkan pada NYSE dan LSE (Catatan 24). Pada tanggal 31 Desember 2010, obligasi Perusahaan yang masih terhutang yang merupakan obligasi Rupiah kedua dan diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2010 masing-masing sebesar Rp1.005.000 juta untuk Seri A yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dan Rp1.995.000 juta untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dicatatkan di BEI (Catatan 20a).


16

1. UMUM (lanjutan)

d. Anak perusahaan

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Perusahaan mengkonsolidasi laporan keuangan anak perusahaan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan kepemilikan mayoritas (Catatan 2b dan 2d): (i) Anak perusahaan dengan kepemilikan langsung:

Persentase hak Jumlah aset Jenis usaha/ Tanggal kepemilikan sebelum eliminas i Anak perusahaan/ tanggal pendirian atau operasi

domisili akuisisi oleh Perusahaan komersial 2010 2009 2010 2009

PT Telekomunikasi Telekomunikasi - 1995 65 65 57.343.376 59.227.177 Selular operator fasilitas (”Telkomsel” ), telekomunikasi Jakarta, dan jasa telepon Indonesia seluler menggunakan teknologi Global System for Mobile Communication (“GSM”)/26 Mei 1995

PT Multimedia Jasa jaringan 1998 100 100 1.872.689 1.536.361 Nusantara telekomunikasi &

(”Metra” ), multimedia/ Jakarta, 9 Mei 2003 Indonesia

PT Telekomunikasi Telekomunikasi/ 1995 100 100 1.757.023 1.373.824 Indonesia 31 Juli 2003 International (”TII” ), Jakarta, Indonesia

PT Pramindo Ikat Jasa dan pembangunan 1995 100 100 1.199.394 1.117.061 Nusantara telekomunikasi/ (”Pramindo” ), 15 Agustus 2002 Jakarta, Indonesia

PT Infomedia Jasa data dan 1984 100 100 648.695 578.591 Nusantara informasi - (termasuk (termasuk (“Infomedia” ), menyediakan melalui 49% melalui 49% Jakarta, Indonesia jasa informasi kepemilikan kepemilikan telekomunikasi oleh Metra) oleh Metra) dan jasa informasi lainnya dalam bentuk cetak dan media elektronik, dan jasa call center/ 22 September 1999

PT Dayamitra Telekomunikasi/ 1995 100 100 433.835 381.326 Telekomunikasi 17 Mei 2001

(”Dayamitra” ), Jakarta, Indonesia

PT Indonusa TV berlangganan dan 1997 100 100 343.192 201.759 Telemedia jasa konten/ (termasuk (termasuk (”Indonusa” ), 7 Mei 1997 melalui 0,80% melalui 1,25% Jakarta, kepemilikan kepemilikan

Indonesia oleh Metra) oleh Metra)

PT Graha Sarana Penyewaan kantor 1982 99,99 99,99 263.057 178.841 Duta (”GSD” ), dan manajemen Jakarta, gedung dan jasa

Indonesia pemeliharaan, konsultan sipil, dan pengembang/ 25 April 2001


17

1. UMUM (lanjutan)

d. Anak perusahaan (lanjutan) (i) Anak perusahaan dengan kepemilikan langsung: (lanjutan)

Persentase hak Jumlah aset Jenis usaha/ Tanggal kepemilikan sebelum eliminas i Anak perusahaan/ tanggal pendirian atau operasi

domisili akuisisi oleh Perusahaan komersial 2010 2009 2010 2009

PT Napsindo Telekomunikasi - 1999; 60 60 4.910 4.910 Primatel menyediakan Network berhenti Internasional Access Point (NAP), beroperasi (“Napsindo” ), Voice Over Data (VOD), pada Jakarta, Indonesia dan jasa terkait tanggal

lainnya/ 13 Januari 29 Desember 1998 2006

(ii) Anak perusahaan dengan kepemilikan tidak langsung:

Jenis usaha/ Persentase hak Jumlah aset tanggal pendirian Tanggal kepemilikan sebelum eliminas i Anak perusahaan/ atau akuisisi oleh operasi

domisili anak perusahaan komersial 2010 2009 2010 2009

PT Sigma Cipta Jasa teknologi 1988 100 80 503.476 460.560 Caraka informatika - (melalui (melalui (“Sigma ”), implementasi 100% 80% Tangerang, dan integrasi sistem, kepemilikan kepemilikan Indonesia outsourcing, dan oleh Metra) oleh Metra) pemeliharaan lisensi dan peranti lunak/ 1 Mei 1987

PT Telekomunikasi Telekomunikasi/ 2008 100 (melalui 100 (melalui 256.294 188.796 Indonesia 6 Desember 2007 100% 100% International kepemilikan kepemilikan Pte. Ltd., oleh TII) oleh TII) Singapura

PT Balebat Dedikasi Percetakan/ 2000 65 65 86.068 76.440 Prima 1 Oktober 2003 (melalui 65% (melalui 65% (“Balebat” ), kepemilikan kepemilikan Bogor, Indonesia oleh oleh Infomedia) Infomedia)

PT Finnet Indonesia Data dan komunikasi 2006 60 60 71.922 49.992 (”Finnet” ), perbankan/ (melalui (melalui

Jakarta, 31 Oktober 2005 60% 60% Indonesia kepemilikan kepemilikan

oleh Metra) oleh Metra)

PT Administrasi Jasa administrasi 2010 75 - 59.970 - Medika asuransi kesehatan/ (melalui (“Ad Medika” ), 25 Februari 2010 75%

Jakarta, kepemilikan Indonesia oleh Metra)

PT Metra-Net Jasa portal multimedia/ 2009 100 100 42.031 6.198 (”Metra-Net” ), 17 April 2009 (melalui (melalui

Jakarta, 100% 100% Indonesia kepemilikan kepemilikan

oleh Metra) oleh Metra)

Telkomsel Finance Keuangan - didirikan 2005 65 65 7.687 8.465 B.V., (”TFBV” ), pada tahun 2005 (melalui (melalui Amsterdam, dengan tujuan untuk 100% 100% The Netherlands meminjam, kepemilikan kepemilikan

meminjamkan, oleh oleh dan mengumpulkan Telkomsel) Telkomsel) dana, termasuk menerbitkan obligasi, wesel bayar, atau instrumen hutang/ 7 Februari 2005


18

1. UMUM (lanjutan)

d. Anak perusahaan (lanjutan)

(ii) Anak perusahaan dengan kepemilikan tidak langsung: (lanjutan)

Jenis usaha/ Persentase hak Jumlah aset tanggal pendirian Tanggal kepemilikan sebelum eliminas i Anak perusahaan/ atau akuisisi oleh operasi

domisili anak perusahaan komersial 2010 2009 2010 2009

PT Telekomunikasi Telekomunikasi/ 2010 100 (melalui - 2.640 - Indonesia 8 Desember 2010 100% International kepemilikan Ltd., oleh TII) Hongkong Aria West Didirikan untuk 1996; 100 (melalui 100 (melalui 311 623

International memberikan jasa berhenti 100% 100% Finance di bidang beroperasi kepemilikan kepemilikan B.V. (“AWI BV” ), perdagangan dan pada tanggal oleh TII) oleh TII) The Netherlands keuangan/ 31 Juli 3 Juni 1996 2003

Telekomunikasi Keuangan - 2002 65 (melalui 65 (melalui 65 24 Selular Finance didirikan untuk 100% 100% Limited (“TSFL” ), mengumpulkan kepemilikan kepemilikan Mauritius dana untuk oleh oleh pengembangan Telkomsel) Telkomsel) bisnis Telkomsel melalui penerbitan saham debenture, obligasi, hipotek, atau surat berharga lainnya/22 April 2002

(a) Telkomsel

Pada tanggal 14 Februari 2006, Telkomsel mendapatkan lisensi International Mobile Telecommunications-2000 (“IMT-2000”) atau 3rd Generation Technology (“3G”) pada pita frekuensi 2,1 Gigahertz (“GHz”) untuk periode 10 tahun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (“Menkominfo”) No. 19/KEP/M.KOMINFO/2/2006. Lisensi dapat diperpanjang setelah melalui proses evaluasi (Catatan 12.iii dan 47c.i). Penyediaan layanan 3G secara komersial telah dimulai sejak September 2006.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 101/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006, lisensi operasi Telkomsel diperbaharui dengan memberikan hak kepada Telkomsel untuk menyediakan: (i) Layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 900 Megahertz (“MHz”) dan 1800 MHz; (ii) Layanan telekomunikasi bergerak IMT-2000 dengan pita frekuensi radio di 2,1 GHz (3G); dan (iii) Layanan telekomunikasi dasar.

Lisensi tersebut di atas mengatur tentang hak dan kewajiban Telkomsel, termasuk sanksi-sanksi yang relevan. Lisensi tersebut memiliki masa berlaku tidak terbatas, yang akan dievaluasi secara tahunan.


19

1. UMUM (lanjutan)


(a) Telkomsel (lanjutan) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 213/DIRJEN/2008 tanggal 4 Agustus 2008, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (“Depkominfo”) melalui DJPT memberikan Telkomsel izin prinsip untuk menyediakan Jasa Teleponi Internet (Voice over Internet Protocol atau “VoIP”), dengan masa berlaku satu tahun bergantung pada uji layak operasi. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 226/DIRJEN/2009 tanggal 24 September 2009, Telkomsel mendapatkan lisensi operasi untuk menyediakan jasa VoIP di beberapa daerah. Lisensi tersebut memiliki masa berlaku tidak terbatas, yang akan dievaluasi setiap tahun atau setiap lima tahun. Berdasarkan Surat Bank Indonesia (“BI”) No. 10/632/DASP tanggal 12 Agustus 2008, pada tanggal 12 Agustus 2008 Telkomsel terdaftar sebagai penyedia jasa pengiriman uang dengan nomor registrasi 10/12/DASP/10 untuk menyediakan jasa pengiriman uang. Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009 tanggal 1 September 2009, Pemerintah memberikan Telkomsel tambahan lisensi IMT-2000 pada pita frekuensi 2,1 Gigahertz (“GHz”) untuk periode 10 tahun sejak tanggal surat keputusan (Catatan 12iii dan 47c.i). Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No 39/KEP/M.KOMINFO/01/2010 dan No. 41/KEP/M.KOMINFO/01/2010, masing-masing pada tanggal 25 Januari 2010 dan 28 Januari 2010, Pemerintah memberikan Telkomsel lisensi operasi untuk menyediakan jaringan tetap lokal dalam program Kewajiban Pelayanan Universal (“KPU”). Lisensi berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian, dapat diperpanjang tergantung hasil evaluasi (Catatan 46h). Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 213/DIRJEN//2010 tanggal 17 Juni 2010, yang menggantikan Surat Keputusan No. 38/DIRJEN/2004, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui DJPT memberikan Telkomsel lisensi operasi untuk menyediakan jasa internet. Lisensi tersebut memiliki masa berlaku tidak terbatas, yang akan dievaluasi setiap tahun atau setiap lima tahun.

(b) Metra Berdasarkan RUPS Sirkuler Metra pada tanggal 23 Maret 2009 yang dinyatakan dalam akta notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. No. 64 tanggal 16 April 2009, para pemegang saham Metra menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp418.850 juta menjadi Rp485.679 juta dengan nilai nominal sebesar Rp10.000 per saham, melalui konversi hutang menjadi penambahan modal disetor (debt to equity swap) sebesar Rp34.829 juta dan setoran tunai sebesar Rp32.000 juta. Selain itu, para pemegang saham Metra juga menyetujui pendirian anak perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa portal multimedia dan konten.

Pada tanggal 29 Mei 2009, Metra telah menandatangani Conditional Sales Purchase Agreement (“CSPA”) dengan PT Elnusa Tbk (“Elnusa”) untuk transaksi akuisisi 49% saham Infomedia dari Elnusa (Catatan 1d.d).


20

1. UMUM (lanjutan)


(b) Metra (lanjutan) Berdasarkan RUPS Sirkuler Metra pada tanggal 24 Juni 2009 yang dinyatakan dalam akta notaris Wahyu Nurani, S.H. No. 8 tanggal 24 Juli 2009, para pemegang saham Metra menyetujui: (1) peningkatan modal dasar perseroan dari Rp1.000.000 juta menjadi Rp2.000.000 juta yang terbagi atas 200.000.000 lembar saham, dan (2) penambahan modal ditempatkan dari Rp485.679 juta menjadi Rp1.084.179 juta dengan nilai nominal sebesar Rp10.000 per saham yang akan ditempatkan dan disetor penuh oleh Perusahaan. Pada tanggal 30 Juni 2009, berdasarkan akta notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H. No. 25 tanggal 30 Juni 2009, Metra telah menandatangani Sales Purchase Agreement (“SPA”) Saham untuk melakukan pembelian 205.800.000 lembar saham Infomedia atau 49% dari total kepemilikan dengan nilai transaksi sebesar Rp598.000 juta dari Elnusa. Pada tanggal 1 Juli 2009, Metra melakukan pembayaran nilai transaksi untuk pembelian 49% saham Infomedia dari Elnusa sebesar Rp598.000 juta (Catatan 1d.d). Pada tanggal transaksi, Perusahaan merupakan pemegang saham mayoritas Infomedia, sehingga transaksi ini merupakan akuisisi kepemilikan minoritas pada anak perusahaan. Selisih antara nilai pembelian dengan nilai kepemilikan minoritas sebesar Rp439.444 juta dan dicatat sebagai “Selisih Transaksi Akuisisi Kepemilikan Minoritas pada Anak Perusahaan” pada akun ekuitas (Catatan 2d).

Pada tanggal 25 Januari 2010, Metra telah menandatangani CSPA dengan para pemegang saham Administrasi Medika (“Ad Medika”) untuk membeli 75% saham beredar Ad Medika (Catatan 3). Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2010, Metra menandatangani SPA dengan para pemegang saham Ad Medika atas transaksi pembelian saham tersebut sebesar Rp130.077 juta. Pada tanggal 2 Februari 2010, berdasarkan akta notaris Myra Yuwono, S.H. No. 1 tanggal 2 Februari 2010, para pemegang saham Metra menyetujui penambahan modal ditempatkan dari Rp1.084.179 juta menjadi Rp1.101.179 juta dengan mengeluarkan tambahan 1.700.000 saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10.000 per saham yang akan ditempatkan dan disetor penuh oleh Perusahaan untuk keperluan penambahan modal ditempatkan pada Metra-Net. Pada tanggal 4 Maret 2010, berdasarkan akta notaris Myra Yuwono, S.H. No. 5 tanggal 4 Maret 2010, para pemegang saham Metra menyetujui penambahan modal ditempatkan dari Rp1.101.179 juta menjadi Rp1.233.179 juta dengan mengeluarkan tambahan 13.200.000 saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10.000 per saham yang akan ditempatkan dan disetor penuh oleh Perusahaan untuk keperluan akuisisi Ad Medika (Catatan 3). Pada tanggal 22 Juni 2010, berdasarkan akta notaris Myra Yuwono, S.H. No. 20 tanggal 22 Juni 2010, para pemegang saham Metra menyetujui penambahan modal ditempatkan dari Rp1.233.179 juta menjadi Rp1.284.179 juta dengan mengeluarkan tambahan 5.100.000 saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10.000 per saham yang akan ditempatkan dan disetor penuh oleh Perusahaan untuk keperluan pembentukan perusahaan patungan bersama SK Telecom (Catatan 9ii).


21

1. UMUM (lanjutan)


(b) Metra (lanjutan) Pada tanggal 30 Agustus 2010, berdasarkan akta notaris Myra Yuwono, S.H. No. 59 tanggal 30 Agustus 2010, para pemegang saham Metra menyetujui penambahan modal ditempatkan dari Rp1.284.179 juta menjadi Rp1.327.179 juta dengan mengeluarkan 4.300.000 saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10.000 per saham yang akan ditempatkan dan disetor penuh oleh Perusahaan untuk keperluan penambahan modal ditempatkan pada Metra-Net. Pada tanggal 31 Agustus 2010, berdasarkan akta notaris Myra Yuwono, S.H. No. 60 tanggal 31 Agustus 2010, para pemegang saham Metra menyetujui penambahan modal ditempatkan dari Rp1.327.179 juta menjadi Rp1.422.901 juta dengan mengeluarkan 9.572.206 saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10.000 per saham yang akan ditempatkan dan disetor penuh oleh Perusahaan untuk keperluan melakukan eksekusi put option 20% saham Sigma yang dimiliki oleh PT Sigma Citra Harmoni (“SCH”).

(c) TII

Pada tanggal 1 Juni 2009, berdasarkan Amandemen Ketiga dan Pengalihan terhadap Perjanjian Pengadaan & Pemasangan Proyek Batam Singapore Cable System (“BSCS”), Perusahaan mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya dalam Proyek BSCS kepada TII.

Pada tanggal 22 Oktober 2009, berdasarkan Notice of Assignment Acceptance kepada Komite Manajemen Asia America Gateway (“AAG”) dan anggota konsorsium AAG, Perusahaan mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya dalam konsorsium AAG kepada TII.

Berdasarkan RUPS Sirkuler TII pada tanggal 22 Desember 2009, para pemegang saham TII menyetujui pengakuan hutang yang timbul dari pengalihan proyek pembangunan infrastruktur internasional (on going project) Perusahaan kepada TII yang terdiri dari proyek BSCS dan AAG sebesar Rp463.105 juta.

Berdasarkan RUPS Sirkuler TII pada tanggal 22 Desember 2009, yang dinyatakan dalam akta notaris Siti Safarijah, S.H. No. 12 tanggal 21 Januari 2010, yang kemudian ditegaskan kembali melalui Perjanjian Pengakuan Hutang dan Konversi Hutang Menjadi Penyertaan Saham antara Perusahaan dan TII pada tanggal 23 Desember 2009, para pemegang saham TII menyetujui: (1) penambahan modal ditempatkan sebesar Rp593.191 juta dengan mengeluarkan 5.203.427 saham baru; (2) pengeluaran keseluruhan saham baru yang akan ditempatkan dan disetor penuh oleh Perusahaan melalui konversi hutang menjadi penambahan modal disetor (debt to equity swap) sebesar Rp463.105 juta dan setoran tunai sebesar Rp130.086 juta; dan (3) peningkatan modal dasar dari Rp308.306 juta yang terbagi atas 2.704.440 lembar saham dengan nilai nominal Rp114.000 menjadi Rp2.052.000 juta yang terbagi atas 18.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp114.000. Pada tanggal 28 Desember 2009, Perusahaan telah melakukan pembayaran untuk peningkatan modal kepada TII sebesar Rp130.086 juta.

Berdasarkan RUPS Sirkuler TII pada tanggal 11 Januari 2010, para pemegang saham TII menyetujui keikutsertaan TII dalam konsorsium Kabel Laut South East Asia-Japan Cable System (SJC) dan peningkatan kapasitas ke Amerika Serikat dengan jumlah investasi sebesar US$45,2 juta. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, tidak ada pembayaran yang dilakukan TII kepada konsorsium.


22

1. UMUM (lanjutan)


(c) TII (lanjutan) Berdasarkan RUPS Sirkuler TII pada tanggal 10 November 2010, yang dinyatakan dalam akta notaris Siti Safarijah, S.H. No. 28 tanggal 30 November 2010, para pemegang saham TII menyetujui konversi hutang sebesar Rp164.708 juta menjadi saham ditempatkan dan disetor penuh (debt to equity swap) sehingga menjadi Rp1.066.205 juta.

(d) Infomedia

Berdasarkan RUPS Sirkuler Infomedia pada tanggal 5 Juni 2009 yang dinyatakan dalam akta notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H. No. 10 tanggal 5 Juni 2009, para pemegang saham Infomedia menyetujui: (1) kapitalisasi bagian saldo laba ditahan perseroan dalam bentuk pembagian dividen saham; (2) peningkatan modal dasar perseroan dari Rp100.000 juta menjadi Rp500.000 juta yang terbagi atas 1.000.000.000 lembar saham; dan (3) peningkatan modal disetor perseroan dari Rp40.000 juta menjadi Rp210.000 juta yang terbagi atas 420.000.000 lembar saham. Berdasarkan SPA antara Elnusa dan Metra pada tanggal 30 Juni 2009 yang dinyatakan dalam akta notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H. No. 25 tanggal 30 Juni 2009, para pihak menyetujui pemindahan hak atas saham milik Elnusa sejumlah 205.800.000 lembar saham kepada Metra (Catatan 1d.b).

(e) Indonusa Pada tanggal 10 Desember 2010, berdasarkan akta notaris Dr. A. Partomuan, S.H. No. 6 tanggal 6 Januari 2011, para pemegang saham Indonusa menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dari 481.426.353 lembar saham menjadi 753.426.353 lembar saham dengan mengeluarkan tambahan 272.000.000 saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp500 per saham yang disetor penuh oleh Perusahaan.

e. Kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolida sian

Laporan keuangan konsolidasian telah disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 29 Maret 2011.


23

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan anak perusahaan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (“GAAP Indonesia”) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.VIII.G.7 tentang “Pedoman Penyajian Laporan Keuangan”, dan Surat Edaran No. SE-02/PM/2002 tentang “Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Telekomunikasi”. GAAP Indonesia berbeda dalam beberapa hal secara signifikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat (“U.S. GAAP”). Informasi terkait dengan sifat dan pengaruh perbedaan-perbedaan tersebut dijelaskan pada Catatan 54.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang dicatat berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam dan dibulatkan menjadi jutaan Rupiah (“Rp”), kecuali dinyatakan lain.

b. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan anak perusahaannya dimana Perusahaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, memiliki kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% dan memiliki kemampuan mengendalikan entitas, atau Perusahaan memiliki kemampuan mengendalikan entitas walaupun penyertaan sahamnya lebih kecil atau sama dengan 50%. Anak perusahaan dikonsolidasi sejak tanggal ketika Perusahaan memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal pelepasannya.

Seluruh saldo dan transaksi antarperusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

c. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan i stimewa

Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Definisi pihak yang memiliki hubungan istimewa yang digunakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) 7, mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”. Pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

d. Akuisisi anak perusahaan

Akuisisi anak perusahaan dari pihak ketiga dicatat dengan metode pembelian. Harga perolehan akuisisi dialokasikan ke dalam aset dan kewajiban yang teridentifikasi dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal transaksi. Selisih harga perolehan dari bagian kepemilikan Perusahaan atas nilai wajar aset dan kewajiban yang teridentifikasi dicatat sebagai goodwill, dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang pada umumnya diperkirakan tidak lebih dari lima tahun, periode yang lebih panjang dari lima tahun diperkenankan apabila tidak lebih dari dua puluh tahun.


24

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Akuisisi anak perusahaan (lanjutan)

Perusahaan secara berkesinambungan mengevaluasi apakah terdapat suatu kejadian atau telah terjadi perubahan kondisi yang mengharuskan adanya perubahan terhadap estimasi sisa masa manfaat aset tidak berwujud dan goodwill, atau adanya indikasi penurunan nilai (“impairment”). Jika terdapat indikasi impairment, nilai aset tidak berwujud dan goodwill yang dapat terpulihkan (recoverable) ditentukan berdasarkan nilai diskonto dari estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar terhadap nilai waktu dari uang (time value of money) dan risiko spesifik dari aset terkait.

Akuisisi dengan entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan nilai buku seperti metode penyatuan kepemilikan (carryover basis). Selisih harga pengalihan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan (“PPh”) yang berlaku, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai “Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali” pada bagian ekuitas.

Saldo “Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali” dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian ketika tidak terdapat lagi hubungan sepengendali antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Selisih yang timbul dari jumlah bayar dengan nilai tercatat hak minoritas yang didebitkan, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai “Selisih Transaksi Akuisisi Kepemilikan Minoritas pada Anak Perusahaan” (Catatan 1d.b).

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan.

f. Penyertaan

i. Deposito berjangka

Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun disajikan sebagai penyertaan sementara.

ii. Penyertaan pada efek

Penyertaan pada efek yang tersedia untuk dijual (available-for-sale) dan efek untuk diperdagangkan dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual tidak diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan, tetapi dilaporkan sebagai komponen terpisah pada bagian ekuitas hingga terealisasi. Laba atau rugi yang telah direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual dicatat pada laporan laba rugi konsolidasian dan dihitung berdasarkan metode identifikasi khusus. Penurunan nilai efek yang tersedia untuk dijual di bawah harga perolehannya yang bersifat non-temporer dan dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar efek untuk diperdagangkan disajikan dalam laporan laba rugi di dalam (beban) penghasilan lain-lain dalam periode timbulnya keuntungan atau kerugian tersebut.


25

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) f. Penyertaan (lanjutan)

iii. Penyertaan pada perusahaan asosiasi

Penyertaan pada perusahaan-perusahaan di mana Perusahaan memiliki 20% sampai dengan 50% hak suara, dan dimana Perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan tetapi bukan dalam bentuk kendali atas kebijakan keuangan dan operasi, dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan metode ini, Perusahaan mengakui bagian atas laba atau rugi perusahaan asosiasi secara proporsional sejak tanggal pengaruh signifikan dimiliki hingga tanggal berakhirnya pengaruh signifikan tersebut. Ketika bagian Perusahaan atas rugi melebihi nilai tercatat dari perusahaan asosiasi, nilai tercatat penyertaan diturunkan hingga nihil dan pengakuan kerugian lebih lanjut dihentikan kecuali apabila Perusahaan menjamin kewajiban perusahaan asosiasi atau mempunyai komitmen untuk menyediakan dukungan keuangan kepada perusahaan asosiasi.

Penyertaan pada joint venture dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dimana bagian partisipasi pada suatu joint venture pada awalnya dibukukan sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan terhadap perubahan dalam bagian venturer atas aset bersih dari joint venture yang terjadi setelah perolehan. Secara berkesinambungan, sekurang-kurangnya di setiap akhir tahun, Perusahaan dan anak perusahaan mengevaluasi nilai tercatat penyertaannya pada perusahaan asosiasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan adanya indikasi penurunan nilai selain penurunan nilai sementara adalah pencapaian tujuan dan tahapan rencana usaha termasuk proyeksi arus kas dan hasil dari aktivitas pendanaan yang direncanakan, kondisi keuangan dan prospek bisnis dari setiap perusahaan asosiasi, nilai wajar penyertaan dibandingkan dengan nilai tercatat penyertaan, lamanya nilai wajar penyertaan berada di bawah nilai tercatat penyertaan, dan faktor-faktor relevan lainnya. Penurunan nilai yang harus diakui diukur berdasarkan selisih lebih antara nilai tercatat penyertaan dengan nilai wajarnya. Nilai wajar ditentukan berdasarkan nilai terendah antara harga kuotasi pasar (jika ada) dan nilai diskonto arus kas, atau teknik penilaian lain yang tepat.

Perubahan nilai penyertaan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan nilai ekuitas perusahaan asosiasi yang timbul dari transaksi ekuitas antara perusahaan asosiasi dengan pihak lain diakui sebagai bagian dari ekuitas dalam akun “Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi”. Selisih yang sebelumnya langsung dikreditkan ke ekuitas sebagai dampak transaksi ekuitas di perusahaan asosiasi, dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian saat penyertaan dijual sesuai persentase kepemilikan yang dijual.

Mata uang fungsional PT Pasifik Satelit Nusantara (“PSN”) dan PT Citra Sari Makmur (“CSM”) adalah Dolar Amerika Serikat (“Dolar A.S.”) dan mata uang fungsional Scicom (MSC) Berhad adalah Ringgit Malaysia (“RM”). Untuk tujuan pelaporan investasi tersebut dengan metode ekuitas, aset dan kewajiban kedua perusahaan ini pada tanggal neraca masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata selama tahun tersebut. Selisih kurs akibat penjabaran diakui dan dilaporkan sebagai “Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan” dalam bagian ekuitas.


26


g. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu. Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih.

h. Persediaan

Sejak 1 Januari 2009, Perusahaan dan anak perusahaan telah mengadopsi PSAK 14 (Revisi 2008) “Persediaan”, yang efektif untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2009 dan diterapkan secara prospektif.

Persediaan terdiri dari komponen dan modul, yang kemudian dibebankan atau dialihkan ke aset tetap pada saat pemakaian. Persediaan juga termasuk kartu Subscriber Identification Module (“SIM”), kartu Removable User Identity Module (“RUIM”), pesawat telepon, set top box, modem wireless broadband dan vaucer prabayar yang dibebankan pada saat penjualan. Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk komponen, kartu SIM, kartu RUIM, dan vaucer prabayar dan metode identifikasi khusus untuk persediaan modul.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, harus diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Penyisihan untuk persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan.

i. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud terdiri dari aset tidak berwujud yang berasal dari akuisisi anak perusahaan/bisnis, lisensi, dan peranti lunak komputer. Aset tidak berwujud diakui jika Perusahaan dan anak perusahaan kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tidak berwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset tidak berwujud dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada. Aset tidak berwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Perusahaan dan anak perusahaan harus mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tidak berwujud. Apabila nilai tercatat aset tidak berwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

Aset tidak berwujud, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tidak berwujud sebagai berikut: Tahun Lisensi 10 Aset tidak berwujud lainnya 2-10


27

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) j. Aset tidak berwujud (lanjutan)

Pada tahun 2006, Telkomsel diberikan lisensi pengoperasian seluler bergerak 3G (Catatan 12.iii). Telkomsel diharuskan membayar uang muka (up-front fee) dan iuran tahunan biaya hak penggunaan (“BHP”) selama sepuluh tahun (Catatan 43a.ii dan 47c.i). Uang muka (up-front fee) dicatat sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa lisensi pengoperasian seluler bergerak 3G (10 tahun). Amortisasi dimulai pada tahun 2006, sejak aset terkait dengan pengoperasian tersebut tersedia untuk digunakan. Berdasarkan interpretasi manajemen terhadap ketentuan lisensi tersebut dan konfirmasi tertulis dari DJPT, lisensi tersebut dapat dikembalikan setiap saat tanpa adanya kewajiban finansial untuk membayar sisa iuran tahunan BHP. Oleh karena itu, Telkomsel mengakui iuran tahunan BHP sebagai beban pada saat terjadinya. Manajemen melakukan evaluasi atas keberlangsungan penggunaan lisensi tersebut setiap tahun.

k. Aset tetap - perolehan langsung

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan, (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisinya, dan (c) estimasi biaya awal pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Nilai residu dan masa manfaat aset tetap harus direview minimum setiap akhir tahun buku. Aset tetap yang diperoleh secara langsung diakui berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut: Tahun Bangunan 20-40 Prasarana bangunan 3-7 Peralatan sentral telepon 5-15 Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data 5-15 Peralatan dan instalasi transmisi 5-25 Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya 3-20 Jaringan kabel 5-25 Catu daya 3-10 Peralatan pengolahan data 3-10 Peralatan telekomunikasi lainnya 5 Peralatan kantor 2-5 Kendaraan 5-8 Peralatan lainnya 5


28

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) k. Aset tetap - perolehan langsung (lanjutan)

Terkait dengan PSAK 16R, sejak 1 Januari 2010, Perusahaan telah mengubah estimasi masa manfaat instalasi bangunan dan bangunan kantor (merupakan bagian dari bangunan) dari 20 tahun menjadi 40 tahun, Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) / Sistem Komunikasi Serat Optik (SKSO) (merupakan bagian dari peralatan dan instalasi transmisi) dari 20 tahun menjadi 25 tahun, dan antena dan tower (merupakan bagian dari peralatan dan instalasi transmisi; dan satelit, stasiun bumi dan peralatannya) dari 15 tahun menjadi 20 tahun, berdasarkan review masa manfaat di industri telekomunikasi yang sejenis dengan Perusahaan dan ekspektasi penggunaan berdasarkan spesifikasi teknis. Pengaruh atas perubahan estimasi manfaat tersebut diperhitungkan secara prospektif dan menghasilkan pengurangan dalam beban yang dicatat pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2010 (Catatan 10d.iii).

Perusahaan dan anak perusahaan secara periodik menelaah kemungkinan terjadinya penurunan nilai aset tetap, dimana terdapat kejadian dan kondisi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tetap tidak dapat diperoleh kembali. Bila nilai tercatat suatu aset melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi antara harga jual bersih atau nilai pakai. Suku cadang dan peralatan pemeliharaan dicatat sebagai persediaan dan diakui sebagai bagian dari laba atau rugi pada saat dikonsumsi. Suku cadang utama dan suku cadang siap pakai yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari 12 bulan dicatat sebagai bagian aset tetap. Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian, dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Peranti keras komputer tertentu tidak dapat dioperasikan tanpa ketersediaan peranti lunak komputer tertentu. Dalam kondisi tersebut, peranti lunak komputer dicatat sebagai bagian dari peranti keras komputer. Jika peranti lunak komputer berdiri sendiri dari peranti keras komputernya, peranti lunak komputer tersebut harus dicatat sebagai bagian dari aset tidak berwujud. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan yang signifikan dikapitalisasi. Aset dalam pembangunan diakui sebesar harga perolehan hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi secara spesifik menjadi aset tetap yang terkait. Selama masa pembangunan, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aset tetap siap untuk digunakan. Peralatan yang untuk sementara tidak digunakan direklasifikasi sebagai peralatan yang tidak digunakan dalam operasi dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaatnya.


29

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) l. Aset tetap sewa pembiayaan

Klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi dan bukan pada bentuk kontraknya. Aset sewa pembiayaan diakui hanya jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa pembiayaan diakui sebagai aset dan kewajiban pada neraca sebesar nilai wajar aset sewa atau jika lebih rendah, nilai kini pembayaran sewa minimum. Biaya langsung awal yang dikeluarkan perusahaan dan anak perusahaan ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. Aset sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat ekonomisnya.

Perjanjian sewa yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai sewa operasi dimana pembayarannya diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

m. Kerja Sama Operasi (“KSO”)

Pendapatan dari KSO mencakup amortisasi pendapatan dari pembayaran para mitra KSO yang ditangguhkan, Pendapatan Minimum Telkom (“Minimum Telkom Revenue” atau “MTR”) dan bagian Perusahaan atas Pendapatan KSO yang Harus Dibagi (“Distributable KSO Revenues” atau “DKSOR”). Kompensasi yang diterima dari mitra KSO dicatat sebagai pendapatan dari pembayaran para mitra KSO yang ditangguhkan, setelah dikurangi dengan seluruh beban langsung yang berkaitan dengan perjanjian KSO dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan masa KSO yaitu 15 tahun sejak tanggal 1 Januari 1996. MTR diakui setiap bulan berdasarkan perhitungan jumlah MTR yang diperjanjikan untuk tahun berjalan. Bagian Perusahaan atas DKSOR diakui berdasarkan persentase bagian Perusahaan atas pendapatan KSO, setelah dikurangi MTR dan beban operasi Unit KSO, sesuai dengan perjanjian KSO. Berdasarkan PSAK 39, “Akuntansi Kerja Sama Operasi”, aset yang dibangun oleh mitra KSO dalam rangka KSO dicatat dalam pembukuan mitra KSO yang mengoperasikan aset tersebut dan akan dialihkan kepada Perusahaan pada akhir masa KSO atau saat penghentian perjanjian KSO.

n. Beban tangguhan - hak atas tanah

Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan dan perpanjangan masa hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode hak atas tanah tersebut.


30


o. Penjabaran valuta asing

Mata uang fungsional Perusahaan dan anak perusahaan adalah Rupiah dan pembukuan Perusahaan dan anak perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca konsolidasian, aset dan kewajiban moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh Reuters pada tanggal neraca konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

Perusahaan dan anak perusahaan

2010 2009

Beli Jual Beli Jual

Dolar Amerika Serikat (“US$”) 1 9.005 9.015 9.420 9.430 Euro1 12.011 12.025 13.574 13.591 Yen1 110,68 110,82 102,05 102,20

Laba atau rugi selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasian, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama pembangunan suatu aset tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi, dimana pinjaman dapat diatribusikan terhadap pembangunan aset tersebut (Catatan 2k).

p. Pengakuan pendapatan dan beban

i. Penerapan PPSAK 1 “Pencabutan PSAK 35 (Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi)” Pada bulan Juni 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (DSAK) menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (“PPSAK 1”), efektif sejak periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. PPSAK 1, antara lain, mencabut PSAK 35 "Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi". Perusahaan dan anak perusahaan mengadopsi PPSAK 1 sejak 1 Januari 2010 dan menerapkan secara retrospektif. Dampak dari penerapan tersebut termasuk:

• penyajian pendapatan interkoneksi dari penyajian neto menjadi bruto, • reklasifikasi panggilan keluar (outgoing calls) kepada operator lain dari pendapatan

interkoneksi ke pendapatan telepon, • penangguhan pendapatan dari instalasi dan sambungan termasuk biaya tambahan dan

diakui sebagai pendapatan sepanjang estimasi periode hubungan dengan pelanggan (Catatan 2p.ii dan 2p.iii), dan

• pencatatan perjanjian Pola Bagi Hasil (“PBH”) dengan cara yang sama dengan sewa pembiayaan, dimana aset dan kewajiban PBH disajikan pada neraca konsolidasian masing-masing sebagai “Aset tetap” dan “Kewajiban sewa pembiayaan PBH”. Semua pendapatan yang dihasilkan dari PBH diakui sebagai bagian pendapatan yang berasal dari operasi, sementara sebagian dari pendapatan yang merupakan bagian mitra usaha dicatat sebagai beban bunga dan disajikan sebagai pengurang atas kewajiban PBH.


31


p. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

i. Penerapan PPSAK 1 “Pencabutan PSAK 35 (Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi)” (lanjutan)

Sebagai akibat dari perubahan penyajian tersebut, maka laporan keuangan konsolidasian komparatif telah dinyatakan kembali sebagai berikut:

Sebelum Setelah dinyatakan Dinyatakan dinyatakan kembali kembali kembali

NERACA KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2009:

Aset Tidak Lancar 81.373.582 254.554 81.628.136 Kewajiban Jangka Pendek (26.717.414) (175.711) (26.893.125) Kewajiban Jangka Panjang (20.919.098) (416.330) (21.335.428) Ekuitas (38.989.747) 337.487 (38.652.260)

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009:

Pendapatan Usaha 64.596.635 3.080.883 67.677.518 Beban Usaha (41.993.494) (2.896.388) (44.889.882) Beban Lain-Lain (253.853) (86.762) (340.615) Laba Sebelum Pajak 22.349.288 97.733 22.447.021 Beban Pajak (6.373.076) (31.047) (6.404.123) Laba Bersih 11.332.140 66.686 11.398.826 Laba Per Saham Dasar Laba bersih per saham 576,13 3,39 579,52 Laba bersih per ADS (40 saham Seri B per ADS) 23.045,20 135,6 23.180,80

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009:

Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi 29.715.574 96.030 29.811.604 Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan (6.652.664) (96.030) (6.748.694)


Pendapatan Usaha 60.689.784 3.476.645 64.166.429 Beban Usaha (38.382.309) (3.347.152) (41.729.461) Beban Lain-Lain (1.994.667) (43.330) (2.037.997) Laba Sebelum Pajak 20.312.808 86.163 20.398.971 Beban Pajak (5.639.695) (33.847) (5.673.542) Laba Bersih 10.619.470 52.316 10.671.786 Laba Per Saham Dasar Laba bersih per saham 537,73 2,65 540,38 Laba bersih per ADS (40 saham Seri B per ADS) 21.509,20 106,00 21.615,20


32



i. Penerapan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (“PPSAK”) 1 (lanjutan)

Sebelum Setelah dinyatakan Dinyatakan dinyatakan kembali kembali kembali

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008:

Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi 24.316.297 237.628 24.553.925 Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan (11.348.436) (237.628) (11.586.064)

ii. Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak

Pendapatan dari instalasi sambungan telepon tidak bergerak ditangguhkan termasuk biaya tambahan dan diakui sebagai pendapatan sepanjang estimasi periode hubungan dengan pelanggan. Pendapatan dari pemakaian telepon diakui pada saat pelanggan memakai telepon tersebut. Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

iii. Pendapatan telepon seluler dan jaringan tetap nirkabel

Pendapatan dari jasa pasca bayar, yang terdiri dari pendapatan penggunaan dan biaya abonemen bulanan diakui sebagai berikut:

• Pendapatan dari jasa instalasi sambungan telepon ditangguhkan termasuk biaya tambahan dan diakui sebagai pendapatan sepanjang estimasi periode hubungan dengan pelanggan

• Pendapatan pulsa dan biaya pemakaian atas jasa nilai tambah diakui berdasarkan penggunaan pelanggan.

• Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

Pendapatan dari jasa prabayar, yang terdiri dari penjualan kartu perdana (yang berisi kartu SIM untuk telepon seluler atau kartu RUIM untuk telepon nirkabel dan vaucer perdana) dan vaucer isi ulang diakui sebagai berikut:

• Penjualan kartu SIM dan RUIM diakui sebagai pendapatan pada saat kartu perdana tersebut diserahkan kepada distributor, penyalur, atau langsung kepada pelanggan.

• Penjualan vaucer pulsa isi ulang (baik digabungkan dalam paket perdana ataupun dijual secara terpisah) diakui pertama kali sebagai pendapatan diterima di muka dan secara proporsional diakui sebagai pendapatan berdasarkan jangka waktu dan jumlah panggilan yang berhasil dilakukan dan pemakaian jasa nilai tambah oleh pelanggan atau pada saat sisa pulsa pada vaucer prabayar telah habis masa berlakunya.

• Potongan promosi yang belum digunakan disajikan sebagai pengurang pendapatan diterima di muka.

Pendapatan dalam rangka KPU diakui saat akses telekomunikasi siap dan jasa tersebut diserahkan.


33



iv. Pendapatan interkoneksi

Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan internasional diakui pada saat terjadinya berdasarkan perjanjian. Pendapatan interkoneksi terdiri dari pendapatan yang berasal dari panggilan pelanggan operator lain kepada pelanggan operator Perusahaan dan anak perusahaan (incoming) serta panggilan antar pelanggan operator lain yang melalui jaringan Perusahaan dan anak perusahaan (transit).

v. Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika

Pendapatan dari komunikasi data dan internet diakui berdasarkan pemakaian. Pendapatan dari penjualan, instalasi dan implementasi peranti lunak dan perangkat keras komputer, jasa pemasangan jaringan data komputer, dan instalasi diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan atau instalasi perangkat. Pendapatan dari jasa pengembangan peranti lunak komputer diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian.

vi. Pendapatan jaringan

Pendapatan dari jaringan terdiri dari pendapatan dari sewa sirkit dan transponder satelit yang diakui pada periode saat jasa diberikan.

vii. Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya terdiri dari pendapatan PBH dan penjualan jasa atau barang telekomunikasi lainnya. PBH dicatat sama seperti sewa pembiayaan, dimana aset dan kewajiban PBH disajikan pada neraca konsolidasian. Semua pendapatan yang dihasilkan dari perjanjian PBH diakui sebagai bagian pendapatan yang berasal dari operasi, sementara pendapatan yang merupakan bagian mitra usaha dicatat sebagai beban bunga dan pengurang kewajiban PBH. Pendapatan jasa atau barang telekomunikasi lainnya diakui pada saat jasa dan atau barang diserahkan kepada pelanggan.

viii. Beban

Beban diakui berdasarkan metode akrual.


