PERPAJAKAN makalah

8/16/2019 PERPAJAKAN makalah

1/26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai

kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti

kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, dan

sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpentingdari penerimaan negara. Penerimaan negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas

peran serta masyarakat (sebagai subjek pajak) dalam kontribusinya melakukan kewajiban

perpajakan. Karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada

masyarakat dalam bentuk tidak langsung, dan berupa pengeluaran rutin dan

pembangunan yang berguna bagi rakyat.

PPh pasal 2 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,

tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi

dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

B. Rumusan Masalah

. !pa pengertian dari PPh pasal 2 "

2. Siapa wajib pajak dan yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 2 "

#. !pa saja hak dan kewajiban wajib pajak PPh pasal 2 "

$. Siapa pemotong pajak penghasilan pasal 2 dan apa saja hak dan kewajibannya "

%. Penghasilan apa saja yang dipotong PPh pasal 2 "

&. Penghasilan apa saja yang dipotong PPh pasal 2 'inal "

. Penghasilan apa saja yang PPh pasal 2nya ditanggung pemerintah "

*. Penghasilan apa saja yang tidak dipotong PPh pasal 2 (bukan objek PPh pasal 2)"

+. agaimana cara menghitung PPh pasal 2 "

1


2/26

C. Tujuan Penulisan

. -emahami pengertian dari PPh pasal 2 "

2. -engetahui siapa wajib pajak dan yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 2 "

#. -engetahui apa saja hak dan kewajiban wajib pajak PPh pasal 2"

$. -engetahui siapa pemotong pajak penghasilan pasal 2 dan apasaja hak dan

kewajibannya "

%. -engetahui penghasilan yang dipotong PPh pasal 2 "

&. -engetahui penghasilan yang dipotong PPh pasal 2 'inal "

. -engetahui penghasilan yang PPh pasal 2nya ditanggung pemerintah "

*. -engetahui penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 2 (bukan objek PPh pasal

2)"

+. -engetahui cara menghitung PPh pasal 2 "

2


3/26

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian PPh Pasal !

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersi'at memaksa berdasarkan undangundang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

!dapun pengertian PPh pasal 2 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji,upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib

pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan

kegiatan.

B. "aji# Pajak $an %ang Ti$ak Termasuk "aji# Pajak PPh Pasal !

ajib pajak penghasilan yang dipotong PPh Pasal 2 adalah orang pribadi yangmerupakan pihakpihak berikut /

. Pegawai tetap

2. 0enaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, peserta perlombaan,

petugas dinas luar asuransi), distributor -1- dan kegiatan sejenis

#. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang

menerima tabungan hari tua atau jaminan hari tua

$. Penerima honorarium

%. Penerima upah

&. 0enaga ahli (pengacara, akuntan, dokter, konsultan, notaris, penilai)

. Peserta kegiatan

3


4/26

ang tidak termasuk dalam wajib pajak penghasilan yang dipotong PPh Pasal 2

antara lain adalah pihakpihak berikut /

. Penjabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau penjabat lain dari negara asing dan

orangorang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempattinggal bersama mereka, dengan syarat /

a. ukan warga negara 3ndonesia dan

b. 4i 3ndonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan

atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan

perlakuan timbal balik.

2. Penjabat perwakilan organisasiinternasional yang ditetapkan oleh Keputusan -enteri

Keuangan sepanjang bukan warga negara 3ndonesia dan tidak menjalankan usaha

atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di 3ndonesia.

C. Hak $an &e'aji#an "aji# Pajak PPh Pasal !

5akhak wajib pajak PPh pasal 2, antara lain /

. ajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 2 kepada pemotong

pajak. 6umlah PPh Pasal 2 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali PPh Pasal 2 yang bersi'at

'inal

2. 4alam hal PPh Pasal 2 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan

peraturan yang berlaku maka wajib pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan

kepada 4irektur 6endral Pajak

#. ajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam ahasa

3ndonesia dengan alasan yang jelas kepada adan Peradilan Pajak terhadap

keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh direktur jendral pajak.

