29
BAB IPENDAHULUAN1.1. Latar BelakangBergulirnya arus reformasi tahun 1998 menggusur era orde-baru dengan ditandai mundurnya presiden soeharto dari kursi kepresidenan menjadi awal kembalinya kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat sebagai bentuk keinginan umum dari rakyat yang dilakukan secara bersama-sama dan demokratis terkait dengan kepentingan umum, sehingga Undang-Undang harus mencerminkan harapan rakyat. Banyak perubahan yang telah terjadi di bidang politik memungkinkan semakin meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam politik. Perjalanan transisi demokrasi di Indonesia setelah reformasi telah mengalami peningkatan, ditandai dengan pelaksanaan pemilihan presiden dan kepala daerah, baik gubernur, walikota maupun bupati secara langsung. Disamping itu semakin terbuka dan terjaminnya kebebasan masyarakat dalam berorganisasi, mensuarakan aspirasi/pendapat dan pers, serta secara demokrasi siapapun dapat menjadi kepala daerah maupun anggota parlemen. Namun perkembangan demokrasi di Indonesia tidak diiringi dengan perubahan social dan kondisi ekonomi di masyarakat. Pembangunan ekonomi hingga saat ini dapat dikatakan belum menyentuh seluruh elemen masyarakat, dimana masih sulitnya masyarakat kelas ekonomi bawah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pembangunan ekonomi seharusnya ditandai dengan adanya stabilitas peningkatan pertumbuhan ekonomi dan terbukanya kesempatan kerja melalui lapangan pekerjaan yang luas. Persoalan-persoalan pokok ekonomi seperti mahalnya harga sembako, kemiskinan, pengangguran dirasakan masih sangat tinggi bahkan tidak mengalami perubahan secara besar bila dibandingkan dengan masa orde baru. Masyarakat antusias dan bergembira mengiringi pertumbuhan demokrasi di Indonesia, namun proses ini berlangsung dalam keadaan tingkat kemiskinan yang masih besar, tingkat pengangguran yang masih tinggi, utang luar negeri Indonesia yang makin membengkak serta masih banyak persoalan ekonomi masyarakat yang lain.Setelah dikeluarkannya Undang - Undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai revisi dari Undang Undang otonomi daerah no 22 tahun 1999, mulai tahun 2005 pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung dan demokratis, serta pemberian kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.[footnoteRef:2] Jabatan politik diisi melalui pilkada dengan harapan dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat di daerah tersebut lebih mengenal karakter dan kemampuan calon pemimpinnya. Sedangkan untuk pemberian otonomi diharapkan dapat meningkatkan percepatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di setiap daerah termasuk di Kota Semarang. [2: Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah]
Sejak tahun 2005, Kota Semarang sudah melakukan 2 (dua) kali pemilihan secara langsung Walikota sebagai kepala daerah melalui pemungutan suara yang dilakukan serentak. Untuk pilkada langsung yang diselenggarakan pertama, periode kepemimpinan tahun 2005 hingga 2010 Sukawi Sutarip dan Mahfuz Ali terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota, sedangkan pada pemilihan langsung kepala daerah kedua yang dilaksanakan tahun 2010 pasangan Soemarmo Hadi Saputro dan Hendar Prihadi terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Semarang periode tahun 2010 hingga tahun 2015. Pasangan Soemarmo Hendi yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhasil memperoleh 211.323 suara (34,28 persen). Pasangan calon lain, Mahfudz Ali Anis Nugroho Widharto yang diusung Partai Demokrat memperoleh 191.427 suara (31,05 persen). Pasangan calon dari koalisi Partai Golkar dan partai politik nonparlemen, Bambang Raya Saputra Kristanto, memperoleh 103.482 suara (16,79 persen).Pasangan Harini Krisniati Ari Purbono (Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra) memperoleh 58.394 suara (9,47 persen). Sementara pasangan yang diusung koalisi Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Farchan Dasih Ardiyantari hanya memperoleh 51.854 suara (8,41 persen).[footnoteRef:3] [3: http://www.tempo.co/read/news/2010/05/21/177249456/Soemarmo-Hadi-Saputro-Ditetapkan- Jadi-Wali-Kota-Semarang, diakses hari jumat 20 februari 2015 jam 06.10 WIB]
Kemenangan ini tidak terlepas dari visi misi yang diusungnya. Adapun Visi yang ditawarkan kepada masyarakat Kota Semarang yaitu Terwujudnya Semarang Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera dan di jabarkan dengan Misi antara lain :[footnoteRef:4] [4: KPUD Kota Semarang Tahun 2010]
