PERUBAHAN RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2017 … · 1.6. Sistimatika Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Turi. Sistimatika Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan

PERUBAHAN

RENCANA KERJA ( RENJA )

TAHUN 2017

KECAMATAN TURI

KABUPATEN LAMONGAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017KECAMATAN TURI

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, Kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa, kami dapat menyusun Rencana Kerja SKPD Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Tahun 2017, Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021.

Menyadari akan keterbatasan kami dalam menyusun laporan ini yang masih jauh

dari sempurna, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk

dari semua pihak utamanya dari SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya, dan kami akan berupaya terus

untuk menyempurnakan laporan berikut pelaksanaannya.

Demikian Laporan Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Turi Tahun 2017

dan mudah – mudahan bermanfa`at.

Turi, Agustus 2017.

CAMAT TURI

SUJA’I, SH. MM.Pembina

NIP. 1919660515 199112 1 002


DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .................................................................................. i

KATA PENGANTAR .................................................................................. ii

DAFTAR ISI ........................................................................................... iii

DAFTAR TABEL ........................................................................................... iv

BAB. I. PENDAHULUAN ............................................................................. 1

1.1. Latar belakang ............................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum ........................................................................... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................... 8

1.4 Hubungan Antar Dokumen ...........................................................

1.5 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah .......................

1.6 Sistematika Perubahan Renja ...................................................... 9

BAB. II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU SAMPAI

DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017

11

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja SKPD

Tahun 2016 dan Realisasinya

...............................................................................

11

2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja sampai

dengan Triwulan II Tahun 2017 dan

Realisasinya. .................................................

21

2.3.

Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran

Pembangunan dan Permasalahan


nya .....................................................................................

22

BAB. III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANPRIORITAS DAERAH DALAM

PERUBAHAN RENJA PD TAHUN

2017 .............................................................................

BAB. V. P E N U T U P .......................................................................................

36

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 merupakan

kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta

Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman

kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi

seluruh aparat Kecamatan Turi dalam membina, melayani, dan memfasilitasi

pembangunan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat

mengevaluasi kinerja SKPD di tahun – tahun sebelumnya dan diharapkan untuk

bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas

sumber daya manusia pada SKPD.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 PD Kecamatan Turi adalah

dokumen perencanaan pembangunan PD Kecamatan Turi yang disusun

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah


dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program

dan kegiatan prioritas yang merupakan tindak lanjut dari perumusan kebijakan

strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan

program dan kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD

Kecamatan Turi Tahun 2017 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat

dengan pernyataan atan untuk mewujudkan bentuk dan capaian kinerja PD yang

akan dicapai pada masa satu tahun. Undang - Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian Kewenangan Kepala Daerah

kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan

peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah

Daerah mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan

dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi

kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan

antara perencanaan daerah dengan perencanaan kecamatan, maka perencanaan

tujuan kecamatan mendukung perencanaan pembangunan daerah, sehingga tujuan

maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan “

bersinergi ” dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah

Daerah.

Untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan

Turi Tahun 2017 sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004,

Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara

langsung, maka program - program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala

Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses

perencanaan pembangunan.

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.

3. Pendekatan partisipatif yang mensyaratkan bahwa proses penyusunan

perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang

berkepentingan (Stake holder ) terhadap pembangunan.


4. Pendekatan Top- Down ( Atas - Bawah ) yaitu bahwa penyusunan Perencanaan

pembangunan harus memperhatikan program - program jenjang pemerintahan

diatasnya.

5. Pendekatan Botom - Up ( Bawah - Atas ) yaitu bahwa penyusunan perencanaan

pembangunan harus pemperhatikan kepentingan dan kebutuhan stakeholder

atau jenjang pemerintahan dibawahnya. Hasil proses penyusunan rencana

pembangunan Top Down dan Botom Up diselaraskan melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan atau musrenbang.

Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Turi Tahun 2017

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu tahun berjalan sampai dengan akhir tahun dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul yang mana memuat

kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan dan juga pengurangan kegiatan beseta target kinerja nya,

pagu indikatif, lokasi, kelompok dan sasaran yang mengalami perubahan maupun

yang tidak. Rencana Kerja mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( RENJA )

SKPD Kecamatan Turi Tahun 2017 adalah :

1 ). Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –

daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam

Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2 ). Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;

3 ). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

4 ). Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;


5 ). Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

6 ). Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7 ). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8 ). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

9 ). Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negera Republik Indonesia Nomor 4593);

10). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11). Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan


12). Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4738);


13). Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan tahun 2008 Nomor 19, Tambahan


14). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008

Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15). Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasonal Tahun 2011-2014;

16). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2010 nomor 517);

18). Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 nomor 694);

19). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

471);

20). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2009

Nomor 1 /E);

21). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur

Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor

38/E);


22). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2012 Nomor 1);

26). Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD

Kecamatan Turi Tahun 2017, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan

Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan

tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

( RKPD ) Kabupaten Lamongan .

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran

dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan serta

pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip GOOD

GOVERNMENT .

Tujuan penyusunan Perubahahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD

Kecamatan Turi tahun 2017 adalah untuk merencanakan pembangunan yang

memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis, program

– program pembangunan selama tahun 2017 yang sesuai dengan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan tahun 2017


1.4. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuanbgan Daerah yang

mengamanatkan bahwa Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam

rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan

bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional yang menyatakan bahwa

RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi

antara perencanaan dan penganggaran maka perlu dilakukan penyusunan

perubahan RKPD Tahun 2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang

menjadi landasan penyusunann Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 207untuk menyusun

Perubahan APBD Tahun 2017.

1.5. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

1.6. Sistimatika Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Turi.

Sistimatika Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Turi

Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab. I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

Rencana Kerja SKPD yang berisi tentang latar belakang, landasan

Hukum Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Turi, maksud

dan tujuan serta Sistimatika Penulisan ;

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada Bab ini memuat kajian ( Review ) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ( tahun n-2 ) dan perkiraan

Capaian Tahun berjalan ( Tahun n-1 ), mengacu pada APBD tahun

berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah

disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra


SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja

SKPD tahun – tahun sebelumnya. Yang berisi tentang Evaluasi

Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Rentra SKPD,

Analisa Kinerja Pelayanan SKPD, Isu – Isu Penting Penyelenggaraan

Tugas dan Fungsi SKPD, Riview terhadap Rancangan Awal SKPD dan

Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan Nasional yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan

yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, Perumusan tujuan

dan sasaran. Yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

SKPD, dan Program Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Berisi tentang Catatan penting yang perlui mendapat perhatian , baik

dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak

sesuai dengan kebutuhan, Kaidah – Kaidah Pelaksanaan, dan

Rencana tidak lanjut.


B A B II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja RenstraSKPD.

SKPD Kecamatan Turi telah mengevaluasi Kinerja tahun 2016, bahwa

dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik,

meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang

menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2016, Kecamatan Turi telah

mengevaluasi 12 (Dua Belas) Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan antara

lain :

1. Program Pengendalian Banjir

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan


4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

9. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

10. Program Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

11 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

12. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Adapun uraian Program dan Kegiatan Capaian Renstra adalah

sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan

Pemerintahan.

a. Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Dinas Instansi, UPT, Kepala Desa

setiap bulan ;

b. Terlaksananya Kegiatan Rapat Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa

setiap bulan ;

c. Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa setiap bulan.

2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Masyarakat.

a. Terwujudnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat

melalui penyaluran bantuan GNOTA kepada para siswa yang tidak mampu

dan berprestasi

b. Terlaksananya pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga, serta mengikuti

berbagai lomba dan turnamen baik tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

maupun Tingkat Nasional.

c. Terlaksananya pelayanan Kesehatan antara lain Jamkesmas, BPJS, Askes

dan lain-lain.