4


5/26

Kewajiban wajib pajak PPh Pasal 2, antara lain /

. ajib pajak berkewajiban membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan

keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi subjek pajak dalam

negerisebagai dasar penentuan P0KP dan wajib menyerahkannya kepada pemotongPPh Pasal 2 pada saat mulai bekerja atau mulai pension

2. 4alam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, wajib pajak berkewajiban

membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 2

paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya

#. ajib pajak berkewajiban menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 2 kepada /

a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah

tugaskan

b. Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah

kerja.

$. ajib pajak berkewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan (SP0) tahunan jika

wajib pajak mempunyai 7PP

%. ajib pajak berkewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan (SP0) tahunan, jika

wajib pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

D. Pem(t(ng Pajak Penghasilan Pasal ! Serta Hak $an &e'aji#ann)a

Pemotong PPh Pasal 2 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan,

termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan

pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 88 no.#& tahun 299* tentang pajak penghasilan.

erdasarkan Peraturan -enteri Keuangan 7omor 2%2:P-K.9#:299* yang termasuk

pemotong PPh Pasal 2 meliputi /

. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan

2. endahara atau pemegang kas pemerintah baik pusat maupun daerah

#. 4ana pensiun atau badan lain seperti jaminan sosial tenaga kerja (6amsostek)

$. Perusahaan dan bentuk usaha tetap

%. ;rang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

&. Penyelengara kegiatan

5


6/26

5ak pemotong pajak, antara lain /

. Pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh Pasal 2 yang terjadi

karena jumlah PPh Pasal 2 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari

jumlah PPh Pasal 2 disetor

2. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu

penyampaian SP0 tahunan PPh Pasal 2. Pengajuan dilakukan secara tertulis disertai

surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam satu tahun

pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 2 yang terutang

#. Pemotong pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada 4irektur 6endral Pajak

dan berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam ahasa 3ndonesia

dengan alasan yang jelas kepada adan Peradilan Pajak.

Kewajiban pemotong pajak, antara lain /

. Pemotong PPh pasal 2 wajib menda'tarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

2. Pemotong PPh Pasal 2 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan

melaporkan PPh Pasal 2 yang terutang untuk setiap bulan ta


7/26

. Kantor perwakilan negara asing

2. ;rganisasi internasional yang dikecualikan sebagai pemotong pajak PPh pasal 2

berdasarkan keputusan menteri keuangan sebagai contoh 3-=, 31;, dan sebagainya.

E. Penghasilan %ang Di*(t(ng PPh Pasal !

. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan

yang bersi'at teratur maupun tidak teratur

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa

uang pensiun atau penghasilan sejenisnya

#. Penghasilan sehubungan sengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan

sehubungan dengan pensiun yang diterima sekaligus berupa uang pesangon, uang

man'aat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain

sejenis

$. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah borongan, upah

harian, upah mingguan, upah satuan

%. 3mbalan kepada bukan pegawai berupa 'ee, komisi, honorarium dengan nama dan

bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan

yang dilakukan

&. 3mbalan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah

atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis

. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 2 termasuk penerimaan dalam bentuk natura

dana tau kenkmatan lainnya dengan nama dan bentuk apapun yang diberikan oleh /

a. ukan wajib pajak

b. ajib pajak yang dikenakan PPh yang bersi'at 'inal

c. ajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus

+. Penghasilan %ang Di*(t(ng PPh Pasal ! +inal

7


8/26

Pajak penghasilan bersi'at 'inal adalah seluruh pajak yang telah dipotong oleh

pihak pemungut pajak dianggap 'inal (selesai), tanpa harus menunggu perhitungan dari

pihak diskus atau dapat diartikan pajak penghasilan yang bersi'at 'inal adalah pajak yangtelah dipotong atau telah dibayar dianggap telah selesai perhitungannya walaupun surat

ketetapan pajak belum ada.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 2 'inal, antara lain /

