Pertemuan 3 2

10/09/2009Meiriska

Pembukuan dan pencatatanPemeriksaan pajak

keberatan

Perpajakan I

Perpajakan IMeiriska Febrianti, SE.,Ak.,ME.,BKP

Trisakti School of ManagementSemester ganjil 2011/2012

Meiriska

Tata cara pembukuan dan pencatatan

10/09/2009Meiriska

2

Dasar Hukum :

1.UU KUP Pasal 1 ayat 29 dan pasal 282.Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 533/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah serta penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.3.KMK Nomor 543/KMK.04/2000, tanggal 22 Desember 2000 tentang penggunaan bahasa asing dalam pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak.4.Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000, tanggal 20 Desember 2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak yang dapat menghitung penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan.

Pembukuan

10/09/2009Meiriska

3

Orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan Pembukuan/Pencatatan menurut ketentuan yang berlaku.

Pengertian Pembukuan (Pasal 1 ayat 29)Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang atau Jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak tersebut.

Pengertian Pencatatan (Pasal 28 ayat 9)

Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final .

Kewajiban pembukuan dan pengecualiannya

10/09/2009Meiriska

4

1. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan (Pasal 28 ayat 1)a. Wajib Pajak (WP) Badanb. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,

2. Yang dikecualikan (Pasal 28 ayat 2)a. WP orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas tertentu, yaitu yang peredaran bruto atau penerimaan brutonya kurang dari 4,8 Milyar rupiah (UU No. 36 tahun 2008 Pasal 14 ayat 2) diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.Misalnya WP Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari :- Pekerjaan sebagai karyawan atau pegawai dengan penghasilan berupa gaji/upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun dan imbalan lainnya- Surat-surat berharga, seperti dividen saham, bunga obligasi/deposito/tabungan- Royalti- Persewaan tanah dan atau bangunan.

Syarat-syarat pembukuan

10/09/2009Meiriska

5 Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan

atau kegiatan usaha yang sebenarnya. (pasal 28 ayat 3) Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab,

satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. (pasal 28 ayat 4)

Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. (pasal 28 ayat 5)

Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. (pasal 28 ayat 6)

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. (pasal 28 ayat 7)

Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan (Pasal 28 ayat 8)

Dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak wajib disimpan selama sepuluh tahun. (pasal 28 ayat 11)

Penyelenggaraan pencatatan

10/09/2009Meiriska

6

Berdasarkan KMK No. 543/KMK.04/2000 :

Bahasa asing yang dapat digunakan dalam pencatatan adalah Bahasa InggrisWP yang akan menggunakan bahasa inggris dalam pencatatannya harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP tempat WP terdaftar, paling lama 3 bulan setelah dimulainya tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa inggris tersebut.WP di atas tetap berkewajiban mengisi SPT beserta lampirannya bahasa Indonesia, kecuali lampiran berupa laporan keuangan.

Produk akhir dari pencatatan :Daftar Rekapitulasi Peredaran Bruto atau Penerimaan Bruto.

Keuntungan dan kerugian pencatatan

10/09/2009Meiriska

7

KeuntunganTidak perlu menggunakan ahli pembukuan atau akuntansi, karena hanya mencatat penerimaan bruto saja, sedangkan pengeluaran/biaya tidak perlu dicatat.Pada akhir tahun cukup dibuat rekapitulasi peradaran bruto per bulan, dan dijumlahkan pada akhir tahun.Menghitung penghasilan netto dengan cara mengalikan % NPPN (yang telah ditentukan oleh dirjen pajak) dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto setahun.

KerugianKarena yang dicatat adalah peredaran/penerimaan bruto, maka selalu ada laba dan tidak pernah ada kerugian.Tidak dapat diketahui posisi keuanganTidak dapat mengetahui posisi keuntungan atau kerugian yang sebenarnya.