3. Program Peningkatan Pemberdayaan Perekonomian dan Pembangunan .

Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur, Jembatan dan

Jalan Poros Desa, Jalan rabat Beton, Kantor Balai Desa, Saluran Air dan Usaha

Simpan -Pinjam yang didukung dengan dana ADD, Bansun, PNPM – MP,

Bantuan Keuangan Provinsi Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Produktif dan

Dana Stimulan Pembangunan Desa.

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik .

Terlaksananya Perekaman E-KTP sisa wajib KTP bagi masyarakat yang

belum melakukan perekaman.

5. Program Peningkatan Ketatausahaan, Kepegawaian dan AdministrasiKesekretariatan .

Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian di bidang Pengelolaan

Administrasi dan Urusan Umum, Urusan Kerumah tanggaan dan Perlengkapan,

Urusan Organisasi

Tatalaksana dan Kehumasan, Urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan

Program dan Pelaporan.

6. Program Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Kecamatan .

Meningkatkan kualitas SDM dengan mengirimkan staf untuk mengikuti Diklat

Kepemimpinan dan Diklat Teknis.

7. Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

Terlaksananya penertiban terhadap para pedagang kaki lima, Pemberantasan

miras, WTS dan obat – obatan terlarang, Perusahaan yang belum memiliki Ijin

atau masa berlakunya Ijin sudah habis, Penanggulangan Bencana Alam dan

terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di wilayah Kecamatan

Turi.


Dengan adanya program pengendalian banjir di Kecamatan Turi yaitu dengan

pembersihan enceng gondok di hamparan sungai sepanjang Desa Putatkumpul

s/d Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi, maka pertumbuhan/ populasi

enceng gondok semakin berkurang sehingga aliran sungai menjadi lancar.


9. Program Perencanaan Pembangunan

Dengan adanya program perencanaan pembangunan kita bisa memberikan

gambaran mengenai proyeksi pembangunan tahun ke depan dan memberikan

arahan bagi stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan

menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah.

a. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /

keluaran yang direncanakan : NIHIL

b. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil /

keluaran yang direncanakan :

1. Urusan Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan umum di Kecamatan Turi pada Tahun 2016 yang

dijabarkan dalam Satu Program Pengendalian Banjir dan Satu Kegiatan

Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali, target yang telah

ditentukan 100 % terealisasi 100 %

2. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Turi pada tahun 2016

yang dijabarkan dalam Satu Program Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Satu kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan,

target yang telah ditentukan 100% terelalisasi 100%

3. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di wilayah Kecamatan Turi pada tahun

2016 yang dijabarkan dalam satu Program Peningkatan Peran serta

Kepemudaan dan Satu Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan, target

yang telah ditentukan 100 % terealisasi 100 %.

4. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kecamatan Turi pada

tahun anggaran 2016 dilaksanakan oleh Kecamatan Turi melalui Program

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan Kegiatan

Pengendalian Keamanan Lingkungan yang telah ditentukan 100 % dan

terealisasi 100 %.

5. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.


Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.di Kecamatan Turi

pada tahun anggaran 2016 dilaksanakan oleh Kecamatan Turi melalui

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan di Kecamatan Turi pada tahun 2014 target yang telah ditentukan

100 % dan terealisasi 96,23 % .

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan Turi pada tahun

anggaran 2016 dilaksanakan oleh Kecamatan Turi melalui Program

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Pemberian Stimulan

Pembangunan Desa di Kecamatan Turi pada tahun 2016 target yang telah

ditentukan 100 % dan terealisasi 77,45 %.

NO PROGRAM /KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

CAPAIAN KINERJA PROSENTASE

TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6

1 Program :

PerencanaanPembangunanDaerah.

Kegiatan :

PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan

TerlaksananyakegiatanMusrenbangKecamatan

3 Kegiatan 3 Kegiatan 100 %

c. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran

yang direncanakan : Tidak ada

d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja perogram / kegiatan ;

A. Urusan Pekerjaan Umum


Faktor Penyebab :

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kerja bhakti

pembersihan enceng gondok dan terlalu pesatnya populasi enceng gondok.

B. Urusan Perencanaan Pembangunan

Faktor Penyebab :

Hal utama yang menjadi permasalahan dalam urusan perencanaan

pembangunan yaitu belum adanya tenaga fungsional peneliti dan kurangnya

infrastruktur penelitian yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan

penelitian serta terbatasnya tenaga perencana profesional dalam

penyusunan perencanaan pembangunan.

C. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

Faktor penyebab :

- Sarana dan Prasarana dibidang Olah Raga belum tercukupi .

- Pembinaan Kepemudaan masih belum maksimal

D. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Faktor penyebab :

- Kurangnya personil pada bagian Tramtibum Kecamatan Turi .

- Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Turi.

E. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Faktor penyebab :

- Kurangnya personil di Kecamatan Turi

- Kecamatan sebagai SKPD belum diberikan kewenangan penuh untuk

mengajukan dan mengelola anggaran SKPD, kewenangan Kecamatan

hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional

Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih

melalui SKPD terkait.

- Terbatasnya sarana dan prasarana administrasi perkantoran.

F. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

Faktor penyebab :

- Permasalahan yang dihadapi oleh Urusan Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa saat ini adalah kualitas SDM di jajaran pemerintahan Desa

serta pengetahuan masyarakat pedesaan sebagai subjek pembangunan


kearah kemandirian masih rendah, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

(TTG) belum berjalan efektif dan efesien.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra SKPD,

adalah :

1. Berkurangnya populasi enceng gondok dan aliran sungai menjadi lancar.

2. Tertatanya tujuan dan sasaran pada setiap pembangunan dengan baik.

3. Tertatanya administrasi kependudukan dengan baik.

4. Meningkatnya peran serta kepemudaan dibidang olah raga dan seni budaya

sehingga pada tahun 2016 mendapatkan beberapa prestasi baik ditingkat

Kecamatan, maupun Kabupaten.

5. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, ditertibkannya para

Usaha warung di tepi / atas sungai, Para Pengusaha Industri sudah banyak

yang memiliki Ijin Usaha.

6. Meningkatnya pelayanan adminstrasi perkantoran, Sarana dan Prasarana

Aparatur serta Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

7. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur Jembatan

dan Jalan Poros Desa, Jalan – jalan Dusun, Kantor Desa / Balai Desa dan

jalan lingkungan Rt.

f. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut :

A. Urusan Pekerjaan Umum

Kebijakan :

Pembuatan jadwal kerja bakti yang desanya dilalui enceng gondok

disepanjang kali dan perlu adanya alat untuk pembersihan enceng gondok.

B. Urusan Perencanaan Pembangunan.

Kebijakan :

Meningkatkan SDM melalui rapat dan pembinaan ke desa-desa.

C. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.


Kebijakan :

- Perlu adanya Sarana dan Prasarana dibidang Olah Raga

- Perlu adanya peningkatan pembinaan kepemudaan secara kontinyu

D. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kebijakan :

- Perlu adanya penambahan personil

- Perlu adanya penambahan tenaga Linmas dan Pembinaan Linmas

serta pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang tugas Linmas

di Desa.

E. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kebijakan :

- Perlu adanya penambahan personil di Kecamatan Turi.

- Pemenuhan sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Turi.

- Memberikan kewenangan yang penuh kepada SKPD Kecamatan untuk

mengelola anggaran operasional dan anggaran dana pembangunan di

Kecamatan.

F. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

Kebijakan :

Mengadakan bimbingan dan pembinaan ke desa-desa untuk meningkatkan

pengetahuan dan SDM.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja sampai denganTriwulan II Tahun 2017 dan Realisasinya

SKPD Kecamatan Turi telah mengevaluasi Kinerja tahun 2017 sampai

dengan Triwulan II, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan

dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan

permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Renja di tahun 2017 Adapun hasil evaluasi Kecamatan Turi yaitu terdapat 5 (Lima)

Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan

Evaluasi Program dan Kegiatan pada Tahun 2017 sampai dengan

Triwulan II adalah sebagai Berikut :


Program Pelayanan Administrasi di Kecamatan Turi pada Tahun 2017 yang

dijabarkan dalam 10 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 258.146.800,-

pada semester 1 telah terealisasi sebesar Rp. 107.106.977,- atau sebesar

41,49%.


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Turi pada Tahun

2017 yang dijabarkan dalam 5 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.

731.000.000,- pada semester 1 telah terealisasi sebesar Rp. 211.575.200,- atau

sebesar 28.94%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan di Kecamatan Turi pada Tahun 2017 yang dijabarkan dalam 4

Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- pada semester 1 telah

terealisasi sebesar Rp. 100.000,- atau sebesar 0.25%.

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan di Kecamatan Turi pada Tahun

2017 yang dijabarkan dalam 4 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.

30.000.000,- pada semester 1 telah terealisasi sebesar Rp. 2.127.900,- atau

sebesar 7.09%.

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan di

Kecamatan Turi pada Tahun 2017 yang dijabarkan dalam 6 Kegiatan dengan

anggaran sebesar Rp. 153.500.000,- pada semester 1 telah terealisasi sebesar

Rp. 20.292.500,- atau sebesar 13.22%.


2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Turi.

A. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan SKPD Kecamatan Turi sesuai dengan

Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Turi masih terdapat permasalahan dan

hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Kecamatan Turi jumlah personil sebanyak 22 orang/personil terdiri dari 15

PNS (1 orang diperbantukan di Dinas Pemukiman dan Perumahan

Rakyat), dan 7 tenaga harian kantor, sehingga masih kurang dalam

melaksanakan tugas dan masih banyak personil yang merangkap

pekerjaan di Seksi lain.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia masih belum maksimal, sehingga

tenaga yang ada terkadang masih belum bisa melaksanakan tugas-

tugasnya dengan baik.

3. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah

Kecamatan Turi hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD

Kabupaten Lamongan.

Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Turi sudah cukup baik, namun

hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan

jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah

secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program

pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Turi

terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang

mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering

tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;

4. Di Kecamatan Turi masih terdapat desa yang belum ada Sekretaris

Desanya sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa belum

optimal, untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan desa

diperlukan adanya pengisian jabatan Sekretaris Desa. Adapun dampaknya

terhadap pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Turi terhadap Capaian

program Pemerintah Kabupaten Lamongan di bidang Pemerintahan .

Pembangunan , Kemasyarakatan, Pelayanan Umum dan Ketertiban

Masyarakat adalah :


a. Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi prima sesuai dengan

tuntutan dan harapan masyarakat.

1. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Muspika, UPT Dinas

/Instansi, dan Kepala Desa se Kecamatan Turi setiap bulan.

2. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Kepala Desa dan

Perangkat Desa , se Kecamatan Turi setiap bulan .

3. Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintahan

Desa se Kecamatan Turi setiap bulan

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan danKesejahteraan Masyarakat.

1. Melakukan Monitoring pendistribusian Raskin

2. Pelayanan Pendistribusian Dana PSKS, PKH dan Penyaluran bantuan

Pendidikan GNOTA kepada para Siswa – Siswi tidak mampu yang

berprestasi

3. Terlaksananya pelayanan Kesehatan antara lain Jamkesmas, BPJS,

Askes dan lain-lain.

4. Pelayanan Surat Permohonan Bantuan Sarana Sosial.

5. Pelayanan Surat Pernyataan Miskin

c. Meningkatnya Pemberdayaan Perekonomian dan Pembangunan “

1. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Insrastruktur,

Jembatan dan Jalan Poros Desa, Pembangunan Balai Desa.

2. Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan

Pembangunan serta pelaporan.

d. Meningkatnya pelayanan publik secara prima kepada masyarakat

Terwujudnya peningkatan pelayanan Publik kepada masyarakat secara

prima .

e. Meningkatnya pelayanan Tertib administrasi, kedisiplinan dan

pengetahuan “

1. Terwujudnya tertib administrasi berupa capaian indikator jumlah surat

masuk dan keluar, jumlah barang inventaris dan laporan kepegawaian


setiap Bulan, Triwulan dan Semester serta Penyelenggaraan dan

penyerataan sistem kelembagaan.

2. Terwujudnya pembinaan aparatur pemerintah, Rapat Staf setiap bulan,

melaksanakan SKJ setiap hari Jum’at dan Apel pagi / sore setiap hari

kerja serta penyempurnaan struktur jabatan dan analisa beban kerja.

3. Mengikutsertakan Diklat PIM bagi staf yang menduduki jabatan

dan Diklat Tehnis.

f. Meningkatnya Pengendalian keamanan dan ketentraman

masyarakat di wilayah Kecamatan Turi. “

1. Sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Daerah kepada masyarakat ;

2. Terwujudnya penaggulangan dan penanganan Bencana Alam di

wilayah Kecamatan Turi.

3. Tewujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

4. Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan dan penertiban terhadap para

pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran udara ( Bau ), penertiban

terhadap pedagang kaki lima, warung – warung , pemberantasan miras.

B. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD Kecamatan Turi ;

1. Tantangan :

- Kualitas SDM masih belum memadai ;

- Personil/Karyawan masih kurang ;

- Tuntutan masyarakat yang tinggi ;

2. Peluang :

- Jarak dekat dengan Kota

- Seluruh Desa dapat diakses dengan roda 4 (empat)

- Jumlah Penduduk yang mendukung

- Tingkat Ekonomi masyarakat yang memadai


C. Formulasi Isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah :


2. Program Perencanaan Pembangunan

3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

4. Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman

masyarakat



7. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

8. Program Peningkatan Partisispasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

9. Program – program lain yang tidak masuk DPA akan diajukan melalui

PAK

2.4. Review terhadap Rencangan Awal RKPD Kecamatan Turi.

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang

Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga

memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan

Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran .

2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat

bawah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat ( prosesdur Botton Up ).

3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk

menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan

mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi

masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak

prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya .

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.


a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang

mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun /

Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur

Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan

program yang di bawa ke forum Musrenbangdes.

b. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat desa

selanjutnya ditunjuk perwakilan dari desa untuk mengawal usulan tersebut di

Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.

c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah

sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing –

masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan dan

seluruh Desa yang ada.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD

Kecamatan Turi antara lain Program Nasional yang dilaksanakan sesuai APBD

Tahun 2014 oleh Kecamatan Turi adalah :

1. Program Nasional : Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai.

Program SKPD : Pengendalian Banjir

2. Program Nasional : -

Program SKPD : Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Program Nasional : Pengembangan dan Keserasian Kebijakan

Pemuda

Program SKPD : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

4. Program Nasional : Pemberdayaan Potensi Keamanan

Program SKPD : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan


5. Program Nasional : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah

Program SKPD : Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

6. Program Nasional : Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Pemerintah Daerah

Program SKPD : Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur.

7. Program Nasional : Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

Program SKPD : Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8. Program Nasional : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Program SKPD : Peningkatan masyarakat dalam

membangun desa

III. 2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kecamatan Turi.

Adapun tujuan dan sasaran SKPD Kecamatan Turi tahun 2017 adalah sebagai

berikut :

1. Tujuan : Pengendalian Banjir

Sasaran : Terlaksananya pembersihan kali dari enceng gondok

2. Tujuan : Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sasaran : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kecamatan.

3. Tujuan : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Sasaran : Pembinaan Organisasi Kepemudaan

2. Tujuan : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Sasaran : Pengendalian Keamanan Lingkungan

3. Tujuan : a. Pelayanan Administrasi Perkantoran .

b. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.

c. Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.

Sasaran : a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan

listrik


- Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraaan dinas/ operasional

- Penyediaan jasa kebersihan Kantor

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Pengadaan barang cetakan dan pengggandaan

- Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan

banggunan kantor

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

- Penyediaan makanan dan minuman

- Penyediaan jasa administrasi/ teknis kegiatan

b. - Pengadaan peralatan gedung kantor

- Pengadaan Maubelair

- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional

- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantorc. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi SKPD

- Penyusunan laporan Keuangan semesteran

- Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun.

4. Tujuan : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Sasaran : Pendampingan Peran Perangkat Desa lewat Monitoring dan

Evaluasi.

Dari uraian tersebut diatas, Rencana Kerja SKPD Kecamatan Turi

Tahun 2018 ini dijadikan sebagai Pedoman Kegiatan SKPD Kecamatan Turi

dalam menentukan arah yang dicapai pada Tahun 2018, dan sebagai bahan

evaluasi kerja untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

( LAKIP ) serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kebijakan Pemerintah

Kabupaten Lamongan yang dijabarkan melalui Perencanaan Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD).


III. 3. Program dan Kegiatan

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan adalah :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun

2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.

3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial

budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa se

Kecamatan Turi.

b. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan adalah :

I. Urusan Pekerjaan Umum

1. Program : Pengendalian Banjir

Kegiatan : Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali.

II. Urusan Perencanaan Pembangunan.

1. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

III. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

1. Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Kegiatan : Pembinaan Organisasi Kepemudaan

IV. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Kegiatan : Pengendalian Keamanan Lingkungan

V. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian.

1. Program : Pelayanan administrasi perkantoran

1. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air

dan listrik

2. Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

3. Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas / operasional

4. Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan Kantor

5. Kegiatan : Penyediaan alat tulis Kantor

6. Kegiatan : Penyediaan barang cetak dan penggandaan

7. Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan

bangunan kantor


8. Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang – undangan.

9. Kegiatan : Penyediaan Makan dan Minum

10. Kegiatan : Penyediaan Jasa tenaga administrasi / teknis

kegiatan

2. Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

1. Kegiatan : Pengadaan Peralatan gedung kantor

2. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /

operasional

3. Program : Peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan

1 Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi SKPD

2. Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan semesteran

3. Kegiatan : Penyusunan laporan akhir tahun

4. Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi.

VI. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1. Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kegiatan : Monitoring dan evaluasi APBD Desa

2. Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

membangun Desa.

Kegiatan : Pemberian Stimulan Pembangunan Desa.

c. Penjelasan rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif tetap

dilaksanakan sesuai dengan Realisasi anggaran yang tercantum di DPA.

d. Tabel Rencana Kerja dan Kegiatan Tahun 2018 Kecamatan Turi Kabupaten

Lamongan sebagai berikut :


P E N U T U P

a. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, SKPD Kecamatan Turi

sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus

untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran,

disamping itu juga kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Turi merupakan bagian

integritas dalam proses perencanaan Strategis Pemerintah, guna terlaksananya dan

tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya Program dan

Kegiatan yang akan dilaksanakan disebuah Unit Kerja serta dapat dipertanggung

jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan

program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan

sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan

anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun

berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan pada tahun anggaran

berikutnya

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan Rencana kerja


SKPD Kecamatan Turi dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai

dengan pagu APBD

c. Rencana tindaklanjut SKPD Kecamatan Turi pada tahun mendatang akan

menetapkan 9 (Sembilan) program sesuai dengan program nasional yang

dilaksanakan sesuai APBD tahun 2018. Rencana Kerja SKPD Kecamatan Turi

tahun 2018 merupakan Dokumen Rencana Kerja yang berfungsi sebagai Pedoman

Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan 1

( satu ) tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja SKPD Kecamatan Turi tahun 2018 disusun,

diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum

sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun

secara umum Rencana Kerja SKPD Kecamatan Turi tersebut sudah mencakup

semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan kepada

masyarakat.

Turi, Juni 2017.

CAMAT TURI

SUJA’I, SH. MM.Pembina

NIP. 1919660515 199112 1 002


PERUBAHAN RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2017 … · 1.6. Sistimatika Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Turi. Sistimatika Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan

Documents