Top Banner
PERENCANAAN PROGRAM & KEGIATAN UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA
105

Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Jul 14, 2016

Download

Documents

DianaFitri
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

PERENCANAANPROGRAM & KEGIATAN

UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA

Page 2: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Biodata Pemateri

Tlp : 08112112186 / 081313211186

Email : [email protected]

[email protected]

Web : www.khaerulumam.my.id

Pekerjaan Saat Ini

Dosen bid. Organisasi & Manajemen FISIP UIN SGD Bandung

Ketua Jurusan Administrasi Negara FISIP UIN SGD Bandung

Karya Buku yang Telah Terbit

Perilaku Organisasi (2008); Komunikasi & PR (2009); Manajemen

Organisasi (2011); Menejemen Perkantoran (2013); Manajemen

Perbankan Syariah (2013); Pasar Modal Syariah

(2013);Manajemen Pemasaran Bank Syariah (2013); Manajemen

Projek (2015); Manajemen Resiko (2015)

Khaerul Umam, S.IP, SE.,M.Ag

Page 3: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

PENDAHULUAN

(BEBERAPA HAL YANG PERLU DIKETAHUI)

Page 4: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

ETIKA PENGADAAN DAN GOOD GOVERNANCE

Etika

Tertib & Tanggung

JawabProfesional, Mandiri Dan

Jujur

Tidak SalingMempengaruhi

Menerima dan

tanggung jawabMenghindari

Conflict Of Interest

Mencegah Pemborosan

MenghindariPenyalahgunaan

Wewenang

Tidakmenerima,

menawarkanatau

menjanjikan

Kete

ntu

an

K

od

e E

tik

Pen

gad

aan

Kete

ntu

an

Go

od

Go

vern

an

ce

Page 5: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa

oleh Kementerian / Lembaga / Satuan

Kerja Perangkat Daerah / Institusi

lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai

dari perencanaan kebutuhan sampai

diselesaikannya seluruh kegiatan

memperoleh Barang/Jasa

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Page 6: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Istilah Barang dan Jasa

Pejabat yang bertanggung jawab ataspelaksanaan pengadaan Barang/Jasa

Unit organisasi pemerintah yang berfungsimelaksanakan pengadaan Barang/Jasa diK/L/D/I yang bersifat permanen, dapatberdiri sendiri, atau melekat pada unit ygsudah ada.

PEJABAT PEMBUAT

KOMITMEN

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Page 7: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Istilah Barang dan Jasa

Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

BARANG

PEKERJAAN KONSTRUKSI

Page 8: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Istilah Barang dan Jasa

Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang.

Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

JASA LAINNYA

JASA KONSULTASI

Page 9: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Kedudukan Perencanaan Penganggaran

Pemrograman (Programming)

Perencanaan (Planning)

Pemanfaatan dan pemeliharaan (Operation and maintenance).

Penganggaran (Budgeting)

Pengadaan (Procurement)

Pelaksanaan kontrak dan pembayaran (Contract Implementation and payment)

Penyerahan pekerjaan/barang (Handover)

Page 10: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

PrinsipPengadaanbarang/jasa

Efisien

Efektif

Transparan

TerbukaBersaing

Adil/TidakDiskriminatif

Akuntabel

PRINSIP PENGADAAN

Page 11: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

HATI-HATI DENGAN KORUPSI

Bagaimana & dari mana

uang-barang-fasilitas hasil

korupsidiperoleh?

Penyuapan

BriberyPenggelapan

Emblezzlement

Komisi

Commission

Pemerasan

Extortion

Penyalah

gunaanWewenang

Abuse of Discretion

Pilih kasih

Favoritism

Nepotisme

Nepotism

SumbanganIlegal

Illegal Contribution

Pemalsuan

Fraud

Page 12: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

PEMBAHASAN

PROSUDUR PERENCANAAN ANGGARAN

UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA

Page 13: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Identifikasi kebutuhan barang/jasa

Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran

Penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan

Penetapan kebijakan umum tentang pengorganisasian pengadaan

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Penetapan kebijakan umum tentang cara pengadaan

Penyusunan jadwal kegiatan pengadaan

Prosudur Penganggaran BarJas

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Page 14: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Prosudur Penyusunan Rencana Umum

Pengadaan Barang & Jasa

Identifikasi kebutuhan

barang/jasa

Penyusunan dan

penetapan

rencana penganggaran;

Penetapan kebijakan umum

tentang pemaketan

pekerjaan

Penetapan kebijakan umum tentang cara

pengadaan

Penetapan kebijakan umum

tentang pengorganisasian

pengadaan

Penyusunan Kerangka Acuan

Kerja (KAK)

Penyusunan jadwal kegiatan

pengadaanPengumuman Rencana

Umum Pengadaan

Pengadaan dengan cara

Swakelola

Pengadaan dengan menggunakan

Penyedia Barang/Jasa

Page 15: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Identifikasi Kebutuhan

Barang/Jasa

Page 16: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

1. Ketentuan Umum Identifikasi Kebutuhan BarJas

PA melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa terhadap rencana

kegiatan yang ada di dalam Renja K/L/D/I;

Kebutuhan barang/jasa dapat berupa Barang/Pekerjaan Konstruksi/

Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya;

Dalam melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa, PA wajib

melakukan penelaahan terhadap barang/jasa yang telah

tersedia/dimiliki/dikuasai, terkait dengan ketentuan prinsip-prinsip

pengadaan yaitu efisiensi dan efektifitas dalam pengadaan

barang/jasa;

Untuk melakukan identifikasi terhadap barang/jasa yang telah

tersedia/dimiliki/dikuasai, PA dapat menggunakan data base Barang

Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) dan/atau daftar riwayat

kebutuhan Barang/Jasa dari masing-masing unit/satuan kerja

K/L/D/I, sebagai sumber data dan informasi yang diperlukan;

Page 17: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Cont.…

Kebutuhan barang/jasa yang diperlukan K/L/D/I adalah kebutuhan riil

barang/jasa yang akan diadakan/dilaksanakan;

Kebutuhan riil adalah jumlah kebutuhan barang/jasa yang diperoleh

berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan barang/jasa terhadap rencana

kegiatan yang ada di dalam Renja K/L/D/I, dikurangi dengan jumlah

barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki dan yang sejenis/sesuai

spesifikasi yang diperlukan serta memenuhi syarat kelayakan.