1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas2. Meujudkan pemerintah kota yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supermasi hukum.3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.Disamping itu, terpilihnya pasangan Soemarmo Hadi Saputro dan Hendar Prihadi sebagai menjadi Walikota dan Wakil Walikota Semarang periode tahun 2010 hingga tahun 2015 juga dipengaruhi oleh pengalaman kedua calon tersebut. Soemarmo mempunyai pengalaman birokrasi panjang di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Kariernya diawali sebagai staf, lurah, camat, beberapa posisi di Pemerintah Kota Semarang hingga terakhir sebagai Sekretaris Daerah Kota Semarang. Hendi Hendrar Prihadi adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah yang juga Ketua PDIP Kota Semarang. Dia juga pernah menjadi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Tengah.Dengan terpilihnya Walikota yang baru, masyarakat berharap terciptanya Good Governance, yakni pemerintah yang mengerti tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat seperti dalam hal memberikan pelayanan, kenyamanan, kemudahan dan rasa aman dalam melaksanakan berbagai kehidupan kemasyarakatan. Menurut Kasim dalam buku Didi Marzuki, ada tiga hal penting yang masyarakat inginkan yaitu pertama, civil service secara berlanjut demi kelancaran administrasi pemerintahan dan harus terbebas dari pengaruh politik. Aparatur pemerintahan harus independen dan hanya loyal pada kepentingan negara. Kedua, perlindungan melalui perwujudan dan supremasi hukum, dan yang ketiga adalah empowerment of the people, yakni memberdayakan masyarakat sebagai upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan masyarakat dalam berbagai hal kegiatan melalui pemberian pelayanan dan perlindungan serta jaminan hukum yang konsisten dan tegas.[footnoteRef:5] [5: Didi, Marzuki,bekerja demi rakyat : meningkatkan kompetisi aparatur pemerintah daerah dalam kebijakan dan pelayanan publik. Jakarta : komunal, 2006]
Namun dalam perjalanan kepemimpinannya, Soemarmo HS diberhentikan sementara oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzipada tanggal 22 Juni 2012 dan diberhentikan sepenuhnya pada 21 Mei 2013 karena kasus korupsi yang menjeratnya. Surat Menteri Dalam Negeri No 131.33-412 tahun 2012 tentang Pemberhentian Sementara Wali kota Semarang Soemarmo yang di dalamnya terdapat penunjukan Wakil Walikota Semarang Hendrar Prihadi sebagai Plt Walikota Semarang. Hingga terbitnya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 131/9278 tanggal 17 Mei 2013 perihal keputusan Mendagri RI Nomor : 131.33-2903 tahun 2013, DPRD Kota Semarang mengadakan sidang paripurna pada tanggal 3 juni 2013 memutuskan dan menetapkan tentang usulan pemberhentian Walikota dan pengangkatan Wakil Walikota Semarang menjadi Walikota Semarang masa jabatan tahun 2010 2015. Pelantikan Hendrar Prihadi menjadi Walikota baru dilaksanakan pada tanggal 21 oktober 2013. Artinya penunjukan Hendrar Prihadi sebagai Plt Walikota dirasa kurang efektif karena kewenangan Plt Walikota tidak sebesar kewenangan jabatan Walikota apalagi dengan rentang waktu cukup lama. Sehingga dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis melakukan penelitian berjudul PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA WALIKOTA SEMARANG HENDRAR PRIHADI, SE.,MM. PERIODE TAHUN 2010-2015. 1.1.1. Rumusan MasalahAdapun rumusan masalah yang akan di jadikan sebagai acuan penelitian adalah Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja Walikota Semarang Hendrar Prihadi,SE.,MM. periode 2010-2015 ?1.2. Tujuan PenelitianAdapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini sesuai dengan pokok permasalahan adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja Walikota Semarang Hendrar Prihadi periode tahun 2010-2015.
1.3. Manfaat Penelitian1.3.1. Bagi PenelitiHasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk kajian-kajian ilmiah bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosial politik, terutama dapat memberikan kontribusi dan sumbangan bagi luasnya wawasan masyarakat dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif terhadap kinerja pemerintah daerah.1.3.2. Bagi Ilmu PengetahuanHasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, prespektif dan paradigma dalam ilmu sosial politik sehingga bisa menciptakan kondisi baru dimasyarakat yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel.
1.4. Kerangka Teori1.4.1. PersepsiPersepsi menurut Jalaluddin Rakhmad adalah pengalaman tentang objek, peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada situasi indrawi. Yang menentukan persepsi bukan stimuli itu yang dimana hal tersebut berhubungan dengan sensasi.[footnoteRef:6] [6: Jalaluddin Rahmat,Psikologi Komunikasi. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 51.]