Tujuan pembukuan/pencatatan

10/09/2009Meiriska

8

Adalah untuk mempermudah:Pengisian SPTPenghitungan Penghasilan Kena PajakPenghitungan PPN dan PPn-BMPenyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi

keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

Sanksi

10/09/2009Meiriska

9

Pasal 13Tidak mengadakan pembukuan/pencatatan, pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dan untuk PPh pasal 29 ditambah kenaikan 50%.

Pasal 39Setiap orang yang dengan sengaja :a.Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-oleh benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnyab.Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain.c.Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on line di IndonesiaDipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali pajak terutang atau kurang bayar.

Pemeriksaan pajak

10/09/2009Meiriska

10

Dasar Hukum : UU KUP pasal 29, pasal 30, pasal 31 KMK NO. 545/KMK.04/2000, tanggal 22 Desember 2000 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002, tanggal 17 Mei 2002 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-343/PJ/2002, tanggal 10 Juli 2002 Surat Edaran SE-04/PJ/2002 tanggal 16 Mei 2002 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007

Pengertian Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,

mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

sasaran dan wewenang

10/09/2009Meiriska

11

Sasaran pemeriksaan adalah untuk mencari adanya :Interpretasi Undang-Undang yang tidak benarKesalahan hitungPenggelapan secara khusus dari penghasilanPemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Wewenang PemeriksaanDir Jen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan pemeriksaan pajak

10/09/2009Meiriska

12

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan: SPT lebih bayar SPT Tahunan PPh menunjukkan rugi SPT tidak disampaikan atau terlambat disampaikan. SPT memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada butir 3

diatas.2. Tujuan lain, yaitu: Pemberian NPWP (secara jabatan) Penghapusan NPWP. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan PKP Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding . Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Pencocokan data dan atau alat keterangan. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil . Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN Tujuan lain selain diatas, misalnya pemeriksaan bukti permulaan.

Ruang lingkup pemeriksaan

10/09/2009Meiriska

13

1. Pemeriksaan Lapangan Meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak Untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya Dilakukan ditempat WP2. Pemeriksaan Kantor Meliputi suatu jenis pajak tertentu Untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya Dilakukan di kantor DJP

Pemeriksaan lapangan dapat dilakukan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaaan Sederhana

Pemeriksaan Kantor hanya dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan sederhana.

Norma pemeriksaaan

10/09/2009Meiriska

14

1. Norma Pemeriksaan Pajak Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak

dalam rangka Pemeriksaan Lapangan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak

Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak dalam rangka Pemeriksaan Lapangan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak

2. Norma Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak3. Norma Wajib Pajak

Norma pemeriksaan lapangan

10/09/2009Meiriska

151.Pemeriksa Pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan2.Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak3.Pemeriksa pajak wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada Wajib Pajak4.Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa5.Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak6.Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak7.Pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatataan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku8.Pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lambat 14 hari sejak selesainya pemeriksaan9.Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan

Norma pemeriksaan kantor

10/09/2009Meiriska

161.Pemeriksa pajak dengaan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang bersangkutan, memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan2.Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa3.Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak4.Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak5.Pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatataan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengann ketentuan yang berlaku6.Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan7.Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan

Norma pelaksanaan pemeriksaan

10/09/2009Meiriska

17

1.Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seseorang atau lebih pemeriksa pajak2.Pemeriksaan dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di kantor Wajib Pajak atau dikantor lainnya atau di pabrik atau ditempat usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau ditempat tinggal Wajib Pajak atau ditempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak3.Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja,4.Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan5.Laporan Pemeriksaan Pajak disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan6.Hasil Pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya7.Terhadap temuan dalam pemeriksaan lengkap yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib pajak , dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan8.Berdasarkan laporan pemeriksaan pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan

Norma wajib pajak

10/09/2009Meiriska

18Hak1.Dalam hal pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa2.Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan3.Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara lain pemeriksaan dengan surat pemberitahuan.Kewajiban1.Dalam hal pemeriksaan kantor, Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan2.Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka pajak yang terutang dapat dihitung secara Jabatan3.Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujuinya4.Dalam hal pemeriksaan lengkap, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui5.Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Pajak wajib melaksanaan ketentuan sebagaimana diatur pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Produk hukum pemeriksaan pajak

10/09/2009Meiriska

19

SKP (Surat Ketetapan Pajak )SKP KB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)SKP KBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)SKP LB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar)SKP NihilSTP (Surat Tagihan Pajak )

keberatan

10/09/2009Meiriska

20

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan.

Pasal 25 ayat 1: Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas :a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)e. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

Pengajuan keberatan

10/09/2009Meiriska

21Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat WP terdaftar, dengan syarat:

Syarat Pengajuan Keberatan (Pasal 25) :Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang jelas.Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak.Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.Surat keberatan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal bukan ditandatangani oleh bukan WP, surat keberatan tersebut dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Jangka waktu Pengajuan keberatan

10/09/2009Meiriska

22

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga.

Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos ( harus dengan pos tercatat ), jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.

Jenis keputusan atas keberatan

10/09/2009Meiriska

23

Pasal 26 ayat 3Mengabulkan seluruhnyaMengabulkan sebagianMenolakMenambah besarnya pajak terutang

Surat ketetapan pajak

10/09/2009Meiriska

24Pasal 1 ayat 15Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP.

Fungsi Surat Ketetapan Pajaka.Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.b.Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.c.Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.d.Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayare.Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak kewenangan mengeluarkan surat ketetapan pajak, dilimpahkan kepada KPP.Surat ketetapan pajak timbul berdasarkan hasil pemeriksaan .

Surat ketetapan pajak kurang bayar (pasal 13)

10/09/2009Meiriska

25Dasar diterbitkannya SKBKB (Ayat 1)a.Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain jumlah pajak yang dibayar kurang atau tidak dibayarb.SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis.c.Hasil pemeriksaan PPN dan PPn-BM ternyata tidak seharusnya dikompensasi selisih lebih pajak, atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%.d.Tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sehingga tidak dapat diketahui jumlah pajak terutang.e.WP diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.

Sanksi denda administrasi (Ayat 2)Jika melanggar pasar 13 ayat 1 huruf a dan e, sanksi denda administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan dari jumlah kekurangan pajak, dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

Sanksi Tambahan (Ayat 3)Jika melanggar salah satu atau semuanya dari pasal 13 ayat 1 huruf b, c dan d, maka ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan :a.50% dari PPh Tahunan (Orang Pribadi atau badan) yang kurang atau tidak dibayar.b.100% dari PPh pasal 21/22/23/26 yang kurang atau tidak disetor.c.100% dari PPN dan PPn BM yang tidak atau kurang disetor.

Fungsi dan jangka waktu penerbitan skpkb

10/09/2009Meiriska

26

Fungsi SKPKBa.Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPTb.Sarana untuk mengenakan sanksic.Alat untuk menagih pajak

Jangka Waktu Penerbitan SKPKBDalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak.Apabila jangka waktu 5 tahun telah lewat, SKPKB tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negera.

Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan

10/09/2009Meiriska

27SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.Dasar diterbitkannya SKBKBT SKPKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT.

SanksiJumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.Sanksi tersebut tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri, dengan syarat Dirjen Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

Jangka Waktu Penerbitan SKPKBTDalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru.Apabila jangka waktu 5 tahun telah lewat, SKPKBT tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negera.

Surat ketetapan pajak lebih bayar

10/09/2009Meiriska

28

SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Penerbitan SKPLBSKPLB diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang untuk :PPh apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak terutangPPN apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak terutangPPn BM apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak terutang.

FungsiSebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.

Surat ketetapan pajak nihil

10/09/2009Meiriska

29

SKPPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Penerbitan SKPNSKPN diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama besar dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Surat tagihan pajak (pasal 14)

10/09/2009Meiriska

30

Pasal 1 ayat 20Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

STP diterbitkan dalam hal :

a.Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar

b.Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hitung

c.WP dikenakan sanksi administrasi denda dan/atau bunga

d.Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.

e.Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.

f.PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.

g.PKP gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan

Fungsi dan sanksi stp

10/09/2009Meiriska

31

Fungsi STPa.Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajakb.Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.c.Alat untuk menagih pajak.