. 8ang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan oleh -enteri Keuangan dan 0abungan 5ari 0ua atau 0unjangan 5ari 0ua

(050) dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.

a. !pabila penghasilan bruto tidak lebih dari >p. 2%.999.999, sebesar 9? dari

jumlah bruto.

b. !pabila penghasilan bruto lebih dari >p. 2%.999.999, sebesar %? dari jumlah

bruto.

c. 4ikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan apabila penghasilan bruto

jumlahnya >p. *.&$9.999, atau kurang.

2. 8ang pesangon.

a. !pabila penghasilan bruto tidak lebih dari >p. 2%.999.999, sebesar 9? dari

jumlah bruto.

b. !pabila penghasilan bruto lebih dari >p. 2%.999.999, sebesar %? dari jumlah bruto.

c. 4ikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan apabila penghasilan bruto

jumlahnya >p. .2*9.999, atau kurang.

#. Penerimaan hadiah dan penghargaan perlombaan.

a. 4ipotong Pajak Penghasilan sebesar %? dari jumlah bruto.

$. 5onorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas

luar asuransi. ang dimaksud dengan penjaja barang dagangan adalah barang

dagangan berupa kosmetik, sabun, odol, buku dan barangbarang keperluan rumah

tangga seharihari lainnya.

a. !tas komisi yang diterima diterapkan tari' sebesar 9? dengan syarat petugas

tersebut bukan pegawai tetap.

%. Penghasilan yang dibayarkan kepada penjabat negara, pegawai negeri sipil, angkatan

bersenjata >3 dn pensiunan berupa honorarium, uang lembur, imbalan prestasi kerja

dan imbalan lain selain penghasilan berupa gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun,

dan tunjangan.

8


9/26

,. Penghasilan %ang PPh Pasal !-n)a Ditanggung Pemerintah

ang dimaksud dengan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah adalah pajak

yang terhutang dari ajib Pajak pembayaran pajaknya dibayar oleh pemerintah bukan

oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak perlu membayar pajak (mengeluarkan

uang). 4ari sisi !nggaran elanja dan Pendapatan 7egara, terlihat hanya

pemindahbukuan dari sisi pengeluaran ke sisi penerimaan.

Pajak Penghasilan Pasal 2 ditanggung pemerintah diberikan kepada pekerja yang

bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu, dengan jumlah

penghasilan bruto di atas Penghasilan 0idak Kena Pajak (P0KP) dan tidak lebih dari >p.

%.999.999 dalam satu bulan dan telah memiliki 7omor Pokok ajib Pajak (7PP).

esarnya Pajak Penghasilan Pasal 2 4itanggung pemerintah yang diterima

pekerja adalah sebesar pajak terutang berdasarkan tari'' umum 8ndangundang Pajak

Penghasilan dan tidak termasuk kenaikan tari'' pajak sebesar 29? lebih tinggi bagi

pekerja yang belum memiliki 7omor Pokok ajib Pajak (7PP)

Penghasilan yang PPh pasal 2nya ditanggung pemerintah antara lain /

. Penjabat negara berupa gaji kehormatan dan tunjangantunjangan lain yang terkait

atau imbalan tetap sejenisnya

2. Pegawai 7egeri Sipil (P7S) dan anggota !bri berupa gaji dan tunjangantunjangan

yang bersi'at tetap dan terkait dengan gaji

#. Pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anakanaknya berupa uang pensiun dan

tunjangan lain yang si'atnya tetap dan terkait dengan uang pensiun

$. ang dibebankan kepada keuangan negara atau daerah, PPh pasal 2 yang terutang

ditanggung pemerintah

H. Penghasilan %ang Ti$ak Di*(t(ng PPh Pasal ! Bukan /#jek PPh Pasal !0

ang tidak termasuk dalam penghasilan yang dipotong PPh Pasal 2, antara lain /

9


10/26

. Pembayaran man'aat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan

asuransi beasiswa

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun

diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana

dimaksud dalam poin objek pajak PPh Pasal 2

#. 3uran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan

oleh menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada

badan penyelengara tunjangan hari tua atau badan penyelengara jaminan social

tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja

$. @akat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil

Aakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan

yang si'atnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 3ndonesia yang diterima oleh

orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan

oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kpemilikan,

atau penguasaan diantara pihakpihak yang bersangkutan

%. easiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal $ ayat (#) poin 88 Pajak

Penghasilan.

I. Perhitungan PPh Pasal !

. PPh Pasal 2 bagi pegawai

a. Pegawai tetap

10


11/26

Penghasilan bruto BBB

iaya jabatan (%? C penghasilan bruto, maC >p%99.999:bln) (BB)

3uran pensiun (BB)

(BBB

)

Penghasilan neto sebulan BBB

Penghasilan neto setahun (2 C penghasilan neto sebulan) BBB

Penghasilan tidak kena pajak (P0KP) (BB)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) BBB

Perhitungan PPh Pasal 2 /

PKP C tari' pajak D PPh Pasal 2 setahun

b. Pegawai tidak tetap

8pahnya dibayar bulanan

Penghasilan bruto setahun E P0KP D Penghasilan Kena Pajak

PKP C tari'' pajak D PPh Pasal 2 setahun

PPh Pasal 2 setahun / 2 D PPh pasal 2 sebulan

8pahnya dibayar harian : mingguan : boronagan : satuan

• 8pah harian lebih dari >p299.999 tetapi jumlah kumulati' yang diterima

dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi >p2.92%.999

PPh Pasal 2 D (upah harian E >p299.999) C %?

• Penghasilan bruto sebulan melebihi >p2.92%.999 tetapi tidak lebih dari

>p.999.999

PPh Pasal D (upah harian E P0KP sehari) C %?

• Penghasilan bruto sebulan lebih dari >p.999.999

11


12/26

PPh Pasal 2 D ((penghasilan bruto setahun E P0KP) C tari'' pajak) /

2

2. PPh Pasal 2 bagi peserta kegiatan

PPh Pasal 2 D Penghasilan bruto C tari'' pasal ayat ()

#. PPh Pasal 2 bagi bukan pegawai

a. -enerima penghasilan yang tidak bersi'at berkesinambungan

PPh pasal 2 D (%9? C penghasilan bruto) C tari'' pajak

b. -enerima penghasilan hanya dari satu pemberi penghasilan yang bersi'at

berkesinambungan

4PP D (%9? C penghasilan bruto sebulan E P0KP per bulan) kumulati'

PPh Pasal 2 sebulan D 4PP C tari'' pajak

c. -enerima penghasilan yang bersi'at berkesinambungan dan mempunyai

penghasilan lain

4PP D (%9? C penghasilan bruto sebulan E P0KP per bulan) kumulati'

PPh Pasal 2 sebulan D 4PP C tari'' pajak

Fatatan / agi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 2 yang tidak memiliki

7PP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 2 dengan tari'' 29? lebih tinggi dari pada yang di

terapkan terhadap wajib pajak yang mempunyai 7PP.

esarnya P0KP per tahun (berlaku per 6uni 29%) adalah /

. 4iri ajib Pajak D >p#&.999.999

2. 0ambahan untuk ajib Pajak yang sudah menikah D >p#.999.999

#. 0ambahan untuk setiap tanggungan (maC #) D >p#.999.999

$. 3stri yang memperoleh penghasilan yang digabung dengan suami D >p#&.999.999

12


13/26

0ari' pajak Pasal ayat () huru' a undangundang PPh /

La*isan P&P Tari1 Pajak

9 sampai >p%9.999.999 %?4iatas >p%9.999.999 E >p2%9.999.999 %?