Miftah Thoha memberikan definisi bahwa persepsi adalah proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalan merupakan penafsiran terhadap situasi.[footnoteRef:7] [7: Mifta Thoha,kepemimpinan dalam manajemen, Jakarta : Rajawali Press, 1986, hlm. 10.]
Kolter dalam Silih Agung Wasesa mendefinisikan persepsi sebagai sebuah proses dimana seseorang melakukan seleksi, mengorganisasi dan menginterpretasi informasi informasi yang masuk ke dalam pikirannya menjadi sebuah gambar besar yang memiliki arti. Persepsi tidak bergantung pada stimuli fisik saja, tapi juga terhadap stimuli lain yang didasarkan pada situasi dan kondisi yang dimiliki seseorang secara pribadi.[footnoteRef:8] [8: Silih Agung Wasesa,strategi public relations, Jakarta : Rajawali Press, 2005, hlm. 13.]
Sedangkan menurut Winaryo persepsi diartikan sebagai hasil pengalaman terhadap unsur lingkungan yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan. Dengan kata lain, individu akan memberikan makna terhadap suatu rangsang berdasarkan pengalamannya mengenai rangsang. Kemampuan mempersepsi itulah yang dapat melanjutkan proses pembentukan citra. Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertian tentang fakta - fakta atau kenyataan.[footnoteRef:9] [9: Winaryo, self Empowerement, Persepsi, Paradigma dan Motivasi Salesman. Jakarta : Grasindo, 2004, hlm. 14.]
Untuk mendapatkan citra yang diinginkan oleh manajemen perusahaan atau organisasi, kita harus memahami secara persis proses seleksi yang terjadi seketika publik menerima informasi mengenai realitas yang terjadi. Menurut Kolter dan Silih Agung Wasesa, ada tiga proses seleksi ketika seseorang mempersepsikan sesuatu :[footnoteRef:10] [10: S Wasesa,Op., Cit., hlm.14.]
a. Selective attention, yaitu dimana seseorang akan mempersepsikan berdasarkan perhatiannya.b. Selective distortion, yaitu kecenderungan seseorang untuk memilah milah informasi berdasarkan pola pikir sebelumnya yang berkaitan dengan informasi tersebut.c. Selective retention, yaitu dimana seseorang akan mudah mengingat informasi yanga dilakukan secara berulang ulang.Menurut Koentjaraningrat, faktor intern yang mempengaruhi persepsi seseorang dalam memandang suatu masalah adalah sikap, keadaan mental, keadaan jiwa dan diri seseorang individu untuk bereaksi terhadap lingkungan dan masyarakat baik lingkungan alamiah maupun fisik. Sikap dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain latar belakang pendidikan, pengaruh lingkungan sekitar, pengalaman pribadi dan diskusi individu dengan orang lain.[footnoteRef:11] [11: Koentjaraningrat,pengantar ilmu antropologi, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1990]
Berdasarkan pendekatan kultur dan budaya, orientasi tindakan seseorang dapat dilihat dalam tiga hal, yaitu :1) Orientasi KognisiYaitu pengetahuan dan kepercayaan mengenai sistem politik peranan, pemegang peranan dan input output sistem politik.2) Orientsi AfeksiYaitu perasaan keterikatan, keterlibatan, penolakan alienasi, peranan, personel dan penampilan sistem politik.3) Orientasi EvaluasiYaitu penilaian dan pendapat mengenai objek penelitian yang selalu melibatkan penerapan standar nilai terhadap objek hukum dan kebijakan politik.Persepsi seseorang tentang suatu sistem politik dan kinerja pemerinyahan akan berpengaruh pada sikap dan orientasinya yang akan membentuk suatu budaya politik tertentu. Almond dan Verba menyatakan budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen komponennya juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Persepsi yang menumbuhkan keyakinan akan kemampuan seseorang merupakan sebuah kunci bagi sebuah sikap politik. Dalam sebuah masyarakat yang sikap dan orientasi politiknya didominasi oleh karakteristik yang bersifat kognitif akan terbentuk budaya politik parokial, sedangkan yang bersifat afertif akan terbentuk budaya politik subjective dan masyarakat yang memiliki kompetisi yang tinggi akan terbentuk budaya politik partisispatif.Persepsi masyarakat terhadap kinerja suatu pemerintahan terutama kinerja Walikota semarang periode 2010 2015 mempunyai dampak penting terhadap berhasil atau tidaknya programprogram atau kebijakankebijakan yang telah dilakukan apakah masyarakat bisa menikmati ataupun merasakan hasilhasil yang telah dicapai sehingga partisipasi untuk memberikan persepsi bisa dijadikan indikator kepuasan/ketidak puasan, keberhasilan/ketidak berhasilan terhadap kinerja yang telah 5 tahun dicapai.1.4.2. Kinerja Kinerja merupakan kata benda (noun) dimana salah satu entry nya adalah sesuatu yang telah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, suryadi dalam buku joko widodo mendefinisikan arti kinerja sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masingmasing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tetapi tidak melanggar hukum, dan sesuai moral maupun etika.[footnoteRef:12] [12: Joko Widodo dan Mahmudi,Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, Jakarta : Insan Cendekia, 2002, hlm. 2.]
