Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1

0

PT. Askes Indonesia (Persero) Jl. Letjen. Soeprapto - Cempaka Putih Jakarta Pusat, Indonesia - 10510 Ph. +62214212938 Fax. +62214212940

PERSIAPAN PT ASKES

DALAM TRANSFORMASI

MENUJU BPJS 1

UMBU MARISI DIREKTUR OPERASIONAL PT ASKES

1

UUD 45 Pasal 34 ayat 2 UUD 45

Pasal 28 H ayat 3 Konvensi ILO

102/1952

UU 40/2004 SJSN

Setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan sosial

PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR YANG LAYAK

JAMINAN SOSIAL

Pemerintah wajib tingkatkan kesejahteraan masy. &

kembangkan sistem jaminan sosial

9 Perlindungan dasar : kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin , hari tua, meinggal , pensiun, tunjangan keluarga

& pengangguran

AMANAT KONSTITUSI HAK RAKYAT DAN KEWAJIBAN

PEMERINTAH !!!

1

2

UU nomor 40 tahun 2004 Sistem Jaminan

Sosial Nasional

Program jaminan sosial :

Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun

Jaminan Kematian

Diawali dengan program jaminan kesehatan

(penjelasan pasal 14 ayat (1))

UU nomor 24 tahun 2011 Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial

Transformasi PT Askes (Persero)

menjadi BPJS Kesehatan

ROADMAP

IMPLEMENTASI

3

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

3

Asas & Tujuan

•Asas : kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial

•Tujuan : Memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi peserta dan atau anggota keluarganya

Program

• Jaminan Kesehatan • Jaminan Kecelakaan

Kerja • Jaminan Hari Tua • Jaminan Pensiun • Jaminan Kematian

BPJS • PT. Askes BPJS I • PT. Jamsostek BPJS II • PT. Taspen • PT. Asabri

4

BPJS I

KESEHATAN

1 Juli 2015 2029 1 Januari 2014

TRANSFORMASI

PT ASKES

PT ASABRI

PT TASPEN

PT JAMSOSTEK

TNI/POLRI

KEMKES

PT TASPEN

BPJS II BPJS II BPJS II

PT ASABRI

5 5

PRINSIP DASAR KEPESERTAAN

Azas Kepesertaan bersifat “Wajib”

Kepesertaan bersifat wajib adalah untuk mencegah terjadinya “adverse selection” atau kepesertaan yang berdasarkan adanya faktor resiko. Dengan kepsertaan wajib tidak lagi dilakukan perhitungan resiko perorangan

Azas “pooling of risk” / “Hukum Bilangan Besar” dimana peserta dihimpun dalam satu badan secara nasional sehingga terjadi subsidi silang yaitu yang membayar premi kecil dibantu oleh yang membayar premi besar, sehingga dengan premi yang kecil dapat memperoleh manfaat yang besar .

Dengan pooling of risk maka manfaat medis yang diterima peserta tidak dibedakan atas besaran premi yang dibayarkan.

6 6

PRINSIP DASAR PELAYANAN KESEHATAN (I)

Azas ekuitas yaitu setiap peserta memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan (manfaat medis)

Manfaat medis yang diperoleh PNS gol. I sama dengan gol. IV harus sama walaupun nilai rupiah premi berbeda

Azas keadilan yaitu setiap peserta memperoleh hak atas manfaat non medis sesuai besaran premi yang dibayarkan

Dengan pembayaran premi yang berbeda tetapi manfaat medis yang sama maka ada perbedaan manfaat non medis pada saat rawat inap misalnya saat ini untuk PNS gol. I dan II di kelas II sedangkan gol III dan gol IV di kelas I.

7 7

PRINSIP DASAR PELAYANAN KESEHATAN (2)

Azas portabilitas yaitu setiap peserta dapat memperoleh pelayanan dimana saja tanpa dibatasi oleh wilayah geografis atau wilayah pemerintahan.

Setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan manfaat yang sama di seluruh wilayah Indonesia.

• Pelayanan kesehatan mengacu pada konsep “managed care” yaitu keterpaduan antara pelayanan kesehatan yang bermutu dan pembiayaan yang terkendali

Pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kurati dan rehabilitatif dengan pola pembiayaan yang dapat mengendalikan kenaikan biaya pelayanan antara lain dengan

Prospective payment

8 8

PRINSIP DASAR KEUANGAN (1)

Azas sustainabilitas yaitu program yang dilaksanakan khususnya jaminan kesehatan adalah program yang menjamin adanya pelayanan kesehatan bagi semua orang seumur hidup.

Pada saat ini PNS tetap memperoleh pelayanan kesehatan walaupun sudah pensiun sampai meninggal dunia, misalnya pelayanan cuci darah diberikan seumur hidup. Sisa dana pada akhir tahun dijadikan cadangan untuk menjamin sustainabilitas

• Azas nirlaba yaitu dana yang dihimpun dari premi peserta

dipergunakan untuk kepentingan peserta dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Walaupun dana yang terhimpun tidak dipergunakan untuk mencari keuntungan namun dana idle / cadangan dapat diinvestasikan untuk meningkatkan dana cadangan

9 9

PRINSIP DASAR KEUANGAN (2)

Azas kehati-hatian yaitu manajemen keuangan dilaksanakan secara hati-hati berdasarkan prinsip keuangan dengan mempertimbangkan kemampuan dana yang tersedia untuk mempetahankan sustainaibiltias

Azas wali amanah yaitu sisa dana pada akhir tahun dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan peserta

Sisa dana akhir tahun tidak menjadi dividen bagi negara tetapi dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta.

