PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN OLEH KEPALA CABANG PT. BANK MANDIRI SYARIAH YANG MENYEBABKAN KERUGIAN (Studi Putusan Nomor 2952/Pid.b/2018/PN.Mdn) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Oleh: MUHAMMAD REZA ANSHARI NPM: 1606200491 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2020
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN OLEH KEPALA CABANG
PT. BANK MANDIRI SYARIAH YANG MENYEBABKAN KERUGIAN
(Studi Putusan Nomor 2952/Pid.b/2018/PN.Mdn)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
MUHAMMAD REZA ANSHARI
NPM: 1606200491
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN 2020
ABSTRAK
Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Yang Menyebabkan Kerugian
(Analisis Studi Putusan Nomor 2952/Pid.b/2018/PN.Mdn)
MUHAMMAD REZA ANSHARI 1606200491
Tindak pidana pada bisnis perbankan ini semakin beragam bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana modus tindak pidana yang dilakukan oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah sehingga bisa menyebabkan kerugian kepada prusahaan bank tersebut, untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah yang telah melakukan pemalsuan dokumen sehingga menyebabkan kerugian tersebut dan Untuk mengetahui apa saja bentuk kerugian dari PT. Bank Mandiri Syariah akibat dari tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh kepala cabang tersebut.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan data bersumber dari al-qur’an dan hadist kemudian data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh gambaran bahwa
Modus tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pelaku dalam khasus PT. Bank Mandiri Syariah dengan cara terdakwa dalam memproses delapan permohonan pembiayaan tersebut melakukan splitting (pemecahan) pembiayaan, pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemalsuan dokumen oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah yang menyebabkan kerugian sepenuhnya masuk kedalam aturan hukum pidana yang telah diatur dalam Pasal 66 ayat 1 huruf c Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bentuk kerugian yang dialami oleh bank mandiri syariah dalam putusan 2952/Pid.B/2018/PN Mdn adalah terdakwa melakukan tindak pidana perbankan yang dimana menyebabkan kerugian terhadap bank mandiri syariah yang sesui dengan putusan 2952/Pid.B/2018/PN Mdn.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Dokumen, Perbankan
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikumWarahmatullahiWabarakatuh
Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha
pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan
studi dan mendapatkan gelar Serjana Hukum. Skripsi ini merupakan salah satu
persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriring salam
saya hanturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun
umatnya kejalan yang diridhoi Allah SWT.
Adapun skripsi ini berjudul: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PEMALSUAN DOKUMEN OLEH KEPALA CABANG PT. BANK MANDIRI
SYARIAH YANG MENYEBABKAN KERUGIAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 2952/Pid.b/2018/PN.Mdn).
Terwujudnya skripsi ini bukanlah semata-mata merupakan jerih payah
penulis sendiri, tetapi juga berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah
membantu penulis hingga menyelesaikan skripsi ini. Pelaksanaan penulisan
skripsi ini diakui banyak mengalami kesulitan dan hambatan namun, berkat
bimbingan dan arahan, serta petunjuk dari dosen pembimbing, maka penulisan ini
dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan
terima kasih kepada:
1. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan
karuniaNYA skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya
tercinta Ayahanda H. Husni Halim S.E dan ibunda Hj. Wan Zunaida.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara. Telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami
untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Bapak Zainuddin, S.H.,
M.H selakuWakil Dekan III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Ka. bagian Hukum Pidana Universitas
B. Tujuan Penelitian .......................................................................... 10
C. Definisi Oprasional ....................................................................... 11
D. Keaslian Penelitian ....................................................................... 12
E. Metode Penelitian ......................................................................... 13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .............................................. 13
2. Sifat Penelitian ........................................................................ 14
3. Sumber Data ........................................................................... 14
4. Alat Pengumpulan Data .......................................................... 15
5. Analisis Data .......................................................................... 15
BAB II : TUJUAN PUSTAKA
A. Tinjauan tentang pertanggungjawaban pidana ............................... 17
B. Tinjauan tentang hukum perbankan............................................... 27
C. Tinjauan tentang pemalsuan dokumen .......................................... 38
D. Tinjuan tentang kerugian perbankan ............................................. 41
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Modus tindak pidana yang dilakukan oleh kepala cabang PT.