Berdasarkan teori tentang pertanggung jawaban pemerintahan, dapat dilihat dari pengertian kinerja pemerintahan yang menerapkan dari sudut accountability, kinerja adalah pelaksanaan tugas (task accoruplisment), dan segi kinerja obligastion, Taliziduhu mendefinisikan kinerja adalah suatu proses tindakan yang diambil menurut keputusan batin berdasarkan pilihan bebas pelaku pemerintahan yang bersanggupan dan kesiapan memikul segala resikonya.[footnoteRef:13] [13: Taliziduhu Ndraha,Budaya Organisasi, Jakarta : Rineka Cipta, 1997, hlm. 197.]
Menurut Joko Widodo kinerja didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi misi organisasi.[footnoteRef:14] Sedangkan menurut Priyatmoko, kinerja yang meningkat secara sederhana dapat dilihat dan diukur dari kenyataan pemerintah yang mampu berbuat secara tepat sesuai kebutuhan, responsif, efektif dan efisien serta dan dapat dipertanggung jawabkan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. [14: J Widodo, Op.,Cit., hlm. 206.]
Teori kinerja muncul ditandai dengan teoriteori organisasi dan manajemen seperti model classical organization theory, Management by objectivies (MBO), Manajement by the result dan tang terakhir adalah relaventing goverment (Davis dan Lakey dalam Mahmudi).[footnoteRef:15] [15: Ibid. hlm. 205.]
Menurut Wibowo pengertian performace sering diartikan sebagai kinerja, hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Amstrong dan Baron dalam Wibowo mendefinisikan kinerja sebagai hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.[footnoteRef:16] [16: Agus Wibowo,implementasi mekanisme komplain (terhadap pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat). Jakarta : Pattiro, 2007, hlm. 2.]
1.4.3. Kepala DaerahDalam era reformasi sampai saat ini telah ada tiga UndangUndang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan yang terakhir UU No. 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua terhadap UU No. 32 Tahun 2008.Menurut Kaloh definisi kepala daerah ditinjau dari organisasi dan manajemen. Kepala daerah merupakan figur atau manajer yang menentukan efektifitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan daerah. proses pemerintahan di daerah secara sinergis ditentukan sejauh mana peran yang dimainkan oleh pemimpin atau manajer pemerintahan daerah.[footnoteRef:17] Dengan kata lain, arah dan tujuan organisasi pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan, kompetensi dan kapabilitas kepala daerah dalam melaksanakan fungsi fungsi administrasi / manajerial, kepemimpinan, pembinaan dan pelayanan, serta tugas tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kepala daerah. [17: J Kaloh,Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 5.]
Sedangkan dalam pendekatan pelayanan kelapa daerah juga merupakan komponen strategis dalam mengupayakan terwujudnya pelayanan yang berkualitas, baik pelayanan internal dalam organisasi maupun pelayanan eksternal kepada masyarakat. Kepemimpinan kepala daerah yang merupakan pola dan strategis mendengarkan, merasakan, menanggapi dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat serta tuntutan organisasi, merupakan kekuatan dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi dan peningkatan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat.Menurut Osborne dan Guebler dalam kaloh, Paradigma pemerintaha yang baru, yakni pemerintah dihadapkan pada bergesernya sistem pemerintahan yang digerakkan oleh misi, selain itu pemerintah dituntut untuk memahami dan memusatkan perhatian pada keluaran (out put) yang efisien dan bukan pada masukan (input) dibanding maksimalisasi keluaran (out put). Lebih lanjut Osborne dan Gaebler berpendapat bahwa pemerintahan hendaknya berperilaku seperti dunia perusahaan yang melihat masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani sebaik mungkin. Selain itu, pemerintah lebih tepat berorientasi pada mekanisme kerja partisipatif dan tim kerja dari pada mekanisme kerja hierarkhi.[footnoteRef:18] [18: Ibid. hlm. 6.]
Paradigma baru pemerintahan menuntut kegiatan nyata kepala daerah yang diarahkan pada kegiatan kegiatan yang kreatif, inovatif, perintisan, orientasi pelanggan / masyarakat, orientasi pelayanan dan pemberdayaan. Konsep yang sedemikian ini menuntut kualitas kepala daerah sebagai pemimpin organisasi pemerintah daerah makin tinggi pula, dimana seseorang pemimpin tidak cukup hanya mengandalkan instansi semata, tetapi harus didukung oleh kemampuan etika dan moral yang beradab.1.4.4. Kepemimpinan Menurut Hadari Nawawi definisi kepemimpinan adalah sebagai perihal memimpin berisi kegiatan menuntun, membimbing, memandu, menunjukkan jalan, mengepalai, melatih agar orang-orang yang dipimpin dapat mengerjakan sendiri.[footnoteRef:19] [19: Hadari Nawawi,Kepemimpinan Menurut Islam, Yogyakarta : Gajah Mada Universiti Press, 1993, hlm. 28.]
Sondang P Siagian mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bawahannya, sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pimpinan, meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya.[footnoteRef:20] [20: Siagian P. Sondang.Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja.Jakarta : Rineka Cipta.2002, hlm. 62.]
Sedangkan Menurut Kartono Kepemimpinan adalah memandu, menuntun membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, menjalankan organisasi dan membawa para pengikutnya pada sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan ketentuan..[footnoteRef:21] [21: Kartini, kartono.Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 187.]
Menurut Veithzal Rivai dan Deddy Mulya didalam bukunya "Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi" mengatakan bahwa kepemimpinan adalah sebagai proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal ini yaitu :1. Kepemimpinan melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut.2. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya.3. Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk memengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara.[footnoteRef:22] [22: Rivai Veithzal.Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada : 2003.]
Kebanyakan definisi tentang kepemimpinan mencerminkan asumsi bahwa kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yang dalam hal ini pengaruh yang sengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas aktivitas serta hubungan hubungan didalam sebuah kelompok atau organisasi. Orang yang mempunyai paling banyak pengaruh didalam kelompok tersebut dan yang diharapkan akan menjalankan peran kepemimpinan ditetapkan sebagai pemimpinnya.Kebanyakan dari teori dan studi tentang kepemimpinan mengambil prespektif yang sempit dan hanya memeriksa sebuah aspek dari proses tersebut. Termasuk mengenai ciri, perilaku, kekuasaan dan pengaruh, dan pendekatanpendekatan situasional dari pemimpin.
1.5. Definisi KonseptualDefinisi konsep menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi dalam bukunya Metode Penelitian Survei adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.[footnoteRef:23] Definisi konsep yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah : [23: Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi,Metode Penelitian Survei. Jakarta : LP3ES, 1991]
1.5.1. Persepsi Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterprestasian, terhadap stimulus baik datang dari luar atau dari dalam diri individu yang diterima oleh organisasi atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integral dalam diri individu.1.5.2. Masyarakat Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja bersama untuk mencapai terkabulnya keinginankeinginan mereka. Mereka biasanya disatukan oleh norma tertentu untuk mengatur hidup dalam suatu wilayah tertentu. Tujuan dari pengelompokkan manusia tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membatasi kompetisi serta tindakantindakan yang menimbulkan kerugian.1.5.3. Kinerja Kinerja adalah suatu hasil dimana orang atau sumbersumber dan pada lingkungan kerja tertentu secara bersama membawa hasil akhir yang didasarkan tingkat mutu dan standar yang telah ditetapkan.1.5.4. KepemimpinanHal ini berarti sulitnya mencari figur pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan sebagian besar masyarakat Kota Semarang, salah satunya melihat dari kinerjanya dalam lima tahun pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Semarang. Persepsi masyarakat menjadi barometer utama dalam menilai untuk menganalisis sejauh mana perkembangan Kota Semarang dalam kepemimpinan Walikota Hendrar