Home >Documents >Perusahaan Hulu Migas

Perusahaan Hulu Migas

Date post:09-Aug-2015
Category:
View:79 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
Seluk beluk tentang perusahaan hulu migas yang ada di indonesia.
Transcript:

BAB 3 INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS BUMI INDONESIA

3.1.

Kontrak Kerja Sama (KKS) Indonesia merupakan negera pertama yang menerapkan Kontrak Kerja Sama

(lebih dikenal sebagai Production Sharing Contract) untuk aktivitas eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama. Kontrak Kerja Sama ini memuat paling sedikit memuat persyaratan antara lain kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahannya, pengendalian manajemen dan operasi berada di Badan Pelaksana. Sedangkan modal dan risiko seluruhnya atas kegiatan usaha ini ditanggung oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. KKS merupakan kontrak antara BPMIGAS dan Kontraktor untuk mencari dan mengembangkan cadangan hidrokarbon di wilayah kontrak tertentu sebelum berproduksi secara komersial. KKS berlaku untuk beberapa tahun tergantung pada syarat kontrak serta tergantung penemuan minyak dan gas bumi dalam jumlah komersial dalam suatu periode tertentu, meskipun pada umumnya periode ini dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah. Kontraktor pada umumnya diwajibkan menyerahkan kembali persentase tertentu dari wilayah kontrak pada tanggal tertentu jika tidak ditemukan minyak dan gas bumi. BPMIGAS secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola semua operasi KKS, mengeluarkan persetujuan dan ijin yang dibutuhkan untuk operasi dan menyetujui program kerja dan anggaran Kontraktor. Tanggung jawab dari kontraktor dalam KKS umumnya menyediakan dana atas semua aktivitas serta menyiapkan dan melaksanakan program kerja dan anggaran. Sebagai imbalannya, kontraktor diijinkan untuk mengambil dan mengekspor minyak mentah dan produksi gas yang menjadi haknya. Dalam setiap KKS (lihat Gambar 3.1.), Kontraktor dan BPMIGAS membagi total produksi untuk setiap periode berdasarkan suatu rasio yang disetujui oleh keduanya dibawah persyaratan dari KKS tersebut. Kontraktor umumnya berhak

20Universitas IndonesiaPerumusan key..., Dino Andrian, FE UI, 2009

21

untuk memperoleh kembali dana yang telah dikeluarkan untuk biaya pencarian dan pengembangan, serta biaya operasi, di tiap KKS dari pendapatan yang tersedia yang dihasilkan KKS setelah dikurangkan first tranche petroleum (FTP). Bagi Kontraktor yang pada tahap eksplorasi tidak berhasil menemukan minyak dan gas bumi yang dapat diproduksi secara ekonomis, semua biaya pencarian menjadi tanggungan Kontraktor tersebut dan tidak dapat dimintakan

pemulihannya kepada BPMIGAS.

Gambar 3. 1. Tipikal Kontrak Kerja Sama IndonesiaSumber: http://faisalbasri.kompasiana.com/2009/06/16/virus-virus-itu-ada-di-dalam-diri-kita/

Dalam ketentuan FTP, para pihak berhak untuk mengambil dan menerima minyak dan gas dengan persentase tertentu setiap tahun, tergantung pada persyaratan kontrak, dan dari total produksi di tiap formasi atau zona produksi sebelum pengurangan untuk pengembalian biaya operasi dan kredit investasi. FTP setiap tahun umumnya dibagi antara BPMIGAS dan Kontraktor sesuai dengan suatu standar bagi hasil.Universitas Indonesia

Perumusan key..., Dino Andrian, FE UI, 2009

22

Jumlah biaya yang dipulihkan (cost recovery) oleh kontraktor dihitung berdasarkan referensi atas harga minyak mentah yang berlaku di Indonesia dan harga gas aktual. Setelah kontraktor memulihkan semua biaya yang dikeluarkan, Pemerintah berhak memperoleh pembagian tertentu dari hasil produksi minyak bumi dan gas bumi yang tersisa, selanjutnya kontraktor memperoleh sisanya sebagai bagian ekuitas (laba).