34


q. Imbalan kerja

i. Pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program pensiun setelah disesuaikan dengan laba atau rugi aktuaria yang tidak diakui, dan biaya jasa lalu yang tidak diakui. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi dengan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban yang bersangkutan. Laba atau rugi aktuaria yang timbul dari adanya penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan perubahan asumsi aktuaria, yang melebihi nilai tertinggi antara 10% dari nilai kini dari kewajiban imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program, dibebankan atau dikreditkan terhadap laporan laba rugi konsolidasian selama sisa masa kerja rata-rata karyawan yang bersangkutan. Biaya jasa lalu diakui jika telah menjadi hak (vested) atau diamortisasi selama periode vesting. Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran secara rutin yang merupakan biaya bersih berkala untuk tahun iuran tersebut terutang dan dicatat sebagai biaya karyawan.

ii. Penghargaan masa kerja (“Long Service Awards” atau “LSA”) dan cuti masa kerja (“Long Service Leave” atau “LSL”)

Anak perusahaan memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu. LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu. Laba atau rugi aktuaria yang muncul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan asumsi aktuarial, dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian. Kewajiban sehubungan dengan LSA dan LSL dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit.

iii. Pensiun dini (“Pendi”)

Beban Pendi diakui pada saat Perusahaan berkomitmen untuk memberi imbalan Pendi yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Perusahaan agar karyawan terdorong untuk melakukan pengunduran diri secara sukarela. Perusahaan dianggap berkomitmen untuk melakukan Pendi jika, dan hanya jika, Perusahaan telah memiliki rencana Pendi formal yang tidak dapat dibatalkan.


35


q. Imbalan kerja (lanjutan)

iv. Masa persiapan pensiun (“MPP”)

Karyawan Perusahaan memperoleh manfaat selama MPP, dimana karyawan mulai tidak aktif selama 6 bulan sebelum memasuki masa pensiun pada usia 56 tahun. Selama masa MPP, karyawan masih akan menerima manfaat yang diberikan kepada karyawan aktif, termasuk, tetapi tidak terbatas pada gaji rutin, fasilitas kesehatan, libur tahunan, bonus, dan tunjangan lainnya. Manfaat yang diberikan kepada karyawan yang memasuki MPP dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit.

v. Imbalan pasca kerja lainnya

Karyawan memperoleh tunjangan persiapan pensiun dan tunjangan fasilitas perumahan terakhir pada saat memasuki masa pensiun pada usia 56 tahun. Manfaat tersebut dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit.

Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program imbalan pasti, dimana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program manfaat pasti.

r. Pajak Penghasilan (“PPh”)

Perusahaan dan anak perusahaan mengakui aset dan kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer aset dan kewajiban untuk tujuan akuntansi dan tujuan pajak pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan dan anak perusahaan juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar (probable). Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan yang diharapkan tetap berlaku terhadap laba kena pajak untuk tahun-tahun dimana perbedaan temporer tersebut terpulihkan atau direalisasi.

PPh dibebankan atau dikreditkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian, kecuali apabila pajak tersebut berkaitan dengan pos-pos yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, misalnya selisih nilai transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali dan efek penyesuaian penjabaran mata uang asing untuk penyertaan tertentu di perusahaan asosiasi, dalam hal mana PPh-nya juga dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan kewajiban pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diharapkan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat diterimanya surat ketetapan pajak, atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan.

Aset dan kewajban pajak tangguhan disajikan saling hapus di neraca konsolidasian, kecuali aset dan kewajiban pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.


36


s. Instrumen keuangan

Pada tahun 2006, DSAK menerbitkan PSAK 50 (Revisi 2006) ”Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK 55 (Revisi 2006) ”Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Kedua pernyataan ini menggantikan PSAK 50 ”Akuntansi Investasi Efek Tertentu” dan PSAK 55 ”Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai”. Kedua pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010.

Penerapan standar-standar tersebut tidak mengakibatkan dampak yang material terhadap hasil usaha dari Perusahaan dan anak perusahaan. Sesuai dengan ketentuan transisi PSAK No. 55 (Revisi 2006), dampak yang berasal dari perhitungan ulang atas cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp91.237 juta telah disesuaikan ke saldo laba per 1 Januari 2010. Dalam rangka penerapan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006), Perusahaan dan anak perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan kewajiban keuangan.

i. Aset keuangan

Perusahaan dan anak perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, atau (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi terdiri dari surat berharga yang diperdagangkan yang dicatat sebagai penyertaan sementara.

b. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi, antara lain, piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan lancar lainnya, dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

c. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali: a) investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan Perusahaan sebagai aset

keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; b) investasi yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan c) investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.


37


s. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

c. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai kelompok dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

d. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditujukan untuk dimiliki sampai periode yang tidak ditentukan, yang mana dapat dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan tersedia untuk dijual terdiri dari surat berharga yang tersedia untuk dijual yang dicatat sebagai penyertaan sementara.

Perusahaan dan anak perusahaan menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk penjualan dan pembelian reguler aset keuangan.

ii. Kewajiban keuangan

Perusahaan dan anak perusahaan mengklasifikasikan kewajiban keuangannya sebagai (i) kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau (ii) kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

a. Kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah kewajiban keuangan yang diperdagangkan. Kewajiban keuangan diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

Tidak ada kewajiban keuangan yang diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

b. Kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Kewajiban keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain hutang usaha, hutang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman, obligasi, dan wesel bayar.


38


t. Modal saham yang diperoleh kembali

Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehannya sebagai “Modal Saham yang Diperoleh Kembali” dan disajikan sebagai pengurang ekuitas pemegang saham. Harga pokok dari penjualan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali saham dicatat sebagai “Tambahan Modal Disetor”.

u. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Untuk dividen interim, Perusahaan mengakui sebagai kewajiban berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Komisaris.

v. Laba per saham dan laba per ADS

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun tersebut. Laba bersih per ADS dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 40, yaitu jumlah saham per ADS.

w. Informasi segmen

Informasi segmen Perusahaan dan anak perusahaan disajikan menurut segmen usaha. Segmen usaha adalah unit yang dapat dibedakan (distinguishable unit) yang menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda dan dikelola secara terpisah. Informasi segmen usaha konsisten dengan informasi operasi yang secara rutin dilaporkan kepada tingkat pengambil keputusan operasional tertinggi di Perusahaan.

x. Penggunaan taksiran

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Pos-pos signifikan yang terkait dengan taksiran dan asumsi antara lain termasuk, nilai tercatat aset tetap dan aset tidak berwujud, penyisihan untuk piutang, dan kewajiban yang berhubungan dengan imbalan karyawan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran tersebut. Dalam menentukan beberapa taksiran, manajemen menggunakan tenaga ahli pihak ketiga sebagaimana dipersyaratkan. Dalam menggunakan tenaga ahli untuk membantu dengan model dan perhitungan, manajemen mereview asumsi dasar dan menilai perhitungan yang terkait kewajaran dalam konteks keadaan Perusahaan.


39

3. AKUISISI AD MEDIKA

Pada tanggal 25 Januari 2010, Metra telah menandatangani CSPA dengan para pemegang saham Ad Medika, Ravi Varma Kanason, Sofian Susantio, Arthur Tahya (PT Swadayanusa Kencana Raharja), dan Shia Kok Fat, yang masing-masing merupakan pihak ketiga, untuk membeli 75% saham beredar Ad Medika. Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2010, Metra menandatangani SPA dengan para pemegang saham Ad Medika atas transaksi pembelian saham tersebut dengan harga perolehan sebesar Rp130.077 juta (termasuk biaya konsultan akusisi) (Catatan 1d.b).

Ad Medika adalah perusahaan yang bergerak di bidang electronic health care network. Ad Medika merupakan perusahaan pengelola administrasi layanan kesehatan terbesar di Indonesia. Melalui akuisisi ini, Perusahaan memulai untuk menyediakan jasa Insure Net sebagai cikal bakal program e-health nasional. Akuisisi Ad Medika dicatat dengan menggunakan metode pembelian, dimana harga perolehan dialokasikan ke nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang ditanggung. Alokasi harga perolehan adalah sebagai berikut:

Rp

Aset dan kewajiban yang berasal dari akuisisi adalah sebagai berikut: Aset lancar 26.404 Aset tetap 17.110 Aset tidak berwujud 45.591 Kewajiban jangka pendek (22.057) Kewajiban jangka panjang (8.143) Kewajiban pajak tangguhan (9.919) Hak minoritas (4.145)

Nilai wajar aset bersih yang diakuisisi 44.841 Goodwill 85.236

Jumlah harga perolehan 130.077 Dikurangi: Kas dan setara kas pada anak perusahaan yang diakuisisi (13.574)

Arus kas keluar akibat akuisisi 116.503

Metra memperoleh kendali atas Ad Medika pada tanggal 25 Februari 2010 dan penilaian dilakukan oleh penilai independen dengan menggunakan saldo neraca pada tanggal 28 Februari 2010, sebagai tanggal neraca terdekat. Hasil usaha konsolidasian Perusahaan meliputi hasil usaha Ad Medika terhitung sejak 1 Maret 2010. Aset tidak berwujud yang diperoleh termasuk kontrak perjanjian dan hubungan dengan konsumen, hubungan baik dengan pelanggan, merek dagang, dan kontrak perjanjian untuk tidak berkompetisi (Catatan 12).


40

4. KAS DAN SETARA KAS 2010 2009

Kas 4.213 6.730

Bank Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) 439.348 200.611 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) 198.680 146.575 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) 6.405 15.096 PT Bank Syariah Mandiri (“BSM”) 999 46 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”) 450 5.581 PT Bank Pos Nusantara - 7

645.882 367.916

Mata uang asing Bank Mandiri 169.132 81.131 BNI 57.005 35.942 BRI 891 377 BSM 165 242

227.193 117.692

Sub-jumlah 873.075 485.608

Pihak ketiga Rupiah ABN AMRO Bank (“AAB”) 99.287 97.176 Deutsche Bank AG (“DB”) 27.556 14.858 PT Bank Internasional Indonesia Tbk (“BII”) 21.245 136 PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (”Bank Ekonomi”) 15.018 29.940 PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) 12.076 8.196 PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Bank CIMB Niaga”) 8.369 5.570 PT Bank Permata Tbk 7.753 321 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 2.607 1.004 PT Bank Bukopin Tbk (“Bank Bukopin”) 2.529 3.830 PT Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya 1.326 560 PT Bank ICB Bumiputera Tbk (“Bank Bumiputera”) 1.169 776 Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar) 2.272 2.030

201.207 164.397

Mata uang asing The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (“HSBC”) 38.490 19.980 Bank Ekonomi 17.035 5.789 DB 8.758 10.265 Citibank, N.A. (“Citibank”) 8.513 8.874 Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar) 2.369 1.313

75.165 46.221

Sub-jumlah 276.372 210.618

Jumlah bank 1.149.447 696.226


41

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) 2010 2009

Deposito berjangka Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rupiah BRI 2.223.735 1.400.220 Bank Mandiri 1.556.289 344.309 BNI 1.428.191 832.161 BTN 330.000 270.000 BSM - 3.000

5.538.215 2.849.690

Mata uang asing BRI 635.899 557.664 BNI 393.946 1.065.477 Bank Mandiri 2.317 -

1.032.162 1.623.141

Sub-jumlah 6.570.377 4.472.831

Pihak ketiga Rupiah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (“Bank Jabar”) 495.560 390.560 PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”) 176.850 100.500 Bank Bukopin 173.755 237.980 Bank CIMB Niaga 165.117 116.817 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 116.000 24.000 PT Pan Indonesia Bank Tbk 95.000 395.300 BII 30.000 - PT Bank UOB Buana Tbk 25.000 - PT Bank Yudha Bhakti 10.500 2.500 PT Bank Muamalat Indonesia 10.000 127.000 PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”) 10.000 40.000 PT Bank Capital Indonesia Tbk 6.000 - Bank Bumiputera 1.000 2.000 PT Bank Syariah Mega Indonesia (“Bank Syariah Mega”) 500 2.500 DB 300 10.100 BCA - 660.700 PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC NISP”) - 30.000 Bank Ekonomi - 9.000

1.315.582 2.148.957


42

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

2010 2009

Deposito berjangka (lanjutan) Pihak ketiga (lanjutan)

Mata uang asing BCA 64.921 480.716 Bank Ekonomi 14.408 - Bank Bukopin 901 -

80.230 480.716

Sub-jumlah 1.395.812 2.629.673

Jumlah deposito berjangka 7.966.189 7.102.504

Jumlah 9.119.849 7.805.460

Tingkat suku bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

2010 2009

Rupiah 4,00% - 9,50% 4,00 % - 13,50% Mata uang asing 0,05% - 4,00% 0,05% - 4,75%

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa dimana Perusahaan dan anak perusahaan melakukan penempatan dananya merupakan bank milik negara. Perusahaan dan anak perusahaan menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank-bank tersebut karena mereka memiliki jaringan cabang yang luas di Indonesia dan secara keuangan dianggap aman karena dimiliki oleh negara.

Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 5. PIUTANG USAHA

Piutang usaha sehubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan retail dan non-retail, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

(i) Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2010 2009

Instansi Pemerintah 759.450 553.656 CSM 91.366 57.797 Indosat 33.451 48.067 PT Patra Telekomunikasi Indonesia (“Patrakom”) 24.279 17.869 PT Graha Informatika Nusantara (“Gratika”) 6.170 3.122 PSN 5.098 2.784 Koperasi Pegawai Telkom (“Kopegtel”) 3.049 2.792 PT Aplikanusa Lintasarta (“Lintasarta”) 1.461 5.993 Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar) 6.985 6.171

Jumlah 931.309 698.251 Penyisihan piutang ragu-ragu (151.266) (93.483)

Jumlah bersih 780.043 604.768

Piutang usaha dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa tertentu disajikan bersih setelah memperhitungkan kewajiban Perusahaan dan anak perusahaan kepada pihak yang sama berdasarkan hak untuk melakukan saling hapus yang disepakati oleh kedua belah pihak.


43

5. PIUTANG USAHA (lanjutan) a. Berdasarkan pelanggan (lanjutan)

(ii) Pihak ketiga 2010 2009

Pelanggan individual dan bisnis 4.480.869 3.997.063 Penyelenggara jasa telekomunikasi internasional luar negeri 376.875 367.920

Jumlah 4.857.744 4.364.983 Penyisihan piutang ragu-ragu (1.294.078) (1.180.067)

Jumlah bersih 3.563.666 3.184.916

b. Berdasarkan umur


Sampai dengan 6 bulan 559.699 416.630 7 sampai dengan 12 bulan 157.534 71.069 Lebih dari 12 bulan 214.076 210.552



(ii) Pihak ketiga 2010 2009

Sampai dengan 3 bulan 3.148.973 3.031.085 Lebih dari 3 bulan 1.708.771 1.333.898


Jumlah bersih 3.563.666 3.184.916

c. Berdasarkan mata uang


Rupiah 902.875 672.053 Dolar A.S. 28.434 26.198




44

5. PIUTANG USAHA (lanjutan) c. Berdasarkan mata uang (lanjutan)

(ii) Pihak ketiga

2010 2009

Rupiah 4.143.578 3.737.492 Dolar A.S. 712.758 627.487 Euro 1.408 - Dolar Singapura - 4


Jumlah bersih 3.563.666 3.184.916

d. Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu

2010 2009 2008

Saldo awal 1.273.550 1.203.905 1.100.456 Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) (Catatan 2s) 91.237 - - Penambahan (Catatan 35) 509.415 561.162 387.155 Penghapusbukuan piutang tak tertagih (428.858) (491.517) (283.706)

Saldo akhir 1.445.344 1.273.550 1.203.905

Penghapusbukuan piutang tak tertagih merupakan penghapusbukuan piutang usaha pihak ketiga. Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan piutang ragu-ragu cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang. Piutang usaha tertentu anak perusahaan telah dijaminkan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 17 dan 21). Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.


45

6. PERSEDIAAN

2010 2009

Modul 292.924 233.819 Komponen 158.479 162.032 Kartu SIM, kartu RUIM, set top box, dan vaucer prabayar 147.419 111.567

Jumlah 598.822 507.418

Penyisihan persediaan usang Modul (76.264) (65.369) Komponen (6.937) (6.795) Kartu SIM, kartu RUIM, set top box, dan vaucer prabayar (85) (10)

Jumlah (83.286) (72.174)


Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut: 2010 2009 2008

Saldo awal 72.174 64.849 54.701 Penambahan (Catatan 35) 15.345 12.542 10.795 Penghapusbukuan persediaan (4.233) (5.217) (647)

Saldo akhir 83.286 72.174 64.849

Komponen dan modul terdiri dari pesawat telepon, kabel, suku cadang instalasi transmisi, dan persediaan suku cadang lainnya. Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan cukup untuk menutup kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang. Persediaan tertentu anak perusahaan telah dijaminkan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 17 dan 21).

Pada 31 Desember 2010 dan 2009, modul dan komponen yang dimiliki oleh Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lain. Total nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp128.367 juta dan Rp89.184 juta (Catatan 43d.vii).

Modul dan komponen yang dimiliki oleh anak perusahaan tertentu telah diasuransikan terhadap semua risiko industri dan risiko kehilangan pada saat pengiriman dengan total nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp15.406 juta dan Rp10.000 juta.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan tertentu yang mungkin dialami Perusahaan.


46

7. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

2010 2009

Izin penggunaan frekuensi (Catatan 47c.i dan 47c.iii) 2.393.639 1.723.010 Sewa 741.200 380.589 Gaji 141.712 338.492 Uang muka 66.127 3.868 Biaya penerbitan buku petunjuk telepon 29.558 1.671 Asuransi 1.513 3.769 Lain-lain 67.282 45.140

Jumlah 3.441.031 2.496.539

Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 8. ASET LANCAR LAINNYA

Aset lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, terdiri dari deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sebagai berikut:

2010 2009

Mata uang Mata uang Mata asal Setara asal Setara uang (dalam jutaan) Rupiah (dalam jutaan) R upiah

BNI Perusahaan Rp - - - 102.575 US$ - - 0,102 962 TII US$ - - 0,569 5.356 Metra Rp - 593 - -

Bank Mandiri Perusahaan Rp - - - 3.793 Metra Rp - 235 - 12.305

BRI Metra Rp - 347 - 347 Bank Ekonomi Metra Rp - - - 144

Jumlah 1.175 125.482

Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito berjangka milik Perusahaan dan anak perusahaan yang dijadikan jaminan untuk garansi bank kepada beberapa bank.

Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.


47

9. PENYERTAAN JANGKA PANJANG 2010

Selisih kurs karena Bagian penjabaran Persentase Saldo (rugi) laporan S aldo

kepemilikan awal Penambahan laba keua ngan akhir

Penyertaan jangka panjang pada perusahaan asosiasi:

Scicom (MSC) Berhad (“Scicom”) 29,71 49.721 64.358 (4.920 ) (541) 108.618 PT Melon Indonesia (“Melon”) 51,00 - 51.000 124 - 51.124 Patrakom 40,00 36.409 - 3.659 - 40.068 CSM 25,00 44.277 - (12.485 ) 1.102 32.894 PSN 22,38 - - - - -

130.407 115.358 (13.622 ) 561 232.704

Penyertaan jangka panjang lainnya:

Bridge Mobile Pte. Ltd. (“BMPL”) 10,00 20.360 - - - 20.360 PT Batam Bintan Telekomunikasi (“BBT”) 5,00 587 - - - 587 PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia (“Bangtelindo”) 2,11 199 - - - 199

21.146 - - - 21.146

151.553 115.358 (13.622 ) 561 253.850

2009

Selisih kurs karena Bagian penjabaran Persentase Saldo (rugi) laporan S aldo

kepemilikan awal Penambahan laba keua ngan akhir

Penyertaan jangka panjang pada perusahaan asosiasi:

CSM 25,00 84.197 - (33.175 ) (6.745) 44.277 Patrakom 40,00 32.949 - 3.460 - 36.409 PSN 22,38 - - - - -

117.146 - (29.715 ) (6.745) 80.686

Penyertaan jangka panjang lainnya:

Scicom 15,86 30.961 18.760 - - 49.721 BMPL 10,00 20.360 - - - 20.360 BBT 5,00 587 - - - 587 Bangtelindo 2,11 199 - - - 199

52.107 18.760 - - 70.867

169.253 18.760 (29.715 ) (6.745) 151.553

i. Scicom

Scicom bergerak dalam bidang penyediaan jasa call center di Malaysia. Pada tanggal 3 Februari 2010, TII melakukan tambahan pembelian saham Scicom sejumlah 3.042.400 lembar saham dengan nilai transaksi sebesar US$0,42 juta (setara dengan Rp3.905 juta). Sebagai akibatnya, tingkat kepemilikan TII di Scicom meningkat menjadi 17,01%.


48

9. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

i. Scicom (lanjutan)

Pada tanggal 6 Mei dan 16 Juni 2010, TII melakukan tambahan pembelian saham Scicom masing-masing sejumlah 4.870.000 dan 30.000.000 lembar saham dengan nilai transaksi masing-masing sebesar US$0,76 juta (setara dengan Rp6.897 juta) dan US$5,79 juta (setara dengan Rp53.556 juta). Sebagai akibatnya, tingkat kepemilikan TII di Scicom meningkat menjadi 29,85%.

Pada tanggal 11 Agustus 2010, berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler Scicom, para pemegang saham Scicom menyetujui penambahan modal disetor sejumlah 1.260.000 lembar saham dengan nilai sebesar RM126.000 (setara dengan Rp356 juta). Penambahan modal disetor ini mengakibatkan kepemilikan TII di Scicom terdilusi menjadi 29,71%.

ii. Melon

Pada tanggal 16 Agustus 2010, Metra membentuk perusahaan patungan bersama SK Telecom bernama PT Melon Indonesia (“Melon”) dengan kepemilikan 51% (Catatan 1d.b). Metra tidak memiliki kemampuan mengendalikan Melon dan mencatat Melon dengan menggunakan metode ekuitas. Melon bergerak dalam bidang penyediaan jasa Digital Content Exchange Hub (“DCEH”). DCEH adalah jenis koneksi baru untuk mendistribusikan konten digital, berupa file musik, permainan dan klip video yang dapat diakses oleh konsumen, toko musik online, dan operator telepon berbasis kabel dan seluler.

iii. Patrakom

Patrakom bergerak dalam bidang penyediaan jasa sistem komunikasi satelit, jasa-jasa dan sarana terkait untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri perminyakan.

iv. CSM

CSM bergerak dalam bidang penyediaan Sistem Komunikasi Stasiun Bumi Mikro (“Very Small Aperture Terminal” atau “VSAT”), jasa aplikasi jaringan, dan jasa konsultasi mengenai teknologi telekomunikasi dan sarana lain yang terkait.

v. PSN

PSN bergerak dalam bidang penyewaan transponder satelit dan penyelenggaraan jasa komunikasi berbasis satelit di wilayah Asia Pasifik. Bagian rugi Perusahaan dari PSN telah melebihi nilai penyertaannya sejak 2001, oleh karena itu nilai penyertaannya telah menjadi Rp nihil.

vi. BMPL

BMPL (Singapore), suatu perusahaan asosiasi dari Telkomsel, bergerak dalam penyediaan jasa seluler regional di wilayah Asia Pasifik.

Pada 31 Desember 2010 dan 2009, kontribusi Telkomsel sebesar US$2.200.000 (setara dengan Rp20.360 juta) mencerminkan 10% kepemilikan.

vii. BBT

BBT bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi tidak bergerak di Kawasan Industri Batamindo di Muka Kuning, Pulau Batam serta di Bintan Beach International Resort dan Kawasan Industri Bintan di Pulau Bintan.

viii.Bangtelindo

Bangtelindo terutama bergerak dalam bidang penyediaan jasa konsultasi untuk pemasangan dan pemeliharaan sarana telekomunikasi.


49

10. ASET TETAP 1 Januari Akusisi 31 Desembe r 2010* Ad Medika Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 2010

Harga perolehan: Aset tetap pemilikan langsung Tanah 781.275 8.104 34.642 - (8.104) 815.917 Bangunan 2.978.417 6.307 75.255 (701) 144.534 3.203.812 Prasarana bangunan 526.770 31 74.277 - - 601.078 Peralatan sentral telepon 28.948.306 - 121.488 (29.892) 1.085.011 30.124.913 Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data 20.716 - - (959) - 19.757 Peralatan dan instalasi transmisi 67.228.748 - 2.120.862 (812.180) 5.461.497 73.998.927 Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya 6.795.379 - 41.242 - 85.505 6.922.126 Jaringan kabel 23.621.586 - 1.166.157 (248.929) 2.273 24.541.087 Catu daya 7.368.721 - 176.926 (16.041) 738.714 8.268.320 Peralatan pengolahan data 7.602.865 1.185 157.904 (615.396) 749.774 7.896.332 Peralatan telekomunikasi lainnya 476.705 - 16.988 - - 493.693 Peralatan kantor 576.098 1.045 69.578 (8.259) 5.031 643.493 Kendaraan 110.216 438 3.223 (846) - 113.031 Peralatan lainnya 103.310 - 4.000 - 885 108.195 Aset dalam pembangunan: Bangunan 89.926 - 126.440 - (158.078) 58.288 Prasarana bangunan 466 - 91.421 - - 91.887 Peralatan sentral telepon 48.588 - 1.035.446 - (1.083.991) 43 Peralatan dan instalasi transmisi 358.562 - 5.537.094 - (5.606.953) 288.703 Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya - - 68.559 - (42.324) 26.235 Jaringan kabel 2.856 - 4.492 - (828) 6.520 Catu daya 52.167 - 726.252 - (738.155) 40.264 Peralatan pengolahan data 16.008 - 777.145 - (725.036) 68.117 Aset sewa pembiayaan Peralatan dan instalasi transmisi 288.766 - 2.542 - 10.801 302.109 Peralatan pengolahan data 260.782 - 42.977 - (6.039) 297.720 Peralatan kantor 247.897 - 12.003 (220.236) (14.365) 25.299 Kendaraan 61.220 - - (8.168) - 53.052 Aset customer premise equipment (“CPE”) 21.778 - - - - 21.778 Aset PBH: Tanah 1.267 - - - - 1.267 Peralatan sentral telepon 92.990 - - - (8.976) 84.014 Peralatan dan instalasi transmisi 43.383 - - - (15.682) 27.701 Jaringan kabel 406.570 - - - (9.050) 397.520 Peralatan telekomunikasi lainnya 3.638 - - - (50) 3.588

Jumlah 149.135.976 17.110 12.486.913 (1.961.607) (133.606) 159.544.786



50

10. ASET TETAP (lanjutan) 1 Januari Akuisisi 31 Desemb er 2010* Ad Medika Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 2010

Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai: Aset tetap pemilikan langsung Bangunan 1.485.234 - 97.475 (151) (5.296) 1.577.262 Prasarana bangunan 381.536 - 60.528 - 565 442.629 Peralatan sentral telepon 18.425.673 - 2.524.695 (29.892) (8.558) 20.911.918 Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data 17.391 - 742 (959) - 17.174 Peralatan dan instalasi transmisi 24.794.959 - 6.321.602 (812.916) (114.375) 30.189.270 Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya 3.136.685 - 475.860 - 7.500 3.620.045 Jaringan kabel 14.688.600 - 1.109.526 (248.928) (20.022) 15.529.176 Catu daya 2.932.127 - 937.712 (11.995) (2.213) 3.855.631 Peralatan pengolahan data 5.094.420 - 1.315.718 (615.394) 23.544 5.818.288 Peralatan telekomunikasi lainnya 351.875 - 14.594 - (352) 366.117 Peralatan kantor 465.291 - 43.169 (8.025) 8.922 509.357 Kendaraan 94.693 - 5.507 (622) 37 99.615 Peralatan lainnya 87.228 - 5.361 - 724 93.313 Aset sewa pembiayaan Peralatan dan instalasi transmisi 227.193 - 21.177 - 2.575 250.945 Peralatan pengolahan data 116.540 - 52.835 - 1.245 170.620 Peralatan kantor 201.039 - 29.275 (220.236) (5.568) 4.510 Kendaraan 29.133 - 16.176 (5.268) - 40.041 Aset CPE 4.545 - 2.273 - - 6.818 Aset PBH: Tanah 981 - 64 - - 1.045 Peralatan sentral telepon 29.759 - 6.976 - (7.061) 29.674 Peralatan dan instalasi transmisi 26.396 - 5.582 - (10.135) 21.843 Jaringan kabel 122.085 - 37.194 - (5.088) 154.191 Peralatan telekomunikasi lainnya 2.696 - 250 - (50) 2.896

Jumlah 72.716.079 - 13.084.291 (1.954.386) (133.606) 83.712.378

Nilai Buku Bersih 76.419.897 75.832 .408



51

10. ASET TETAP (lanjutan) 1 Januari 31 Desember 2009* Penambahan Pengurangan Reklasi fikasi 2009*

Harga perolehan: Aset tetap pemilikan langsung Tanah 684.768 59.887 - 36.620 781.275 Bangunan 2.721.804 48.130 (3.810) 212.293 2.978.417 Prasarana bangunan 460.836 65.934 - 526.770 Peralatan sentral telepon 26.356.172 83.741 - 2.508.393 28.948.306 Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data 139.165 - - (118.449) 20.716 Peralatan dan instalasi transmisi 56.572.954 2.165.254 (36.713) 8.527.253 67.228.748 Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya 6.502.198 369.718 (10.540) (65.997) 6.795.379 Jaringan kabel 21.857.982 1.848.996 (407) (84.985) 23.621.586 Catu daya 5.838.258 311.784 (4.822) 1.223.501 7.368.721 Peralatan pengolahan data 7.184.767 257.806 (14.364) 174.656 7.602.865 Peralatan telekomunikasi lainnya 545.194 26.524 (536) (94.477) 476.705 Peralatan kantor 678.640 58.794 (8.574) (152.762) 576.098 Kendaraan 127.274 1.576 (117) (18.517) 110.216 Peralatan lainnya 105.386 10.033 - (12.109) 103.310 Aset dalam pembangunan: Bangunan 60.099 215.868 - (186.041) 89.926 Prasarana bangunan - 466 - - 466 Peralatan sentral telepon 17.155 2.539.676 - (2.508.243) 48.588 Peralatan dan instalasi transmisi 1.173.830 7.681.570 - (8.496.838) 358.562 Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya - 18.119 - (18.119) - Jaringan kabel 384 14.565 - (12.093) 2.856 Catu daya 13.131 1.285.359 - (1.246.323) 52.167 Peralatan pengolahan data 427.698 830.352 - (1.242.042) 16.008 Aset sewa pembiayaan Peralatan dan instalasi transmisi 284.978 3.788 - - 288.766 Peralatan pengolahan data 236.240 30.027 - (5.485) 260.782 Peralatan kantor 437.705 4.211 (194.019) - 247.897 Kendaraan 56.998 362 (127) 3.987 61.220 Aset customer premise equipment (“CPE”) 23.307 - - (1.529) 21.778 Aset PBH*: Tanah 1.313 - - (46) 1.267 Bangunan 338 - - (338) - Peralatan sentral telepon 152.776 - - (59.786) 92.990 Peralatan dan instalasi transmisi 100.072 - - (56.689) 43.383 Jaringan kabel 461.315 - - (54.745) 406.570 Peralatan telekomunikasi lainnya 10.547 - - (6.909) 3.638

Jumlah 133.233.284 17.932.540 (274.029) (1.755.819) 149.135.976



52

10. ASET TETAP (lanjutan) 1 Januari 31 Desember 2009* Penambahan Pengurangan Reklasi fikasi 2009*

Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai: Aset tetap pemilikan langsung Bangunan 1.351.589 146.061 (3.810) (8.606) 1.485.234 Prasarana bangunan 323.910 57.318 - 308 381.536 Peralatan sentral telepon 15.926.334 2.605.313 - (105.974) 18.425.673 Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data 135.327 543 - (118.479) 17.391 Peralatan dan instalasi transmisi 19.220.612 5.894.350 (14.585) (305.418) 24.794.959 Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya 2.732.847 474.600 (10.538) (60.224) 3.136.685 Jaringan kabel 13.506.314 1.302.959 (390) (120.283) 14.688.600 Catu daya 2.333.053 686.487 (3.983) (83.430) 2.932.127 Peralatan pengolahan data 4.588.877 1.032.723 (14.325) (512.855) 5.094.420 Peralatan telekomunikasi lainnya 462.208 11.132 (536) (120.929) 351.875 Peralatan kantor 561.073 49.202 (5.680) (139.304) 465.291 Kendaraan 108.049 5.902 (63) (19.195) 94.693 Peralatan lainnya 94.866 4.492 - (12.130) 87.228 Aset sewa pembiayaan Peralatan dan instalasi transmisi 207.323 19.870 - - 227.193 Peralatan pengolahan data 60.162 54.262 - 2.116 116.540 Peralatan kantor 290.717 103.929 (194.018) 411 201.039 Kendaraan 11.640 17.713 (48) (172) 29.133 Aset CPE 2.432 2.392 - (279) 4.545 Aset PBH*: Tanah 926 64 - (9) 981 Bangunan 61 20 - (81) - Peralatan sentral telepon 69.899 11.014 - (51.154) 29.759 Peralatan dan instalasi transmisi 53.282 8.674 - (35.560) 26.396 Jaringan kabel 116.234 39.594 - (33.743) 122.085 Peralatan telekomunikasi lainnya 9.305 279 - (6.888) 2.696

Jumlah 62.167.040 12.528.893 (247.976) (1.731.878) 72.716.079

Nilai Buku Bersih 71.066.244 76.419 .897



53

10. ASET TETAP (lanjutan)

a. Laba (rugi) dari pelepasan atau penjualan aset tetap

2010 2009 2008

Hasil penjualan aset tetap 11.702 12.465 3.598 Nilai buku bersih (7.221) (26.053) (19.257)

Laba (rugi) dari pelepasan atau penjualan aset tetap 4.481 (13.588 ) (15.659)

b. Perjanjian kepemilikan aset KSO

(i) Sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali perjanjian KSO VII dengan PT Bukaka Singtel International (“BSI”), hak kepemilikan secara legal atas aset tetap di KSO VII yang telah diakuisisi tetap berada di BSI sampai akhir masa KSO yaitu pada tanggal 31 Desember 2010. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, nilai buku aset tetap ini masing-masing sebesar Rp710.484 juta dan Rp818.138 juta.

(ii) Sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali perjanjian KSO IV dengan PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (“MGTI”), hak kepemilikan secara legal atas aset tetap di KSO IV yang telah diakuisisi tetap berada di MGTI sampai akhir masa KSO yaitu pada tanggal 31 Desember 2010. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, nilai buku bersih aset tetap ini masing-masing sebesar Rp161.212 juta dan Rp263.462 juta.

c. Penurunan nilai aset dan klaim terkait

(i) Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Perusahaan mengoperasikan dua satelit, Telkom-1 dan Telkom-2, terutama sebagai backbone hubungan transmisi untuk jaringan milik Perusahaan sendiri serta untuk penyediaan jasa up-linking dan down-linking satelit stasiun bumi untuk para pengguna domestik dan internasional. Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat satelit Perusahaan kemungkinan tidak dapat terpulihkan.

(ii) Pada tanggal 7 April 2010, terjadi gempa bumi di Nangroe Aceh Darussalam dan sekitarnya, dan proses klaim asuransi penggantian aset tetap telah dibuat. Secara berangsur-angsur gedung dan perangkat-perangkat yang terkena dampak telah beroperasi kembali sejak April 2010.

(iii) Pada tanggal 16 Juni 2010, terjadi gempa bumi di kepulauan Papua dan sekitarnya, dan proses klaim asuransi penggantian aset tetap telah dibuat. Secara berangsur-angsur gedung dan perangkat-perangkat yang terkena dampak telah beroperasi kembali sejak Juni 2010.

d. Lain-lain

(i) Tidak ada bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk tahun 2010, 2009, dan 2008.

(ii) Tidak ada rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk tahun 2010, 2009, dan 2008.

(iii) Pada tahun 2010, masa manfaat instalasi bangunan dan bangunan kantor, SKKL/SKSO, dan Antena dan Tower Perusahaan mengalami perubahan dan diperhitungkan secara prospektif. Dampak dari perubahan penyusutan tersebut adalah pengurangan jumlah beban penyusutan sebesar Rp126.025 juta yang diakui pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2010 (Catatan 2k).


54


d. Lain-lain (lanjutan)

(iv) Pada bulan Agustus 2010, Telkomsel memutuskan untuk mengganti peralatan tertentu (bagian dari prasarana) dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp55.328 juta (pada 31 Agustus 2010) dan merencanakan pengggunaan peralatan tersebut sampai dengan September 2010. Oleh karena itu, Telkomsel mengubah masa manfaat peralatan tersebut. Dampak percepatan penyusutan tersebut adalah tambahan beban penyusutan sebesar Rp51.827 juta yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2010. Peralatan dengan harga perolehan sebesar Rp643.556 juta ini selanjutnya dihentikan pengakuannya pada bulan November 2010. Pada saat penghentian pengakuannya peralatan tersebut telah disusutkan sepenuhnya.

(v) Pada bulan April 2010, peralatan tertentu Telkomsel dengan harga perolehan Rp774.046 juta dihentikan pengakuannya. Pada saat penghentian pengakuannya peralatan tersebut telah disusutkan sepenuhnya.

(vi) Pada bulan Desember 2009, Telkomsel memutuskan untuk mengganti peranti lunak dan peralatan tertentu (bagian dari prasarana dan peralatan penunjang) dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp1.163.657 juta (pada 31 Desember 2009) dan merencanakan pengggunaan peranti lunak dan peralatan tersebut sampai dengan Juni 2011. Oleh karena itu, Telkomsel mengubah masa manfaat peralatan tersebut. Dampak percepatan penyusutan tersebut adalah tambahan beban penyusutan sebesar Rp27.653 juta yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2009.

(vii) Pada tahun 2009, masa manfaat peralatan tertentu Telkomsel (bagian dari peralatan penunjang) mengalami perubahan dari 10 tahun menjadi 5 tahun agar mencerminkan masa manfaat aset saat ini. Dampak percepatan penyusutan tersebut adalah tambahan beban penyusutan sebesar Rp82.288 juta yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2009.

(viii)Perusahaan dan anak perusahaan memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan (“HGB”) berjangka waktu 15-45 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2011 hingga 2052. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut.

(ix) Perusahaan diberikan hak untuk menggunakan beberapa bidang tanah tertentu oleh Depkominfo (dahulu Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Republik Indonesia (“DPPT”)) dimana hak kepemilikan secara hukum atas beberapa bidang tanah tersebut tercatat atas nama DPPT dan Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Sehubungan dengan pengalihan hak kepemilikan secara hukum atas tanah tersebut kepada Perusahaan masih dalam proses, besaran jumlah pengalihan tersebut belum dapat ditentukan.

(x) Pada tanggal 31 Desember 2010, aset tetap milik Perusahaan dan anak perusahaan kecuali tanah, senilai Rp73.121.200 juta diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (“Jasindo”), PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Sarana Janesia Utama, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, HSBC Insurance (Singapore) Pte, Ltd, PT Asuransi Astra Buana, dan PT Asuransi Mitra Maparya terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi, dan risiko lainnya dengan nilai maksimum klaim kerugian sebesar Rp852.355 juta, US$13,48 juta, EUR0,22 juta, dan SGD9,42 juta, dan basis kerugian pertama Rp6.230.408 juta termasuk pemulihan kegiatan usaha sebesar Rp324.000 juta dengan Automatic Reinstatement of Loss Clause. Di samping itu, Telkom-1 dan Telkom-2 diasuransikan terpisah dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar US$22,91 juta dan US$43,00 juta. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.


55



(xi) Pada tanggal 31 Desember 2010, tingkat penyelesaian aset dalam pembangunan sekitar 63,32% dari nilai kontrak dengan perkiraan tanggal penyelesaian antara Januari 2011 dan Desember 2011. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset dalam pembangunan.

(xii)Aset tetap tertentu anak perusahaan telah dijaminkan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 17 dan 21).

(xiii)Perusahaan dan anak perusahaan memiliki komitmen berkaitan dengan sewa pembiayaan untuk aset tetap PBH, peralatan dan instalasi transmisi, peralatan pengolahan data, peralatan kantor, kendaraan, dan Aset CPE dengan hak opsi untuk membeli aset-aset pembiayaan tertentu pada akhir masa sewa pembiayaan. Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa depan untuk aset sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Tahun 2010 2009*

2010 - 355.798 2011 286.257 244.965 2012 203.383 186.792 2013 141.579 128.907 2014 98.374 89.607 Selanjutnya 80.141 76.178

Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan 809.734 1.082.247 Bunga (202.805) (301.594)

Nilai kini bersih atas pembayaran minimum sewa pembiayaan 606.929 780.653 Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 18a) (198.062) (239.078)

Bagian jangka panjang (Catatan 18b) 408.867 541.575


11. UANG MUKA DAN ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Uang muka dan aset tidak lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 terdiri dari:

2010 2009*

Uang muka pembelian aset tetap 1.334.639 693.473 Sewa dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 7) 1.052.331 987.179 Beban tangguhan 447.174 459.234 Kas yang dibatasi penggunaannya 101.534 222.485 Setoran jaminan 62.469 37.207 Peralatan yang tidak digunakan dalam operasi - bersih 29.675 68.573 Lain-lain 24.873 20.691

Jumlah 3.052.695 2.488.842



56

11. UANG MUKA DAN ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan) Beban tangguhan mencerminkan beban PBH tangguhan, beban tangguhan Hak Penggunaan yang Tidak Dapat Dibatalkan (Indefeasible Right of Use atau “IRU”), dan biaya hak atas tanah tangguhan. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, beban amortisasi untuk beban tangguhan masing-masing sebesar Rp18.638 juta dan Rp18.418 juta. Pada tanggal 31 Desember 2010, kas yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari satu tahun yang dijaminkan untuk garansi bank yang diantaranya untuk kontrak KPU (Catatan 46h). Pada tanggal 31 Desember 2009, kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas yang diterima dari Pemerintah sebagai pembayaran kompensasi terminasi dini hak eksklusif untuk pendanaan pembangunan infrastruktur yang telah ditentukan (Catatan 1a dan 27) dan deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari satu tahun yang dijaminkan untuk garansi bank. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, peralatan yang tidak digunakan dalam operasi merupakan Base Transceiver Station (BTS) dan peralatan lainnya milik Perusahaan dan Telkomsel yang untuk sementara tidak digunakan dalam operasi tetapi direncanakan akan dipasang kembali. Beban penyusutan Telkomsel yang dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 adalah masing-masing sebesar Rp303 juta dan Rp37.035 juta. Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

12. GOODWILL DAN ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA

(i) Perubahan nilai tercatat goodwill dan aset tidak berwujud lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir

31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: Aset tidak berwujud Goodwill lainnya Lisensi Jumlah

Nilai tercatat bruto: Saldo, 31 Desember 2009 106.544 9.085.534 806.861 9.998.939 Penambahan: Peranti lunak Perusahaan - 174.286 - 174.286 Peranti lunak anak perusahaan - 543.276 - 543.276 Lisensi anak perusahaan - - 5.568 5.568 Akuisisi Ad Medika 85.236 45.591 - 130.827 Reklasifikasi - 25.661 - 25.661

Saldo, 31 Desember 2010 191.780 9.874.348 812.429 10.878.557

Akumulasi amortisasi: Saldo, 31 Desember 2009 (21.373) (7.385.950) (163.336) (7.570.659) Beban amortisasi tahun berjalan (7.877) (1.413.765) (86.584) (1.508.226) Reklasifikasi - (15.147) - (15.147)

Saldo, 31 Desember 2010 (29.250) (8.814.862) (249.920) (9.094.032)

Nilai Buku Bersih 162.530 1.059.486 562.50 9 1.784.525

Rata-rata tertimbang jangka waktu amortisasi 20 tahun 6,99 tahun 9,38 tahun


57

12. GOODWILL DAN ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA (lanjutan) Aset tidak berwujud Goodwill lainnya Lisensi Jumlah

Nilai tercatat bruto: Saldo, 31 Desember 2008 106.544 8.969.599 436.000 9.512.143 Penambahan: Peranti lunak Perusahaan - 281.759 - 281.759 Wireless broadband Perusahaan - - 50.861 50.861 3G Telkomsel (Catatan 1d.a) - - 320.000 320.000 Peranti lunak Sigma - 11.082 - 11.082 Pengurangan - (119.840) - (119.840) Reklasifikasi - (57.066) - (57.066)

Saldo, 31 Desember 2009 106.544 9.085.534 806.861 9.998.939

Akumulasi amortisasi: Saldo, 31 Desember 2008 (17.048) (6.202.180) (105.107) (6.324.335) Beban amortisasi tahun berjalan (4.325) (1.327.904) (58.229) (1.390.458) Pengurangan - 119.093 - 119.093 Reklasifikasi - 25.041 - 25.041

Saldo, 31 Desember 2009 (21.373) (7.385.950) (163.336) (7.570.659)

Nilai Buku Bersih 85.171 1.699.584 643.525 2.428.280

Rata-rata tertimbang jangka waktu amortisasi 20 tahun 6,84 tahun 9,63 tahun (ii) Goodwill timbul dari akuisisi Sigma tahun 2008, Indonusa tahun 2008, dan Ad Medika tahun

2010 (Catatan 3). Sejak 1 Januari 2009, Perusahaan telah mengubah estimasi masa manfaat goodwill dari 5 tahun menjadi 20 tahun (Catatan 2d). Perusahaan memperhitungkan secara prospektif pengaruh atas perubahan estimasi manfaat tersebut pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2009. Aset tidak berwujud lainnya juga termasuk akuisisi Dayamitra, Pramindo, TII, KSO IV, dan KSO VII, dan merupakan hak untuk mengoperasikan bisnis di wilayah KSO.

