PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN …eprints.upnjatim.ac.id/5354/1/file1.pdf · ii persetujuan mengikuti ujian skripsi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN
DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
OLEH:
MOH. WAHANA SURYA PRAYOGA NPM. O771010120
YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul: “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN” Dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar asli karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (sarjana Hukum) yang saya peroleh.
Demikian surat pernyataan ini yang saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.
Mengetahui Surabaya, juni 2012 Pembimbing utama Penulis
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
Nama : Moh. Wahana Surya Prayoga
Npm : 0771010120
Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 14 juli 1988
Program Study : Pidana
Judul Skripsi :
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN
DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN
ABSTRAKSI
Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan yang berkaitan dengan carok. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis sosiologis, sumber data diperoleh dari literatur, Undang-undang dan wawancara terhadap hakim dan kades tempat terjadinya perkara. Analisa data yang digunakan mengunakan data deskriptif analisis yaitu mengkaji fakta social yang timbul di masyarakat. Hasil penelitian ini adalah bagaimana Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan carok. Yang dimana Hakim mempertimbangan suatu putusan dalam menjatuhkan suatu pidana telah memperhatikan ketentuan didalam undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, dimana hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan juga korban agar nilai-nilai hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana carok hakim melihat pada KUHP yang dimana pasal yang dikenakan bagi pelaku carok yaitu pasal 338 dan pasal 340 KUHP dan ada juga yang dikenakan pasal 355 ayat (1), pasal 55 ayat (1) ke-1.
Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pembunuhan, Carok
Pamekasan - Cinta tanpa ada cemburu serasa hambar. Namun cemburu juga bisa membawa petaka. Salah satu kasus cemburu yang bisa menewaskan seseorang terjadi di Pamekasan. Gara-gara dibakar cemburu, dua pria yang bertetangga warga Desa Blumbungan, Pamekasan, Madura terlibat carok. Peristiwa itu bermula saat Samsul (33) melihat istrinya, Sumaidah (27) dipangku pria asing bernama Samsul (28) Kamis malam (19/3/2009). Saat istrinya masuk rumah, pelaku menanyakan siapa yang memangkunya. Sumaidah pun mengaku jika pria yang memangku dirinya adalah Samsul, yang tak lain korbannya. Sumaidah pun lantas mengadu, jika korban memaksanya berbuat selingkuh.Mendengar laporan istrinya, pelaku menyiapkan celurit dan siap menghabisi korban. Pagi harinya, pelaku mencari korban yang tidur di teras mushola miliknya. Sebelum membunuh, pelaku sempat membangunkan korban. Setelah korban terbangun, pelaku langsung mencabut celurit dan membacok korban secara membabi buta. Korban yang tak sempat melawan langsung ambruk bersimbah darah. “Warga lalu membawa korban ke rumah sakit Pamekasan. Tapi dalam perjalanan menuju rumah sakit, korban meregang nyawa," jelas Kapolsek Larangan, AKP Puryanto saat dihubungi di kantornya di Jalan
Raya Larangan. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit meski nyawanya tak tertolong lantaran luka di sekujur tubuhnya. Sementara setelah membunuh, pelaku langsung kabur ke Mapolsek Larangan. Pelaku juga menyerahkan diri sambil membawa celurit barang bukti penuh darah. Kepada polisi, pelaku mengaku tega membunuh korban yang terbilang masih tetangganya sendiri lantaran cemburu. Pelaku pun dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup dan jerat subsider pasal 353 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang. (fat/fat).2
Terjadinya carok dengan latar belakang atau motif sebagaimana kasus
tersebut di atas pada hakikatnya terkait dengan masalah harga diri seseorang
atau kelompok orang. Masalah harga diri ini kemudian menimbulkan suatu
perasaan yang dalam bahasa Madura disebut “malo” (malu) ketika terjadi
pelecehan. Jadi kasus-kasus carok yang terjadi pada orang Madura selalu
bersumber pada perasaan malo atau terhina pada diri si pelaku karena harga
dirinya dilecehkan oleh orang lain. Bagi orang Madura, tindakan tidak
menghargai dan tidak mengakui atau mengingkari peran dan status sosial
sama artinya dengan memperlakukan dirinya sebagai orang yang “tada’
ajina” (tidak berani) dan pada gilirannya menimbulkan perasaan malo (malu).
Dari perasaan malu ini selanjutnya berakibat pada perseteruan dan berakhir
pada carok di antara kedua belah pihak dengan terbunuhnya salah satu pihak
yang berseteru tersebut.
Menurut norma yang berlaku pada masyarakat Madura, jika ada istri
diganggu oleh orang lain, maka bagi si pengganggu tersebut harus dibunuh
dan tidak boleh dibiarkan. Hal itu disebabkan bahwa tindakan mengganggu
istri tersebut termasuk perbuatan aib yang melecehkan harga diri dan martabat
2Ardi Yanuar, Cemburu Istri Dipangku Pria Lain, Clurit Samsul Bicara,
http://surabaya.detik.com, Di akses pada tanggal 27 Februari 2012, 08.00 WIB
Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa.
Pembunuhan terdiri dari beberapa jenis, diantaranya :
a. Pembunuhan Biasa
Hal ini diatur oleh pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai
berikut:
Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Unsur-unsur pembunuhan adalah:
- Barang siapa: ada orang tertentu yang melakukannya. - Dengan sengaja: dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis
bentuk sengaja (dolus) yakni: - sengaja sebagai maksud. - sengaja dengan keinsyafan pasti. - sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/dolus eventualis. - menghilangkan nyawa orang lain.5
Sebagian pakar menggunakan istilah “merampas jiwa orang
lain”. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk
menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan.6
b. Pembunuhan berencana
Hal ini diatur oleh pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai
berikut:
Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
5 Laden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta,
Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.V.T.
pembentukan Pasal 340 KUHP diutarakan antara lain:
“Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.7 Dari kedua pasal tersebut, yaitu pasal 338 KUHP dan pasal 340
KUHP tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud
dengan pembunuhan, adalah perbuatan sengaja yang dilakukan orang
terhadap orang lain dengan maksud untuk menghilangkan nyawa
tersebut.
B. Kajian umum tentang Carok
1. Pengertian Carok
Carok merupakan bagian dari tindak kekerasan. Carok berasal
dari bahasa Madura yang diistilahkan sebagai suatu bentuk
perkelahian antara dua orang atau lebih dengan menggunakan
senjata tajam atau benda tumpul yang disebabkan oleh hal-hal
tertentu. Bila tidak menggunakan senjata tajam atau tidak
menggunakan senjata sama sekali, hal itu diistilahkan dengan
“tokar”. Carok ada dilakukan secara individual, yakni satu lawan
satu, dan ada pula yang dilakukan secara massal, yakni dilakukan
1) Kutipan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan terhadap
Nyawa orang.
Pasal 338
“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
Pasal 340
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” .
2) Kutipan Kitab Undang-undang Pidana tentang Penganiayaan
Pasal 351
(1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyaknya-banyaknya empat ribu lima ratus ribu rupiah.
(2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
(3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
Pasal 353
(1) Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
(2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
(3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
Pasal 354
(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
(2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam
peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara.
Beberapa tugas hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009
BAB II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman antara lain:
a. Tugas pokok dalam bidang dalam bidang peradilan
- Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 4 ayat 1)
- Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 4 ayat 2)
- Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hokum tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (pasal 10 ayat 1)
b. Tugas Yuridis, yaitu memberi keterangan dan pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan (pasl 22 ayat 1)
c. Tugas akademis/ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 5 ayat 1).
Hakim selaku pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman
memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1),
pasal 8 ayat (2) serta pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:13
Pasal 5 ayat (1)
(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Pasal 8 ayat (2)
(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
13 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
(1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
(2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yangmengadili perkaranya.
(3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
(4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
(5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Berdasarkan pasal 5 ayat (1), pasal 8 ayat (2) dan pasal 17 ayat (1)
sampai dengan ayat (7) tersebut di atas nampak jelas bahwa meskipun
hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman, maka
dalam menjalankan tugasnya tetap mengacu kepada ketentuan pasal –
pasal tersebut. Ketentua pasal 5 ayat (1), pasal 8 ayat (2) serta pasal 17
ayat (1) sampai dengan ayat (7) tersebut merupakan kewajiban-kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana hukum.
