PERSENTASI PERPAJAKN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAHPENDAHULUANPajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasannya karena pajak penjualan dirasa tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan.Kelemahan pajak penjualan :Adanya pajak bergandaBermacam macam tarif sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannyaTidak mendorong exporBelum dapat mengatasi penyelundupan

Kelebihan pajak pertambahan nilai:Menghilangkan pajak bergandaMenggunakan tarif tunggal Netral dalam persaingan dalam NegriNetral dalam perdagangan InternasionalNetral dalam pola konsumsiDapat mendorong exporPajak pertambahan Nilai Merupakan:Pajak tidak langsungPajak ats konsumsi dalam Negri

DASAR HUKUM Undang undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah .Undang undang Nomor 18 Tahun 2000. Undang undang ini disebut Undang undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.BARANG KENA PAJAK (BKP)Pengertian Barang Kena Pajak adalah Barang berwujud berupa barang bergerak atua tidak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU. PPN.Jenis barang yang tidak dikenai PPN yang telah ditetapkan oleh Undang undang :Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernnya.Barang barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat.Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restauran, rumah makan,warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang di konsumsi di tempat atu tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham,obligasi dan lainnya)

JASA KENA PAJAK (JKP)PengertianJasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai.Jenis jenis jasa yang tidak dikenai PPN berdasarkan UU. :Jasa di bidang pelayanan kesehatan medikJasa di bidang pelayanan sosialJasa di bidang pengiriman surat dengan perangkoJasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsiJasa di bidang keagamaanJasa di bidang pendidikanJasa di bidang kesenian dan hiburan yang tidak dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersil seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara Cuma-Cuma.Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan seperti penyiaran radio dan televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertyujuan komersil.Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di airJasa di bidang tenaga kerjaJasa di bidang perhotelanJasa yang disediakan oleh Pemerintah dala rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)Kewajiban Pengusaha Kena PajakMelaporkan usahanya untuk dilakukan menjadi PKPMemungut PPN dan PPn BM yang terutangMembuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajakMembuat nota retur dalam hal terdapat pengambilan BKPMelakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanyaMenyetor PPN dan PPn BM yang terutangMenyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPNPengusaha yang tidak mempunyai kewajiban sebagai PKP :Pengusaha kecilPengusaha yang semata mata menyerahkan barang atau jasa yang tidak dikenai pajak.

PENGUSAH KECILPengusaha kecil adalah yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,-Beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan pengusaha kecil :Dilarang membuat faktur pajakTidak wajib memasukan SPT Masa PPNWajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP bagi pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto diatas batas yangditentukan

PENYERAHAN BARANG KENA PAJAKYang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah :Penyerahan hak atas BKP karena perjanjianPengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasingPenyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelangPemakain sendiri dan atau pemberian Cuma Cuma atas BKPPersediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbeliakn yang masih tersisa pada pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dokreditkanPenyerahan BKP dari pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar CabangPenyerahan BKP secara konsinyasiOBYEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PPN dikenakan atas :Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha kena pajak . Impor BKPPenyerahan JKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak.Pemanfaatan BKP berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah PabeanEkspor BKP oleh pengusaha kena pajakKegiatan membanguan sendiri yang dilakuakan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lainPenyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbeliakan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat di kreditkanPAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAHPPn BM hanya dilakukan satu kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.

Batasan suatu barang termasuk BKP yang tergolong mewah:Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokokBarang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentuPada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggiBarang tersebut di konsumsi untuk menunjukan statusApabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat seperti minuman beralkohol PPn BM dikenakan atas :Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam Daeran Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannyaImpor BKP yang tergolong mewah oleh siapapunDASAR PENGENAAN PAJAK Dasar pengenaan pajak (DPP) yang menjadi DPP adalah :Harga jualPenggantianNilai imporNilai eksporNilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Mentri Keuangan

TARIFTarif pajak pertambahan nilaiTarip PPN yang berlaku saat ini adalah 10% sedangkan tarif PPN atas Ekspor BKP adalah 0%. Tarif PPN dapat berubah mulai 5% sampai paling tinggi 15% hal tersebut terjadi jika perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan dengan peraturan pemerintah.Tarif PPn BMSesuai peraturan pemerintah dapat di tetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 75%. Tarip PPn BM yang berlaku saat ini 10%,20%,30%,40%,50%,dan 75%.Tarif PPn BM dikelompokan menjadi :Kelompok berupa kendaraan bermotor Kelompok selain kendaraan bermotor