10

JARINGAN ORGANISASI

Regional I

Regional II

Regional III

Regional IV

Regional V

Regional VI

Regional VII

Regional VIII

Regional IX

Regional X

Regional XI

Regional XII

• 12 Kantor: Regional, 94 Kantor Cabang, 401 Kantor Kabupaten, 895 Askes

• 8.551 Puskesmas, 3.550 Dokter Keluarga/Klinik 24 Jam

• 270 Laboratorium,231 PMI

• 895 Rumah Sakit (481 Rumah Sakit Pemerintah; 109 Rumah Sakit TNI/POLRI; 259 Rumah Sakit Swasta; 46 Rumah Sakit Khusus)

• 137 PPK yang melayani Hemodialisa

• 1.082 Apotek dan 743 Optik

Regional XI

10

PROSES TRANSFORMASI PT ASKES

Menyusun sistem dan prosedur aspek strategik dan aspek operasional untuk operasionalisasi

BPJS Kesehatan

Menyusun berbagai konsep untuk masukan dan usulan bagi penyusunan peraturan dan perundangan yang dibutuhkan dalam

implementasi BPJS Kesehatan

Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

Menyiapkan SDM yang handal untuk masa depan

11

12

GARIS BESAR ROADMAP

2012

Masukan dan usulan untuk peraturan

perundangan pelaksanaan BPJS

Kesehatan

Melakukan sosialisasi jaminan kesehatan

Berkoordinasi dengan institusi terkait tentang

pengalihan program

2014

Mulai beroperasi BPJS Kesehatan

2013

Penutupan perusahaan dan pembukaan BPJS

Kesehatan

Review sistem dan kebijakan strategic dan operasional perusahaan

Plan of action sistem dan kebijakan strategic dan

operasional BPJS Kesehatan

Berkoordinasi dengan institusi terkait tentang

pengalihan program

Melakukan sosialisasi jaminan kesehatan

Berkoordinasi dengan institusi terkait tentang

pengalihan program

KONTRIBUSI ASPEK LEGAL

PT Askes (Persero) menyiapkan masukan dan usulan untuk :

Rancangan Perpres Jaminan

Kesehatan

Rancangan PP

Penerima Bantuan

Iuran

Rancangan PP Tahapan Kepesertaan

Rancangan PP

Pengelolaan Dana

Rancangan Perpres Dewan

Pengawas dan Direksi

13

PERSIAPAN OPERASIONAL

Kesiapan operasional PT Askes (Persero) menuju BPJS Kesehatan :

Kepesertaan Pelayanan Kesehatan

Pembiayaan Organisasi dan SDM

Teknologi Informasi

14

15

KEPESERTAAN

Aplikasi Manajemen Kepesertaan terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen

Master File Nasional secara terpusat dan diakses dari seluruh Indonesia dengan pemanfaatan VPN

Penggunaan Nomor Identitas Tunggal

Kepesertaan PNS, Penerima Pensiun, PJKMU

Pemantapan Aplikasi Manajemen Kepesertaan

Penataan Master File Nasional migrasi data dari institusi lain, peserta baru

Penggunaan Nomor Identitas Tunggal dikaitkan dengan NIK

SAAT INI AKAN DATANG

16

PELAYANAN KESEHATAN

Aplikasi Manajemen Pelayanan Kesehatan terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen

Jaringan fasilitas kesehatan: Pemerintah, TNI/Polri, Swasta,

Manfaat komprehensif, pelayanan berjenjang

Standarisasi: obat

Pemantapan Aplikasi Manajemen Pelayanan Kesehatan

Pemantapan jaringan fasilitas kesehatan dan SDM

Manfaat komprehensif, pelayanan berjenjang

Standarisasi pelayanan medik, obat, alat kesehatan

SAAT INI AKAN DATANG

17

KEUANGAN

Aplikasi Manajemen Keuangan terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen

Iuran: % gaji pokok

Pembiayaan: kapitasi, tarif paket

Pemantapan Aplikasi Manajemen Keuangan

Iuran: % gaji, nominal

Pembiayaan: kapitasi, pola tarip Askes, Ina-CBG

SAAT INI AKAN DATANG

18

ORGANISASI DAN SDM

Aplikasi Manajemen SDM

Jaringan organisasi Pusat sampai kabupaten / kota

SDM berbasis kompetensi

Pemantapan jaringan organisasi: penambahan kantor

Pemantapan kompetensi SDM, penambahan SDM

SAAT INI AKAN DATANG

19

TEHNOLOGI INFORMASI

Sistem Informasi Manajemen komprehensif Terpadu

Pusat Data Nasional

Jaringan VPN seluruh Indonesia: 686 titik

Pemantapan Sistem Informasi Manajemen Terpadu

Pemantapan Pusat Data Nasional,

Penambahan kapasitas jaringan VPN

SAAT INI AKAN DATANG

Terima Kasih

20