PERENCANAAN PROGRAM & KEGIATAN UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA
PERENCANAANPROGRAM & KEGIATAN
UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA
Biodata Pemateri
Tlp : 08112112186 / 081313211186
Email : [email protected]
Web : www.khaerulumam.my.id
Pekerjaan Saat Ini
Dosen bid. Organisasi & Manajemen FISIP UIN SGD Bandung
Ketua Jurusan Administrasi Negara FISIP UIN SGD Bandung
Karya Buku yang Telah Terbit
Perilaku Organisasi (2008); Komunikasi & PR (2009); Manajemen
Organisasi (2011); Menejemen Perkantoran (2013); Manajemen
Perbankan Syariah (2013); Pasar Modal Syariah
(2013);Manajemen Pemasaran Bank Syariah (2013); Manajemen
Projek (2015); Manajemen Resiko (2015)
Khaerul Umam, S.IP, SE.,M.Ag
PENDAHULUAN
(BEBERAPA HAL YANG PERLU DIKETAHUI)
ETIKA PENGADAAN DAN GOOD GOVERNANCE
Etika
Tertib & Tanggung
JawabProfesional, Mandiri Dan
Jujur
Tidak SalingMempengaruhi
Menerima dan
tanggung jawabMenghindari
Conflict Of Interest
Mencegah Pemborosan
MenghindariPenyalahgunaan
Wewenang
Tidakmenerima,
menawarkanatau
menjanjikan
Kete
ntu
an
K
od
e E
tik
Pen
gad
aan
Kete
ntu
an
Go
od
Go
vern
an
ce
Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
oleh Kementerian / Lembaga / Satuan
Kerja Perangkat Daerah / Institusi
lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai
dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan
memperoleh Barang/Jasa
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Istilah Barang dan Jasa
Pejabat yang bertanggung jawab ataspelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
Unit organisasi pemerintah yang berfungsimelaksanakan pengadaan Barang/Jasa diK/L/D/I yang bersifat permanen, dapatberdiri sendiri, atau melekat pada unit ygsudah ada.
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN
UNIT LAYANAN PENGADAAN
Istilah Barang dan Jasa
Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
BARANG
PEKERJAAN KONSTRUKSI
Istilah Barang dan Jasa
Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang.
Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
JASA LAINNYA
JASA KONSULTASI
Kedudukan Perencanaan Penganggaran
Pemrograman (Programming)
Perencanaan (Planning)
Pemanfaatan dan pemeliharaan (Operation and maintenance).
Penganggaran (Budgeting)
Pengadaan (Procurement)
Pelaksanaan kontrak dan pembayaran (Contract Implementation and payment)
Penyerahan pekerjaan/barang (Handover)
PrinsipPengadaanbarang/jasa
Efisien
Efektif
Transparan
TerbukaBersaing
Adil/TidakDiskriminatif
Akuntabel
PRINSIP PENGADAAN
HATI-HATI DENGAN KORUPSI
Bagaimana & dari mana
uang-barang-fasilitas hasil
korupsidiperoleh?
Penyuapan
BriberyPenggelapan
Emblezzlement
Komisi
Commission
Pemerasan
Extortion
Penyalah
gunaanWewenang
Abuse of Discretion
Pilih kasih
Favoritism
Nepotisme
Nepotism
SumbanganIlegal
Illegal Contribution
Pemalsuan
Fraud
PEMBAHASAN
PROSUDUR PERENCANAAN ANGGARAN
UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA
Identifikasi kebutuhan barang/jasa
Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran
Penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan
Penetapan kebijakan umum tentang pengorganisasian pengadaan
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Penetapan kebijakan umum tentang cara pengadaan
Penyusunan jadwal kegiatan pengadaan
Prosudur Penganggaran BarJas
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
Prosudur Penyusunan Rencana Umum
Pengadaan Barang & Jasa
Identifikasi kebutuhan
barang/jasa
Penyusunan dan
penetapan
rencana penganggaran;
Penetapan kebijakan umum
tentang pemaketan
pekerjaan
Penetapan kebijakan umum tentang cara
pengadaan
Penetapan kebijakan umum
tentang pengorganisasian
pengadaan
Penyusunan Kerangka Acuan
Kerja (KAK)
Penyusunan jadwal kegiatan
pengadaanPengumuman Rencana
Umum Pengadaan
Pengadaan dengan cara
Swakelola
Pengadaan dengan menggunakan
Penyedia Barang/Jasa
Identifikasi Kebutuhan
Barang/Jasa
1. Ketentuan Umum Identifikasi Kebutuhan BarJas
PA melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa terhadap rencana
kegiatan yang ada di dalam Renja K/L/D/I;
Kebutuhan barang/jasa dapat berupa Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya;
Dalam melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa, PA wajib
melakukan penelaahan terhadap barang/jasa yang telah
tersedia/dimiliki/dikuasai, terkait dengan ketentuan prinsip-prinsip
pengadaan yaitu efisiensi dan efektifitas dalam pengadaan
barang/jasa;
Untuk melakukan identifikasi terhadap barang/jasa yang telah
tersedia/dimiliki/dikuasai, PA dapat menggunakan data base Barang
Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) dan/atau daftar riwayat
kebutuhan Barang/Jasa dari masing-masing unit/satuan kerja
K/L/D/I, sebagai sumber data dan informasi yang diperlukan;
Cont.…
Kebutuhan barang/jasa yang diperlukan K/L/D/I adalah kebutuhan riil
barang/jasa yang akan diadakan/dilaksanakan;
Kebutuhan riil adalah jumlah kebutuhan barang/jasa yang diperoleh
berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan barang/jasa terhadap rencana
kegiatan yang ada di dalam Renja K/L/D/I, dikurangi dengan jumlah
barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki dan yang sejenis/sesuai
spesifikasi yang diperlukan serta memenuhi syarat kelayakan.
Dalam hal kebutuhan barang yang diperlukan K/L/D/I bertujuan untuk
menunjang tugas dan fungsi organisasi, maka jumlah kebutuhan barang,
ditetapkan dengan mempertimbangkan besaran organisasi/jumlah
pegawai dalam satu organisasi; beban tugas dan tanggung jawabnya;
Penetapan kebutuhan barang dilakukan dengan mempertimbangkan
penilaian prioritas kebutuhan dan kecukupan anggaran yang tersedia (pagu
anggaran);
Dalam hal barang yang diperlukan untuk kegiatan Renja-K/L/D/I
bertujuan untuk menjaga tingkat persediaan barang pada setiap tahun
anggaran atau untuk keperluan penggantian karena adanya barang yang
sudah tidak layak untuk difungsikan/rusak, dihapus, sudah dijual, hilang,
mati/tidak berfungsi atau atas pertimbangan teknologi serta sebab lain
yang dapat dipertanggung jawabkan khususnya bagi pengguna/pengelola
barang, maka penetapan jumlah kebutuhan barang dilakukan dengan
mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam pengadaan
barang/jasa.
Cont.…
2. Identifikasi Kebutuhan Barang yang dilakukan berdasarkan
rencana kegiatan yang ada di dalam Renja K/L/D/I
a. Identifikasi terhadap jenis barang yang diperlukan dan
jumlah masingmasing barang menurut jenis,
fungsi/kegunaan, ukuran dan spesifikasi barang;
b. Kapan barang yang diperlukan sudah harus
didatangkan/berada di lokasi untuk diserahterimakan
agar dapat segera difungsikan/digunakan;
c. Pihak yang memerlukan (sebagai pengelola/pengguna
barang);
d. Persyaratan terhadap cara pengangkutan barang,
penimbunan/ penyimpanan,
pengoperasian/penggunaan, pemeliharaan dan
pelatihan (apabila diperlukan);
3. Identifikasi Pasokan (supply) Barang/Jasa
a. Apakah barang yang diperlukan mudah didapat di pasaran di
Indonesia dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan;
b. Apakah barang yang diperlukan merupakan produk dalam negeri
atau barang impor, pabrikan atau dapat dilakukan dengan
tangan/manual atau merupakan produk kerajinan tangan;
c. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari barang yang
dibutuhkan/yang akan diadakan;
d. Terhadap jumlah produsen dan/atau jumlah Penyedia Barang,
yang dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan
pengadaan.
4. Identifikasi Ketersediaan Barang (yang telah tersedia/dimiliki)
a. Menentukan kesesuaian barang menurut jenis, fungsi/kegunaan,
ukuran/kapasitas dan spesifikasi barang serta jumlah masing-
masing barang yang diperlukan;
b. Status kelayakan barang yang ada apabila akan digunakan/
dimanfaatkan/difungsikan (layak secara ekonomi dan keamanan);
c. Dengan mengetahui riwayat kebutuhan barang, antara lain:
kapan waktu dibutuhkan barang atau waktu serah terima barang
dilakukan, bagaimana cara pengadaannya, dan total biaya
pengadaan berikut sumber dana yang digunakan, serta status
pengelolaan/penggunaan barang.
Cat: Dalam melakukan identifikasi kebutuhan barang untuk masing masing K/L/D/I, dapat menggunakan
daftar pertanyaan, seperti contoh format pertanyaan terlampir (Lampiran: X.1).
5. Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi
a. Pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan atau yang akan
diadakan, adalah untuk kegiatan yang ada di dalam Renja
K/L/D/I;
b. Pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan atau yang akan
diadakan apakah dapat dilaksanakan oleh usaha mikro, usaha
kecil termasuk koperasi kecil;
c. Kapan pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan atau yang akan
diadakan harus sudah selesai dikerjakan, sehingga dapat
segera dimanfaatkan sesuai rencana;
d. Dalam hal pekerjaan konstruksi memerlukan desain
konstruksi, maka desain konstruksi yang diperlukan sudah
harus dipersiapkan pada tahun anggaran sebelum tahun
anggaran dimana pekerjaan konstruksi akan dilaksanakan;
e. Dalam hal diperlukan desain konstruksi dan akan
dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dengan tahun
anggaran dimana pekerjaan konstruksi dilaksanakan, dan
jenis kontraknya adalah kontrak tahun tunggal
6. Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi
a. Identifikasi kebutuhan jasa konsultansi didasarkan pada
kegiatan yang ada didalam Renja K/L/D/I;
b. Identifikasi yang dilakukan, adalah untuk mengetahui jenis jasa
konsultansi yang dibutuhkan, fungsi dan manfaat dari
pengadaan jasa konsultansi, serta target dan sasaran yang
ditetapkan;
c. Siapa yang akan menggunakan jasa konsultansi tersebut, serta
kapan harus diadakan dan berapa lama waktu yang diperlukan
untuk pengadaan;
d. Jasa konsultansi yang akan diadakan apakah dapat dilakukan
oleh usaha mikro, usaha kecil termasuk koperasi kecil;
e. Dalam hal jasa konsultansi yang dibutuhkan adalah jasa
konsultansi untuk penyusunan desain konstruksi, dan akan
dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dimana pekerjaan
konstruksi akan dilaksanakan, maka pekerjaan desain
konstruksi tersebut tergolong sederhana dan tidak
membutuhkan waktu lama;
Cont..(6)f. Dalam hal jasa konsultansi yang diperlukan untuk penyusunan
desain konstruksi dan pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan
dengan pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi serta diikat dalam 1
(satu) kontrak (design and build contract), maka pemilihan penyedia
barang/jasa yang digunakan adalah penyedia barang/jasa pekerjaan
konstruksi. Dengan demikian, kontraknya adalah kontrak pekerjaan
konstruksi, sedang tenaga ahli yang dibutuhkan harus disediakan
oleh kontraktor atau dapat dilakukan melalui kerja sama operasi.
Ketentuan pelaksanaan pemilihan, diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g. Dalam hal jasa konsultansi yang diperlukan adalah jasa pengawasan
pelaksanaan pekerjaan konstruksi, maka yang perlu diketahui
adalah kapan pekerjaan konstruksi tersebut dimulai dan berapa
lama waktu untuk penyelesaian pekerjaan konstruksi serta jumlah
tenaga ahli pengawasan sesuai bidang keahlian masing-masing yang
diperlukan.
Dalam melakukan identifikasi kebutuhan jasa konsultansi untuk masing masing K/L/D/I, dapat menggunakan daftar
pertanyaan, seperti contoh format pertanyaan terlampir. (Lampiran: X.1)
7. Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya
a. Jenis kebutuhan jasa lainnya, dalam kaitannya untuk menentukan
jumlah tenaga kerja dan/atau tenaga terampil yang diperlukan, sesuai
dengan bidang dan pengalamannya masing-masing;
b. Dalam hal jasa lainnya yang dibutuhkan adalah untuk memenuhi
kebutuhan guna menunjang kegiatan yang bersifat rutin pada setiap
tahun anggaran, maka dapat ditetapkan sebagai kebutuhan prioritas
yang harus diadakan pada setiap tahun anggaran;
c. Dalam hal kebutuhan yang bersifat rutin dan diindikasikan tidak ada
peningkatan terhadap target dan sasaran yang diperlukan
(jumlah/volume/kapasitas dan waktu pengadaan), maka dapat
ditetapkan besarnya kebutuhan adalah sama dengan kebutuhan pada
tahun sebelumnya.
Dalam melakukan identifikasi kebutuhan jasa lainnya untuk masingmasing K/L/D/I, dapat menggunakan daftar pertanyaan, seperticontoh format pertanyaan terlampir. (Lampiran: X.1)
Penyusunan dan Penetapan
Rencana Penganggaran
Sumber Dana Untuk Penganggaran
a. Dana yang akan dipergunakan untuk
Pengadaan Barang/Jasa K/L/D/I,
bersumber dari sebagian atau seluruhnya
APBN/APBD
b. Dana untuk pengadaan barang/jasa
K/L/D/I, yang bersumber dari sebagian
atau seluruhnya melalui Pinjaman/Hibah
Luar Negeri, Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
serta dari dana investasi;
Rencana Pembiayaan Untuk Pengadaan Barang/Jasa
K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa
meliputi:
1) Biaya pendukung dapat mencakup biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya
pelatihan, dan lain-lain;
2) Biaya administrasi, (next slide)
3) Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun
anggaran yang akan datang namun pengadaannya dilaksanakan pada tahun
anggaran berjalan, harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.
4) K/L/D/I dapat mengusulkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) terkait
honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan dalam
penetapan SBU oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah.
Sepanjang diperlukan, pembiayaan untuk Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan
atas kerjasama antar K/L/D/I (co-financing) yang didasarkan pada kebutuhan
bersama.
Untuk Biaya Administratif Terdiri dari:
a. Biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya
pengumuman ulang;
b. Honorarium pejabat pelaksana pengadaan, misalnya: PA,
PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan, termasuk tim teknis, tim pendukung
lainnya yang diperlukan dan staf proyek yang terlibat dalam
kegiatan;
c. Biaya survei lapangan/pasar;
d. Biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
e. Biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, antara lain: biaya
pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji coba;
Penetapan Kebijakan Umum
Tentang Pemaketan Pekerjaan
Pemaketan Pekerjaan
a. Wajib memaksimalkan penggunaan produksi
dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi
usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil;
b. Nilai sampai dengan Rp. 2, 5 miliar diperuntukan
bagi usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil,
kecuali secara kompetensi usaha kecil, usaha
mikro , dan koperasi kecil tidak terpenuhi;
c. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk
usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil
Pemaketan Pekerjaan
d. Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa
paket kegiatan yang tersebar di beberapa
daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan
tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah
e. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut
sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau
besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha
Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
Pemaketan Pekerjaan
e. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa
paket dengan maksud menghindari pelelangan;
dan/atau
f. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur
pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan
pertimbangan yang tidak obyektif.
Pendayagunaan produksi dalam negeri
pada proses Pengadaan Barang/Jasa
a. Ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam
negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan
kepada semua peserta;
b. Dalam proses evaluasi Pengadaan Barang/Jasa harus
diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil
produksi dalam negeri dan bukan Barang/ Jasa impor
yang dijual di dalam negeri ;
c. Dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan
Barang/Jasa produksi dalam negeri berasal dari impor,
dipilih Barang/Jasa yang memiliki komponen dalam
negeri paling besar; dan
d. Dalam mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa, sedapat
mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan
kemampuan atau potensi nasional.
34
Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri
Spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam
negeri belum memenuhi persyaratan ; dan/atau.
produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi
kebutuhan.
35
Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa yang di impor langsung, semaksimal mungkin
menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.
Pendayagunaan produksi dalam negeri
Tingkat Komponen Dalam Negeri
36
Menunjukkanbesarnya tingkat
penggunaanbarang/jasa Wajib digunakan bila
TKDN + BMP mencapai 40 %
Hanya berlaku jikaterdapat minimal 3
calon penyediaproduk dalam negeri
Hanya berlakupada barang
yang memenuhispesifikasi teknis
Mengacu padadaftar inventarisoleh kementrian
perindustrian
PerhitunganTKDN merujukpada ketentuan
MenteriPerindustrian
Tingkat
Komponen
Dalam Negeri
(TKDN)
merupakan
indikator tingkat
penggunaan
produk dalam
negeri dilakukan
sesuai besaran
komponen dalam
negeri pada setiap
Barang/Jasa
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI
Ketentuan tentang HPS
HPS disusun dan ditetapkan oleh PPK, kecualiuntuk kontes/sayembara
ULP/pejabat pengadaan mengumumkan nilaitotal HPS
Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan rinciannya bersifat rahasia
HPS disusun paling lama 28 hari kerjasebelum batas akhir pemasukan penawaran
HPS bukan sebagai dasar untuk menentukanbesaran kerugian Negara
Riwayat HPS harus didokumentasikanKete
ntu
an U
mum
HP
S
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI
Penggunaan HPS
• Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya
• Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah
• Dasar untuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang
nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS
Pejabat Pembuat Komitmen
Menetapkan HPS
RpHarga optimal/ wajar
TIDAK “MARK-UP”
Memperhitungkan semua
komponen biayaPerhitungkan keuntungan penyedia
+ overhead
Penyedia Barang/ Jasa
ULP/Pejabat Pengadaan
Mengumumkan Nilai Total HPS
HPS bukan sebagai dasar untuk
menentukan besaran kerugian
negara
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI
Data / Informasi untuk membuat HPS
Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang
dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa
diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya
Pengadaan Barang/Jasa;
b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat
Statistik (BPS);
c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi
terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
d. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor
tunggal;
e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan
mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah
Bank Indonesia;
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI
Data / Informasi untuk membuat HPS
40
HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan
informasi harga barang/jasa di luar negeri
HPS telah memperhitungkan PPn dan (overhead + profit yang
wajar)
HPS TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya tak terduga, biaya
lain-lain dan PPh penyedia barang/jasa
g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan
instansi lain maupun pihak lain;
h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana
(engineer’s estimate);
i. norma indeks; dan/atau
j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
GUNANYA HPS/O’E
1. Untuk menilai kewajaran harga penawaranyang disampaikan pihak penyedia (evaluasiharga) dan sebagai batas penawarantertinggi kecuali pekerjaan jasa konsultansi
2. Sebagai dasar bagi penetapan nilai nominal jaminan penawaran (1-3% dari HPS)
3. Untuk menetapkan tambahan nilai jaminanpelaksanaan, bilamana penawaran kurangdari 80% dari OE, dinaikan menjadi 80% HPS
Penetapan kebijakan umum tentang
cara pengadaan
Pengadaan Barang/Jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan
dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai
penanggung jawab anggaran, instansi
pemerintah lain dan/atau kelompok
masyarakat.
Jenis Barang/Jasa Yang Pengadaannya
Dapat Dilakukan Melalui Swakelola
MENINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
1
KEMANDIRIAN INDUSTRI ALUTSISTA DAN ALMATSUS DALAM NEGERI
2
PENINGKATAN PERAN UMKM DAN KELOMPOK MASYARAKAT
3
PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM
4
PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
5
MENYEDERHANAKAN KETENTUAN DAN TATA CARA6
Jenis Barang/Jasa Yang Pengadaannya
Dapat Dilakukan Melalui Swakelola
MENINGKATKAN PROFESIONALISME PARA PIHAK7
MENINGKATKAN PAJAK8
MENUMBUHKEMBANGKAN PERAN USAHA NASIONAL, INDUSTRI
KREATIF INOVATIF, BUDAYA, DAN HASIL PENELITIAN9
MANFAATKAN SARANA/PRASARANA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DALAM NEGERI10
PELAKSANAAN PBJ DI WILAYAH RI TERMASUK
KANTOR PERWAKILAN RI11
MENGHARUSKAN PENGUMUMAN SECARA TERBUKA12
Garis Besar Proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
PENANDATANGANAN & PELAKSANAAN
KONTRAK
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA
PERSIAPAN
Garis Besar Proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia
1.Perencanaan Umum (Identifikasi Kebutuhan,
Anggaran, Pemaketan, cara pengadaan,
organisasi, KAK)
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan
(menyusun spesifikasi teknis, dan rancangan
kontrak)
3.Perencanaan Pemilihan (Pengkajian ulang
paket dan jadwal, pemilihan sistem
pengadaan, penetapan metode penilaian
kualifikasi, penyusunan jadwal pelelangan,
penyusunan Dok.Pengadaan)
PERSIAPAN
Garis Besar Proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia
Pengumuman, sanggah, dan Penetapan Pemenang
Evaluasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi (u/ Pasca)
Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran
Penjelasan Lelang
Penyampaian UndanganPengumuman
Pascakualifikasi
Pengumuman daftar penyedia yang lulus prakualifikasi
Evaluasi Dok. Kualifikasi
Pengumuman dan pemasukan Dok. Kualifikasi
PELAKSANAAN
PEMILIHAN
PENYEDIA
Garis Besar Proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia
Pelaporan dan PenyerahanB/J
Persiapan dan PelaksanaanKontrak
PENANDATANGANAN
& PELAKSANAAN
KONTRAK
ALUR FIKIR PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BARANG/JASA YANG MEMENUHI PERSYARATAN
Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN
KEBIJAKAN UMUM
MELALUI PENYEDIA SWAKELOLA
KONTRAK/SPK
Penetapan kebijakan umum tentang
pengorganisasian pengadaan
a. PA/KPA
b. PPK
c. ULP/Pejabat Pengadaan
d. PPHP
1 Pengadaan
Melalui Penyedia
a. PA/KPA
b. PPK
c. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Swakelola
d. PPHP
2 Pengadaan
dengan swakelola
Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat pada organisasi
pengadaan tidak terikat tahun anggaran
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN
BARANG JASA PEMERINTAH
Perangkat organisasi ULP mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang
kelembagaan
Pengangkatan dan pemberhentian
Pejabat tidak terikattahun anggaran
Panitia Penerima HasilPekerjaan
Pejabat PembuatKomitmen
Unit LayananPengadaan/Pejabat
Pengadaan
Proses Pemilihan dan Penetapan
Kontrak dan Pelaksanaan Hasil Pekerjaan
Penyedia
Barang/Jasa
mengangkat
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN
BARANG JASA PEMERINTAH
Tugas Pokok dan Kewenangan PA/KPA/PPK
PenggunaAnggaran/Kuas
a PenggunaAnggaran
1 Menetapkan dan mengumumkan RUP
2 Mengawasi pelaksanaan anggaran
3 Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim teknis, dan Tim Juri
4 Menetapkan Pemenang Pengadaan:
Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya > Rp100 Milyar
Jasa Konsultasi > Rp.10 Milyar
5 Pelaporan Keuangan
6 menyimpanan seluruh dokumen
7 menyelesaikan perselisihan pihak yang diangkat
PPK
1. Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ (Spek Teknis, HPS,Rancangan Kontrak)
2. Menerbitkan SPPBJ dan Penandatangan Kontrak
3. Melaksanakan dan mengendalikan kontrak
4. Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya
5. Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan:
6. menyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan
Persyaratan PPK
memiliki integritas;a
memiliki disiplin tinggi;b
memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;c
mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; d
menandatangani Pakta Integritas;e
Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda- Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara ; danf
memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.g
Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM dikecualikan untuk
PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
Dalam hal tidak ada personil yang Memenuhi persyaratan untuk
ditunjuk sebagai PPK, persyaratan “memiliki sertifikat”
dikecualikan untuk:
a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau
b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
Persyaratan manajerial:
a. Min S1 (kecuali jumlah PNS yang S1 tebatas, maka dapat
dijabat oleh pegawai dg golongan min setara dengan IIIa)
b. punya pengalaman/terlibat aktif di PBJ min 2 tahun
c. mampu bekerja secara kelompok
Persyaratan PPK
mengadakan ikatan perjanjian dengan Menandatangani Kontrak untuk Penyedia
Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran
yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.
Larangan Pejabat Pembuat Komitmen
LARANGAN PPK
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG
JASA PEMERINTAH
Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/PP
58
Ketua ULP
a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh
kegiatan ULP;
b. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
c. mengawasi seluruh kegiatan PBJ di ULP dan
melaporkan apabila ada penyimpangan
dan/atau indikasi penyimpangan;
d. membuat laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan PBJ kepada Menteri/
Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
Institusi;
e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan
Sumber Daya Manusia ULP;
f. menugaskan/menempatkan/memindahkan
anggota Pokja sesuai dengan beban kerja;
g. mengusulkan pemberhentian anggota Pokja
yang ditugaskan di ULP kepada
PA/KPA/Kepala Daerah;
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG
JASA PEMERINTAH
Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/PP
Unit
Layanan
Pengadaan
Pejabat
Pengadaan
1. Mengusulkan Perubahan
Perencanaan Teknis;
2. Menyusun Rencana
Pemilihan;
3. Menetapkan Dokumen
Pengadaan;
4. Menetapkan Nilai Jaminan
Penawaran kecuali Pejabat
Pengadaan;
5. Menetapkan Tenaga Ahli;
6. Melakukan Proses
Pemilihan;
7. Membuat laporan proses
dan hasil Pengadaan
kepada Menteri/Kepala
Daerah;
8. Membuat Pertanggung
Jawaban atas Pelaksanaan
kegiatan pengadaan kepada
PA/KPA.
1. Wajib Melaksanakan Proses Pemilihan:
• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya
diatas Rp.200 juta
• Jasa Konsultasi diatas Rp.50 juta
2. Menetapkan Penyedia:
• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya
s.d Rp.100 Milyar
• Jasa Konsultasi s.d Rp.10 Milyar
3. Menjawab Sanggah I
1. Dapat Melaksanakan Proses
Pemilihan:
• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa
lainnya s.d Rp.200 juta
• Jasa Konsultasi s.d 50 juta
2. Menetapkan Penyedia.
• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa
lainnya s.d Rp.200 juta
• Jasa Konsultasi s.d Rp.50 juta
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG
JASA PEMERINTAH
Keanggotaan dan Unsur Keanggotaan ULP/PP
ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP / Pejabat Pengadaan
paham akan:
Pekerjaan yang akan diadakan;
Jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang
bersangkutan;
Isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan.
PERANGKAT ORGANISASI ULP:
Perangkat organisasi mengacu kepada peraturan
perundang-undangan di bidang kelembagaan
(KemenPAN)
PEJABAT PENGADAAN:
Ditetapkan 1 orang
1. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab;
2. Memahami keseluruhan pekerjaan;
3. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugasyang bersangkutan;
4. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
5. Pokja ULP memiliki Sertifikat Keahlian; dan
6. Menandatangani Pakta Integritas setelah ditetapkan.
UNIT LAYANAN PENGADAAN
PERSYARATAN ULP
UNIT LAYANAN PENGADAAN
PERSYARATAN ULP
8. Persyaratan Sertifikasi dapat dikecualikan untuk Kepala
ULP
9. L/I yang memiliki keterbatasan PNS dapat mengangkat
pegawai tetap non PNS.
10. Jumlah ULP disesuaikan dengan rentang kendali dan
kebutuhan
11. Untuk pekerjaan yang bersifat khusus atau memerlukan
keahlian khusus , ULP dapat dibantu oleh tenaga ahli
baik yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta.
HAL HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN ULP/PP
ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP harus:
Menanda tangani “Pakta Integritas”
Memiliki Integritas, Disiplin dan
tanggung jawab
Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Anggota ULP dilarang duduk sebagai:
a. PPK;
b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM)
c. Bendahara; dan
d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat
Pengadaan/anggota ULP untuk PBJ yang
dibutuhkan instansinya.
LARANGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
LARANGAN ULP
PERSYARATAN PPHP
memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab
dalam melaksanakan tugas;
memahami isi Kontrak;
memiliki kualifikasi teknis;
menandatangani Pakta Integritas; dan
tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan
Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan
Bendahara.
TUGAS PPHP
melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan Kontrak;
menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah
melalui pemeriksaan/pengujian; dan
membuat dan menandatangani Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan.
Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan
keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli.
Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan
pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan
Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.
Penyedia Barang/Jasa
PenyediaBarang/Jasa
adalah badan usaha atau orang perseoranganyang menyediakan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya
Syaratpenyedia
Memiliki ijin usaha; memiliki pengalaman/ kemampuan teknis
Memperoleh paling kurang satu pekerjaandalam kurun waktu empat tahun terakhir(dikecualikan bagi yang baru berdiri kurangdari tiga tahun)
Penyedia Barang/Jasa
Syarat penyedia
Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan
Dalam hal kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerja
sama operasi
Memiliki kemampuan pada bidang/subbidang pekerjaan
yang sesuai
Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil
untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya
Sisa Kemampuan Paket (SKP) hanya untuk pekerjaan
konstruksi dan jasa lainnya
Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit
Sebagai wajib pajak sudah memiliki NPWP, SPT tahunan
dan laporan pajak 3 bulan terakhir
Penyedia Barang/Jasa
Syarat penyedia
Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan
keuangan dari bank
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan
diri pada Kontrak
Tidak masuk dalam Daftar Hitam
Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau
dengan jasa pengiriman; dan
Menandatangani Pakta Integritas
Pengecualian persyaratan kualifikasi untuk Penyedia asing SKP
Persyaratan Perpajakan
Wajib berpenga-laman meski baru berdiri <3 tahun
PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN
BARANG/JASA
Pengadaan Melalui Penyedia B/J
Dokumen penetapan rencana umum pengadaan
• Penetapan rencana umum pengadaan
• Penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa
1. Dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Spesifikasi teknis barang/jasa
Harga perkiraan sendiri (HPS)
Rancangan kontrak
2. Dokumen pelaksanaan kontrak
Pelaksanaan, pengendalian kontrak dengan penyedia barang/jasa
3. Dokumen pelaporan pelaksanaan/penyelesaian PBJ
Laporan pelaksanaan/penyelesaian PBJ kepada PA/KPA
4. Berita acara penyerahan
Hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPHP/PPK
Hasil pekerjaan pengadaan kepada PA/KPA
5. Dokumen kemajuan pekerjaan
Laporan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
hambatan pelaksanaan pekerjaan
PA
PPK
PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN
BARANG/JASA
Pengadaan Melalui Penyedia B/J
1. Dokumen pemilihan
Berita acara, adendum, penetapan penyedia
2. Dokumen pengadaan
Penetapan dokumen pengadaan
3. Dokumen penawaran
Penetapan besaran nominal jaminan penawaran
4. Dokumen pengumuman pelaksanaan PBJ
Pengumuman pelaksanaan PBJ baik di website K/L/D/I
dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta
dalam Portal Pengadaan Nasional
5. Dokumen Kualifikasi
Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa
ULP
PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN
BARANG/JASA
Pengadaan Melalui Penyedia B/J
6. Dokumentasi administrasi
Evaluasi administrasi, teknis dan harga
7. Jawaban Sanggah
Jawaban dari panitia pengadaan
8. Dokumen pemilihan
Salinan dokumen pemilihan penyedia disampaikan
kepada PPK
9. Dokumen asli
Pemilihan penyedia barang/jasa
10.Dokumen proses dan hasil pengadaan
Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan
Institusi
ULP
Tim
swakelola
PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN
BARANG/JASA
Pengadaan Melalui Swakelola
•Laporan kemajuan pelaksanaan keuangan secara berkala
Dokumen kemajuan pelaksanaan
pekerjaan
PPK
Tim
swakelola
Tim
swakelola
•Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan
•Pencapaian target fisik yang dicatat setiap hari dan hasil evaluasi
•Pencapaian target non-fisik dan hasil evaluasi
Dokumen kemajuan
realisasi fisik dan
keuangan
Dokumen pencapaian target
fisik
Dokumen pencapaian target
non-fisik
PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN
BARANG/JASA
Pengadaan Melalui Swakelola
• Penggunaan bahan, jasa
lainnya, peralatan/suku
cadang dan/atau tenaga
ahli perseorangan yang
dicatat setiap hari dalam
laporan harian
• Laporan bulanan yang
dibuat berdasarkan laporan
mingguan
• Administrasi dan foto
pelaksanaan pekerjaan
Tim
swakelola
Dokumen penggunaan bahan, jasa
lainnya, peralatan/suku
cadang, dan/atau tenaga ahli
Dokumen bulanan
Dokumen pekerjaan
Kerangka Acuan Kerja (KAK)
KAK Memuat :
Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi: latar belakang,
maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, produk yang dihasilkan serta
tenaga dan/atau tenaga ahli yang diperlukan;
Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan,
dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;
Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, dengan
memperhatikan kebutuhan K/L/D/I dan tidak mengarah pada
merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang serta
memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan penggunaan
Standar Nasional Indonesia (SNI);
Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak
yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.
KAK ?
Kerangka Acuan Kegiatan merupakan gambaran umum
dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan
dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian Negara/Lembaga.
untuk apa ?
Menjamin efisiensi, efektifitas, kelancaran dan
keseragaman tata urut dan materi kegiatan serta
menentukan thema, merumuskan masalah kemudian
mencari jawaban atas permasalan melalui Kegiatan Yang
dilaksanakan.
ISI KAK
KAK1.
Apa yang akan di hasilkan
2.
mengapa dilaksanakan
perlukan
3.
Siapa yang melaksanakan
4.
Kapan Akan dilaksanakan
5.
Dimana dilaksanakan
6. Bagaimana Kegiatan tersebut
diaksanakan
7.
Berapa Aggaran yang di butuhkan
Data dan Informasi
KELENGKAPAN KAK
1. Rincian Anggaran Biaya (RAB) adalah suatu dokumen yang
berisi rincian komponen-komponen masukan (input) dari sebuah
kegiatan serta besaran biaya dari masing-masing komponen. RAB
merupakan penjabaran lebih lanjut dari unsur perkiraan biaya
(how much) dalam KAK.
2. Data Pendukung Lainnya adalah dokumen yang mendukung
KAK dan RAB, dapat berupa keterangan mengenai spesifikasi
barang berikut harganya, analisis biaya satuan, Gambar, dan
sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan oleh K/L.
FORMAT KAKKementerian Negara/Lembaga :…………………
Unit Organiasi : …………………
Program : …………………
Kegiatan : …………………
Sub Kegiatan : …………………
Detail Kegiatan : …………………
1. Lata Belakang
a. Dasar Hukum
b. Gambaran Umum
c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan
2. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)
a. Uraian Kegiatan
b. Batasan Kegiatan
3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud Kegiatan
b. Tujuan Kegiatan
Lanjutan.....4. IndikaKAK Keluaran dan Keluaran
a. IndikaKAK Keluaran (kualitatif)
b. Keluaran (kuantitatif)
5. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)
a. Metode Pelaksanaan
b. Tahapan Kegiatan
6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan (where)
7. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who) .
a. Pelaksana Kegiatan
b. Penangggung Jawab Kegiatan
c. Penerima Manfaat Kegiatan
Lanjutan.....8. Jadwal Kegiatan
a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan (time table)
9. Biaya : total biaya yg diperlukan dalam kegiatan
………….., ..............…………...
Pejabat Penanggung Jawab
( …………………………………)
TATA CARA PENGISIAN
FORMAT KAK
1. Kementerian Negara/Lembaga, diisi dengan nomenklatur K/L.
2. Unit Organisasi, diisi dengan nomenklatur Unir Eselon I yang
bersangkutan (satuan kerja).
3. Program, diisi dengan nama program (sesuai referensi RKA).
4. Kegiatan, diisi dengan nama kegiatan (sesuai referensi RKA).
5. Sub Kegiatan, diisi dengan nama sub kegiatan (sesuai referensi RKA.
6. Detail Kegiatan, diisi dengan nama detail kegiatan.
LANJUTAN ....7. Latar Belakang, menjelaskan dasar hukum yang terkait dan kebijakan K/L yang
merupakan dasar keberadaan kegiatan berkenaan berupa peraturan
perundangan yang berlaku, Rencana Strategis K/L dan Tupoksi K/L,
sedangkan gambaran umum merupakan penjelasan secara singkat mengapa
(why) kegiatan tersebut dilaksanakan dan alasan penting kegiatan tersebut
dilaksanakan serta keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan keluaran (output)
dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program, yang pada akhirnya
akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan.
8. Kegiatan Yang Dilaksanakan, menjelaskan uraian kegiatan apa (what) yang
akan dilaksanakan dan batasan kegiatan.
Lanjutan...9. Maksud dan Tujuan, menjelaskan mengapa (why) kegiatan harus dilaksanakan dan
berisikan hasil akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan (bersifat kualitatif) serta
manfaat (outcome) kegiatan.
10. Indikator Keluaran dan Keluaran, menjelaskan indikator keluaran berupa target
yang ingin dicapai (bersifat kualitatif) dan keluaran (output) yang terukur dalam
suatu kegiatan (bersifat kuantitatif), misalnya : 50 km, 40 m2, 20 orang, 1 LHP, dan
lain-lain.
11. Cara Pelaksanaan Kegiatan, menjelasakan bagaimana (how) cara pelaksanaan
kegiatan baik berupa metode pelaksanaan, komponen, tahapan dalam mendukung
pencapaian keluaran (output) kegiatan.
12. Tempat Pelaksanaan Kegiatan, menjelaskan di mana (where) kegiatan tersebut akan
dilaksanakan.
Lanjutan...13. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan, menjelaskan siapa (who)
saja yang terlibat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
serta penerima manfaat kegiatan.
14. Jadwal Kegiatan, menjelaskan berapa lama dan kapan (when) kegiatan
tersebut dilaksanakan, dengan dilengkapi time table kegiatan.
15. Biaya, berisikan total biaya (how much) kegiatan, sebesar nilai nominal
tertentu yang dirinci dalam RAB sebagai lampiran KAK.
16. Tempat dan Tanggal, diisi tempat dan tanggal pembuatan KAK.
17. Penandatangan KAK, diisi pejabat yang bertanggung jawab pada
kegiatan yang akan dilaksanakan
KAK PENGADAAN BARANG
PADA PRINSIPNYA SEMUA KAK BAIK UNTUK KEGIATAN ,
PENGADAAN BARANG, PEMBANGUNAN / JASA
KONSTRUKSI .
YANG MEMBEDAKAN ADALAH DATA DUKUNG YANG DIBUTUHKAN UNTUK
MENUNJANG KAK TERSEBUT
DATA DUKUNG KAK PENGADAAN BARANG
Di perlukan Spesifikasi Teknis barang yang akan diadakan.
Spesifikasi Teknis tidak boleh mengarah ke satu merek tertentu, kecuali :
a) untuk pengadaan suku cadang,
b) Pengadaan Kendaraan dengan cara pengadaan langsung,
c) hanya ada satu penyedia yang sanggup mengadakan barang yang dibutuhkan
(barang Khusus), setelah dialkukan jutifikasi dan identifikasi yang telah dilakukan
Untuk Barang yang menyebutkan Merk disertai Brosur Barang
Pelatihan pengunaan / Pengoperasian barang (bila diperlukan)
Penanggung jawab Kegiatan
............................................
KAK PEMBANGUNAN
GEDUNG/ KONSTUKSI
Data Dukung Untuk Pengadaan
Konstruksi harus di lengkapi
dengan Gambar Rencana.
Komponen Biaya Pembangunan/ Konstruksi
1. Biaya Pembangunan Fisik Gedung
2. Biaya Perencanaan
3. Biaya Pengawasan
4. Biaya Pengelolaan
Komposisi Anggaran tersebut harus mengacu pada
Peraturan Menteri PU no 45 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara
INTERPOLASI BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG
DIPA pembangunan gedung Rp325.000.000,00
1. Biaya konstruksi fisik
325.000.000 - 319.000.000
------------------------------------ X (275.000.000 - 250.000.000) +
250.000.000 =
349.200.500 - 319.000.000
6.000.000
-----------------X (25.000.000) + 250.000.000
30.200.500
= 4.966.805,19 + 250.000.000
= 254.966.805,19
INTERPOLASI BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG
DIPA pembangunan gedung Rp325.000.000,00
2. Biaya Konsultan Perencanaan
325.000.000-319.000.000
--------------------------------- X (22.291.500 – 20.625.000) + 20.625.000 =
349.200.500-319.000.000
6.000.000
--------------- x (1.666.500) + 20.625.000
30.200.500
= 331.087,23 + 20.625.000
= 20.956.087,23
INTERPOLASI BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG
DIPA pembangunan gedung Rp325.000.000,00
3. Biaya Konsultan Pengawasan
325.000.000 – 319.000.000
----------------------------------- X (14.509.000 – 13.375.000) + 13.375.000 =
349.200.500 – 319.000.000
6.000.000
--------------- X (1.134.000) + 13.375.000
30.200.500
=225.294,28 + 13.375.000
= 13.600.294,28
INTERPOLASI BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG
DIPA pembangunan gedung Rp 325.000.000,00
4. Biaya Administrasi/ Pengelolaan
325.000.000 – 319.000.000
------------------------------------ X (37.400.000 – 35.000.000) + 35.000.000 =
349.200.500 – 319.000.000
6.000.000
--------------- X (2.400.000) + 35.000.000
30.200.500
=476.813,30 + 35.000.000
= 35.476.813,30
Penyusunan Jadwal
Kegiatan Pengadaan
Jadwal kegiatan perencanaan umum pengadaan
1. Perkiraan waktu kapan Renja K/L/D/I dan
Pagu Anggaran ditetapkan, sehingga
identifikasi kebutuhan barang/jasa dapat
dilakukan;
2. Kecukupan data dan informasi yang bersumber
dari BMN dan/atau Riwayat Pengadaan dalam
rangka menetapkan kebutuhan riil K/L/D/I;
Jadwal kegiatan pelaksanaan pengadaan.
• Pengadaan Swakelola disusun :
Alokasi waktu untuk perencanaan pengadaan swakelola;
Alokasi waktu untuk pengadaan bahan/material, tenaga
dan/atau tenaga ahli serta peralatan yang diperlukan;
Alokasi waktu untuk pelaksanaan pengadaan swakelola,
sampai dengan serah terima pekerjaan berikut
penyusunan laporan;
• Menggunakan penyedia barang/jasa :
Alokasi waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan
pemilihan penyedia barang/jasa;
Alokasi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan
pekerjaan/pelaksanaan kontrak sampai dengan serah
terima pekerjaan;
Alokasi waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan
pekerjaan (apabila diperlukan).
Contoh format jadwal kegiatan
pengadaan barang/jasa, terlampir.
(Lampiran: X.3)
Catatan
Dalam menyusun jadwal kegiatan pengadaan,
juga dipertimbangkan perkiraan waktu kapan
Rencana Umum Pengadaan diumumkan serta
batas akhir efektif tahun anggaran
.Contoh format Rencana Umum
Pengadaan terlampir (x.4)
Pengumuman Rencana Umum
Pengadaan Barang/Jasa
• PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa K/L/D/I secara
terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran (RKA)
K/L/D/I yang bersangkutan disetujui oleh DPR/DPRD.
• Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dilakukan dalam website K/L/D/I
masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal
Pengadaan Nasional melalui LPSE.
• K/L/D/I dapat mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
yang kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya atau tahun
anggaran yang akan datang.
HATUR NUHUN
www.khaerulumam.my.id
Note : Materi diambil dari beberapa sumber antara lain Website LKPP, Perpres yang berkatan dengan barjas, Kepmen, Slide Sosialisasi Perpres Barjas, dll