Tarif PPn BM pada kendaraan bermotor10%Untuk pengangkutan 10 15 orang termasuk pengemudi dengan bahan bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinderUntuk pengangkutan kurang dari 10 orang selain sedan dan station wagon, dengan sistem satu gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 1500 cc20%Untuk pengangkutan kurang dari 10 orang dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500ccKendaraan bermotor dengan kabin ganda (Doble cabin) pada kendaraan bak terbuka atau tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 orang dengan sistem satu gandar penggerak atau dua dengan semua kapasitas isi silinder, dengan masa total tidak lebih dari 5 ton.30%Untuk pengangkutan kurang dari 10 orang pada kendaraan sedan atau station wagon, kapasitas isi silinder sampai 1500ccUntuk kendaraan selain sedan dan station wagon, dengan sistem dua gandar penggerak (4x4), isi silinder 1500cc40%Untuk pengangkutan kurang dari 10 orang pada kendaraan selain sedan dan station wagon, dengan sistem satu gandar penggerak. Isi silinder lebih dari 2500cc 3000ccUntuk semua jenis kendaraan, dengan sistem dua gandar penggerak, isi silinder lebih dari 1500cc 3000ccUntuk semua jenis kendaraandengan sistem dua gandar penggerak, isi silinder 1500cc 2500cc50% untuk semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf60%Kendaraan beroda dua dengan silinder lebih dari 250cc 500ccKendaraan khusus yang buat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu75%Pengangkutan kurang 10 orang, semua jenis kendaraan, dengan sistem satu atau dua gandar pengerak, isis silinder lebih dari 3000ccPengangkutan kurang 10 orang, semua jenis kendaraan, dengan sistem satu atau dua gandar pengerak, silinder lebih dari 2500ccKendaraan beroda dua, silinder lebih dari 500ccTrailer, semi trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau perkemahanb. Tarif PPn BM selain kendaraan bermotor10%Alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisiPeralatan dan erlengkapan olah ragaMesin pengatur suhu udaraAlat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radioAlat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya20%Alat rumah tangga, pesawat pendingin, dan pesawat pemanas. selain yang disebut pada tarif 10%Hunian mewahPesawat penerima siaran televisi, dan antena serta reflektor antena, selain yang disebut pada tarif 10%Mesin pengatur suhu udara, mesin strika, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik dan instrumen musikWangi-wangian30%Kendaraan air, sampan dan kano kecuali untuk kperluan negara atau angkutan umumPeralatan dan perlengkapan olah raga selain yang di sebut pada tarif 10%40%Minuman yang mengandung alkoholBarang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruanPermadani yang terbuat dari sutera atau woolBarang kaca dari kristal timah hitam dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atu semacam ituBarang-barang yang sebagian atu seluruhnya terbuat dari logam mulia atau logam yang dilapisi logam mulia atau campuran dari padanyaKendaraan air, sampan dan kano, selain yang disebut pada tarif 30%, kecuali untuk keperluan NegaraBalon udara dan balon udara yang dapat dikemudikanPeluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan NegaraJenis alas kakiBarang-barang perabot rumah tangga dan kantorBarang-barang yang terbuat dari porselin, tanah, tanah lempung cina atau keramikBarang barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu, selain batu jalan dan tepi jalan

50%Permadani yang terbuat dari bulu hewan halusPesawat udara, kecuali untuk keperluan Negara atau angkutan udara niagaPeralatan dan perlengkapan, selain yang disebutkan pada tarif 10% dan 30%Senjata api, dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan Negara75%Minuman yang mengandung alkohol selain yang disebutkan pada tarif 40%Barang-barang yang terbuat dari batu mulia dan atau mutiara atau campuran dari padanyaKapal pesiaramewah, kecuali untuk keperluan Negara atau angkutan umumUntuk ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan tarif 0%. PPn BM yang telah dibaya atas perolehan BKPTM yang diekspor dapat diminta kembali (restitusi)