Sanksi administrasiJumlah kekurangan pajak yang terutang (point a dan b) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP.Terhadap pengusaha atau PKP (pont d,e,f) selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.Terhadap PKP (point g) dikenai sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan STP.

Contoh soal

10/09/2009Meiriska

32Pasal 13 ayat 1 huruf a dan pasal 13 ayat 2PT. Dinamika mempunyai Penghasilan Kena Pajak tahun 2010 sebesar Rp 150.000.000, PPh terhutang sebesar Rp 37.500.000,- dengan jumlah kredit pajak Rp 29.500.000. Atas PPh kurang bayar tersebut sebesar Rp 8.000.000,- sudah dilakukan pembayaran pada tanggal 20 April 2011.Oleh KPP dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan dan menunjukkan PKP menjadi sebesar Rp 200.000.000,- setelah dilakukan koreksi atas biaya penyusutan aktiva tetap dan sumbangan.Hitunglah :PPh Tahun 2010 yang masih harus dibayar, apabila SKPKB diterbitkan tanggal 15 Agustus 2010!

Jawaban : PKP setelah koreksi Rp 200.000.000PPh Terhutang = 25% X Rp 200.000.000 Rp 50.000.000Kredit pajak Rp 29.500.000PPh Kurang Bayar seharusnya Rp 20.500.000PPh yang sudah disetor Rp 8.000.000PPh kurang bayar Rp 12.500.000Denda administrasi ( 4 bulan X 2% X Rp 12.500.000) Rp 1.000.000

Jumlah Tagihan dalam SKPKB Rp 13.500.000

Contoh soal

10/09/2009Meiriska

33

Pasal 13 ayat 1 huruf b dan pasal 13 ayat 3 huruf aPT. Maju Jaya telah terdaftar di KPP A sejak awal tahun 2010 namun PT. Maju Jaya belum menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2010. Oleh karena itu oleh KPP dikeluarkan Surat Tegoran yang meminta agar SPT tersebut segera disampaikan paling lambat tanggal 10 Juni 2011 . Kemudian PT. Maju Jaya menyampaikan SPT tesebut sekaligus melunasi PPh terhutang pada tanggal 20 Juli 2011.Adapun ringkasan dari SPT Tahunan PPh yang disampaikan adalah :Penghasilan Kena Pajak Rp 180.000.000,-PPh terhutang Rp 45.000.000,-Jumlah kredit Pajak Rp 27.200.000,-PPh Kurang Bayar (dilunasi tgl 20 Juli 2011) Rp 17.800.000,-Hitunglah :Jumlah PPh yang masih harus dibayar apabila diterbitkan SKPKB tahun 2010 tertanggal 20 September 2011.Jawaban :PPh Tidak dibayar Rp 17.800.000Sanksi kenaikan (50% X 17.800.000) Rp 8.900.000

Contoh soal

10/09/2009Meiriska

34

Pasal 13 ayat 1 huruf c dan pasal 13 ayat 3 huruf cPT. Senang merupakan PKP eksportir, dan telah menyampaikan SPT Masa PPN bulan Maret 2011 dengan perincian sbb :Pajak Keluaran : Ekspor Nihil

Dalam Negeri Rp 320.000.000,-Pajak Masukan Rp 250.000.000,-

PPN Kurang Bayar Rp 70.000.000,-KPP melakukan pemeriksaan setelah memperoleh data yang cukup signifikan mengenai ekspor BKP, dimana diketahui bahwa dari nilai ekspor ternyata terdapat selisih 280.000.000 yang merupakan penjualan dalam negeri.Hitunglah :Jumlah PPN yang masih harus dibayar, apabila SKPKB PPN tersebut diterbitkan tanggal 5 September 2011.Jawaban :Pajak Keluaran = Rp 320.000.000 + (10% X Rp 280.000.000) = Rp 348.000.000Pajak Masukan = Rp 250.000.000

PPN Kurang Bayar = Rp 98.000.000PPN yang telah disetor = Rp 70.000.000PPN yang kurang disetor = Rp 28.000.000Sanksi kenaikan (100%) = Rp 28.000.000

Jumlah PPN yang masih harus dibayar = Rp 56.000.000

Contoh soal

10/09/2009Meiriska

35

Pasal 13 ayat 1 huruf d dan pasal 13 ayat 3 huruf bPT. Abadi sebagai pemotong pajak telah menyampaikan SPT Masa pasal 21/26 untuk masa Juni 2011 tepat pada waktunya dengan jumlah setoran sebesar Rp 12.500.000,-Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya pembayaran kepada Kantor Akuntan yang harus dilakukan pemotongan PPh sebesar Rp 2.400.000,- tetapi belum dipotong dan disetor.Hitunglah :Berapa PPh pasal 21/26 masa Juni 2011 yang masih harus dibayar, apabila KPP menerbitkan SKPKB tanggal 16 September 2011!

Jawaban :PPh Pasal 21 kurang dipotong = Rp 2.400.000Sanksi kenaikan (100%) = Rp 2.400.000

Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayar = Rp 4.800.000

Contoh soal

10/09/2009Meiriska

36

STP – PPh dalam tahun berjalan tidak/kurang bayarPT. X harus menyetorkan PPh pasal 25 setiap bulan sebesar Rp 52.000.000 yang jatuh tempo setiap tanggal 15 bulan berikutnya.PPh pasal 25 bulan Mei 2011 dibayar tepat waktu, tetapi hanya disetor sebesar Rp 20.000.000,- karena perusahaan sedang kesulitan cash flow.Atas kekurangan pembayaran tersebut diterbitkan STP Masa PPh pasal 25 tanggal 20 September 2011.Hitunglah :PPh pasal 25 yang masih harus dibayar dalam STP tersebut!

Jawaban :PPh Pasal 25 seharusnya = Rp 52.000.000PPh Pasal 25 yang disetor = Rp 20.000.000PPh Pasal 25 kurang bayar = Rp 32.000.000Sanksi bunga = 4 bulan X 2% X Rp 32.000.000 = Rp 2.560.000

Jumlah Tagihan dalam STP = Rp 34.560.000

Contoh soal

10/09/2009Meiriska

37

STP – Hasil Penelitian SPT terdapat kurang bayarPT. Berjaya menyampaikan SPT tahunan 2010 tepat waktu, namun setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan PPh kurang bayar sebesar Rp 20.000.000,-. Atas kekurangan pembayaran tersebut diterbitkan STP pada tanggal 15 Juli 2011.Hitunglah :Jumlah PPh yang masih harus dibayar berdasarkan STP tersebut.

Jawaban :PPh Kurang bayar = Rp 20.000.000Sanksi bunga = 3 bulan X 2% X Rp 20.000.000 = Rp 1.200.000


Pengenaan sanksi dihitung dari batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan (30 April) sampai dengan tanggal STP.

Contoh soal

10/09/2009Meiriska

38

STP – PKP tidak membuat Faktur PajakPT. Bahtera sudah terdaftar sebagai PKP sejak tanggal 1 Juli 2007. Pada bulan April 2011 menjual barang kepada PT. Tralala dengan nilai penjualan Rp 240.000.000. Karena kelalaian, transaksi tersebut baru dibuatkan faktur pajak pada tanggal 15 Juli 2011 . Oleh KPP diterbitkan STP tertanggal 5 September 2011.Hitunglah :Jumlah PPN yang masih harus dibayar berdasarkan STP tersebut.

Jawaban :DPP PPN = Rp 240.000.000Sanksi denda = 2% X Rp 240.000.000 = Rp 4.800.000


Pertemuan 3 2

Documents