Prihadi periode 20102015.1.6. Definisi OperasionalSetelah mengkonseptualisasikan variabel - variabel yang ada, langkah selanjutnya adalah mengoperasionalkan dengan maksud agar penelitian ini dapat dijalankan. Menurut Koentjoroningrat definisi operasional adalah pengolahan konsep konsep yang berupa abstraksi dengan kata kata menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji kebenarannya oleh orang lain. Definisi operasional dalam penelitian ini diantaranya:1.6.1. Persepsi masyarakatUntuk mengukur persepsi masyarakat digunakan indikator :a. Nilainilai atau norma baik yang tertulis maupun yang tidak secara tertulis.b. Budaya yang dianut dalam masyarakat.c. Hubungan antara individu dengan pemerintah dalam masyarakat.d. Pengaruh kinerja kepemimpinan dalam mengeluarkan setiap kebijakan.e. Sikap atau partisipasi masyarakat dalam mendukung setiap kebijakankebijakan yang dikeluarkan.f. Penilaian evaluatif oleh masyarakat.g. Tingkat harapan/ekspektasi masyarakat.1.6.2. Kinerja Untuk mengukur kinerja tata pemerintahan digunakan indikator indikator sebagai berikut :a. Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Publik.1) Biaya dan mutu pendidikan2) Biaya dan mutu pelayanan berobat3) Biaya dan mutu pelayanan air bersih4) Serta biaya dan mutu pelayanan pembuatan KTP sebagai bentuk pelayanan publik dari sisi administrasi kependudukan.b. Aspek Penegakan Hukum.1) Penegakan Peraturan Daerah2) Bebas KKN3) Melindungi masyarakatc. Aspek Pembangunan Infrastruktur.1) Pembangunan dan pemeliharaan jalan kota 2) Penerangan/lampu jalan kota3) Pembangunan dan pemeliharaan drainase4) Serta pembangunan dan pelayanan moda transportasi masal (BRT).d. Aspek Lingkungan Hidup1) kinerja pemerintah terkait dengan penanganan sampah2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan pembangunan taman kota
Faktor faktor yang mempengaruhi kinerja adalah :a. Faktor personal, meliputi: pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan oleh pemimpin.c. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan dan kekompakan antar sesama anggota.d. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja, proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi.e. Faktor kontekstual, meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.
1.7. Metode Penelitian1.7.1. Tipe PenelitianMenurut Masri Singarimbus dan Sofian Effendi, penelitian dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:[footnoteRef:24] [24: Ibid. hlm. 4.]
1. Penelitian penjajakan (eksploratif) merupakan penelitian yang sifatnya terbuka, masih mencari cari dan mempunyai hipotesis.2. Penelitian penggambaran (deskriptif) biasa mempunyai dua tujuan. Pertama adalah untuk mengetahui frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu, dan kedua mendiskripsikan secara terperinci fenomena tertentu tersebut.3. Penelitian penjelasan (eksplanasi) merupakan penelitian yang menyoroti hubungan antara variabelvariabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya.Dari ketiga penelitian diatas, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode kuantitatif.1.7.2. Locus PenelitianLocus dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Semarang1.7.3. Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciricirinya akan diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarkat Kota Semarang. Penduduk Kota Semarang menurut Badan Pusat Statisktik Kota Semarang tahun 2013 berjumlah 1,571,341 orang.[footnoteRef:25] Namun untuk masyarakat yang memiliki hak memilih dalam Pilwakot Semarang tahun 2010 berjumlah 1,100,337 orang dengan rincian pemilih laki laki berjumlah 536,217 orang dan pemilih perempuan berjumlah 564,120 orang.[footnoteRef:26] Sehingga untuk penelitian ini menggunakan data jumlah masyarakat yang telah memiliki hak pilih saat Pilwakot Kota Semarang tahun 2010. [25: Kota Semarang dalam angka 2014, BPS Kota Semarang, 2014, hlm. 142.] [26: KPUD Kota Semarang 2010]
1.7.4. Sampel PenelitianSampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampael yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).[footnoteRef:27] [27: Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 60.]
Teknik sampling adalah teknik yang dugunakan untuk mengambil sampel.[footnoteRef:28]Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah Area Probability Sampling (sampel acak wilayah) karena teknik ini dapat digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang kan diteliti atau sumber data sangat luas.[footnoteRef:29] [28: Ibid, hlm. 81] [29: Ibid, hlm. 83.]