MEKANISME PENGENAAN PPNMekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut :Pada saat membeli / memperoleh BKP/JKP akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain wajib memungut PPN bagi penjual PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN,PKP penjual wajib membuat faktur pajak.Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan selisihnya harus di setorkan ke kas Negara.Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya.Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT Masa PPN)CONTOH :Sepanjang bulan Maret 2006, PT ABC mempunyai transaksi sebagai berikut :Membeli bahan baku seharga Rp. 100.000.000,- (dipungut PPN sebesar Rp. 10.000.000,-)Membeli bahan penolong seharga Rp. 40.000.000,- (dipungut PPN sebesar Rp. 4000.000,-)Menjual produknya seharga Rp. 200.000.000,- (memungut PPN sebesar Rp. 20.000.000,-)Perhitungan PPN : Jumlah Pajak keluaran Rp. 20.000.000,-Jumlah pajak masukan Rp. 14.000.000,-PPN kurang bayar Rp. 6000.000,-

Jumlah PPN kurang bayar sebesar Rp. 6000.000,- ini harus di setorkan ke kas negaraCARA MENGHITUNG PPN :PPN =Dasar Pengenaan Pajak X Tarif Pajak

Contoh :Pengusaha kena pajak A menjual tunai BKP kepada pengusaha kena pajak B dengan harga jual Rp. 25.000.000,- PPN yang terutang 10% x Rp.25.000.000,- =Rp.2.500.000,-Sesorang mengimpor BKP dari luar Daerah Pabean dengan nilai impor Rp.15.000.000,- PPN yang dipungut melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai=10%xRp.15.000.000,-=Rp.1.500.000,-CARA MENGHITUNG PPn BMPPn BM=Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak contoh :PKP ABC sebagai pabrikan menyerahkan barang hasilproduksinya dengan harga jual Rp. 10.000.000,- Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPn BM sebesar 40% penghitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut PPN =10%xRp.10.000.000,-=Rp 1000.000,-PPn BM =40%xRp.10.000.000,-=Rp.4000.000,-FAKTUR PAJAK :Faktur pajak standarFaktur pajak gabunganFaktur pajak sederhana Dokumen dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak standar oleh Dirjen Pajak.Faktur pajak standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat :Nama, alamat , NPWP yang menyerahkan NKP dan atau JKPNama, alamat , NPWP pembeli BKP atau penerima JKPJenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau pengganti , dan potongan hargaPPN yang dipungutPPn BM yang dipungutKode, nomor seri,dan tanggal pembuatan faktur pajakNam, jabatan ,dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak

2). Faktur pajak gabungan merupakan faktur pajak standar harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyererahan BKP atau JKP.3). Faktur pajak sederhanaDirektur Jendral Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai faktur pajak sederhan yang paling sedikit memuat :a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP atau JKPb. Jenis dan kuantum BKP atau JKP yang diserahkanc. jumlah Harga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisahTanggal pembuatan faktur pajak sederhana

MEKANISME KREDIT PAJAKContoh 1Selama bulan takwim terjadi kegiatan usaha sebagai berikut:Membeli bahan baku dan lain-lain dari pabrikan Rp. 100.000.000,-Menyerahkan hasil produksi dengan harga jual Rp.60.000.000,-

Pajak masukan yang dipungut oleh PKP lain adalah sebesar:10%xRp. 100.000.000,- = Rp.10.000.000,-Pajak keluaran yang harus dipungut :10% x Rp 60.000.000,- = Rp. 6000.000,-Kelebihan tersebut dapat dikompensasi pada masa pajak berikutnya atau dapat diminta kembali (restitusi).Contoh 2:Selama bulan takwim terjadi kegiatan usaha sebagai berkut:Membeli bahan baku dan lain-lain dari pabrikan Rp 150.000.000,-Menyerahkan BKP hasil produksi dengan harga jual Rp. 200.000.000,-Pajak masukan yang dipungut oleh PKP lain adalah sebesar:10% X 150.000.000,- = Rp. 15.000.000,-Pajak keluaran yang harus dipungut :10% X Rp. 200.000.000,- = Rp. 20.000.000,-PPN yang harus masih disetor ke Kas Negara :Rp 20.000.000,00 Rp. 15.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00

PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN :

Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKPPerolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usahaPerolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan ,jeep,station wagon,van dan kombi, kecuali merupakan barang dagangan atu disewakanPemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKPPerolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) UU PPN, yang biasanya disebut faktur pajak cacat.Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan [ajak pertambahan nilaiPerolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penertiban ketetapan pajak .Perolehan BKP JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

TATA CARA PEMUNGUTAN DASAR PEMUNGUTAN Dasar pemungutan PPN dan PPn BM adalahjumalah pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau jumlah pembayarn yang dilakukan oleh KPPN sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Membayar (SPM)Jumlah atau PPn BM yang dipungutDalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPN maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayarancontoh :Jumlah pembayaran Rp. 11.000.000,00Jumlah PPN : 10/110 x Rp. 11.000.000,00Rp. 1.000.000,00Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan(Rp. 11.000.000,00 Rp. 1.000.000,00)Rp. 10.000.000,00Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewahdari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut disamping terutang PPN juga terutang PPn BM, maka Jumlah PPN dan PPn BM Yang dipungut adalah sebagai berikut :dalam hal terutang PPn BM sebesar 20% maka jumlah PPN yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran sedangkan jumlah PPn BM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran Contoh:PPn BM dengan tarif 20%

Jumlah pembayaran Rp. 13.000.000,00Jumlah PPN yang dipungut:(10/130 x 13.000.000,-)Rp. 1.000.000,00Jumlah PPn BM yang dipungut:(20/130 x 13.000.000,00)Rp. 2.000.000,00Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan :13.000.000 (1.000.000 + 2000.000)= 10.000.000Dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak 1000.000 dan tidak merupakan jumlah yang terpecah pecah maka PPN dan PPn BM tidak perlu dipungut oleh bendaharawan pemerintah;. Batas jumlah pembayaran sebesar 1000.000Contoh 1 :Harga jual Rp. 900.000,00PPN : 10% x 900.000Rp. 90.000,00PPn BM (misal terutang dengan tarif 20%)Rp. 180.000,00Harga jual termasuk PPN dan PPn BMRp. 1.170.000,00

Contoh 2:harga jual Rp. 800.000,00PPN : 10% x 800.000Rp. 80.000,00PPn BM (Misal terutang dengan tarif 10%)Rp. 80.000,00harga jual termasuk PPN dan PPn BMRp. 960.000,00karena PPN dan PPn BM kurang dari 1000.000 tidak perlu dipungut oleh bendaharawan pemerintah dan KPPN tetapi dipungut dan disetorkan oleh PKP Rekanan pemerintah dan faktur Pajak harus dibuatPPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRIAtas kegiatan membangun sendiri DIKENAKAN Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% di kalikan dengan dasar Pengenaan Pajak.DPP atas kegiatan membangun sendiri adalah 40% Pajak pertambahan Nilai yang terutang setiap bulan adalah 10% dikalikan dengan DPP untuk setiap bulan Rumus :PPN = (40% x jumlah biaya yang dikeluarkan ) x 10%Contoh :Tn. Budi melakukan kgiatan membangun sendiri bangunan dengan luas 300m2 yang akan digunakan sebagai rumah tinggal. Seluruh biaya yang dikeluarakan pada bulan April 2006 (diluar pembelian tanah) adalah 50.000.000,00 PPN yang harus disetorkan adalah:PPN= (50.000.000 x 40% ) x 10% = 20.000.000x 10% = 2000.000Catatan :Pajak masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan.SURAT PEMBERITAHUAN MASA (SPT MASA) PPN

Merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh PKP mengenai perhitungan:Pajak masukan berdasarkan realisasi pembelian BKP atau realisasi penerimaan JKPPajak keluaranberdasarkan realisasi pengeluaran BKP/JKPPenyetoran pajak atau kompensasiBagi pengusaha kena pajak penyampaian SPT :PKP wajib melaporkan perhitungan pajak tersebut kepada Dirjen Pajak (Kantor Pelayanan Pajak)Dilakukan paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak Menggunakan formulir SPT Masa Keterangan dan dokumen yang dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPT masa ditetapkan oleh Mentri Keuangan SPT diuanggap tidak dimasukan jika tidak atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan UU PPN. 1984Perhatikan juga ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan