PERUBAHAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
PERUBAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................... 1
DAFTAR ISI.......................................................................................................... 3
BAB I PENDAHULUAN ............................................................ ....................... I-1
1.1. Latar Belakang ..................................................................................... I-1
1.2. Landasan Hukum.................................................................................. I-5
1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................. I-9
1.4. Sistematika Penulisan ........................................................................... I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ................................... .. II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah........................................ II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ............................................................ II-14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..................................................... II-17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah... ............................................................................................ II-18
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI........................ III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah ........................................................................ ....... III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah III-2
3.3. Telaahan RENSTRA Kementrian/Lembaga dan RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat ................................................ III-4
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .............................................................................................. III-8
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .................................................................. III-10
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..................................... IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah....................... IV-1
4.2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah .............................................. IV-5
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ................................................. IV-1
BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .................................................... VI-1
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat
dan hidayahNya, sehingga Dinas Pendapatan Daerah dapat menyelesaikan
penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dispenda Tahun
2013-2018. Penyusunan Perubahan Renstra Dispenda Tahun 2013-2018 ini
disusun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang lebih
besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya
sendiri. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang didukung
dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance).
Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dimaksud
dilaksanakan dengan melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas.
Sementara itu, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk
menyusun perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek,
menengah maupun jangka panjang. Walaupun pemerintah daerah
mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya
sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tetap
harus memperhatikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan
pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan antar pemerintah
daerah. Dengan demikian, pencapaian tujuan pembangunan daerah
mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan peraturan
perundang-undangan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan nasional dan pemekaran
2
daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi
perkembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan
melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Seiring dengan hal tersebut,
diperlukan penyelarasan dari masing-masing Perangkat Daerah dalam
bentuk perubahan Rencana Strategis guna sinkronisasi perencanaan
pembangunan jangka menengah antara Pemerintah Kabupaten Bogor
dengan masing-masing OPD.
Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bagian dari perencanaan
lima tahunan, penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra PD) tahun 2013-2018 perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya,
terutama dalam keterikatan antar substansi didalamnya dengan Perubahan
Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun dalam
jangka waktu lima tahunan.
Disamping itu, dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah
Kabupaten Bogor yakni mewujudkan Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten
Termaju di Indonesia, penyusunan Perubahan Renstra PD harus diarahkan
pada upaya untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut.
Akhir kata, semoga Perubahan Renstra Dispenda tahun 2013-2018
ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi Dinas
Pendapatan Daerah serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.
Cibinong, Juni 2016
K E P A L A
DEDI A. BACHTIAR
Pembina Utama Muda
NIP. 196201221985031004
3
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya
daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam
menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik
maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini bertujuan
untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat
afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan
menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya.
Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian yang urusan pemerintahannya di
desentralisasikan ke daerah. Sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan
sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah karena setiap
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa
pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara
nasional. Sinergi urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan
menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk
mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta
penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadi stakeholder
utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut.
Bupati/Wakil Bupati Bogor terpilih periode 2013-2018 wajib
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bogor Tahun 2013- 2018 dan Perangkat Daerah (PD) wajib
menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada RPJMD
Kabupaten Bogor. Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun
perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 2
Perangkat Daerah wajib menyusun perubahan Renstra. Perubahan Renstra
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang
menjabarkan visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih,
khususnya di bidang pendapatan daerah. Untuk mencapai tujuan
pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan
melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program
pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah
pelaksanaannya.
Walaupun undang-undang secara jelas menyatakan bahwa
pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus
pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan
pembangunan daerah tetap harus memperhatikan antara perencanaan
pembangunan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan antar
pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah
mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Aspek hubungan
tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan, baik yang terkait
dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan
umum maupun keuangan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah
Daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah
Pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran
pembangunan daerah harus memperhatikan permasalahan yang menjadi
lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat. Alokasi sumber daya daerah harus mendukung
penyelesaian masalah nasional maupun penyelesaian masalah yang ada di
daerah masing-masing, oleh karena itu sebagai dokumen perencanaan
pembangunan daerah, perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-
2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan
pembangunan nasional. Didalam penyusunannya dokumen ini berpedoman
pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun
2010-2030 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 3
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Perubahan Recana Strategis Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan beberapa
pendekatan sebagai berikut:
1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan
menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap
pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi
dan menciptakan rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan
pembangunan daerah serta menciptakan konsensus atau
kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan;
3. Pendekatan Atas-bawah (top-down) dan Bawah-atas (bottom-up),
pendekatan top-down dan bottom-up dilaksanakan menurut jenjang
pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas
tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik
ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan serta
Desa/Kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi
pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana
pembangunan daerah;
4. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan
Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat
pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program
pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Oleh
karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-
agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat
kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah.
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 disusun melalui tahapan
perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi
dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh
secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah
Kabupaten Bogor.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 4
Berkenaan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-
2018 dimana setiap Perangkat Daerah harus menyelaraskan Perubahan
Rencana Strategisnya dengan mengacu pada Perubahan RPJMD yang akan
ditetapkan. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa setiap Satuan
Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Perubahan RENSTRA-PD dimaksud
memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan
Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan
berpedoman pada Perubahan RPJMD yang disertai dengan target indikator
kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.
Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh
Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RENSTRA Perangkat
Daerah. Dalam ketentuan lainnya, yaitu Inpres Nomor 7/1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perubahan
perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar
mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global,
dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan dokumen Perubahan Rencana Strategis setidaknya
memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara mencapai tujuan dan
sasaran), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan.
Penyusunan Perubahan Renstra ini juga mengacu pada Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah. Sesuai dengan
ketentuan-ketentuan tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Bogor perlu menyusun dan menetapkan Perubahan Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2013-2018 sebagai penjabaran
dari Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Perubahan
RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor ini merupakan
dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan dirumuskan secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
yang ada atau mungkin timbul.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 5
I.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung
terkait dengan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 6
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor
4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 7
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010
Nomor 517);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor
25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Nomor 25 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12
Tahun 2008);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 8
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 27);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2014 Nomor 5);
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK/01/2010 tentang
Perubahan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak
Daerah
30. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2009 tentang Nilai Jual
Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
31. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2010 tentang Nilai Jual Obyek
Pajak Reklame;
32. Peraturan Bupati Bogor Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah;
33. Peraturan Bupati Bogor Nomor 75 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan;
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 76 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pajak Penerangan Jalan;
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 77 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pajak Air Tanah;
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 78 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB);
37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 9
38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah
pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
39. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017
1.3. Maksud dan Tujuan
Perubahan RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
tahun 2013 – 2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka
menengah yang menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor tahun
2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Peraturan Bupati
Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor.
Tujuan penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor tahun 2013 – 2018 untuk dijadikan landasan/pedoman
dalam penyusunan Renja Dinas Pendapatan Daerah selama 2 tahun,
penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan
atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor.
1.4 Sistematika Penulisan
Penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Perubahan RENSTRA Dinas
Pendapatan Daerah. Dalam proses penyusunan Perubahan RENSTRA juga
melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta
melibatkan stakeholders Dinas Pendapatan Daerah dalam rapat koordinasi.
Keterlibatan beberapa pihak baik pihak internal maupun eksternal dapat
memberikan kontribusi masukan dalam penyusunan Perubahan RENSTRA
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 10
Sistematika penulisan Perubahan RENSTRA Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang,
Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan
Sistematika Penulisan;
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)
Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur
Perangkat Daerah (PD), Tugas Pokok dan Fungsi,
Sumber Daya Dinas Pendapatan Daerah, Kinerja
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah serta Tantangan
dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah;
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
Pada bab ini menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah,
Sumber Daya Dinas Pendapatan Daerah, Kinerja
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah, serta Tantangan
dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013 –
2018;
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Pada bab ini menjelaskan mengenai Program dan
Kegiatan Lokalitas PD, Program Lintas PD dan Program
Kewilayahan disertai Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang terdapat di
Dinas Pendapatan Daerah untuk periode tahun 2013 –
2018;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 I- 11
BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 1
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas
pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah
Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang
pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
4. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah merupakan perangkat
daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah
di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
a. Seksi Perencanaan;
b. Seksi Pengembangan; dan
c. Seksi Pengendalian dan Evaluasi.
4. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :
a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 2
b. Seksi Penetapan; dan
c. Seksi Penagihan.
5. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), membawahkan :
a. Seksi Pendataan dan Penilaian;
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
c. Seksi Penagihan dan Keberatan.
6. Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan
Dana Transfer, membawahkan :
a. Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB;
b. Seksi Verifikasi BPHTB; dan
c. Seksi Dana Transfer.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
Secara lengkap Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor
Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretariat
dan bidang adalah sebagai berikut :
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 3
1. SEKRETARIAT
Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan
pengelolaan kesekretariatan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan
pelaporan;
b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian;
c. Pengelolaan keuangan; dan
d. Pengelolaan situs web.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat
dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :
i. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu
Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan, penyusunan
program dan pelaporan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Sub Bagian
Program dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program,
monitoring, evaluasi dan pelaporan;
b. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
c. Pengelolaan penyusunan anggaran; dan
d. Pengelolaan situs web.
ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah
tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas. Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha;
b. Pengelolaan barang/jasa;
c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi;
dan
d. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian.
iii. Sub Bagian Keuangan
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 4
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris
dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian
Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penatausahaan keuangan; dan
b. Penyusunan pelaporan keuangan;
c. Pengelolaan pengendalian dan pertanggung jawaban
administrasi keuangan badan.
2. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perencanaan,
pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada
penjelasan sebelumnya, Bidang Perencanaan dan Pengembangan
mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan perencanaan pendapatan daerah;
b. Pengelolaan pengembangan pendapatan daerah;
c. Pengelolaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah; dan
d. Pengolahan data bagian desa dari penerimaan pendapatan
daerah.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang
Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang dan dibantu oleh :
i. Seksi Perencanaan;
Seksi Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pendapatan
daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada penjelasan sebelumnya, Seksi Perencanaan mempunyai
tugas :
a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan target
penerimaan pendapatan daerah;
b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan
teknis dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 5
c. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi; serta
d. Pelayanan dan analisis benda berharga.
ii. Seksi Pengembangan;
Seksi Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengembangan dalam mengembangkan
pendapatan daerah dan mempersiapkan bahan penyusunan
peraturan yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan
daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,
Seksi Pengembangan mempunyai tugas :
a. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan
pendapatan daerah;
b. Inventarisasi, pengkajian dan penataan produk hukum dalam
bidang pendapatan daerah; dan
c. Penyusunan bahan sosialisasi dan pembinaan di bidang
pendapatan daerah.
iii. Seksi Pengendalian dan Evaluasi
Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,
pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi
Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas :
a. Pengendalian pemungutan pendapatan daerah;
b. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
dan
d. Penghitungan dan penyusunan data bagian desa dari hasil
penerimaan pendapatan daerah.
3. BIDANG PAJAK DAERAH
Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, yang
meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan,
Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan pendaftaran wajib pajak daerah;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 6
b. Pendataan dan pengadministrasian objek dan subjek pajak
daerah;
c. Pengelolaan penagihan pajak daerah; dan
d. Pengelolaan perhitungan dan penerbitan dokumen-dokumen
ketetapan pajak daerah.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pajak
Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
i. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan pendaftaran
dan pendataan pajak daerah. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud, Seksi Pendaftaran dan Pendataan
mempunyai fungsi :
a. Pelayanan pengadministrasian pendaftaran wajib pajak
daerah;
b. Pendataan subjek dan objek pajak daerah; dan
c. Pengisian dan pemeliharaan kartu data.
ii. Seksi Penetapan
Seksi Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Pajak Daerah dalam melaksanakan perhitungan dan penerbitan
ketetapan pajak daerah. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud, Seksi Penetapan mempunyai fungsi :
a. Penelitian data dan perhitungan pajak daerah;
b. Pendokumentasian nota perhitungan pajak daerah; dan
c. Penerbitan dan pendistribusian dokumen-dokumen ketetapan
pajak daerah.
iii. Seksi Penagihan
Seksi Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Pajak Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan teknis dan pelaksanaan penagihan pajak daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi
Penagihan mempunyai fungsi :
a. Penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan
pajak daerah;
b. Pelaksanaan dan pengadministrasian penagihan pajak daerah;
dan
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 7
c. Pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran,
penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak daerah.
4. BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan
pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan sesuai
kewenangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB sesuai
kewenangan daerah;
b. Pengolahan data PBB sesuai kewenangan daerah; dan
c. Pendistribusian ketetapan dan penagihan PBB sesuai
kewenangan daerah.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pajak Bumi
dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu
oleh :
i. Seksi Pendataan dan Penilaian
Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas dan membantu
Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan pendataan dan
penilaian objek PBB. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud, Seksi Pendataan dan Penilaian
mempunyai tugas :
a. Pelaksanaan koordinasi, pengumpulan dan pengelolaan data
potensi PBB;
b. Pendataan objek dan subjek PBB;
c. Penilaian objek PBB; dan
d. Penyiapan bahan pembinaan PBB.
ii. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan pengelolaan
data dan informasi objek maupun subjek pajak PBB. Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi
Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi :
a. Pengolahan data dan penyajian informasi objek dan subjek
PBB;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 8
b. Penetapan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT);
c. Pengolahan data penerimaan PBB; dan
d. Pelaporan realisasi penerimaan PBB.
iii. Seksi Penagihan dan Keberatan
Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan penagihan dan
pelayanan keberatan PBB. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud, Seksi Penagihan dan Keberatan
mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan penagihan atas tunggakan PBB; dan
b. Pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran,
penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan,
pembebasan dan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.
5. BIDANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(BPHTB) DAN DANA TRANSFER
Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
dan Dana Transfer mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan pengelolaan pemungutan BPHTB dan pengelolaan
dana transfer. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud, Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) dan Dana Transfer mempunyai fungsi:
a. Pengelolaan validasi dan keberatan BPHTB;
b. Pelaksanaan verifikasi BPHTB; dan
c. Pengelolaan administrasi dana transfer dari pemerintah,
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau daerah lain.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Dana
Transfer dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
i. Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB
Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang BPHTB dan Dana Transfer dalam
melaksanakan pelayanan administrasi dan keberatan BPHTB.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi
Validasi dan Keberatan BPHTB mempunyai fungsi :
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 9
a. Pelaksanan pemungutan BPHTB;
b. Penyelesaian pengaduan dan memberikan pelayanan
permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran,
keringanan pengurangan, dan pembebasan BPHTB;
c. Penyiapan dokumen penagihan BPHTB; dan
d. Pengadministrasian penerimaan BPHTB.
ii. Seksi Verifikasi BPHTB
Seksi Verifikasi BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang PBB dan Dana Transfer dalam melaksanakan verifikasi
BPHTB. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,
Seksi Verifikasi BPHTB mempunyai fungsi :
a. Penelitian data objek dan subjek BPHTB;
b. Penelitian perhitungan BPHTB; dan
c. Pelaksanaan verifikasi objek dan subjek BPHTB.
iii. Seksi Dana Transfer
Seksi Dana Transfer mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
BPHTB dan Dana Transfer dalam melaksanakan penagihan dan
pengadministrasian dana transfer baik dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau daerah lain. Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Dana
Transfer mempunyai fungsi :
a. Koordinasi dan penagihan dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah; dan
b. Pengadministrasian dan pelaporan hasil penerimaan
pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-
lain pendapatan daerah yang sah.
6. UNIT PELAKSANA TEKNIS
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah, untuk melaksanakan sebagian tugas, tanggung
jawab dan wewenang teknis dinas dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang diatur dalam
Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah
pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 10
UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas, tanggung
jawab dan wewenang teknis dinas. Dalam menyelenggarakan tugasnya,
Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
b. Penyusunan program dan kegiatan UPT;
c. Penyusunan data potensi pajak daerah;
d. Penyiapan bahan penyusunan program analisis dan penyajian
informasi pajak daerah;
e. Penyiapan bahan kegiatan pendataan dan penilaian pajak daerah
sesuai kewenangan daerah;
f. Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan dokumen pajak lainnya pada
Wajib Pajak di wilayah kerjanya;
g. Penyiapan bahan penyusunan target penerimaan pajak daerah;
h. Monitoring dan membantu penagihan pajak daerah di wilayah
kerjanya;
i. Penyiapan bahan/data intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
j. Memfasilitasi tindak lanjut atas permohonan wajib pajak yang
berkaitan dengan pemungutan pajak daerah;
k. Melaksanakan verifikasi lapangan untuk memperoleh data/informasi
yang akurat mengenai pajak daerah;
l. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah kecamatan,
desa/kelurahan dan pihak lain dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas dan peningkatan pendapatan pajak daerah;
m. Penyusunan dan penyampaian pelaporan kegiatan UPT; dan
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata
Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional,
terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok
sebagaimana dimaksud sebelumnya dipimpin oleh seorang yang ditunjuk
diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT. Jumlah jabatan
fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja
yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagan struktur organisasi
UPT seperti yang tersaji dalam Gambar 2.2.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 11
Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis
pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
KEPALA UPT
Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan teknis
pengelolaan Pajak Daerah.
SUB BAGIAN TATA USAHA
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung
jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan
ketatausahaan UPT. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan administrasi umum UPT;
b. Pengelolaan administrasi keuangan UPT;
c. Pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai
bidang tugasnya.
Untuk menjangkau ruang lingkup wilayah kerja di Kabupaten
Bogor, dibentuk 20 (dua puluh) UPT sebagai berikut :
a. UPT Pajak Daerah I yang berkedudukan di Kecamatan Cibinong dan
mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Cibinong;
b. UPT Pajak Daerah II yang berkedudukan di Kecamatan Sukaraja dan
mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Sukaraja;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 12
c. UPT Pajak Daerah III yang berkedudukan di Kecamatan Babakan
Madang dan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Babakan
Madang;
d. UPT Pajak Daerah IV yang berkedudukan di Kecamatan Ciawi dan
mempunyai wilayah kerja di :
i. Kecamatan Ciawi;
ii. Kecamatan Cisarua; dan
iii. Kecamatan Megamendung.
e. UPT Pajak Daerah V yang berkedudukan di Kecamatan Caringin dan
mempunyai wilayah kerja di :
i. Kecamatan Caringin; dan
ii. Kecamatan Cigombong.
f. UPT Pajak Daerah VI yang berkedudukan di Kecamatan Tamansari
dan mempunyai wilayah kerja di :
i. Kecamatan Tamansari; dan
ii. Kecamatan Cijeruk.
g. UPT Pajak Daerah VII yang berkedudukan di Kecamatan Ciomas dan
mempunyai wilayah kerja di :
i. Kecamatan Ciomas; dan
ii. Kecamatan Dramaga.
h. UPT Pajak Daerah VIII yang berkedudukan di Kecamatan
Rancabungur dan mempunyai wilayah kerja di :
i. Kecamatan Rancabungur;
ii. Kecamatan Ciampea; dan
iii. Kecamatan Kemang.
i. UPT Pajak Daerah IX yang berkedudukan di Kecamatan
Cibungbulang dan mempunyai wilayah kerja di :
i. Kecamatan Cibungbulang;
ii. Kecamatan Tenjolaya; dan
iii. Kecamatan Pamijahan.
j. UPT Pajak Daerah X yang berkedudukan di Kecamatan Leuwisadeng
dan mempunyai wilayah kerja di :
i. Kecamatan Leuwisadeng;
ii. Kecamatan Leuwiliang; dan
iii. Kecamatan Nanggung.
k. UPT Pajak Daerah XI yang berkedudukan di Kecamatan Cigudeg dan
mempunyai wilayah kerja di :
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 13
i. Kecamatan Cigudeg;
ii. Kecamatan Jasinga; dan
iii. Kecamatan Sukajaya.
l. UPT Pajak Daerah XII yang berkedudukan di Kecamatan Parung
Panjang dan mempunyai wilayah kerja di :
i. Kecamatan Parung Panjang; dan
ii. Kecamatan Tenjo.
m. UPT Pajak Daerah XIII yang berkedudukan di Kecamatan Gunung
Sindur dan mempunyai wilayah kerja di :
i. Kecamatan Gunung Sindur; dan
ii. Kecamatan Rumpin.
n. UPT Pajak Daerah XIV yang berkedudukan di Kecamatan Parung
dan mempunyai wilayah kerja di :
i. Kecamatan Parung; dan
ii. Kecamatan Ciseeng.
o. UPT Pajak Daerah XV yang berkedudukan di Kecamatan Bojonggede
dan mempunyai wilayah kerja di :
i. Kecamatan Bojonggede; dan
ii. Kecamatan Tajurhalang.
p. UPT Pajak Daerah XVI yang berkedudukan di Kecamatan Citeureup
dan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Citeureup.
q. UPT Pajak Daerah XVII yang berkedudukan di Kecamatan
Gunungputri dan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan
Gunungputri.
r. UPT Pajak Daerah XVIII yang berkedudukan di Kecamatan Cileungsi
dan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Cileungsi.
s. UPT Pajak Daerah XIX yang berkedudukan di Kecamatan Jonggol
dan mempunyai wilayah kerja di :
i. Kecamatan Jonggol; dan
ii. Kecamatan Klapanunggal.
t. UPT Pajak Daerah XX yang berkedudukan di Kecamatan Cariu dan
mempunyai wilayah kerja di :
i. Kecamatan Cariu ;
ii. Kecamatan Tanjungsari; dan
iii. Kecamatan Sukamakmur.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 14
7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah
tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok jabatan fungsional
akan dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional
yang ada di lingkungan dinas. Nama dan jumlah jabatan fungsional
akan ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja
yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Jabatan fungsional
yang dibutuhkan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor seperti
Arsiparis, Juru sita, dan Penilai.
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
1. Kondisi Umum Pegawai
Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor pada akhir bulan November tahun 2016
sebanyak 206 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 199 orang dan
tenaga kontrak/honorer sebanyak 7 orang. Kondisi pengawai
secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
Bulan Desember Tahun 2016
No PEGAWAI JUMLAH (ORANG) %
1. PNS 199 96,60
2. KONTRAK/HONORER 7 3,40
JUMLAH 206 100,00
Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Pendapatan
Daerah masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri
(3,31%) yaitu tenaga kontrak/honorer. Namun demikian penulisan
tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS
yaitu sebanyak 199 orang (96,60%). Sementara itu berdasarkan
jenis kelamin, jumlah pegawai pria di Dinas Pendapatan Daerah
sebanyak 148 orang (atau sekitar 74,37%), sedangkan jumlah
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 15
pegawai wanita di Dinas Pendapatan Daerah sebanyak 51 orang
(atau sekitar 25,63%).
A. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf
Sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi, Dinas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor, maka pengisian formasi jabatan struktural di
Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu
sebanyak 57 orang, dimana sejumlah 21 orang di pusat dan 36
orang tersebar pada 20 UPT Pajak Daerah. Sementara itu sampai
dengan saat ini (kondisi akhir Desember 2016), untuk kelompok
jabatan fungsional di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
belum terisi (masih kosong). Struktur jabatan selengkapnya dapat
dilihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang
Menduduki Jabatan dan Staf pada Bulan Desember Tahun 2016
N0 Jabatan/Staf Jumlah (orang) %
1. Eselon II 1 0,50
2. Eselon III 5 2,51
3. Eselon IV-a 34 17,09
4. Eselon IV-b 17 8,54
5. Fungsional di UPT (Pajak
dan PBB)
54
27,14
6. Staf di Dinas Pendapatan
Daerah
88
44,22
Jumlah 199 100,00
B. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat
Berdasarkan data dari 206 jumlah pegawai yang terdapat di
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, terdapat 4.85%
pegawai Golongan IV, 70.87% pegawai Golongan III, 19,43%
pegawai Golongan II dan 1,45% pegawai Golongan I serta tenaga
kontrak sebanyak 3.40% dari jumlah pegawai Dinas Pendapatan
Daerah. Apabila dilihat dari golongan/pangkat, maka pegawai
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor didominasi oleh
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 16
pegawai negeri sipil golongan III, yaitu sebesar 70.87%. Oleh
karena itu pola pembinaan dan pengarahan disesuaikan dengan
kondisi mayoritas PNS golongan III. Selengkapnya gambaran
mengenai jumlah PNS maupun tenaga kontrak berdasarkan
golongan/pangkat dapat dilihat dalam Tabel 2.3.
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Bogor berdasarkan Golongan/Pangkat pada Bulan
Desember Tahun 2016
N0 Golongan Jumlah (orang) %
1. IV 10 4.85
2. III 146 70.87
3. II 40 19.43
4 I 3 1,45
5. TKK 7 3,40
Jumlah 206 100.00
C. Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Pendapatan
Daerah yang ada, maka komposisi pegawai dengan status
pendidikan S1 lebih mendominasi yaitu sebesar 47,09%,
sedangkan yang paling rendah untuk PNS adalah Strata S-3,
yaitu sebesar 0,47% dan untuk TKK adalah tingkat Strata S-1,
SLTP, dan SD masing-masing sebesar 0,49%, sedangkan SLTA
sebesar 1.93%. Selengkapnya data latar belakang pendidikan
pegawai Dinas Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.4.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 17
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Bogor Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan pada
Bulan Desember Tahun 2016
N0 Pendidikan Jumlah (orang) %
1. Strata-3 ( S3 ) 1 0,49
2. Strata-2 ( S2 ) 43 20.86
3. Strata-1 ( S1 ) 97 47.09
4. Sarjana Muda/ D3 6 2.92
5. SLTA/SMK 49 23.78
6. SLTP 2 0.97
7. SD 1 0.49
8. TKK : S1 1 0.49
TKK : SLTA 4 1.93
TKK : SLTP 1 0.49
TKK : SD 1 0.49
Jumlah 206 100,00
2. Kondisi Umum Anggaran
Perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja
daerah Dinas Pendapatan Daerah dari tahun 2013 – 2018 sebagaimana
dilihat Tabel 2.5.
3. Kondisi Umum Sarana Kerja
Pada saat ini kantor Dinas Pendapatan Daerah berlokasi di Jl.
Tegar Beriman Komplek Perkantoran Pemda Cibinong. Berdasarkan
sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini oleh Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor berada dalam kondisi baik.
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa pendapatan daerah
berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 18
pendapatan yang sah, sedangkan belanja daerah dirinci menurut
satuan organisasi, fungsi dan jenis belanjanya.
Dinas Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok membantu
Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan
asas otonomi di bidang pendapatan daerah, memiliki fungsi sebagai
berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pendapatan daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
d. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.
Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.6.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang
pengelolaan pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik
internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan
yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan
peluang.
Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan
Daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika
pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak
terhindarinya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan
masyarakat. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah
daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan
program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan khususnya
di daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang
efektif dan efisien.
Metode SWOT Analysis adalah salah satu metode untuk dapat
menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal
maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis
SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama
dalam menganalisis kondisi - kondisi yang dihadapi oleh suatu
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 19
organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan internal
meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan
lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threaths
(Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan
eksternal antara lain sebagai berikut :
1. LINGKUNGAN INTERNAL
KEKUATAN (STRENGTH):
1). Hukum dan Perundangan : Terbitnya UU No 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja UPT Pajak Daerah pada Dinas
Pendapatan Daerah. Sebagai dasar dalam pengelolaan
pendapatan asli daerah, maka acuan hukum yang digunakan
oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dapat
bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem
administrasi dalam pengelolaan PAD, maupun peraturan
daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah/badan
legislatif daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan
pemungutan pajak/retribusi daerah;
2). Potensi dan lokasi : letak geografis Wilayah Kabupaten Bogor
sebagai penyangga ibu kota negara yang strategis sudah
barang tentu menjadikan suatu kekuatan terhadap
perkembangan pembangunan perumahan, sektor industri dan
sektor jasa perdagangan lain yang berpotensi menjadi sumber-
sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sektor PAD,
Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan yang Sah;
3). Kelembagaan dan Tata Laksana : Pada tahun 2012 Dinas
Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah mengalami
pemisahan fungsi menjadi Dinas Pendapatan Daerah dan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah. Hal ini
menjadi suatu kekuatan bagi Dinas Pendapatan Daerah untuk
lebih fokus melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah.
Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah produktivitas,
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 20
kualitas layanan, responsiveness, responsibility dan
akuntabilitas. Berkenaan dengan baru terbentuknya Unit
Pelaksana Teknis di 20 UPT turut menjadikan kekuatan bagi
Dinas Pendapatan Daerah karena dapat menjangkau wajib
pajak ke seluruh desa/kecamatan serta lebih fokus menangani
pendapatan daerah;
4). Sumber Daya Manusia : Aspek sumber daya manusia yang
berkualitas dengan latar belakang Strata-3, Strata-2 dan
Strata-1 sebanyak 37.90%, yang merupakan kekuatan dan
dapat meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah dalam
melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah maupun
pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak;
5). Pembiayaan : Tersedianya anggaran/dana yang memadai
untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas
Pendapatan Daerah;
6). Sarana/Prasarana : Tersedianya sistem informasi tentang
pajak daerah dan pajak on line sehingga optimalisasi
pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Selain
itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan
memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana;
7). Budaya Kerja; Budaya kerja dalam satu institusi/organisasi
haruslah memiliki kesamaan, dikarenakan disatukan oleh visi
misi dan tujuan yang sama. Budaya kerja harus
disosialisasikan terus menerus agar dapat berjalan sesuai
dengan harapan;
8). Kepemimpinan; Aspek kepemimpinan yang menjadi perhatian
adalah gaya kepemimpinan serta sikap dalam pengambilan
keputusan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Bogor. Dalam memimpin organisasinya kedua aspek tersebut
akan mempengaruhi kinerja para pegawai yang berada
didalamnya. Hal ini terkait dengan human relation, delegation
of authority (pendelegasian wewenang) dan divison of work
(pembagian kerja). Selain itu, komitmen pimpinan dan staf
yang sangat tinggi sebagai institusi baru, dapat mewujudkan
visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 21
KELEMAHAN (WEAKNESSES):
1). Hukum dan Perundangan : Masih belum banyaknya produk
hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan
daerah, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan
Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak
daerah, PBB, BPHTB, pelayanan benda berharga dan lainnya,
yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga masih menyulitkan
untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan
mengevaluasi kinerja;
2). Potensi dan lokasi : letak geografis Wilayah Kabupaten Bogor
sebagai penyangga ibu kota negara belum dioptimalkan dalam
menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah,
baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini
terlihat masih belum tergali obyek pajak dan dipetakan secara
detail potensi yang terkait dengan lokasi yang strategis
tersebut;
3). Sumber Daya Manusia : Kualitas dan kuantitas sumber daya
manusia di bidang pendapatan daerah yang belum memadai
khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB
dan BPHTB serta dana tranasfer, karena institusi Dinas
Pendapatan Daerah baru terbentuk pada tahun 2012, yang
didalamnya banyak pegawai baru, sehingga belum sepenuhnya
memahami permasalahan di bidang pendapatan daerah.
Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan
terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah
sehingga persepsi dari setiap pegawai Dinas Pendapatan
Daerah yang belum merata tentang regulasi tersebut. Hal ini
juga disebabkan karena baru terbentuknya Unit Pelaksana
Teknis sebanyak 20 UPT, yang didalamnya masih banyak
terdapat sumberdaya manusia baik sebagai Kepala UPT,
Kasubag TU UPT maupun staf UPT yang belum sepenuhnya
memahami tentang tugas pokok dan fungsi UPT, sebagai
akibat belum tersedianya Standar Operasional Prosedur UPT.
Selain itu kelemahan lainnya di bidang SDM adalah Dinas
Pendapatan Daerah belum memiliki PPNS, juru penilai,
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 22
auditor, juru sita dan Sistem Pengawasan Internal (SPI),
padahal jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan;
4). Sarana/Prasarana : Kendala sarana prasarana karena Dinas
Pendapatan Daerah belum memiliki gedung UPT tersendiri
sehingga menyulitkan dalam hal koordinasi, pelayanan kepada
masyarakat dan sistem yang belum on line pada 40 kecamatan
dan 20 UPT Pajak Daerah.
2. LINGKUNGAN EKSTERNAL
PELUANG (OPPORTUNITY):
1). Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya
BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat
ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan
penerimaan pendapatan daerah;
2). Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif
kepada Dinas Pendapatan Daerah atas pengelolaan
pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Bogor;
3). Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Bogor cukup kondusif
sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk
berinvestasi di wilayah Kabupaten Bogor;
4). Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan
kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Bogor akan bertambah
jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan
bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi
PAD;
5). Bantuan dana insentif dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan dan
pembangunan daerah;
6). Kemajuan teknologi dan pemanfaatan perangkat keras yang
menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;
7). Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita di wilayah
Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun mengalami kenaikan
yang cukup signifikan, sehingga mengakibatkan peningkatan
dalam pendapatan daerah;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 23
8). Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder,
seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan
propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP
Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan
tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik;
ANCAMAN (THREAT):
1). Kesadaran masyarakat dalam memperhitungkan, membayar
dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar masih
rendah;
2). Luas wilayah yang besar dan letak geografis yang tersebar
sangat menyulitkan dalam menentukan skala prioritas di
bidang pendapatan daerah;
3). Krisis ekonomi yang masih berkepanjangan yang
mengakibatkan roda perekonomian masih belum dapat
bergerak secara optimal;
4). Kebijakan/regulasi pemerintah pusat yang kurang mendukung
terhadap para pengusaha sehingga akan berdampak terhadap
laju operasi perusahaan. Hal ini pada akhirnya akan
mempengaruhi kewajiban pajak/retribusi perusahaan;
5). Dengan adanya wacana pemekaran Kabupaten Bogor Barat
menjadi ancaman pengurangan pendapatan daerah Kabupaten
Bogor.
Strategi Umum Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Bogor:
a. Tahap Perencanaan; Tahap ditentukannya berapa besar target
dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk
merealisasikan target tersebut dalam periode waktu tertentu,
pengelolaan dan pengolahan Data Potensi Pendapatan daerah yang
lebih representatif dan akurat;
b. Tahap Pelaksanaan; Kegiatan pendaftaran dan pendataan
merupakan kegiatan yang menentukan dalam pengelolaan
pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari
kegiatan pendaftaran dan pendataan akan diperoleh data wajib
pajak/retribusi sebagai dasar dalam menetapkan target
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 II - 24
penerimaan pendapatan. menumbuhkembangkan pemahaman
kepada masyarakat di bidang pendapatan daerah serta
meningkatkan kapabilitas aparatur atas pengetahuan dan
pemahaman mengenai pendapatan daerah;
c. Tahap Koordinasi; Koordinasi dengan instansi terkait sebagai unit
kerja pengelola sumber PAD diharapkan dapat lebih efektif dan
efisien untuk menggali potensi-potensi baru yang belum diketahui
atau yang akan dikelola oleh instansi-instansi tersebut;
d. Tahap Pengawasan; Pengawasan diharapkan dapat dilakukan
secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas
pemungutan di lapangan saja, tetapi pengawasan pun dilakukan
melalui pemeriksaan administratif terhadap hasil pungutan pajak
dan retribusi daerah secara khusus. Demikian pula dengan
pengawasan internal yang dilakukan secara simultan dan
berkesinambungan dapat mengantisipasi penyimpangan/
penyelewengan dalam pengelolaan hasil pemungutan
pajak/retribusi daerah maupun kesalahan dalam pembuatan
laporan;
e. Tahap Evaluasi; Evaluasi setiap program dan kegiatan yang
dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah diharapkan tidak hanya
dilakukan secara insidentil, tetapi dapat dilakukan secara
berkesinambungan secara internal maupun dengan melibatkan
instansi pengelola sumber PAD lainnya, sehingga perkembangan
penerimaan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan
pengelolaan PAD dapat diikuti dengan baik;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 1
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang
dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :
1. Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum
dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah,
baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;
2. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/
ketatalaksanaan yang belum memadai khususnya dalam hal pajak
daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB, karena institusi Dinas
Pendapatan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru terbentuk
pada tahun 2012, yang didalamnya banyak pegawai baru, sehingga
belum memahami permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi
daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga
disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan
daerah sehingga persepsi yang belum merata dari setiap pegawai
Dinas Pendapatan Daerah tentang regulasi tersebut;
3. Belum terbentuknya budaya kerja dari seluruh pegawai Dispenda,
karena Visi, Misi, Nilai-nilai, Strategi dan Kebijakan dari Dinas
Pendapatan Daerah baru disusun dalam Renstra pada tahun 2012
dan sekarang diperbaharui pada Renstra 2013-2018, sehingga belum
disosialisasikan kepada seluruh pegawai Dispenda;
4. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama
dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi
daerah dengan benar.
5. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak
daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan
kemudahan dalam membayar pajak daerah;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 2
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana
suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat
eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi
untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu
mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan
menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018, bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah :
“KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI
INDONESIA“
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh
instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.
Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan
pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan
mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan
kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai
upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Pernyataan misi sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018,
Misi Kabupaten Bogor adalah:
1. Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kejehateraan Masyarakat;
2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan
Pengembangan Usaha Berbasis Sumberdaya Alam dan Pariwisata;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 3
3. Meningkatkan Integrasi, Koneksitas, Kualitas dan Kuantitas
Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;
5. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Kerjasama Antar Daerah dalam Kerangka Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik.
Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas
Pendapatan Daerah sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi
di bidang pendapatan daerah dan dalam melaksanakan tugas pokok
tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai
fungsi, sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang
pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
4. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Secara umum tugas Dinas Pendapatan Daerah terkait dengan
pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala
Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Pendapatan
Daerah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi
ke-5, yaitu Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Kerjasama Antar Daerah dalam Kerangka Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik.
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur
bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 4
Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana
PembangunanJangka Menengah Nasional.
Dalam Renstra Kementerian Keuangan disebutkan bahwa dengan
mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta
memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan
untuk tahun 2015-2019 adalah :
“Kami akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
Inklusif di abad ke-21”.
Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian
Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan
negara, berperan sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan
nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara
yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakan dan
mengarahkanperekonomian negara menyongsong masa depan.
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa
pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkanoleh Kementerian
Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia.
Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku
kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal
yang efektif.
Menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukan bahwa
Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan
di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-
proses yang modern guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan.
Kementerian Keuangan juga memperbaharui misinya agar
mencerminkan kegiatn inti dan mandatnya dengan lebih baik, yaitu Misi
Kementerian Keuangan adalah :
1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui
pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkankebijakan fiskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efesien dan
efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan
menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.
Tujuan Kementerian Keuangan pada Tahun 2015-2019 yaitu:
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 5
1. Terjaganya keseimbangan fiskal
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan
serta reformasi kepabeanan dan cukai
3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang
handal untuk optimalisasi penerimaan negara;
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan
anggaran, dan transfer ke daerah;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan
anggaran
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta
perbatasan
7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan
penguatan kelembagaan.
Sasaran Strategis Kementerian Keuangan :
Dalam rangka mendukung pencapaian 7 Tujuan sebagaimana
disebutkan diatas, Kementerian Keuangan telah menetapkan 16 sasaran
strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh
Kementerian Keuangan pada tahun 2019 adalah:
1. Meningkatkan tax ratio;
2. Terjaganya rasio hutang pemerintah;
3. Terjaganya defisit anggaran;
4. Penerimaan pajak negara yang optimal;
5. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;
6. Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance)
untuk mendukungupaya penurunan rata-rata dwelling time;
7. Sistem pelayanan PNBP yang optimal;
8. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;
9. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan;
10. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
11. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal;
12. Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community
protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management;
13. Organisasi yang fit for purpose;
14. SDM yang kompetitif;
15. Sistem Informasi manajemen yang terintegrasi;
16. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan
kementerian.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 6
Telaahan dalam Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa
Barat, diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional
maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa
Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa
keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang
berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.
Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong
akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan
situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil
liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas
tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan
publik belum sepenuhnya sesuai harapan.
Visi Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat adalah :
“Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah dengan
Berorientasi kepada Kepuasan Pelayanan Masyarakat”.
Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat adalah :
1. Meningkatkan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
3. Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi;
4. Menjalin jejaring kerja (networking) dan koordinasi secara sinergis di
bidang pendapatan daerah.
Pembangunan di Jawa Barat pada tahap ketiga RPJP Daerah atau
RPJM Daerah tahun 2013-2018 menuntut perhatian lebih, tidak hanya
untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga
untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan
datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota
negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agent of development
(agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional.
Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam
menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada
kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat
antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup,
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan
kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi
permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang
didukung oleh rakyat dan aspek politis
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 7
Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan
kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi
pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja,
peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan
pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa
dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi
lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang
menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat.
Gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah yang dirumuskan dalam KABUPATEN BOGOR
TERMAJU ditunjukan oleh beberapa faktor yang menjadi penciri. Penciri
ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya
manusia dan sumber daya alam, pertimbangan keuangan daerah,
potensi kabupaten pembanding dan waktu pencapaian indikator,
sehingga dihasilkan 25 (dua puluh lima) penciri, sebagai berikut :
1. Seluruh RSUD dan UPT Puskesmas terakreditasi;
2. Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan;
3. Angka Harapan Hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia;
4. Tuntas Angka Melek Huruf (AMH) bagi penduduk berusia 15-60 tahun;
5. Tuntasnya pembangunan stadion olahraga berskala internasional;
6. Penduduk miskin turun menjadi 8,75 sampai 7,00 persen;
7. Tercapainya Rata-rata lama sekolah (RLS) 9 tahun;
8. Pelayanan penyediaan listrik perdesaan tertinggi di Indonesia;
9. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia;
10. Pelayanan perijinan berstandar ISO;
11. Laju Pertumbuhan Ekonomi melebihi Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi dan Nasional;
12. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku termasuk
tertinggi di Indonesia;
13. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar termasuk
terbanyak di Indonesia;
14. Terbangunnya pasar di setiap Kecamatan;
15. Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat;
16. Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
17. Terbangunnya Poros Barat-Utara-Tengah-Timur dan infrastruktur yang
mantap;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 8
18. Mendorong terbangunnya Cibinong Raya sebagai pusat kegiatan
wilayah (PKW);
19. Seluruh masyarakat mempunyai KTP-el;
20. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia:
21. Mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
22. Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah;
23. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD dan Desa;
24. Tidak ada daerah terisolir;
25. Terbangunnya Mesjid Besar di setiap kecamatan.
Dinas Pendapatan Daerah dicirikan termaju dalam poin ke 20 yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia.
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS
Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan
bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : (a)
terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui
pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan
yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan
pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah,
melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil
teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu
fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat
mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat
khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan
migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d)
pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk
oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal
daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak
dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata
ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan
pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 9
Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan
pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola ruang.
Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan
akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah
yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas dan
jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi,
energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh
wilayah.
Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a)
kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan
dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan
dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan
kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan pengembangan kawasan
budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan
keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan
kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya
tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis,
yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai
kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan
andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih
selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai
kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan
ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong
perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis
pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang
berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi
bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi
kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi
sistem jaringan.
Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi : (a)
sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi jalan, sistem
transportasi perkeretaapian dan sistem transportasi udara; (b) sistem
prasarana telekomunikasi; (c) sistem prasarana sumberdaya energi; (d)
sistem prasarana sumberdaya air; (e) sistem prasarana gas; dan (f)
sistem prasarana lingkungan.
Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditindaklanjuti dengan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bogor ini, diharapkan
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 10
menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang serta
mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan
bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana
pembangunan lainnya.
Sebagai respon atas berbagai su lingkungan hidup yang tercantum
dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bogor,
maka Dinas Pendapatan Daerah perlu merancang berbagai rencana
intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah untuk pembangunan
yang ramah lingkungan. Sebagai implikasi dari Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS), maka peningkatan kompetensi SDM Dinas Pendapatan
Daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah perlu ditingkatkan.
Selanjutnya perumusan rencana optimalisasi pendapatan daerah
berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga
kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen
penting lainnya dalam perencanaan pendapatan daerah berwawasan
lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan
akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga ke depan
perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin
penting.
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Mengacu pada RPJMN Tahun 2015-2019 menjelaskan bahwa
Pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa
Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok bangsa, yakni : (1)
merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi
perekonimian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis
kepribadian bangsa.
Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan
pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini,
maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong".
Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 misi
Pembangunan yaitu :
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 11
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan
demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati
diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,maju,
dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Untuk menunjukan prioritas dalam jalan perubahan menuju
Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri, dalam bidang ekonomi,
dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda
prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu
disebut NAWA CITA.
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
Pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai
sasaran utama yaitu antara lain : Ekonomi (ketahanan pangan,
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 12
ketahanan energi, ketahanan air, Infrastruktur dasar dan konektivitas),
Lingkungan, Politik, Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Reformasi
Birokrasi, Pertahanan dan Keamanan, Kesejahteraan Rakyat
(Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesehatan),
Pembangunan Kewilayahan, dan Pengembangan Ekonomi Maritim dan
Kelautan.
Mengacu pada sasaran utama serta tujuan yang hendak dicapai
dalam pembangunan nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan
lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi
bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan
nasional 2015-2019 adalah:
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA)
yang berkelanjutan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan
pemerataan;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan
perubahan iklim;
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan
rakyat yang berkeadilan;
7. Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.
Untuk memantapkan tujuan dan sasaran Visi dan Misi pembangunan
Jawa Barat tahap ketiga perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam
merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dalam
rangka implementasi Inpres No.1 Tahun 2010 tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.
Kebijakan umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada RPJMD 2013-
2018 diarahkan untuk:
1. Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Membangun Perekonomian yang kokoh dan berkeadilan;
3. Meningkatkan kinerja pemerintah melalui profesionalisme tatakeloa
dan perluasan partisipasi publik;
4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan
infrastruktur strategis yang berkelanjutan;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 13
5. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan
peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai
kearifan lokal.
Fokus pembangunan Jawa Barat pada tahun 2013-2018 diarahkan
pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis
pembangunan kewilayahan. Fokus tersebut memperhatikan kebutuhan
kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan
ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya. Secara umum,
kebijakan pembangunan kewilayahan adalah : Pemerataan pembangunan
melalui pengembangan wilayah yang terencana dan terintegrasi,
Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal, Peningkatan
keseimbangan pembangunan perkotaan dan pedesaan, Peningkatan
kerjasama antar daerah khususnya di kawasan metropolitan dan
pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi,
Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan.
Skenario Pembangunan berbasis kewilayahan (tematik kewilayahan)
yang berdasarkan kepada wilayah koordinasi pemerintah dan
pembangunan, untuk Wilayah Bogor adalah sebagai berikut :
1. mengembangkan sentra ternaksapi potong, sapi perah, ayam ras dan
unggas lokal;
2. Mengembangkan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar
regional dan global;
3. Mengembangkan pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan
varietas unggul lainnya;
4. mengembangkan agrowisata koridor Bogor-Puncak-Cianjur; ekowisata
pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi
Pelabuhanratu dan mengelola cagar biosfer Cibodas;
5. mengembangkan pusat pertumbuhan baru (growth center) Pelabuhan
Ratu dan Metropolitan BODEBEK KARPUR.
Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis faktor internal (strengths,
weakness) dan faktor eksternal (opportunities, threats), maka pembangunan
daerah Kabupaten Bogor masih dihadapkan pada permasalahan pokok
sebagai berikut :
1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 14
2. Masih rendahnya kondisi ekonomi masyarakat;
3. Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur serta
pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
4. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan
pemerintahan yang bersih;
5. Kurangnya kesolehan sosial masyarakat dan/atau pembangunan
sosial keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan
yang tinggi atau tingkat peradaban masyarakat yang tinggi.
Dengan mengacu pada permasalahan pokok di atas, maka prioritas
pembangunan Kabupaten Bogor periode tahun 2013-2018, yaitu :
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama pendidikan dan
kesehatan maupun aspek lainnya yang mengutamakan manusia dalam
pembangunan;
2. Peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat melalui
pembangunan atau fasilitasi usaha maupun pengembangan agribisnis,
agro-industri, pariwisata serta koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah;
3. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan
lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan
pembangunan perekonomian daerah;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan
yang bersih;
6. Peningkatan kesolehan sosial masyarakat dan/atau pembangunan
sosial keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan
yang tinggi atau tingkat peradaban masyarakat yang tinggi.
Keenam prioritas tersebut, sejalan dengan 8 (delapan) tujuan
pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan sejalan pula
dengan 10 (sepuluh) Common Goals Jawa Barat yang tertuang dalam
RPJMD Propinsi Jawa Barat, keterkaitannya dapat digambarkan sebagai
berikut :
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 15
Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan
internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan
kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang
pendapatan daerah. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam
menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun
ke depan (2013-2018) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai
berikut :
a. Meningkatnya realisasi pendapatan daerah;
b. Optimalnya penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi;
c. Meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi, sistem
perencanaan, pendataan, penilaian, penetapan, penatausahaan,
pembinaan, pengembangan, penagihan, sistem pengawasan internal,
evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 16
Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal diperoleh
strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebagai berikut:
Strategi Strength-Opportunity (S-O) :
1) Memanfaatkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk
memenuhi kebutuhan di bidang pendapatan daerah;
2) Memanfaatkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk
mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
3) Memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang
semakin berkembang untuk memanfaatkan perencanaan di bidang
pendapatan daerah;
4) Memanfaatkan gaya kepemimpinan yang menyatu dengan stakeholder
untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik.
Strategi Weakness-Opportunity (W-O) :
1) Menyusun Perda, Perbub dan Kepbup untuk mengembangkan potensi
pendapatan daerah dan melakukan pengawasan dan pengendalian
terhadap wajib pajak di lapangan;
2) Meningkatkan jumlah dan kualitas aparat pelaksana lapangan untuk
meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian terhadap
obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
3) Membangun infrastruktur teknologi dan informasi dalam sistem
pendapatan daerah yang terintegrasi dari pajak daerah, PBB dan
BPHTB secara terintegrasi dan on line dengan pihak perbankan;
4) Menyusun Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan
(Standar Operasional Prosedur) di UPT untuk meningkatkan
pelayanan;
5) Melengkapi sarana dan prasarana teknis baik di Dinas Pendapatan
Daerah maupun di UPT untuk mengoptimalkan pembinaan dan sistem
pengawasan internal.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 III- 17
Strategi Strength-Threat (S-T) :
1) Mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran dengan terus
melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi untuk
meningkatkan kepastian kewenangan daerah;
2) Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk
meningkatkan partisipasi wajib pajak terhadap kepatuhan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
3) Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan
sosialisasi, pembinaan dan melakukan ketentuan hukum bagi para
wajib pajak dengan sistem penghargaan maupun sanksi;
4) Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk
melaksanakan kebijakan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi
pajak daerah dan retribusi daerah.
Strategi Weaknesses-Threat (W-T) :
1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparat pelaksana
pengawasan untuk mengatasi kewenangan Pemerintah Daerah yang
terbatas dan untuk mengatasi wajib pajak yang melakukan
pelanggaran hukum/ aturan;
2) Meningkatkan infrastruktur telekomunikasi dan informasi untuk
mendukung kebijakan optimalisasi pelayanan pendapatan daerah;
3) Meningkatkan sarana prasarana teknik, informasi, kewenangan dan
anggaran untuk optimalisasi pelayanan pengembangan, pembinaan
dan sistem pengawasan internal di bidang pendapatan daerah.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV- 1
BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini
dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan
organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah
kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan
tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju
dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan
demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi
dan misi yang lebih unik dan idealistik.
Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Bogor adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah
Daerah di atas, yaitu :
1. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah;
2. Optimalisasi Pelayanan Prima;
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur dan
Organisasi;
4. Peningkatan Pemahaman pada Masyarakat Tentang Arti Penting
Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Optimalisasi Peran dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Sebagai
Koordinator di Bidang Pendapatan Daerah.
Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan
memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah,
baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan
misi dimaksud, uraian tujuan dan sasaran pada misi ke lima adalah
sebagai berikut :
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV- 2
Misi Tujuan Sasaran
Meningkatkan kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan dan
kerjasama antar daerah
dalam kerangka
tatakelola pemerintahan
yang baik
Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan di semua
tingkatan yang
transparan, akuntabel,
efisien, partisipatif,
bersih dan berwibawa
serta terus melakukan
pencegahan tindak
pidana korupsi
Meningkatnya akuntabilitas
Pemerintah Kabupaten
Bogor
Meningkatnya efektifitas
dan efisiensi birokrasi
Meningkatnya efektifitas
pengawasan dan pengendalian;
Meningkatnya
kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD;
Meningkatnya
kemampuan daerah
dalam membiayai pembangunan;
Meningkatnya kinerja
pelayanan kecamatan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan
pemerintahan desa;
Meningkatnya kualitas
kebijakan daerah
Meningkatnya kualitas
perencanaan daerah yang partisipatif,
transparan dan
aplikatif;
Meningkatnya
pelayanan administrasi
kependudukan dan catatan sipil;
Meningkatnya
pelayanan perizinan
yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan
terjangkau masyarakat;
Tersedianya informasi tentang
penyelenggaraan
pemerintahan yang
mudah diakses oleh masyarakat;
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang
dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran umum yang
hendak dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah, antara lain :
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV- 3
1. Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah, dengan indikator
tingkat kenaikan penerimaan pendapatan daerah setiap tahun;
2. Terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator meningkatnya
transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan pelayanan
terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah di Kabupaten
Bogor;
3. Terwujudnya standar operasional prosedur pelayanan, dengan
indikator terpenuhinya kejelasan tentang sistem dan prosedur, sarana
pokok dan penunjang yang memadai;
4. Tersedianya dukungan manajemen dan anggaran, dengan indikator
terpenuhinya kebutuhan operasional dan anggaran belanja Dinas
Pendapatan Daerah;
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kinerja
kelembagaan, dengan indikator meningkatnya kompetensi pegawai di
bidang pendapatan daerah;
6. Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, dengan
indikator terpenuhinya formasi pegawai di semua bidang/unit Dinas
Pendapatan Daerah;
7. Terwujudnya sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat wajib
pajak, dengan indikator meningkatnya kesadaran wajib pajak
memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah;
8. Terwujudnya pembinaan dan penertiban pajak daerah dan retribusi
daerah di Kabupaten Bogor, dengan indikator semakin menurunnya
tingkat pelanggaran dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi
daerah;
9. Terwujudnya sistem, mekanisme dan prosedur pemungutan
pendapatan daerah, dengan indikator meningkatnya tertib
administrasi perencanaan, pemungutan, pengendalian, sistem
pengawasan intern dan pemeriksaan pendapatan daerah;
Adapun penjelasan tujuan dan sasaran untuk setiap misi yang
diemban oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah :
1. Tujuan Kesatu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
“Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dangan Misi
Kesatu ”Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah“, dengan
sasarannya adalah : Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah,
dengan indikator tingkat kenaikan penerimaan pendapatan daerah
setiap tahun;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV- 4
2. Tujuan Kedua Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
“Optimalisasi Pelayanan Prima” sesuai dangan Misi Kedua
“Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan”,
dengan sasarannya adalah :
a. Terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator meningkatnya
transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan pelayanan
terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah di Kabupaten
Bogor;
b. Terwujudnya standar operasional prosedur pelayanan, dengan
indikator terpenuhinya kejelasan tentang sistem dan prosedur, sarana
pokok dan penunjang yang memadai;
c. Tersedianya dukungan manajemen dan anggaran, dengan indikator
terpenuhinya kebutuhan operasional dan anggaran belanja Dinas
Pendapatan Daerah;
3. Tujuan Ketiga Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
“Peningkatan Kualitas dan Kinerja Sumberdaya Aparatur dan
Organisasi” sesuai dengan Misi Ketiga “Meningkatkan Kualitas dan
Kinerja Sumber Daya Aparatur dan Organisasi”, dengan sasarannya
adalah :
a. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja
kelembagaan/organisasi, dengan indikator meningkatnya kompetensi
pegawai di bidang pendapatan daerah;
b. Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, dengan
indikator terpenuhinya formasi pegawai di semua bidang/unit Dinas
Pendapatan Daerah;
4. Tujuan Keempat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
“Peningkatan Pemahaman pada Masyarakat Tentang Arti Penting
Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” sesuai dengan Misi
Keempat “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak“,
dengan sasarannya adalah :
a. Terwujudnya sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat wajib
pajak, dengan indikator meningkatnya kesadaran wajib pajak
memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah,
termasuk didalamnya kesadaran akan porporasi;
b. Terwujudnya pembinaan dan penertiban pajak daerah dan retribusi
daerah di Kabupaten Bogor, dengan indikator semakin menurunnya
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV- 5
tingkat pelanggaran dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi
daerah (termasuk porporasi);
5. Tujuan Kelima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
“Peningkatan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan” sesuai
dengan Misi Kelima “Meningkatkan Koordinasi, Pengendalian dan
Pengawasan”, dengan sasarannya adalah : Terwujudnya sistem,
mekanisme dan prosedur pemungutan pendapatan daerah, dengan
indikator meningkatnya tertib administrasi perencanaan, pemungutan,
pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan
daerah.
