Top Banner
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA Oleh : Dr Ni Luh Gede Astariyani.,SH.,MH Disampaikan dalan Seminar Regional Pembaharuan Hukum Pidana Kamis, 5 Desember 2019
16

PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA

Oct 16, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA

PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

DALAM HUKUM PIDANA

Oleh :

Dr Ni Luh Gede Astariyani.,SH.,MH

Disampaikan dalan Seminar Regional Pembaharuan Hukum Pidana

Kamis, 5 Desember 2019

Page 2: PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA
Page 3: PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA

DR NI LUH GEDE ASTARIYANI.,SH.,MH

Page 4: PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA

PENDAHULUAN

• Seringkali, produk hukum pengaturan dalam bidang hukum pidana yang sudah

disahkan oleh pemerintah Indonesia diuji di Mahkamah Konstitusi.

• Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya bagi pembuat hukum dan kebijakan publik untuk selalu mengaitkan pembuatan hukum dengan hermeneutika dan semiotika hukum dalam proses kebijakan publik khususnya pada tahap formulasi (RIA) sehingga produk hukum memeiliki materi muatan yang baik.

• Penuangan materi muatan dan sanksi pidana yang tepat melalui perumusan kebijakan publik akan menjadikan produk hukum dalam bidang hukum pidana akan memiliki daya guna dana daya berlaku dalam penegakan hukum pidana.

Page 5: PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA

I

Formulasi

1. Perumusan Masalah Kebijakan Publik

2. Penyusunan Agenda Kebijakan Publik

3. Usulan Kebijakan Publik (alternatif kebijakan)

4. Pengesahan Kebijakan Publik

(adopsi kebijakan)

(Perencanaan, penyusunan, pembahasan,

pengesahan dan pengundangan )

Implementasi

tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu/pejabat atau kelompok-kelompok

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam

keputusan kebijaksanaan

Evaluasi

• dua dimensi, yakni bagaimana sebuah kebijakan bisa diukur berdasarkan tujuan yang ditetapkan, dan dampak aktual kebijakan.

HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Page 6: PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA

Metode RIA

(Regulatory Impact Analysis )

• sebuah metode yang bertujuan menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif peraturan yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan

1. Analisis Dampak Peraturan.

2.Analisis Pengaruh Regulasi.

3.Analisis Dampak Regulasi

Page 7: PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA

II. Kebijakan Publik

Dalam Hukum Pidana

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari

politik hukum maupun politik kriminal.

Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak

pidana.

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan

pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan

Page 8: PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA

• Bertolak dari pengertian demikian melaksanakan “politik hukum pidana”

berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan

pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

dalam bentuk :

1. Permusan Norma Hukum

2. Permusan Materi Muatan

• Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada

suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang terutama perumusan

norma yang berkaitan dengan Sanksi Pidana.

Page 9: PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA

Kebijakan dan Politik Hukum Pidana

A. Mulder, “Strafrechtspolitiek” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan

Page 10: PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA

• Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem

hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan,

bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem

hukum pidana yang terdiri dari:

1. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.

2. Suatu prosedur hukum pidana.

3. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana.

Page 11: PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA

• Dilihat dalam artian luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang

lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana

formal dan di bidang pelaksanaan pidana.Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dabat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum

pidana) seperti apa yang telah penulis terangkan di atas dan lewat jalur

“nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana). Menurut G. P. Hoefnagles, upaya

penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan

3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan

pemidanaan

Page 12: PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA

III. Analisa Hubungan Hukum Pidana

dan Kebijakan Publik

Untuk menganalisis hubungan hukum dan kebijakan publik dapat dilihat dari:

1. Sudut pandang kebutuhan hukum terhadap kebijakan publik dan

2. Sudut pandang kebutuhan kebijakan publik dalam Hukum Pidana

Page 13: PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA

Sudut Pandang Kebutuhan Hukum Terhadap Kebijakan Publik

- Kesamaan Proses antara Formulasi Kebijakan dan Pembentukan Hukum

Dalam pembuatan Hukum diatas diperlihatkan adanya hubungan diantara keduanya yakni berawal dari fokus yang sama yaitu berangkat dari realitas yang sama di masyarakat yang menuntut adanya jaminan hukum sebagai hak akses dan hak atas informasi yang disebabkan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan sulitnya mendapatkan informasi kebijakan publik yang diputuskan pemerintah29

- Saling Mendukung antara Formulasi Kebijakan Pembentukan Hukum

Produk hukum harus mapan kandungan secara substansial, sosial dan politiknya agar tidak terjadi paradok- paradok hukum, untuk merealisasikan kemapanan itu maka diperlukan metode dalam proses pembuatan hukum. Metode itu, salah satunya, terdapat

Page 14: PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA

Sudut Pandang Kebutuhan

Kebijakan Publik Dala Hukum Pidana

(1) Kesamaan Proses, yakni kesamaan pada prosesnya yaitu sama- sama diawali dengan permasalahan dan sama-sama diakhiri dengan solusi terhadap permasalahan tersebut namun bentuk solusinya berbeda, jika solusi dari proses kebijakan publik adalah keputusan kebijakan publik, sedangkan solusi dari proses pembuatan hukum adalah produk hukum yang melegitimasi keputusan kebijakan publik dalam hukum pidana.

(2) Saling mendukung, dalam proses pembuatan kebijakan publik (formulasi) terdapat metodologi ex-ante evaluation dan feedback, metode inilah yang mendukung proses pembentukan hukum sehingga suatu produk hukum mencapai kemapanan secara substansi dalam materi mutan dan perumusan norma dalam pengenaan sanksi

(3) Saling menguatkan, Setelah proses kebijakan publik dirumuskan maka harus diakhiri dengan pemberian legalisasi (hukum) terhadap kebijakan publik agar kebijakan publik memiliki kekuatan untuk diimplementasikan secara resmi terutama apabila norma tidak terpenuhi dan pengenaan sanksi pidana yangakan diterapkan.

Page 15: PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA

Daftar Pustaka….. Lanjutan.. 10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali

Nomor 2).

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018.

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun

2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8).

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029.

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

15. Pemerintah Provinsi Bali. 2018. Data Bali Membangun Tahun 2017. Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2008-2028.

18. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018.

19. Rancangan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

20. Roadmap Penguatan (Analisis Kebijakan) Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2017.

Matur Suksma

Terimakasih atas Perhatiannya

Om, Shantih, Shantih, Shantih, Om

Page 16: PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA

DR NI LUH GEDE ASTARIYANI.,SH.,MH