(iii) Beban dibayar di muka yang dibayar Telkomsel di bulan Februari 2006 untuk lisensi 3G sebesar

Rp436.000 juta diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi selama masa manfaat lisensi 3G. Pada tahun 2009, Telkomsel mendapatkan tambahan lisensi 3G senilai Rp320.000 juta yang dicatat sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi selama masa manfaat lisensi yaitu 10 tahun (Catatan 1d.a, 2j, 43a.ii, dan 47c.i).

(iv) Pada tahun 2009, Perusahaan mendapatkan lisensi sebagai penyelenggara jaringan lokal tetap

berbasis paket switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband). Biaya izin awal dicatat sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi selama masa manfaat lisensi yaitu 10 tahun.

(v) Sejak 1 Januari 2009, Perusahaan telah mengubah estimasi masa manfaat peranti lunak dari 5-

10 tahun menjadi 3-5 tahun. Perusahaan memperhitungkan secara prospektif pengaruh atas perubahan estimasi manfaat tersebut pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2009.

(vi) Estimasi beban amortisasi tahunan aset tidak berwujud lainnya sejak 1 Januari 2011 adalah

kurang lebih sebesar Rp479.650 juta. (vii) Pada tanggal 31 Desember 2010, terdapat indikasi penurunan nilai untuk aset tidak berwujud

lainnya, tetapi berdasarkan evaluasi Perusahaan, nilai yang dapat diperoleh kembali lebih tinggi daripada nilai bukunya.


58

13. REKENING ESCROW Rekening escrow pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 terdiri dari:

2010 2009

Bank Mandiri 41.552 44.004 Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar) 110 110

41.662 44.114

Rekening escrow pada Bank Mandiri dibentuk sehubungan dengan Perjanjian Konsorsium Konstruksi dan Pemeliharaan (Construction and Maintenance Agreement atau ”C&MA”) Palapa Ring sebagai setoran awal 5% dari nilai ikatan (Catatan 47c.ii). Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

14. HUTANG USAHA

2010 2009*

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pembelian peralatan, barang, dan jasa 556.433 214.484 Beban pemakaian frekuensi radio, beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal 393.686 1.274.933 Hutang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya 203.755 270.051

Jumlah 1.153.874 1.759.468

Pihak ketiga Pembelian peralatan, barang, dan jasa 6.269.253 7.989.931 Hutang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya 87.668 48.655

Jumlah 6.356.921 8.038.586

Jumlah 7.510.795 9.798.054

Hutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: 2010 2009*

Rupiah 4.378.075 5.209.474 Dolar A.S. 3.126.144 4.332.095 Euro 2.128 243.667 Dolar Singapura 1.645 10.377 Ringgit Malaysia 1.624 1.501 Lain-lain 1.179 940

Jumlah 7.510.795 9.798.054




59

15. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

2010 2009*

Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi 1.773.794 1.519.993 Gaji dan tunjangan 894.733 743.097 Umum, administrasi, dan pemasaran 514.367 596.512 Bunga dan beban bank 226.366 215.753 Program pensiun dini (“Pendi”) (Catatan 33) - 1.043.639

Jumlah 3.409.260 4.118.994


Beban yang masih harus dibayar untuk Pendi 2009, timbul dari Keputusan Direktur HCGA No. SK.704/PS940/HRC-60/2009 dan No. SK.18/PS940/HRC-60/2010 tentang Penetapan Peserta Pensiun Dini Tahun Anggaran 2009 masing-masing pada tanggal 23 Desember 2009 dan 15 Januari 2010 dan sebagaimana dikomunikasikan kepada seluruh karyawan pada tanggal 23 Oktober 2009. Perusahaan telah mengakui kewajiban berdasarkan jumlah karyawan yang berhak, berdasarkan tingkat jabatan, dan yang mendaftar. Akrualisasi manfaat Pendi pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp1.028.639 juta dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian tahun 2009 (Catatan 33).

Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Infomedia No.IN/DEKOM/74000/09012 tanggal 23 Desember 2009 tentang Program Pensiun Dini, Infomedia telah mengakui kewajiban berdasarkan jumlah karyawan yang berhak, berdasarkan tingkat jabatan dan yang diharapkan mendaftar. Akrualisasi manfaat Pendi pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp15.000 juta dan telah dibebankan di laporan laba rugi konsolidasian (Catatan 33). Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

16. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

2010 2009

Kartu pulsa prabayar 2.419.099 2.702.183 Jasa telekomunikasi lainnya 131.220 122.122 Lain-lain 131.164 122.227

Jumlah 2.681.483 2.946.532

17. HUTANG BANK JANGKA PENDEK

Kreditur Mata uang 2010 2009

Bank CIMB Niaga Rp 35.359 12.200 Bank Ekonomi Rp 16.472 22.650 PT Bank Syariah Mandiri (“BSM”) Rp 4.000 9.000

Jumlah 55.831 43.850



60

17. HUTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) Total Tingkat fasilitas Periode suku Mata (dalam Jadwal pembayaran bunga Peminjam uang jutaan) pembayaran bunga per tahun Jaminan

Bank CIMB Niaga 25 April 2005a Balebat Rp 12.000 29 Mei 2011 Bulanan 11,50% Aset tetap (Catatan 10), persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5) 29 April 2008a Balebat Rp 5.000 29 Mei 2011 Bulanan 11,50% Aset tetap (Catatan 10), persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5) 29 April 2008a Balebat Rp 500 29 Mei 2011 Bulanan 11,50% Aset tetap (Catatan 10), persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5) 18 Oktober 2005b GSD Rp 19.000 18 Januari 2011 Bulanan 10,25% Aset tetap (Catatan 10) 14 Mei 2010 Infomedia Rp 28.000 14 Mei 2011 Bulanan 12,50% Piutang usaha (Catatan 5) Bank Ekonomi 11 Februari 2009c Sigma US$ 0,55 13 Juni 2011 Bulanan 6,00% Piutang usaha (Catatan 5) 7 Agustus 2009 d Sigma Rp 35.000 1 Juli 2011 Bulanan 10,50% Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 10) PT Bank Syariah Mandiri (“BSM”) 20 Agustus 2009 Balebat Rp 15.000 20 Agustus 2010 Bulanan 15,30% Aset tetap (Catatan 10), persediaan (Catatan 6), piutang usaha (Catatan 5), asuransi, dan letter of comfort 1 September 2010 Balebat Rp 15.000 30 Agustus 2011 Bulanan 14,00% Aset tetap (Catatan 10), persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5) Fasilitas hutang bank yang diperoleh anak perusahaan tersebut digunakan untuk keperluan modal kerja. a Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 24 Mei 2010 b Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 8 Desember 2010 c Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 1 Juli 2010 d Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 1 Juli 2010


61

18. JATUH TEMPO HUTANG JANGKA PANJANG a. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Catatan 2010 2009*

Hutang bank 21 4.478.247 5.826.347 Pinjaman penerusan (two-step loans) 19 395.363 423.983 Hutang sewa pembiayaan 10 198.062 239.078 Obligasi dan wesel bayar 20 126.719 5.518 Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan 22 105.245 1.221.287

Jumlah 5.303.636 7.716.213

* Dinyatakan kembali, lihat Catatan 2p b. Bagian jangka panjang

(Dalam miliaran Rupiah)

Catatan Jumlah 2012 2013 2014 2015 Selanjutnya

Hutang bank 21 10.256,2 3.421,5 3.407,1 2.267,2 756,3 404,1 Obligasi dan wesel bayar 20 3.249,4 160,0 59,4 30,0 1.005,0 1.995,0 Pinjaman penerusan (two-step loans) 19 2.741,3 397,3 322,6 325,2 327,8 1.368,4 Hutang sewa pembiayaan 10 408,9 152,2 112,1 83,8 15,8 45,0

Jumlah 16.655,8 4.131,0 3.901,2 2.706,2 2.104,9 3.812,5

19. PINJAMAN PENERUSAN ( TWO-STEP LOANS)

Pinjaman penerusan adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh Pemerintah yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh hingga bulan Juli 1994 dicatat dan terhutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terhutang dalam valuta asalnya dan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan.

2010 2009

Saldo terhutang Saldo terhutang

Mata uang Mata uang asal Setara asal Setara Kreditur Mata uang (dalam jutaan) Rupiah (dalam jutaan) Rupiah Bank luar negeri Yen 10.750,57 1.191.378 11.518,46 1.177.186 US$ 120,76 1.088.639 139,64 1.316.827 Rp - 856.649 - 1.024.080 Jumlah 3.136.666 3.518.093 Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 18a) (395.363) (423.983) Bagian jangka panjang (Catatan 18b) 2.741.303 3.094.110


62

19. PINJAMAN PENERUSAN ( TWO-STEP LOANS) (lanjutan)

Periode Jadwal pembayaran Kreditur Mata uang pembayaran bunga Ti ngkat suku bunga per tahun Bank luar negeri US$ Semesteran Semesteran 4%-6,67% Rp Semesteran Semesteran 7,57% Yen Semesteran Semesteran 3,10%

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang telekomunikasi. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2024. Sejak 2008, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman penerusan dan periode penarikan pinjaman penerusan tersebut telah berakhir. Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut: a. Rasio projected net revenue to projected debt service harus melebihi masing-masing 1,5:1 dan

1,2:1 untuk pinjaman penerusan yang berasal dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (“ADB”).

b. Pendanaan dari sumber internal (laba sebelum penyusutan dan beban bunga) harus melebihi masing-masing 50% dan 20% dari rata-rata jumlah pengeluaran barang modal tahunan untuk pinjaman yang masing-masing berasal dari Bank Dunia dan ADB.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas. Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

20. OBLIGASI DAN WESEL BAYAR 2010 2009


Mata uang Mata uang asal Setara asal Setara Obligasi dan wesel bayar Mata uang (dalam ju taan) Rupiah (dalam jutaan) Rupiah Obligasi Seri A Rp - 1.005.000 - - Seri B Rp - 1.995.000 - - Wesel bayar jangka menengah (Medium Term Notes atau “MTN”) Metra Rp - 47.000 - 30.000 Sigma Rp - 30.000 - 30.000 Finnet Rp - 23.750 - 10.000 Promes PT. ZTE Indonesia (“ZTE”) US$ 7,08 63.824 0,46 4.295 Huawei Tech US$ 23,46 211.524 - -

Jumlah 3.376.098 74.295 Yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 18a) (126.719) (5.518)

Bagian jangka panjang (Catatan 18b) 3.249.379 68.777


63

20. OBLIGASI DAN WESEL BAYAR (lanjutan)

a. Hutang obligasi Periode Tingkat Pokok Tempat Tanggal Jatuh pembayaran bunga Obligasi hutang Penerbit pencatatan terbi t tempo bunga per tahun

Seri A 1.005.000 Perusahaan BEI 25 Juni 2010 6 Juli 2015 Kuartalan 9,60% Seri B 1.995.000 Perusahaan BEI 25 Juni 2010 6 Juli 2020 Kuartalan 10,20% Total 3.000.000

Obligasi tersebut dijamin dengan seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT CIMB Niaga Tbk.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 6 Juli 2010.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk meningkatkan belanja modal yang meliputi: wave broadband (pita lebar, softswitching, datakom, teknologi informasi dan lainnya), infrastruktur (backbone, metro network, regional metro junction, internet protocol, dan system satelit), dan optimisasi legacy dan fasilitas penunjang (fixed wireline dan wireless).

Pada tanggal 31 Desember 2010, peringkat obligasi yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idAAA (stable outlook).

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perusahaan diharuskan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut: 1. Rasio debt to equity tidak lebih dari 2:1. 2. Rasio EBITDA terhadap beban bunga tidak kurang dari 5:1 3. Rasio debt service coverage sebesar 125% Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

b. MTN Periode Pokok Tanggal Jatuh pembayaran MTN hutang terbit tempo bunga Metra Tahap 1 30.000 9 Juni 2009 19 Juni 2012 Kuartalan Tahap 2 20.000 1 Februari 2010 2 Februari 2013 Kuartalan Sigma 30.000 16 Oktober 2009 17 November 2014 Semesteran Finnet Tahap 1 10.000 16 Oktober 2009 17 November 2012 Bulanan Tahap 2 15.000 18 Maret 2010 24 Maret 2013 Bulanan

Bertindak sebagai Arranger atas MTN adalah PT Bahana Securities, Bank Mega bertindak sebagai Wali Amanat, dan KSEI bertindak sebagai Agen Pembayar dan Jasa Penitipan Kolektif (Kustodian).


64

20. OBLIGASI DAN WESEL BAYAR (lanjutan)

b. MTN (lanjutan)

i. Metra

Dana yang diperoleh dari penerbitan MTN tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha dan modal kerja.

Bunga MTN dihitung dengan menggunakan tingkat bunga mengambang untuk tahun pertama masing-masing sebesar 15,05% dan 12,01% untuk tahap pertama dan tahap kedua. Untuk tahun kedua dan ketiga, tingkat bunga tahap pertama dan tahap kedua adalah sebesar tingkat pengembalian rata-rata (yield) dari tiga Surat Utang Negara yang memiliki sisa jangka waktu yang sama dengan waktu MTN tahun kedua dan ketiga ditambah dengan premi sebesar 4,02%. Pelunasan pokok secara bertahap sebesar 10%, 20%, dan 70% pada ulang tahun pertama, kedua, dan ketiga Tanggal Penerbitan.

Metra memberikan jaminan dengan nilai minimal 40% dari nilai Pokok MTN yang masih terhutang. Maksimal 60% nilai pokok MTN yang masih terhutang tidak dijamin dan setiap saat diperlakukan sama (pari passu) dengan kewajiban Metra lainnya yang tidak dijamin. Metra dapat membeli kembali seluruh atau sebagian MTN pada saat kapanpun sebelum tanggal jatuh tempo MTN.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan MTN, Metra diharuskan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. Debt to Equity maksimal 1,5:1 (satu koma lima berbanding satu); 2. EBITDA to Interest Ratio minimum 2,5.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Metra memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

ii. Sigma

Dana yang diperoleh dari penerbitan MTN tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha.

Bunga MTN untuk tahun pertama sebesar 14,5% dan untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima terhitung sejak Tanggal Penerbitan adalah rata-rata suku bunga SBI berjangka waktu satu bulan ditambah premi 800 basis poin, yang dihitung berdasarkan tingkat rata-rata suku bunga SBI berjangka waktu satu bulan selama 6 bulan terakhir pada saat penetapan bunga MTN.

MTN tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Sigma baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang MTN pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan MTN, Sigma diharuskan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. Debt to Equity maksimal 2,5:1 (dua koma lima berbanding satu); 2. Hutang yang dibiayai dan EBITDA maksimal lima kali di tahun 2009, tiga setengah kali di

tahun 2010 dan dua setengah kali di tahun 2011.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Sigma memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.


65

20. OBLIGASI DAN WESEL BAYAR (lanjutan) b. MTN (lanjutan)

iii.Finnet

Dana yang diperoleh dari penerbitan MTN tersebut digunakan untuk investasi perangkat keras dan lunak, pembangunan proyek, dan pembayaran bridging loan untuk pelaksanaan proyek.

Pelunasan pokok MTN tahap pertama masing-masing 1% pada setiap bulan ke-7 sampai ke-12, masing-masing 2% pada setiap bulan ke-13 sampai bulan ke-35, sisa pokok sebesar 48% pada tanggal 17 November 2012.

Pelunasan pokok MTN tahap kedua masing-masing 2% pada setiap bulan-bulan berikutnya sampai bulan ke-35, sisa pokok sebesar 30% pada tanggal 24 Maret 2013.

Bunga MTN sebesar 16,25% per tahun.

MTN tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Finnet baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang MTN pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Finnet lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Finnet dapat membeli kembali seluruh atau sebagian MTN pada saat kapanpun sebelum tanggal jatuh tempo MTN.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan MTN, Finnet diharuskan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. Debt to Equity maksimal 2,5:1 (dua koma lima berbanding satu)(hanya jika MTN diberikan

oleh Finnet kepada pihak ketiga); 2. EBITDA to Interest Ratio minimum 2,5.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Finnet memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. c. Promes

Pokok pinjaman Periode Tingkat (dalam Tanggal Tanggal pembayaran bun ga Pemasok Mata uang jutaan) perjanjian pemba yaran bunga per tahun PT ZTE Indonesia (“ZTE”) US$ 100 20 Agustus 2009 Semesteran Semesteran 6 bln LIBOR+2,5% 10 Juni 2010- 25 Mei 2013 PT Huawei Tech US$ 300 19 Juni 2009 Semesteran Semesteran 6 bln LIBOR+2,5% Investment 19 Sept 2010- (“Huawei Tech”) 23 Juni 2013

Berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan ZTE dan Huawei Tech (Agreement of Frame Supply and Deferred Payment Arrangement), Promes yang dikeluarkan Perusahaan kepada ZTE dan Huawei Tech tersebut merupakan fasilitas pembiayaan pemasok tanpa jaminan untuk pembayaran 85% dari nilai berita acara serah terima proyek-proyek dengan ZTE dan Huawei Tech.


66

21. HUTANG BANK

2010 2009


Mata uang Mata uang asal Setara asal Setara Kreditur Mata uang (dalam jutaan) Rupiah (dalam jutaan) Rupiah The Export-Import Bank of Korea (“Korea Eximbank”) US$ 11,76 105.989 35 332.605 Bank Mandiri Rp - 3.075.556 - 3.330.000 BCA Rp - 2.755.556 - 2.600.000 Citibank Rp - - 200.000 BNI Rp - 1.150.000 - 1.550.000 Bank CIMB Niaga Rp - 24.215 - 25.301 Bank Bukopin Rp - - 857 BRI Rp - 822.000 - 2.200.000 Bank Ekonomi Rp - 79.378 - 74.272 Sindikasi bank Rp - 4.500.000 - 5.100.000 PT ANZ Panin Bank (“ANZ Panin”) Rp - - 1.000.000 BII Rp - - 500.000 PT Bank OCBC Indonesia (“OCBC Indonesia”) Rp - 177.600 - - OCBC NISP Rp - 444.000 - - ABN Amro Bank N.V., Stockholm (“AAB Stockholm”) dan Standard Chartered Bank US$ 54,18 487.106 - - Industrial and Commercial Bank of China Limited (“ICBC”) US$ 46,36 416.783 - - Bank of China (“BoC”) US$ 17,68 158.959 - - Finnish Export Credit Ltd US$ 16,58 149.062 - - Japan Bank for International Cooperation (“JBIC”) US$ 53,90 485.907 - - BTN Rp - 7.084 - - PT Bank Index Selindo (“Bank Index”) Rp - 502 - -

Jumlah 14.839.697 16.913.035 Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi (105.245) - 14.734.452 16.913.035 Hutang bank yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 18a) (4.478.247) (5.826.347 ) Bagian jangka panjang (Catatan 18b) 10.256.205 11.086.688

Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Total Tingkat fasilitas Periode suku Mata (dalam Jadwal pembayaran bunga Peminjam uang jutaan) pembayaran bunga per tahun Jaminan

The Export-Import Bank of Korea (“Korea Eximbank”) 27 Agustus 2003a Perusahaan US$ 124 Semesteran Semesteran 5,68% Tidak ada (30 Desember 2006- 30 Juni 2011)


67

21. HUTANG BANK (lanjutan) Total Tingkat Fasilitas Periode suku Mata (dalam Jadwal pembayaran bunga Peminjam uang jutaan) pembayaran bunga per tahun Jaminan

Bank Mandiri 15 Juni 2007b&c Telkomsel Rp 700.000 Semesteran Kuartalan 3 bulan JIBOR Tidak ada (30 Januari 2008- +1,25% 30 Januari 2010) 24 Oktober 2007b Telkomsel Rp 750.000 Semesteran Kuartalan 3 bulan JIBOR Tidak ada (30 April 2008- +1,17% 30 April 2010) 23 Desember 2008b Telkomsel Rp 1.300.000 Semesteran Bulanan 3 bulan JIBOR Tidak ada (30 Juli 2009- +2,25% 30 Juli 2011) 3 Juli 2009 b Telkomsel Rp 2.000.000 Semesteran Kuartalan 3 bulan JIBOR Tidak ada (9 Januari 2010- +1,50% 9 Januari 2014) 5 Juli 2010 b Telkomsel Rp 3.000.000 Semesteran Kuartalan 3 bulan JIBOR Tidak ada (7 Januari 2012- +1,20% 7 Januari 2016) BCA 14 Juli 2008 b Telkomsel Rp 1.000.000 Semesteran Kuartalan 1 bulan JIBOR Tidak ada (21 Januari 2009- +1,50% 21 Januari 2011) 3 Juli 2009 b Telkomsel Rp 2.000.000 Semesteran Kuartalan 3 bulan JIBOR Tidak ada (9 Januari 2010- +1,50% 9 Januari 2014) 5 Juli 2010 b Telkomsel Rp 2.000.000 Semesteran Kuartalan 3 bulan JIBOR Tidak ada (7 Januari 2012- +1,20% 7 Januari 2016) 16 Desember 2010 TII Rp 200.000 Semesteran Kuartalan 3 bulan JIBOR Tidak ada +1,25% Citibank 24 Oktober 2007 b Telkomsel Rp 500.000 Semesteran Kuartalan 3 bulan JIBOR Tidak ada (25 Desember 2008- +1,09% 25 Desember 2010) BNI 24 Oktober 2007 b Telkomsel Rp 750.000 Semesteran Kuartalan 3 bulan JIBOR Tidak ada (30 April 2008- +1,17% 30 April 2010) 14 Juli 2008 b Telkomsel Rp 2.000.000 Semesteran Kuartalan 1 bulan JIBOR Tidak ada (21 Januari 2009- +1,50% 21 Januari 2011) 3 Juli 2009 b Telkomsel Rp 750.000 Semesteran Kuartalan 3 bulan JIBOR Tidak ada (3 Januari 2011- +3,00% 3 Januari 2015) 13 Oktober 2010 h Perusahaan Rp 1.000.000 Semesteran Kuartalan 3 bulan JIBOR Tidak ada +1,25% Bank CIMB Niaga 28 Desember 2004d Balebat Rp 2.200 Bulanan Bulanan 14% Aset tetap (29 Desember 2004- (Catatan 10), 28 Juni 2010) persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5) 21 Maret 2007 GSD Rp 20.000 Kuartalan Bulanan 13% Aset tetap (April 2007- (Catatan 10) Juli 2015) 23 November 2007 GSD Rp 8.000 Bulanan Bulanan 11% Aset tetap (23 Desember 2007- (Catatan 10) 23 November 2012)


68

21. HUTANG BANK (lanjutan) Total Tingkat fasilitas Periode suku Mata (dalam Jadwal pembayaran bunga Peminjam uang jutaan) pembayaran bunga per tahun Jaminan

Bank CIMB Niaga (lanjutan) 28 Juli 2009e Balebat Rp 2.743 Bulanan Bulanan 11,50% Aset tetap ( Maret 2010- (Catatan 10), Februari 2015) persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5) 24 Mei 2010 Balebat Rp 3.000 Bulanan Bulanan 11,50% Aset tetap (9 Juni 2010- (Catatan 10), 8 Juni 2015) persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5) Bank Bukopin 11 Mei 2005 Infomedia Rp 5.300 Bulanan Bulanan 15% Aset tetap ( Mei 2005- (Catatan 10) Desember 2010) BRI 24 Oktober 2007b Telkomsel Rp 2.000.000 Semesteran Kuartalan 3 bulan JIBOR Tidak ada (25 Desember 2008- +1,17% 25 Desember 2010) 28 Juli 2008 b Telkomsel Rp 1.000.000 Semesteran Kuartalan 1 bulan JIBOR Tidak ada (4 Februari 2009- +1,50% 4 Februari 2011) 2 September 2009b Telkomsel Rp 800.000 Semesteran Kuartalan 3 bulan JIBOR Tidak ada (8 Maret 2010- +1,50% 8 Maret 2014) 13 Oktober 2010 h Perusahaan Rp 3.000.000 Semesteran Kuartalan 3 bulan JIBOR Tidak ada +1,25% Bank Ekonomi 7 Desember 2006f Sigma Rp 14.000 Bulanan Bulanan 10,50% Aset tetap (12 Desember 2006- (Catatan 10) dan 12 Desember 2012) piutang usaha (Catatan 5) 9 Maret 2007 f Sigma Rp 13.000 Bulanan Bulanan 10,50% Aset tetap (Januari 2008- (Catatan 10) dan Desember 2012) piutang usaha (Catatan 5) 10 September 2008 f Sigma Rp 33.000 Bulanan Bulanan 10,50% Aset tetap (April 2009- (Catatan 10) dan Maret 2015 piutang usaha (Catatan 5) 7 Agustus 2009 f&g Sigma Rp 35.000 Bulanan Bulanan 10,50% Aset tetap beberapa (Catatan 10) dan cicilan piutang usaha (4 September 2009- (Catatan 5) 25 Agustus 2013) 7 Agustus 2009 f Sigma Rp 20.000 Bulanan Bulanan 10,50% Aset tetap beberapa (Catatan 10) dan cicilan piutang usaha (19 November 2009- (Catatan 5) 4 Agustus 2014)


69


Sindikasi bank 29 Juli 2008 h Perusahaan Rp 2.400.000 Semesteran Kuartalan 3 bulan JIBOR Tidak ada (BNI, BRI, dan (25 Februari 2010- +1,20% Bank Jabar) 28 Juli 2013) 16 Juni 2009 h Perusahaan Rp 2.700.000 Semesteran Kuartalan 3 bulan JIBOR Tidak ada (BNI dan BRI) (25 Januari 2011- +2,45% 15 Juni 2014)

PT ANZ Panin Bank (“ANZ Panin”) 4 September 2009 b Telkomsel Rp 1.000.000 Semesteran Kuartalan 3 bulan JIBOR Tidak ada (8 Maret 2010- +1,75% 8 Maret 2014) BII 15 September 2009 b Telkomsel Rp 500.000 Semesteran Kuartalan 3 bulan JIBOR Tidak ada (29 Maret 2010- +2,06% 29 Maret 2014) PT Bank OCBC Indonesia (“OCBC Indonesia”) 2 November 2009 b Telkomsel Rp 200.000 Semesteran Kuartalan 3 bulan JIBOR Tidak ada

(2 November 2010- +3,00% 2 November 2014)

OCBC NISP 2 November 2009 b Telkomsel Rp 500.000 Semesteran Kuartalan 3 bulan JIBOR Tidak ada (2 November 2010- +3,00% 2 November 2014) ABN Amro Bank N.V., Stockholm (“AAB Stockholm”) dan Standard Chartered Bank 30 Desember 2009b&i Telkomsel US$ 318 Semesteran Semesteran 6 bulan LIBOR Tidak ada (April 2011- +0,82% Oktober 2016) Industrial and Commercial Bank of China Limited (“ICBC”) 30 Desember 2009b&j Telkomsel US$ 266 Semesteran Semesteran 6 bulan LIBOR Tidak ada (April 2011- +1,20% Oktober 2016) Bank of China (“BoC”) 30 Desember 2009 b Telkomsel US$ 100 Semesteran Semesteran 6 bulan LIBOR Tidak ada (30 Juni 2012- +2,55% 30 Desember 2017) Finnish Export Credit Ltd 2 Maret 2010 b&k Telkomsel US$ 264 Semesteran Semesteran CIRR+2,50% Tidak ada (Januari 2011- Juli 2015)


70


Japan Bank for International Cooperation (“JBIC”) 26 Maret 2010 l&m Perusahaan US$ 59,89 Semesteran Semesteran 4,56% dan Tidak ada (26 Oktober 2010- 6 bulan LIBOR 26 April 2015) +0,70% BTN 10 September 2009 Ad Medika Rp 9.500 Bulanan Bulanan 13,50% Aset tetap (10 September 2009- (Catatan 10) dan 10 September 2014) piutang usaha (Catatan 5) Bank Index 12 Mei 2010 Balebat Rp 590 Bulanan Bulanan 14,00% Aset tetap (September 2010- (Catatan 10) Agustus 2012) Standard Chartered Bank 6 Desember 2010 TII US$ 8 Bulanan Bulanan 2,00% Tidak ada Fasilitas hutang bank yang diperoleh Perusahaan dan anak perusahaan tersebut digunakan untuk keperluan modal kerja. a Fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan tersebut digunakan untuk membiayai pengadaan

Code Division Multiple Access (“CDMA”) dari konsorsium Samsung. b Telkomsel tidak memberikan jaminan apa pun atas setiap pinjaman atau fasilitas kredit lainnya.

Persyaratan dari berbagai pinjaman antara Telkomsel dengan krediturnya dan penyedia dana, mengharuskan ketaatan terhadap sejumlah jaminan dan larangan termasuk persyaratan keuangan dan lainnya, diantaranya pembatasan atas jumlah dividen dan bentuk distribusi laba lainnya yang dapat berdampak buruk pada kemampuan Telkomsel untuk memenuhi persyaratan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Persyaratan dari perjanjian yang relevan juga meliputi klausul gagal bayar dan gagal bayar silang. Pada tanggal 31 Desember 2010, Telkomsel memenuhi persyaratan tersebut di atas.

c Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 24 Juli 2007. d Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 28 Juli 2009. e Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 24 Mei 2010. f Fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan Sigma

untuk mendapatkan izin tertulis dari Bank Ekonomi sebelum menjadi penjamin atas hutang pihak ketiga, menjaminkan tanah ke bank lain atau pihak ketiga, menyewakan tanah ke pihak ketiga, menarik dana fasilitas kredit melebih batas maksimum, mengubah status hukum Sigma, membayar atau menyatakan dividen, dan membayar piutang pemegang saham. Pada tanggal 31 Desember 2010, Sigma memenuhi persyaratan tersebut di atas.

g Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 17 September 2009.


71

21. HUTANG BANK (lanjutan)

h Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Perusahaan diharuskan untuk mentaati semua persyaratan atau batasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan dimana Perusahaan telah mentaatinya pada tanggal 31 Desember 2010, sebagai berikut:

1. Rasio hutang terhadap ekuitas tidak boleh melebihi 2:1. 2. Rasio debt service coverage harus melebihi dari 125%.

i Sehubungan dengan perjanjian kemitraan dengan PT Ericsson Indonesia (“Ericsson Indonesia”) dan Ericsson AB (Catatan 47a.ii), Telkomsel mengadakan perjanjian EKN-Backed Facility (“fasilitas”) dengan ABN Amro Bank N.V. cabang Stockholm (sebagai “the original lender”), Standard Chartered Bank (sebagai “the original lender”, “the arranger”, “the facility agent” dan “the EKN agent”), ABN Amro Bank N.V., Hong Kong (sebagai “the arranger”) untuk pengadaan peralatan telekomunikasi dan jasa dari Ericsson. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar US$117 juta, US$106 juta, dan US$95juta.

j Sehubungan dengan perjanjian kemitraan dengan Huawei International Pte.Ltd. (“Huawei International”) dan PT Huawei Tech Investment (“Huawei Tech”) (Catatan 47a.ii), Telkomsel mengadakan perjanjian Sinosure-Backed Facility dengan ICBC untuk pengadaan peralatan telekomunikasi dan jasa dari Huawei. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas 1 dan 2 masing-masing sebesar US$166 juta dan US$100 juta, termasuk premi sebesar US$16 juta.

k Sehubungan dengan perjanjian kemitraan dengan Nokia Siemens Networks Oy, PT Nokia Siemens Networks dan Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG (Catatan 47a.ii), Telkomsel menandatangani perjanjian Finnvera-backed facility dengan Finnish Export Credit Ltd (“FEC”) (sebagai “the original lender”), Citibank, N.A., cabang Jakarta dan Credit Suisse AG, Zurich (sebagai “the arrangers”), The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (“HSBC”) limited (sebagai “the arranger” and “the FEC counterparty”), and HSBC Bank Plc (sebagai “the agent”) untuk pengadaan peralatan dan jasa Nokia Siemens Networks. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas 1 dan 2 masing-masing sebesar US$127 juta dan US$137 juta, termasuk premi sebesar US$14 juta.

l Sehubungan dengan perjanjian dengan Konsorsium NSW-Fujitsu, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan JBIC, the international arm of Japan Finance Corporation, untuk pengadaan peralatan telekomunikasi dan jasa dari Konsorsium NSW-Fujitsu. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas A dan B masing-masing sebesar US$36 juta dan US$24 juta.

mSebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Perusahaan diharuskan untuk mentaati semua persyaratan atau batasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan dimana Perusahaan telah mentaatinya pada tanggal 31 Desember 2010, sebagai berikut:

1. Rasio hutang terhadap ekuitas tidak boleh melebihi 2:1. 2. Rasio debt service coverage harus melebihi dari 150%.


72

22. NILAI PEROLEHAN PENGGABUNGAN USAHA YANG DITAN GGUHKAN

Nilai perolehan yang ditangguhkan merupakan kewajiban Perusahaan kepada Pemegang Saham Penjual MGTI atas akuisisi Perusahaan terhadap KSO IV, dan ke BSI atas akuisisi Perusahaan terhadap KSO VII, dengan penjelasan sebagai berikut:

2010 2009

Transaksi KSO IV MGTI 61.552 835.298 Dikurangi diskonto - (33.876)

61.552 801.422

Transaksi KSO VII BSI 43.693 568.524 Dikurangi diskonto - (40.580)

43.693 527.944

Jumlah 105.245 1.329.366 Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun - setelah dikurangi diskonto (Catatan 18a) (105.245) (1.221.287)

Bagian jangka panjang - setelah dikurangi diskonto (Catatan 18b) - 108.079

a. Transaksi KSO IV

Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan yang berasal dari transaksi KSO IV merupakan saldo yang berasal dari akuisisi KSO IV oleh Perusahaan, berdasarkan amandemen dan pernyataan kembali perjanjian KSO yang dilakukan oleh Perusahaan dan MGTI pada tanggal 20 Januari 2004. Berdasarkan perjanjian, Perusahaan memperoleh hak secara hukum untuk dapat mengendalikan kebijakan keuangan dan operasional di KSO IV, Perusahaan menyetujui untuk membayar MGTI dengan nilai total pembelian berkisar US$390,7 juta (setara dengan Rp3.285.362 juta) yang merupakan nilai kini dari pembayaran bulanan dalam jumlah tetap (seluruhnya sebesar US$517,1 juta), yang harus dibayar kepada MGTI sejak Februari 2004 sampai dengan Januari 2011 dengan tingkat diskonto 8,3%, ditambah dengan biaya langsung dari penggabungan usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, saldo pembayaran bulanan yang masih harus dibayar kepada MGTI, sebelum dikurangi diskonto yang belum diamortisasi, masing-masing sebesar US$6,83 juta (setara dengan Rp61.552 juta) dan US$88,58 juta (setara dengan Rp835.298 juta).

b. Transaksi KSO VII

Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan yang berasal dari transaksi KSO VII merupakan saldo yang berasal dari akuisisi KSO VII oleh Perusahaan, berdasarkan amandemen dan pernyataan kembali perjanjian KSO yang dilakukan oleh Perusahaan dan BSI pada tanggal 19 Oktober 2006. Berdasarkan perjanjian, Perusahaan memperoleh hak secara hukum untuk dapat mengendalikan kebijakan keuangan dan operasional di KSO VII, Perusahaan menyetujui untuk membayar BSI dengan nilai total pembelian berkisar Rp1.770.925 juta yang merupakan nilai kini dari pembayaran bulanan dalam jumlah tetap (seluruhnya sebesar Rp2.359.230 juta), yang harus dibayar kepada BSI sejak Oktober 2006 sampai dengan Januari 2011 dengan tingkat diskonto 15%, ditambah dengan biaya langsung dari penggabungan usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, saldo pembayaran bulanan yang masih harus dibayar kepada BSI, sebelum dikurangi diskonto yang belum diamortisasi, masing-masing sebesar Rp43.693 juta dan Rp568.524 juta.


73

23. HAK MINORITAS

2010 2009

Hak minoritas atas aset bersih anak perusahaan: Telkomsel 11.970.890 10.868.407 Metra 17.311 57.670 Infomedia 7.840 7.270

Jumlah 11.996.041 10.933.347

2010 2009 2008

Hak minoritas atas laba anak perusahaan: Telkomsel 4.326.410 4.605.610 3.997.135 Metra 5.935 1.128 1.903 Infomedia 968 37.334 54.605

Jumlah 4.333.313 4.644.072 4.053.643

24. MODAL SAHAM

2010

Persentase Jumlah modal Keterangan Jumlah saham kepemilikan disetor

Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah 1 - - Saham Seri B Pemerintah 10.320.470.711 52,47 2.580.118 The Bank of New York Mellon Corporation 2.394.970.656 12,18 598.743 Direksi (Catatan 1b): Ermady Dahlan 17.604 - 4 Indra Utoyo 5.508 - 1 Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 6.953.960.300 35,35 1.738.490

Jumlah 19.669.424.780 100,00 4.917.356 Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 26) 490.574.500 - 122.644

Jumlah 20.159.999.280 100,00 5.040.000


74

24. MODAL SAHAM (lanjutan)

2009

Persentase Jumlah modal Keterangan Jumlah saham kepemilikan disetor

Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah 1 - - Saham Seri B Pemerintah 10.320.470.711 52,47 2.580.118 The Bank of New York Mellon Corporation 1.788.730.056 9,09 447.183 Direksi (Catatan 1b): Ermady Dahlan 17.604 - 4 Indra Utoyo 5.508 - 1 Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 7.560.200.900 38,44 1.890.050

Jumlah 19.669.424.780 100,00 4.917.356 Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 26) 490.574.500 - 122.644

Jumlah 20.159.999.280 100,00 5.040.000

Perusahaan hanya menerbitkan 1 saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Perusahaan berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, penerbitan saham baru, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Saham Seri B memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal kepada seluruh pemegang Saham Seri B.

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR

2010 2009

Hasil penjualan 933.333.000 saham di atas nilai nominal melalui IPO pada tahun 1995 1.446.666 1.446.666 Kapitalisasi menjadi 746.666.640 saham Seri B pada tahun 1999 (373.333) (373.333)

Jumlah 1.073.333 1.073.333


75

26. MODAL SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI

Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham Seri B tahap I, II, dan III berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan (Catatan 1c), dan pada saat kondisi pasar berpotensi krisis berdasarkan Ketentuan BAPEPAM-LK No. XI.B.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-401/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Perusahaan telah membeli kembali masing-masing 490.574.500 saham dari modal saham Seri B yang ditempatkan dan beredar, masing-masing setara dengan 2,43% dari modal saham Seri B yang ditempatkan dan beredar, dengan total pembelian masing-masing sebesar Rp4.264.073 juta hingga 2010 dan 2009 (sudah termasuk biaya jasa perantara dan kustodian).

Perusahaan merencanakan untuk mempertahankan, menjual, atau menggunakan saham yang diperoleh kembali untuk tujuan lain sesuai dengan ketentuan BAPEPAM-LK No. XI.B.2 dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 11 Juni 2010, para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas penggunaan saham yang diperoleh kembali dari hasil pembelian kembali saham tahap I, II, dan III, sebagai berikut: (i) dijual baik di bursa efek maupun di luar bursa efek; (ii) ditarik kembali dengan cara pengurangan modal; (iii) pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas; dan (iv) untuk keperluan pendanaan.

27. SELISIH TRANSAKSI RESTRUKTURISASI DAN TRANSAKSI LAINNYA ENTITAS

SEPENGENDALI Saldo akun ini berjumlah Rp478.000 juta berasal dari terminasi dini hak eksklusif Perusahaan sebagai penyelenggara layanan sambungan tidak bergerak lokal dan jarak jauh dalam negeri. Seperti dijelaskan pada Catatan 1a, pada tanggal 15 Desember 2005, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusifitas dengan Menkominfo - DJPT dan amandemennya pada tanggal 18 Oktober 2006. Berdasarkan perjanjian ini, Pemerintah menyetujui untuk membayar sebesar Rp478.000 juta, bersih setelah pajak, kepada Perusahaan secara bertahap selama lima tahun. Selain itu, Perusahaan diwajibkan oleh Pemerintah untuk menggunakan dana kompensasi ini untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, akumulasi pembangunan infrastruktur yang terkait masing-masing sebesar Rp537.304 juta dan Rp416.773 juta. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Perusahaan telah menerima pembayaran dengan total masing-masing sejumlah Rp478.000 juta terkait dengan kompensasi atas terminasi dini dari hak eksklusif yang dibayarkan tahunan oleh Pemerintah sejak 2005 sampai dengan 2008 masing-masing sebesar Rp90.000 juta dan terakhir pada tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp118.000 juta. Perusahaan mencatat jumlah ini sebagai “Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali” sebagai bagian dari ekuitas. Jumlah ini dicatat sebagai bagian dari ekuitas karena Pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas dan pengendali atas Perusahaan.


76

28. PENDAPATAN TELEPON

2010 2009* 2008*

Tidak bergerak Pendapatan pemakaian 9.286.537 10.322.462 12.605.443 Pendapatan abonemen bulanan 3.250.988 3.506.804 3.664.786 Pendapatan instalasi 179.296 186.075 197.676 Lain-lain 223.186 270.871 240.742

Jumlah 12.940.007 14.286.212 16.708.647

Seluler Pendapatan pemakaian 28.024.449 27.402.079 25.335.085 Fitur 581.773 483.095 722.927 Pendapatan abonemen bulanan 487.691 423.511 186.134 Pendapatan jasa sambungan 39.682 223.845 284.952

Jumlah 29.133.595 28.532.530 26.529.098

Jumlah Pendapatan Telepon 42.073.602 42.8 18.742 43.237.745


29. PENDAPATAN INTERKONEKSI

2010 2009* 2008*

Interkoneksi domestik dan transit 2.173.953 2.337.961 2.741.459 Interkoneksi internasional 1.561.423 1.528.681 1.621.107

Jumlah 3.735.376 3.866.642 4.362.566


Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006, menetapkan bahwa implementasi tarif interkoneksi berbasis alokasi biaya mulai diterapkan tanggal 1 Januari 2007 (Catatan 46). Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

30. PENDAPATAN DATA, INTERNET, DAN JASA TEKNOLOGI I NFORMATIKA

2010 2009* 2008*

Short Messaging Service (“SMS”) 11.288.633 10.499.400 9.653.649 Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika 8.297.486 7.789.752 4.896.573 VoIP 196.506 185.704 180.458 e-Business 18.472 36.731 37.503

Jumlah 19.801.097 18.511.587 14.768.183



77

31. PENDAPATAN JARINGAN

2010 2009 2008

Sewa sirkit 687.546 743.005 691.765 Sewa transponder satelit 370.613 475.008 387.710

Jumlah 1.058.159 1.218.013 1.079.475


32. PENDAPATAN JASA TELEKOMUNIKASI LAINNYA

2010 2009* 2008*

Customer Premise Equipment (“CPE”) dan terminal 851.250 721.051 380.462 Kompensasi Pelayanan Universal (KPU) 342.374 47.788 - Directory assistance 321.994 340.087 333.602 Lain-lain 445.329 153.608 4.396

Jumlah 1.960.947 1.262.534 718.460

* Dinyatakan kembali, lihat Catatan 2p 33. BEBAN USAHA - KARYAWAN

2010 2009 2008

Gaji dan tunjangan 2.775.106 3.056.273 2.956.440 Cuti, insentif, dan tunjangan lainnya 2.714.035 2.335.409 2.241.970 PPh karyawan 795.547 674.426 1.128.437 Beban pensiun berkala bersih (Catatan 40a) 504.612 625.776 706.453 Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih (Catatan 42) 238.254 331.056 901.797 Perumahan 216.038 207.494 215.320 Asuransi 85.921 22.120 32.368 Beban LSA (Catatan 41) 78.323 116.562 35.300 Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 40b) 65.876 81.468 83.569 Imbalan karyawan lainnya (Catatan 40c) 22.920 20.028 16.318 Program Pendi (Catatan 15) - 1.043.639 788.205 Lain-lain 19.838 18.906 10.457

Jumlah 7.516.470 8.533.157 9.116.634


78

34. BEBAN USAHA - OPERASI, PEMELIHARAAN, DAN JASA T ELEKOMUNIKASI 2010 2009* 2008*

Operasi dan pemeliharaan 8.835.656 7.447.352 5.988.882 Beban pemakaian frekuensi radio (Catatan 43a.ii dan 47c.iii) 2.892.282 2.784.639 2.400.290 Beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal (Catatan 43a.ii dan 43a.iii) 1.176.510 1.136.751 1.095.077 Beban pokok penjualan telepon, set top box, kartu SIM, dan RUIM 1.067.307 1.141.960 1.101.548 Listrik, gas, dan air 841.260 724.069 558.375 Asuransi 384.380 312.317 366.547 Sewa kendaraan dan fasilitas pendukung 283.055 266.399 232.367 Sewa sirkit dan CPE 214.826 474.196 383.340 Beban pokok jasa teknologi informatika 200.309 181.237 105.740 Perjalanan 59.533 60.815 50.139 Lain-lain 91.296 19.678 18.972

Jumlah 16.046.414 14.549.413 12.301.277

* Dinyatakan kembali, lihat Catatan 2p Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

35. BEBAN USAHA - UMUM DAN ADMINISTRASI

2010 2009 2008

Penyisihan piutang ragu-ragu dan persediaan usang (Catatan 5d dan 6) 524.760 573.704 397.950 Beban penagihan 401.239 717.844 583.871 Sumbangan sosial dan umum 288.247 220.582 141.850 Perjalanan 259.707 223.153 238.282 Pelatihan, pendidikan, dan rekruitmen 215.698 204.734 241.425 Keamanan dan screening 214.787 265.385 258.750 Jasa profesional 162.561 184.546 204.854 Rapat 79.620 76.413 88.029 Alat tulis dan cetakan 64.287 64.644 71.965 Sewa kendaraan 50.888 66.170 87.001 Penelitian dan pengembangan 8.463 5.867 9.753 Lain-lain 81.889 40.746 42.455

Jumlah 2.352.146 2.643.788 2.366.185 36. BEBAN USAHA - INTERKONEKSI

2010 2009* 2008*

Interkoneksi domestik dan transit 1.980.205 1.874.155 2.178.078 Interkoneksi internasional 1.106.150 1.055.105 1.085.482

Jumlah 3.086.355 2.929.260 3.263.560 * Dinyatakan kembali, lihat Catatan 2p



79

37. PERPAJAKAN

a. Tagihan restitusi pajak 2010 2009

Anak perusahaan PPh badan 15.433 449.902 PPh Pasal 23 - Penyerahan jasa 8.073 - Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri - 213 Pajak Pertambahan Nilai (”PPN”) 109.550 216.236

133.056 666.351

b. Pajak dibayar di muka 2010 2009

Perusahaan PPh badan - 255.168

Anak perusahaan PPh badan 666.467 85.069 PPN 47.023 36.551 PPh Pasal 23 - Penyerahan jasa 2.208 2.473 Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri - 471

715.698 124.564

715.698 379.732

c. Hutang pajak 2010 2009

Perusahaan PPh Pasal 4 (2) - Pajak final 6.979 6.121 Pasal 21 - PPh pribadi 66.642 51.377 Pasal 22 - Penyerahan barang dan impor - 2.863 Pasal 23 - Penyerahan jasa 11.391 17.260 Pasal 25 - Angsuran PPh badan 32.385 45.953 Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri 707 35.018 Pasal 29 - Kurang bayar PPh badan 9.225 27.232 PPN 13.434 170.899

140.763 356.723

Anak perusahaan PPh Pasal 4 (2) - Pajak final 15.081 16.349 Pasal 21 - PPh pribadi 35.822 28.285 Pasal 22 - Penyerahan barang dan impor 2 2 Pasal 23 - Penyerahan jasa 42.763 34.089 Pasal 25 - Angsuran PPh badan 405.478 317.087 Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri 18.348 45.491 Pasal 29 - Kurang bayar PPh badan 15.867 781.696 PPN 61.566 170.067

594.927 1.393.066

735.690 1.749.789


80

37. PERPAJAKAN (lanjutan) d. Komponen beban (manfaat) pajak adalah sebagai berikut:

2010 2009* 2008*

Kini Perusahaan 558.313 1.018.661 1.371.171 Anak perusahaan 4.111.081 5.011.040 4.452.387

4.669.394 6.029.701 5.823.558

Tangguhan Perusahaan 669.869 234.046 (200.308)

Anak perusahaan 206.776 140.376 50.292

876.645 374.422 (150.016)

5.546.039 6.404.123 5.673.542

* Dinyatakan kembali, lihat Catatan 2p e. PPh badan dihitung untuk masing-masing perusahaan sebagai entitas yang terpisah (laporan

keuangan konsolidasian tidak berlaku untuk perhitungan PPh badan di Indonesia). Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak konsolidasian dengan laba kena pajak Perusahaan dan

beban PPh konsolidasian adalah sebagai berikut:

2010 2009* 2008*

Laba sebelum pajak konsolidasian 21.416.351 22.447.021 20.398.971 Penambahan kembali eliminasi konsolidasian 8.210.268 8.471.650 7.622.667

Laba konsolidasian sebelum pajak dan eliminasi 29.626.619 30.918.671 28.021.638 Dikurangi: laba sebelum pajak anak perusahaan (16.932.220) (18.302.111) (16.219.919)

Laba sebelum pajak Perusahaan 12.694.399 12.616.560 11.801.719 Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final (632.679) (656.472) (740.407)

12.061.720 11.960.088 11.061.312

Pajak dihitung dengan tarif yang berlaku 2.412.344 2.750.820 2.765.328 Penghasilan tidak kena pajak (1.640.289) (1.941.645) (1.910.785) Beban yang tidak dapat dikurangkan secara pajak 282.901 459.351 390.575 Kewajiban (aset) pajak tangguhan yang tidak dapat digunakan - bersih 111.975 10.966 14.287 Efek penurunan tarif di masa depan terhadap kewajiban pajak tangguhan Perusahaan - bersih - 42.577 (183.204)

Beban PPh badan 1.166.931 1.322.069 1.076.201 PPh ditanggung Pemerintah - (142.779) - Beban PPh final 61.251 73.417 94.662

Jumlah beban PPh - Perusahaan 1.228.182 1.252.707 1.170.863 Beban PPh - anak perusahaan 4.317.857 5.151.416 4.916.493 Efek penurunan tarif di masa depan terhadap kewajiban pajak tangguhan anak perusahaan - bersih - - (413.814)

Jumlah beban PPh konsolidasian 5.546.039 6.404.1 23 5.673.542



81

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak Perusahaan dengan estimasi laba kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 adalah sebagai berikut:

2010 2009* 2008*

Laba sebelum pajak Perusahaan 12.694.399 12.616.560 11.801.719 Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final (632.679) (656.472) (740.407)

12.061.720 11.960.088 11.061.312

Perbedaan temporer: Amortisasi aset tidak berwujud 1.010.850 1.055.716 847.193 Penyusutan aset tetap (797.667) (372.240) 51.233 Penyisihan piutang ragu-ragu 325.728 410.341 285.661 Penyisihan beban karyawan 5.064 6.609 (241.304) Sewa pembiayaan (28.895) (33.874) (179.474) (Keuntungan) kerugian selisih kurs atas nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan (31.229) (155.860) 252.457 Penyisihan persediaan usang 15.331 12.047 10.163 Amortisasi hak atas tanah (4.353) (4.084) (3.837) Penghapusan persediaan (6.785) (8.842) (6.824) Laba atas penjualan aset tetap (331.044) (20.658) (7.282) Penghapusan piutang (337.233) (367.292) (323.234) Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih (298.779) (344.072) (267.999) Pembayaran nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan (1.204.178) (1.163.695) (958.050) Penyisihan beban Pendi (1.028.639) 240.433 788.206 Pendapatan instalasi tangguhan (87.284) (92.959) (64.536) Penyisihan lain-lain (31.061) 53.635 (91.818)

Jumlah perbedaan temporer (2.830.174) (784. 795) 90.555

Perbedaan tetap: Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih 229.174 318.439 891.404 Amortisasi diskonto wesel bayar - 520 8.277 Restitusi pajak - bersih 27.645 (6.906) (3.577) Bagian laba bersih perusahaan asosiasi dan anak perusahaan (8.201.443) (8.441.933) (7.643.138) Kompensasi terminasi dini hak eksklusifitas (Catatan 27) - 620.779 - Lain-lain 1.198.389 1.064.345 701.252

Jumlah perbedaan tetap (6.746.235) (6.444.756) (6.045.782)

Laba kena pajak 2.485.311 4.730.537 5.106.085

Beban Pajak kini 497.062 1.088.023 1.276.509 PPh ditanggung Pemerintah (Catatan 27) - (142.779) - Beban Pajak final 61.251 73.417 94.662

Jumlah beban pajak kini - Perusahaan 558.313 1.018.661 1.371.171 Beban pajak kini - anak perusahaan 4.111.081 5.011.040 4.452.387

Jumlah pajak kini 4.669.394 6.029.701 5.823.558


Surat Pemberitahuan (“SPT”) Tahunan PPh Badan untuk tahun fiskal 2010 akan dilaporkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Jumlah PPh badan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 telah sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan.


82


f. Pemeriksaan pajak

(i) Perusahaan Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) telah melakukan pemeriksaan pajak terhadap lebih bayar

pajak penghasilan badan Perusahaan sebesar Rp255 miliar yang dilaporkan pada tahun fiskal 2008. Pada tanggal 16 Juni 2010, DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (“SKPLB”) pajak penghasilan badan sebesar Rp228 miliar. Selisih antara SKPLB dengan tagihan restitusi pajak Perusahaan sebesar Rp27 miliar telah dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (“SKPKB”) PPN sebesar

Rp1,69 miliar termasuk denda pajak sebesar Rp0,5 miliar yang dikompensasikan dengan SKPLB PPh badan. Dengan demikian Perusahaan menerima pengembalian dari DJP sebesar Rp226,5 miliar. Pada tanggal 9 Juli 2010, Perusahaan telah menerima pengembalian atas SKPLB pajak penghasilan badan tahun fiskal 2008.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pemeriksaan

pelaksanaan pemungutan atas PPh pihak ketiga (withholding tax) untuk tahun fiskal 2008 masih dalam proses.

(ii) Telkomsel

Sehubungan dengan pengajuan keberatannya pada Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Februari 2009 untuk penolakan keberatan PPN yang meliputi tahun 2004 dan 2005 oleh Otoritas Pajak sebesar Rp215 miliar, Telkomsel mengakuinya sebagai tagihan retitusi pajak. Berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak pada bulan Maret 2010, keberatan Telkomsel atas PPN diterima dan selanjutnya Telkomsel menerima pengembalian sebesar Rp215 miliar di bulan Juni 2010 termasuk bunga sebesar Rp103 miliar. Pada tanggal 10 Agustus 2010, Otoritas Pajak mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung (“MA”) atas keputusan Pengadilan Pajak. Pada tanggal 24 September 2010 Telkomsel mengajukan kontra memori kepada MA. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pengajuan kontra memori tersebut masih dalam proses.

Pada tanggal 25 Februari 2009, Otoritas Pajak mengajukan uji materi kepada MA, atas keputusan Pengadilan Pajak yang menerima keberatan Telkomsel untuk withholding tax untuk tahun fiskal 2002 sebesar Rp115 miliar. Pada tanggal 3 April 2009, Telkomsel mengajukan kontra memori kepada MA. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, uji materi tersebut masih dalam proses.


83


f. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

Pada tanggal 12 Februari 2009, Telkomsel menerima Surat Tagihan Pajak (“STP”) atas kurang bayar PPh pasal 25 untuk periode Desember 2008 sebesar Rp429 miliar (termasuk denda sebesar Rp8 miliar). Pada tanggal 3 Maret 2009, Telkomsel mengajukan keberatan dan memohon Otoritas Pajak untuk membatalkan STP tersebut. Pada tanggal 28 April 2009, Otoritas Pajak menolak keberatan yang diajukan. Oleh karena itu pada tanggal 28 Mei 2009, Telkomsel mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas penolakan Otoritas Pajak. Pada bulan Agustus 2009, Telkomsel membayar sebagian dari denda tersebut sebesar Rp4,2 miliar. Pada tanggal 21 Desember 2009, Pengadilan Pajak menyetujui permohonan banding Telkomsel dan meminta Otoritas Pajak untuk membatalkan STP.

Pada tanggal 29 Desember 2009, berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, Telkomsel menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (“SKPLB”) untuk tahun pajak 2008 sebesar Rp439 miliar. Bagian yang ditolak oleh Otoritas Pajak sebesar Rp3 miliar dibebankan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2009. Pada tanggal 28 Januari dan 12 Februari 2010, Telkomsel menerima tagihan atas restitusi pajak masing-masing sebesar Rp439 miliar dan Rp4,2 miliar.

Pada tanggal 21 April 2010, Telkomsel menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak

tentang pengajuan banding Otoritas Pajak kepada MA terkait putusan Pengadilan Pajak mengenai pembatalan STP atas kurang bayar PPh pasal 25 untuk periode Desember 2008. Pada bulan Mei 2010, Telkomsel mengajukan kontra memori kepada MA. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, kontra memori tersebut masih dalam proses.

Pada tahun 2010, Telkomsel diperiksa atas kurang bayar PPh badan, withholding tax, dan

PPN, untuk tahun fiskal 2006 sebesar Rp212 miliar (termasuk denda Rp69 miliar). Pada tanggal 23 Desember 2010, Telkomsel mengajukan keberatan kepada DJP atas kurang bayar potongan PPh dan PPN sebesar Rp116 miliar (termasuk denda Rp38 miliar) dan dicatat sebagai tagihan restitusi pajak. Bagian yang diterima sebesar Rp50 miliar telah diakui dan dibebankan pada laporan keuangan konsolidasian tahun 2008 sementara bagian sisanya sebesar Rp46 miliar dibebankan pada laporan keuangan konsolidasian tahun 2010. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses keberatan tersebut masih dalam proses.

Pada bulan Oktober dan November 2010, Telkomsel menerima STP atas kurang bayar PPh

pasal 25 untuk tahun fiskal 2010 sebesar Rp229 miliar (termasuk denda Rp11 miliar). STP tersebut telah dibayar pada bulan November dan Desember 2010. Pembayaran pokok sebesar Rp218 miliar diperhitungkan sebagai pembayaran di muka dalam menghitung PPh badan tahun 2010 yang pada akhirnya menghasilkan lebih bayar Rp600 miliar. Kelebihan bayar dan denda diakui sebagai pajak dibayar di muka pada 31 Desember 2010. Melalui suratnya di bulan November 2010, Telkomsel meminta Otoritas Pajak untuk membatalkan STP tersebut. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, permintaan pembatalan masih dalam proses.


84

37. PERPAJAKAN (lanjutan) g. Aset dan kewajiban pajak tangguhan

Rincian aset dan kewajiban pajak tangguhan Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut: (Dibebankan) dikreditkan ke laporan 31 Desember laba rugi Akuisisi 31 Desember 2009* konsolidasian Ad Medika 2010

Perusahaan Aset pajak tangguhan: Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan 335.409 (308.852) - 26.557 Penyisihan piutang ragu-ragu 268.427 18.172 - 286.599 Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih 160.310 (74.695) - 85.615 Beban yang masih harus dibayar 36.239 (30.458) - 5.781 Beban Pendi 257.160 (257.160) - Penyisihan beban karyawan 84.719 1.277 - 85.996 Penyisihan persediaan usang 17.672 2.774 - 20.446 Pendapatan sambungan tangguhan 128.113 (21.821) - 106.292

Jumlah aset pajak tangguhan 1.288.049 (670.763) - 617.286

Kewajiban pajak tangguhan: Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak (1.650.200) ( 243.024) - (1.893.224) Hak atas tanah (5.807) (1.088) - (6.895) Sewa pembiayaan (31.587) (7.707) - (39.294) Aset tidak berwujud (271.202) 252.712 - (18.490)

Jumlah kewajiban pajak tangguhan (1.958.796) 893 - (1.957.903)

Kewajiban pajak tangguhan Perusahaan - bersih (670.747) (669.870) - (1.340.617) Kewajiban pajak tangguhan anak perusahaan - bersih (2.549.763) (173.515) (9.919) (2.733.197)

Jumlah kewajiban pajak tangguhan - bersih (3.220 .510) (843.385) (9.919) (4.073.814)

Jumlah aset pajak tangguhan - bersih 94.953 (33.261) - 61.692



85


g. Aset dan kewajiban pajak tangguhan (lanjutan) (Dibebankan) dikreditkan ke laporan 31 Desember laba rugi 31 Desember 2008** konsolidasian* 2009**

Perusahaan Aset pajak tangguhan: Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan 698.048 (362.639) 335.409 Penyisihan piutang ragu-ragu 259.195 9.232 268.427 Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih 275.741 (115.431) 160.310 Beban yang masih harus dibayar 31.877 4.362 36.239 Beban Pendi 220.698 36.462 257.160 Penyisihan beban karyawan 93.035 (8.316) 84.719 Penyisihan persediaan usang 16.201 1.471 17.672 Pendapatan sambungan tangguhan 169.515 (41.402) 128.113

Jumlah aset pajak tangguhan 1.764.310 (476.261) 1.288.049

Kewajiban pajak tangguhan: Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak (1.570.559) (79.641) (1.650.200) Hak atas tanah (4.922) (885) (5.807) Sewa pembiayaan (51.612) 20.025 (31.587) Aset tidak berwujud (573.918) 302.716 (271.202)

Jumlah kewajiban pajak tangguhan (2.201.011) 242.215 (1.958.796)

Kewajiban pajak tangguhan Perusahaan - bersih (436.701) (234.046) (670.747) Kewajiban pajak tangguhan anak perusahaan - bersih (2.314.434) (235.329) (2.549.763)

Jumlah kewajiban pajak tangguhan - bersih (2. 751.135) (469.375) (3.220.510)

Jumlah aset pajak tangguhan - bersih - 94.953 94 .953

** Dinyatakan kembali, lihat Catatan 2p * Termasuk penyesuaian akibat perubahan tarif pajak (Catatan 37h)

Realisasi dari aset pajak tangguhan tersebut tergantung kepada kemampuan menghasilkan laba di masa depan. Meskipun tidak ada jaminan atas realisasi tersebut, Perusahaan dan anak perusahaan yakin bahwa kemungkinan besar aset pajak tangguhan tersebut akan terealisasi melalui pengurangan atas laba fiskal masa depan. Jumlah aset pajak tangguhan tersebut dipertimbangkan dapat direalisasi, namun bisa berkurang jika laba fiskal di masa depan lebih kecil dari pada yang diestimasikan.

h. Administrasi Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan dan tiap anak perusahaan melaporkan pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (self-assessment). DJP dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak tanggal terhutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun fiskal 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terhutangnya pajak.

Pada tanggal 23 September 2008, Presiden Republik Indonesia dan Menkumham telah menandatangani dan mengundangkan Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Pajak No. 7 tahun 1983 tentang PPh. Peraturan ini mengatur pengenaan tarif tunggal untuk perhitungan pajak badan sebesar 28% di tahun 2009 (dimana sebelumnya dihitung dengan tarif progresif dari 10% sampai 30%), dan 25% di tahun 2010. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Perusahaan dan anak perusahaan telah menghitung efek dari perubahan tarif atas perhitungan aset dan kewajiban pajak tangguhannya sesuai dengan estimasi realisasinya.


86


h. Administrasi (lanjutan) Selain perubahan tarif, dalam Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 juga diatur pengurangan tarif sebesar 5% dari tarif tertinggi diberikan kepada perusahaan yang memenuhi syarat, yang tercatat dan memperdagangkan sahamnya di BEI yang memenuhi persyaratan bahwa paling sedikit 40% dari jumlah seluruh saham yang disetor dan diperdagangkan di BEI dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham yang kepemilikannya masing-masing tidak boleh melebihi dari 5%. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu satu tahun fiskal. Perusahaan telah memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan, maka perhitungan beban dan kewajiban pajak penghasilan Perusahaan periode 31 Desember 2010 dan 2009, telah memperhitungkan penurunan tarif pajak sebesar 5%. Tidak ada pemeriksaan pajak yang dilakukan untuk tahun fiskal 2003, 2005, 2006, 2007, dan 2009 bagi Perusahaan. Pemeriksaan pajak telah diselesaikan untuk tahun-tahun fiskal lainnya. Tidak ada pemeriksaan pajak yang dilakukan untuk tahun fiskal 2003, 2007, dan 2009 bagi Telkomsel. Pemeriksaan pajak telah diselesaikan untuk tahun-tahun fiskal lainnya. Pada tahun 2008, DJP telah mengeluarkan program sunset policy berupa pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan tahun-tahun sebelumnya yang masih kurang bayar dengan imbalan dibebaskan dari sanksi administrasi dan tidak dilakukan pemeriksaan atas tahun fiskal tersebut, kecuali jika ditemukan bukti baru yang mengharuskan DJP melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Perusahaan dan Telkomsel telah memanfaatkan program sunset policy tersebut melalui pembetulan SPT. Perusahaan menyetor pajak kurang bayar untuk tahun fiskal 2003, 2005, dan 2006 masing-masing sebesar Rp1,9 miliar, Rp2,8 miliar, dan Rp2,4 miliar, dan Telkomsel untuk tahun fiskal 2003 sebesar Rp1,9 miliar. Selain itu, Perusahaan mendapatkan sertifikat dari DJP berupa pembebasan pemeriksaan pajak untuk tahun fiskal 2007, 2008, dan 2009 kecuali jika Perusahaan melaporkan SPT Tahunan Lebih Bayar, maka pemeriksaan akan dilakukan.

38. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar masing-masing sejumlah 19.669.424.780, 19.669.424.780, dan 19.748.574.254 pada tahun 2010, 2009, dan 2008. Laba bersih per saham dasar masing-masing sejumlah Rp586,54, Rp579,52, dan Rp540,38 (nilai penuh) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008. Perusahaan tidak memiliki saham biasa yang berpotensi dilusi.


87

39. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 22 tertanggal 12 Juni 2009, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas untuk 2008 sebesar Rp5.840.708 juta atau Rp296,94 per lembar saham dan menetapkan cadangan umum sebesar Rp4.778.761 juta. Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 17 tertanggal 11 Juni 2010, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas untuk 2009 sebesar Rp5.666.070 juta atau Rp288,06 per lembar saham (Rp524.190 juta atau Rp26,65 per lembar saham dibagikan sebagai dividen kas interim di bulan November 2009).

Pada tanggal 1 Desember 2010, Perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen kas interim

tahun buku 2010 sebesar Rp526.157 juta atau Rp26,75 per lembar saham kepada pemegang saham Perusahaan. Pada tanggal 30 Desember 2010, Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen kas interim sebesar Rp276.072 juta (Catatan 51c).

40. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA

2010 2009 2008

Beban manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar Pensiun Perusahaan 61.044 410.209 775.657 Telkomsel 147.889 112.991 92.427

Beban manfaat pensiun yang masih harus dibayar 208.933 523.200 868.084 Imbalan pasca kerja lainnya 240.627 209.183 210.345 Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan 87.430 75.934 63.369

Beban manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar 536.990 808.317 1.141.798

Beban manfaat pensiun dibayar di muka 988 497 97

Beban pensiun berkala bersih Perusahaan 430.170 570.608 643.618 Telkomsel 74.966 54.695 62.019 Infomedia (524) 473 816

Beban pensiun berkala bersih (Catatan 33) 504.612 625.776 706.453

Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 33) 65.876 81.468 83.569

Imbalan karyawan lainnya (Catatan 33) 22.920 20.028 16.318


88

40. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Pensiun

1. Perusahaan

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti.

Program pensiun manfaat pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Manfaat pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Telkom (“Dapen”). Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Pembayaran kontribusi Perusahaan ke dana pensiun untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 adalah masing-masing sebesar Rp485.254 juta, Rp889.061 juta, dan Rp889.061 juta.

Program pensiun iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Program ini dikelola oleh suatu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”). Kontribusi Perusahaan kepada DPLK dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan yang untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 masing-masing adalah sebesar Rp4.396 juta, Rp3.841 juta, dan Rp3.001 juta.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan kewajiban manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun, dan nilai bersih yang tercatat pada neraca konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 untuk program pensiun manfaat pasti:

2010 2009 2008

Perubahan kewajiban manfaat pensiun Kewajiban manfaat pensiun pada awal tahun 11.753.439 9.516.975 10.727.812 Beban jasa 330.734 284.090 282.134 Beban bunga 1.199.971 1.154.174 1.076.969 Kontribusi peserta program pensiun 42.371 44.476 44.593 Rugi (laba) aktuaria 1.174.236 1.207.375 (2.168.267) Perkiraan pembayaran pensiun (916.148) (453.651) (446.266) Perubahan manfaat 434.975 - -

Kewajiban manfaat pensiun pada akhir tahun 14.019.578 11.753.439 9.516.975

Perubahan aset program pensiun Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun 12.300.181 8.713.418 9.034.392 Perkiraan pengembalian atas aset program pensiun 1.286.718 1.030.829 930.835 Kontribusi pemberi kerja 485.254 889.061 889.061 Kontribusi peserta program pensiun 42.371 44.476 44.593 Laba (rugi) aktuaria 1.603.747 2.027.628 (1.773.654) Perkiraan pembayaran pensiun (620.583) (405.231) (411.809)

Nilai wajar aset program pensiun pada akhir tahun 15.097.688 12.300.181 8.713.418

Status pendanaan 1.078.110 546.742 (803.557) Beban jasa lalu yang belum diakui 1.399.299 1.276.398 1.497.719 Laba aktuaria bersih yang belum diakui (2.538.453) (2.233.349) (1.469.819)

Beban manfaat pensiun yang masih harus dibayar (61.044) (410.209) (775.657)


89

40. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan) a. Pensiun (lanjutan)

1. Perusahaan (lanjutan) Pada tahun 2007, Perusahaan memberlakukan uniformulation manfaat pensiun yang sama bagi peserta sebelum 20 April 1992 dengan peserta sejak 20 April 1992 yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun terhitung 1 Februari 2009. Perubahan manfaat ini berdampak adanya penambahan kewajiban Perusahaan sebesar Rp698.583 juta yang akan diamortisasi selama 9,9 tahun hingga 2016. Pada tahun 2010, Perusahaan menggantikan uniformulation dengan Manfaat Pensiun Sekaligus (“MPS”). MPS diberikan bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, kematian, atau cacat sejak 1 Februari 2009. Perubahan manfaat ini berdampak adanya penambahan kewajiban Perusahaan sebesar Rp434.975 juta yang akan diamortisasi selama 8,63 tahun hingga 2018.

Hasil aktual aset program adalah Rp2.890.465 juta, Rp3.058.457 juta, dan (Rp842.819) juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008. Mutasi beban manfaat pensiun yang masih harus dibayar selama tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 adalah sebagai berikut:

2010 2009 2008

Beban manfaat pensiun yang masih harus dibayar pada awal tahun 410.209 775.657 1.054.097 Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada anak perusahaan 430.170 570.608 643.618 Dibebankan kepada anak perusahaan berdasarkan perjanjian 1.484 1.425 1.460 Kontribusi pemberi kerja (780.819) (937.481) (923.518)

Beban manfaat pensiun yang masih harus dibayar pada akhir tahun 61.044 410.209 775 .657

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, aset program pensiun sebagian besar terdiri dari obligasi Pemerintah dan obligasi korporasi. Pada tanggal 31 Desember 2010, aset program pensiun termasuk penempatan pada saham Seri B dan obligasi yang diterbitkan Perusahaan masing-masing dengan nilai wajar Rp268.801 juta dan Rp155.700 juta yang merupakan 1,78% dan 1,03% dari keseluruhan aset program Dapen pada tahun tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2009, aset program pensiun termasuk penempatan pada saham Seri B sebesar Rp355.371 juta yang merupakan 2,89% dari keseluruhan aset program Dapen pada tahun tersebut.


90


a. Pensiun (lanjutan)

1. Perusahaan (lanjutan) Penilaian aktuaria atas program pensiun manfaat pasti dan imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 40b) dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, pada laporan tertanggal 15 Maret 2011, 30 Maret 2010, dan 31 Maret 2009 oleh PT Towers Watson Purbajaga (“TWP”) (dahulu PT Watson Wyatt Purbajaga), aktuaris independen yang berasosiasi dengan Towers Watson (“TW”) (dahulu Watson Wyatt Worldwide). Asumsi dasar aktuaria yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 adalah sebagai berikut:

2010 2009 2008

Tingkat diskonto 9,5% 10,75% 12% Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program pensiun 9,7% 10,5% 11,5% Tingkat kenaikan kompensasi 8% 8% 8%

Komponen beban pensiun berkala bersih yang diakui adalah sebagai berikut:

2010 2009 2008

Beban jasa 330.734 284.090 282.134 Beban bunga 1.199.971 1.154.174 1.076.969 Perkiraan pengembalian aset atas program pensiun (1.286.718) (1.030.829) (930.835) Amortisasi beban jasa lalu 312.074 221.321 221.321 Laba aktuaria yang diakui (124.407) (56.723) (4.511)

Beban pensiun berkala bersih 431.654 572.033 645.078 Dibebankan kepada anak perusahaan berdasarkan perjanjian (1.484) (1.425) (1.460)

Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada anak perusahaan (Catatan 33) 430.170 570.608 643.618

2. Telkomsel

Telkomsel menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi para karyawannya. Berdasarkan program ini, para karyawan berhak atas manfaat pensiun berdasarkan gaji dasar terakhir atau gaji bersih yang diterima dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (“Jiwasraya”), perusahaan asuransi jiwa milik negara, di bawah suatu kontrak asuransi anuitas. Sampai dengan tahun 2004, kontribusi karyawan terhadap program ini adalah sebesar 5% dari gaji pokok bulanan dan kontribusi atas sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh Telkomsel. Mulai tahun 2005, kontribusi ditanggung sepenuhnya oleh Telkomsel. Kontribusi Telkomsel ke Jiwasraya berjumlah Rp40.067 juta, Rp34.131 juta, dan Rp33.663 juta masing-masing untuk 2010, 2009, dan 2008.


91


2. Telkomsel (lanjutan) Rekonsiliasi antara program pensiun yang tidak didanai dan jumlah kewajiban yang disajikan di neraca konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 adalah sebagai berikut:

2010 2009 2008

Kewajiban manfaat pensiun (662.802) (399.400) (284.324) Nilai wajar aset program pensiun 245.985 154.091 129.091

Yang tidak dilakukan pendanaan (416.817) (245.309) (155.233) Komponen yang tidak diakui di neraca konsolidasian: Beban jasa lalu yang belum diakui 639 754 869 Rugi aktuaria bersih yang belum diakui 268.289 131.564 61.937

Beban manfaat pensiun yang masih harus dibayar (147.889) (112.991) (92.427)

Komponen beban pensiun berkala bersih adalah sebagai berikut:

2010 2009 2008

Beban jasa 43.507 33.948 37.295 Beban bunga 41.914 34.084 30.573 Perkiraan pengembalian aset program pensiun (16.156) (15.456) (11.267) Amortisasi beban jasa lalu 115 115 115 Rugi aktuaria yang diakui 5.586 2.004 5.303

Beban pensiun berkala bersih (Catatan 33) 74.966 54.695 62.019

Beban pensiun berkala bersih untuk program pensiun dihitung berdasarkan perhitungan aktuaria pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, dengan laporan tertanggal masing-masing 23 Februari 2011, 8 Februari 2010, dan 12 Februari 2009 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan TW. Asumsi dasar aktuaris independen berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

2010 2009 2008

Tingkat diskonto 9% 10,5% 12% Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program pensiun 9% 10,5% 12% Tingkat kenaikan kompensasi 8% 8% 9%


92


3. Infomedia

Infomedia menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawannya. Rekonsiliasi antara status pendanaan program pensiun dengan jumlah yang diakui dalam neraca konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 adalah sebagai berikut:

2010 2009 2008

Kewajiban manfaat pensiun (8.208) (7.013) (5.119) Nilai wajar aset program pensiun 9.196 7.510 5.216

Status pendanaan 988 497 97

Beban manfaat pensiun dibayar di muka 988 497 97

(Pendapatan) beban pensiun berkala bersih Infomedia adalah sebesar (Rp524) juta, Rp473 juta, dan Rp816 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 (Catatan 33).

b. Imbalan pasca kerja lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan pada saat karyawan pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja. Imbalan pasca kerja lainnya tersebut adalah Biaya Fasilitas Perumahan Terakhir (BFPT) dan Biaya Perjalanan Pensiun dan Purnabhakti (BPP).

Mutasi imbalan pasca kerja lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008: 2010 2009 2008

Beban imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar pada awal tahun 209.183 210.345 195.061 Beban imbalan pasca kerja lainnya 65.876 81.468 83.569 Pembayaran manfaat oleh Perusahaan (34.432) (82.630) (68.285)

Jumlah beban imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar pada akhir tahun 240.627 209.183 210.345

Komponen beban imbalan pasca kerja lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008: 2010 2009 2008

Beban jasa 18.690 21.729 22.625 Beban bunga 35.900 46.159 41.934

Amortisasi beban jasa lalu 6.826 6.826 6.826 Rugi aktuaria yang diakui 4.460 6.754 12.184

Jumlah beban imbalan pasca kerja lainnya - bersih (Catatan 33) 65.876 81.468 83.569


93


c. Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Kete nagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, Perusahaan dan anak perusahaan diharuskan untuk memberikan manfaat pensiun minimum, jika belum dipenuhi oleh program pensiun yang diselenggarakan, kepada para karyawannya yang mencapai usia pensiun. Jumlah tercatat kewajiban tambahan ini pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp87.430 juta dan Rp75.934 juta. Beban pensiun yang dibebankan adalah sebesar Rp22.920 juta, Rp20.028 juta, dan Rp16.318 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 (Catatan 33).

41. PENGHARGAAN MASA KERJA (“ LONG SERVICE AWARDS” ATAU “ LSA”)

Telkomsel memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu, termasuk LSA dan LSL. LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria dengan menggunakan metode Projected Unit Credit, sebesar Rp242.149 juta dan Rp212.518 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Catatan 43). Manfaat yang dibebankan adalah sebesar Rp78.323 juta, Rp116.562 juta, dan Rp35.300 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 (Catatan 33).

42. IMBALAN KESEHATAN PASCA KERJA

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kesehatan pasca kerja untuk semua karyawannya yang sudah bekerja sebelum tanggal 1 November 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan untuk masa kerja selama 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995. Program ini tidak berlaku bagi karyawan yang mulai bekerja pada Perusahaan sejak tanggal 1 November 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom (“Yakes”). Program imbalan kesehatan pasca kerja iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 November 1995 atau karyawan dengan masa kerja kurang dari 20 tahun pada saat pensiun. Kontribusi pembayaran Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 masing-masing adalah sebesar Rp20.117 juta, Rp22.757 juta, dan Rp24.024 juta.


94

42. IMBALAN KESEHATAN PASCA KERJA (lanjutan) Tabel berikut ini menyajikan mutasi kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja, perubahan aset program imbalan kesehatan pasca kerja, status pendanaan program imbalan kesehatan pasca kerja, dan jumlah bersih yang diakui dalam neraca konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008:

2010 2009 2008

Perubahan kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja Kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun 7.165.974 5.855.224 8.925.612 Beban jasa 83.921 72.007 143.981 Beban bunga 744.551 686.767 903.498 Rugi (laba) aktuaria 1.034.589 816.312 (3.895.872) Perkiraan pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja (287.924) (264.336) (221.995)

Kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir tahun 8.741.111 7.165.974 5.855.224

Perubahan aset program Nilai wajar aset program pada awal tahun 6.022.263 4.018.693 3.376.172 Perkiraan pengembalian aset program 589.530 410.378 343.366 Kontribusi pemberi kerja 990.688 1.100.523 1.100.839 Laba (rugi) aktuaria 690.497 757.005 (579.689) Perkiraan pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja (287.924) (264.336) (221.995)

Nilai wajar aset program pada akhir tahun 8.005.054 6.022.263 4.018.693

Status pendanaan (736.057) (1.143.711) (1.836.531) Laba aktuaria bersih yang belum diakui (313.973) (658.065) (734.189)

Beban imbalan kesehatan pasca kerja yang masih harus dibayar (1.050.030) (1.8 01.776) (2.570.720)

Hasil aktual aset program adalah Rp1.280.027 juta, Rp1.167.384 juta, dan (Rp236.324) juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008. Komponen beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih adalah sebagai berikut:

2010 2009 2008

Beban jasa 83.921 72.007 143.981 Beban bunga 744.551 686.767 903.498 Perkiraan pengembalian atas aset program (589.530) (410.378) (343.366) (Laba) rugi aktuaria yang diakui - (16.817) 198.523

Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih 238.942 331.579 902.636 Jumlah yang dibebankan ke anak perusahaan berdasarkan perjanjian (688) (523) (839)

Jumlah beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada anak perusahaan (Catatan 33) 238.254 331.056 901.797

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, aset program meliputi saham Seri B yang diterbitkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar masing-masing sebesar Rp34.419 juta dan Rp85.343 juta.


95

42. IMBALAN KESEHATAN PASCA KERJA (lanjutan) Mutasi beban imbalan kesehatan pasca kerja yang masih harus dibayar untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 adalah sebagai berikut:

2010 2009 2008

Beban imbalan kesehatan pasca kerja yang masih harus dibayar pada awal tahun 1.801.776 2.570.720 2.768.923 Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada anak perusahaan (Catatan 33) 238.254 331.056 901.797 Jumlah yang dibebankan kepada anak perusahaan berdasarkan perjanjian 688 523 839 Kontribusi pemberi kerja (990.688) (1.100.523) (1.100.839)

Beban imbalan kesehatan pasca kerja yang masih harus dibayar pada akhir tahun 1 .050.030 1.801.776 2.570.720

Penilaian aktuaria untuk program imbalan kesehatan pasca kerja dilakukan berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, pada laporan masing-masing tertanggal 15 Maret 2011, 30 Maret 2010, dan 31 Maret 2009 oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan TW. Asumsi dasar yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 adalah sebagai berikut:

2010 2009 2008

Tingkat diskonto 9,5% 10,75% 12% Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program 8,21% 9,25% 9,25% Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan 8% 10% 12% Tingkat pertumbuhan akhir beban kesehatan 8% 8% 8% Tahun tercapainya tingkat pertumbuhan akhir 2011 2012 2011 Peningkatan 1% pada perkiraan pertumbuhan beban kesehatan akan memberikan dampak sebagai berikut:

2010 2009 2008

Beban jasa dan beban bunga 1.021.352 968.212 879.993 Akumulasi kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja 10.311.676 8.294.707 6.721.722


96

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut adalah perjanjian/transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa: a. Pemerintah

i. Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah, pemegang saham mayoritas Perusahaan (Catatan 19).

Beban bunga atas pinjaman penerusan masing-masing berjumlah Rp163.209 juta, Rp247.944 juta, dan Rp172.895 juta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008. Beban bunga atas pinjaman penerusan mencerminkan 8,5%, 11,8%, dan 10,5% dari jumlah beban bunga pada masing-masing tahun.

ii. Perusahaan dan anak perusahaan membayar beban hak penyelenggaraan untuk jasa

telekomunikasi yang diberikan dan beban pemakaian frekuensi radio kepada Depkominfo.