Langkah pertama yang harus dilakukan dengan teknik sampling ini adalah memilih unit sampel pertama dalam penarikan sampel (primary sample unit/PSU). Setelah itu unit sampel lain dibawah PSU diambil (secondary sampling unit). Proses ini dilakukan hingga unit terakhir dimana responden tinggal diambil. Unti terkhir ini kerap disebut sebagai final sampling unit (FSU).[footnoteRef:30] [30: Eriyanto.Teknik Sampling Analisis Opini Publik.Yogyakarta.LKIS,2007.hlm.156]
Proses pemilihan kecamatan dapat dilakukan menggunakan acak (random) sistematis maupun acak sederhana. Di Kota Semarang terdapat 16 kecamatan dengan 177 kelurahan, dan akan diambil 5 kecamatan sebagai sampel, maka pengambilan 5 kecamatan tersebut dilakukan secara acak sitematis.Dengan menghitung interval sampel (IS) dan menentukan nomor acak (NA) pertama yang dipakai sebagai awal memilih klaster sampel dari melakukan random tabel angka acak microsoft excel, berikut telah dipilih 5 kecamatan yang akan menjadi lokasi sampel.Tabel 1.1Kecamatan terpilih dari hasil random sistematisNoABCDE
Kecamatan Jumlah DPTJumlah kumulatifSeleksi klaster (No)Klaster Sampel
1Smg Barat114.662114662
2Smg Selatan55.183169845142179 (NA)X
3Smg Timur61.529231374
4Smg Utara93135324509
5Smg Tengah52740377249362246 (NA + IS)X
6Gayamsari 50290427539
7Pedurungan 120698548237
8Genuk 61226609463582313 (NA + 2 IS)X
9Tembalang 101822711285
10Candisari 58128769413
11Gunungpati54090823503802380 (NA + 3 IS)X
12Banyumanik 89650913153
13Gajahmungkur42422955575
14Mijen 39084994659
15Ngaliyan 8418010788391022447 (NA + 4 IS)X
16Tugu 214981100337
Jumlah1100337
Keterangan:IS = P/KP = jumlah populasiK = klaster yang diinginkan (dalam penelitian ini akan mengambil 5 kecamatan).IS = 1100337 / 5 = 220067,4 (dibulatkan ke bawah) menjadi 220067Sedangkan nomor acak awal yang muncul dari hasil acak microsoft excel dengan rumus fx = RAND()*(220067-1)+1 adalah 142179.Kemudian, setelah terpilih 5 kecamatan masing - masing dari kecamatan tersebut diambil 2 kelurahan. Kelurahan Kelurahan tersebut diambil secara acak sebagai final sampling unit, dimana individu dalam kelurahan tersebut yang akan dijadikan sebagai responden. Dari tabel diatas dapat digunakan sampel dengan mengambil 5 kecamatan berdasarkan hasil pemilihan secara acak sistematis yang akan mewakili kecamatan kecamatan lainnya. Maka 5 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Semarang Selatan, Semarang Tengah, Genuk, Gunungpati dan Ngaliyan. Pada masing masing kecamatan tersebut nantinya akan diambil 2 kelurahan secara random atau secara acak untuk menentukan hasil akhir sampel mewakili final sampel unit. Kemudian diambil individu sebagai responden. Untuk melihat kelurahan yang menjadi final sampel unit dapat dilihat pada tabel berikut :Tabel 1.2Daftar kelurahan yang menjadi sampelNoKecamatanKelurahan
1Smg SelatanBarusari, Bulustalan, Lamper Kidul, Lamper Lor, Lamper Tengah, Mugassari, Peterongan, Pleburan, Randusari, Wonodri
2Smg TengahBangunharjo, Brumbungan, Gabahan, Jagalan, Karangkidul, Kauman, Kembangsari, Kranggan, Miroto, Pandansari, Pekunden, Pendrikan Kidul, Pendrikan Lor,Purwodinatan, Sekayu
3Genuk Bangetayu Kulon, Bangetayu Wetan, Banjardowo, Gebangsari, Genuksari, Karangroto, Kudu, Muktiharjo Lor, Penggaron Lor, Sembungharjo, Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Trimulyo
4GunungpatiCepoko, Gunungpati, Jatirejo, Kalisegoro, Kandri, Mangunsari, Ngijo, Nongkosawit, Pakintelan, sekaran, Patemon, Plalangan, Pongangan, Sadeng, Sukorejo, Sumurejo
5Ngaliyan Bambankerep, Gondoriyo, Kalipancur, Ngaliyan, Podorejo, Purwoyoso, Tambak Aji, Wonosari, Beringin
Sumber : BPS Kota Semarang 2014Keterangan : Yang dicetak tebal (bold) merupakan sampel terpilih.Dalam penelitian ini menggunakan sampel acak wilayah (area probability sampling), Rumus sampel dari penelitian ini adalah :n = Z 2. [ p (1 - p) ] . N Z2 [ p (1 - p) ] + (N - 1) . E2 Keterangan :Z :Mengacu pada nilai Z (tingkat kepercayaan). Jika tingkat kepercayaan yang dipakai 90%, nilai Z adalah 1,65. Tingkat kepercayaan 95%, nilai Z adalah 1,96. Sedangkan tingkat kepercayaan 99%, nilai Z adalah 2,58.P :(1 - p) Variasi populasi. Variasi populasi disini dinyatakan dalam bentuk proporsi. Proporsi dibagi kedalam dua bagian dengan total 100% (atau 1).E :Kesalahan sampel yang dikehendaki (sampling eror). Sebesar 5% atau 0,05.N :Jumlah populasiJadi sampel untuk penelitian ini adalah :n =1,652 [0,5 (1 0,5)] . 