4iatas >p2%9.999.999 E >p%99.999.999 2%?

4iatas >p%99.999.999 #9?

Fontoh / (Pegawai 0etap)

=adil 5asan pada tahun 29% bekerja pada perusahaan P0.Perkasa dengan memperoleh gaji

sebulan >p%.%99.999 dan membeyar iuran pensiun sebesar >p99.999. =adil 5asan menikah

tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan 6uli 29% menerima kenaikan gaji menjadi

>p.%99.999 sebulan dan berlaku sejak 6anuari 29%. 4engan adanya kenaikan gaji yang

berlaku tersebut =adil 5asan menerima rapel sejumlah >p2.999.999 (kekurangan gaji untuk

masa 6anuari s:d 6uni 29%) Pada bulan ;ktober 29% =adhil menerima bonus sebesar

>p29.999.999,

. Perhitungan PPh Pasal 2 /

13


14/26

GFontoh diatas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki 7PP. 6ika

pegawai belum memiliki 7PP maka jumlah PPh Pasal 2 yang harus dipotong pada bulan

6anuari adalah sebesar 29? C >p+#.%9 D >p2.%99,

2. Perhitungan atas uang rapel

14


15/26

#. Perhitungan PPh Pasal 2 atas Pembayaran onus

15


16/26

Fontoh 2 / (Pegawai 0idak 0etap)

7urcahyo dengan status belum menikah pada bulan 6anuari 29% bekerja sebagai buruh

harian P0. Fipta -andiri Sejahtera. 3a bekerja selama 9 hari dan menerima upah harian

sebesar >p299.999

Perhitungan PPh Pasal 2 0erutang

Sampai dengan hari ke9, karena jumlah kumulati' upah yang di terima belum melebihi

>p2.92%.999,99, maka tidak ada PPh pasal 2 yang di potong.

Pada hari ke jumlah kumulati' upah yang di terima melebihi >p2.92%.999,99, maka PPh

Pasal 2 terutang dihitung berdasarkan upah setelah di kurangi P0KP yang sebenarnya.

16


17/26

-isalkan 7urcahyo bekerja selama 2 hari, maka penghitungan PPh pasal 2 yang harus

yang harus di potong pada hari ke2 adalah sebagai berikut /

Fontoh # / (ukan Pegawai)

. -enerima 3mbalan yang tidak bersi'at berkesinambunagan

-usadi !sra' adalah seorang bintang iklan menerima 'ee sebesar >p9.999.999, atas

iklan sabun mandi yang dibintanginya.

PPh Pasal 2 yang terhutang adalah /

%? C %9? C >p9.999.999 D >p2%9.999

6ika -u sadi tidak mempunyai 7PP maka PPh Pasal 2 yang terhutang adalah /

29? C %9? C >p9.999.999 D >p&99.999

2. -enerima penghasilan yang bersi'at berkesinambungan

4okter >omy, Sp.6p melakukan praktik di >S.-edika dengan perjanjian bahwa atas

setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 29? oleh >S sebagai

17


18/26

penghasilan >S dan sisanya *9? dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan ke dokter

yang bersangkutan setiap bulan. 4okter romy sudah memiliki 7PP. erikut jasa dokter

yang dibayarkan pasien dari praktik dr.romy di >S.-edika /

Perhitungan PPh Pasal 2/

18


19/26

6ika dokter romy tidak memiliki 7PP maka PPh Pasal 2 terutang sebesar 29? dari

PPh Pasal 2 terutang dari contoh diatas.