4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis
dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan
untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organsisasi yang telah ditetapkan.
Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati
pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan
pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur
pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan
dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil
tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan
tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.
Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi
Kelima (Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan
kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik)
Untuk mencapai tujuan kesatu misi kelima, yaitu Terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang transparan,
akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus melakukan
pencegahan tindak pidana korupsi beserta sasarannya, dirancang strategi
sebagai berikut: (1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja
Pemerintah Kabupaten Bogor; (2) Meningkatkan penataan kelembagaan yang
tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih; (3)
Meningkatkan kualitas laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan; (4)
Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan; (5) Meningkatkan
kualitas pelayanan fungsi legislatif; (6) Intensifikasi pendapatan asli daerah;
(7) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur kecamatan; (8)
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV- 6
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparat penyelenggara
pemerintahan desa; (9) Menata sistem hukum di daerah; (10) Meningkatkan
pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; (11)
Meningkatkan peran serta Stakeholders dalam perencanaan pembangunan
daerah; (12) Meningkatkan sumber daya perencanaan yang memadai; (13)
Mengembangkan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil; (14)
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan (15) Meningkatkan kualitas
pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat; (16)
Menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE; (17)
Meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan; (18)
Meningkatkan efisiensi pengelolaan barang daerah; (19) Meningkatkan
pengelolaan dan pelayanan kearsipan.
Arah kebijakan pelaksanaan strategi (6) yaitu Intensifikasi pendapatan
asli daerah difokuskan pada Peningkatan kemampuan keuangan daerah
melalui intensifikasi ekstensifikasi PAD. Arah kebijakan dan pelaksanaan
strategi ini termasuk ke dalam Penunjang Urusan Pemerintahan.
Untuk itu demi mengimplementasikan urusan, program, strategi dan
arah kebijakan tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab memiliki Strategi sebagai
berikut :
1. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah sebagai Sumber
Pembiayaan Daerah yang Utama;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat;
3. Peningkatan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak;
5. Peningkatan Koordinasi, Pengendalian dan Sistem Pengawasan Intern;
Berkenaan dengan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah, maka
dirumuskan strategi dan kebijakan untuk setiap misi Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor sebagai berikut :
Strategi untuk Iebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi
Pertama, yaitu “Peningkatan Penerimaan Pendapatan
Daerah”, Kebijakannya adalah :
1. Pendataan Potensi Wajib Pajak Daerah;
2. Pendataan Potensi Wajib Retribusi Daerah;
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah;
4. Intensifikasi Retribusi Daerah, Peningkatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang Sah;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
IV- 7
5. Peningkatan Sistem Pengawasan Intern di bidang Pendapatan Daerah;
Strategi untuk Iebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi
Kedua, yaitu “Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada
Masyarakat”, Kebijakannya adalah :
1. Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana termasuk Sistem Informasi;
3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Strategi untuk Iebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi
Ketiga, yaitu “Pemantapan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Manusia
dan Organisasi“, Kebijakannya adalah :
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemenuhan Kuantitas Sumber Daya Manusia di setiap unit kerja;
3. Penataan Kelembagaan Organisasi;
Strategi untuk Iebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi
Keempat, yaitu “Peningkatan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib
Pajak”, Kebijakannya adalah:
1. Peningkatan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah pada masyarakat;
2. Peningkatan Pembinaan dan Penertiban pada Wajib Pajak Daerah dan
Wajib Retribusi Daerah;
Strategi untuk lebih fokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi
Kelima, yaitu “Peningkatan Koordinasi, Pengendalian dan
Pengawasan“, Kebijakannya adalah:
1. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi di bidang
pendapatan daerah, meliputi program peningkatan koordinasi di
bidang pendapatan daerah;
2. Sistem dan prosedur penerimaan dana perimbangan keuangan,
dengan program penyusunan mekanisme, sistem dan prosedur
penerimaan dana perimbangan keuangan;
3. Koordinasi dengan aparatur desa/kelurahan, kecamatan, UPT dan
instansi terkait lainnya di bidang pendapatan daerah dalam hal
pengendalian operasional, meliputi program peningkatan koordinasi di
bidang Sistem Pengawasan Intern, pemeriksaan dan pengendalian
operasional pendapatan daerah.
__________________________________________________________________________________________ Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 V- 1
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Program pembangunan bidang urusan yang merupakan unsur
penunjang salah satunya adalah Program Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian. salah satu yang menjadi tanggung jawab
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah Program Peningkatan
dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam Perubahan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Bogor tahun 2013-2018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam
Program/Kegiatan lokalitas PD, Program/ Kegiatan Lintas PD dan
Program/Kegiatan Kewilayahan. Program/ kegiatan PD adalah sekumpulan
rencana kerja suatu PD. Program Lintas PD adalah sekumpulan rencana
kerja beberapa PD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah
sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan PD
mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan. Berikut
disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
tahun 2013-2018, sebagaimana tertera pada Tabel 5.1 yang diacu dari data
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bogor untuk Dinas
Pendapatan Daerah Tahun 2013-2015, data Program, Kegiatan, Indikator
Kinerja, Target Kinerja dan Anggaran pada Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas
Pendapatan Daerah Tahun 2014,2015 dan 2016 serta data proyeksi untuk
Tahun 2017-2018.
________________________________________________________________________________________ Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 VI-1
BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pembangunan di bidang pendapatan daerah sebagai upaya
perwujudan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah
daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah,
memberikan kontribusi secara langsung terhadap pembangunan Kabupaten
Bogor secara keseluruhan. Pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan
Renstra oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor ditunjukkan
dengan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1.yang diacu
dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah :
“Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sebagai Dinas Pendapatan
Daerah Termaju di Indonesia”
Pernyataan bahwa optimalisasi penerimaan pendapatan daerah yang
akuntabel, indikator kinerjanya adalah penerimaan pendapatan daerah
Kabupaten Bogor dari obyek, subjek, wajib pajak daerah, wajib retribusi
daerah dan lain–lain pendapatan yang sah diharapkan dapat optimal
peningkatannya dari tahun ke tahun sesuai target pada dokumen
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 serta dapat
dipertanggungjawabkan, dengan indikator kinerja terbitnya regulasi tentang
Perda/Perbup/Kepbup tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seperti
tertera dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-
2018, dengan lebih mengutamakan pada pelayanan prima ke masyarakat.
________________________________________________________________________________________ Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 VI-1
Akuntabel adalah pengelolaan pendapatan daerah yang berlandaskan
asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. Pelayanan prima
adalah mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang cepat (memiliki
target waktu yang jelas), tepat (tidak salah dalam perhitungan), mudah
(tidak berbelit-belit prosedurnya), jelas/transparan (mekanismenya
disosialisasikan kepada masyarakat secara terbuka), murah (tanpa
pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku) serta
ramah dalam melayani masyarakat.
Cibinong, 2016
K E P A L A
DEDI A. BACHTIAR
Pembina Utama Muda
NIP. 196201221985031004
Tabel 6.1Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
Tahun 0 (2013) Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fokus Iklim BerinvestasiOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian
1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah 4,572,332,366,814 5,378,094,139,799 6,032,958,906,738 5,896,740,765,000 5,248,042,882,044 6,145,310,122,133 6,145,310,122,133 2 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 1,261,034,564,121 1,712,937,376,136 2,002,320,991,117 2,006,043,600,000 2,165,455,357,522 2,240,308,049,611 2,240,308,049,611 3 Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak
17 retribusi 16 retribusi 16 retribusi 16 retribusi
CIBINONG, 2016
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
DEDI A. BACHTIARPEMBINA UTAMA MUDANIP. 196201221985031004
KABUPATEN BOGOR,
No Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
(Realisasi)Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD (Tahun 2018)
Tabel. IV.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
1 (2014) 2 (2015) 3 (2016) 4 (2017) 5 (2018)1 5 6 7 8 9
1 Pemantapan Kinerja Pelayanan 1 Meningkatnya penerimaan 1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah 5,378,094,139,799 6,032,958,906,738 5,896,740,765,000 5,248,042,882,044 6,145,310,122,133 Pemerintah yang Akuntable pendapatan daerah 2 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 1,712,937,376,136 2,002,320,991,117 2,006,043,600,000 2,165,455,357,522 2,240,308,049,611
3 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak16 retribusi 16 retribusi 16 retribusi
NIP. 196201221985031004
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
3 4
CIBINONG, 2016
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
DEDI A. BACHTIARPEMBINA UTAMA MUDA
KABUPATEN BOGOR,
1 (2009) 2 (2010) 3 (2011) 4 (2012) 5 (PERUBAHAN 2013) 1 (2009) 2 (2010) 3 (2011) 4 (2012) 5 (2013) 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah -
Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah
Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah
1,977,151,994,000 2,407,143,206,000 2,926,436,561,100 3,137,979,847,207 4,410,327,842,000 1,977,151,994,000 2,407,143,206,000 2,926,436,561,100 3,747,041,814,000 4,572,332,366,814 104.08 103.75 - - -
2 Jumlah dan - Jumlah dan Jumlah dan 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 115.66 112.14 - - -macam pajak dan macam pajak dan macam pajak dan 12 retribusi 12 retribusi 12 retribusi 12 retribusi 12 retribusi 12 retribusi 12 retribusi 12 retribusi 12 retribusi 12 retribusiretribusi daerah retribusi daerah retribusi daerah
NIP. 196201221985031004
CIBINONG, 2016
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
DEDI A. BACHTIARPEMBINA UTAMA MUDA
KABUPATEN BOGOR,
Tabel 2.7Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2009-2013
NOIndikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD
Target SPM Target IKK
Target Indikator Lainnya (Target
IKU)
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Tabel 2.5.Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