1.100.337 1,652 [0,5 (1 0,5)] + (1.100.337 - 1) . 5%2 =2,7225 (0,25) . 1.100.337 2,7225 (0,25) + (1.100.336 . 0,0025) =0,680625 . 1.100.337 0,680625 + 2.750,84 =748916,872751,5206 =272,182905Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 272 responden yang mewakili populasi 1.100.337 orang di Kota Semarang. Dengan pertimbangan menghilangkan angka koma, karena yang dijadikan objek penelitian adalah manusia, dan tidak mungkin angka koma tersebut dimunculkan.Oleh karena itu dalam penelitian ini di tiap tiap kelurahan akan diambil 28 responden (sebagai pembulatan dari 27,2) sehingga dari total 10 kelurahan yang ada di dalam 5 kecamatan jumlah keseluruhan menjadi 280 responden.1.7.5. Sumber DataSumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya.1.7.6. Teknik Pengumpulan Data1. KuisionerTeknik pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan melalui formulir daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk mendapat jawaban seperlunya, terdiri dari :a. Pertanyaan terbukaMemberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab pertanyaan secara bebas dan menurut pengalaman sendiri.b. Pertanyaan tertutupBentuk pertanyaan yang tidak memberikan kebebasan pada responden dalam menjawab pertanyaan sehingga kemungkinan jawabannya dipersempit dan diberi pola serta kerangka susunan terlebih dahulu.2. InterviewInterview merupakan cara pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman pertanyaan sebagai panduan untuk melengkapi kuesioner agar pertanyaan lebih terfokus pada materi.3. Dokumentasi Merupakan alat pengumpulan data dengan bersumber dokumen tertentu atau studi literatur seperti buku, surat kabar, artikel, dan data lain yang berkaitan dengan penelitian serta jurnaljurnal.1.7.7. Teknik Pengolahan DataTahap tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan sebagai berikut :1. Editing Yaitu kegiatan memeriksa atau memilih kembali jawaban responden.
2. Tabulasi Yaitu menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk tabeltabel. Data setelah ditabelkan berdasarkan perolehan freakuensi kemudian dianalisis.1.7.8. Analisis Data Penganalisaan data yang dipakai dalam penelitian Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Walikota Semarang periode Tahun 2010-2015 ini adalah analisa data secara kuantitatif dengan menggunakan pengolahan SPSS. SPSS adalah program software yang digunakan untuk olah data statistik. Dari berbagai program olah data statistik lainnya, SPSS merupakan program yang paling banyak diminati oleh peneliti, karena penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berhubungan dengan angka angka dan statistik.
DaftarPustaka Didi, Marzuki. 2006.bekerja demi rakyat : meningkatkan kompetisi aparatur pemerintah daerah dalam kebijakan dan pelayanan publik. Jakarta : komunal. Jalaluddin, Rahmat. 2003.Psikologi Komunikasi. Bandung : Remaja Rosdakarya. Agung Wasesa,Agung. 2005.strategi public relations, Jakarta : Rajawali Press. Winaryo. 2004.self Empowerement, Persepsi, Paradigma dan Motivasi Salesman .Jakarta : Grasindo. Koentjaraningrat. 1990,pengantar ilmu antropologi,Jakarta : PT. Rineka Cipta. Joko Widodo, Mahmudi. 2002,Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi. Jakarta : Insan Cendekia. Taliziduhu, Ndraha. 1997,Budaya Organisasi,Jakarta : Rineka Cipta. Wibowo,Agus. 2007.implementasi mekanisme komplain (terhadap pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat). Jakarta : Pattiro. J Kaloh. 2009,Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. jakarta : Sinar Grafika. Nawawi. Hadari. 1993,Kepemimpinan Menurut Islam,Yogyakarta : Gajah Mada Universiti Press. P. Sondang, Siagian. 2002.Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta : Rineka Cipta. Kartini, kartono. 2005.Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Rivai, Veithzal. 2003.Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada . Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1993.Metode Penelitian Survei. Jakarta : LP3ES. Sugiyono. 2013.Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta. Eriyanto. 2007.Teknik Sampling Analisis Opini Publik. LKIS. Yogyakarta. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah KPUD Kota Semarang Tahun 2010 Kota Semarang dalam angka 2014, BPS Kota Semarang, 2014 http://www.tempo.co/read/news/2010/05/21/177249456/Soemarmo-Hadi-Saputro-Ditetapkan- Jadi-Wali-Kota-Semarang, diakses hari jumat 20 februari 2015 jam 06.10 WIB