Jenis-jenis putusan hakim dapat digolongkan sebagai berikut:
a. Putusan bebas (vrijspraak), apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging), apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
c. Putusan pemidanaan, apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum yaitu apabila surat dakwaan tdk memenuhi unsur yang ditentukan dalam pasal 143/2b. Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum berdasarkan atas permintaan terdakwa atau PH dlm eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya.
e. Putusan yang menyatakan dakwaan tdk dapat diterima yaitu apabila surat dakwaan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru.14
3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana
Dalam upaya membuat putusan, seorang hakim harus meyakini
apakah seorang terdakwa melakuakan tindak pidana atau tidak. Tindak
pidana pembunuhan yang berkaitan dengan kasus carok termasuk dalam
kategori tindak kejahatan dan penganiayaan yang menghilangkan nyawa
orang. Dalam menjatuhkan pidana bagi si pembunuh, baik dilakukan
secara sengaja dan berencana, tentu harus mengacu kepada ketentuan pasal
338 atau 340 KUHP. Bunyi selengkapnya pasal 338 dan 340 tersebut
adalah:
14 Santos, Putusan dan Jenis-jenis putusan, http://www.santoslolowang.com . Di akses
“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
Pasal 340
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” .
Berdasarkan ketentuan pasal 338 dan 340 tersebut dapat dijadikan
petunjuk yang jelas bahwa pembunuhan yang terkait dengan kasus carok
yang terjadi di Madura pada umumnya merupakan tindakan atau perbuatan
yang dilakukan secara sengaja dan bahkan telah direncanakan sebelumnya.
Dengan demikian, maka bagi si pembunuh harus dikenakan pasal 338
dengan pidana paling lama lima belas tahun, atau pasal 340 dengan pidana
paling lama dua puluh tahun. Namun, bagaimana cara hakim menjatuhkan
pidana ringan atau berat terhadap pelaku pembunuhan yang berkaitan
dengan kasus carok yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ketentuan
pasal 338 atau pasal 340 tersebut? Dalam menjawab pertanyaan tersebut,
maka perlu dikaji ketentuan pasal 5 ayat (1), pasal 8 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : sebagai
berikut:
Pasal 5 ayat (1)
“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” .
“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) tersebut dijadikan dasar
pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana ringan atau berat
terhadap pelaku pembunuhan yang berkaitan dengan carok. Artinya,
meskipun tindak pembunuhan dalam kasus carok termasuk tindak
kejahatan karena menghilangkan nyawa orang, maka seorang hakim juga
harus mempertimbangkan nilai-nilai atau norma-norma hukum yang
berlaku di masyarakat dan sifat baik pelaku. Misalnya, norma yang
berlaku di Madura adalah bahwa bagi pengganggu istri orang harus
dibunuh, karena perbuatan tersebut melecehkan harga diri dan seluruh
keluarga. Pada sebagian besar masyarakat Madura, nilai-nilai hukum yang
ada di masyarakat tersebut dijunjung tinggi dan berlaku sampai saat ini
dengan tujuan untuk mempertahankan hak-haknya dari gangguan orang
lain, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana ringan pada terdakwa. Demikian juga dalam
persidangan, jika pelaku pembunuhan selalu menunjukkan sifat kooperatif,
sopan, dan berkata jujur, semua itu menjadi dasar pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan yang pidana yang lebih ringan dari tuntutan
syarat prevensi atau memperbaiki penjahat yang menjadi tujuan teori-teori
relatif.17 Akan tetapi dala praktek pemidanaan, teori-teori absolut sering
dipergunakan untuk mencapai tujuan dari pemidanaan dimana suatu
“pembalasan”(vergelding) oleh banyak orang yang dikemukakan sebagai
alasan untuk mempidana suatu kejahatan
3. Tujuan Pemidanaan di Indonesia
Pada hakikatnya tujuan pidana yang dilakukan oleh negara kepada
orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang bukan untuk
membelenggu kebebasan mereka. Namun pidana tersebut dilakukan untuk
mewujudkan sikap saling menghormati di antara orang-orang dalam suatu
wilayah negara, sehingga tidak terjadi perbuatan yang dapat merugikan
orang lain.
Menurut para ahli hukum dinyatakan bahwa tujuan hukum pidana
sebagai berikut:
a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventie) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.18
Berdasarkan tujuan pidana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
tujuan pidana sangat berperan besar dan sangat penting dalam
meminimalkan segala bentuk kejahatan yang sering terjadi, sehingga