1 (2014) 2 (2015) P 3 (2016) 4 (2017) 5 (2018) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PENDAPATAN DAERAH 5,378,094,139,799 6,032,958,906,738 5,896,740,765,000 6,046,736,131,321 6,145,310,122,133 5,378,094,139,799 6,032,958,906,738 - - - 1,339 1,306 - - - - -
Pendapatan Asli Daerah 1,712,937,376,136 2,002,320,991,117 2,006,043,600,000 2,141,734,058,799 2,240,308,049,611 1,712,937,376,136 2,002,320,991,117 - - - 933.3 933.3 - - - - -
- Hasil pajak daerah 1,131,443,649,696 1,289,686,458,802 1,303,757,881,000 1,400,185,301,609 1,463,268,959,413 1,131,443,649,696 1,289,686,458,802 - - - 100.0 100.0 - - - - -
- Hasil retribusi daerah 199,527,357,902 138,723,015,197 136,121,144,000 142,110,448,752 149,215,971,190 199,527,357,902 138,723,015,197 - - - 100.0 100.0 - - - - -
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 15,109,074,955 40,142,252,390 40,885,445,000 39,152,755,438 39,845,335,288 15,109,074,955 40,142,252,390 - - - 100.0 100.0 - - - - -
- Lain-lain PAD yang Sah 366,857,293,583 533,769,264,728 525,279,130,000 560,285,553,000 587,977,783,720 366,857,293,583 533,769,264,728 - - - 100.0 100.0 - - - - -
Dana Perimbangan 2,498,370,936,940 2,583,489,732,475 2,985,341,630,000 3,033,475,508,000 3,033,475,508,000 2,498,370,936,940 2,583,489,732,475 - - - 233.3 233.3 - - - - - - Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
252,428,405,040.00 221,902,320,475 245,146,848,000 293,280,726,000 293,280,726,000 252,428,405,040 221,902,320,475 - - - 100.0 100.0 - - - - -
- Dana alokasi umum 2,055,944,991,900.00 2,163,439,062,000 1,917,780,234,000 1,917,780,234,000 1,917,780,234,000 2,055,944,991,900 2,163,439,062,000 - - - 100.0 100.0 - - - - -
- Dana alokasi khusus 189,997,540,000.00 198,148,350,000 822,414,548,000 822,414,548,000 822,414,548,000 189,997,540,000 198,148,350,000 - - - 100.0 100.0 - - - - -
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1,166,785,826,723 1,447,148,183,146 905,355,535,000 871,526,564,522 871,526,564,522 1,166,785,826,723 1,447,148,183,146 - - - 516.7 416.67 - - - - -
- Pendapatan hibah 5,703,611,550 275,592,750 - - - 5,703,611,550 275,592,750 - - - 100.0 - - - - - - - Dana darurat - - - - - - - - - - - - - - - - - Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya 524,442,825,444 628,311,022,786 578,971,181,000 578,971,182,522 578,971,182,522 524,442,825,444 628,311,022,786 - - - 100.0 100.0 - - - - - - Dana penyesuaian dan otonomi khusus 469,126,565,000 645,831,700,000 326,384,354,000 292,555,382,000 292,555,382,000 469,126,565,000 645,831,700,000 - - - 100.0 100.0 - - - - - - Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya 164,180,612,936 168,929,305,495 - - 164,180,612,936 168,929,305,495 - - - 100.0 100.0 - - - - - Dana bagi hasil retribusi dari provinsi dan pemerintah 461,825,085 75,344,115 - - - 461,825,085 75,344,115 - - - 100.0 100.0 - - - - - Dana alokasi cukai hasil tembakau 2,870,386,708 3,725,218,000 - - 2,870,386,708 3,725,218,000 - - - 100.0 100.0 - - - - -
BELANJA DAERAH 89,093,212,707 105,473,157,341 125,589,406,000 128,399,571,000 139,217,821,858 100,928,023,000 105,475,137,341 - - - 286.7 216.7 - - - - -
Belanja tidak langsung 63,003,569,848 73,399,362,926 85,146,845,000 88,879,989,000 100,407,242,320 64,115,569,000 73,401,342,926 - - - 101.8 100.0 - - - - -
- Belanja pegawai 63,003,569,848 73,399,362,926 85,146,845,000 88,879,989,000 100,407,242,320 64,115,569,000 73,401,342,926 - - - 101.8 100.0 - - - - -
- Belanja tidak terduga - - - - - - - - - - - - - - - -
Belanja langsung 26,089,642,859 32,073,794,415 40,442,561,000 39,519,582,000 38,810,579,538 36,812,454,000 32,073,794,415 - - - 369.9 233.3 - - - - -
- Belanja pegawai 1,017,525,000 3,657,239,500 3,801,588,000 7,398,530,000 3,477,422,338 1,799,275,000 3,657,239,500 - - - 176.8 100.0 - - - - -
- Belanja barang dan jasa 20,877,638,339 22,239,691,715 31,722,771,000 30,441,612,000 33,485,773,200 26,993,872,200 22,239,691,715 - - - 129.3 100.0 - - - - -
- Belanja modal 4,194,479,520 6,176,863,200 4,918,202,000 1,679,440,000 1,847,384,000 8,019,306,800 6,176,863,200 - - - 191.2 100.0 - - - - -
Rata-rata Pertumbuhan
CIBINONG, 2016
DEDI A. BACHTIARPEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196201221985031004
KABUPATEN BOGOR,
Uraian ***)Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Pemantapan Kinerja 1 Meningkatnya penerimaan 1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah Program Peningkatan dan 4,575,571,024,776 5,378,094,139,799 6,032,958,906,738 5,896,740,765,000 5,248,042,882,044 6,145,310,122,133 6,145,310,122,133 BPPRD KABPelayanan Pemerintah pendapatan daerah 2 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pengelolaan 1,712,937,376,136 2,002,320,991,117 2,006,043,600,000 2,165,455,357,522 2,240,308,049,611 2,240,308,049,611 BOGORyang Akuntable 3 Jumlah dan macam pajak daerah 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak
17 Retribusi 16 Retribusi 16 Retribusi 16 Retribusi12,791,148,739 18,027,904,719 20,680,725,000 23,108,941,000 23,947,000,000 98,240,554,458
1 7 0 0 19 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah Dokumen Data Potensi Pendapatan 3 dokumen 3 dokumen 456,503,300 3 dokumen 461,702,300 intensifikasi wp : 272 596,350,000 intensifikasi wp : 247 458,950,000 intensifikasi wp : 284 510,000,000 intensifikasi wp : 803 2,483,505,600 BPPRD KABSumber-sumber Pendapatan Daerah ekstensifikasi wp : 45 ekstensifikasi wp : 15 ekstensifikasi wp : 17 ekstensifikasi wp : 77 BOGORDaerah 6 dokumen
1 7 0 0 33 2 Penyusunan Data dan Jumlah Dokumen Data dan Perhitungan 2 dokumen 2 dokumen 164,274,921 4 dokumen 87,204,500 4 dokumen 133,299,000 4 dokumen 60,805,000 5 dokumen 61,000,000 19 dokumen 506,583,421 BPPRD KABPerhitungan Bagian Desa Dari bagian desa dari hasil penerimaan pendapatan BOGORHasil Penerimaan Pendapatan daerahDaerah
1 7 0 0 34 3 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dana Penerimaan Pajak Daerah yang 716,811,588,188 357,814,717,000 500,433,200 393,596,188,700 477,307,100 521,238,967,700 494,305,000 588,938,419,776 394,980,000 677,279,182,742 400,000,000 588,938,419,776 2,267,025,300 BPPRD KABtersedia BOGOR
1 7 0 0 37 4 Pemeriksaan dan Pengendalian Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan 2 dokumen 2 dokumen 566,314,596 2 dokumen 813,117,950 83 Wajib Pajak 578,892,000 90 Wajib Pajak 430,727,000 104 Wajib Pajak 436,000,000 277 Wajib Pajak 2,825,051,546 BPPRD KABPajak Daerah pengendalian pajak daerah 3 kali 3 kali 3 kali 4 dokumen BOGOR
1 7 0 0 41 5 Perhitungan dan Penetapan Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 8 pajak daerah 8 pajak daerah 138,863,100 8 pajak daerah 137,033,000 15.210 145,093,000 15.145 134,155,000 17.417 150,000,000 47.77 705,144,100 BPPRD KABPajak Daerah yang tersedia Nota Pajak Nota Pajak Nota Pajak Nota Pajak BOGOR
1 7 0 0 42 6 Pengolahan Data Penerimaan Jumlah dokumen data realisasi penerimaan 3 dokumen 5 dokumen 311,495,769 19 dokumen 186,748,400 19 dokumen 517,476,000 19 dokumen 422,796,000 22 dokumen 425,000,000 84 dokumen 1,863,516,169 BPPRD KABPendapatan Daerah pendapatan daerah Jumlah sistem integrasi 1 sistem 1 sistem 0 sistem BOGOR
Pelaporan pendapatan daerah
1 7 0 0 43 7 Pelayanan dan Jumlah perforasi benda berharga yang terlayani 3 pajak daerah 3 pajak daerah 117,759,000 3 pajak daerah 92,072,780 3 pajak daerah 94,958,000 3 pajak daerah 142,390,000 3 pajak daerah 150,000,000 15 pajak daerah 597,179,780 BPPRD KABPengadministrasian Benda 17 retribusi daerah 12 retribusi daerah 12 retribusi daerah BOGORBerharga
1 7 0 0 45 8 Pendistribusian dan Pengendalian Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan 3.361.829 1,650,000 627,656,500 1,759,693 2,674,289,800 1,800,000 1,575,033,000 1,803,578 569,968,000 2,074,115 570,000,000 9,087,386 6,016,947,300 BPPRD KABSPPT PBB didistribusikan SPPT PBB SPPT PBB SPPT PBB SPPT PBB SPPT PBB SPPT PBB SPPT PBB BOGOR
1 7 0 0 47 9 Sosialisasi Pendapatan Daerah Jumlah Media sosialisasi Pendapatan Daerah 4 jenis media 4 jenis media 915,411,150 4 jenis media 976,785,000 4 jenis media 1,058,661,000 4 jenis media 1,071,444,000 4 jenis media 1,100,000,000 20 jenis media 5,122,301,150 BPPRD KABSosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi BOGOR
1 7 0 0 48 10 Pembinaan Aparatur Pelaksana Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Bintek 100 org 100 org utk 2 tahap 613,094,442 30 org utk 24 kali 276,768,300 130 org utk 22 kali 386,703,000 100 org utk 1 kali 484,328,000 115 org utk 1 kali 485,000,000 475 org utk 1 kali 2,245,893,742 BPPRD KABPemungut Pajak Daerah pemungut Pajak Daerah 4 angkatan 25org utk 7 kali 30 org utk 15 kali 35 org utk 15 kali 90 org utk 15 kali BOGOR
1 7 0 0 59 11 Penyusunan Produk Hukum di Jumlah Dokumen Produk Hukum Pengelolaan 8 produk hukum 4 produk hukum 149,766,539 21 produk hukum 202,393,010 15 produk hukum 243,501,000 10 produk hukum 133,983,000 10 produk hukum 150,000,000 60 produk hukum 879,643,549 BPPRD KABBidang Pajak Daerah Pajak Daerah BOGOR
1 7 0 0 65 12 Penagihan PBB Jumlah target penerimaan PBB yang terealisir Rp314,250,704,690 Rp203,500,000,000 668,519,050 Rp6,264,600,000 997,417,242 Rp35,000,000,000 1,786,970,000 Rp35,000,000,000 4,153,984,000 Rp35,000,000,000 4,200,000,000 Rp35,000,000,000 11,806,890,292 BPPRD KABBOGOR
1 7 0 0 71 13 Pelayanan Validasi BPHTB Jumlah Permohonan Penelitian BPHTB dan 3 jenis pelayanan 3 jenis pelayanan 661,009,317 45.995 507,730,419 45.995 420,923,000 46.100 Dok BPHTB 550,000,000 53.015 Dok BPHTB 560,000,000 191.105 Dok BPHTB 2,699,662,736 BPPRD KABberkas Validasi yang dilayani Dok.SPPD Dokumen BPHTB BOGOR
1 7 0 0 74 14 Penelitian dan Verifikasi SSPD Jumlah Penelitian SSPD BPHTB yang dilakukan 94,491 berkas 45.000 berkas 306,757,738 45.995 251,460,400 45.995 374,637,000 46.100 berkas 500,000,000 53.015 berkas 520,000,000 191.105 berkas 1,952,855,138 BPPRD KABBPHTB Dok.SPPD Dokumen BPHTB BOGOR
1 7 0 0 75 15 Evaluasi dan Pengendalian Jumlah berkas BPHTB yang dievaluasi dan 3 jenis 3 jenis 398,600,475 4 jenis 189,891,039 45.995 258,471,000 46.100 Dok BPHTB 330,000,000 53.015 Dok BPHTB 350,000,000 191.105 Dok BPHTB 1,526,962,514 BPPRD KABBPHTB dikendalikan Dokumen BPHTB BOGOR
1 7 0 0 90 16 Pengolahan Data BPHTB dan Jumlah Database BPHTB yang dikelola 99.491 BPHTB 1 jenis 182,535,550 45.995 115,557,745 45.955 SPPD 195,212,000 46.100 SPPD 325,000,000 53.015 SPPD 360,000,000 191.105 SPPD 1,178,305,295 BPPRD KABTeknologi Informasi Dok.SPPD BOGOR(Pendataan dan Pengolahan Data BPHTB)
TABEL 5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFDINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNGJAWA
B
LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 2016 2017 2018
Keuangan Daerah
61 2 3 4 5
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNGJAWA
B
LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 2016 2017 2018
61 2 3 4 5
1 7 0 0 77 17 Penagihan dan Jumlah Dana Transfer yang dapat ditagih 5,374,183,578,719 2,449,547,101,000 348,528,092 3,959,568,657,000 295,229,867 2,376,349,240,800 430,973,000 425,449,000 750,000,000 3,789,110,576,000 2,250,179,959 BPPRD KABPengadministrasian Dana BOGORTransfer
1 7 0 0 80 18 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Jumlah Pendaftaran Wajib pajak yang dapat 8 pajak daerah 8 pajak daerah 246,851,720 208 243,274,700 8 pajak daerah 252,232,000 400 Wajib pajak 308,586,000 460 Wajib pajak 310,000,000 1468 Wajib pajak 1,360,944,420 BPPRD KABdilayani Wajib Pajak 400 wp BOGOR
1 7 0 0 81 19 Pendataan Wajib Pajak Daerah Jumlah Data Omset Wajib pajak yang dapat 8 pajak daerah 8 pajak daerah 462,320,900 24.995 465,796,500 8 pajak daerah 627,949,000 31.576 SPTPD 733,916,000 36.312 SPTPD 750,000,000 124.459 SPTPD 3,039,982,400 BPPRD KABdilayani SPTPD 31.576 SPTPD BOGOR
1 7 0 0 83 20 Penerbitan dan Pendistribusian Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 8 pajak daerah 8 pajak daerah 370,157,650 15.966 349,135,750 8 pajak daerah 379,905,000 16.828 Dok Pajak 400,000,000 19.352 Dok Pajak 450,000,000 68.112 Dok Pajak 1,949,198,400 BPPRD KABDokumen Ketetapan Pajak yang dapat diterbitkan dan didistribusikan Dokumen 15.966 Dokumen BOGORDaerah
1 7 0 0 84 21 Penyusunan Target Penerimaan Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah 3 dokumen 3 dokumen 248,956,000 5,724,786,710,000 250,531,900 5,795,154,176,000 372,702,000 3 dokumen 625,270,000 3 dokumen 650,000,000 45 dokumen 2,147,459,900 BPPRD KABPendapatan yang tersusun Target Pendapatan Taget Pendapatan BOGOR
1 7 0 0 85 22 Evaluasi Zona Nilai Tanah Jumlah dokumen Zona Nilai Tanah di 17 kecamatan 1 dokumen 527,215,239 7 Kecamatan 542,552,500 7 Kecamatan 841,404,000 7 Kecamatan 602,787,000 7 Kecamatan 605,000,000 35 Kecamatan 3,118,958,739 BPPRD KAB Kabupaten Bogor yang dapat dianalisis BOGOR
1 7 0 0 86 23 Updating Data PBB Jumlah desa/kelurahan tempat Pendataan Objek 434 desa 434 desa 926,746,450 1.759.693 619,524,625 40 Kecamatan 1,037,407,000 1.803.578 Wp 1,032,954,000 2.074.114 Wp 1,050,000,000 7.437.385 4,666,632,075 BPPRD KABPajak /kelurahan /kelurahan Wajib Pajak 1.800.000 wp 40 Kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan BOGOR
1 7 0 0 87 24 Pendataan Obyek Pajak PBB Jumlah Basis Data PBB (SISMIOP) PBB P2 40 kecamatan 1 dokumen 800,171,272 3 Kecamatan 843,815,600 5 Kecamatan 1,558,162,000 5 Kecamatan 1,802,981,000 14 Kecamatan 1,810,000,000 28 Kecamatan 6,815,129,872 BPPRD KAB(Pemeliharaan Basis Data Obyek BOGOR Pajak PBB)
1 7 0 0 98 25 Pengelolaan Teknologi Jumlah Sistem Informasi PBB yang dapat - 2 jenis 440,181,350 4 Sistem 676,625,200 2 jenis 659,735,000 2 jenis - 2 jenis - 10 jenis 1,776,541,550 BPPRD KABInformasi PBB dikelola BOGOR
1 7 0 0 92 26 Penanganan Keberatan Jumlah data yang dapat diselesaikan - 275 pemohon 323,038,600 2.400 pemohon 98,441,900 2.400 Wp 722,877,000 2.400 Wajib Pajak 512,556,000 2.760 Wajib Pajak 515,000,000 10.235 Wajib Pajak 2,171,913,500 BPPRD KABPengurangan dan Kompensasi pengaduannya BOGORPBB
1 7 0 0 91 27 Penerapan Sistem Pelaporan Jumlah titik pembayaran yang diterapkan secara 123 titik 200 TITIK 401,200,000 1 Sistem 2,469,681,256 1 Sistem 708,771,000 1 Sistem 457,784,000 1 Sistem 460,000,000 1 Sistem 4,497,436,256 BPPRD KABOnline Pajak Hotel dan online sistem pelaporannya 168 Wp 168 Wp, 49 cash register 168 Wp 49 Register 168 Wp 49 Register 168 Wp 49 Register BOGORRestoran 322 Tapping Box 332 Tapping Box 332 Tapping Box 332 Tapping Box(Monitoring dan Pelaporan Pajak Daerah )
1 7 0 0 93 28 Verifikasi Data Obyek PBB Jumlah kecamatan yang dverifikasi dan dinilai - 40 kecamatan 150,345,000 40 kecamatan 740,857,650 50.000 Wp 740,685,000 50.000 Wajib Pajak 635,077,000 50.000 Wajib Pajak 650,000,000 50.000 Wajib Pajak 2,916,964,650 BPPRD KABsecara lapangan dan individu obyek data PBB 30.000 Wajib Pajak 40 kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan BOGOR
1 7 0 0 97 29 Penilaian PBB pada Sektor Jumlah dokumen penilaian PBB pada Sektor - 1 Dokumen 620,428,319 8 Kecamatan 390,242,036 186 Tower 336,707,000 - - 1,347,377,355 BPPRD KABTelekomunikasi (Tower/BTS) Telekomunikasi (Tower/BTS) 312 Obyek Pajak BOGOR
1 7 0 0 99 30 Integrasi Sistem Aplikasi Jumlah kecamatan yang diterapkan secara - 40 kecamatan - 40 kecamatan 394,220,000 1 Sistem 662,830,000 1 Sistem 245,166,000 40 kecamatan 250,000,000 40 kecamatan 1,552,216,000 BPPRD KABPendapatan Daerah online sistem pelaporannya BOGOR(Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah)
1 7 0 1 110 31 Penerapan ISO Pelayanan Jumlah dokumen penerapan ISO Pelayanan - 1 Dokumen 146,013,500 1 Sistem 124,567,200 1 Dokumen - ISO 9001 - 2008 153,640,000 1 Dokumen 160,000,000 1 dokumen 584,220,700 BPPRD KABPajak Daerah Pajak Daerah 1 kali Pajak Hiburan BOGOR
1 7 0 1 101 32 Pelayanan mobil keliling PBB Jumlah target penerimaan PBB yang terealisir - Rp0 - Rp17,000,000,000 336,016,225 Rp351,390,251,000 675,812,000 Rp20,000,000,000 737,230,000 Rp203,500,000,000 750,000,000 Rp203,500,000,000 2,499,058,225 BPPRD KABsebagai dampak pelayanan PBB di kantor dan 40 Kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan BOGORkeliling ke wilayah
1 7 0 1 94 33 Monitoring dan Evaluasi PBB Jumlah target penerimaan PBB yang terealisir - Rp0 - 14 Kecamatan 314,604,375 Rp351,390,251,000 1,130,541,000 40 Kecamatan 3,424,834,000 Rp203,500,000,000 3,500,000,000 Rp203,500,000,000 8,369,979,375 BPPRD KABsebagai dampak pelayanan PBB BOGOR
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNGJAWA
B
LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 2016 2017 2018
61 2 3 4 51 7 0 1 111 34 Identifikasi dan Penilaian Individu Jumlah dokumen penilaian PBB pada Obyek - 1 Dokumen - 1 Dokumen 425,308,450 200 Pbjek Pajak 681,549,000 40 Kecamatan 692,036,000 1 Dokumen 700,000,000 1 Dokumen 2,498,893,450 BPPRD KAB
PBB pada Obyek Pajak Daerah Pajak Daerah 24 Kecamatan BOGOR
35 Pemantauan Produksi Mineral 89,535,000 90,000,000 BPPRD KABBukan Logam dan Batuan BOGOR
36 Penetapan Nilai Perolehan (NPA) 65,630,000 70,000,000 Air Tanah
Program pelayanan 5,697,032,844 6,365,217,209 8,759,444,000 9,419,629,000 9,655,000,000 30,241,323,053 administrasi perkantoran
5680202844 0 1 0 0 01 1 Penyediaan Jasa Surat Jumlah materai, Perangko dan Benda Pos 132,900,000 16,830,000 - - - - 16,830,000 BPPRD KAB5697032844 Menyurat lainnya yang tersedia : BOGOR
(16,830,000.00) - Materai 6000 3,000 1750 - - - - 1,750 - Materai 3000 3,050 1600 - - - - 1,600 - Perangko - 510 - - - - 510
0 1 0 0 02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, 1,292,181,177 1,295,579,427 4 Rekening 2,279,456,000 12 bulan 2,476,572,000 12 bulan 2,500,000,000 60 bulan 9,843,788,604 BPPRD KABSumber Daya Air dan Listrik sumberdaya air dan listrik 2 Rekening 2 Rekening 2 Rekening BOGOR
- Jaringan Telepon 25 line 20 line 23 line 12 bulan 23 line 23 line 25 line- Jaringan listrik 21 jar 20 jar 21 jar 12 bulan 23 jar 23 jar 21 jar- PDAM 21 jar 22 jar 21 jar 12 bulan 22 jar 22 jar 21 jar- Jaringan Internet 1 line 2 line/leased 21 line/leased 12 bulan 2 line/leased 2 line/leased 2 line/leased
0 1 0 0 06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah dokumen STNK kendaraan dinas/ 41,156,200 49,921,200 50,580,000 52,450,000 70,000,000 264,107,400 BPPRD KABdan Perizinan Kendaraan operasional yang diperbaharui BOGORDinas/Operasional - kendaraan roda 4 20 unit 45 unit 45 unit Roda 4 47 unit 47 unit 47 unit 231 unit
- kendaraan roda 2 145 unit 103 unit 106 unit Roda 2 106 unit 106 unit 106 unit 527 unit
0 1 0 0 08 4 Penyediaan Jasa Kebersihan - Jumlah tenaga jasa pelayanan 330,347,280 2455,6m2 336,577,500 14 orang 416,146,000 14 orang 390,152,000 14 orang 400,000,000 70 orang 1,873,222,780 BPPRD KABKantor kebersihan kantor yang 14 Petugas 34 jenis 33 jenis 33 jenis 33 jenis BOGOR
- dibiayai luas area yang 2455,6m2 2455,6m2 38 Jenis alat 1 Gedung 3 Lantai 2455,6m2dibersihkan
0 1 0 0 10 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor untuk 14 ATK Dinas 14 ATK Dinas 299,551,340 14 ATK Dinas 263,390,600 7 Jenis ATK 302,699,000 7 ATK Dinas 199,000,000 7 ATK Dinas 200,000,000 49 ATK Dinas 1,264,640,940 BPPRD KABpelaksanaan TUPOKSI 36 ATK UPT 36 ATK UPT 36 ATK UPT 36 ATK UPT 20 ATK UPT 20 ATK UPT 148 ATK UPT BOGOR
0 1 0 0 11 6 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah kebutuhan barang cetakan dan 114,305,900 178,992,150 327,017,000 188,880,000 190,000,000 999,195,050 BPPRD KABdan Penggandaan penggandaan BOGOR
- Cetakan 35 jenis 25 jenis 25 jenis 21 jenis 25 jenis sekretariat 25 jenis sekretariat 121 jenis- Penggandaan 200,000 lembar 25 jenis 5 jenis 21 jenis 5 jenis UPTD 5 jenis UPTD 61 jenis
0 1 0 0 12 7 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan 11 jenis 9 jenis 50,301,410 9 jenis 57,292,500 17 jenis 250,127,000 17 Jenis 46,384,000 17 jenis 50,000,000 69 jenis 454,104,910 BPPRD KABListrik / Penerangan Bangunan bangunan kantor yang digunakan alat listrik BOGORKantor
0 1 0 0 15 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah buku yang disediakan 192,230,800 147,940,800 142,800,000 153,000,000 160,000,000 795,971,600 BPPRD KABPeraturan Perundang-undangan - Buku peraturan perundang- 3 jenis 5 jenis 0 jenis 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60 bulan BOGOR
- undangan Koran dan Majalah 10 jenis 10 jenis 11 jenis 12 bulan 10 jenis
0 1 0 0 16 9 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah tabung pemadam kebakaran yang 10 tabung 2 jenis 16,664,000 2 jenis 22,815,350 2 jenis 12,370,000 2 jenis 12,330,000 2 jenis 25,000,000 10 jenis 89,179,350 BPPRD KABKantor tersedia untuk genset 12 bulan BOGOR
0 1 0 0 17 10 Penyediaan Makanan & Jumlah jamuan makanan dan minuman rapat 12 bulan 12 bulan 706,840,000 12 bulan 704,710,000 12 bulan 706,760,000 385 orang 715,200,000 12 bulan 750,000,000 60 bulan 3,583,510,000 BPPRD KABMinuman dan tamu 49 kali BOGOR
80 tamu52 kali
12 bulan
0 1 0 0 18 11 Rapat-rapat Koordinasi & Jumlah rapat dan konsultasi ke dalam 12 bulan 12 bulan 892,450,084 12 bulan 950,074,000 12 bulan 1,297,190,000 12 bulan 1,892,514,000 12 bulan 2,000,000,000 60 bulan 7,032,228,084 BPPRD KABKonsultasi ke Dalam dan Luar dan luar daerah yang dilaksanakan BOGOR
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNGJAWA
B
LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 2016 2017 2018
61 2 3 4 5Daerah
0 1 0 0 19 12 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi 94,250,000 93,389,500 178,230,000 178,230,000 180,000,000 724,099,500 BPPRD KABPendukung Administrasi / perkantoran BOGORTeknis Perkantoran - Tenaga Kontrak 8 orang 7 orang 7 orang 7 orang 7 orang 7 orang 35 orang
- Pengelola Kearsipan 3 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 10 orang
0 1 0 0 20 13 Pelayanan Dokumentasi dan Jumlah dokumentasi dan arsip SKPD 12 bulan 158,344,600 12 bulan 328,691,500 12 bulan 463,080,000 110000 dokumen 597,548,000 12 bulan 600,000,000 60 bulan 2,147,664,100 BPPRD KABArsip SKPD 101.000 dokumen BOGOR
0 1 0 0 22 14 Penyediaan Pelayanan Jumlah pelayanan administrasi barang yang 20,208,750 102,023,800 211,387,000 306,918,000 300,000,000 940,537,550 BPPRD KABAdministrasi Barang tersedia 12 bulan BOGOR
- ATK 4 jenis 4 jenis 1 jenis 6 jenis 8 jenis 4 jenis 23 jenis- Buku Laporan 10 jenis 1 jenis 1 jenis 2 jenis 1 jenis 1 jenis 5 jenis
0 1 0 0 23 15 Penyediaan Sewa Tempat Jumlah kebutuhan sewa gedung/KTR UPT 20 UPT 20 UPT 600,000,000 20 UPT 649,900,000 20 UPT 830,000,000 20 UPT 259,451,000 20 UPT 260,000,000 20 UPT 2,599,351,000 BPPRD KAB12 bulan 60 bulan BOGOR
0 1 0 0 21 16 Penyediaan Pengelolaan Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian 5 dokumen 12 bulan 88,596,303 12 bulan 225,176,382 12 bulan 250,602,000 pengadaan 2500 913,000,000 12 bulan 920,000,000 60 bulan 2,397,374,685 BPPRD KABAdministrasi Kepegawaian yang tersedia 5 Dokumen 5 dokumen 5 orang BOGOR
0 1 0 0 24 17 Penyediaan Pelayanan Keamanan Jumlah petugas piket pengamanan : 782,775,000 958,742,500 1,041,000,000 1,038,000,000 1,050,000,000 4,870,517,500 BPPRD KABKantor - Kantor UPT 20 orang 40 orang 40 orang 12 orang 40 orang 40 orang 200 orang BOGOR
- Gedung BPPRD 5 orang 12 orang 12 orang 2 orang 12 orang 12 orang 60 oranginstruktur kemanan 2 orangbabinsa & polsek 2 orang
Program Peningkatan Sarana dan 6,369,381,836 6,694,348,249 8,347,969,000 4,517,389,000 4,775,000,000 30,704,088,085 Prasarana Aparatur
0 2 0 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun1 Gedung - - - 1 Gedung 1,643,027,000 1 gedung - - 1 Gedung 1,643,027,000 BPPRD
0 2 0 0 05 1 Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Pelayanan 6 unit 1,125,350,000 3 mobil 1,325,367,000 1 unit 341,520,000 1 unit - 1 unit - 12 unit 2,792,237,000 BPPRD KABDinas/Operasional PBB/BPHTB/Pajak Daerah 1 motor - - BOGOR
- Roda 4- Roda 2
0 2 0 0 13 2 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah kebutuhan peralatan kantor meliputi : 91 unit 1,119,939,320 87 unit 1,100,506,200 116 unit 761,341,000 65 unit 756,790,000 65 unit 800,000,000 424 unit 4,538,576,520 BPPRD KAB- Mesin Porporasi 2 unit - - - - BOGOR- server, 1 unit 2 unit 0 unit - 1 unit- rak server, - 2 unit - - - - PC, 11 unit 27 unit 32 unit 18 unit 11 unit- Note Book 4 unit 5 unit 6 unit - 5 unit- Printer 18 printer 11 printer 38 printer 16 printer 15 printer- UPS 10 unit 31 unit 1 unit - 8 unit- Penghancur Kertas - 5 unit - - - - TV 40 inch - 3 unit - - - - Monitor - 4 unit 0 unit 2 unit 2 unit- HDD Eksternal - 5 unit 0 unit 3 unit 3 unit- HDD Internal - 2 unit - - - - Scanner 1 unit - 0 unit 1 unit 20 unit- Alat Perekam - - 1 unit - 5 unit- Mesin Tik Listrik - - 0 unit - 2 unit- LCD Proyektor - - 7 unit - 0 unit- Layar Proyektor - - 2 unit - 5 unit
Sistem 1 unitMesin Absensi 25 unit
0 2 0 0 14 3 Pengadaan Perlengkapan Jumlah kebutuhan perlengkapan kantor 56 unit 1,558,401,200 503 unit 1,585,990,000 673 unit 1,575,407,000 175 unit 772,650,000 175 unit 800,000,000 1582 unit 6,292,448,200 BPPRD KABKantor - Tabung Pemadam - 1 unit - - 1 unit - BOGOR
- Camera - 7 unit - - 7 unit - - - - AC 1 unit 16 unit 9 unit 1 unit 16 unit -
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNGJAWA
B
LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 2016 2017 2018