Beban hak penyelenggaraan berjumlah Rp341.981 juta, Rp327.132 juta , dan Rp632.522 juta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 (Catatan 34), yang mencerminkan 0,7%, 0,7%, dan 1,5% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun. Beban pemakaian frekuensi radio berjumlah Rp2.892.282 juta, Rp2.784.639 juta, dan Rp2.400.290 juta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 (Catatan 34), yang mencerminkan 6,3%, 6,2%, dan 5,8% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun. Telkomsel membayar up front fee untuk lisensi 3G sebesar Rp756.000 juta dan mencatat sebagai aset tidak berwujud (Catatan 12.iii).

iii. Mulai tahun 2005, Perusahaan dan anak perusahaan membayar beban KPU kepada Depkominfo sesuai dengan Peraturan Menkominfo No. 15/Per/M.KOMINFO/9/2005 tanggal 30 September 2005.

Beban KPU adalah sebesar Rp834.529 juta, Rp809.619 juta, dan Rp462.555 juta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 (Catatan 34) yang mencerminkan 1,8 %, 1,8%, dan 1,1% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.


97

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) b. Remunerasi Komisaris dan Direktur

i. Perusahaan dan anak perusahaan memberikan honor dan fasilitas untuk keperluan tugas

operasional Dewan Komisaris. Jumlah tunjangan tersebut adalah Rp53.311 juta, Rp52.255 juta, dan Rp53.590 juta masing-masing untuk tahun 2010, 2009, dan 2008, yang mencerminkan 0,1% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

ii. Perusahaan dan anak perusahaan memberikan gaji dan fasilitas untuk keperluan tugas

operasional Direksi. Jumlah tunjangan tersebut adalah Rp165.790 juta, Rp139.923 juta, dan Rp123.273 juta masing-masing untuk tahun 2010, 2009, dan 2008, yang mencerminkan 0,4%, 0,3%, dan 0,3% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

c. Indosat

Perusahaan memperlakukan Indosat sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa karena Pemerintah masih memiliki pengaruh signifikan atas kebijakan keuangan dan operasi Indosat terkait dengan hak untuk menunjuk satu Direktur dan satu Komisaris. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada masyarakat. Hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: i. Perusahaan menyediakan jaringan lokal bagi pelanggan untuk melakukan atau menerima

panggilan telepon internasional. Indosat menyediakan jaringan internasional bagi pelanggan, kecuali pelanggan di daerah perbatasan tertentu, sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia. Jasa telekomunikasi internasional mencakup telepon, teleks, telegram, Sambungan Komunikasi Data Paket (SKDP), televisi, teleprinter, Alternate Voice/Data Telecommunications (AVD), hotline, dan teleconferencing.

ii. Perusahaan dan Indosat bertanggung jawab atas sarana telekomunikasi masing-masing. iii. Pembuatan kuitansi tagihan dan penagihan kepada pelanggan, kecuali untuk sirkit

langganan dan telepon umum yang berada di sentral gerbang internasional, dilakukan oleh Perusahaan.

iv. Perusahaan menerima kompensasi untuk jasa yang disebutkan dalam butir pertama di atas berdasarkan tarif interkoneksi yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan (“Menhub”).

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan telepon tidak bergerak (“Public Switched Telephone Network” atau “PSTN”) milik Perusahaan dan jaringan telekomunikasi bergerak seluler GSM milik Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat Multimedia Mobile serta penyelesaian hak dan kewajiban interkoneksi terkait. Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk interkoneksi jaringan telekomunikasi bergerak seluler GSM milik Indosat dengan PSTN Perusahaan, yang memungkinkan pelanggan masing-masing perusahaan untuk melakukan panggilan domestik antara jaringan telekomunikasi bergerak seluler GSM milik Indosat dan jaringan tidak bergerak Perusahaan, serta memungkinkan pelanggan Indosat untuk mengakses jasa SLI Perusahaan dengan menekan “007”.


98

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) c. Indosat (lanjutan)

Perusahaan selama ini menangani pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan untuk Indosat. Indosat secara bertahap akan mengambil alih kegiatan tersebut dan melakukan sendiri penerbitan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan secara langsung. Perusahaan menerima kompensasi dari Indosat yang dihitung sebesar 1% dari jumlah yang ditagih oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, ditambah dengan beban pemrosesan tagihan yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu untuk setiap data (record). Pada tanggal 11 Desember 2008, Perusahaan dan Indosat sepakat untuk memberlakukan tarif biaya layanan SLI, besaran tarif tersebut telah memperhitungkan besaran kompensasi penerbitan kuitansi tagihan dan penagihan. Kesepakatan ini berlaku efektif mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2010, dan dapat diberlakukan sampai ada Berita Acara Kesepakatan baru. Pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan dan Indosat menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, SLJJ, dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi kewajiban tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 8 tahun 2006 (Catatan 46). Amandemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2007. Telkomsel juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada pelanggan jaringan bergerak seluler GSM. Hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

i. Jaringan telekomunikasi bergerak seluler GSM milik Telkomsel dihubungkan dengan

gerbang pertukaran internasional milik Indosat agar dapat melakukan atau menerima panggilan internasional.

ii. Jaringan telekomunikasi bergerak seluler GSM milik Telkomsel dan milik Indosat telah dihubungkan untuk memungkinkan komunikasi antar jaringan oleh pelanggan dari kedua belah pihak.

iii. Atas interkoneksi ini, Indosat berhak atas sebagian pendapatan Telkomsel sebagai kompensasi atas jasa interkoneksi.

iv. Peralatan interkoneksi yang dipasang oleh salah satu pihak di lokasi milik pihak lain tetap merupakan milik pihak pemasang peralatan tersebut. Beban yang timbul sehubungan dengan pengadaan peralatan, instalasi dan pemeliharaan ditanggung oleh Telkomsel.

Pendapatan interkoneksi Perusahaan dan anak perusahaan dari Indosat untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 masing-masing sebesar Rp912.472 juta, Rp1.119.556 juta, dan Rp1.424.488 juta, yang mencerminkan masing-masing 1,3%, 1,7%, dan 2,2% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun.

Beban interkoneksi Perusahaan dan anak perusahaan dari Indosat untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 masing-masing sebesar Rp905.353 juta, Rp1.049.970 juta, dan Rp1.439.444 juta, yang mencerminkan masing-masing 2,0%, 2,3%, dan 3,5% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

Telkomsel juga mengadakan perjanjian atas penggunaan fasilitas telekomunikasi Indosat. Perjanjian yang dibuat tahun 1997 dan berlaku selama sebelas tahun tersebut, dapat diubah berdasarkan tinjauan tahunan dan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Pada tahun 2009, perjanjian tersebut diperpanjang untuk 5 (lima) tahun sampai dengan 1 April 2014. Beban atas penggunaan fasilitas tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 masing-masing sebesar Rp3.446 juta, Rp10.927 juta, dan Rp21.922 juta yang mencerminkan 0,01%, 0,02%, dan 0,05% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.


99


Perjanjian lainnya antara Telkomsel dan Indosat adalah sebagai berikut:

i. Perjanjian Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Kabel Jakarta-Surabaya (“J-S Cable

System”)

Pada tanggal 10 Oktober 1996, Telkomsel, Lintasarta, PT Satelit Palapa Indonesia (“Satelindo”), dan Indosat (“Pihak-pihak”) mengadakan perjanjian pembangunan dan pemeliharaan Sistem Kabel J-S dan berlaku selama 25 tahun. Pembangunan sistem kabel selesai pada tahun 1998. Berdasarkan perjanjian, Telkomsel menanggung 19,325% dari jumlah biaya pembangunan. Beban operasi dan pemeliharaan dibagi berdasarkan formula yang telah disetujui bersama.

Bagian Telkomsel dalam beban operasi dan pemeliharaan dari sistem kabel adalah sebesar Rp562 juta, Rp1.223 juta, dan Rp467 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008.

ii. Perjanjian IRU (IRU Agreement)

Pada tanggal 21 September 2000, Telkomsel mengadakan perjanjian dengan Indosat mengenai penggunaan SEA-ME-WE 3 dan Tail Link di Jakarta dan Medan. Berdasarkan perjanjian, Telkomsel diberikan hak yang tidak dapat dibatalkan untuk menggunakan kapasitas tertentu dari jaringan tersebut mulai tanggal 21 September 2000 hingga 20 September 2015 sebagai imbalan atas pembayaran di muka sejumlah US$2,7 juta (Catatan 11). Sebagai tambahan pembayaran di muka, Telkomsel juga dikenakan beban operasi dan pemeliharaan tahunan sebesar US$0,1 juta.

Pada tahun 1994, Perusahaan mengalihkan hak penggunaan sebidang tanah di Jakarta yang dimiliki Perusahaan kepada Satelindo, yang sebelumnya disewakan kepada Telekomindo. Berdasarkan perjanjian pengalihan, Satelindo diberi hak untuk menggunakan tanah tersebut selama 30 tahun dan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh hak mendirikan bangunan di atasnya. Hak kepemilikan atas tanah tersebut tetap berada pada Perusahaan. Satelindo setuju untuk membayar sejumlah Rp43.023 juta kepada Perusahaan untuk hak penggunaan tanah selama 30 tahun. Satelindo telah membayar sejumlah Rp17.210 juta pada tahun 1994 sementara sisanya sebesar Rp25.813 juta belum dibayar karena Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tidak dapat diperoleh sebagaimana disebutkan dalam perjanjian. Pada tahun 2000, Perusahaan dan Satelindo menyetujui alternatif penyelesaian dengan memperhitungkan pembayaran Satelindo di atas sebagai beban sewa sampai tahun 2006. Pada tahun 2001, Satelindo melakukan pembayaran tambahan sejumlah Rp59.860 juta sebagai beban sewa sampai tahun 2024. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, pembayaran di muka dari Satelindo ini disajikan di neraca konsolidasian sebagai “Uang muka pelanggan dan pemasok” .

Perusahaan menyediakan layanan sirkit langganan kepada Indosat dan anak perusahaan, yaitu PT Indosat Mega Media, Lintasarta, dan PT Sistelindo Mitralintas. Saluran ini dapat digunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili, atau jasa telekomunikasi lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 masing-masing sebesar Rp132.092 juta, Rp137.154 juta, dan Rp171.730 juta yang mencerminkan 0,2%, 0,2%, dan 0,3% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun.


100


Lintasarta menggunakan transponder satelit atau kanal frekuensi satelit telekomunikasi Perusahaan. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 sebesar Rp26.461 juta, Rp30.118 juta, dan Rp21.815 juta yang mencerminkan kurang dari 0,1% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun.

Telkomsel mengadakan perjanjian dengan Lintasarta (berlaku sampai dengan 31 Oktober 2010) dan PT Artajasa Pembayaran Elektronis (“Artajasa”) (berlaku sampai dengan bulan Mei 2008) (39,8% sahamnya dimiliki oleh anak perusahaan Indosat) untuk pemakaian sistem jaringan komunikasi data. Beban pemakaian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 masing-masing sebesar Rp37.702 juta, Rp36.434 juta, dan Rp33.706 juta yang mencerminkan 0,1% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

d. Lain-lain

Transaksi dengan seluruh BUMN diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu: (i) Perusahaan menyediakan jasa telekomunikasi kepada Instansi Pemerintah di Indonesia,

yang diperlakukan sebagaimana layaknya transaksi dengan pihak ketiga. (ii) Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Instansi Pemerintah dan perusahaan asosiasi

yaitu CSM, Patrakom, dan PSN untuk penggunaan transponder satelit atau kanal frekuensi satelit telekomunikasi Perusahaan. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 masing-masing sebesar Rp123.631 juta, Rp140.107 juta, dan Rp110.692 juta yang mencerminkan 0,2% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun.

(iii) Perusahaan menyediakan layanan sirkit langganan kepada perusahaan asosiasi, yaitu

CSM, Patrakom, PSN, dan Gratika. Sirkit langganan ini dapat digunakan perusahaan asosiasi tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili, dan jasa telekomunikasi lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 masing-masing sebesar Rp43.252 juta, Rp39.972 juta, dan Rp62.530 juta yang mencerminkan 0,1% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun.

(iv) Perusahaan membeli aset tetap termasuk jasa pembangunan dan instalasi dari sejumlah

pihak yang mempunyai hubungan istimewa meliputi, diantaranya, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (“INTI”) dan Kopegtel. Pembelian yang dilakukan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut pada tahun 2010, 2009, dan 2008 masing-masing sebesar Rp141.464 juta, Rp340.568 juta, dan Rp624.160 juta yang mencerminkan 0,9%, 1,7%, dan 3,9% dari jumlah pembelian aset tetap pada masing-masing tahun.

(v) INTI juga merupakan kontraktor dan pemasok utama yang menyediakan peralatan,

termasuk jasa konstruksi dan instalasi bagi Telkomsel. Pembelian dari INTI pada tahun 2010, 2009, dan 2008 masing-masing sebesar Rp133.037 juta, Rp103.822 juta, dan Rp124.929 juta yang mencerminkan 0,9%, 0,5%, dan 0,8% dari jumlah pembelian aset tetap pada masing-masing tahun.


101

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)


(vi) Telkomsel mengadakan perjanjian dengan PSN untuk sewa jaringan transmisi PSN. Berdasarkan perjanjian yang dibuat tanggal 14 Maret 2001, jangka waktu sewa minimum adalah 2 tahun sejak pengoperasian jaringan transmisi dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini telah diperpanjang hingga 13 Maret 2011. Beban sewa untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 masing-masing sebesar Rp176.278 juta, Rp204.075 juta, dan Rp139.449 juta yang mencerminkan 0,4%, 0,5%, dan 0,3% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

(vii) Perusahaan dan anak perusahaan mengasuransikan aset tetap, persediaan, dan menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja bagi karyawannya pada Jasindo, PT Asuransi Tenaga Kerja, dan Jiwasraya yang merupakan perusahaan asuransi milik negara. Premi asuransi tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 masing-masing sebesar Rp391.494 juta, Rp313.433 juta, dan Rp335.350 juta yang mencerminkan 0,8%, 0,7%, dan 0,8% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

(viii) Perusahaan dan anak perusahaan mempunyai rekening giro dan deposito berjangka pada beberapa bank milik negara. Di samping itu, beberapa bank tersebut ditunjuk sebagai agen penagihan Perusahaan. Jumlah penempatan Perusahaan pada bank milik negara dalam bentuk rekening giro dan deposito berjangka, dan reksa dana masing-masing berjumlah Rp7.887.533 juta dan Rp5.627.600 juta pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, yang masing-masing mencerminkan 7,9% dan 5,8% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Pendapatan bunga yang diakui untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 masing-masing sebesar Rp202.478 juta, Rp195.266 juta, dan Rp310.561 juta yang mencerminkan 48,1%, 42,2%, dan 46% dari jumlah pendapatan bunga pada masing-masing tahun.

(ix) Perusahaan dan anak perusahaan melakukan pinjaman dari beberapa bank milik negara. Beban bunga dari pinjaman tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 masing-masing sebesar Rp888.946 juta, Rp1.047.067 juta, dan Rp710.338 juta, yang mencerminkan 46,1%, 50,0%, dan 43,3% dari jumlah beban bunga pada masing-masing tahun.

(x) Perusahaan menyewa bangunan, menyewa mobil, membeli barang dan jasa pembangunan, dan menggunakan jasa pemeliharaan dan kebersihan dari Kopegtel dan PT Sandhy Putra Makmur (“SPM”), anak perusahaan dari Yayasan Sandikara Putra Telkom - yayasan yang dikelola oleh Dharma Wanita Telkom. Beban yang timbul dari transaksi tersebut berjumlah Rp607.875 juta, Rp478.807 juta, dan Rp456.577 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, yang mencerminkan 1,3%, 1,1%, dan 1,1% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

(xi) Perusahaan dan anak perusahaan menerima pendapatan interkoneksi bersih dari PSN, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp4.900 juta, Rp5.127 juta, dan Rp6.896 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, yang mencerminkan 0,01%, kurang dari 0,01%, dan 0,01% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun. Dan membayar beban interkoneksi dari PSN, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp4.921 juta, Rp5.248 juta, dan Rp8.806 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, yang mencerminkan 0,01%, 0,01%, dan 0,02% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.


102


d. Lain-lain (lanjutan) (xii) Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Kopegtel, sehubungan PBH. Pada tahun

2010, 2009, dan 2008, bagian dari pendapatan yang harus dibagikan kepada Kopegtel adalah masing-masing sebesar Rp796 juta, Rp3.837 juta, dan Rp11.868 juta, yang mencerminkan kurang dari 0,01%, 0,01%, dan 0,02% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun.

(xiii) Telkomsel mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Patrakom dan CSM

sehubungan dengan penggunaan jaringan transmisi mereka untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang. Beban sewa untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 adalah sebesar Rp195.401 juta, Rp228.921 juta, dan Rp158.288 juta, yang mencerminkan 0,4%, 0,5%, dan 0,4% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

(xiv) Koperasi Pegawai Telkomsel (“Kisel”) adalah koperasi yang didirikan oleh karyawan

Telkomsel, bergerak dalam jasa penyewaan mobil, pencetakan dan distribusi tagihan pelanggan, penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang bermanfaat bagi Telkomsel. Untuk jasa-jasa ini, Kisel membebankan Telkomsel masing-masing sebesar Rp634.234 juta, Rp586.545 juta, dan Rp542.342 juta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, yang mencerminkan 1,4%, 1,3%, dan 1,3% dari beban usaha pada masing-masing tahun. Telkomsel juga mengadakan perjanjian penyaluran dengan Kisel untuk pendistribusian kartu SIM dan vaucer pulsa isi ulang. Jumlah kartu SIM dan vaucer pulsa isi ulang yang dijual ke Kisel sebesar Rp2.154.842 juta, Rp2.229.207 juta, dan Rp2.086.739 juta pada tahun 2010, 2009, dan 2008, yang mencerminkan 3,1%, 3,3%, dan 3,3% dari pendapatan usaha pada masing-masing tahun.

(xv) Telkomsel mengadakan perjanjian pengadaan dengan Gratika, yang merupakan anak

perusahaan dari Dapen untuk instalasi dan pemeliharaan peralatan. Jumlah pengadaan untuk instalasi peralatan sebesar Rp28.938 juta, Rp56.744 juta, dan Rp40.629 juta masing-masing untuk tahun 2010, 2009, dan 2008, yang mencerminkan 0,19%, 0,28%, dan 0,26% dari jumlah pembelian aset tetap pada masing-masing tahun. Jumlah pengadaan untuk pemeliharaan peralatan sebesar Rp25.651 juta, Rp51.992 juta, dan Rp34.570 juta masing-masing untuk tahun 2010, 2009, dan 2008, yang mencerminkan 0,06%, 0,12%, dan 0,08% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.


103


Saldo akun dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

2010 2009*

% terhadap % terhadap jumlah jumlah Jumlah aset Jumlah aset

a. Kas dan setara kas (Catatan 4) 7.443.452 7,46 4.958.439 5,08

b. Penyertaan sementara 300.977 0,30 276.523 0,28

c. Piutang usaha - bersih (Catatan 5) 780.043 0,78 604.768 0,62

d. Piutang lain-lain Bank milik negara (bunga) 13.978 0,01 9.065 0,01 Patrakom 1.888 0,00 4.688 0,01 Instansi Pemerintah 784 0,00 278 0,00 Kopegtel 32 0,00 3.829 0,00 Lainnya 305 0,00 217 0,00

Jumlah 16.987 0,01 18.077 0,02

e. Uang Muka dan beban dibayar di muka (Catatan 7) 2.401.386 2,41 1.733.277 1,78

f. Aset lancar lainnya (Catatan 8) BNI 593 0,00 108.893 0,11 BRI 347 0,00 347 0,00 Bank Mandiri 235 0,00 16.098 0,02

Jumlah 1.175 0,00 125.338 0,13

g. Pensiun dibayar di muka (Catatan 40) 988 0,00 497 0,00

h. Uang muka dan aset tidak lancar lainnya (Catatan 11) BNI 94.544 0,09 98.107 0,10 Bank Mandiri 5.020 0,01 124.378 0,13 Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 813 0,00 813 0,00

Jumlah 100.377 0,10 223.298 0,23

i. Rekening escrow (Catatan 13) 41.552 0,04 44.004 0,05



104


2010 2009*

% terhadap % terhadap jumlah jumlah Jumlah kewajiban Jumlah kewajiban

j. Hutang usaha (Catatan 14) Instansi Pemerintah 400.238 0,92 1.280.700 2,66 BUMN 287.433 0,67 1.032 0,00 Kopegtel 140.311 0,32 132.652 0,28 Indosat 62.369 0,14 63.233 0,13 Yakes 60.562 0,14 38.095 0,08 Gratika 33.515 0,08 8.138 0,02 INTI 13.917 0,03 13.459 0,03 SPM 12.446 0,03 12.829 0,03 Patrakom 837 0,00 690 0,00 PSN 551 0,00 1 0,00 CSM - - 1.012 0,00 Lain-lain 141.695 0,33 207.627 0,43

Jumlah 1.153.874 2,66 1.759.468 3,66

k. Beban yang masih harus dibayar (Catatan 15) Karyawan 894.733 2,07 1.786.736 3,71 Instansi Pemerintah dan bank milik negara 65.522 0,15 368.860 0,76 PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) 22.649 0,05 22.802 0,05

Jumlah 982.904 2,27 2.178.398 4,52

l. Hutang bank jangka pendek (Catatan 17) BSM 4.000 0,01 9.000 0,02

m. Kewajiban LSA (Catatan 41) 242.149 0,56 212.518 0,44

n. Kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja (Catatan 42) 1.050.030 2,42 1.801.776 3,74

o. Kewajiban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 40) 536.990 1,24 808.317 1,68

p. Pinjaman penerusan (Catatan 19) 3.136.666 7,24 3.518.093 7,31

q. Obligasi dan wesel bayar (Catatan 20) 100.750 0,23 70.000 0,15

r. Hutang bank jangka panjang (Catatan 21) BNI 3.748.871 8,65 4.450.000 9,24 Bank Mandiri 3.073.387 7,09 3.330.000 6,92 BRI 2.197.000 5,07 3.700.000 7,68 BTN 7.084 0,02 - -

Jumlah 9.026.342 20,83 11.480.000 23,84



105

44. INFORMASI SEGMEN Perusahaan dan anak perusahaan memiliki tiga segmen usaha utama yang beroperasi di Indonesia, yaitu sambungan kabel tidak bergerak, sambungan nirkabel tidak bergerak, dan seluler. Segmen sambungan kabel tidak bergerak menyediakan jasa telepon lokal, SLJJ, dan internasional, dan jasa telekomunikasi lainnya (termasuk di antaranya sirkit langganan, teleks, transponder, satelit, dan VSAT), serta jasa pendukungnya. Segmen sambungan nirkabel tidak bergerak menyediakan jasa telekomunikasi berbasis CDMA yang menawarkan pelanggannya kemampuan untuk menggunakan pesawat telepon nirkabel dengan area terbatas (dalam kode wilayah lokal). Segmen seluler menyediakan jasa telekomunikasi dasar, khususnya jasa telekomunikasi seluler bergerak. Segmen usaha yang secara individu tidak melebihi 10% dari pendapatan usaha Perusahaan disajikan sebagai “Lain-lain”, yang terdiri dari usaha layanan informasi teknologi, buku petunjuk telepon, dan pengelolaan gedung. Pendapatan dan beban segmen meliputi transaksi antar segmen usaha dan dinilai sebesar nilai pasar.

2010

Sambungan Sambungan Jumlah kabel tidak nirkabel tidak sebelu m Jumlah bergerak bergerak Seluler Lain-lain eliminasi Eliminasi konsolidasian

Hasil segmen Pendapatan usaha eksternal 21.618.690 2.951.526 43.591.845 467.120 68.629.181 - 68.629.181 Pendapatan antar segmen 5.434.424 174.039 1.930.867 744.666 8.283.996 (8.283.996) -

Jumlah pendapatan segmen 27.053.114 3.125.565 45.522.712 1.211.786 76.913.177 (8.283.996) 68.629.181

Beban usaha eksternal (18.231.340) (2.739.185) (24.165.450) (1.002.086) (46.138.061) - (46.138.061) Beban usaha antar segmen (3.967.060) (123.053) (4.222.555) (30.630) (8.343.298) 8.343.298 -

-

Beban usaha segmen (22.198.400) (2.862.238) (28.388.005) (1.032.716) (54.481.359) 8.343.298 (46.138.061)

Hasil segmen 4.854.714 263.327 17.134.707 179.070 22.431.818 59.302 22.491.120

Beban bunga (1.928.035) Pendapatan bunga 421.354 Keuntungan selisih kurs - bersih 42.948 Penghasilan lain-lain - bersih 402.586 Beban PPh (5.546.039) Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi (13.622)

Laba sebelum hak minoritas 15.870.312 Hak minoritas yang tidak dapat dialokasi (4.333.313)

Laba bersih 11.536.999

Informasi lain Aset segmen 38.649.848 5.261.757 57.651.867 917.308 102.480.780 (2.976.183) 99.504.597 Investasi pada perusahaan asosiasi 233.491 - 20.359 - 253.850 - 253.850

Jumlah aset konsolidasian 99.758.447

Jumlah kewajiban konsolidasian (21.678.515) (826.784) (23.466.203) (348.345) (46.319.847) 2.976.183 (43.343.664)

Pembelian barang modal (4.052.463) (146.983) (8.197.813) (89.654) (12.486.913) - (12.486.913)

Penyusutan dan amortisasi (4.210.658) (730.606) (9.636.506) (33.688) (14.611.458) - (14.611.458)

Beban non-kas lain-lain (336.440) (34.098) (148.087) (6.135) (524.760) - (524.760)


106

44. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) 2009*



Jumlah pendapatan segmen 25.446.852 3.639.554 44.397.125 728.877 74.212.408 (6.534.890) 67.677.518

Beban usaha eksternal (19.232.762) (3.204.090) (21.741.165) (711.865) (44.889.882) - (44.889.882) Beban usaha antar segmen (2.695.053) (156.069) (3.920.993) (32.872) (6.804.987) 6.804.987 -

-

Beban usaha segmen (21.927.815) (3.360.159) (25.662.158) (744.737) (51.694.869) 6.804.987 (44.889.882)

Hasil segmen 3.519.037 279.395 18.734.967 (15.860) 22.517.539 270.097 22.787.636

Beban bunga (2.095.978) Pendapatan bunga 462.169 Kerugian selisih kurs - bersih 972.947 Penghasilan lain-lain - bersih 349.962 Beban PPh (6.404.123) Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi (29.715)





Jumlah kewajiban konsolidasian (20.739.038) (2.034.217) (28.469.997) (281.061) (51.524.313) 3.295.760 (48.228.553)

Pembelian barang modal (3.615.766) (1.612.519) (12.663.266) (40.989) (17.932.540) - (17.932.540)

Penyusutan dan amortisasi (4.684.050) (637.165) (8.622.621) (30.968) (13.974.804) - (13.974.804)

Beban non-kas lain-lain (461.320) - (108.255) (4.129) (573.704) - (573.704)


2008*



Jumlah pendapatan segmen 25.696.274 3.696.626 40.243.202 731.771 70.367.873 (6.201.444) 64.166.429

Beban usaha eksternal (19.167.678) (2.311.002) (19.640.472) (610.309) (41.729.461) - (41.729.461) Beban usaha antar segmen (2.709.424) (182.212) (3.856.322) (32.395) (6.780.353) 6.780.353 -

Beban usaha segmen (21.877.102) (2.493.214) (23.496.794) (642.704) (48.509.814) 6.780.353 (41.729.461)

Hasil segmen 3.819.172 1.203.412 16.746.408 89.067 21.858.059 578.909 22.436.968

Beban bunga (1.641.285) Pendapatan bunga 671.834 Kerugian selisih kurs - bersih (1.613.759) Penghasilan lain-lain - bersih 524.742 Beban PPh (5.673.542) Bagian laba bersih perusahaan asosiasi 20.471



Informasi lain



107

44. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) 2008*




Jumlah kewajiban konsolidasian (23.271.975) (1.925.062) (29.708.639) (341.793) (55.247.469) 7.584.897 (47.662.572)

Pembelian barang modal (4.364.760) (1.937.644) (15.370.866) (62.478) (21.735.748) - (21.735.748)

Penyusutan dan amortisasi (4.629.334) (408.467) (7.254.318) (55.952) (12.348.071) 15.995 (12.332.076)

Beban non-kas lain-lain (335.370) - (54.870) - (390.240) - (390.240)


45. POLA BAGI HASIL (“PBH”)

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan beberapa mitra usaha secara terpisah berdasarkan perjanjian PBH yang dimaksudkan untuk membangun sambungan tidak bergerak, instalasi telepon umum kartu (termasuk pemeliharaannya), data dan jaringan internet, dan fasilitas pendukung telekomunikasi terkait. Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan memiliki 17 perjanjian PBH dengan 15 mitra usaha. Lokasi PBH paling banyak berada di Pekanbaru, Jawa Timur, Kalimantan, Makassar, Pare-pare, Manado, Denpasar, Mataram dan Kupang dengan periode penyelenggaraan antara 80 sampai dengan 148 bulan.

Berdasarkan perjanjian PBH, mitra usaha menanggung biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan sarana telekomunikasi. Setelah pembangunan selesai, Perusahaan mengelola dan mengoperasikan sarana telekomunikasi tersebut dan menanggung beban perbaikan dan pemeliharaan selama periode bagi hasil. Secara hukum, mitra usaha berhak atas aset tetap yang dibangun mitra usaha selama periode bagi hasil. Pada akhir setiap masa bagi hasil, mitra usaha akan mengalihkan kepemilikan atas sarana telekomunikasi tersebut kepada Perusahaan pada harga nominal tertentu.

Pada umumnya pendapatan yang diperoleh dari pelanggan untuk biaya instalasi sambungan telepon menjadi hak mitra usaha sepenuhnya. Pendapatan dari pulsa telepon outgoing dan biaya bulanan pelanggan dibagi antara mitra usaha dan Perusahaan berdasarkan rasio tertentu yang telah disepakati.

Pada tahun 2009, Perusahaan melakukan amandemen atas beberapa perjanjian PBH dengan memperpanjang periode PBH serta rasio PBH antara Perusahaan dengan mitra usaha.

Nilai buku bersih aset tetap PBH yang telah dialihkan menjadi aset tetap Perusahaan (Catatan 2p.i) pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar Rp11.424 juta dan Rp51.078 juta (Catatan 10).


108

46. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI Berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi ditentukan oleh penyelenggara berdasarkan kategori tarif, struktur dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi tidak bergerak yang ditentukan oleh Pemerintah. a. Tarif telepon tidak bergerak

Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif baru yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 15/Per/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Jasa Teleponi Dasar Yang Disalurkan Melalui Jaringan Tetap. Berdasarkan Peraturan tersebut, struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari: • Biaya sambungan • Biaya berlangganan bulanan • Biaya penggunaaan • Biaya fasilitas tambahan Berdasarkan Peraturan tersebut, Perusahaan menyesuaikan tarif yang berlaku sejak 1 Agustus 2008 sebagai berikut: • Tarif lokal mengalami penurunan berkisar dari 2,5% hingga kenaikan 8,9%, tergantung pada

penggunaan jasa dan segmen pelanggan • Tarif SLJJ mengalami penurunan rata-rata berkisar dari 36,9% hingga kenaikan rata-rata

13,7%, tergantung pada penggunaan jasa dan segmen pelanggan • Tarif SMS mengalami penurunan rata-rata berkisar dari 42,8% hingga 49,7%, tergantung

pada penggunaan jasa dan segmen pelanggan.

b. Tarif telepon seluler

Pada tanggal 7 April 2008, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menteri No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang ”Tatacara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular” yang memberikan pedoman untuk menentukan tarif seluler dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan retail. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tanggal 7 April 2008 bahwa tarif seluler terdiri dari: • Tarif jasa teleponi dasar • Tarif jelajah • Tarif jasa multimedia, dengan struktur sebagai berikut: • Biaya sambungan • Biaya berlangganan bulanan • Biaya penggunaan • Biaya fasilitas tambahan.

Tarif dihitung berdasarkan jenis formula yang terdiri dari : • Biaya elemen jaringan (network element cost); • Biaya aktivitas layanan retail ditambah margin (retail services activity cost plus margin).


109

46. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

b. Tarif telepon seluler (lanjutan) Biaya elemen jaringan dihitung dengan menggunakan Metode Long Run Incremental Cost (LRIC) Bottom Up. Penyelenggara dapat melakukan de-average biaya pengunaan jasa teleponi dasar dan menerapkan sistem pentarifan bundling, tidak melebihi jumlah dari tarif pungut dihitung dengan menggunakan metode tersebut di atas.

c. Tarif interkoneksi

Pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan dan seluruh penyelenggara jaringan menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, SLJJ, dan internasional) dan bergerak dalam rangka implementasi kewajiban tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006. Amandemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2007.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 205 tahun 2008 tanggal 11 April 2008, yang berlaku untuk periode satu tahun, tentang persetujuan terhadap Dokumen Penawaran Interkoneksi (“DPI”) milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (Operating Revenues) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggaraan telekomunikasi dalam segmentasi layanannya, adalah sebagai berikut : (1) Sambungan tidak bergerak

a. Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan tetap lokal sebesar Rp73/menit. b. Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan tetap domestik (panggilan lokal) sebesar

Rp73/menit. c. Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan tetap domestik (panggilan jarak jauh) sebesar

Rp203/menit. d. Tarif layanan terminasi jarak jauh dari jaringan tetap domestik sebesar Rp560/menit. e. Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan bergerak seluler sebesar Rp203/menit. f. Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan bergerak satelit sebesar Rp204/menit. g. Tarif layanan terminasi jarak jauh dari jaringan bergerak seluler sebesar Rp626/menit. h. Tarif layanan terminasi jarak jauh dari jaringan bergerak satelit sebesar Rp613/menit. i. Tarif layanan terminasi domestik dari jaringan internasional sebesar Rp612/menit. j. Tarif layanan originasi internasional dari jaringan tetap domestik ke penyelenggara

jaringan tetap internasional sebesar Rp612/menit k. Tarif layanan originasi lokal untuk panggilan jarak jauh dari jaringan tetap domestik ke

penyelenggara jasa SLJJ sebesar Rp203/menit. l. Tarif layanan transit lokal sebesar Rp69/menit. m. Tarif layanan transit jarak jauh sebesar Rp295/menit. n. Tarif layanan transit internasional sebesar Rp316/menit.


110


c. Tarif interkoneksi (lanjutan)

(2) Seluler

a. Tarif layanan terminasi lokal dan originasi lokal sebesar Rp261/menit. b. Tarif layanan terminasi jarak jauh dan originasi jarak jauh sebesar Rp380/menit. c. Tarif layanan terminasi jarak jauh dari jaringan bergerak seluler sebesar Rp493/menit. d. Tarif layanan terminasi jarak jauh dari jaringan satelit sebesar Rp501/menit. e. Tarif layanan terminasi internasional dan originasi internasional sebesar Rp498/menit.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, penyelesaian DPI baru masih dalam proses. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), dalam suratnya No. 227/BRTI/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010, memutuskan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 untuk seluler, satelit, dan PSTN domestik dan efektif sejak tanggal 1 Juli 2011 untuk akses nirkabel tidak bergerak dengan mobilitas terbatas. Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 14/PER/M.KOMINFO/02/2009 tanggal 25 Februari 2009, interkoneksi antar operator diselesaikan melalui proses kliring trafik telekomunikasi. Fungsi kliring ditangani secara bersama-sama oleh operator-operator dibawah pengawasan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2009, 12 penyelenggara telekomunikasi dan PT Pratama Jaringan Nusantara (“PJN”) menandatangani perjanjian pengoperasian Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi (“SKTT”). PJN ditetapkan untuk mengadakan proses kliring interkoneksi suara dengan syarat-syarat sebagai berikut: • Tarif sebesar Rp0,4 per data percakapan (call data record), • Untuk mendukung proses tersebut, PJN harus menyediakan SKTT dalam jangka waktu 6

bulan.

Perjanjian tersebut berlaku selama sepuluh tahun, dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian dari kedua belah pihak atau dapat dihentikan sebelum periode tersebut, tergantung pada antara lain, kemampuan PJN untuk: • Menyediakan sistem dalam periode yang disebutkan di atas, • Mengubah Anggaran Dasarnya sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu satu bulan.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pengoperasian kliring interkoneksi suara oleh PJN belum diterapkan.

d. Tarif interkoneksi VoIP

Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Menhub No. KM. 23 tahun 2002, beban akses dan beban sewa jaringan untuk penyediaan layanan VoIP harus disepakati antara operator jaringan dan operator VoIP. Pada tanggal 11 Maret 2004, Menhub menerbitkan Keputusan No. 31 tahun 2004 yang menentukan bahwa tarif beban interkoneksi untuk VoIP akan ditetapkan oleh Menhub. Saat ini, Menkominfo belum menetapkan tarif beban interkoneksi VoIP yang baru. Sampai dengan ditetapkannya tarif yang baru tersebut, Perusahaan masih akan tetap menerima jumlah per menit yang telah disepakati untuk panggilan yang berasal dari atau diakhiri di jaringan sambungan tidak bergerak milik Perusahaan.


111


e. Tarif sewa jaringan

Melalui Peraturan Menkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang Sewa Jaringan, pemerintah mengatur bentuk, jenis, struktur tarif, dan formula tarif layanan untuk sewa jaringan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menkominfo tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi melalui Kepdirjen Postel No. 115/Dirjen/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Persetujuan Terhadap Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Besaran Tarif sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan Tahun 2008 Milik Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan, sebagai persetujuan atas usulan Perusahaan.

Perusahaan mengeluarkan tarif sewa jaringan yang mulai berlaku tanggal 21 Januari 2010, berupa: • Besaran biaya aktivasi sewa jaringan mulai Rp2.400.000. • Besaran tarif pemakaian bulanan untuk end to end lokal (di bawah 25km) bervariasi mulai

Rp3.800.000 hingga Rp74.400.000 tergantung pada besaran kapasitas, dan pemakaian bulanan end to end jarak jauh (di atas 25 km) mulai Rp7.100.000 hingga Rp519.700.000 tergantung pada kapasitas.

• Besaran tarif pemakaian bulanan untuk point to point lokal (di bawah 25 km) bervariasi mulai Rp1.500.000 hingga Rp37.200.000 tergantung pada besaran kapasitas, dan pemakaian bulanan point to point jarak jauh (di atas 25km) mulai Rp4.800.000 hingga Rp482.500.000 tergantung pada kapasitas.

f. Tarif warung telekomunikasi (“wartel”)

Menhub menerbitkan Keputusan Menteri No. KM. 46 tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2002 mengenai penyelenggaraan wartel yang digantikan oleh Peraturan Menkominfo No. PM.05/PER/M.KOMINFO/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 dimana Perusahaan berhak memperoleh maksimum 70% dari tarif dasar wartel atas percakapan dalam negeri dan maksimum 92% dari tarif dasar wartel atas percakapan internasional.

g. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa satelit dan jasa teleponi dan multimedia lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya. Pada tanggal 27 September 2010, Perusahaan menurunkan tarif jasa internet rata-rata 22% tergantung paket berlangganan yang diikuti konsumen.


112


h. Kewajiban Pelayanan Universal (“KPU”)

Menkominfo menerbitkan Peraturan No. 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 tanggal 30 September 2005, yang mengatur kebijakan program KPU dan mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 0,75% dari pendapatan kotornya (dengan mempertimbangkan piutang tak tertagih dan beban interkoneksi) untuk pengembangan KPU. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009, besaran kontribusi diubah menjadi 1,25% dari pendapatan kotornya (dengan mempertimbangkan piutang tak tertagih dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban sambungan). Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang menggantikan Surat Keputusan Menkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tanggal 13 April 2007 dan Surat Keputusan Menkominfo No. 38/Per/M.KOMINFO/9/2007 tanggal 20 September 2007, yang antara lain mengatur bahwa, dalam menyediakan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (Program KPU), penyelenggara ditentukan melalui serangkaian proses seleksi oleh Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (“BTIP”) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tanggal 30 November 2006. Pada tanggal 16 Januari 2009 dan 23 Januari 2009, Telkomsel ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan serta mengoperasikan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (Program KPU) senilai Rp1,66 triliun, yang meliputi seluruh wilayah Indonesia kecuali Sulawesi, Maluku, dan Papua. Telkomsel juga akan mendapatkan lisensi jaringan tetap lokal dan hak untuk menggunakan frekuensi radio pada pita frekuensi 2.390 MHz-2.400 MHz. Selanjutnya, perjanjian-perjanjian tersebut telah diubah dan perubahan terakhir pada tanggal 2 Juni 2010, meliputi, antara lain, untuk mengubah harga menjadi Rp1,758 triliun. Pada bulan Januari 2010, Telkomsel memperoleh lisensi operasi dari kementerian untuk menyediakan jasa jaringan tetap lokal dalam program KPU (Catatan 1d.a).

Pada tahun 2010 dan 2009, Telkomsel menerima pembayaran bertahap dari BTIP sebesar Rp260,98 miliar dan Rp47,79 miliar dari keseluruhan jumlah pendapatan yang diakui pada masing-masing tahun.

Pada tanggal 12 Maret 2010, Perusahaan ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan pusat layanan jasa akses internet KPU kecamatan senilai Rp322.355 juta, yang meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Pada tanggal 23 Desember 2010, Perusahaan ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan pusat layanan jasa akses internet KPU kecamatan yang bersifat bergerak senilai Rp527.630 juta, yang meliputi Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Irian Jaya Barat.


113

47. IKATAN

a. Pembelian barang modal

Pada tanggal 31 Desember 2010, jumlah ikatan pembelian barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi peralatan sentral telepon, peralatan transmisi, dan jaringan kabel, adalah sebagai berikut:

Jumlah dalam mata uang asing Mata uang (dalam jutaan) Setara Rupiah

Rupiah - 3.546.741 Dolar A.S. 461 4.150.207 Euro 1 15.490

Jumlah 7.712.438

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

(i) Perusahaan

Pihak yang terkait dengan kontrak

Tanggal perjanjian

Bagian yang signifikan dari perjanjian

Jumlah nilai Kontrak

Nilai ikatan pada tanggal 31 Desember

2010 Perusahaan dan Konsorsium G-Pas

18 April 2008 Perjanjian Pengadaan dan Instalasi Outside Plant Fiber Optik 2008 paket-8 Divre VII

Rp192.189 juta Rp62.111 juta

Perusahaan dan PT Konsorsium Jembo-Karteksi-Tridayasa

18 April 2008 Perjanjian Pengadaan dan Instalasi Outside Plant Fiber Optik 2008 paket-9 Netre Sumbagut Area


Perusahaan dan Konsorsium G-Pas

18 April 2008 Perjanjian Pengadaan dan Instalasi Outside Plant Fiber Optik 2008 paket-10 Netre Sumbagsel Area


Perusahaan dan PT Brimbun Raya Indah

18 April 2008 Perjanjian Pengadaan dan Instalasi Outside Plant Fiber Optik paket-12 Netre Jakarta dan Jawa Barat


Perusahaan dan PT Datacraft Indonesia

4 Desember 2008 Perjanjian Pengadaan dan Instalasi Tera Router 2008 di Divre I, Divre II, dan Divre V


Perusahaan dan ISS Reshetnev

2 Maret 2009 Perjanjian Pengadaan Satelit Telkom-3

US$178,9 juta US$116,5 juta

Perusahaan dan APT Satellite Company Limited

23 Maret 2009 Perjanjian Kerjasama Posisi Orbit 142E Derajat (142E Degree Orbital Position Cooperation Agreement)

US$18,5 juta US$13,3 juta


114

47. IKATAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

Pihak yang terkait dengan kontrak

Tanggal perjanjian

Bagian yang signifikan dari perjanjian

Jumlah nilai kontrak

Nilai ikatan pada tanggal 31 Desember

2010

Perusahaan dan Konsorsium Sansaine Huawei

27 Mei 2009

15 Juni 2009

a. Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Instalasi MSAN ALU dan Akses Sekunder 2008 paket-3

b. Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Instalasi MSAN ALU dan Akses Sekunder 2008 paket-1

US$12,3 juta dan Rp101.098 juta




Perusahaan dan Konsorsium ZTE

2 Juni 2009 Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Instalasi MSAN ALU dan Akses Sekunder 2008 paket-2



Perusahaan dan PT Aldomaru

11 Juni 2009 Perjanjian Pengadaan Roll Out Infusion PL 2009


Perusahaan dan PT Dharma Kumala Utama

29 Juli 2009 Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Instalasi Kabel Serat Optik Akses dan RMJ Tahun 2009 Lokasi Jawa Tengah & Jawa Timur Paket-1

Rp76.802juta Rp14.193 juta


3 Agustus 2009 Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Instalasi Softswitch dan MSAN Modernisasi Divre I, Divre II, Divre III dan Divre IV




24 November 2009

Kontrak untuk Pengadaan dan Instalasi Proyek Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project (MKCS)



Perusahaan dan Konsorsium Tekken-DMT

25 November 2009

Perjanjian Pengadaan dan Instalasi Kabel Serat Optik Akses Divre VI Kalimantan


Perusahaan dan Konsorsium NEC - NSN

16 Desember 2009

Perjanjian Kerjasama untuk Pengadaan dan Instalasi Perluasan Kapasitas Ring JASUKA Backbone 2009


Rp905 juta

Perusahaan dan ZTE 21 Desember 2009

Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Instalasi Improvement & Upgrade Jawa Backbone 2009

Rp85.767. juta Rp28.399 juta

Perusahaan dan ZTE 29 April 2010 Perjanjian Harga Satuan Pengadaan dan Instalasi Insert Card IP-DSLAM


Perusahaan dan PT Huawei

16 April 2010

Perjanjian Pengadaan dan Instalasi Insert Card IP-DSLAM

Rp70.076 juta

Rp55.538 juta


115

47. IKATAN (lanjutan) a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(ii) Telkomsel

Pada bulan Agustus 2007, berdasarkan surat dari Ericsson AB dan PT Ericsson Indonesia dan Nokia Siemens Networks (yang saat ini mewakili Nokia Corporation, PT Nokia Networks, dan Siemens AG), perusahaan-perusahaan tersebut menyetujui untuk:

• memperpanjang masa berlakunya perjanjian pemeliharaan dan pengadaan peralatan serta jasa terkait yang diadakan pada bulan Agustus 2004 sampai dengan perjanjian yang baru antara Telkomsel dan perusahaan-perusahaan lainnya ini telah dibuat dan

• sebelum tanggal berlakunya perjanjian yang baru secara efektif, secara retroaktif berlaku harga berdasarkan perjanjian yang baru (penyesuaian harga retroaktif) terhadap PO untuk pengadaan peralatan dan jasa BSS yang dikeluarkan oleh Telkomsel setelah 1 Juli 2007 dengan menggunakan daftar harga sebelumnya.

Selanjutnya, pada tanggal 17 April 2008, Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, Ericsson AB, PT Nokia Siemens Networks, Nokia Siemens Networks Oy, dan Nokia Siemens Network GmbH & Co. KG menandatangani perjanjian pembangunan jaringan kombinasi 2G dan 3G (Combined 2G and 3G CS Core Network Rollout Agreements). Perjanjian ini berlaku paling lambat sampai dengan:

• tiga tahun setelah tanggal efektifnya (17 April 2008, kecuali untuk beberapa PO tertentu yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2007 yang dimulai pada tanggal 15 Agustus 2007); atau

• tanggal PO terakhir sesuai perjanjian berakhir berkaitan dengan PO yang dikeluarkan sebelum berakhirnya perjanjian dalam periode tiga tahun.

Untuk penyediaan jasa telekomunikasi berteknologi 3G, pada bulan September dan Oktober 2006, Telkomsel mengadakan perjanjian dengan Nokia Corporation dan PT Nokia Networks, Ericsson AB dan PT Ericsson Indonesia; serta Siemens Network GmbH & Co. KG, untuk pembangunan jaringan (Rollout Agreement) dan PT Nokia Networks, PT Ericsson Indonesia dan Siemens Network GmbH & Co. KG untuk perawatan dan pengoperasian jaringan (Managed Operations Agreement and Technical Support Agreement). Perjanjian tersebut berlaku efektif pada saat tanggal pelaksanaan oleh semua pihak terkait (tanggal efektif) sampai dengan tanggal yang paling akhir antara 31 Desember 2008 atau tanggal PO terakhir sesuai perjanjian berakhir berkaitan dengan PO yang dikeluarkan sebelum 31 Desember 2008, dengan ketentuan bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam PO. Berdasarkan surat dari Telkomsel, Perjanjian Perawatan dan Pengoperasian dengan perusahaan-perusahaan tersebut berakhir pada tanggal 30 Juni 2008.


116


a. Pembelian barang modal (lanjutan) (ii) Telkomsel (lanjutan)

Pada tanggal 17 April 2008, Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, dan PT Nokia Siemens Networks menandatangani TSA untuk dukungan teknik untuk Jaringan Kombinasi 2G dan 3G (Combined 2G and 3G CS Core Network). Perjanjian ini dimulai pada saat: • berkaitan hanya dengan proyek bulan Agustus 2007 saja, pada tanggal jasa pengalihan

(transition-out) telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Pengoperasian Jaringan 3G (3G Managed Operations Agreement);

• untuk proyek-proyek yang lain, pada Tanggal Efektif; dan berlanjut sampai dengan tanggal yang paling akhir antara:

• tiga tahun setelah tanggal efektifnya; dan • tanggal PO terakhir sesuai perjanjian berakhir berkaitan dengan PO yang dikeluarkan

sebelum berakhirnya perjanjian dalam periode tiga tahun. Pada 2008, Telkomsel mengadakan perjanjian uji-coba jaringan (Network Trial Agreements atau NTA) 2G BSS dan 3G UTRAN dengan PT Alcatel-Lucent Indonesia, PT ZTE Indonesia, dan PT Huawei Tech Investment sebagai peserta uji-coba (“Trial Participants”). Perjanjian tersebut antara lain berisi: • Penyediaan rancangan, pasokan, pengiriman, instalasi, integrasi, dan pengawasan

pelaksanaan dari 2G GSM BSS dan 3G UMTS radio access network dan jasa teknik untuk penyediaan sub-sistem dan jaringan tersebut oleh peserta uji-coba.

• Berdasarkan keputusan Telkomsel, peserta uji-coba harus mengalihkan kepemilikan kepada Telkomsel atas 2G GSM BSS dan 3G UMTS radio access network tertentu.

Sehubungan dengan berakhirnya periode uji-coba perjanjian uji-coba jaringan (Network Trial Agreements atau NTA) 2G BSS dan 3G UTRAN dengan PT Alcatel-Lucent Indonesia, berdasarkan Perjanjian Penyelesaian pada tanggal 5 Februari 2010, Telkomsel setuju untuk memberi kompensasi kepada PT Alcatel-Lucent Indonesia sebesar US$7,2 juta (setara dengan Rp67,68 miliar) dan Rp18,4 miliar telah dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2009.

Pada bulan Maret dan Juni 2009, Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, Ericsson AB, PT Nokia Siemens Networks, Nokia Siemens Networks Oy, Huawei International Pte. Ltd., PT Huawei Tech Investment, dan PT ZTE Indonesia menandatangani perjanjian pembangunan jaringan 2G BSS dan 3G UTRAN Rollout (2G BSS and 3G UTRAN Rollout Agreements) sebagai provisi dari 2G GSM BSS dan 3G UMTS Radio Access Network). Berdasarkan perjanjian tersebut, pemasok harus menyediakan peralatan dan jasa terkait, termasuk antara lain: • berpartisipasi dalam proses Perencanaan Bersama (Joint Planning), • menyediakan Pekerjaan SITAC dan CME, • menyediakan Lisensi peranti lunak.


117


a. Pembelian barang modal (lanjutan) (ii) Telkomsel (lanjutan)

Provisi peralatan dan jasa harus selaras dengan perjanjian lain seperti perjanjian pembangunan jaringan kombinasi 2G dan 3G (Combined 2G BSS and 3G CS Core Network Rollout and Technical Support Agreements) tanggal 17 April 2008. Selama berlakunya perjanjian tersebut, pemasok (kecuali Huawei International Pte. Ltd., PT Huawei Tech Investment, dan PT ZTE Indonesia) setuju untuk menyediakan vaucer, peralatan gratis, dan insentif komersial lainnya pada Telkomsel. Sebagian dari vaucer sebesar US$170,05 juta (setara dengan Rp1.172 miliar); disediakan pemasok sebagai penyesuaian harga yang tercantum dalam PO yang terbit sejak 1 Juli 2007. Perjanjian ini berlaku paling lambat sampai dengan: • tiga tahun setelah tanggal efektifnya; dan • tanggal PO terakhir sesuai perjanjian berakhir berkaitan dengan PO yang dikeluarkan

sebelum berakhirnya perjanjian dalam periode tiga tahun. Telkomsel dapat memperpanjang perjanjian untuk periode sampai dengan 12 bulan. Pada tanggal 3 Februari 2010, Telkomsel menandatangani perjanjian untuk pemeliharaan dan pengadaan peralatan dan jasa terkait: • Next Generation Convergence IP RAN Rollout and Technical Support dengan PT Packet

Systems Indonesia dan PT Huawei Tech Investment; dan • Next Generation Convergence Core Transport Rollout and Technical Support dengan

PT Datacraft Indonesia dan PT Huawei Tech Investment.

Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal efektif dan paling lambat sampai dengan: • Tanggal dimana tiga tahun setelah tanggal efektifnya; dan • Tanggal dimana PO terakhir sesuai perjanjian berakhir atau kadaluarsa berkaitan dengan

PO yang diterbitkan sebelum berakhirnya perjanjian dalam periode tiga tahun. Telkomsel dapat memperpanjang perjanjian tersebut untuk periode tidak lebih dari dua tahun.


118


a. Pembelian barang modal (lanjutan)


Pada tanggal 8 Februari 2010, Telkomsel menandatangani Perjanjian Online Charging System and Service Control Points System Solution Development dengan Amdocs Software Solutions Limited Liability Company dan PT Application Solutions. Amandemen terakhir dibuat pada tanggal 30 September 2010.

Perjanjian berlaku sejak tanggal efektif dan paling lambat sampai dengan: • Tanggal dimana lima tahun setelah tanggal efektifnya; dan • Tanggal dimana PO terakhir sesuai perjanjian berakhir atau kadaluarsa berkaitan dengan

PO yang diterbitkan sebelum berakhirnya perjanjian dalam periode lima tahun.

Telkomsel dapat memperpanjang perjanjian tersebut untuk periode tidak lebih dari tiga tahun.

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya

(i) Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi, sebesar Rp190.000 juta dan Rp60.000 juta masing-masing dari BNI dan Bank Mandiri. Fasilitas-fasilitas ini akan berakhir masing-masing pada tanggal 31 Maret 2010 dan 23 Desember 2011. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan fasilitas bank garansi dari BNI masih dalam proses. Atas fasilitas-fasilitas ini, sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan telah menggunakan fasilitas bank garansi masing-masing dari BNI sebesar Rp129.905 juta dan US$0,22 juta (setara dengan Rp2.020 juta) dan dari Bank Mandiri sebesar Rp46.224 juta dan US$0,05 juta (setara dengan Rp458 juta) untuk jaminan penawaran, pelaksanaan (performance bond), setoran jaminan, dan uang muka berbagai proyek Telkom.

(ii) Telkomsel memiliki fasilitas jaminan dan bank garansi, fasilitas standby letter of credit, dan

fasilitas nilai tukar mata uang asing sebesar US$3 juta dari SCB, Jakarta. Fasilitas-fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2011. Atas fasilitas-fasilitas ini, sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, Telkomsel telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp20.000 juta (setara dengan US$2,2 juta) untuk jaminan pelaksanaan (performance bond) 3G (Catatan 47c.i). Bank garansi tersebut berakhir pada 24 Maret 2010 dan selanjutnya telah diperpanjang sampai dengan 24 Maret 2012.


119


c. Lainnya

(i) Lisensi 3G

Mengacu pada Surat Keputusan Menkominfo No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 dan No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009, (Catatan 1d.a dan 2j), Telkomsel diharuskan antara lain untuk:

1. Membayar iuran tahunan BHP yang dihitung berdasarkan formula tertentu selama jangka waktu lisensi (10 tahun). BHP tahun kelima untuk perolehan lisensi pertama dibayar pada bulan Februari 2010 dan tahun kedua untuk lisensi tambahan pada bulan September 2010 (Catatan 12iii). Komitmen yang timbul dari BHP pada tanggal 31 Desember 2010 dan sampai dengan berakhirnya lisensi dengan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan adalah sebagai berikut:

Tarif penggunaan frekuensi radio

Tahun Kurs BI (%) Indeks (pengali) Lisensi sebe lumnya Lisensi tambahan

1 - - 20% x HL 100% x HL 2 R1 I1 = (1 + R1) 40% x I1 x HL 100% x I1 x HL 3 R2 I2 = I1(1 + R2) 60% x I2 x HL 100% x I2 x HL 4 R3 I3 = I2(1 + R3) 100% x I3 x HL 100% x I3 x HL 5 R4 I4 = I3(1 + R4) 130% x I4 x HL 100% x I4 x HL 6 R5 I5 = I4(1 + R5) 130% x I5 x HL 100% x I5 x HL 7 R6 I6 = I5(1 + R6) 130% x I6 x HL 100% x I6 x HL 8 R7 I7 = I6(1 + R7) 130% x I7 x HL 100% x I7 x HL 9 R8 I8 = I7(1 + R8) 130% x I8 x HL 100% x I8 x HL 10 R9 I9 = I8(1 + R9) 130% x I9 x HL 100% x I9 x HL

Catatan: Ri = tingkat bunga rata-rata BI tahun sebelumnya Harga Lelang (HL) = Rp160.000 juta Indeks = penyesuaian atas harga tender untuk tahun berjalan

BHP terhutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPT.

2. Menyediakan akses roaming untuk operator 3G lainnya.

3. Berkontribusi pada pengembangan Kewajiban Pelayanan Universal.

4. Membangun jaringan 3G yang meliputi setidaknya sejumlah propinsi berikut:

Jumlah minimum Tahun provinsi

1 2 2 5 3 8 4 10 5 12 6 14

5. Menerbitkan jaminan pelaksanaan (performance bond) setiap tahun dengan jumlah mana yang lebih tinggi antara Rp20.000 juta atau 5% dari biaya tahunan untuk dibayarkan pada tahun berikutnya. Performance bond ini akan dicairkan oleh Pemerintah jika Telkomsel tidak mampu untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas atau saat lisensi dibatalkan atau berakhir, atau jika Telkomsel memutuskan untuk mengembalikan lisensi secara sukarela.


120


c. Lainnya (lanjutan)

(ii) Konsorsium Palapa Ring

Pada tanggal 10 November 2007, Perusahaan masuk kedalam Konsorsium Palapa Ring dengan menandatangi C&MA dengan 5 perusahaan lainnya. Konsorsium ini dibuat untuk membangun jaringan serat optik di 32 kota di kawasan Indonesia Timur dengan total investasi awal sekitar Rp2.070.336 juta. Melalui konsorsium ini Perusahaan akan memperoleh bandwidth sebesar 4 lambda dari total kapasitas sebesar 8,44 lambda (Catatan 13). Pada tahun 2008, 2 perusahaan mengundurkan diri, sehingga jumlah anggota Konsorsium Palapa Ring menjadi 4 termasuk Perusahaan.

(iii) Pemakaian frekuensi radio

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 tanggal 15 Desember 2010 yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 7 tanggal 16 Januari 2009, biaya penggunaan frekuensi radio tahunan untuk pita frekuensi 800MHz, 900MHz, dan 1800MHz ditentukan menggunakan formula sebagai berikut:

N x K x l x C x B

Catatan: N = faktor normalisasi menggunakan indeks harga konsumen, dapat disesuaikan tergantung dari target

penerimaan negara bukan pajak K = faktor penyesuaian dengan mempertimbangkan nilai ekonomi pita frekuensi l = harga dasar C = populasi penduduk (dalam ribuan) B = lebar pita Biaya selama 5 tahun ditentukan dengan menggunkan formula sebagai berikut:

Tahun Formula

1 Y1 = X + {(20% x ∆) -Ζ}

2 Y2 = X + (40% x ∆)

3 Y3 = X + (60% x ∆)

4 Y4 = X + (80% x ∆)

5 Y5 = X + (100% x ∆)

Catatan: Yn = biaya penggunaan frekuensi untuk tiap tahun X = biaya penggunaan frekuensi untuk periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 ∆ = (N x K x l x C x B) - X Ζ = sisa biaya penggunaan frekuensi radio tahunan berdasarkan peraturan sebelumnya pada tanggal 15 Desember 2010

Sebagai penerapan atas Peraturan Pemerintah tersebut diatas, pada tanggal 15 Desember 2010, dalam Surat Keputusan No. 456A/KEP/M.KOMINFO/12/2010, Menkominfo menentukan bahwa biaya penggunaan frekuensi radio tahunan Telkomsel tahun pertama (Y1) untuk pita frekuensi 900MHz dan 1800MHz adalah sebesar Rp716 miliar dan dibayar pada tanggal 30 Desember 2010. Berdasarkan surat keputusan yang sama di atas dan Surat Keputusan No. 5039/T/DJPT.4/KOMINFO/12/2010 pada tanggal 16 Desember 2010, Menkominfo menentukan bahwa biaya penggunaan frekuensi radio tahunan Perusahaan tahun pertama (Y1) untuk pita frekuensi 800MHz adalah sebesar Rp51,7 miliar dan dibayar pada tanggal 27 Desember 2010.


121


c. Lainnya (lanjutan)

(iii) Pemakaian frekuensi radio (lanjutan) Sebelum penerbitan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, sesuai dengan perundang-

undangan dan peraturan telekomunikasi yang berlaku, operator diwajibkan untuk mendaftarkan stasiun radionya kepada DJPT untuk mendapatkan lisensi penggunaan frekuensi, kecuali stasiun radio yang menggunakan pita frekuensi 2.1 GHz (Catatan 47c.i). Biaya pemakaian frekuensi radio tersebut terhutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPT. Biaya ditentukan berdasarkan jumlah carrier (“TX”) untuk Telkom dan transceivers (“TRX”) untuk Telkomsel yang terdaftar dari stasiun radio, dengan biaya berkisar dari Rp0,07 juta hingga Rp17,55 juta untuk tiap TX dan dari Rp3,4 juta hingga Rp15,9 juta untuk tiap TRX (Catatan 7).

(iv) Apple, Inc

Pada tanggal 9 Januari 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian dengan Apple, Inc untuk pembelian produk iPhone dan pemasaran kepada para pelanggan bekerjasama dengan pihak ketiga (PT Trikomsel OKE), serta penyediaan layanan jaringannya. Jumlah minimum kumulatif iPhone yang harus dibeli pada 31 Desember 2009, 2010, dan 2011 masing-masing sebesar 125.000, 300.000, dan 500.000 unit.

(v) Sewa Operasi

Pembayaran sewa minimum

Jumlah Kurang Lebih dari 1-5 dari 1 tahun tahun 5 tahun

Sewa operasi 257.915 66.887 162.784 28.244 Sewa operasi merupakan perjanjian sewa kantor beberapa anak perusahaan yang tidak

dapat dibatalkan. 48. KONTINJENSI

a. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan dan anak perusahaan telah menjadi

tergugat dalam berbagai kasus hukum yang terkait dengan perselisihan tanah, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan praktik kartel SMS. Berdasarkan estimasi manajemen mengenai kemungkinan hasil penyelesaian dari kasus-kasus tersebut, Perusahaan dan anak perusahaan mencadangkan sebesar Rp63.795 juta pada tanggal 31 Desember 2010.

b. Pada tanggal 2 Januari 2006, Kantor Kejaksaan Agung mengadakan suatu pemeriksaan

terhadap pelanggaran atas penyalahgunaan fasilitas telekomunikasi dalam hubungannya dengan penyediaan jasa VoIP, dimana satu mantan karyawan dan empat karyawan Perusahaan di KSO VII dijadikan tersangka. Hasil dari pemeriksaan tersebut, satu mantan karyawan dan dua karyawan Perusahaan didakwa di Pengadilan Negeri Makassar, dan dua karyawan lainnya didakwa di Pengadilan Negeri Denpasar untuk pelanggaran korupsi yang mereka lakukan di KSO VII.


122

48. KONTINJENSI (lanjutan)

b. (lanjutan)

Pada tanggal 29 Januari 2008, Pengadilan Negeri Makassar telah menyatakan bahwa para terdakwa tidak bersalah. Jaksa penuntut umum telah mengajukan kasasi kepada MA terhadap penetapan Pengadilan Negeri tersebut. Pada tanggal 4 Mei 2010, Perusahaan menerima keputusan MA yang menyatakan bahwa para terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman berupa penjara selama enam tahun, denda Rp500 juta, dan uang pengganti sebesar Rp30.115 juta secara tanggung renteng. Para terdakwa mengajukan peninjauan kembali ke MA atas keputusan tersebut. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat keputusan atas peninjauan kembali tersebut.

Pada tanggal 3 Maret 2008, Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa para terdakwa bersalah dan menjatuhkan masing-masing tersangka hukuman berupa penjara selama satu tahun enam bulan dan satu tahun serta denda masing-masing Rp50 juta. Para terdakwa telah mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tinggi Bali terhadap penetapan Pengadilan Negeri tersebut. Pada tanggal 5 November 2008, Pengadilan Tinggi Bali menyatakan bahwa para terdakwa bersalah. Pada tanggal 16 Januari 2009, salah seorang terdakwa di Pengadilan Tinggi Bali mengajukan kasasi ke MA. Pada tanggal 22 Maret 2010, MA menyatakan bahwa para terdakwa tidak bersalah. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Kantor Kejaksaan Agung sedang meninjau hasil keputusan tersebut untuk menentukan tindakan pembelaan selanjutnya termasuk opsi untuk uji materiil oleh MA.

c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) melalui suratnya tanggal 5 Desember 2007, memberitahukan Telkomsel bahwa berdasarkan hasil penyelidikan kasus No. 07/KPPU-L/2007 tanggal 19 November 2007 berkaitan dengan transaksi kepemilikan silang oleh Temasek Holdings dan praktik monopoli oleh Telkomsel, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai pelanggaran Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan antara lain: • Telkomsel tidak terbukti melanggar pasal 25.1.b Undang-Undang tersebut, • Telkomsel telah melanggar pasal 17.1 Undang-Undang tersebut, • Memerintahkan Temasek Holdings dan perusahaan afiliasinya yang terkait untuk

melepaskan kepemilikannya di Indosat atau Telkomsel dengan syarat-syarat sebagai berikut: � Jumlah maksimum persentase kepemilikan untuk masing-masing pembeli adalah 5%, � Pembeli tidak memiliki hubungan dengan Temasek Holdings.

• Telkomsel diharuskan membayar denda sebesar Rp25.000 juta dan memerintahkan Telkomsel untuk menghentikan praktik pengenaan tarif yang tinggi dan menurunkan tarif paling sedikit sebesar 15% dari tarif yang berlaku.

Pada tanggal 9 Mei 2008, Pengadilan Negeri telah mengumumkan keputusannya dan menyimpulkan antara lain sebagai berikut: • Telkomsel tidak terbukti melanggar pasal 25.1.b Undang-Undang tersebut, • Telkomsel telah melanggar pasal 17.1 Undang-Undang tersebut, • Memerintahkan Temasek Holdings dan perusahaan afiliasinya yang terkait untuk

melepaskan salah satu kepemilikannya di Indosat atau Telkomsel atau mengurangi kepemilikannya menjadi 50% pada masing-masing perusahaan dalam batas waktu dua belas bulan dari tanggal keputusan ini telah menjadi final dan mengikat secara hukum syarat-syarat sebagai berikut: � Jumlah maksimum persentase kepemilikan untuk masing-masing pembeli adalah 10%, � Pembeli tidak memiliki hubungan dengan Temasek Holdings.

• Telkomsel diharuskan membayar denda sebesar Rp15 miliar, • Pengadilan Negeri tidak menyetujui keputusan KPPU mengenai perintah untuk menurunkan

tarif tersebut karena KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tarif tersebut.


123

48. KONTINJENSI (lanjutan) c. (lanjutan)

Pada tanggal 22 Mei 2008, Telkomsel telah mengajukan kasasi kepada MA. Pada tanggal 9 September 2008, MA mencabut keputusan Pengadilan Negeri yang memerintahkan Temasek Holdings dan perusahaan afiliasinya yang terkait untuk melepaskan salah satu kepemilikannya di Indosat atau Telkomsel. Pada tanggal 14 Mei 2009, Telkomsel mengajukan peninjauan kembali ke MA atas keputusan tersebut. Pada tanggal 5 Mei 2010, MA mengumumkan penolakannya atas pengajuan peninjauan kembali tersebut. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Telkomsel belum menerima keputusan resmi dari MA, tetapi selanjutnya telah membayar denda atas kasus KPPU tersebut (Catatan 51b).

d. Pelanggan tertentu Telkomsel, Indosat, dan PT XL Axiata Tbk (dahulu PT Excelcomindo Pratama Tbk) yang berdomisili di Bekasi, Tangerang, dan berbagai wilayah lainnya, yang diwakili oleh Penasehat Hukum, mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class-action) ke pengadilan untuk menggugat Telkomsel, Perusahaan, Indosat, Pemerintah, Temasek Holdings, dan perusahaan-perusahaan afiliasinya (”Para Pihak”). Para pihak digugat melakukan praktik pengenaan tarif tinggi yang berpotensi merugikan para pelanggan tersebut.

Pada tanggal 8 Juli 2008, gugatan perwakilan kelompok (class-action) ke Pengadilan Negeri Bekasi untuk menggugat Telkomsel oleh beberapa pelanggan tertentu, telah ditolak dan kasus tersebut telah ditutup.

Pada tanggal 14 Agustus 2008, berdasarkan keputusan pengadilan, gugatan perwakilan kelompok (class-action) di Tangerang dan wilayah lainnya dikonsolidasi menjadi satu kasus. Pelanggan di berbagai wilayah lainnya keberatan atas keputusan tersebut dan mengajukan keberatan hukum ke MA. Pada tanggal 21 Januari 2009, dalam keputusannya No. 01K/Pdt.Sus/2009, MA menyetujui tuntutan para pelanggan, oleh karena itu, gugatan perwakilan kelompok (class-action) diproses secara terpisah pada masing-masing pengadilan.

Pada tanggal 27 Januari 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menolak gugatan perwakilan kelompok (class-action) oleh beberapa pelanggan tertentu di berbagai wilayah lainnya. Pada tanggal 24 Mei 2010, gugatan perwakilan kelompok (class-action) ke Pengadilan Negeri Tangerang untuk menggugat Para Pihak oleh beberapa pelanggan tertentu, telah ditolak dan kasus tersebut telah ditutup.

Manajemen berkeyakinan bahwa Telkomsel telah mengenakan tarif sesuai dengan peraturan, sehingga gugatan tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat. Namun, Telkomsel tidak dapat memperkirakan hasil dari kasus tersebut, atau memperkirakan berbagai dampak yang mungkin terhadap laporan keuangan atas status gugatan hukum yang diberikan saat ini.


124

48. KONTINJENSI (lanjutan) e. Perusahaan, Telkomsel, beserta tujuh operator telekomunikasi domestik lainnya sedang

diperiksa oleh KPPU dengan tuduhan melakukan praktik kartel SMS. Hasil dari pemeriksaan tersebut pada tanggal 17 Juni 2008, KPPU menyatakan bahwa Perusahaan, Telkomsel, dan beberapa operator lainnya terbukti melanggar pasal 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan menjatuhkan denda kepada Perusahaan dan Telkomsel masing-masing sebesar Rp18.000 juta dan Rp25.000 juta.

Sehubungan dengan Keputusan KPPU tanggal 17 Juni 2008, Perusahaan dan Telkomsel telah

mengajukan keberatan masing-masing ke Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing pada tanggal 14 Juli 2008 dan 11 Juli 2008.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada praktik kartel yang dilakukan yang mengakibatkan

pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat keputusan atas pengajuan keberatan tersebut.

Atas kasus-kasus tersebut di atas, Perusahaan dan anak perusahaan berpendapat bahwa hasil dari kelanjutan pemeriksaan atau keputusan pengadilan tersebut tidak akan membawa dampak material terhadap keuangan Perusahaan dan anak perusahaan.

49. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM VALUTA ASING

Saldo aset dan kewajiban moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

2010 2009

Valuta asing Setara Valuta asing Set ara (dalam jutaan) Rupiah (dalam jutaan) Rupiah

Aset Kas dan setara kas Dolar A.S. 138,07 1.242.392 185,71 1.747.751 Euro 12,54 150.121 38,35 518.321 Dolar Singapura 2,82 19.799 0,24 1.599 Dolar Hongkong 2,00 2.317 - - Ringgit Malaysia 0,03 100 0,03 95 Yen Jepang 0,39 43 0,22 22 Investasi sementara Dolar A.S. 8,84 79.566 7,52 70.834 Piutang usaha Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Dolar A.S. 3,16 28.434 2,78 26.198 Pihak ketiga Dolar A.S. 79,19 712.758 66,64 627.487 Euro 0,12 1.408 - - Dolar Singapura - - 0,00 4 Piutang lain-lain Dolar A.S. 0,48 4.331 0,64 5.994 Pound sterling Inggris 0,01 121 0,06 916 Euro 0,00 43 0,01 198 Dolar Singapura - - 0,01 90 Aset lancar lainnya Dolar A.S. - - 0,67 6.318 Uang muka dan aset tidak lancar lainnya Dolar A.S. 2,73 24.577 2,55 23.935 Dolar Hongkong 0,27 311 - - Rekening escrow Dolar A.S. 4,61 41.552 4,67 44.004

Jumlah aset 2.307.873 3.073.766


125

49. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM VALUTA ASING (lanjutan)

2010 2009

Valuta asing Setara Valuta asing Set ara (dalam jutaan) Rupiah (dalam jutaan) Rupiah

Kewajiban Hutang usaha Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Dolar A.S. 5,73 51.559 6,81 63.981 Pihak ketiga Dolar A.S. 341,80 3.074.585 453,80 4.268.114 Euro 0,18 2.128 18,04 243.667 Dolar Singapura 0,24 1.645 1,55 10.377 Ringgit Malaysia 0,56 1.624 0,55 1.501 Pound sterling Inggris 0,04 613 0,06 873 Dolar Australia 0,05 453 - - Yen Jepang 0,73 81 0,51 52 Franc Swiss 0,00 15 0,00 15 Dolar Hongkong 0,01 17 - - Hutang lain-lain Dolar A.S. 0,07 588 0,05 515 Biaya yang masih harus dibayar Dolar A.S. 39,72 357.343 10,55 99.468 Euro 0,85 10.136 - - Dolar Singapura 1,38 9.657 - - Yen Jepang 38,35 4.250 41,09 4.199 Uang muka pelanggan dan pemasok Dolar A.S. 0,90 8.114 1,14 10.748 Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Dolar A.S. 78,11 703.474 125,33 1.181.835 Yen Jepang 767,90 85.099 767,90 78.479 Wesel bayar Dolar A.S. 30,54 275.348 0,46 4.295 Hutang jangka panjang Dolar A.S. 240,76 2.168.061 140,71 1.326.872 Yen Jepang 9.982,67 1.106.279 10.750,57 1.098.707

Jumlah kewajiban 7.861.069 8.393.698

Kewajiban bersih (5.553.196) (5.319.932)

Pada tanggal 31 Desember 2010 saldo kewajiban moneter bersih Perusahaan dan anak perusahaan dalam valuta asing sebesar US$500,55 juta dan JPY10.789,26 juta. Pada tanggal 31 Desember 2009 saldo kewajiban moneter bersih Perusahaan dan anak perusahaan dalam valuta asing sebesar US$467,67 juta dan JPY11.559,85 juta.

Aktivitas Perusahaan dan anak perusahaan membuka kemungkinan terhadap berbagai risiko keuangan termasuk dampak perubahan harga pasar surat hutang dan efek, nilai tukar mata uang asing, dan tingkat bunga.

Jika Perusahaan dan anak perusahaan melaporkan aset dan kewajiban dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2010 menggunakan kurs tanggal 29 Maret 2011, keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi bertambah sebesar Rp186.833 juta.


126

50. ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN

1. Manajemen risiko keuangan

Aktivitas Perusahaan dan anak perusahaan mengandung berbagai macam risiko keuangan, seperti risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Perusahaan dan anak perusahaan bertujuan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan kewajiban yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing dan pergerakan tingkat suku bunga. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh unit Treasury Management di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Unit Treasury Management mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan aktivitas lindung nilai risiko-risiko keuangan.

a. Risiko nilai tukar mata uang asing

Perusahaan dan anak perusahaan mempunyai saldo piutang, hutang, dan kewajiban dalam mata uang asing yang diantaranya adalah Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang, Euro, Dolar Singapura dan Poundsterling Inggris. Risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap kewajiban Perusahaan dan anak perusahaan diharapkan dapat dikompensasi dengan deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing yang ditetapkan minimal 25% dari kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun dengan memperhatikan kecenderungan perubahan nilai tukar di masa yang akan datang.

b. Risiko tingkat suku bunga Pergerakan tingkat suku bunga diawasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan. Pinjaman dalam berbagai tingkat suku bunga menyebabkan Perusahaan dan anak perusahaan terpapar risiko tingkat suku bunga (Catatan 17,19, 20, dan 21). Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan analisa pada pergerakan marjin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.


127

50. ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN (lanjutan)

1. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan detail jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan Perusahaan dan anak perusahaan yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.

31 Desember 2010

Tidak Satu tahun Lebih dari dikenakan atau kurang satu tahun bunga Jum lah

Aset Kas dan setara kas 9.115.636 - 4.213 9.119.849 Penyertaan sementara 254.600 - 115.833 370.433 Aset lancar lainnya 1.175 - - 1.175 Aset tidak lancar lainnya - 101.534 62.469 164.003

Jumlah aset keuangan 9.371.411 101.534 182.5 15 9.655.460 Kewajiban Hutang bank jangka pendek 55.831 - - 55.831 Pinjaman penerusan 856.649 2.280.017 - 3.136.666 Obligasi dan wesel bayar 352.348 3.023.750 - 3.376.098 Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan 105.245 - - 105.245 Hutang bank 14.429.414 305.038 - 14.734.452

Jumlah kewajiban keuangan 15.799.487 5.608.805 - 21.408.292 Jumlah gap repricing suku bunga (6.428.076 ) (5.507.271) (11.93 5.347)

c. Risiko kredit

Perusahaan dan anak perusahaan terpapar risiko kredit terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Risiko kredit dikendalikan dengan pengawasan terus menerus atas saldo dan penagihan piutang usaha dan piutang lain-lain.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit dan konsentrasi risiko yang dimiliki Perusahaan dan anak perusahaan:

Konsentrasi Risiko Kredit

Eksposur Korporasi Lain-lain maksimum

Piutang usaha 2.491.996 3.297.057 5.789.053 Piutang lain-lain 80.036 16.408 96.444

2.572.032 3.313.465 5.885.497

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk mengawasi dan mempertahankan eksposur risiko kredit yang minimal, dimana Perusahaan dan anak perusahaan telah menyediakan provisi yang memadai untuk menutupi kerugian yang timbul dari piutang yang tidak tertagih berdasarkan data kerugian historis.


128

50. ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN (lanjutan)

1. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

d. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Perusahaan dan anak perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangan ketika kewajiban keuangan tersebut jatuh tempo. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas dalam upaya pemenuhan kewajiban keuangan Perusahaan dan anak perusahaan. Perusahaan dan anak perusahaan secara terus menerus melakukan analisa untuk mengawasi rasio-rasio likuiditas neraca, seperti antara lain, rasio likuiditas, rasio debt equity terhadap persyaratan-persyaratan yang diharuskan perjanjian hutang.

2. Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar, atau kewajiban dapat diselesaikan dengan transaksi arms-length.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan kewajiban keuangan yang tidak disajikan di neraca konsolidasian Perusahaan dan anak perusahaan pada nilai wajarnya:

31 Desember 2010

Nilai Buku Nilai Wajar

Pinjaman penerusan 3.136.666 3.227.778 Obligasi dan wesel bayar 3.376.098 3.511.423 Hutang bank 14.734.452 14.886.475

Perusahaan dan anak perusahaan memperhitungkan nilai wajar dari aset dan kewajiban keuangan jangka pendek mendekati nilai tercatatnya, sebagai dampak dari pendiskontoannya yang tidak signifikan. Nilai wajar dari kewajiban keuangan jangka panjang diestimasikan pada nilai kini arus kas masa depan dari tiap kewajiban pada tingkat bunga yang saat ini ditawarkan oleh bank kepada Perusahaan dan anak perusahaan untuk hutang dengan jatuh tempo sejenis, kecuali untuk obligasi yang didasarkan pada harga pasar.

51. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

a. Pada tanggal 6 Januari 2011, Telkomsel menerima pemberitahuan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa serikat pekerja Telkomsel (“SEPAKAT”) telah mengajukan gugatan terhadap Telkomsel melalui Pengadilan sehubungan dengan perselisihan tertentu dengan Telkomsel terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”). Informasi tersebut umumnya dipersyaratkan oleh PSAK 57: Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi, untuk tidak diungkapkan karena hal ini dapat menimbulkan prasangka terlalu dini terhadap hasil dari gugatan tersebut. Manajemen Telkomsel berkeyakinan bahwa Telkomsel telah melaksanakan PKB tersebut secara memadai dan gugatan tersebut akan berhasil ditolak oleh Telkomsel.

b. Pada tanggal 7 Januari 2011, Telkomsel membayar denda atas kasus KPPU sebesar Rp15 miliar (Catatan 48c).

c. Pada tanggal 10 Januari 2011, Perusahaan melakukan pembayaran dividen kas interim sebesar Rp250.085 juta (Catatan 39).

d. Pada tanggal 21 Januari 2011, Telkomsel telah melunasi saldo hutang jangka menengah dari BNI dan BCA yang diperoleh pada tahun 2008 masing-masing sebesar Rp400 miliar dan Rp200 miliar (Catatan 21).


129

51. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan) e. Pada tanggal 27 Januari 2011, Telkomsel menandatangani perjanjian pembangunan Soft HLR

(Soft HLR Roll Out Agreement) dengan PT Nokia Siemens Networks dan Nokia Siemens Networks Oy dan perjanjian jasa teknik Soft HLR (Soft HLR Technical Support Agreement) dengan PT Nokia Siemens Networks.

f. Pada tanggal 28 Januari 2011, Telkomsel menarik fasilitas dari Finnish Export Credit Ltd.

sebesar US$56, 83 juta (setara dengan Rp514,74 miliar). g. Pada tanggal 24 Januari 2011 dan 25 Februari 2011, Perusahaan dan INTI menandatangani

perjanjian surat pesanan Perjanjian Pengadaan dan Instalasi Modernisasi Jaringan Kabel Tembaga Melalui Optimalisasi Aset Jaringan Kabel Tembaga dengan Pola Trade In/Trade Off masing-masing untuk STO Cengkareng, STO Gandaria, dan STO Injoko sebesar Rp96.036 juta dan untuk STO Semanggi sebesar Rp44.338 juta.

h. Pada tanggal 4 Februari 2011, Telkomsel telah melunasi saldo hutang jangka menengah dari

BRI yang diperoleh pada tahun 2008 sebesar Rp200 miliar (Catatan 21). i. Pada tanggal 23 Februari 2011, Telkomsel menerima Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan

pembayaran pajak penghasilan pasal 25 untuk tahun fiskal 2010 dengan denda sebesar Rp8 miliar.

j. Pada tanggal 8 Maret 2011, berdasarkan RUPS Sirkuler Indonusa yang dinyatakan dalam akta

notaris Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 18 tanggal 14 Maret 2011, para pemegang saham Indonusa menyetujui konversi hutang sebesar Rp174.824 juta menjadi saham ditempatkan dan disetor penuh (debt to equity swap) sehingga menjadi Rp551.537 juta.

52. STANDAR AKUNTANSI BARU DI INDONESIA

Standar Akuntansi Baru di Indonesia yang relevan terhadap Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut:

(i) PSAK 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan”

Pada bulan Desember 2009, DSAK mengeluarkan PSAK 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan” yang menggantikan PSAK 1 (1998), “Penyajian Laporan Keuangan”. PSAK 1 (Revisi 2009) menentukan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. PSAK 1 (Revisi 2009) mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, persyaratan minimum isi laporan keuangan dan mengharuskan Perusahaan dan anak perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan yang lengkap yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya, Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. PSAK 1 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. PSAK 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan” diperkirakan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian dan pengungkapan yang terkait.


130

52. STANDAR AKUNTANSI BARU DI INDONESIA (lanjutan)

(ii) PSAK 5 (Revisi 2009), “Segmen Operasi” Pada bulan Desember 2009, DSAK mengeluarkan PSAK 5 (Revisi 2009), “Segmen Operasi” yang menggantikan PSAK 5 (Revisi 2000), “Pelaporan Segmen”. PSAK 5 (Revisi 2009) mengharuskan Perusahaan dan anak perusahaannya untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan konsolidasian untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis. PSAK 5 (Revisi 2009) memperluas definisi segmen operasi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melaporkan segmen operasi. PSAK 5 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 5 (Revisi 2009), “Segmen Operasi” terhadap laporan keuangan konsolidasian.

(iii) PSAK 48 (Revisi 2009), “Penurunan Nilai Aset” Pada bulan Desember 2009, DSAK mengeluarkan PSAK 48 (Revisi 2009), ”Penurunan Nilai Aset” yang menggantikan PSAK 48, ”Penurunan Nilai Aset”. PSAK 48 (Revisi 2009) memberikan pedoman untuk mengidentifikasikan unit penghasil kas dan mengukur penurunan nilai aset. Suatu rugi penurunan nilai harus dicatat untuk suatu unit penghasil kas ketika jumlah terpulihkan dari unit tersebut lebih kecil dari nilai tercatatnya. Rugi penurunan nilai harus dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan ke unit penghasil kas tersebut dan ke aset lain dari unit tersebut dibagi pro rata atas dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam unit tersebut. PSAK 48 (Revisi 2009) mengharuskan perusahaan dan anak perusahaan untuk menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa suatu aset mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai yang diakui pada periode sebelumnya untuk aset lain selain goodwill sudah tidak terdapat lagi. PSAK 48 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 dan diterapkan secara prospektif. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 48 (Revisi 2009), “Penurunan Nilai Aset” terhadap laporan keuangan konsolidasian.