Fontoh $ / (Peserta Kegiatan)

3cus adalah pemain tenis meja pro'essional. Pada juli 29%. -enjuarai 3ndonesia ;pen dan

menerima hadiah >p%9.999.999,

PPh Pasal 2 yang terhutang adalah /

%? C >p%9.999.999 D >p 2.%99.999

%? C >p99.999.999 D >p%.999.999

PPh Pasal 2 yang harus dipotong D >p.%99.999

Fontoh % / PPh 4itanggung Pemerintah !tas Penghasilan Pada 8saha 0ertentu

Sadly adalah pegawai tetap di P0.3ndah. P0.3ndah merupakan perusahaan yang bergerak pada

19


20/26

kategori usaha industry pertenunan dengan klasi'ikasi lapangan usaha $. Pada -aret

29% Sadly memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebesar >p%.999.999 dan

membayar iuran pensiun sebesar >p2%.999. sadly menikah dan mempunyai 2 anak.

Perhitungan PPh Pasal 2 /

20


21/26

Fontoh & / (Perhitungan PPh Pasal 2 =inal)

. Pranata adalah P7S Holongan 333:d, pada bulan -aret 29 menerima honorarium

sebagai narasumber sebuah seminar yang sumber dananya berasal dari !P7 sebesar

>p. %.999.999,99.

PPh Pasal 2 =inal yang terutang %? C >p. %.999.999,99 D >p. 2%9.999,99

Fatatan /

a. PPh Pasal 2 atas honorarium sebagai narasumber sebagaimana dimaksud pada butir

33,! tidak ditanggung pemerintah dan dipotong PPh Pasal 2 bersi'at 'inal.

b. endahara pemerintah yang membayarkan honorarium wajib /

) -emotong PPh Pasal 2 =inal dan menyetorkannya ke bank persepsi atau

Kantor Pos.

2) -embuat bukti pemotongan PPh Pasal 2 =inal paling lama akhir bulan

dilakukan pembayaran.

#) -elaporkan pemotongan PPh Pasal 2 =inal melalui penyampaian SP0 -asa

PPh Pasal 2.

2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang

Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan

sebagai berikut :

a. 0 atas penghasilan brut! sampai dengan "p. #0.000.000,00.b. # atas penghasilan brut! di atas "p. #0.000.000,00.

Pem!t!ngan dapat bersifat $nal jika diba%arkan sekaligus dalam

hal sebagian atau seluruh pemba%arann%a dilakukan dalam jangka

&aktu paling lama 2 tahun kalender. 'pabila diba%ar lebih dari 2

tahun kalender, maka pemba%aran pada tahun ketiga dan(atau

tahun)tahun berikutn%a dilakukan dengan menerapkan tari* pada

pasal 1+ a%at 1 huruf a- UU Pajak Penghasilan dan bersifat tidak

$nal.

!nt!h Perhitungan :

Tigael bekerja sebagai pega&ai tetap pada PT. 'sgar Manah sejak

tahun 1/0. PT. T'3" telah mengikutkan pr!gram pensiun

untuk seluruh pega&ain%a dengan membentuk 4ana Pensiun PT.

T'3". Pada bulan Januari 2010, Tigael terkena Pemutusan

Hubungan 5erja PH5- menerima pemba%aran Uang Pesang!n

sebesar "p600.000.000,00 dari PT. T'3".

21


22/26

elain itu, Tigael berhak atas manfaat pensiun sebesar

"p700.000.000,00 dari 4ana Pensiun PT. T'3". Tigael meminta

pemba%aran sekaligus atas manfaat pensiun sebesar 20 dari

manfaat pensiun dan sisan%a 0 dari manfaat pensiun-

diba%arkan se8ara bulanan.

4ana pensiun PT. T'3" memba%arkan Uang Manfaat Pensiun

%ang diba%arkan sekaligus sebesar 20 9 "p700.000.000,00

"p60.000.000,00.