Bank Mandiri syariah yang mengakibatkan kerugian .................... 51
v
B. Bentuk kerugian dari PT. Bank Mandiri Syariah akibat dari tindak
pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh kepala cabang
PT Bank Mandiri Syariah ............................................................. 58
C. Pertanggungjawabaan pidana pemalsuan dokumen yang
dilakukan oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah yang
menyebabkan kerugian…………………………………………… 66
BAB IV: PENUTUP
A. Kesimpulan .................................................................................. 84
B. Saran .......................................................................................... 85
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara hukum yang dimana setiap warga negaranya
wajib mematuhi peraturan hukum yang ada salah satunya hukum pidana. Hukum
pidana diartikan sebagai aturan hukum yang memaksa dari suatu perbuatan yang
dilarang, dan terhadap perbuatan itu akan ada ancaman berupa sanksi yang sudah
ditentukan jenisnya. Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang
menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apa
macamnya pidana itu.1 Dalam definisi ini, menekankan pada perbuatan yang
dapat dihukum dan jenis hukuman dari perbuatan yang dilarang apabila perbuatan
itu dilakukan untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya
dijatuhi pidana, maka harus diliat didalam aturan hukum pidana.2
Bank pada dasarnya merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang
bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain.
Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan tidak terlepas dari kebutuhan
masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank.
Pembiayaan merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan hutang atau
pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur. Hal ini
menunjukkan bahwa upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dana atau
1 Faisal riza. 2020. Hukum pidana teori dasar. Depok: PT Rajawali buana pusaka,
halaman 2 2 Ibid.
3
finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada
bank.
Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu
segala kegiatan perbankan yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta termasuk menjalankan prinsip-
prinsip perbankan (prudent banking) dengan cara menggunakan rambu-rambu
hukum berupa safe dan sound. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum
adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan
fee based, dan kegiatan dalam bentuk investasi.
Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin
banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau
sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia
perbankan. Tindak pidana pada bisnis perbankan dewasa ini semakin beragam
bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan
manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis
perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan
waktu yang dipilih oleh pelaku.
Tindak pidana perbankan pada umumnya dapat terjadi dengan berbagai
cara atau modus. Sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, maka tidak dapat disangkal pula bermunculannya modus baru di bidang
kejahatan perbankan sehingga dikenal berbagai macam kejahatan perbankan di
dunia dan di Indonesia pada khususnya.
Tindak pidana di bidang perbankan baik dilakukan oleh pihak bank,
oknum pegawai bank memiliki jabatan yang memanfaatkan bank yang
4
dikelolanya dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri atau kepentingan diri
sendiri sebagaimana contoh dalam kasus nomor putusan
2952/Pid.b/2018/PN.Mdn atas meningkatnya risiko yang dihadapi oleh perbankan
maka diperlukan suatu pengawasan dan pembinaan yang baik terhadap bank yang
merupakan kewenangan Bank Indonesia dan juga peningkatan prinsip kehati-
hatian oleh pihak bank sendiri di dalam menjalankan usahanya. Fakta sosial
sebagai salah satu kasus hukum yang terjadi bahwa tindak pidana di bidang
perbankan seperti tindak pidana pencatatan dokumen palsu mendorong pihak
bank melakukan perbaikan dalam kinerjanya. Kehadiran oknum pihak bank
sebagai pengawas pemberian kredit (das sein) justru berbalik menjadi pihak yang
merugikan bank maupun negara sebagai pelaku tindak pidana (das sollen). Hal ini
terbukti pada contoh kasus tindak pidana pencatatan dokumen palsu yang
dilakukan oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah yang menyebabkan
kerugian bank tersebut.