3.2. Pembagian Peran dan Hubungan Stakeholder Dalam Industri Hulu Migas

Gambar 3. 2. Pembagian Peran dalam Industri Hulu MigasSumber: Frederik (2009), telah diolah kembali

Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, Pemerintah memiliki beberapa peran yaitu sebagai fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Gambar 3.2.). Fungsi pembinaan dilakukan dengan rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan menetapkan kebijakan yang dilakukan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) serta departemen terkait lainnya. Peran pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh DESDM dan departemen terkait lainnya ditujukan untuk menjaga ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara peran pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh BPMIGAS ditujukan untuk menjaga ketaatan KKKS kepada ketentuan Kontrak Kerja Sama (KKS).Universitas Indonesia

Perumusan key..., Dino Andrian, FE UI, 2009

23

Dalam industri hulu migas, hubungan di antara stakeholder dapat dibilang sangat kompleks sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.3. di bawah. Kekompleksan ini timbul karena peran migas yang sangat strategis bagi negara serta ketertarikan ekonomi karena industri ini sangatlah padat modal.

Gambar 3. 3. Hubungan Stakeholder Industri Hulu MigasSumber: Muin (2008)

Kelompok stakeholder industri hulu migas memiliki perannya masingmasing. Ada yang berperan sebagai pemain, watch-dog, auditor, regulator, expertise, dan masyarakat (lihat Tabel 3.1). BPMIGAS serta para stakeholder tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggan eksternal fungsi pengadaan KKKS yang harus dipenuhi kebutuhannya sesuai perannya masing-masing.

Universitas Indonesia

Perumusan key..., Dino Andrian, FE UI, 2009

24

Tabel 3.1. Peran Stakeholder Industri Hulu Migas No 1 Group Definition Interest Group IOC, NOC, Examples Industry, support industry, Roles Player

Regional Govt. (Province, Regency, City)

2

Pressure Group

NGO,

media,

analyst,

academics,

Watchdog Auditor

observer/expert, political party. Parliament, legislative, judicative, auditors, KPK, Gen. Attorney.

3

SupraStructure Power Group

4

InfraStructure Power Group

Government (Central & Regional), formal institution

Regulator

5

Influential Group

Informal

leader,

focus

group,

media,

Expertise

observer/expert, academics, analyst Social institution, NGO Public society

6

Social Group

Sumber: Muin, 2008

3.3. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Dalam rangka memberikan landasan hukum bagi pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi maka Pemerintah pada tanggal 23 Nopember 2001 telah menetapkan UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sejak ditetapkannya UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 23 Nopember 2001 dan PP No. 42 tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi maka fungsi pengawasan dan pembinaan kegiatan Kontrak Kerja Sama atau KontrakUniversitas Indonesia

Perumusan key..., Dino Andrian, FE UI, 2009

25

Production Sharing yang sebelumnya dilaksanakan oleh PERTAMINA berpindah kepada BPMIGAS. Struktur organisasi BPMIGAS dapat dilihat pada Lampiran 1. Untuk melaksanakan fungsinya, Badan PMIGAS mempunyai tugas: 1. Memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama; 2. Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama; 3. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan; 4. Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain

sebagaimana dimaksud dalam angka 3; 5. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran; 6. Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; 7. Menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. Dalam menjalankan tugas, Badan Pelaksana memiliki wewenang: 1. membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama; 2. merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja kontraktor Kontrak Kerja Sama; 3. mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama; 4. membina seluruh aset kontraktor Kontrak Kerja Sama yang menjadi milik negara; 5. melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu.

3.4. Pengadaan Dalam KKS Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, BPMIGAS telah mengeluarkan Pedoman Tata Kerja No. 007/PTK/VI/2004 yang bertujuan agar kegiatan pengadaan oleh KKKS dapat memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan, dalam jumlah, kualitas, harga, waktu dan tempat yang tepat, secara efektif dan

Universitas Indonesia

Perumusan key..., Dino Andrian, FE UI, 2009

26

efisien dengan persyaratan dan kondisi kontrak yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Untuk itu, BPMIGAS telah menetapkan kebijakan umum sebagai panduan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu: a. Melaksanakan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. b. Melaksanakan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa melalui bank yang berada dalam wilaya negara Republik Indonesia. c. Memperoleh barang/jasa yang diperlukan secara efektif dan efisien. d. Mengutamakan penggunaan produksi dan kompetensi dalam negeri. e. Membina kemampuan berusaha dan memberikan kesempatan berusaha bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil. f. Menciptakan iklim persaingan yang sehat, tertib dan terkendali, dengan cara meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan

barang/jasa. g. Mempercepat proses dan pengambilan kep

Embed Size (px)
Recommended