Perhitungan PPh Pasal 21 %ang terutang atas Uang Pesang!n :

0 9 "p. #0.000.000,00 "p 0,00# 9 "p. #0.000.000,00 "p. 2.#00.000,00

1# 9 "p. ;00.000.000,00 "p. 60.000.000,002# 9 "p. 100.000.000,00 "p. 2#.000.000,00

T!tal PPh dip!t!ng "p. +.#00.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 %ang terutang atas 20 dari manfaat

pensiun %ang diba%arkan se8ara sekaligus :

0 9 "p. #0.000.000,00 "p. 0,00# 9 "p. 10.000.000,00 "p. #00.000,00

Jumlah "p. #00.000,00

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Uang Pesang!n %ang diba%arkan

se8ara bertahap

'pabila PT. T'3" melakukan pemba%aran Uang Pesang!n

kepada Tigael se8ara bertahap dengan jad&al pemba%aran sebagai

berikut :

a.


23/26

0 9 "p. #0.000.000,00 "p. 0,00# 9 "p. #0.000.000,00 "p. 2.#00.000,001# 9 "p. 1;0.000.000,00 "p. 21.000.000,00

"p. 27.#00.000,00b.


24/26

BAB III

PENUTUP

A. &esim*ulan

Pengertian PPh pasal 2 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak

orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan

kegiatan.

Pemotong pajak /

. Pemberi kerja

2. endahara pemerintah

#. 4ana Pensiun atau badan yang membayarkan uang pensiun

$. adan yang membayar honorarium atau imbalan sehubungan dengan jasa

%. Penyelengara kegiatan

4ikecualikan sebagai pemotong pajak / kantor perwakilan negara asing, organisasiinternasional.

Kewajiban pemotong pajak

. Kewajiban menda'tarkan diri

2. Kewajiban menghitung, memotong, dan menyetorkan

#. Kewajiban menghitung kembali PPh Pasal 2

$. Kewajiban mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SP0

ajib pajak PPh Pasal 2 / Pegawai, Penerima pensiun, penerima honorarium,

penerima upah, orang pribadi.

0idak termasuk wajib pajak PPh Pasal 2 / Penjabat perwakilan diplomatic, Penjabat

perwakilan organisasi internasional.

24


25/26

0ermasuk objek pajak PPh Pasal 2 /

. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa

penghasilan yang bersi'at teratur maupun tidak teratur

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur

berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya

#. Penghasilan sehubungan sengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan

sehubungan dengan pensiun yang diterima sekaligus berupa uang pesangon,

uang man'aat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran

lain sejenis

$. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah borongan,

upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan lainlain.

Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 2 /

. Pembayaran asuransi

2. Penerimaan dalam bentuk natura

#. 3uran pensiun

$. @akat yang diterima oleh orang pribadi

%. easiswa

Penghasilan yang dipotong PPh 2 =inal /

. 8ang tebusan pensiun

2. 8ang pesangon

#. 5adiah atau penghargaan perlombaan

$. 5onorarium atau komisi atau imbalan

25


26/26

DA+TAR PUSTA&A

. 5alim, !bdul. awono, 3cuk >angga. 4ara, !min. IPerpajakanJ, Slemba empat.

2. 0iara, 29, IPajak Penghasilan Psal 2J, http/::tiarahahikuAa.blogspot.co.id

#. Pajak itu mudah.IFara -enghitung Pajak PenghasilanJ, http/::pajakitumudah.com

$. Pajak penghasilan Pasal 2 ditanggung pemerintah, www.pajak.net

%. -akalah PPh Pasal 2, http/::googleweblight.com

&. 5ermita, IPajak Penghasilan Pasal 2J, http/::hermitachaniago.blogspot.co.id

26
http://tiarahahikuza.blogspot.co.id/http://pajakitumudah.com/http://www.pajak.net/http://www.pajak.net/http://googleweblight.com/http://hermita-chaniago.blogspot.co.id/http://pajakitumudah.com/http://www.pajak.net/http://googleweblight.com/http://hermita-chaniago.blogspot.co.id/http://tiarahahikuza.blogspot.co.id/

PERPAJAKAN makalah

Documents