Masalah paling berat yang dihadapi industri perbankan dan badan
pengawas bank adalah mengawasi atau mengetahui secara cepat kelalaian atau
kesengajaan pengurus bank dan atau pegawai bank dan atau pemegang saham dan
atau pihak terafiliasi dalam melakukan kesalahan atau tindak kejahatan, misalnya
penipuan dan penggelapan yang dilakukan. Bentuk-bentuk pelanggaran atau
kejahatan hukum yang dilakukan oleh pengurus, pegawai bank dan pemegang
saham seringkali berkaitan erat dengan tanggungjawab dan tugas pengurusan oleh
para pengurus bank dalam mengelola kegiatan usaha bank. Disini para Bank
Indonesia, Pemerintah, dan Kepolisian sebagai aparatur penegak hukum wajib
5
bekerjasama untuk menanggulangi berbagai tindak kejahatan pencurian dana
masyarakat pada bank di Indonesia. Apabila masyarakat sudah tidak percaya pada
para penegak hukum di Indonesia dalam mencegah dan menindaklanjuti berbagai
kejahatan perbankan di Indonesia, maka juga akan berdampak secara tidak
langsung kepercayaan masyarakat kepada perbankan akan tererosi. Kerjasama
diantara penegak hukum tersebut sangat diperlukan, karena hal ini mengingat
modus-modus tindak pidana perbankan makin beragam dan banyak timbul di
masyarakat sebagai akibat dari semakin beragamnya juga produk perbankan.
Adanya kerjasama antar sesama penegak hukum ini dapat membuat proses
pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perbankan menjadi lebih efektif
dan efisien untuk dilaksanakan. Proses penegakkan hukum terhadap kesalahan
atau kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam terkait dengan pemalsuan
dokumen yang dilakukan oleh pegawai bank. bank ini perlu dilengkapi dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang memadai. Salah satu pranata
hukum yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi kelalaian, kesalahan dan
kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam tersebut adalah hukum pidana.
Berbagai macam peraturan perundang-undangan telah diterbitkan oleh pemerintah
dalam rangka melakukan penanggulangan kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan
terhadap tindakan orang dalam tersebut, seperti Undang-Undang No. 10 Tahun
1998 (‘UU Perbankan”) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya.3
3 M. Rizal Situru. Jurnal keguruan dan ilmu pendidikan. “Pertanggungjawaban pidana
6
Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan
apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu
tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku,
disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur
yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Negara Indonesia yang merupakan
negara hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Negara Indonesia
adalah negara hukum”.
Berbagai aspek dan objek kehidupan telah diatur sedemikian rupa dalam
hukum, termasuk didalamnya mengenai aspek-aspek ekonomi yang terjadi di
Indonesia. Salah satu objek ekonomi yang diatur didalam Undang-undang adalah
mengenai perbankan atau bank.
Pendirian Bank di Indonesia baik konvensional maupun syariah bertujuan
untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dengan berpedoman usaha yang
dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali
kemasyarakat, dalam hal ini sebuah bank dapat mengajak masyarakat untuk ikut
berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi Indonesia pada umumnya dan
pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri pada khususnya.
Semakin lama bank menunjukan eksistensinya dibidang perekonomian,
membuat peranan yang bank berikan kepada masyarakat semakin nyata.
atas tindakan pegawai bank yang melanggar sistem prosedur bank dan mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana diperbankan”, volume 3 no.1, maret-juni 2014
7
Masyarakat menjadi semakin banyak yang menggunakan produk dan jasa yang
ditawarkan oleh bank. Masyarakat memerlukan produk dan jasa bank dalam
mencapai kepentingan ekonominya. Begitu pun dengan bank, bank memerlukan
masyarakat agar bank bisa mendapatkan dana yang kemudian akan dipergunakan
untuk membiayai semua kegiatan dan usaha bank dalam rangka mencapai tujuan
yang diinginkan oleh bank. Bank kemudian menjelma menjadi sesuatu yang tidak
dapat dipisahkan dari kehidupan setiap manusia.
Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam
menjalankan usahanya, dimana dana yang dikumpulkan bank bukanlah jumlah
yang sedikit, bank harus berlandaskan dengan prinsip kehati-hatian. Sedikit saja
kesalahan yang dilakukan oleh bank dalam mengelola dari masyarakat, maka
akibatnya bisa fatal. Hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah tersebut
haruslah disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah
pihak. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak
lainnya dengan cara-cara melawan ketentuan hukum dibidang perbankan yang
berlaku, maka perbuatan salah satu pihak tersebut dapat dikategorikan sebagai
tindak pidana perbankan atau tindak pidana dibidang perbankan.
Namun demikian, semakin banyak usaha dan jenis kegiatan yang
dilakukan oleh bank akan semakin membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang
tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum tertentu untuk memetik keuntungan
pribadi, yakni dengan melakukan kecurangan-kecurangan yang merugikan pihak
lain atau bahkan melakukan suatu tindak pidana. Pihak atau oknum yang
melakukan suatu tindak pidana tersebut adalah mereka yang dalam pekerjaan
8
sehari-harinya menggunakan bank sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana
baik yang meliputi pihak eksternal bank maupun yang meliputi pihak internal
bank, misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, nasabah bank, anggota
dewan komisaris bank, maupun pejabat negara yang berwenang di dalam
mengawasi bank.
Salah satu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh kepala cabang PT.
Bank Mandiri Syariah telah membuat kerugikan kepada perusahaan tersebut,
seperti salah satu kasus yang pernah terjadi di wilayah indonesia tepatnya di
Sumatera Utara yang dimana Bank Mandiri Syariah tersebut mengalami
kerugikan seperti dalam putusan 2952/Pid.b/2018/PN.Mdn. Didalam kasus
tersebut, kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah
Mandiri (BSM) pada tahun 2011. Dalam jabatan tersebut terdakwa mempunyai
tugas sebagai berikut : Memimpin, mengelola, mengawasi/ mengendalikan,
mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan, sarana organisasi Cabang
Pembantu untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional
dan Layanan Cabang Pembantu yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang
telah ditetapkan. Saat terdakwa memiliki jabatan tersebut, terdakwa membuat
kerugian pada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 7.955.667.792,33,- (tujuh miliar
sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus
sembilan puluh dua koma tiga puluh tiga rupiah) sehingga membahayakan
kelangsungan usaha Bank Syariah tersebut. Pelaku dengan sengaja, membuat atau
menyebabkan catatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau
laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank
9
Syariah pelaku menerima permohonan pembiayaan berupa uang sebesar Rp
8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) setelah menerima permohonan pembiayaan
tersebut, sesuai SOP seharusnya setelah permohonan pembiayaan untuk mendapat
fasilitas pembiayaan yang diajukan calon nasabah terlebih dahulu dilakukan tahap
investigasi. Namun pelaku menggunakan splitting (pemecahan) yaitu pembiayaan
dari satu pembiayaan menjadi beberapa pembiayaan. Pelaku juga dengan sengaja
telah merekayasa permohonan pembiayaan atas nama 8 nasabah dengan total
pembiayaan sebesar Rp 400.000.000 ((Empat ratus juta rupiah) serta merekayasa
pembiayaan 3 nasabah lainnya.
Pemalsuan merupakan salah satu perbuatan tercela yang dilarang oleh
Agama. Pemalsuan adalah salah satu bentuk pendustaan (bohong) yang dapat
merugikan banyak hal. Oleh karena itu, perbuatan pemalsuan merupakan
perbuatan tercela (akhlak madzmumah) yang apabila seseorang melakukan hal itu,
maka sama dengan telah melanggar aturan Allah SWT. Dilarangnya perbuatan
dusta telah tercantum dalam Al-Qur’an, Hadits Rasulullah SAW, dan sekaligus
pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan
pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan
dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perlu selalu dihindarkan
perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada
bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat.
Undangundang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi tipibank dan
mencantumkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal
66.
Tindak Pidana Perbankan Dalam hal ini fraud sangat beresiko sekali
terjadi di lakukan oleh pengurus atau pelaksana yang melaksanakan kegiatan
perbankan. Salah satunya terdiri dari:
a. Fraud terhadap Aset (Asset Misappropriation). Singkatnya,
penyalahgunaan aset perusahaan/lembaga, entah itu dicuri atau
digunakan untuk keperluan pribadi, tanpa ijin dari
perusahaan/lembaga. Seperti kita ketahui, aset perusahaan/ lembaga
bisa berbentuk kas (uang tunai) dan non-kas. Sehingga, asset
misappropriation dikelompokan menjadi 2 macam:
a) Cash Misappropriation – Penyelewengan terhadap aset yang berupa kas (Misalnya: penggelapan kas, nilep cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor).
48
b) Non-cash Misappropriation – Penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas (Misalnya: menggunakan fasilitas perusahaan/lembaga untuk kepentingan pribadi).
b. Fraud terhadap Laporan Keuangan (Fraudulent Statements). ACFE
membagi jenis fraud ini menjadi 2 macam yaitu financial dan
nonfinancial. Segala tindakan yang membuat Laporan Keuangan
menjadi tidak seperti yang seharusnya (tidak mewakili kenyataan),
tergolong kelompok fraud terhadap laporan keuangan. Misalnya:
a) Memalsukan bukti transaksi. b) Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang
seharusnya. c) Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten
untuk menaikan atau menurunkan laba. d) Menerapkan metode pangakuan aset sedemikian rupa sehingga
aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya. e) Menerapkan metode pangakuan liabilitas sedemikian rupa
sehingga liabiliats menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.
c. Korupsi (Corruption). ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi
2 kelompok, yaitu:
a) Konflik kepentingan (conflict of interest). Kalimat yang paling tepat untuk mendeskripsikan, contoh sederhananya: Seseorang atau kelompok orang di dalam perusahaan/lembaga (biasanya manajemen level) memiliki ‘hubungan istimewa’ dengan pihak luar (entah itu orang atau badan usaha). Dikatakan memiliki “hubungan istimewa” karena memiliki kepentingan tertentu (misal: punya saham, anggota keluarga, sahabat dekat, dll). Ketika perusahaan/lembaga bertransaksi dengan pihak luar ini, apabila seorang manajer/eksekutif mengambil keputusan tertentu untuk melindungi kepentingannya itu, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan/lembaga, maka ini termasuk tindakan fraud. Kita di Indonesia menyebut ini dengan istilah: kolusi dan nepotisme.
b) Menyuap atau Menerima Suap, Imbal-Balik (briberies and excoriation) – Suap, apapun jenisnya dan kepada siapapun, adalah tindakan fraud. Menyupa dan menerima suap, merupakan
49
tindakan fraud. Tindakan lain yang masuk dalam kelompok fraud ini adalah: menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan/lembaga (baik berupa data atau dokumen) apapun bentuknya, kolusi dalam tender tertentu. Dalam aktivitas suatu entitas peluang terjadinya fraud akan selalu ada. Suatu entitas tidak akan terbebas sepenuhnya dari kemungkinan terjadinya fraud meskipun sudah memiliki audit internal dan system pengendalian internal. Namun dengan adanya audit internal, risiko terjadinya fraud dapat diminimalkan dengan upaya pencegah. Apabila fraud sudah terjadi akan lebih cepat terdeteksi dengan adanya auditor internal sehingga penanganannya pun semakin cepat sebelum terjadi kerugian akuntansi yang besar. Untuk dapat memerangi fraud serta menciptakan pengendalian dan pengawasan internal yang efektif, auditor internal harus menjalankan tugasnya dengan fokus dan penuh tanggungjawab.23
Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya
disebut UndangUndang Perbankan) terdapat tiga belas macam tindak pidana yang
diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana
itu dapat digolongkan ke dalam tiga macam:
1. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan
Tindak Pidan di bidang perbankan yang tergolong dalam kelompok ini
adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian
bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan
bank, tentunya harus memenuhi syaratsyarat atau ketentuan yang
terdapat dalam udang-undang, pihak pendiri bank tersebut dapa
dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan
kelompok ini dan bank yang telah didirikan tersebut dinamakan bank
gelap. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-
Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank
Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam
jumlah yang besar, salah satu yang harus dijaga adalah kepercayaan
masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya
adalah mengenai keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan
nasabah. Jika ada pihak yang dengan melawan hukum membocorkan
tentang keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka dia termasuk
melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini. Dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok
Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang
termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia
bank, terdapat dalam Pasal 47 Ayat (1), Pasal 47 Ayat (2), dan Pasal
47A.
3. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan
Bank
Untuk menjaga kelangsungan bank, maka setiap bank mempunyai
keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang
51
bertanggungjawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, dalam hal
ini Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut
mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang
masyarakat dalam jumlah yang besar, maka Bank Indonesia perlu
mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha bank yang
dituangkan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak melakukan
kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, maka telah melakukan
tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini. Dalam Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke
dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank,
terdapat dalam Pasal 48 Ayat (1) dan Pasal 48 Ayat (2).24
24 Hana faridah. Jurnal hukum POSITUM. "jenis-jenispidana perbankan dan perbandingan undang-undang perbankan". Vol. 3 No. 2, desember 2018 halaman 106-125
52
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Modus tindak pidana yang dilakukan oleh kepala cabang PT. Bank
Mandiri syariah yang mengakibatkan kerugian.
metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu
atau lebih kombinasi dari beberapa perbuatan. Pengertian lain dari modus
operandi yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara atau
teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan kejahatan.
Modus operandi dapat juga dikatakan dengan modus operasi. Kelompok kata itu
bermakna cara atau teknik yang berisi khusus dari seseorang penjahat dalam
melakukan perbuatan jahatnya. Melihat uraian makna yang ada dalam kamus
paling resmi bahasa Indonesia itu kelompok kata modus operandi jelas
berhubungan dengan operasi kejahatan. Istilah ini digunakan untuk
menggambarkan kebiasaan seseorang atau cara kerja, metode mereka operasi atau
fungsi. Dalam bahasa Inggris, sering disingkat M.O. Ungkapan ini sering
digunakan dalam pekerjaan polisi ketika membahas kejahatan dan menangani
metode yang digunakan oleh para pelaku. Hal ini juga digunakan dalam profil
pidana individu untuk mengeksekusi kejahatan, mencegah deteksi atau
memfasilitasi melarikan diri. yang dimaksud dengan modus operandi adalah cara,
metode atau teknik khusus seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang
53
dilakukan oleh pelaku kejahatan, dalam hal ini adalah pelaku penyalahgunakan
jabatan yang sebagai kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah.
1. Modus tindak pidana perbankan
Secara umum kejahatan di Bank ialah kejahatan yang digolongkan
dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi yang
memuat sanksi-sanksi pidana. Beberapa jenis perbuatan pelanggaran
hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan
usaha Bank, berikut modus kejahatan Bank:
a. Menggunakan dokumen atau jaminan palsu
Supaya terlihat formal dan ketat aturan, para tersangka pun akan
mengupayakan penipuan berjalan lancar dengan melengkapi data atau
jaminan palsu dihadapan calon nasabah.
b. Pembiayaan Fiktif
Dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun
1998 berbunyi bahwa : anggota dewan komisaris, direksi, atau
pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima,
mengizinkan atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang
tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan
pribadi atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangak
mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagian orang lain dalam
memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank,
atau dalam rangka pembelian atu pendiskontoan oleh bank atau surat-
surat wesel, surat promes, dan kertas dagang atau bukti kewajiban
54
lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang
lain untuk melaksanakan penarikan dan yang melebihi batas kreditnya
dan, diancam dengan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya di
bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun
dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang-kurangya Rp.
5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah ) dan paling banyak Rp.
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Berdasarkan penjelasan pasal diatas Pasal 49 Ayat 1 butir a "bahwa
pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank" sedangkan
dalam Pasal 49 Ayat 2 butir b "pegawai bank adalah pejabat bank
yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tenang hal-hal yang
berkaitan dengan usaha yang bersangkutan.
c. Penghimpunan Dana Tanpa Izin
Biasanya kejadian ini dilakukan oleh oknum tertentu untuk dengan
mencari anggota di masyarakat. Modus dengan marketing, brosur dan
beberapa keuntungan bunga bagi yang menitipkan dana di marketing
tersebut. Setelah mendapat partisipasi dari beberapa orang, maka
marketing ini akan mencari anggota lebih banyak lagi. Setelah
beberapa tahun kegiatan invetasi tersebut berjalan lancar, dan
marketing tersebut sudah meraup uang ratusan jutaan. Kemudian
beberapa kendala muncul, masyarakat mulai kuwatir dengan investasi
yang ditanam, sudah mulai tersendat. Kemudian diusut oleh beberapa
orang dan melaporkannya ke pihak kepolisian ternyata Marketing
55
tersebut tidak ada, hanya manipulasi semata. Supaya kejadian ini tidak
terjadi disarankan untuk memeriksa adanya surat izin perdagangan
(SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP) dan izin lainnya. Kemudian
pahami hak dan kewajibannya serta resiko kedapannya, dll.25
2. Modus tindak pidana perbankan PT. Bank Mandiri Syariah yang
mengakibatkan kerugian
Modus tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pelaku dalam
khasus PT. Bank Mandiri Syariah dengan cara terdakwa dalam memproses
delapan permohonan pembiayaan tersebut melakukan splitting
(pemecahan) pembiayaan yaitu pemecahan pembiayaan dari satu
pembiayaan menjadi beberapa pembiayaan dengan maksud agar proses
pencairan dapat dilakukan sesuai tingkatan (komite) pembiayaan yang
diinginkan atau dengan kata lain objek pembiayaan dipecah menjadi
beberapa permohonan pembiayaan agar proses pencairan pembiayaan
dapat dilakukan hanya melalui persetujuan Komite Pembiayaan Tingkat
Kantor Cabang yang dipimpin oleh Terdakwa sehingga terdakwa juga
melakukan tindak pidana perbankan money laundring dan gratifikasi
perbankan.
Terdakwa juga melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam
laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha seperti:
25 Kompasiana, modus kejahatan perbankan finansial yang wajib anda ketahui. Jakarta.
2019. https://thr.kompasiana.com/dila17052/5cd30a256db8430731667092/modus-kejahatan-perbankan-finansial-yang-wajib-anda-ketahui. Diakses pada tanggal 6 agustus 2020 pukul 01.43.
a. melakukan pembiayaan fiktif proses pembiayaan yang dilakukan
dengan menggunakan data nasabah fiktif yang digunakan sebagai
nasabah pemohon.
b. pembiayaan topengan yaitu proses pembiayaan yang dilakukan
dengan cara menggunakan data pihak lain sebagai nasabah pemohon
untuk mendapatkan dana pembiayaan dari bank, namun hasil
pencairan pembiayaan tersebut bukan untuk nasabah pemohon
melainkan digunakan oleh pihak lain.
c. mark up pembiayaan yaitu menaikan penilaian agunan/jaminan dari
nilai yang sebenarnya, sehingga pembiayaan yang diberikan menjadi
lebih besar dari semestinya.
d. splitting pembiayaan yaitu pemecahan satu pembiayaan menjadi
beberapa pembiayaan, dalam hal ini pembiayaan yang nilainya
melebihi limit dipecahkan menjadi beberapa permohonan
pembiayaan agar penyaluran dapat diputus oleh komitme pemutusan
pembiayaan cabang/KCP.
Sehingga menyebabkan PT. Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian
sebesar Rp 7.955.667.792,33,- (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta
enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh
tiga rupiah).
Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam
hukuman pidana berdasarkan undang-undang. Unsur dari tindak pidana adalah
subyek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan
57
suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang
wajib dilakukan.
Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan oleh
bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai
pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimban dana,
sistem perbankan otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas. Pemakaian
istilah tindak pidana perbankan dan tindak pidana dibidang perbankan belom ada
persamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan
perundang-undangan yang memberikan tentang tindak pidana perbankan dengan
tindak pidana di bidang perbankan.
Secara terminologi, istilah tindak pidana perbankan berbeda dengan tindak
pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai
pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga
terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturanperaturan yang mengatur
kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-
peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan
Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum
perbuatan-perbuatan tersebut. Artinya tindak pidana di bidang perbankan
menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan
pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan
perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan
Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar
58
ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan
Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-
Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan
dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang (money
laundering) dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara itu, tipibank lebih
tertuju kepada perbuatan yang 08 dilarang, diancam pidana yang termuat khusus
hanya dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan
Syariah.26
Banyak pelanggaran yang terjadi didalam perbankan mau itu bank
konvesional mau pun bank syariah salah satu pelanggaran yang dimaksud adalah
pelanggaran tindak pidana perbankan. Salah satu contoh khasus yang bisa diambil
seperti didalam nomor putusan yang dibahas ini yaitu putusan nomor
2952/Pid.b/2018/PN.Mdn. Dalam kasus tersebut, kedudukan Terdakwa sebagai
Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2011. Dalam
jabatan tersebut terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut : Memimpin,
mengelola, mengawasi/ mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan
mendayagunakan, sarana organisasi Cabang Pembantu untuk mencapai tingkat
serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan Layanan Cabang Pembantu
yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Saat terdakwa
memiliki jabatan tersebut, terdakwa membuat kerugian pada Bank Syariah
26 OJK, Pahami dan hindari tindak pidana perbankan. Jakarta, 2019,
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Pahami-dan-Hindari-Tindak-Pidana-Perbankan/BUKU%20PAHAMI%20DAN%20HINDARI%20-%20MEMAHAMI%20DAN%20MENGHINDARI%20TINDAK%20PIDANA%20%20PERBANKAN.pdf. Diakses pada tanggal 6 agustus 2020. Pukul 00.39