Dalam hal kebutuhan barang yang diperlukan K/L/D/I bertujuan untuk

menunjang tugas dan fungsi organisasi, maka jumlah kebutuhan barang,

ditetapkan dengan mempertimbangkan besaran organisasi/jumlah

pegawai dalam satu organisasi; beban tugas dan tanggung jawabnya;

Page 18: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Penetapan kebutuhan barang dilakukan dengan mempertimbangkan

penilaian prioritas kebutuhan dan kecukupan anggaran yang tersedia (pagu

anggaran);

Dalam hal barang yang diperlukan untuk kegiatan Renja-K/L/D/I

bertujuan untuk menjaga tingkat persediaan barang pada setiap tahun

anggaran atau untuk keperluan penggantian karena adanya barang yang

sudah tidak layak untuk difungsikan/rusak, dihapus, sudah dijual, hilang,

mati/tidak berfungsi atau atas pertimbangan teknologi serta sebab lain

yang dapat dipertanggung jawabkan khususnya bagi pengguna/pengelola

barang, maka penetapan jumlah kebutuhan barang dilakukan dengan

mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam pengadaan

barang/jasa.

Cont.…

Page 19: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

2. Identifikasi Kebutuhan Barang yang dilakukan berdasarkan

rencana kegiatan yang ada di dalam Renja K/L/D/I

a. Identifikasi terhadap jenis barang yang diperlukan dan

jumlah masingmasing barang menurut jenis,

fungsi/kegunaan, ukuran dan spesifikasi barang;

b. Kapan barang yang diperlukan sudah harus

didatangkan/berada di lokasi untuk diserahterimakan

agar dapat segera difungsikan/digunakan;

c. Pihak yang memerlukan (sebagai pengelola/pengguna

barang);

d. Persyaratan terhadap cara pengangkutan barang,

penimbunan/ penyimpanan,

pengoperasian/penggunaan, pemeliharaan dan

pelatihan (apabila diperlukan);

Page 20: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

3. Identifikasi Pasokan (supply) Barang/Jasa

a. Apakah barang yang diperlukan mudah didapat di pasaran di

Indonesia dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi

kebutuhan;

b. Apakah barang yang diperlukan merupakan produk dalam negeri

atau barang impor, pabrikan atau dapat dilakukan dengan

tangan/manual atau merupakan produk kerajinan tangan;

c. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari barang yang

dibutuhkan/yang akan diadakan;

d. Terhadap jumlah produsen dan/atau jumlah Penyedia Barang,

yang dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan

pengadaan.

Page 21: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

4. Identifikasi Ketersediaan Barang (yang telah tersedia/dimiliki)

a. Menentukan kesesuaian barang menurut jenis, fungsi/kegunaan,

ukuran/kapasitas dan spesifikasi barang serta jumlah masing-

masing barang yang diperlukan;

b. Status kelayakan barang yang ada apabila akan digunakan/

dimanfaatkan/difungsikan (layak secara ekonomi dan keamanan);

c. Dengan mengetahui riwayat kebutuhan barang, antara lain:

kapan waktu dibutuhkan barang atau waktu serah terima barang

dilakukan, bagaimana cara pengadaannya, dan total biaya

pengadaan berikut sumber dana yang digunakan, serta status

pengelolaan/penggunaan barang.

Cat: Dalam melakukan identifikasi kebutuhan barang untuk masing masing K/L/D/I, dapat menggunakan

daftar pertanyaan, seperti contoh format pertanyaan terlampir (Lampiran: X.1).

Page 22: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

5. Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi

a. Pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan atau yang akan

diadakan, adalah untuk kegiatan yang ada di dalam Renja

K/L/D/I;

b. Pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan atau yang akan

diadakan apakah dapat dilaksanakan oleh usaha mikro, usaha

kecil termasuk koperasi kecil;

c. Kapan pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan atau yang akan

diadakan harus sudah selesai dikerjakan, sehingga dapat

segera dimanfaatkan sesuai rencana;

d. Dalam hal pekerjaan konstruksi memerlukan desain

konstruksi, maka desain konstruksi yang diperlukan sudah

harus dipersiapkan pada tahun anggaran sebelum tahun

anggaran dimana pekerjaan konstruksi akan dilaksanakan;

e. Dalam hal diperlukan desain konstruksi dan akan

dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dengan tahun

anggaran dimana pekerjaan konstruksi dilaksanakan, dan

jenis kontraknya adalah kontrak tahun tunggal

Page 23: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

6. Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi

a. Identifikasi kebutuhan jasa konsultansi didasarkan pada

kegiatan yang ada didalam Renja K/L/D/I;

b. Identifikasi yang dilakukan, adalah untuk mengetahui jenis jasa

konsultansi yang dibutuhkan, fungsi dan manfaat dari

pengadaan jasa konsultansi, serta target dan sasaran yang

ditetapkan;

c. Siapa yang akan menggunakan jasa konsultansi tersebut, serta

kapan harus diadakan dan berapa lama waktu yang diperlukan

untuk pengadaan;

d. Jasa konsultansi yang akan diadakan apakah dapat dilakukan

oleh usaha mikro, usaha kecil termasuk koperasi kecil;

e. Dalam hal jasa konsultansi yang dibutuhkan adalah jasa

konsultansi untuk penyusunan desain konstruksi, dan akan

dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dimana pekerjaan

konstruksi akan dilaksanakan, maka pekerjaan desain

konstruksi tersebut tergolong sederhana dan tidak

membutuhkan waktu lama;

Page 24: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Cont..(6)f. Dalam hal jasa konsultansi yang diperlukan untuk penyusunan

desain konstruksi dan pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan

dengan pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi serta diikat dalam 1

(satu) kontrak (design and build contract), maka pemilihan penyedia

barang/jasa yang digunakan adalah penyedia barang/jasa pekerjaan

konstruksi. Dengan demikian, kontraknya adalah kontrak pekerjaan

konstruksi, sedang tenaga ahli yang dibutuhkan harus disediakan

oleh kontraktor atau dapat dilakukan melalui kerja sama operasi.

Ketentuan pelaksanaan pemilihan, diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Dalam hal jasa konsultansi yang diperlukan adalah jasa pengawasan

pelaksanaan pekerjaan konstruksi, maka yang perlu diketahui

adalah kapan pekerjaan konstruksi tersebut dimulai dan berapa

lama waktu untuk penyelesaian pekerjaan konstruksi serta jumlah

tenaga ahli pengawasan sesuai bidang keahlian masing-masing yang

diperlukan.

Dalam melakukan identifikasi kebutuhan jasa konsultansi untuk masing masing K/L/D/I, dapat menggunakan daftar

pertanyaan, seperti contoh format pertanyaan terlampir. (Lampiran: X.1)

Page 25: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

7. Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya

a. Jenis kebutuhan jasa lainnya, dalam kaitannya untuk menentukan

jumlah tenaga kerja dan/atau tenaga terampil yang diperlukan, sesuai

dengan bidang dan pengalamannya masing-masing;

b. Dalam hal jasa lainnya yang dibutuhkan adalah untuk memenuhi

kebutuhan guna menunjang kegiatan yang bersifat rutin pada setiap

tahun anggaran, maka dapat ditetapkan sebagai kebutuhan prioritas

yang harus diadakan pada setiap tahun anggaran;

c. Dalam hal kebutuhan yang bersifat rutin dan diindikasikan tidak ada

peningkatan terhadap target dan sasaran yang diperlukan

(jumlah/volume/kapasitas dan waktu pengadaan), maka dapat

ditetapkan besarnya kebutuhan adalah sama dengan kebutuhan pada

tahun sebelumnya.

Dalam melakukan identifikasi kebutuhan jasa lainnya untuk masingmasing K/L/D/I, dapat menggunakan daftar pertanyaan, seperticontoh format pertanyaan terlampir. (Lampiran: X.1)

Page 26: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Penyusunan dan Penetapan

Rencana Penganggaran

Page 27: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Sumber Dana Untuk Penganggaran

a. Dana yang akan dipergunakan untuk

Pengadaan Barang/Jasa K/L/D/I,

bersumber dari sebagian atau seluruhnya

APBN/APBD

b. Dana untuk pengadaan barang/jasa

K/L/D/I, yang bersumber dari sebagian

atau seluruhnya melalui Pinjaman/Hibah

Luar Negeri, Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

serta dari dana investasi;

Page 28: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Rencana Pembiayaan Untuk Pengadaan Barang/Jasa

K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa

meliputi:

1) Biaya pendukung dapat mencakup biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya

pelatihan, dan lain-lain;

2) Biaya administrasi, (next slide)

3) Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun

anggaran yang akan datang namun pengadaannya dilaksanakan pada tahun

anggaran berjalan, harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.

4) K/L/D/I dapat mengusulkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) terkait

honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan dalam

penetapan SBU oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah.

Sepanjang diperlukan, pembiayaan untuk Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan

atas kerjasama antar K/L/D/I (co-financing) yang didasarkan pada kebutuhan

bersama.

Page 29: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Untuk Biaya Administratif Terdiri dari:

a. Biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya

pengumuman ulang;

b. Honorarium pejabat pelaksana pengadaan, misalnya: PA,

PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima

Hasil Pekerjaan, termasuk tim teknis, tim pendukung

lainnya yang diperlukan dan staf proyek yang terlibat dalam

kegiatan;

c. Biaya survei lapangan/pasar;

d. Biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan

e. Biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, antara lain: biaya

pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji coba;

Page 30: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Penetapan Kebijakan Umum

Tentang Pemaketan Pekerjaan

Page 31: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Pemaketan Pekerjaan

a. Wajib memaksimalkan penggunaan produksi

dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi

usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil;

b. Nilai sampai dengan Rp. 2, 5 miliar diperuntukan

bagi usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil,

kecuali secara kompetensi usaha kecil, usaha

mikro , dan koperasi kecil tidak terpenuhi;

c. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk

usaha kecil, usaha mikro , dan koperasi kecil

Page 32: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Pemaketan Pekerjaan

d. Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa

paket kegiatan yang tersebar di beberapa

daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan

tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah

e. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut

sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau

besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha

Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;

Page 33: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Pemaketan Pekerjaan

e. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa

paket dengan maksud menghindari pelelangan;

dan/atau

f. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur

pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan

pertimbangan yang tidak obyektif.

Page 34: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Pendayagunaan produksi dalam negeri

pada proses Pengadaan Barang/Jasa

a. Ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam

negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan

kepada semua peserta;

b. Dalam proses evaluasi Pengadaan Barang/Jasa harus

diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil

produksi dalam negeri dan bukan Barang/ Jasa impor

yang dijual di dalam negeri ;

c. Dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan

Barang/Jasa produksi dalam negeri berasal dari impor,

dipilih Barang/Jasa yang memiliki komponen dalam

negeri paling besar; dan

d. Dalam mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa, sedapat

mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan

kemampuan atau potensi nasional.

34

Page 35: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri

Spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam

negeri belum memenuhi persyaratan ; dan/atau.

produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi

kebutuhan.

35

Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan

Barang/Jasa yang di impor langsung, semaksimal mungkin

menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.

Page 36: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Pendayagunaan produksi dalam negeri

Tingkat Komponen Dalam Negeri

36

Menunjukkanbesarnya tingkat

penggunaanbarang/jasa Wajib digunakan bila

TKDN + BMP mencapai 40 %

Hanya berlaku jikaterdapat minimal 3

calon penyediaproduk dalam negeri

Hanya berlakupada barang

yang memenuhispesifikasi teknis

Mengacu padadaftar inventarisoleh kementrian

perindustrian

PerhitunganTKDN merujukpada ketentuan

MenteriPerindustrian

Tingkat

Komponen

Dalam Negeri

(TKDN)

merupakan

indikator tingkat

penggunaan

produk dalam

negeri dilakukan

sesuai besaran

komponen dalam

negeri pada setiap

Barang/Jasa

Page 37: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

HARGA PERHITUNGAN SENDIRI

Ketentuan tentang HPS

HPS disusun dan ditetapkan oleh PPK, kecualiuntuk kontes/sayembara

ULP/pejabat pengadaan mengumumkan nilaitotal HPS

Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan rinciannya bersifat rahasia

HPS disusun paling lama 28 hari kerjasebelum batas akhir pemasukan penawaran

HPS bukan sebagai dasar untuk menentukanbesaran kerugian Negara

Riwayat HPS harus didokumentasikanKete

ntu

an U

mum

HP

S

Page 38: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

HARGA PERHITUNGAN SENDIRI

Penggunaan HPS

• Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya

• Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah

• Dasar untuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang

nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS

Pejabat Pembuat Komitmen

Menetapkan HPS

RpHarga optimal/ wajar

TIDAK “MARK-UP”

Memperhitungkan semua

komponen biayaPerhitungkan keuntungan penyedia

+ overhead

Penyedia Barang/ Jasa

ULP/Pejabat Pengadaan

Mengumumkan Nilai Total HPS

HPS bukan sebagai dasar untuk

menentukan besaran kerugian

negara

Page 39: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

HARGA PERHITUNGAN SENDIRI

Data / Informasi untuk membuat HPS

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang

dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa

diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya

Pengadaan Barang/Jasa;

b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat

Statistik (BPS);

c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi

terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

d. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor

tunggal;

e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan

mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah

Bank Indonesia;

Page 40: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

HARGA PERHITUNGAN SENDIRI

Data / Informasi untuk membuat HPS

40

HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan

informasi harga barang/jasa di luar negeri

HPS telah memperhitungkan PPn dan (overhead + profit yang

wajar)

HPS TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya tak terduga, biaya

lain-lain dan PPh penyedia barang/jasa

g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan

instansi lain maupun pihak lain;

h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana

(engineer’s estimate);

i. norma indeks; dan/atau

j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Page 41: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

GUNANYA HPS/O’E

1. Untuk menilai kewajaran harga penawaranyang disampaikan pihak penyedia (evaluasiharga) dan sebagai batas penawarantertinggi kecuali pekerjaan jasa konsultansi

2. Sebagai dasar bagi penetapan nilai nominal jaminan penawaran (1-3% dari HPS)

3. Untuk menetapkan tambahan nilai jaminanpelaksanaan, bilamana penawaran kurangdari 80% dari OE, dinaikan menjadi 80% HPS

Page 42: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Penetapan kebijakan umum tentang

cara pengadaan

Page 43: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Pengadaan Barang/Jasa dimana

pekerjaannya direncanakan, dikerjakan

dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai

penanggung jawab anggaran, instansi

pemerintah lain dan/atau kelompok

masyarakat.

Page 44: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Jenis Barang/Jasa Yang Pengadaannya

Dapat Dilakukan Melalui Swakelola

MENINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

1

KEMANDIRIAN INDUSTRI ALUTSISTA DAN ALMATSUS DALAM NEGERI

2

PENINGKATAN PERAN UMKM DAN KELOMPOK MASYARAKAT

3

PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM

4

PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

5

MENYEDERHANAKAN KETENTUAN DAN TATA CARA6

Page 45: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Jenis Barang/Jasa Yang Pengadaannya

Dapat Dilakukan Melalui Swakelola

MENINGKATKAN PROFESIONALISME PARA PIHAK7

MENINGKATKAN PAJAK8

MENUMBUHKEMBANGKAN PERAN USAHA NASIONAL, INDUSTRI

KREATIF INOVATIF, BUDAYA, DAN HASIL PENELITIAN9

MANFAATKAN SARANA/PRASARANA PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DALAM NEGERI10

PELAKSANAAN PBJ DI WILAYAH RI TERMASUK

KANTOR PERWAKILAN RI11

MENGHARUSKAN PENGUMUMAN SECARA TERBUKA12

Page 46: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Garis Besar Proses Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

PENANDATANGANAN & PELAKSANAAN

KONTRAK

PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

PERSIAPAN

Page 47: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Garis Besar Proses Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Melalui

Penyedia

1.Perencanaan Umum (Identifikasi Kebutuhan,

Anggaran, Pemaketan, cara pengadaan,

organisasi, KAK)

2.Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan

(menyusun spesifikasi teknis, dan rancangan

kontrak)

3.Perencanaan Pemilihan (Pengkajian ulang

paket dan jadwal, pemilihan sistem

pengadaan, penetapan metode penilaian

kualifikasi, penyusunan jadwal pelelangan,

penyusunan Dok.Pengadaan)

PERSIAPAN

Page 48: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Garis Besar Proses Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Melalui

Penyedia

Pengumuman, sanggah, dan Penetapan Pemenang

Evaluasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi (u/ Pasca)

Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran

Penjelasan Lelang

Penyampaian UndanganPengumuman

Pascakualifikasi

Pengumuman daftar penyedia yang lulus prakualifikasi

Evaluasi Dok. Kualifikasi

Pengumuman dan pemasukan Dok. Kualifikasi

PELAKSANAAN

PEMILIHAN

PENYEDIA

Page 49: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Garis Besar Proses Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Melalui

Penyedia

Pelaporan dan PenyerahanB/J

Persiapan dan PelaksanaanKontrak

PENANDATANGANAN

& PELAKSANAAN

KONTRAK

Page 50: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

ALUR FIKIR PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BARANG/JASA YANG MEMENUHI PERSYARATAN

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN

KEBIJAKAN UMUM

MELALUI PENYEDIA SWAKELOLA

KONTRAK/SPK

Page 51: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Penetapan kebijakan umum tentang

pengorganisasian pengadaan

Page 52: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

a. PA/KPA

b. PPK

c. ULP/Pejabat Pengadaan

d. PPHP

1 Pengadaan

Melalui Penyedia

a. PA/KPA

b. PPK

c. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Swakelola

d. PPHP

2 Pengadaan

dengan swakelola

Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat pada organisasi

pengadaan tidak terikat tahun anggaran

Page 53: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN

BARANG JASA PEMERINTAH

Perangkat organisasi ULP mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang

kelembagaan

Pengangkatan dan pemberhentian

Pejabat tidak terikattahun anggaran

Panitia Penerima HasilPekerjaan

Pejabat PembuatKomitmen

Unit LayananPengadaan/Pejabat

Pengadaan

Proses Pemilihan dan Penetapan

Kontrak dan Pelaksanaan Hasil Pekerjaan

Penyedia

Barang/Jasa

mengangkat

Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran

Page 54: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN

BARANG JASA PEMERINTAH

Tugas Pokok dan Kewenangan PA/KPA/PPK

PenggunaAnggaran/Kuas

a PenggunaAnggaran

1 Menetapkan dan mengumumkan RUP

2 Mengawasi pelaksanaan anggaran

3 Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim teknis, dan Tim Juri

4 Menetapkan Pemenang Pengadaan:

Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya > Rp100 Milyar

Jasa Konsultasi > Rp.10 Milyar

5 Pelaporan Keuangan

6 menyimpanan seluruh dokumen

7 menyelesaikan perselisihan pihak yang diangkat

PPK

1. Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ (Spek Teknis, HPS,Rancangan Kontrak)

2. Menerbitkan SPPBJ dan Penandatangan Kontrak

3. Melaksanakan dan mengendalikan kontrak

4. Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya

5. Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan:

6. menyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan

Page 55: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Persyaratan PPK

memiliki integritas;a

memiliki disiplin tinggi;b

memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;c

mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; d

menandatangani Pakta Integritas;e

Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda- Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara ; danf

memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.g

Page 56: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM dikecualikan untuk

PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

Dalam hal tidak ada personil yang Memenuhi persyaratan untuk

ditunjuk sebagai PPK, persyaratan “memiliki sertifikat”

dikecualikan untuk:

a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau

b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

Persyaratan manajerial:

a. Min S1 (kecuali jumlah PNS yang S1 tebatas, maka dapat

dijabat oleh pegawai dg golongan min setara dengan IIIa)

b. punya pengalaman/terlibat aktif di PBJ min 2 tahun

c. mampu bekerja secara kelompok

Persyaratan PPK

Page 57: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

mengadakan ikatan perjanjian dengan Menandatangani Kontrak untuk Penyedia

Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran

yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

Larangan Pejabat Pembuat Komitmen

LARANGAN PPK

Page 58: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG

JASA PEMERINTAH

Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/PP

58

Ketua ULP

a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh

kegiatan ULP;

b. menyusun program kerja dan anggaran ULP;

c. mengawasi seluruh kegiatan PBJ di ULP dan

melaporkan apabila ada penyimpangan

dan/atau indikasi penyimpangan;

d. membuat laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan PBJ kepada Menteri/

Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan

Institusi;

e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan

Sumber Daya Manusia ULP;

f. menugaskan/menempatkan/memindahkan

anggota Pokja sesuai dengan beban kerja;

g. mengusulkan pemberhentian anggota Pokja

yang ditugaskan di ULP kepada

PA/KPA/Kepala Daerah;

Page 59: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG

JASA PEMERINTAH

Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/PP

Unit

Layanan

Pengadaan

Pejabat

Pengadaan

1. Mengusulkan Perubahan

Perencanaan Teknis;

2. Menyusun Rencana

Pemilihan;

3. Menetapkan Dokumen

Pengadaan;

4. Menetapkan Nilai Jaminan

Penawaran kecuali Pejabat

Pengadaan;

5. Menetapkan Tenaga Ahli;

6. Melakukan Proses

Pemilihan;

7. Membuat laporan proses

dan hasil Pengadaan

kepada Menteri/Kepala

Daerah;

8. Membuat Pertanggung

Jawaban atas Pelaksanaan

kegiatan pengadaan kepada

PA/KPA.

1. Wajib Melaksanakan Proses Pemilihan:

• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya

diatas Rp.200 juta

• Jasa Konsultasi diatas Rp.50 juta

2. Menetapkan Penyedia:

• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya

s.d Rp.100 Milyar

• Jasa Konsultasi s.d Rp.10 Milyar

3. Menjawab Sanggah I

1. Dapat Melaksanakan Proses

Pemilihan:

• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa

lainnya s.d Rp.200 juta

• Jasa Konsultasi s.d 50 juta

2. Menetapkan Penyedia.

• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa

lainnya s.d Rp.200 juta

• Jasa Konsultasi s.d Rp.50 juta

Page 60: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG

JASA PEMERINTAH

Keanggotaan dan Unsur Keanggotaan ULP/PP

ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP / Pejabat Pengadaan

paham akan:

Pekerjaan yang akan diadakan;

Jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang

bersangkutan;

Isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan.

PERANGKAT ORGANISASI ULP:

Perangkat organisasi mengacu kepada peraturan

perundang-undangan di bidang kelembagaan

(KemenPAN)

PEJABAT PENGADAAN:

Ditetapkan 1 orang

Page 61: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

1. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab;

2. Memahami keseluruhan pekerjaan;

3. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugasyang bersangkutan;

4. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;

5. Pokja ULP memiliki Sertifikat Keahlian; dan

6. Menandatangani Pakta Integritas setelah ditetapkan.

UNIT LAYANAN PENGADAAN

PERSYARATAN ULP

Page 62: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

UNIT LAYANAN PENGADAAN

PERSYARATAN ULP

8. Persyaratan Sertifikasi dapat dikecualikan untuk Kepala

ULP

9. L/I yang memiliki keterbatasan PNS dapat mengangkat

pegawai tetap non PNS.

10. Jumlah ULP disesuaikan dengan rentang kendali dan

kebutuhan

11. Untuk pekerjaan yang bersifat khusus atau memerlukan

keahlian khusus , ULP dapat dibantu oleh tenaga ahli

baik yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta.

Page 63: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

HAL HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN ULP/PP

ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP harus:

Menanda tangani “Pakta Integritas”

Memiliki Integritas, Disiplin dan

tanggung jawab

Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan

Page 64: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Anggota ULP dilarang duduk sebagai:

a. PPK;

b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM)

c. Bendahara; dan

d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat

Pengadaan/anggota ULP untuk PBJ yang

dibutuhkan instansinya.

LARANGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN

LARANGAN ULP

Page 65: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

PERSYARATAN PPHP

memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab

dalam melaksanakan tugas;

memahami isi Kontrak;

memiliki kualifikasi teknis;

menandatangani Pakta Integritas; dan

tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan

Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan

Bendahara.

Page 66: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

TUGAS PPHP

melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan

Barang/Jasa sesuai dengan Kontrak;

menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah

melalui pemeriksaan/pengujian; dan

membuat dan menandatangani Berita Acara Serah

Terima Hasil Pekerjaan.

Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan

keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli.

Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan

pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan

Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

Page 67: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Penyedia Barang/Jasa

PenyediaBarang/Jasa

adalah badan usaha atau orang perseoranganyang menyediakan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya

Syaratpenyedia

Memiliki ijin usaha; memiliki pengalaman/ kemampuan teknis

Memperoleh paling kurang satu pekerjaandalam kurun waktu empat tahun terakhir(dikecualikan bagi yang baru berdiri kurangdari tiga tahun)

Page 68: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Penyedia Barang/Jasa

Syarat penyedia

Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan

Dalam hal kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerja

sama operasi

Memiliki kemampuan pada bidang/subbidang pekerjaan

yang sesuai

Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil

untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya

Sisa Kemampuan Paket (SKP) hanya untuk pekerjaan

konstruksi dan jasa lainnya

Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit

Sebagai wajib pajak sudah memiliki NPWP, SPT tahunan

dan laporan pajak 3 bulan terakhir

Page 69: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Penyedia Barang/Jasa

Syarat penyedia

Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan

keuangan dari bank

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan

diri pada Kontrak

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau

dengan jasa pengiriman; dan

Menandatangani Pakta Integritas

Pengecualian persyaratan kualifikasi untuk Penyedia asing SKP

Persyaratan Perpajakan

Wajib berpenga-laman meski baru berdiri <3 tahun

Page 70: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN

BARANG/JASA

Pengadaan Melalui Penyedia B/J

Dokumen penetapan rencana umum pengadaan

• Penetapan rencana umum pengadaan

• Penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa

1. Dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Spesifikasi teknis barang/jasa

Harga perkiraan sendiri (HPS)

Rancangan kontrak

2. Dokumen pelaksanaan kontrak

Pelaksanaan, pengendalian kontrak dengan penyedia barang/jasa

3. Dokumen pelaporan pelaksanaan/penyelesaian PBJ

Laporan pelaksanaan/penyelesaian PBJ kepada PA/KPA

4. Berita acara penyerahan

Hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPHP/PPK

Hasil pekerjaan pengadaan kepada PA/KPA

5. Dokumen kemajuan pekerjaan

Laporan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan

hambatan pelaksanaan pekerjaan

PA

PPK

Page 71: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN

BARANG/JASA

Pengadaan Melalui Penyedia B/J

1. Dokumen pemilihan

Berita acara, adendum, penetapan penyedia

2. Dokumen pengadaan

Penetapan dokumen pengadaan

3. Dokumen penawaran

Penetapan besaran nominal jaminan penawaran

4. Dokumen pengumuman pelaksanaan PBJ

Pengumuman pelaksanaan PBJ baik di website K/L/D/I

dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta

dalam Portal Pengadaan Nasional

5. Dokumen Kualifikasi

Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa

ULP

Page 72: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN

BARANG/JASA

Pengadaan Melalui Penyedia B/J

6. Dokumentasi administrasi

Evaluasi administrasi, teknis dan harga

7. Jawaban Sanggah

Jawaban dari panitia pengadaan

8. Dokumen pemilihan

Salinan dokumen pemilihan penyedia disampaikan

kepada PPK

9. Dokumen asli

Pemilihan penyedia barang/jasa

10.Dokumen proses dan hasil pengadaan

Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan

Institusi

ULP

Page 73: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Tim

swakelola

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN

BARANG/JASA

Pengadaan Melalui Swakelola

•Laporan kemajuan pelaksanaan keuangan secara berkala

Dokumen kemajuan pelaksanaan

pekerjaan

PPK

Tim

swakelola

Tim

swakelola

•Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan

•Pencapaian target fisik yang dicatat setiap hari dan hasil evaluasi

•Pencapaian target non-fisik dan hasil evaluasi

Dokumen kemajuan

realisasi fisik dan

keuangan

Dokumen pencapaian target

fisik

Dokumen pencapaian target

non-fisik

Page 74: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN

BARANG/JASA

Pengadaan Melalui Swakelola

• Penggunaan bahan, jasa

lainnya, peralatan/suku

cadang dan/atau tenaga

ahli perseorangan yang

dicatat setiap hari dalam

laporan harian

• Laporan bulanan yang

dibuat berdasarkan laporan

mingguan

• Administrasi dan foto

pelaksanaan pekerjaan

Tim

swakelola

Dokumen penggunaan bahan, jasa

lainnya, peralatan/suku

cadang, dan/atau tenaga ahli

Dokumen bulanan

Dokumen pekerjaan

Page 75: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Page 76: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

KAK Memuat :

Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi: latar belakang,

maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, produk yang dihasilkan serta

tenaga dan/atau tenaga ahli yang diperlukan;

Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan,

dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;

Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, dengan

memperhatikan kebutuhan K/L/D/I dan tidak mengarah pada

merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang serta

memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan penggunaan

Standar Nasional Indonesia (SNI);

Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak

yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.

Page 77: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

KAK ?

Kerangka Acuan Kegiatan merupakan gambaran umum

dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan

dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi

Kementerian Negara/Lembaga.

Page 78: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

untuk apa ?

Menjamin efisiensi, efektifitas, kelancaran dan

keseragaman tata urut dan materi kegiatan serta

menentukan thema, merumuskan masalah kemudian

mencari jawaban atas permasalan melalui Kegiatan Yang

dilaksanakan.

Page 79: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

ISI KAK

Page 80: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

KAK1.

Apa yang akan di hasilkan

2.

mengapa dilaksanakan

perlukan

3.

Siapa yang melaksanakan

4.

Kapan Akan dilaksanakan

5.

Dimana dilaksanakan

6. Bagaimana Kegiatan tersebut

diaksanakan

7.

Berapa Aggaran yang di butuhkan

Data dan Informasi

Page 81: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

KELENGKAPAN KAK

1. Rincian Anggaran Biaya (RAB) adalah suatu dokumen yang

berisi rincian komponen-komponen masukan (input) dari sebuah

kegiatan serta besaran biaya dari masing-masing komponen. RAB

merupakan penjabaran lebih lanjut dari unsur perkiraan biaya

(how much) dalam KAK.

2. Data Pendukung Lainnya adalah dokumen yang mendukung

KAK dan RAB, dapat berupa keterangan mengenai spesifikasi

barang berikut harganya, analisis biaya satuan, Gambar, dan

sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan oleh K/L.

Page 82: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

FORMAT KAKKementerian Negara/Lembaga :…………………

Unit Organiasi : …………………

Program : …………………

Kegiatan : …………………

Sub Kegiatan : …………………

Detail Kegiatan : …………………

1. Lata Belakang

a. Dasar Hukum

b. Gambaran Umum

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)

a. Uraian Kegiatan

b. Batasan Kegiatan

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

b. Tujuan Kegiatan

Page 83: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Lanjutan.....4. IndikaKAK Keluaran dan Keluaran

a. IndikaKAK Keluaran (kualitatif)

b. Keluaran (kuantitatif)

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)

a. Metode Pelaksanaan

b. Tahapan Kegiatan

6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan (where)

7. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who) .

a. Pelaksana Kegiatan

b. Penangggung Jawab Kegiatan

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Page 84: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Lanjutan.....8. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan (time table)

9. Biaya : total biaya yg diperlukan dalam kegiatan

………….., ..............…………...

Pejabat Penanggung Jawab

( …………………………………)

Page 85: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

TATA CARA PENGISIAN

FORMAT KAK

1. Kementerian Negara/Lembaga, diisi dengan nomenklatur K/L.

2. Unit Organisasi, diisi dengan nomenklatur Unir Eselon I yang

bersangkutan (satuan kerja).

3. Program, diisi dengan nama program (sesuai referensi RKA).

4. Kegiatan, diisi dengan nama kegiatan (sesuai referensi RKA).

5. Sub Kegiatan, diisi dengan nama sub kegiatan (sesuai referensi RKA.

6. Detail Kegiatan, diisi dengan nama detail kegiatan.

Page 86: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

LANJUTAN ....7. Latar Belakang, menjelaskan dasar hukum yang terkait dan kebijakan K/L yang

merupakan dasar keberadaan kegiatan berkenaan berupa peraturan

perundangan yang berlaku, Rencana Strategis K/L dan Tupoksi K/L,

sedangkan gambaran umum merupakan penjelasan secara singkat mengapa

(why) kegiatan tersebut dilaksanakan dan alasan penting kegiatan tersebut

dilaksanakan serta keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan keluaran (output)

dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program, yang pada akhirnya

akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

8. Kegiatan Yang Dilaksanakan, menjelaskan uraian kegiatan apa (what) yang

akan dilaksanakan dan batasan kegiatan.

Page 87: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Lanjutan...9. Maksud dan Tujuan, menjelaskan mengapa (why) kegiatan harus dilaksanakan dan

berisikan hasil akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan (bersifat kualitatif) serta

manfaat (outcome) kegiatan.

10. Indikator Keluaran dan Keluaran, menjelaskan indikator keluaran berupa target

yang ingin dicapai (bersifat kualitatif) dan keluaran (output) yang terukur dalam

suatu kegiatan (bersifat kuantitatif), misalnya : 50 km, 40 m2, 20 orang, 1 LHP, dan

lain-lain.

11. Cara Pelaksanaan Kegiatan, menjelasakan bagaimana (how) cara pelaksanaan

kegiatan baik berupa metode pelaksanaan, komponen, tahapan dalam mendukung

pencapaian keluaran (output) kegiatan.

12. Tempat Pelaksanaan Kegiatan, menjelaskan di mana (where) kegiatan tersebut akan

dilaksanakan.

Page 88: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Lanjutan...13. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan, menjelaskan siapa (who)

saja yang terlibat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan

serta penerima manfaat kegiatan.

14. Jadwal Kegiatan, menjelaskan berapa lama dan kapan (when) kegiatan

tersebut dilaksanakan, dengan dilengkapi time table kegiatan.

15. Biaya, berisikan total biaya (how much) kegiatan, sebesar nilai nominal

tertentu yang dirinci dalam RAB sebagai lampiran KAK.

16. Tempat dan Tanggal, diisi tempat dan tanggal pembuatan KAK.

17. Penandatangan KAK, diisi pejabat yang bertanggung jawab pada

kegiatan yang akan dilaksanakan

Page 89: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

KAK PENGADAAN BARANG

PADA PRINSIPNYA SEMUA KAK BAIK UNTUK KEGIATAN ,

PENGADAAN BARANG, PEMBANGUNAN / JASA

KONSTRUKSI .

YANG MEMBEDAKAN ADALAH DATA DUKUNG YANG DIBUTUHKAN UNTUK

MENUNJANG KAK TERSEBUT

Page 90: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

DATA DUKUNG KAK PENGADAAN BARANG

Di perlukan Spesifikasi Teknis barang yang akan diadakan.

Spesifikasi Teknis tidak boleh mengarah ke satu merek tertentu, kecuali :

a) untuk pengadaan suku cadang,

b) Pengadaan Kendaraan dengan cara pengadaan langsung,

c) hanya ada satu penyedia yang sanggup mengadakan barang yang dibutuhkan

(barang Khusus), setelah dialkukan jutifikasi dan identifikasi yang telah dilakukan

Untuk Barang yang menyebutkan Merk disertai Brosur Barang

Pelatihan pengunaan / Pengoperasian barang (bila diperlukan)

Page 91: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf
Page 92: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Penanggung jawab Kegiatan

............................................

Page 93: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

KAK PEMBANGUNAN

GEDUNG/ KONSTUKSI

Data Dukung Untuk Pengadaan

Konstruksi harus di lengkapi

dengan Gambar Rencana.

Page 94: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Komponen Biaya Pembangunan/ Konstruksi

1. Biaya Pembangunan Fisik Gedung

2. Biaya Perencanaan

3. Biaya Pengawasan

4. Biaya Pengelolaan

Komposisi Anggaran tersebut harus mengacu pada

Peraturan Menteri PU no 45 Tahun 2007 Tentang

Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara

Page 95: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

INTERPOLASI BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG

DIPA pembangunan gedung Rp325.000.000,00

1. Biaya konstruksi fisik

325.000.000 - 319.000.000

------------------------------------ X (275.000.000 - 250.000.000) +

250.000.000 =

349.200.500 - 319.000.000

6.000.000

-----------------X (25.000.000) + 250.000.000

30.200.500

= 4.966.805,19 + 250.000.000

= 254.966.805,19

Page 96: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

INTERPOLASI BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG

DIPA pembangunan gedung Rp325.000.000,00

2. Biaya Konsultan Perencanaan

325.000.000-319.000.000

--------------------------------- X (22.291.500 – 20.625.000) + 20.625.000 =

349.200.500-319.000.000

6.000.000

--------------- x (1.666.500) + 20.625.000

30.200.500

= 331.087,23 + 20.625.000

= 20.956.087,23

Page 97: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

INTERPOLASI BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG

DIPA pembangunan gedung Rp325.000.000,00

3. Biaya Konsultan Pengawasan

325.000.000 – 319.000.000

----------------------------------- X (14.509.000 – 13.375.000) + 13.375.000 =

349.200.500 – 319.000.000

6.000.000

--------------- X (1.134.000) + 13.375.000

30.200.500

=225.294,28 + 13.375.000

= 13.600.294,28

Page 98: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

INTERPOLASI BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG

DIPA pembangunan gedung Rp 325.000.000,00

4. Biaya Administrasi/ Pengelolaan

325.000.000 – 319.000.000

------------------------------------ X (37.400.000 – 35.000.000) + 35.000.000 =

349.200.500 – 319.000.000

6.000.000

--------------- X (2.400.000) + 35.000.000

30.200.500

=476.813,30 + 35.000.000

= 35.476.813,30

Page 99: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Penyusunan Jadwal

Kegiatan Pengadaan

Page 100: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Jadwal kegiatan perencanaan umum pengadaan

1. Perkiraan waktu kapan Renja K/L/D/I dan

Pagu Anggaran ditetapkan, sehingga

identifikasi kebutuhan barang/jasa dapat

dilakukan;

2. Kecukupan data dan informasi yang bersumber

dari BMN dan/atau Riwayat Pengadaan dalam

rangka menetapkan kebutuhan riil K/L/D/I;

Page 101: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Jadwal kegiatan pelaksanaan pengadaan.

• Pengadaan Swakelola disusun :

Alokasi waktu untuk perencanaan pengadaan swakelola;

Alokasi waktu untuk pengadaan bahan/material, tenaga

dan/atau tenaga ahli serta peralatan yang diperlukan;

Alokasi waktu untuk pelaksanaan pengadaan swakelola,

sampai dengan serah terima pekerjaan berikut

penyusunan laporan;

• Menggunakan penyedia barang/jasa :

Alokasi waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan

pemilihan penyedia barang/jasa;

Alokasi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan

pekerjaan/pelaksanaan kontrak sampai dengan serah

terima pekerjaan;

Alokasi waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan

pekerjaan (apabila diperlukan).

Contoh format jadwal kegiatan

pengadaan barang/jasa, terlampir.

(Lampiran: X.3)

Page 102: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Catatan

Dalam menyusun jadwal kegiatan pengadaan,

juga dipertimbangkan perkiraan waktu kapan

Rencana Umum Pengadaan diumumkan serta

batas akhir efektif tahun anggaran

.Contoh format Rencana Umum

Pengadaan terlampir (x.4)

Page 103: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

Pengumuman Rencana Umum

Pengadaan Barang/Jasa

Page 104: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

• PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa K/L/D/I secara

terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran (RKA)

K/L/D/I yang bersangkutan disetujui oleh DPR/DPRD.

• Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dilakukan dalam website K/L/D/I

masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal

Pengadaan Nasional melalui LPSE.

• K/L/D/I dapat mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

yang kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya atau tahun

anggaran yang akan datang.

Page 105: Persentasi Perencanaan Pengadaan Barjas (Khaerul Umam).pdf

HATUR NUHUN

www.khaerulumam.my.id

Note : Materi diambil dari beberapa sumber antara lain Website LKPP, Perpres yang berkatan dengan barjas, Kepmen, Slide Sosialisasi Perpres Barjas, dll