(iv) ISAK 10 (Revisi 2009), “Program Loyalitas Pelanggan”

Pada Desember 2009, DSAK mengeluarkan ISAK 10 (Revisi 2009), “Program Loyalitas Pelanggan”. ISAK 10 (Revisi 2009) memberikan pedoman untuk mencatat dan mengukur penghargaan kredit kepada pelanggan. ISAK 10 (Revisi 2009) mengharuskan imbalan tersebut diidentifikasi secara terpisah dan diukur dengan mengacu pada nilai wajarnya. ISAK 10 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan ISAK 10 (Revisi 2009), “Program Loyalitas Pelanggan” terhadap laporan keuangan konsolidasian.

(v) PSAK 7 (Revisi 2010), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”

Pada Februari 2010, DSAK mengeluarkan PSAK 7 (Revisi 2010), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” yang menggantikan PSAK 7, “Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”. PSAK 7 (Revisi 2010) memberikan pedoman pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan konsolidasian. PSAK 7 (Revisi 2010) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 7 (Revisi 2010), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” terhadap laporan keuangan konsolidasian.


131

52. STANDAR AKUNTANSI BARU DI INDONESIA (lanjutan)

(vi) PSAK 19 (Revisi 2010), “Aset Takberwujud”

Pada Februari 2010, DSAK mengeluarkan PSAK 19 (Revisi 2010), “Aset Takberwujud” yang menggantikan PSAK 19 (Revisi 2000), “Aset Tidak Berwujud”. PSAK 19 (Revisi 2010) memberikan pedoman untuk mengakui dan mengukur jumlah tercatat aset takberwujud, serta menentukan pengungkapan yang disyaratkan tentang aset takberwujud. PSAK 19 (Revisi 2010) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 19 (Revisi 2009), “Aset Takberwujud” terhadap laporan keuangan konsolidasian.

(vii) PSAK 22 (Revisi 2010), “Kombinasi Bisnis”

Pada Januari 2010, DSAK mengeluarkan PSAK 22 (Revisi 2010), “Kombinasi Bisnis” yang menggantikan PSAK 22, “Akuntansi Penggabungan Usaha”. PSAK 22 (Revisi 2010) memberikan pedoman untuk mengakui dan mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil-alih dan kepentingan non-pengendali dari pihak yang diakuisisi, serta goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis dalam laporan keuangan. PSAK 22 (Revisi 2010) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 22 (Revisi 2010), “Kombinasi Bisnis” terhadap laporan keuangan konsolidasian.

(viii) PSAK 23 (Revisi 2010), “Pendapatan”

Pada Februari 2010, DSAK mengeluarkan PSAK 23 (Revisi 2010), “Pendapatan” yang menggantikan PSAK 23, “Pendapatan”. PSAK 23 (Revisi 2010) mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu. PSAK 23 (Revisi 2010) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 23 (Revisi 2010), “Pendapatan” terhadap laporan keuangan konsolidasian.

53. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun tertentu dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010, dengan rincian reklasifikasi akun yang signifikan adalah sebagai berikut :

Sebelum Setelah reklasifikasi Reklasifikasi reklasifikasi


Beban Usaha Penyusutan dan amortisasi (12.565.928) (1.408.876) (13.974.804) Umum dan administrasi (4.052.664) 1.408.876 (2.643.788)


Beban Usaha Penyusutan dan amortisasi (11.069.575) (1.262.501) (12.332.076) Umum dan administrasi (3.628.686) 1.262.501 (2.366.185)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010, 2009, DAN 2008 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

132

54. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan anak perusahaan, disusun berdasarkan GAAP Indonesia, yang berbeda secara signifikan dalam hal-hal tertentu dengan U.S. GAAP. Laporan arus kas konsolidasian beserta rekonsiliasi pada Catatan 55 disusun sesuai dengan Statement of Financial Accounting Standard (“SFAS”) 95, “Statement of Cash Flows” (“SFAS 95”, kini Accounting Standard Codification (“ASC”) 230 “Statement of Cash Flow”). Uraian perbedaan-perbedaan dan pengaruhnya terhadap laba bersih dan ekuitas adalah sebagai berikut: (1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP

a. Imbalan pemutusan kontrak kerja secara sukarela Berdasarkan GAAP Indonesia, imbalan pemutusan kontrak kerja secara sukarela diakui sebagai kewajiban apabila Perusahaan telah menunjukkan komitmen untuk memberikan imbalan pemutusan kontrak kerja atas penawaran yang diberikan untuk mendorong minat karyawan untuk mengundurkan diri secara sukarela. Berdasarkan U.S. GAAP, imbalan pemutusan kontrak kerja secara sukarela diakui sebagai kewajiban apabila karyawan telah menerima tawaran pemutusan kontrak kerja dan jumlah imbalan dapat diestimasi dengan andal.

b. Kapitalisasi selisih kurs ke aset dalam konstruksi Berdasarkan GAAP Indonesia, laba atau rugi selisih kurs yang timbul dari pinjaman yang

digunakan untuk membiayai pembangunan aset yang memenuhi syarat dikapitalisasi sebagai bagian dari harga perolehan dari suatu aset yang memenuhi syarat tersebut. Kapitalisasi laba rugi selisih kurs dihentikan pada saat pembangunan secara substansial telah selesai dan aset yang dibangun siap digunakan.

Berdasarkan U.S. GAAP, laba rugi selisih kurs langsung dikreditkan dan dibebankan pada

laba atau rugi konsolidasian pada saat terjadinya.

c. Instrumen derivatif melekat Perusahaan dan anak perusahaan melakukan perjanjian dengan pemasok yang mengharuskan pembayaran dengan menggunakan berbagai mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional dari kedua belah pihak. Berdasarkan GAAP Indonesia, perjanjian yang mengharuskan pembayaran dalam mata uang asing yang berbeda dengan mata uang fungsional salah satu pihak atau pihak yang terkait dengan perjanjian dianggap tidak mengandung instrumen derivatif mata uang asing melekat jika mata uang tersebut lazim digunakan dalam transaksi bisnis lokal. Berdasarkan U.S. GAAP, tidak terdapat pengecualian yang sama dengan kondisi di atas untuk derivatif valuta asing sehubungan dengan kontrak yang didenominasi dalam mata uang yang lazim digunakan dalam transaksi bisnis lokal. Derivatif melekat harus diakui kecuali pembayaran kontrak utama atas harga barang atau jasa secara rutin didenominasi dalam mata uang yang lazim digunakan dalam perdagangan internasional. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka derivatif valuta asing melekat harus diakui secara terpisah.


133

54. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan)

d. Kapitalisasi biaya bunga ke aset dalam konstruksi

Sebelum tahun 2010, berdasarkan GAAP Indonesia, aset tertentu yang memenuhi syarat atas kapitalisasi biaya bunga adalah aset yang membutuhkan waktu minimum 12 bulan untuk siap digunakan atau dijual. Apabila pinjaman digunakan secara khusus untuk memperoleh suatu aset tertentu, maka jumlah biaya bunga yang dikapitalisasi adalah seluruh biaya bunga yang timbul selama periode konstruksi tersebut dikurangi dengan pendapatan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Efektif sejak 1 Januari 2010, berdasarkan PSAK 26 (revisi 2008), tidak ada lagi batasan waktu 12 bulan dimana bunga dapat dikapitalisasi. Perusahaan menerapkan kriteria baru ini secara prospektif.

Berdasarkan U.S. GAAP, tidak ada batasan jangka waktu minimum pembangunan (misalnya minimum 12 bulan masa konstruksi) dimana biaya bunga dapat dikapitalisasi. Jumlah beban bunga yang dikapitalisasi ke aset yang memenuhi syarat adalah beban bunga selama masa konstruksi yang secara teoritis dapat dihindari apabila pengeluaran untuk aset tersebut tidak dilakukan. Beban bunga tersebut tidak harus berasal dari pinjaman yang digunakan secara khusus untuk memperoleh suatu aset tertentu. Jumlah beban bunga yang dikapitalisasi selama suatu periode ditentukan dengan menghitung tingkat bunga dikalikan dengan rata-rata akumulasi pengeluaran untuk aset tersebut selama periode tersebut. Pendapatan bunga yang timbul dari pinjaman yang tidak digunakan diakui langsung sebagai pendapatan pada laporan laba rugi konsolidasian. Oleh karena itu, sejak 1 Januari 2010 tidak terdapat perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP. Penyesuaian U.S. GAAP terkait dengan kapitalisasi biaya bunga ke aset dalam konstruksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 disebabkan oleh perbedaan pada tahun-tahun sebelumnya.

e. PBH

Sebelum tahun 2010, berdasarkan GAAP Indonesia sebelumnya, aset tetap yang dibangun oleh mitra usaha berdasarkan perjanjian PBH diakui sebagai aset tetap PBH oleh pihak yang akan menerima pengalihan kepemilikan aset tetap tersebut pada akhir masa bagi hasil, dengan akun tandingan pendapatan tangguhan. Aset tetap tersebut disusutkan selama masa manfaatnya, sedangkan pendapatan tangguhan diamortisasi selama masa bagi hasil. Perusahaan mencatat bagiannya atas pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi bagian mitra usaha. Efektif sejak 1 Januari 2010, dengan penerapan PPSAK 1 (Catatan 2p), PBH dicatat sama dengan sewa pembiayaan, dimana aset tetap dan kewajiban PBH disajikan pada neraca konsolidasian.


134



e. PBH (lanjutan)

Berdasarkan U.S. GAAP, PBH dicatat sama seperti sewa pembiayaan, dimana aset tetap dan kewajiban PBH disajikan pada neraca konsolidasian. Semua pendapatan yang dihasilkan dari perjanjian PBH diakui sebagai bagian pendapatan yang berasal dari operasi, sementara pendapatan yang merupakan bagian mitra usaha dicatat sebagai beban bunga dan pengurang kewajiban PBH. Oleh karena itu, tidak terdapat lagi perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP.

f. Imbalan kerja

Perusahaan dan anak perusahaan menerapkan PSAK 24 (Revisi 2004) dalam mencatat biaya manfaat pensiun, imbalan kesehatan pasca kerja dan imbalan pasca kerja lainnya untuk tujuan pelaporan keuangan berdasarkan GAAP Indonesia. Perbedaan perlakuan akuntansi untuk manfaat pensiun, imbalan kesehatan pasca kerja dan imbalan pasca kerja lainnya antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP adalah sebagai berikut:

i. Biaya jasa lalu Berdasarkan GAAP Indonesia, beban jasa lalu langsung diakui apabila karyawan telah

berhak (vested) atau diamortisasi dengan menggunakan garis lurus selama periode rata-rata sampai dengan karyawan berhak memperoleh manfaat. Amortisasi dicatat sebagai komponen beban manfaat berkala bersih pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Berdasarkan U.S. GAAP, biaya jasa lalu (vested and non-vested benefits) ditangguhkan

dan diamortisasi secara sistematis selama estimasi sisa masa kerja karyawan aktif dan jumlah yang diakui dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian.

ii. Kewajiban transisi untuk manfaat pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja

Berdasarkan GAAP Indonesia, kewajiban transisi diakui pada tanggal 1 Januari 2004, pada saat penerapan PSAK 24 (Revisi 2004). Berdasarkan U.S. GAAP, kewajiban transisi yang timbul dari penerapan SFAS 87 ”Employers’ Accounting for Pensions” pada tanggal 1 Januari 1992 dan SFAS 106 ”Employers’ Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions” pada tanggal 1 Januari 1995 (keduanya kini ASC 715 “Compensation Retirement Benefits”), ditangguhkan; kewajiban dari penerapan SFAS 87 dan SFAS 106 kemudian diamortisasi secara sistematis masing-masing selama estimasi sisa masa kerja untuk karyawan aktif dan 20 tahun. Lebih lanjut, perbedaan tanggal penerapan menyebabkan perbedaan yang signifikan pada akumulasi laba rugi aktuaria yang belum diakui.


135



f. Imbalan kerja (lanjutan)

Pada bulan September 2006, Financial Accounting Standard Board (“FASB”) mengeluarkan SFAS 158 ”Employers’ Accounting for Defined Benefit Pension and Other Postretirement Plans - an amendment of FASB Statement No. 87, 88, 106 (kini ASC 715 “Compensation Retirement Benefits”) and 132R” (“SFAS 158”). SFAS 158 mensyaratkan pengakuan status pendanaan di neraca. Rugi aktuarial yang belum diakui, beban jasa lalu, dan kewajiban transisi diakui pada saldo akumulasi laba komprehensif lainnya bersih setelah pajak. Selanjutnya saldo tersebut akan diamortisasi dan dilaporkan sebagai komponen beban imbalan berkala bersih dalam laporan laba rugi konsolidasian sesuai dengan SFAS 87, SFAS 106, dan SFAS 112.

g. Bagian laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi

Perusahaan dan anak perusahaan mencatat bagian atas laba atau rugi perusahaan asosiasi berdasarkan laporan keuangan perusahaan asosiasi yang telah disusun berdasarkan GAAP Indonesia.

Untuk tujuan pelaporan keuangan yang didasarkan pada U.S. GAAP, Perusahaan dan anak perusahaan mengakui pengaruh perbedaan antara U.S. GAAP dan GAAP Indonesia di tingkat perusahaan asosiasi pada akun investasi dan bagian laba atau rugi dan laba atau rugi komprehensif lainnya atas perusahaan asosiasi tersebut.

h. Hak atas tanah

Di Indonesia, hak kepemilikan atas tanah ada pada Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Agraria No. 5 tahun 1960. Penggunaan atas tanah dilakukan melalui hak atas tanah, dimana pemegang hak menikmati penggunaan penuh atas tanah untuk masa yang telah ditentukan, dan dapat diperpanjang. Hak atas tanah pada umumnya dapat diperdagangkan dengan bebas dan dapat diagunkan sebagai jaminan atas pinjaman.

Berdasarkan GAAP Indonesia, kepemilikan tanah tidak disusutkan kecuali jika diperkirakan bahwa kecil kemungkinan pemegang hak dapat memperoleh perpanjangan atau pembaharuan atas hak tersebut.

Berdasarkan U.S. GAAP, harga atas tanah diamortisasi selama masa manfaat, yaitu masa kontrak penggunaan hak atas tanah, yang berkisar dari 15 sampai 45 tahun.

i. Pengakuan pendapatan

Sebelum tahun 2010, berdasarkan GAAP Indonesia, pendapatan koneksi seluler, dan jaringan tetap nirkabel diakui pada saat sambungan terjadi (untuk jasa pasca bayar). Penjualan kartu perdana (starter pack) diakui sebagai pendapatan pada saat pengiriman kepada distributor, penyalur, atau pelanggan (untuk jasa pra bayar). Pendapatan dari instalasi sambungan telepon tidak bergerak diakui pada saat instalasi.


136



i. Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2010, dengan implementasi PPSAK 1 (Catatan 2p), pendapatan dari instalasi sambungan telepon tidak bergerak, dari koneksi seluler, jaringan tetap nirkabel, dan biaya tambahan sampai dengan, tetapi tidak melebihi pendapatannya, ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan sepanjang estimasi periode hubungan dengan pelanggan.

Berdasarkan U.S. GAAP, pendapatan dari pemasangan sambungan baru dan biaya tambahan terkait, namun tidak melebihi pendapatan sambungan baru, ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan sepanjang estimasi periode hubungan dengan pelanggan. Oleh karena itu, tidak terdapat lagi perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP.

j. Amortisasi goodwill

Berdasarkan GAAP Indonesia, periode amortisasi goodwill tidak lebih dari 5 tahun, namun periode amortisasi lebih panjang diperbolehkan, sepanjang tidak lebih dari 20 tahun, apabila terdapat dasar yang tepat.

Berdasarkan U.S. GAAP, goodwill tidak diamortisasi, melainkan diuji setiap tahun apakah telah mengalami penurunan nilai.

k. Sewa pembiayaan

Sebelum tahun 2008, berdasarkan GAAP Indonesia, aset sewa pembiayaan dikapitalisasi hanya jika semua kriteria berikut terpenuhi: (a) penyewa memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa pada akhir masa sewa dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa, (b) jumlah pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa ditambah nilai sisa mencakup harga perolehan aset yang disewakan beserta bunganya, dan (c) masa sewa minimum 2 tahun. Efektif sejak 1 Januari 2008, berdasarkan PSAK 30R, sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, jika tidak, sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Perusahaan telah menerapkan kriteria baru tersebut secara prospektif untuk sewa baru yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2008.

Berdasarkan U.S. GAAP, aset sewa pembiayaan dikapitalisasi jika salah satu kriteria berikut terpenuhi: (a) terdapat pengalihan kepemilikan secara otomatis pada akhir periode sewa, (b) perjanjian sewa memberikan hak opsi untuk membeli, (c) masa sewa mencakup 75% atau lebih dari masa manfaat ekonomis aset, dan (d) nilai kini seluruh pembayaran sewa pembiayaan mencapai minimum 90% dari nilai wajar aset.


137

54. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan) (1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan)

k. Sewa pembiayaan (lanjutan) Meskipun GAAP Indonesia kurang mengatur ketentuan rinci atas kriteria sewa dibandingkan US GAAP, berdasarkan penilaian perusahaan, terdapat perlakuan klasifikasi sewa yang sama, sepanjang hal tersebut material. Pengaruh dari penerapan PSAK 30R pada sewa pembiayaan dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2008 karena pengaruh pada tahun-tahun sebelumnya tidak signifikan. Oleh karena itu, perbedaan sebelumnya antara prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan U.S. GAAP dieliminasi sebagaimana disajikan dalam ikhtisar penyesuaian terhadap laba bersih konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

l. Akuisisi Dayamitra Pada tanggal 17 Mei 2001, Perusahaan memperoleh 90,32% kepemilikan di Dayamitra dan sekaligus memperoleh opsi beli (call option) untuk membeli sisa kepemilikan sebesar 9,68% dengan harga yang telah ditentukan pada tanggal yang telah disepakati. Berdasarkan U.S. GAAP, Perusahaan mengkonsolidasi 100% kepemilikan Dayamitra.

Berdasarkan GAAP Indonesia, Perusahaan mencatat sisa kepemilikan 9,68% di Dayamitra sebagai kepemilikan minoritas dan mulai mengkonsolidasi 9,68% kepemilikan yang tersisa tersebut pada tanggal 14 Desember 2004, pada tanggal eksekusi opsi tersebut. Perbedaan waktu pengakuan kepemilikan 9,68% mengakibatkan adanya perbedaan pengakuan atas jumlah aset tidak berwujud dan beban amortisasi.

m. Kewajiban yang timbul dari penghentian penggunaan aset (Assets retirement obligations)

Sebelum tahun 2008, berdasarkan GAAP Indonesia, kewajiban yang timbul sehubungan dengan penghentian suatu aset tetap yang berasal dari pengadaan, konstruksi, pembangunan, dan/atau dalam kegiatan normal aset tersebut, dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian periode berjalan pada saat terjadinya. Berdasarkan GAAP Indonesia yang telah direvisi, efektif sejak 1 Januari 2008, kewajiban yang timbul dari penghentian penggunaan aset diakui sebagai kewajiban dan jumlah yang sama dikapitalisasi ke aset terkait dan disusutkan selama masa manfaat aset tersebut. GAAP Indonesia, dalam hal tertentu berbeda dengan ketentuan U.S. GAAP khususnya dalam menentukan nilai kini kewajiban dan beban. Namun, karena dampaknya tidak signifikan terhadap periode-periode sebelumnya, akumulasi efek perbedaan tersebut dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2008.

n. Pajak tangguhan

Berdasarkan GAAP Indonesia, Perusahaan dan anak perusahaan tidak melakukan pengakuan pajak tangguhan atas beda temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas apabila perbedaan tersebut tidak akan terpulihkan pada masa depan. Untuk tujuan pelaporan keuangan, aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan sebagai akun-akun tidak lancar.


138



n. Pajak tangguhan (lanjutan)

Berdasarkan U.S. GAAP, Perusahaan mengakui pajak tangguhan atas seluruh beda temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Untuk tujuan pelaporan keuangan, aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan sebagai akun-akun lancar dan tidak lancar berdasarkan realisasi yang diharapkan dari aset dan kewajiban yang terkait.

o. Penurunan nilai aset

Berdasarkan GAAP Indonesia, kerugian penurunan nilai aset diakui apabila nilai tercatat suatu aset atau unit penghasil kas dimana aset tersebut berada melebihi nilai yang dapat dipulihkan (recoverable amount). Nilai aset tetap yang dapat dipulihkan adalah nilai yang lebih besar antara harga jual bersih dengan nilai pakainya (value in use). Dalam menentukan nilai pakai, taksiran arus kas di masa depan (future cash flow) didiskontokan menjadi nilai kini dengan menggunakan tarif diskonto sebelum pajak yang mencerminkan taksiran sekarang mengenai nilai waktu uang dan risiko spesifik yang terkait dengan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai aset dapat dipulihkan hanya jika terjadi perubahan dalam taksiran yang digunakan dalam menentukan nilai aset yang dapat dipulihkan.

Pemulihan penurunan nilai aset tidak boleh dilakukan melebihi nilai tercatat yang seharusnya diakui, bersih setelah dikurangi penyusutan, seandainya pada tahun sebelumnya tidak ada pengakuan rugi penurunan nilai aset.

Berdasarkan U.S. GAAP, kerugian penurunan nilai aset diakui apabila jumlah arus kas di masa depan yang diharapkan dari aset yang bersangkutan (tanpa didiskontokan dan biaya bunga) lebih kecil dari nilai tercatat aset yang bersangkutan. Aset yang mengalami penurunan nilai diturunkan nilainya menjadi nilai wajar yang didasarkan pada harga kuotasi pasar di pasar aktif atau nilai diskonto taksiran arus kas di masa depan. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset sebelumnya tidak diperkenankan.

Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak terdapat rugi penurunan nilai aset yang diakui baik berdasarkan GAAP Indonesia dan U.S. GAAP.

p. Laba (rugi) pelepasan aset tetap

Berdasarkan GAAP Indonesia, Perusahaan dan anak perusahaan mengklasifikasikan laba (rugi) pelepasan aset tetap sebagai bagian dari pendapatan (beban) lain-lain dan tidak diperhitungkan dalam menentukan laba usaha.

Berdasarkan U.S. GAAP, laba (rugi) pelepasan aset tetap diklasifikasikan sebagai bagian dari beban usaha dan oleh karena itu diperhitungkan dalam menentukan laba usaha. Untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, laba usaha akan menjadi lebih tinggi (rendah) masing-masing sebesar Rp4.481 juta, (Rp13.588) juta, dan (Rp15.659) juta, dan pendapatan (beban) lain-lain akan menjadi lebih (tinggi) rendah sebesar jumlah yang sama terkait dengan diperhitungkannya laba (rugi) pelepasan aset tetap dalam menentukan laba usaha.


139



q. Efek tersedia untuk dijual

Berdasarkan GAAP Indonesia, efek tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya dan perubahan nilai wajar diakui sebagai “Laba (rugi) belum direalisasi atas pemilikan efek yang tersedia untuk dijual” pada ekuitas. Berdasarkan U.S. GAAP, efek tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya dan laba atau rugi yang belum direalisasikan dilaporkan sebagai komponen dalam akumulasi laba komprehensif lainnya pada bagian ekuitas.

r. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan konsolidasian

Berdasarkan GAAP Indonesia, investasi pada perusahaan asing dengan menggunakan metode ekuitas dilaporkan dengan menjabarkan aset dan kewajiban perusahaan asing tersebut dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal neraca. Pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan nilai tukar pada tanggal transaksi atau rata-rata nilai tukar pada tahun berjalan untuk tujuan kepraktisan. Hasil dari penjabaran tersebut dilaporkan sebagai bagian dari “Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan konsolidasian” pada bagian ekuitas.

Berdasarkan U.S. GAAP, selisih penjabaran tersebut dilaporkan dalam akumulasi laba komprehensif lainnya pada bagian ekuitas.

s. Amandemen dan pernyataan kembali KSO VII Perusahaan telah mencatat amandemen dan pernyataan kembali atas perjanjian KSO VII sebagai sebuah penyatuan usaha dengan menggunakan metode pembelian. Berdasarkan GAAP Indonesia, selisih lebih harga perolehan atas kepemilikan Perusahaan atas nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan kewajiban yang diakui dicatat sebagai goodwill. Setelah melakukan alokasi atas harga perolehan terhadap semua aset dan kewajiban yang teridentifikasi, nilai sisa yang didapat dialokasikan sebagai aset tidak berwujud yang merupakan hak untuk mengoperasikan bisnis di wilayah KSO VII, dan diamortisasi selama sisa masa perjanjian KSO VII yaitu 4,3 tahun. Oleh karena itu, tidak ada pengakuan goodwill berdasarkan GAAP Indonesia. Untuk tujuan pelaporan keuangan yang didasarkan pada U.S. GAAP, hak untuk mengoperasikan bisnis di wilayah KSO VII merupakan hak yang diperoleh kembali dan diakui oleh Perusahaan sebagai sebuah aset tidak berwujud terpisah berdasarkan Emerging Issues Task Force (“EITF”) 04-1 “Accounting for Preexisting Relationships between the Parties to a Business Combination” (kini ASC 805 “Business Combination”). Aset tidak berwujud dinilai secara langsung untuk menentukan nilai wajarnya sesuai dengan persyaratan dalam EITF Topic No. D-108 “Use of the Residual Method to Value Acquired Assets Other Than Goodwill”. Selisih nilai pembelian atas nilai bersih yang dialokasikan atas aset yang diakuisisi dan kewajiban sebesar Rp61.386 juta diakui sebagai goodwill.


140



t. Pengukuran nilai wajar

Berdasarkan GAAP Indonesia, tidak ada standar akuntansi yang secara khusus menentukan pengukuran nilai wajar. Namun dalam hal tertentu terdapat beberapa standar akuntansi yang mensyaratkan atau mengijinkan pengukuran dengan menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran. Bukti nilai wajar yang paling andal adalah harga yang digunakan pada suatu kontrak penjualan yang mengikat dalam suatu transaksi normal. Jika tidak terdapat kontrak penjualan yang mengikat, nilai wajar didasarkan pada informasi yang paling andal yang merefleksikan suatu jumlah yang dapat diperoleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan. Basis pengukuran yang digunakan untuk menentukan nilai wajar harus diungkapkan. Berdasarkan U.S. GAAP, informasi terkait dengan hirarki nilai wajar harus diungkapkan, dengan melakukan pemisahan terhadap pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau kewajiban yang identik (Level 1), informasi signifikan lainnya yang dapat diobservasi (Level 2) dan informasi signifikan lainnya yang tidak dapat diobservasi (Level 3).

u. Penyajian Kepemilikan Non-pengendali

Berdasarkan GAAP Indonesia, kepemilikan non-pengendali disajikan dalam neraca konsolidasian diantara bagian kewajiban dan ekuitas. Berdasarkan U.S. GAAP, kepemilikan non-pengendali harus disajikan sesuai dengan FAS 160, “Kepemilikan Non-pengendali dalam Laporan Keuangan Konsolidasi – Amandemen atas ARB No.51” (kini ASC 810 “Consolidation”) yang efektif untuk laporan keuangan yang dimulai atau setelah 15 Desember 2008. FAS 160 harus diterapkan secara prospektif. Berdasarkan FAS 160, kepemilikan non-pengendali disajikan sebagai bagian ekuitas dalam neraca konsolidasian, secara terpisah dari ekuitas induk. Arus kas untuk akuisisi kepemilikan non-pengendali di anak perusahaan dilaporkan sebagai arus kas pendanaan sesuai dengan FAS 160, “Kepemilikan Non-pengendali dalam Laporan Keuangan Konsolidasi – Amandemen atas ARB No.51 (kini ASC 810 “Consolidation”).


141


(2) a. Berikut adalah ikhtisar penyesuaian yang signifikan terhadap laba bersih konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 yang diperlukan seandainya U.S. GAAP diterapkan sebagai pengganti GAAP Indonesia, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian:

Catatan 2010 2009 2008

Laba bersih menurut laporan laba rugi konsolidasian yang disusun berdasarkan GAAP Indonesia 11.536.999 11.398.826 10.671.786

Penyesuaian ke U.S. GAAP - kenaikan (penurunan) disebabkan oleh: Imbalan atas pemutusan kontrak kerja secara sukarela (a) (69.927) (679.940) 749.867 Pembalikan penyusutan atas kapitalisasi selisih kurs (b) 44.002 50.690 72.598 Laba selisih kurs - setelah dikurangi penyusutan masing-masing sebesar Rp74.757 juta, Rp(2.265) juta, dan Rp12.540 juta, atas kontrak- kontrak yang mengandung instrumen derivatif valuta asing melekat di tahun 2010, 2009, dan 2008 (c) 335.615 2.005.729 (627.432) Kapitalisasi beban bunga atas aset dalam pembangunan - setelah dikurangi penyusutan masing-masing sebesar Rp48.612 juta, Rp45.661 juta, dan Rp42.072 juta di tahun 2010, 2009, dan 2008 (d) (48.612) (2.726) 12.504


142


(2) (lanjutan)

a. (lanjutan) Catatan 2010 2009 2008

Penyesuaian ke U.S. GAAP - kenaikan (penurunan) disebabkan oleh: (lanjutan) Pendapatan PBH (e) - 77.768 32.272 Pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya (f) (162.608) (123.854) (95.819) Imbalan kesehatan pasca kerja (f) (24.325) (41.043) (94.359) Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi (g) (286) (327) (366) Amortisasi hak atas tanah (h) (36.216) (34.619) (31.266) Pengakuan pendapatan (i) - - - Amortisasi goodwill (j) 7.877 4.325 17.048 Sewa pembiayaan (k) 18.669 13.222 11.628 Penyesuaian konsolidasian Dayamitra (l) 12.498 10.244 11.387 Asset retirement obligations (m) - - 25.735 Amandemen dan pernyataan kembali KSO VII (s) 16.269 16.269 16.269

Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006) (91.237) - -

Pajak tangguhan: Pajak tangguhan atas penyertaan yang dicatat dengan metode ekuitas dan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan (n) 2.661 (9.145) (5.503) Pengaruh Pajak tangguhan terhadap penyesuaian ke U.S. GAAP (36.477) (366.670) (1.604)

(32.097) 919.923 92.959 Kepentingan non-pengendali (20.025) (226.356) 109.479

Penyesuaian bersih (52.122) 693.567 202.438

Laba bersih berdasarkan U.S. GAAP diatribusikan kepada Perusahaan 11.484.877 12.092.393 10.874.224

Laba bersih per saham berdasarkan U.S.GAAP - dalam Rupiah penuh 583,89 614,78 550,63

Laba bersih per ADS berdasarkan U.S. GAAP - dalam Rupiah penuh (40 saham Seri B per ADS) 23.355,80 24.591,25 22.025,34


143


(2) (lanjutan)

b. Berikut adalah ikhtisar penyesuaian yang signifikan terhadap ekuitas konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang diperlukan seandainya U.S. GAAP diterapkan, sebagai pengganti GAAP Indonesia, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian:

Catatan 2010 2009

Ekuitas menurut neraca konsolidasian yang disusun berdasarkan GAAP Indonesia 44.418.742 38.652.260

Penyesuaian ke U.S. GAAP - kenaikan (penurunan) disebabkan oleh: Imbalan atas pemutusan kontrak kerja secara sukarela (a) - 69.927

Pembalikan penyusutan atas kapitalisasi selisih kurs (b) (143.132) (187.134)

Laba selisih kurs - setelah dikurangi penyusutan, atas kontrak-

kontrak yang mengandung instrumen derivatif valuta asing melekat (c) 1.771.068 1.435.453 Kapitalisasi beban bunga atas aset dalam pembangunan - setelah dikurangi penyusutan (d) 243.601 292.213 Pendapatan PBH (e) 110.040 110.040 Pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya (f) 708.907 701.026 Imbalan kesehatan pasca kerja (f) 313.973 658.066 Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi (g) (20.147) (19.861) Amortisasi hak atas tanah (h) (223.528) (187.312) Pengakuan pendapatan (i) - - Amortisasi goodwill (j) 123.187 115.310 Sewa pembiayaan (k) (45.885) (64.554) Penyesuaian konsolidasian Dayamitra (l) - (12.498) Assets retirement obligations (m) - - Amandemen dan pernyataan kembali KSO VII (s) 69.143 52.874 Pajak tangguhan: Pajak tangguhan atas penyertaan yang dicatat dengan metode ekuitas dan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan (n) 34.234 32.169 Pengaruh Pajak tangguhan terhadap penyesuaian ke U.S. GAAP (632.081) (552.983)

Jumlah penyesuaian U.S. GAAP 2.309.380 2.442.736 Kepentingan non-pengendali (118.982) (133.697)

Penyesuaian bersih 2.190.398 2.309.039

Ekuitas pemegang saham berdasarkan U.S. GAAP 46.609.140 40.961.299


144


(2) (lanjutan)

c. Perubahan ekuitas dan kepentingan non-pengendali berdasarkan U.S. GAAP untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 adalah sebagai berikut:

2010 2009 2008

Ekuitas pemegang saham, awal tahun 40.961.299 34.727.287 29.817.813 Perubahan selama tahun berjalan: Laba bersih berdasarkan U.S. GAAP 11.484.877 12.092.393 10.874.224 Dividen (5.668.037) (6.364.898) (8.034.515) Akumulasi laba komprehensif lainnya, bersih setelah pajak (123.814) 832.469 4.067.227 Kompensasi terminasi dini hak eksklusifitas - 118.000 90.000 Modal saham yang diperoleh kembali - - (2.087.462) Dampak akuisisi kepemilikan non-pengendali (45.185) (443.952) -

Ekuitas pemegang saham, akhir tahun 46.609.140 40.961.299 34.727.287

2010 2009 2008

Kepentingan non-pengendali, awal tahun 11.067.044 9.604.847 9.322.907 Perubahan selama tahun berjalan: Laba bersih berdasarkan U.S. GAAP yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-pengendali 4.353.338 4.870.428 3.944.164 Laba komprehensif lainnya (34.741) (18.234) 12.401

Jumlah laba komprehensif 4.318.597 4.852.194 3.956.565 Dampak akuisisi (46.770) (156.202) 57.776 Distribusi (3.223.849) (3.233.795) (3.732.401)

Kepentingan non-pengendali, akhir tahun 12.115.022 11.067.044 9.604.847

d. Ikhtisar neraca konsolidasian berdasarkan U.S. GAAP adalah sebagai berikut:

2010 2009

Neraca konsolidasian Aset lancar 19.892.923 18.380.615 Aset tidak lancar 83.866.294 83.100.462

Jumlah aset 103.759.217 101.481.077

Kewajiban jangka pendek 20.545.598 26.930.694 Kewajiban jangka panjang 24.489.457 22.522.040

Jumlah kewajiban 45.035.055 49.452.734 Ekuitas Kepentingan non-pengendali 12.115.022 11.067.044 Ekuitas pemegang saham 46.609.140 40.961.299

Jumlah kewajiban dan ekuitas 103.759.217 101.481.077


145


(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan

oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC a. PPh

(i) Rekonsiliasi antara perkiraan penyisihan PPh berdasarkan U.S. GAAP dengan penyisihan PPh aktual berdasarkan U.S. GAAP adalah sebagai berikut:

2010 2009 2008

Laba sebelum pajak konsolidasian berdasarkan U.S. GAAP 21.509.308 23.742.758 20.499.040 PPh berdasarkan U.S. GAAP menurut tarif pajak yang berlaku 5.150.305 6.416.251 5.917.643

Pengaruh beban yang tidak dapat dikurangkan (pendapatan yang bukan merupakan objek pajak) berdasarkan tarif pajak yang berlaku : Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih 37.530 61.637 240.999 Amortisasi diskonto wesel bayar dan biaya pinjaman lainnya 69.670 76.903 106.924 Denda pajak 1.494 1.301 (9.738) Imbalan kerja karyawan 40.035 54.299 50.733 Perbedaan tetap atas Unit KSO 24.442 43.473 39.450 Pendapatan yang telah dikenakan PPh final (112.976) (122.776) (167.603) Efek penurunan tarif di masa datang

terhadap kewajiban pajak tangguhan Perusahaan dan anak perusahaan - bersih - - (637.543) Lainnya 369.355 248.848 139.786

Jumlah 429.550 363.685 (236.992)

Beban penyisihan PPh berdasarkan U.S. GAAP 5.579.855 6.779.936 5.680.651


146



oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) a. PPh (lanjutan)

(ii) Pajak tangguhan

2010 2009

Aset pajak tangguhan Lancar Penyisihan piutang ragu-ragu 349.077 308.261 Penyisihan persediaan usang 20.753 18.061 Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan 21.624 17.316 Beban yang masih harus dibayar 98.337 362.973 Nilai perolehan penggabungan usaha

tangguhan 26.558 335.409 Pendapatan sambungan telepon tangguhan 28.285 29.844 Lain-lain 830 114

545.464 1.071.978

Tidak Lancar Penyertaan jangka panjang 29.639 27.575 Nilai perolehan penggabungan usaha tangguhan - 3.125 Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar 17.431 77.829 Pendapatan sambungan telepon tangguhan 78.008 98.269 Lain-lain 21.577 25.384

146.655 232.182

Total aset pajak tangguhan (sebelum offset) 692.119 1.304.160

Kewajiban pajak tangguhan Lancar Beban dibayar di muka (41.382) (29.661) Tidak lancar Aset tetap (5.187.106) (4.598.590) Aset tidak berwujud (44.288) (292.969)

(5.231.394) (4.891.559)

Jumlah kewajiban pajak tangguhan (sebelum offset) (5.272.776) (4.921.220)


147


(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

a. PPh (lanjutan)

(ii) Pajak tangguhan (lanjutan) 2010 2009

Kewajiban pajak tangguhan bersih - disajikan setelah offset dalam neraca konsolidasian adalah sebagai berikut: Aset pajak tangguhan - lancar 504.082 1.052.605 Kewajiban pajak tangguhan - lancar - (10.288) Aset pajak tangguhan - tidak lancar 5.465 53.346 Kewajiban pajak tangguhan - tidak lancar (5.090.204) (4.712.723)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009, Perusahaan dan anak perusahaan mengadopsi SFAS 158 (kini ASC 715 “Compensation Retirement Benefits”) dan mengakui secara langsung aset pajak tangguhan yang berasal dari kewajiban masa transisi, biaya jasa lalu dan rugi aktuaria masing-masing sebesar Rp115.148 juta dan Rp169.346 juta, langsung pada akumulasi laba komprehensif lainnya.

Aset pajak tangguhan dari nilai perolehan penggabungan usaha tangguhan berasal dari pengurangan pajak yang dapat diklaim atas pembayaran tetap bulanan kepada MGTI dan BSI untuk perhitungan PPh badan.

(iii) Akuntansi untuk ketidakpastian PPh

Perusahan dan anak perusahaan menerapkan FASB Interpretation 48 “Uncertainty in Income Tax: an Interpretation of SFAS 109” (“FIN 48”, kini ASC 740 “Income Taxes”) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2007. FIN 48 mengatur penentuan apakah suatu manfaat pajak yang diklaim atau diharapkan akan diklaim dalam pelaporan pajak harus diakui dalam Laporan Keuangan. Berdasarkan FIN 48, manfaat pajak dari suatu ketidakpastian posisi pajak diakui apabila besar kemungkinan terjadi, berdasarkan pertimbangan seluruh aspek teknis dari posisi pajak tersebut, bahwa posisi tersebut akan dapat dipertahankan dalam audit pajak oleh DJP. Jumlah manfaat pajak yang diakui adalah jumlah terbesar dari manfaat pajak tersebut yang mempunyai kemungkinan dapat direalisasikan lebih besar daripada lima puluh persen dalam putusan final perpajakan.

Berdasarkan analisis atas seluruh posisi pajak Perusahaan dan anak perusahaan yang terkait PPh yang diatur oleh SFAS 109 (kini ASC 740 “Income Taxes”), Perusahaan dan anak perusahaan menyimpulkan bahwa tidak terdapat dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun fiskal yang belum diaudit, serta pengakuan atas manfaat pajak yang tidak diakui tidak akan berdampak material terhadap tingkat pajak efektif untuk tahun-tahun tersebut. Perusahaan dan anak perusahaan berpendapat bahwa posisi saat ini untuk tidak mengakui manfaat pajak tidak akan berubah secara signifikan dalam 12 bulan ke depan.


148



a. PPh (lanjutan)

(iii) Akuntansi untuk ketidakpastian PPh (lanjutan)

Perusahaan dan anak perusahaan mencatat bunga dan denda untuk PPh kurang bayar, jika ada, masing-masing sebagai beban bunga dan beban lain-lain dalam laporan keuangan konsolidasian.

Tidak ada pemeriksaan pajak yang dilakukan untuk tahun fiskal 2003, 2005, 2006, 2007, dan 2009 bagi Perusahaan. Pemeriksaan pajak telah selesai dilakukan untuk seluruh tahun fiskal lainnya.

Tidak ada pemeriksaan pajak yang dilakukan untuk tahun fiskal 2003, 2007, dan 2009 bagi Telkomsel. Pemeriksaan pajak telah selesai dilakukan untuk seluruh tahun fiskal lainnya.

b. Nilai wajar instrumen keuangan

Metode dan asumsi berikut digunakan dalam menentukan taksiran nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan:

(i) Kas dan setara kas dan penyertaan sementara Nilai tercatat akun ini mendekati nilai wajarnya karena jangka waktu instrumen yang

singkat.

(ii) Hutang bank jangka pendek Nilai tercatat akun ini mendekati nilai wajarnya karena jangka waktu instrumen

kewajiban yang singkat.

(iii) Instrumen derivatif melekat Piutang dan hutang derivatif terdiri atas derivatif melekat yang diakui berdasarkan U.S. GAAP. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan model internal. Model ini menekankan pada penggunaan input nilai pasar yang dapat diobservasi yang meliputi harga forward dan spot mata uang.

(iv) Hutang jangka panjang Nilai wajar hutang jangka panjang diestimasi dengan mendiskontokan arus kas mendatang masing-masing instrumen menggunakan tingkat bunga terkini yang ditawarkan oleh bank-bank kreditur Perusahaan dan anak perusahaan untuk instrumen hutang serupa dengan jangka waktu yang setara.


149



oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

b. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

(v) Estimasi nilai wajar aset dan kewajiban keuangan Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut:

Nilai Nilai tercatat wajar

2010 Kas dan setara kas 9.119.849 9.119.849 Penyertaan sementara 370.433 370.433 Piutang derivatif 552.553 552.553 Hutang derivatif 2.467 2.467 Hutang bank jangka pendek 55.831 55.831

Hutang jangka panjang: Nilai perolehan penggabungan

usaha tangguhan 105.246 105.246 Pinjaman penerusan 3.136.666 3.227.778 Obligasi dan wesel bayar 3.376.098 3.511.423

Hutang bank 14.734.452 14.886.475

2009 Kas dan setara kas 7.805.460 7.805.460 Penyertaan sementara 359.507 359.507 Piutang derivatif 1.036.326 1.036.326 Hutang derivatif 873 873 Hutang bank jangka pendek 43.850 43.850

Hutang jangka panjang: Nilai perolehan penggabungan

usaha tangguhan 1.329.366 1.323.347 Pinjaman penerusan 3.518.093 3.429.058

Wesel bayar 74.295 74.123 Hutang bank 16.913.035 15.972.615

Metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan taksiran nilai wajar pada dasarnya mengandung unsur pertimbangan dan memiliki berbagai keterbatasan, termasuk hal-hal sebagai berikut: a. Nilai wajar yang disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi nilai tukar

mata uang di masa depan. b. Taksiran nilai wajar belum tentu mengindikasikan jumlah yang akan dicatat oleh

Perusahaan dan anak perusahaan pada saat pelepasan/penghentian aset dan kewajiban keuangan.


150



c. Laba komprehensif

2010 2009 2008

Laba bersih berdasarkan U.S. GAAP Diatribusikan kepada Perusahaan 11.484.877 12.092.393 10.874.224 Diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali 4.353.338 4.870.428 3.944.164 Laba (rugi) yang belum direalisasi atas pemilikan efek yang tersedia untuk dijual 31.559 37.202 (30.303) Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan perusahaan asosiasi, bersih setelah pajak masing-masing sebesar Rp596 juta, Rp(13.747) juta, dan Rp2.491 juta untuk tahun 2010, 2009, dan 2008 1.787 6.423 5.811 Rugi aktuaria yang belum diakui, beban jasa lalu, kewajiban transisi, bersih setelah pajak (191.901) 770.610 4.104.117

Laba komprehensif 15.679.660 17.777.056 18.898.013

Laba komprehensif diatribusikan kepada: Kepentingan non-pengendali 4.318.597 4.852.194 3.956.565 Perusahaan 11.361.063 12.924.862 14.941.448

Jumlah 15.679.660 17.777.056 18.898.013

Komponen akumulasi laba komprehensif lainnya yang diatribusikan kepada pemegang saham adalah sebagai berikut:

2010 2009 2008

Laba (rugi) yang belum direalisasi atas pemilikan efek yang tersedia untuk dijual 49.695 18.136 (19.066) Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan perusahaan asosiasi 175.033 173.246 166.823 Penyesuaian atas adopsi SFAS 158 (kini ASC 715 “Compensation Retirement Benefits”): Kewajiban transisi (99.201) (123.748) (152.587) Biaya jasa lalu (1.216.176) (1.145.607) (1.363.318) Rugi aktuaria 604.324 715.467 173.173

(486.325) (362.506) (1.194.975)


151



d. Imbalan kerja (i) Perusahaan

a. Analisa terhadap beban imbalan berkala bersih adalah sebagai berikut: Pensiun Kesehatan

2010 2009 2008 2010 2009 2008

Komponen beban imbalan berkala bersih Beban jasa 330.734 284.090 282.134 83.921 72.007 143.981

Beban bunga 1.199.971 1.154.174 1.076.969 744.551 686.767 903.498

Taksiran pengembalian aset program (1.286.718) (1.030.829) (930.835) (589.530) (410.378) (343.366)

Amortisasi beban (laba) jasa lalu 333.978 283.564 283.564 - (99) (367)

Rugi aktuaria yang diakui 15.907 (1.243) - - - 268.924

Amortisasi kewajiban transisi - 5.721 28.634 24.325 24.325 24.325

Beban imbalan berkala bersih 593.872 695.477 740.466 263.267 372.622 996.995

Jumlah yang dibebankan ke anak perusahaan berdasarkan perjanjian (1.484) (1.425) (1.460) (688) (523) (839)

Jumlah beban imbalan berkala bersih setelah dikurangi jumlah yang dibebankan kepada anak perusahaan 592.388 694.052 739.006 262.579 372.099 996.156


152



oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) d. Imbalan kerja (lanjutan) (i) Perusahaan (lanjutan)

b. Tabel berikut ini menyajikan perubahan kewajiban imbalan, perubahan aset program, dan bagian lancar dan tidak lancar dari aset dan kewajiban yang diakui dalam neraca konsolidasian Perusahaan berdasarkan U.S. GAAP pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009:

Pensiun Kesehatan

2010 2009 2010 2009

Perubahan kewajiban imbalan Kewajiban imbalan pada awal tahun 11.753.439 9.516.974 7.165.974 5.855.223 Beban jasa 330.734 284.090 83.921 72.007 Beban bunga 1.199.971 1.154.174 744.551 686.767 Kontribusi peserta program 42.371 44.476 - - Rugi aktuaria 1.174.236 1.207.376 1.034.589 816.313 Pembayaran imbalan (916.148) (453.651) (287.924) (264.336) Dampak perubahan imbalan 434.975 - - -

Kewajiban imbalan pada akhir tahun 14.019.578 11.753.439 8.741.111 7.165.974

Perubahan aset program Nilai wajar aset program pada awal tahun 12.300.181 8.713.418 6.022.263 4.018.692 Pengembalian aktual aset program 2.890.465 3.058.457 1.280.027 1.167.384 Kontribusi pemberi kerja 485.254 889.061 990.688 1.100.523 Kontribusi peserta program 42.371 44.476 - - Pembayaran imbalan (620.583) (405.231) (287.924) (264.336)

Nilai wajar aset program pada akhir tahun 15.097.688 12.300.181 8.005.054 6.022.263

Status pendanaan pada akhir tahun 1.078.110 546.742 (736.057) (1.143.711) Jumlah yang diakui dalam neraca konsolidasian: Pensiun Kesehatan

2010 2009 2010 2009

Aset - tidak lancar 1.588.974 1.003.634 - - Kewajiban - lancar (36.884) (37.038) - - Kewajiban – tidak lancar (473.980) (419.854 ) (736.057) (1.143.711)


153




c. Tanggal pengukuran yang digunakan dalam menentukan manfaat pensiun dan imbalan kesehatan adalah 31 Desember untuk setiap tahunnya.

d. Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menentukan kewajiban

imbalan untuk masing-masing program pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Pensiun Kesehatan

2010 2009 2010 2009

Tingkat diskonto 9,5% 10,75% 9,5% 10,75% Tingkat kenaikan kompensasi 8% 8% - - e. Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menentukan beban imbalan

berkala bersih masing-masing program untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember Desember 2010, 2009, dan 2008 adalah sebagai berikut:

Pensiun Kesehatan

2010 2009 2008 2010 2009 2008

Tingkat diskonto 9,5% 10,75% 12% 9,5% 10,75% 12%

Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program 9,7% 10,50% 11,5% 8,21% 9,25% 9,25%

Tingkat kenaikan kompensasi 8% 8% 8% - - -

f. Taksiran tingkat pertumbuhan beban kesehatan pada tanggal 31 Desember 2010,

2009, dan 2008 adalah sebagai berikut:

2010 2009 2008

Taksiran tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan 8% 10% 12% Tingkat pertumbuhan akhir beban kesehatan 8% 8% 8% Tahun tercapainya tingkat pertumbuhan akhir 2011 2012 2011


154




g. Penilaian aktuaria untuk program pensiun imbalan pasti dan program imbalan

kesehatan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 dilakukan masing-masing pada tanggal 15 Maret 2011, 22 Januari 2010, dan 31 Maret 2009 oleh aktuaris independen.

Tingkat diskonto ditentukan berdasarkan kisaran suku bunga obligasi pemerintah. Asumsi tingkat pertumbuhan kompensasi ditetapkan berdasarkan tingkat inflasi jangka panjang dengan kisaran antara 4% dan 6%. Tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program Dapen dan Yakes masing-masing sebesar 9,7% dan 8,21%, yang mana untuk tahun 2011 mencerminkan tingkat rata-rata pengembalian yang diharapkan atas dana yang telah atau akan diinvestasikan, untuk menghasilkan manfaat yang termasuk di dalam proyeksi kewajiban imbalan. Dalam penentuan asumsi tingkat pengembalian jangka panjang, Dapen dan Yakes mempertimbangkan komposisi aset dalam investasi program, tingkat pengembalian historis atas aset program, informasi pasar terkini atas tingkat pengembalian jangka panjang dan alokasi aset kini dalam kategori aset. Alokasi target ditentukan berdasarkan strategi portofolio Dapen dan Yakes. Pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program ditentukan berdasarkan tingkat pengembalian rata-rata yang diharapkan dapat diperoleh melalui aset program yang mempertimbangkan portofolio aset dan tingkat pengembalian atas aset secara individual. Dapen dan Yakes menentukan tingkat pengembalian atas saham bursa sebesar 13% dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian historis selama 10 tahun terakhir. Asumsi tingkat pengembalian atas obligasi Pemerintah adalah sebesar 8% yang ditentukan berdasarkan tingkat pengembalian rata-rata saat ini atas obligasi Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu rata-rata 5 (lima) tahun. Tingkat pengembalian atas obligasi korporasi adalah sebesar 8,5% yang ditentukan dengan menggunakan kurva obligasi Pemerintah dengan tambahan sebesar 2% untuk mengakomodasi tingkat risiko yang lebih tinggi. Tingkat pengembalian jangka panjang reksa dana ditentukan berdasarkan tingkat pengembalian dari aset terkait masing-masing sebesar 13,25% dan 8,5% untuk Dapen dan Yakes.


155



oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) d. Imbalan kerja (lanjutan) (i) Perusahaan (lanjutan) g. (lanjutan)

Asumsi tingkat pertumbuhan beban kesehatan mempunyai dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan untuk program imbalan kesehatan. Perubahan sebesar satu persen pada asumsi tingkat pertumbuhan beban kesehatan pasca kerja akan memberikan dampak sebagai berikut:

1-persen 1-persen kenaikan penurunan

Pengaruh terhadap keseluruhan komponen beban jasa dan bunga 160.838 (130.530) Pengaruh terhadap kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja 1.570.565 (1.268.170)

h. Strategi portofolio Dapen menekankan pada tingkat pengembalian optimum yang ditetapkan secara tahunan dengan mempertimbangkan risiko keuangan, operasional dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Aset dialokasikan berdasarkan risiko jangka panjang dan taksiran pengembalian. Dapen menerapkan diversifikasi dan pengendalian risiko untuk meminimalkan konsentrasi risiko. Tabel dibawah ini menunjukkan alokasi aset yang ditetapkan oleh Dapen:

Jenis Investasi Proporsi Dari Sampai

Kas dan setara kas 1% 20% Efek berpendapatan tetap 50% 80% Properti 0% 15% Saham bursa 10% 40% Saham non-publik 0% 5%

Target alokasi di atas akan bervariasi sepanjang waktu dan dapat berubah jika ada perubahan yang signifikan pada kondisi perekonomian. Strategi investasi Dapen secara keseluruhan adalah untuk memperoleh suatu gabungan aset yang memungkinkan Dapen untuk memenuhi proyeksi pembayaran manfaat pensiun dengan mempertimbangkan risiko dan pengembalian. Tidak terdapat konsentrasi risiko yang signifikan dalam hal sektor, industri, geografi, atau nama-nama perusahaan.


156



oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) d. Imbalan kerja (lanjutan)


i. Nilai wajar aset program Dapen pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 berdasarkan kategori aset adalah sebagai berikut:

2010

Harga kuotasi Input signifikan Input signifikan di pasar aktif untuk yang dapat yang tidak dapat aset yang identik diobservasi diobservasi Kelompok Kategori aset Jumlah (level 1) (level 2) (level 3)

Kas dan Deposito rupiah 945.900 945.900 - - setara kas Deposits on Call 114.212 114.212 - -

Sub-jumlah 1.060.112 1.060.112 - -

Efek Surat berharga berpendapatan Pemerintah tetap Indonesia 5.851.615 - 5.851.615 - Obligasi Korporasi 2.813.802 - 2.760.027 53.775 Reksa dana pendapatan tetap 4.694 4.694 - - Reksa dana campuran 52.630 52.630 - - Efek beragun aset dari KIK EBA 69.121 - 69.121 - Reksa dana penyertaan terbatas (”RDPT”) berbasis hutang 51.044 - - 51.044

Sub-jumlah 8.842.906 57.324 8.680.763 104.819

Properti Tanah dan Bangunan 76.856 - - 76.856

Sub-jumlah 76.856 - - 76.856

Saham Saham bursa 3.674.856 3.674.856 - - bursa Reksa dana saham 1.010.753 1.010.753 - -

Sub-jumlah 4.685.609 4.685.609 - -

Saham Penyertaan non-publik saham 102.984 - - 102.984 RDPT berbasis saham non-publik 65.857 - - 65.857

Sub-jumlah 168.841 - - 168.841

Lainnya Lainnya 263.364 - 263.364 -

Sub-jumlah 263.364 - 263.364 -

Jumlah 15.097.688 5.803.045 8.944.127 350.516


157





i. (lanjutan) 2009



Sub-jumlah 649.625 649.625 - -

Efek Surat berharga berpendapatan Pemerintah 5.164.538 - 5.164.538 - tetap Obligasi Korporasi 2.562.811 - 2.369.707 193.104 Reksa dana pendapatan tetap 4.215 4.215 - - Reksa dana campuran 4.467 4.467 - - Efek beragun aset dari KIK EBA 5.000 - 5.000 -

Sub-jumlah 7.741.031 8.682 7.539.245 193.104

Properti Tanah dan Bangunan 64.995 - - 64.995

Sub-jumlah 64.995 - - 64.995

Saham Saham bursa 2.739.200 2.739.200 - - bursa Reksa dana saham 806.108 806.108 - -

Sub-jumlah 3.545.308 3.545.308 - -

Saham Penyertaan non-publik saham 110.967 - - 110.967

Sub-jumlah 110.967 - - 110.967

Lainnya Lainnya 188.255 188.255 - -

Sub-jumlah 188.255 188.255 - -

Jumlah 12.300.181 4.391.870 7.539.245 369.066

Kas dan setara kas termasuk deposito berjangka dan deposit on call dalam mata uang Rupiah. Aset tersebut dinilai dengan menggunakan nilai nominalnya yang mencerminkan nilai wajarnya, sehingga diklasifikasikan dalam level 1 pada hirarki nilai wajar.


158



d. Imbalan kerja (lanjutan)


i. (lanjutan)

Efek berpendapatan tetap termasuk surat berharga pemerintah, obligasi, dan reksa dana tertentu. Jika tersedia, nilai wajar dari efek berpendapatan tetap didasari oleh harga yang bisa diobservasi untuk aset sejenis atau yang bisa diperbandingkan. Perusahaan melakukan perhitungan internal untuk mengukur nilai wajar obligasi tertentu yang nilai pasarnya tidak tersedia dengan menyesuaikan premi risiko kreditnya. Aset tersebut diklasifikasikan dalam level 1, 2, atau 3 pada hirarki nilai wajar.

RDPT berbasis hutang adalah reksa dana yang diinvestasikan pada surat berharga hutang yang diterbitkan oleh perusahaan infrastruktur. Penilaian atas investasi ini membutuhkan pertimbangan yang signifikan dari manajemen mengingat tidak adanya harga kuotasi pasar, kurangnya tingkat likuiditas, dan sifat jangka panjang dari aset. Karena investasi tersebut memiliki batasan-batasan dalam hal penjualan (seperti batasan transfer dan batasan periode awal) dan aktivitas yang bisa diobservasi untuk investasi tersebut terbatas, maka investasi ini diklasifikasikan dalam level 3 pada hirarki nilai wajar.

Investasi pada properti menunjukkan kepemilikan pada tanah dan bangunan. Nilai wajar investasi ditentukan dengan menggunakan pendekatan biaya dan mempertimbangkan estimasi harga pasar dari aset sejenis. Karena tidak adanya harga kuotasi pasar, kurangnya tingkat likuiditas, dan sifat jangka panjang dari aset maka investasi ini diklasifikasikan dalam level 3 pada hirarki nilai wajar.

Saham bursa adalah investasi pada saham biasa perusahaan domestik yang terdaftar di BEI dan reksa dana tertentu. Investasi tersebut dinilai dengan menggunakan harga kuotasi pasar dan diklasifikasikan dalam level 1 pada hirarki nilai wajar.

Saham non-publik terdiri dari penyertaan saham langsung dan RDPT berbasis saham non-publik. Penyertaan saham langsung dilakukan pada beberapa perusahaan domestik yang bergerak dalam industri telekomunikasi, hotel, perbankan, dan properti. Nilai wajar dari penyertaan saham langsung dinilai dengan menggunakan teknik pendekatan pendapatan dan pasar yang melibatkan beberapa pertimbangan yang signifikan dari manajemen. RDPT berbasis saham non-publik adalah reksa dana yang diinvestasikan pada penyertaan saham di perusahaan pembangunan dermaga. Penilaian atas investasi ini membutuhkan pertimbangan yang signifikan dari manajemen mengingat tidak adanya harga kuotasi pasar, kurangnya tingkat likuiditas, dan sifat jangka panjang dari aset. Karena investasi tersebut memiliki batasan-batasan dalam hal penjualan (seperti batasan transfer dan batasan periode awal) dan aktivitas yang bisa diobservasi untuk investasi tersebut terbatas, maka investasi ini diklasifikasikan dalam level 3 pada hirarki nilai wajar.


159





i. (lanjutan) Aset lainnya terutama terdiri dari kupon atas surat berharga. Kupon tersebut diklasifikasikan dalam level 1 atau 2 pada hirarki nilai wajar berdasarkan klasifikasi surat berharga tersebut.

j. Mutasi selama periode berjalan atas nilai wajar aset program yang pengukurannya menggunakan input signifikan yang tidak dapat diobservasi dan RDPT berbasis saham non-publik yang informasi NAB per unit penyertaannya tidak tersedia untuk umum (level 3):

2010

Pengukuran nilai wajar menggunakan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)

Penyertaan Obligasi Properti saham Reksa dana Jumlah

Saldo awal per 31 Desember 2009 193.104 64.995 110.967 - 369.066 Pengembalian aktual aset program: Aset terjual selama periode berjalan - - - - - Aset masih dimiliki pada tanggal pelaporan (89.329) 5.068 (7.983) 901 (91.343) Pembelian - 6.793 - 116.000 122.793 Transfer keluar dari level 3 (50.000) - - - (50.000)

Saldo akhir per 31 Desember 2010 53.775 76.856 102.984 116.901 350.516


160





j. (lanjutan)

2009 Pengukuran nilai wajar menggunakan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)

Penyertaan Obligasi Properti saham Jumlah

Saldo awal per 31 Desember 2008 135.375 61.940 130.121 327.436 Pengembalian aktual aset program: Aset terjual selama periode berjalan - - - - Aset masih dimiliki pada Tanggal pelaporan 7.729 3.055 (19.154) (8.370) Pembelian 50.000 - - 50.000

Saldo akhir per 31 Desember 2009 193.104 64.995 110.967 369.066

k. Strategi portofolio Yakes menekankan pada tingkat pengembalian optimum yang

ditetapkan secara tahunan dengan mempertimbangkan risiko keuangan, operasional dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Aset dialokasikan berdasarkan risiko jangka panjang dan taksiran pengembalian. Yakes menerapkan diversifikasi dan pengendalian risiko untuk meminimalkan konsentrasi risiko. Tabel dibawah ini menunjukkan alokasi aset yang ditetapkan oleh Yakes:

Jenis Investasi Proporsi Dari Sampai

Kas dan setara kas 1% 20% Efek berpendapatan tetap 40% 85% Saham bursa 10% 40% Properti 0% 15% Saham non-publik 0% 10%

Target alokasi di atas akan bervariasi sepanjang waktu dan dapat berubah jika ada perubahan yang signifikan pada kondisi perekonomian. Strategi investasi Yakes secara keseluruhan adalah untuk memperoleh suatu gabungan aset yang memungkinkan Yakes untuk memenuhi proyeksi pembayaran klaim biaya pengobatan dengan mempertimbangkan risiko dan pengembalian. Tidak terdapat konsentrasi risiko yang signifikan dalam hal sektor, industri, geografi, atau nama-nama perusahaan.


161





l. Nilai wajar aset program Yakes pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 berdasarkan kategori aset adalah sebagai berikut:

2010



Sub-jumlah 1.218.140 1.218.140 - -

Efek Reksa dana berpendapatan pendapatan tetap 23.830 23.830 - - tetap Reksa dana terproteksi 1.752.362 1.752.362 - - Reksa dana campuran 157.209 157.209 - - RDPT berbasis hutang 3.607.332 - 3.561.864 45.468

Sub-jumlah 5.540.733 1.933.401 3.561.864 45.468

Saham Saham bursa 887.590 887.590 - - bursa Reksa dana saham 217.010 217.010 - - Reksa dana berbentuk KIK penyertaan terbatas berbasis saham 54.166 - 54.166 -

Sub-jumlah 1.158.766 1.104.600 54.166 -

Saham Penyertaan non-publik saham 6.405 - - 6.405 RDPT berbasis saham non-publik 65.857 - - 65.857

Sub-jumlah 72.262 - - 72.262


Sub-jumlah 15.152 15.152 - -

Jumlah 8.005.053 4.271.293 3.616.030 117.730


162




l. (lanjutan)

2009



Sub-jumlah 362.625 362.625 - -

Efek Surat berharga berpendapatan Pemerintah 1.628.273 - 1.628.273 - tetap Obligasi Korporasi 848.642 - 822.383 26.259 Reksa dana pendapatan tetap 65.047 65.047 - - Reksa dana terproteksi 1.536.682 1.536.682 - - Reksa dana campuran 213.092 213.092 - - Rekasa dana berbentuk KIK penyertaan berbasis hutang 372.867 372.867 - -

Sub-jumlah 4.664.603 2.187.688 2.450.656 26.259

Saham Saham bursa 737.960 737.960 - - bursa Reksa dana saham 227.890 227.890 - -

Sub-jumlah 965.850 965.850 - -

Saham Penyertaan non-publik saham 5.207 - - 5.207

Sub-jumlah 5.207 - - 5.207


Sub-jumlah 23.978 23.978 - -

Jumlah 6.022.263 3.540.141 2.450.656 31.466


163





l. (lanjutan)

Kas dan setara kas termasuk deposito berjangka dan deposit on call dalam mata uang Rupiah. Aset tersebut dinilai dengan menggunakan nilai nominalnya yang mencerminkan nilai wajarnya, sehingga diklasifikasikan dalam level 1 pada hirarki nilai wajar.

Efek berpendapatan tetap terdiri dari surat berharga Pemerintah, obligasi Korporasi, dan reksa dana. Jika tersedia, nilai wajar dari efek berpendapatan tetap didasari oleh harga yang bisa diobservasi untuk aset sejenis atau yang bisa diperbandingkan. Aset tersebut diklasifikasikan dalam level 1 atau 2 pada hirarki nilai wajar. Perusahaan melakukan perhitungan internal untuk mengukur nilai wajar dari beberapa obligasi yang nilai pasarnya tidak tersedia dengan menyesuaikan premi risiko kredit masing-masing. Untuk itu obligasi tersebut diklasifikasikan dalam level 3 pada hirarki nilai wajar. RDPT berbasis hutang tertentu merupakan reksa dana yang diinvestasikan pada obligasi Korporasi dan Pemerintah. Penilaian atas investasi ini membutuhkan pertimbangan yang signifikan dari manajemen mengingat tidak adanya harga kuotasi pasar, kurangnya tingkat likuiditas, dan sifat jangka panjang dari aset. Karena investasi tersebut memiliki batasan-batasan dalam hal penjualan (seperti batasan transfer dan batasan periode awal) dan aktivitas yang bisa diobservasi untuk investasi tersebut terbatas, maka investasi ini diklasifikasikan dalam level 3 pada hirarki nilai wajar.

Saham bursa adalah investasi pada saham biasa perusahaan domestik yang terdaftar di BEI dan reksa dana tertentu. Investasi tersebut dinilai dengan menggunakan harga kuotasi pasar dan diklasifikasikan dalam level 1 pada hirarki nilai wajar.

Saham non-publik terdiri dari 100% penyertaan saham langsung pada perusahaan farmasi yang baru didirikan dan RDPT berbasis saham non-publik. Nilai wajar dari investasi ini dinilai dengan menggunakan pendekatan biaya. RDPT berbasis saham non-publik adalah reksa dana yang diinvestasikan pada penyertaan saham di perusahaan pembangunan dermaga. Penilaian atas investasi ini membutuhkan pertimbangan yang signifikan dari manajemen mengingat tidak adanya harga kuotasi pasar, kurangnya tingkat likuiditas, dan sifat jangka panjang dari aset. Karena investasi tersebut memiliki batasan-batasan dalam hal penjualan (seperti batasan transfer dan batasan periode awal) dan aktivitas yang bisa diobservasi untuk investasi tersebut terbatas, maka investasi ini diklasifikasikan dalam level 3 pada hirarki nilai wajar.

Aset lainnya terutama terdiri dari kupon atas surat berharga. Kupon tersebut diklasifikasikan dalam level 1 pada hirarki nilai wajar berdasarkan klasifikasi surat berharga tersebut.


164






m. Mutasi selama periode berjalan atas nilai wajar aset program yang pengukurannya menggunakan input signifikan yang tidak dapat diobservasi dan RDPT berbasis hutang dan saham non-publik yang informasi NAB per unit penyertaannya tidak tersedia untuk umum (level 3):

2010

Pengukuran nilai wajar menggunakan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)

Penyertaan Obligasi saham Reksa dana Jumlah

Saldo awal per 31 Desember 2009 26.259 5.207 31.466 Pengembalian aktual aset program: Aset terjual selama periode berjalan - - - Aset masih dimiliki pada tanggal pelaporan - 1.198 (143) 1.055 Pembelian (penjualan) (26.259) - 66.000 39.741 Transfer ke dalam level 3 - - 45.468 45.468

Saldo akhir per 31 Desember 2010 - 6.405 111.325 117.730

2009 Pengukuran nilai wajar menggunakan

input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)

Penyertaan Obligasi saham Jumlah

Saldo awal per 31 Desember 2008 - - - Pengembalian aktual aset program: Aset terjual selama periode berjalan - - - Aset masih dimiliki pada tanggal pelaporan 2.259 208 2.467 Pembelian 24.000 4.999 28.999

Saldo akhir per 31 Desember 2009 26.259 5.207 31.466


165





(i) Perusahaan (lanjutan) n. Taksiran kontribusi yang akan dibayarkan oleh Perusahaan di tahun 2011 untuk

program pensiun imbalan pasti sebesar Rp192.807juta dan program imbalan kesehatan pasca kerja sebesar Rp360.000juta

(ii) Telkomsel

a. Program pensiun 2010 2009 2008

Beban jasa 50.067 40.314 43.112 Beban bunga 47.028 39.285 34.569 Taksiran tingkat pengembalian aset program (19.113) (18.433) (13.568) Amortisasi beban jasa lalu 24 24 24 Rugi aktuaria yang diakui 5.843 2.209 5.344 Amortisasi kewajiban transisi 458 458 458

Beban pensiun berkala bersih 84.307 63.857 69.939

b. Tabel berikut ini menyajikan perubahan kewajiban, perubahan aset program dan bagian jangka pendek dan jangka panjang kewajiban yang diakui pada neraca Telkomsel berdasarkan U.S. GAAP pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009:

2010 2009

Perubahan kewajiban pensiun Kewajiban pada awal tahun 451.480 330.958 Beban jasa 50.067 40.314 Beban bunga 47.028 39.285 Rugi aktuaria 180.935 42.031 Pembayaran pensiun (14.033) (1.108)

Kewajiban pada akhir tahun 715.477 451.480


166





b. (lanjutan)

2010 2009

Perubahan aset program pensiun Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun 185.611 157.193 Pengembalian aktual atas aset program pensiun 61.378 (11.586) Kontribusi pemberi kerja 45.328 41.112 Pembayaran (14.033) (1.108)

Nilai wajar aset program pensiun pada akhir tahun 278.284 185.611

Status pendanaan pada akhir tahun (437.193) (265.869)

Jumlah yang diakui dalam neraca: 2010 2009

Kewajiban - jangka pendek (6.518) (6.817) Kewajiban - jangka panjang (430.675) (259.052) c. Penilaian aktuaria untuk program pensiun dilakukan oleh aktuaris independen.

Tanggal pengukuran yang digunakan untuk menentukan manfaat pensiun untuk program pensiun adalah tanggal 31 Desember setiap tahunnya.


167



oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan) d. Imbalan kerja (lanjutan) (ii) Telkomsel (lanjutan)

d. Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menentukan kewajiban

imbalan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

2010 2009

Tingkat diskonto 9% 10,5% Tingkat kenaikan kompensasi 8% 8%

e. Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menentukan beban pensiun

berkala bersih pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 adalah sebagai berikut:

2010 2009 2008

Tingkat diskonto 9% 10,5% 12% Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program pensiun 9% 10,5% 12% Tingkat kenaikan kompensasi 8% 8% 9%

Program pensiun Telkomsel dikelola oleh Jiwasraya, perusahaan asuransi milik

negara (Catatan 40a.2). (iii) Perkiraan pembayaran imbalan

Perkiraan pembayaran imbalan oleh Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut:

Pensiun Kesehatan

2011 699.334 263.475 2012 828.320 219.103 2013 853.359 228.683

2014 926.725 238.997 2015 1.112.961 250.742 2016 - 2020 9.434.044 1.503.062


168





(iv) Jumlah yang diakui sebagai akumulasi laba komprehensif lainnya pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 terdiri dari: 2010

Imbalan Imbalan Bersih Imbalan kesehatan pasca kerja Pajak setelah pensiun pasca kerja lainnya Jumlah tangguhan pajak

Kewajiban transisi 2.536 97.299 - 99.835 634 99.201 Beban jasa lalu 1.598.800 - 22.767 1.621.567 405.391 1.216.176 Rugi (laba) aktuaria (1.296.658) 268.320 133.133 (895.205) (290.881) (604.324)

Jumlah 304.678 365.619 155.900 826.197 115.144 711.053

2009

Imbalan Imbalan Bersih Imbalan kesehatan pasca kerja Pajak setelah pensiun pasca kerja lainnya Jumlah tangguhan pajak

Kewajiban transisi 2.832 121.624 - 124.456 708 123.748 Beban jasa lalu 1.497.817 - 29.659 1.527.476 381.869 1.145.607 Rugi (laba) aktuaria (937.580) (75.773) 84.655 (928.698) (213.231) (715.467)

Jumlah 563.069 45.851 114.314 723.234 169.346 553.888

Kewajiban transisi, beban jasa masa lalu dan rugi aktuaria bersih tercakup dalam akumulasi laba komprehensif lainnya pada tanggal 31 Desember 2010 dan diperkirakan diakui pada beban periodik bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Imbalan Imbalan kesehatan pasca kerja Pensiun pasca kerja lainnya Jumlah

Kewajiban transisi 298 24.325 - 24.623 Beban jasa lalu 333.994 - 6.892 340.886 Rugi (laba) aktuaria (3.224) - 11.957 8.733

Kotor sebelum pajak 331.068 24.325 18.849 374.242 Pajak tangguhan 82.767 - 4.712 87.479

Bersih sesudah pajak 248.301 24.325 14.137 286.763


169




e. Sewa operasi

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008, Perusahaan dan anak perusahaan mencatat beban sewa untuk tanah, bangunan, kendaraan, peralatan kantor, dan infrastruktur telekomunikasi masing-masing sejumlah Rp1.972.587 juta, Rp2.066.890 juta, dan Rp1.585.803 juta. Beberapa anak perusahaan melakukan perjanjian sewa kantor yang tidak dapat dibatalkan. Pembayaran sewa minimum per tahun untuk lima tahun ke depan sebesar Rp66.887 juta, Rp68.927 juta, Rp65.317 juta, Rp16.271 juta, dan Rp12.269 juta masing-masing untuk tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015.

f. Pengukuran nilai wajar Tabel di bawah menyajikan nilai tercatat dari instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar dan RDPT berbasis hutang yang informasi NAB per unit penyertaannya tidak tersedia untuk umum: 31 Desember 2010 Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan

Harga kuotasi di Input Input pasar aktif untuk signifikan signifikan aset atau lainnya yang yang kewajiban yang dapat tidak dapat identik diobservasi diobservasi Saldo (level 1) (level 2) (level 3) Aset Surat berharga Diperdagangkan 50 50 - - Surat berharga tersedia untuk dijual 370.383 57.821 254.600 57.962 Piutang derivatif 552.553 - - 552.553

Jumlah 922.986 57.871 254.600 610.515

Kewajiban Hutang derivatif 2.467 - - 2.467

Jumlah 2.467 - - 2.467


170



f. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

31 Desember 2009

Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan

Harga kuotasi di Input Input pasar aktif untuk signifikan signifikan aset atau lainnya yang yang kewajiban yang dapat tidak dapat identik diobservasi diobservasi Saldo (level 1) (level 2) (level 3)

Aset Surat berharga diperdagangkan 53 53 - - Surat berharga tersedia untuk dijual 359.454 104.816 254.638 - Piutang derivatif 1.036.326 - - 1.036.326

Jumlah 1.395.833 104.869 254.638 1.036.326

Kewajiban Hutang derivatif 873 - - 873

Jumlah 873 - - 873

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir untuk instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar menggunakan input signifikan yang tidak dapat diobservasi pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Level 3 Level 3 2010 2009

Piutang derivatif dan reksa dana

Saldo 1 Januari 1.036.326 47.769 Bagian dari laporan laba rugi konsolidasian Laba yang direalisasi (897.379) (889.125) Laba (rugi) yang belum direalisasi (483.773) 988.557 Penambahan aset 895.560 887.843 Penambahan beban operasional dan pemeliharaan 1.819 1.282 Transfer ke dalam (keluar) level 3 RDPT 57.962 -

Saldo 31 Desember 610.515 1.036.326

Hutang derivatif Saldo 1 Januari 873 482.064 Bagian dari laporan laba rugi konsolidasian Rugi yang direalisasi 106 354.158 Rugi (laba) yang belum direalisasi 1.594 (481.191) Penambahan (pengurangan) aset (179) (354.127) Penambahan (pengurangan) beban operasional dan pemeliharaan 73 (31)

Saldo 31 Desember 2.467 873


171



f. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Penyertaan sementara terutama terdiri dari saham, reksa dana serta obligasi Korporasi dan Pemerintah. Obligasi Korporasi dan Pemerintah dicatat pada nilai wajar menggunakan basis surat berharga sejenis pada tanggal neraca. Karena tidak aktif diperdagangkan di pasar yang aktif, surat berharga ini diklasifikasikan sebagai level 2. Saham dan reksa dana yang tersedia di pasar aktif dicatat pada nilai wajar menggunakan harga kuotasi pasar dan diklasifikasikan sebagai level 1.

RDPT berbasis hutang adalah reksa dana yang diinvestasikan pada obligasi Korporasi dan Pemerintah. Penilaian atas investasi ini membutuhkan pertimbangan yang signifikan dari manajemen mengingat tidak adanya harga kuotasi pasar, kurangnya tingkat likuiditas, dan sifat jangka panjang dari aset. Karena investasi tersebut memiliki batasan-batasan dalam hal penjualan (seperti batasan transfer dan batasan periode awal) dan aktivitas yang bisa diobservasi untuk investasi tersebut terbatas, maka investasi ini diklasifikasikan dalam level 3 pada hirarki nilai wajar.

Piutang dan hutang derivatif terdiri atas derivatif melekat yang diakui berdasarkan U.S. GAAP. Piutang dan hutang derivatif yang termasuk dalam level 3 meliputi kontrak pengadaan yang mengandung instrumen derivatif valuta asing melekat. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan model internal. Model ini menekankan pada penggunaan input nilai pasar yang dapat diobservasi yang meliputi harga forward dan spot mata uang.

Pada tanggal neraca tidak terdapat aset dan kewajiban non-keuangan yang dicatat dengan menggunakan nilai wajar. Penyesuaian nilai wajar untuk aset dan kewajiban non-keuangan tersebut dilakukan hanya dalam kondisi tertentu (misalnya ketika terdapat bukti penurunan nilai).

g. Standar akuntansi baru di Amerika Serikat

Pada bulan Oktober 2009, FASB mengeluarkan ASU 2009-13 “Revenue Recognition (Topic 605)” (“ASU 2009-13”). ASU 2009-13 memberikan pedoman akuntansi bagi multiple deliverable arrangement untuk memudahkan perusahaan dalam mencatat barang atau jasa secara terpisah bukan sebagai unit gabungan. ASU 2009-13 memberikan hirarki penentuan harga penjualan dari suatu penyerahan apakah menggunakan vendor specific objective evidence (VSOE) jika tersedia, bukti dari pihak ketiga jika VSOE tidak tersedia, atau menggunakan estimasi harga penjualan jika VSOE maupun bukti dari pihak ketiga tidak tersedia. ASU 2009-13 berlaku efektif untuk tahun fiskal yang dimulai pada atau setelah 15 Juni 2010 dan diterapkan secara prospektif.


172




g. Standar akuntansi baru di Amerika Serikat (lanjutan) Pada bulan Oktober 2009, FASB mengeluarkan ASU 2009-14, “Software (Certain Revenue Arrangements That Include Software Elements)” (“ASU 2009-14”). ASU 2009-14 memberikan pedoman akuntansi atas kontrak pendapatan yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. ASU 2009-14 berlaku efektif untuk kontrak pendapatan yang terjadi atau diubah secara material untuk tahun fiskal yang dimulai pada atau setelah tanggal 15 Juni 2010 dan diterapkan secara prospektif. Penerapan dini ASU 2009-14 diperkenankan. Pada bulan Desember 2010, FASB mengeluarkan ASU 2010-28, “Intangibles – Goodwill and Other (Topic 350), When to Perform Step 2 of the Goodwill Impairment Test for Reporting Units with Zero or Negative Carrying Amounts (a consensus of the FASB Emerging Issues Task Force)”, (“ASU 2010-28”). ASU 2010-28 memodifikasi pengujian penurunan nilai goodwill untuk unit pelaporan dengan nilai tercatat 0 (nol) atau negatif yang terdapat dalam Topic 350, Intangibles – Goodwill and Other, yang mengharuskan entitas untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya indikasi penurunan nilai goodwill untuk setiap unit pelaporan dengan nilai tercatat 0 (nol) atau negatif. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, Tahap 2 pengujian penurunan nilai goodwill sebagaimana diatur dalam ASC 350-20-35, Intangibles – Goodwill and Other: Goodwill, harus dilakukan untuk mengukur jumlah kerugian penurunan nilai goodwill, jika ada. ASU 2010-28 berlaku efektif untuk laporan keuangan yang diterbitkan pada tahun-tahun fiskal dan periode-periode interim yang dimulai setelah 15 Desember 2010. Penerapan dini ASU 2010-28 tidak diperkenankan untuk perusahaan publik. Pada bulan Desember 2010, FASB mengeluarkan ASU 2010-29, “Business Combination (Topic 805), Disclosure of Supplementary Pro Forma Information for Business Combinations (a consensus of the FASB Emerging Issues Task Force)”, (“ASU 2010-29”). ASU 2010-29 menyatakan bahwa jika suatu entitas publik menyajikan laporan keuangan komparatif, entitas tersebut harus mengungkapkan pendapatan dan penghasilan dari entitas yang dikombinasikan seolah-olah penggabungan usaha yang terjadi selama tahun berjalan sudah terjadi pada awal periode laporan tahunan sebelumnya yang diperbandingkan. ASU 2010-29 juga mengharuskan pengungkapan pro forma tambahan berupa deskripsi sifat dan jumlah penyesuaian pro froma yang material dan tidak berulang yang secara langsung teratribusi terhadap kombinasi bisnis yang dilaporkan dalam pendapatan dan penghasilan pro forma. ASU 2010-29 berlaku efektif secara prospektif untuk kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya pada atau sesudah permulaan periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah 15 Desember 2010. Penerapan dini ASU 2010-29 diperkenankan. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan standar diatas terhadap laporan keuangan konsolidasian.


173

55. REKONSILIASI LABA BERSIH KE KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI KEGIATAN OPERASI

Tabel berikut ini menyajikan rekonsiliasi dari laba bersih ke arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi berdasarkan SFAS 95: 2010 2009 2008

Laba bersih berdasarkan GAAP Indonesia 11.536.999 11.398.826 10.671.786 Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi

kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi: Penyusutan aset tetap 13.084.594 12.565.928 11.069.575 (Laba)/rugi dari penyelesaian awal atas PBH - - 16.465 Pendapatan bunga (421.354) (462.169) (671.834) Beban bunga 1.928.035 2.095.978 1.641.285 Rugi (laba) selisih kurs 109.485 (355.987) 775.525 Bagian (laba) rugi bersih perusahaan asosiasi 13.622 29.715 (20.471) Rugi (laba) penjualan aset tetap (4.481) 13.588 15.659 Hasil dari klaim asuransi - - (11.159) Amortisasi goodwill dan aset tidak berwujud lainnya 1.508.226 1.390.458 1.243.641 Amortisasi pendapatan tangguhan (122.942) (106.755) (62.505) Amortisasi beban tangguhan 18.638 24.755 21.751 Penyisihan piutang ragu-ragu dan persediaan usang 524.760 573.704 398.797 Beban PPh 5.546.039 6.404.123 5.673.542 Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan 4.333.313 4.644.072 4.053.643

Perubahan aset dan kewajiban: Piutang usaha (1.142.681) (841.077) (480.629) Piutang lain-lain 35.313 (19.150) (50.162) Persediaan (95.638) 64.164 (307.207) Pajak dibayar di muka (10.201) 90.987 (185.002) Beban dibayar di muka (944.983) (621.988) (448.289) Uang muka dan aset tidak lancar lainnya 96.402 (108.693) (909.288) Hutang usaha 220.356 258.382 448.113 Hutang lain-lain 17.852 (18.768) (6.363) Hutang pajak (310.001) (93.679) (293.068) Beban yang masih harus dibayar (742.106) 223.749 1.345.759 Pendapatan diterima di muka (237.259) 85.032 401.810 Uang muka pelanggan dan pemasok 388.349 (29.775) (230) Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar (272.386) (333.481) (226.035) Beban LSA yang masih harus dibayar 29.631 109.885 28.113 Beban imbalan kesehatan pasca kerja yang masih harus dibayar (751.746) (768.944) (198.203)

Pembayaran bunga (1.826.045) (2.185.799) (1.489.248) Penerimaan bunga 419.576 471.965 659.450 Pembayaran PPh (5.829.422) (5.035.463) (8.551.296) Penerimaan tagihan restitusi pajak 658.818 348.021 -

Jumlah penyesuaian 16.221.764 18.412.778 13.882.139

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi 27.758.763 29.811.604 24.553.925

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. · PDF filePERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk Kami telah mengaudit neraca konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero)

Documents