61 2 3 4 5- Handy cam - - 1 unit - 5 unit - - Soundsystem - 2 unit 1 unit - 1 unit - - Kursi tunggu - - 385 unit 25 unit - - - PAB System - 1 unit 1 unit - 1 unit - - - - Rak Arsip - 20 unit 65 unit 75 unit 65 unit - - Meja Partisi - 2 set 13 unit 13 unit 13 unit - - Roll Opec - 3 unit - - 3 unit - - Set Roller Blinds - 1 unit - - 1 unit - - Proyektor - 1 unit - - 1 unit - - Layar Proyektor - 2 unit - - 2 unit - - Vacuum Cleaner - - 1 unit - 1 unit - - Lemari - - 16 unit - 16 unit - - Mesin Potong Rumput - - 7 unit - 7 unit - - DVD Player - - 2 unit - 2 unit - - Wireless - - 2 unit - 2 unit - - Penghancur Kertas 5 unit - - - - - - Running Text 1 unit - - - - - - Finger Print 1 unit - - - - - - Mesin Antrian 1 unit - - - - - - Mesin Touch Screen 1 unit - - - - - - AC 1 unit - - - - - - Papan Nama 2 unit - - - - - - Genset 1 unit - - - - -
Mesin Hitung Uang 1 unitMesin Fotocopy 1 unitMeja Kerja 19 unitMeja Rapat 45 unitKursi Rapat 6 unit
0 2 0 0 17 4 Pengadaan Instalasi Jaringan Jumlah instalasi jaringan listrik dan 1 jaringan 2 unit 97,000,000 - - - - - 150,000,000 - 200,000,000 2 unit 447,000,000 BPPRD KABListrik dan Telekomunikasi telekomunikasi BOGOR
0 2 0 0 20 5 Pengadaan Instalasi Jaringan Jumlah instalasi jaringan komputer 2 sistem - - - - - - - - - - 2 sistem - BPPRD KABKomputerisasi BOGOR
0 2 0 0 21 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedungJumlah pemeliharaan gedung tempat kerja - 1 gedung 160,079,000.00 1 gedung 2,015,758,000 1 gedung 1,782,463,000 1 gedung 738,532,000 1 gedung 850,000,000 1 gedung 5,546,832,000 BPPRD KABkantor gedung 3 lantai 3 lantai 3 lantai 3 lantai BOGOR
lantai0 2 0 0 24 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 273,395,640 296,028,623 561,300,000 504,300,000 500,000,000 2,135,024,263 BPPRD KAB
Kendaraan Dinas / Operasional - Roda 4 20 unit 45 unit 45 unit 48 unit roda 4 48 unit 48 unit 234 unit BOGOR- Roda 2 145 unit 103 unit 103 unit 105 unit roda 2 105 unit 105 unit 521 unit
0 2 0 0 29 8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah peralatan gedung kantor yang 5 jenis 4 jenis 243,628,600 4 jenis 327,236,426 61 jenis 749,387,000 61 jenis 792,637,000 61 jenis 800,000,000 191 jenis 2,912,889,026 BPPRD KABPeralatan Gedung Kantor terpelihara BOGOR
0 2 0 0 31 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah taman halaman kantor yang terpelihara 353 m2 12 bulan 81,975,000 12 bulan - 12 bulan 913,524,000 12 bulan 692,480,000 12 bulan 700,000,000 60 bulan 2,387,979,000 BPPRD KABTaman Halaman Kantor 300 m2 300 m2 300 m2 300 m2 BOGOR
0 2 0 0 33 10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah jaringan instalasi lisrik yang terpelihara 1 jaringan 1 jaringan - 1 jaringan 9,802,000 2 jaringan 20,000,000 2 jaringan - 2 jaringan - 8 jaringan 29,802,000 BPPRD KABinstalasi Jaringan Listrik dan 12 bulan BOGORKomunikasi
0 2 0 0 38 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah jaringan komputer 1,709,613,076 - - 20,000,000 25,000,000 1,754,613,076 BPPRD KABJaringan Komputerisasi - BPHTB 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan BOGOR
- PBB 31 jaringan 31 jaringan 31 jaringan 31 jaringan 31 jaringan 31 jaringan- Pajak Online dengan bank dan Sismiop PBB - 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan - - 1 jaringan - Penerapan sistem pelaporan - 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan
pajak online
0 2 0 0 42 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah panggung reklame/media sosialisasi yang 1 menara 10 titik - 10 titik 33,660,000 - 10 titik - - 1 bangungan 33,660,000 BPPRD KABBangunan Menara/Media dipelihara menara BOGORSosialisasi - -
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNGJAWA
B
LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 2016 2017 2018
61 2 3 4 50 2 0 25 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 194 jenis 90,000,000 194 jenis 100,000,000 194 jenis 190,000,000 BPPRD KAB
Perlengkapan Gedung Kantor dipelihara BOGOR
Program Peningkatan Disiplin 52,244,000 50,670,000 185,078,000 238,030,000 330,000,000 856,022,000 Aparatur - -
0 3 0 0 02 1 Pengadaan pakaian dinas Jumlah pakaian dinas dan - 228 orang 52,244,000 0 orang - 412 orang 185,078,000 393 stel/potong 198,030,000 393 stel/potong 280,000,000 393 stel/potong 715,352,000 BPPRD KABbeserta perlengkapannya perlengkapannya BOGOR
0 3 0 0 03 2 Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia - - orang - 66 orang 50,670,000 - 393 stel/potong 40,000,000 393 stel/potong 50,000,000 393 stel/potong 140,670,000 BPPRD KABLapangan BOGOR
50,670,000 - - Program Peningkatan Kapasitas 458,905,000 95,800,000 1,061,060,000 460,760,000 520,000,000 2,596,525,000 Sumber Daya Aparatur
0 5 0 0 01 1 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan 261 orang 19 orang - 25 orang - 412 orang 824,000,000 400 orang 10,000,000 400 orang 20,000,000 261 orang 854,000,000 BPPRD KABFormal pelatihan formal BOGOR
0 5 0 0 05 2 Pembinaan Mental dan Rohani - Jumlah peserta dan frekuensi yang 125 orang 162 orang 86,505,000 200 orang 95,800,000 80 orang 237,060,000 400 orang 296,760,000 400 orang 300,000,000 125 orang 1,016,125,000 BPPRD KABBagi Apartur mengikuti pembinaan mental dan rohani 24 kali 22 kali 22 kali 24 kali BOGOR
- Jumlah peserta dan frekuensi yang 125 orangmengikuti senam 22 kali
0 5 0 0 28 3 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai yang mengikuti sinergitas - 259 orang 372,400,000 - - - - 400 orang 154,000,000 400 orang 200,000,000 1059 orang 726,400,000 BPPRD KABNon Formal BOGOR
Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan 720,930,440 839,854,238 1,408,285,000 1,774,833,000 1,826,000,000 6,569,902,678 Capaian Kinerja dan Keuangan
0 6 0 0 01 1 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja 2 Dokumen 3 Dokumen 67,682,950 3 Dokumen 62,018,494 5 Dokumen 74,689,000 5 Dokumen 75,997,000 5 Dokumen 80,000,000 21 Dokumen 360,387,444 BPPRD KABKinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BOGORKinerja SKPD
0 6 0 0 02 2 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan keuangan 2 Dokumen 1 Dokumen 11,682,780 2 Dokumen 13,434,330 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 30,000,000 6 Dokumen 105,117,110 BPPRD KABKeuangan Semesteran Semesteran BOGOR
0 6 0 0 04 3 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir 1 Dokumen 1 Dokumen 11,582,610 1 Dokumen 13,320,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 30,000,000 5 Dokumen 104,902,610 BPPRD KABKeuangan Akhir Tahun Tahun BOGOR
0 6 0 0 05 4 Penyusunan Perencanaan - Jumlah dokumen DPA SKPD , 65 Dokumen 5 Dokumen 207,205,300 5 Dokumen 137,891,359 5 Dokumen 222,597,000 5 Dokumen 347,042,000 5 Dokumen 350,000,000 25 Dokumen 1,264,735,659 BPPRD KABAnggaran dokumen RKA dan DPPA SKPD, BOGOR
dokumen Pra RKA SKPD dan RKA SKPD Tahun berikutnya
0 6 0 0 06 5 Penatausahaan keuangan Jumlah dokumen penatausahaan keuangan 24 Dokumen 2 Dokumen 152,646,000 2 Dokumen 284,309,260 6 Dokumen 643,242,000 6 Dokumen 679,663,000 6 Dokumen 700,000,000 22 Dokumen 2,459,860,260 BPPRD KABSKPD 1 Sistem BOGOR
0 6 0 0 07 6 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen RENSTRA SKPD yang tersedia 1 Dokumen 3 Dokumen 68,380,600 3 Dokumen 53,143,550 3 Dokumen 63,482,000 1 Dokumen 65,000,000 1 Dokumen 70,000,000 11 Dokumen 320,006,150 BPPRD KABBOGOR
0 6 0 0 10 7 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi 12 Dokumen 12 Dokumen 58,350,200 12 Dokumen 73,437,345 12 Dokumen 74,470,000 12 Dokumen 75,967,000 12 Dokumen 76,000,000 60 Dokumen 358,224,545 BPPRD KABPelaporan SKPD BOGOR
0 6 0 0 13 8 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah frekuensi kinerja SKPD yang 3 kali,5 media 3 kali,5 media 143,400,000 3 kali,5 media 162,000,000 3 kali,6 media 216,000,000 4 kali 416,000,000 4 kali 420,000,000 17 kali,30 media 1,357,400,000 BPPRD KABdipublikasikan 1 Website,20 Banner 1 Website,20 Banner 7 media 7 media BOGOR
0 6 0 0 14 9 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen renja SKPD yang tersedia - - Dokumen - 2 Dokumen 40,299,900 2 Dokumen 63,805,000 2 Dokumen 65,164,000 2 Dokumen 70,000,000 8 Dokumen 239,268,900 BPPRD KABBOGOR
1 7 0 0 99
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNGJAWA
B
LOKASIPerubahan 2014 Perubahan 2015 2016 2017 2018
61 2 3 4 5
TOTAL 26,089,642,859 32,073,794,415 40,442,561,000 39,519,582,000 41,053,000,000 162,638,512,596
CIBINONG, 2016
DEDI A. BACHTIARPEMBINA UTAMA MUDANIP. 196201221985031004
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BOGOR,
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, - 101.76 -Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah 5,167,225,988,100 5,814,770,953,000 5,896,740,765,000 5,248,042,882,044 6,145,310,122,133 5,378,094,139,799 6,032,958,906,738 - - - 104.08 103.75 - - - 2 Optimal nya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 1,481,027,789,100 1,785,300,132,000 2,006,043,600,000 2,165,455,357,522 2,240,308,049,611 1,712,937,376,136 2,002,043,600,000 - - - 115.66 112.14 - - - 3 Jumlah dan macam pajak daerah 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak 10 pajak
16 retribusi 16 retribusi 16 retribusi
DEDI A. BACHTIARPEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196201221985031004
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat DaerahTarget
SPMTarget
IKKTarget Indikator
LainnyaTarget Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun (%)
CIBINONG, 2016
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BOGOR,
Tabel 2.2Anggaran dan Realisasi
Urusan : Perangkat PenunjangBidang Urusan : Keuangan
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PENDAPATAN 5,378,094,139,799 6,032,958,906,738 5,896,740,765,000 5,248,042,882,044 6,145,310,122,133 5,378,094,139,799 6,032,958,906,738 - - - 100.00 100.00 - - - 153,443,196,466.80 (1,075,618,827,959.80) - PAD 1,712,937,376,136 2,002,320,991,117 2,006,043,600,000 2,165,455,357,522 2,240,308,049,611 1,712,937,376,136 2,002,043,600,000 - - - 100.00 99.99 - - - 105,474,134,695.00 (57,876,722,996.20)
BELANJAA.BELANJA TIDAK LANGSUNG 63,003,569,848 74,663,590,000 82,981,192,000 88,879,989,000 102,211,987,350 64,115,569,000 73,401,342,926 - - - 101.76 98.31 - - - 7,841,683,500.40 (2,109,604,200.00) -BELANJA PEGAWAI 63,003,569,848 74,663,590,000 82,981,192,000 88,879,989,000 102,211,987,350 64,115,569,000 73,401,342,926 - - - 101.76 98.31 - - - 7,841,683,500.40 (2,109,604,200.00)
B. BELANJA LANGSUNG 26,089,642,859 32,073,794,415 40,442,561,000 39,519,582,000 38,810,579,538 36,812,454,000 32,073,794,415 - - - 497.31 100.00 - - - 2,544,187,336 947,731,917 -BELANJA PEGAWAI 1,017,525,000 3,657,239,500 3,801,588,000 7,398,530,000 3,477,422,338 1,799,275,000 3,657,239,500 - - - 176.83 100.00 - - - 491,979,467.60 (371,592,900.00) -BELANJA BARANG DAN JASA 20,877,638,339 22,239,691,715 31,722,771,000 30,441,612,000 33,485,773,200 26,993,872,200 22,239,691,715 - - - 129.30 100.00 - - - 2,521,626,972.20 950,836,097.00 -BELANJA MODAL 4,194,479,520 6,176,863,200 4,918,202,000 1,679,440,000 1,847,384,000 8,019,306,800 6,176,863,200 - - - 191.19 100.00 - - - (469,419,104.00) 368,488,720.00
DEDI A. BACHTIARPEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196201221985031004
Anggaran Pada Tahun Uraian
KABUPATEN BOGOR,
Rata-rata PertumbuhanRasio antara Realisasi dan Anggaran
pada Tahun (%)Realisasi Anggaran Pada Tahun
CIBINONG, 2016
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
1 (2014) 2 (2015) 3 (2016) 4 (2017) 5 (2018) 1 (2014) 2 (2015) 3 (2016) 4 (2017) 5 (2018) 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah -
Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah
Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah
5,378,094,139,799 6,032,958,906,738 5,896,740,765,000 5,248,042,882,044 6,145,310,122,133 5,378,094,139,799 6,032,958,906,738 - - - 104.08 103.75 - - -
2Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
-
Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
1,261,034,564,121 1,712,937,376,136 2,006,043,600,000 2,165,455,357,522 2,240,308,049,611 1,712,937,376,136 2,002,320,991,117
10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak 10 Pajak - - - 115.66 112.14 - - -
16 retribusi 16 retribusi 16 retribusi
CIBINONG, 2016
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
DEDI A. BACHTIARPEMBINA UTAMA MUDANIP. 196201221985031004
KABUPATEN BOGOR,
Tabel 2.6Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2013-2018
NOIndikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD
Target SPM Target IKK
Target Indikator Lainnya (Target
IKU)
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Jumlah dan macam pajak daerah
Jumlah dan macam pajak daerah3
-
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah