PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB DPA Tahun 2016 sebesar 60.171.212 , Realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 4.603.802.520,63 ... Laporan Keuangan Kecamatan Dayeuhkolot disusun berdasarkan Perubahan

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung yang terdiri dari (a) Laporan

Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional (LO); (c) Laporan Perubahan Ekuitas;

(d) Neraca; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) unuk periode yang terakhir

tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem

Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi

pelaksanaan Anggaran, Posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan

secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Dayeuhkolot, Juni 2017

CAMAT DAYEUHKOLOT

Drs. YIYIN SODIKIN., M.Si Pembina Tk.I

NIP. 19610504 198209 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN DAYEUHKOLOT JL.RaayaDayeuhkolot No. 409 Telp/ Fax (022) 5223238 KodePos 40257

KATA PENGANTAR

Laporan Keuangan Kecamatan Dayeuhkolot Pemerintah Kabupaten

Bandung merupakan Laporan Keuangan yang akan di Konsolidasikan

(gabungan) dengan seluruh Laporan Keuangan SKPD yang di laksanakan oleh

PPKD/BUD selaku entitas pelaporan.

Kecamatan Dayeuhkolot adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten

Bandung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan

menyusun laporan keuangan berupa Realisasi, Anggaran, Neraca, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK),

yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang Realisasi

Pendapatan Belanja Pembiayaan berdasarkan laporan ini, Realisasi Pendapatan Daerah di

Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung periode yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2016 adalah sebesar Rp.57.556.320,00 Atau 95,65% dari yang ditetapkan

dalam DPA Tahun 2016 sebesar 60.171.212 , Realisasi Belanja adalah sebesar Rp.

4.603.802.520,63 Terdiri dari Belanja Pegawai dengan realisasi sebesar Rp.

2.062.281.076,00 atau 85,74% dari Anggaran (setelah perubahan) sebesar Rp.

2.405.180.872,63 Realisasi Belanja Barang dan Jasa 902.002.719,00 atau 93,09% dari

Anggaran (setelah perubahan) sebesar Rp. 969.006.648,00 dan Realisasi Belanja Modal

sebesar Rp. 1.200.307.300,00 atau 97,62% dari anggaran (setelah perubahan) yang

ditargetkan sebesar Rp. 1.229.615.000,00 dari yang ditetapkan dalam DPA setelah

perubahan Tahun 2016.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dimaksudkan agar pengguna laporan

keuangan dapat memperoleh informasi lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam

laporan keuangan. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) meliputi uraian tentang

kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rincian atau uraian

atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan periode yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2016 masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan,

saran maupun kritik yang membangun daripara pengguna Laporan Keuangan ini. Kami

akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat

waktu dan akurat sehingga terwujud tatakelola pemerintahan yang baik (good

governance). Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan Akuntabilitas Publik.


CAMAT DAYEUHKOLOT

Drs. YIYIN SODIKIN., M.Si Pembina Tk.I

NIP. 19610504 198209 1 001

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung Tahun Anggaran 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kecamatan Dayeuhkolot disusun berdasarkan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,

dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relefan mengenai posisi keuangan

dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan, yaitu 1 Januari sampai

dengan 31 Desember 2016.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Dayeuhkolot

Kabupaten Bandung yaitu:

1. Akuntabilitasi

Sebagai bahan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kepala Daerah dan Kepala

SKPD sebagai Pengguna Anggaran.

2. Manajemen

Membantu Kepala Daerah dan para pengguna anggaran untuk mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan, dan pengendalian atas seluruh

aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan

pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang

dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut

menanggung beban pengeluaran tersebut.


1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, sebagaimana telah diubah engan Peraturan Pemerintah No. 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59


Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

Sitem Akutansi Pemerintahan Berbasis Aktual;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang

Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Perecanaan Pembangunan Daerah;(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4

Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor

9);

14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2015 tentang system akuntansi

Pemerintah Kabupaten Bandung.

15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2015 tentang kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Bandung.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2016 tanggal. 08 Januari

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;

17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tanggal. 11 Januari 2016

Tentang Penjabaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2016;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2016 tanggal. 15

Nopember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

Tahun 2016;

19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 56 Tahun 2016 tanggal. 16 Nopember 2016

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

Tahun 2016;


1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan

Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

1.2 Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan


1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan


Bab II Kebijakan keuangan dan Pencapaian Target kinerja APBD

2.1 Kebijakan Keuangan

2.2 Indikator Pencapaian terget Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten

Bandung

3.1 khtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan


3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang

telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

4.1 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

4.2 Basis pengukuran yaqng mendasari penyusunan laporan keuangan

Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

4.3 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada

dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Kecamatan


Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Kecamatan Dayeuhkolot

Kabupaten Bandung

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan-LRA

5.1.2 Belanja-LRA

5.1.3 Pembiayaan

5.2 Laporan Operasional

5.2.1 Pendapatan-LO

5.2.2 Beban


5.2.3 Kegiatan Non Operasional

5.2.4 Pos Luar Biasa

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1 Perubahan Ekuitas

5.4 Neraca

5.4.1 Aset

5.4.2 Kewajiban

5.4.3 Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Kecamatan


Bab VII Penutup


BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Kebijakan Keuangan

2.1.1. Pendapatan Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Daerah kecamatan Dayeuhkolot untuk

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi, yaitu dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD ),

meliputi Hasil Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Izin Gangguan.

2.1.2. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016

Kebijakan Pendapatan Daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2016

mengacu kepada arah kebijakan pendapatan yang tertuang dalam RPJMD

2016 - 2021 disesuaikan dengan kewenangannya, yang menjadi

kewenangan kecamatan Dayeuhkolot yaitu Hasil Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Izin

Gangguan.

2.1.3. Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 terutama dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan meningkat dari Retribusi

Daerah,

Target pendapatan tahun anggaran 2016 direncanakan diperoleh dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direncanakan

menurun.

2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan direncanakan

meningkat.

3. Retibusi Izin Gangguan (HO).

Penerimaan Retribusi Izin Gangguan direncanakan meningkat.


2.1.4. Upaya-upaya pencapaian target

Pencapaian target Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2016

akan dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

a. Intensifikasi penerimaan PAD retribusi daerah termasuk didalamnya

penataan dan pembenahan manajemen data penerimaan PAD;

b. Melakukan evaluasi/revisi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan

perekonomian masyarakat.

c. Meningkatkan kualitas data potensi retribusi daerah berdasarkan hasil

kajian sebagai dasar penetapan target retribusi daerah;

d. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran belanja langsung SKPD agar

dapat mendorong peningkatan penerimaan dari sektor retribusi

daerah sebagai komponen utama pembentuk PAD;

e. Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan akses kepada

masyarakat dalam rangka peningkatan retribusi daerah;

f. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan keuangan melalui

aplikasi sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah.

g. Penegakan Perda dan Penerapan Reward and punishment dalam

pengelolaan dan pemungutan PAD;

h. Mengoptimalkan sosialisasi kepada wajib retribusi dalam rangka

meningkatkan kesadaran wajib retribusi.

2.2. Belanja Daerah

2.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

Tahun Anggaran 2016 yang tertuang dalam program dan kegiatan sesuai

dengan kebijakan belanja daerah yang diarahkan untuk mendukung

pencapaian target IPM yang tertuang dalam Prioritas pembangunan

Kabupaten Bandung Tahun 2016 dan telah ditetapkan dalam RPJMD.

Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan

untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan

infrastruktur.


2.2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan belanja tidak langsung tahun anggaran 2016 adalah

belanja yang dialokasikan untuk belanja pegawai secara cermat dan tepat

untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan

perundang-undangan untuk mencapai pemerintahan yang baik dan

bersih.

2.2.3. Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung pada Kecamatan Dayeuhkolot untuk

membiyayai 20 program dan 45 kegiatan, yaitu :

1. Belanja yang diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan

yang menjadi tanggung- jawabnya.

2. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran

belanja tetap (fixed cost), pemenuhan standar pelayanan Berbasis

Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan, dengan

memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2016

No. Program

(Kegiatan) Indikator

Target Kinerja

% KET

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tercapainya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2500 lembar 100

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tercapainya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

1 Tahun 100

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1 Office Boy, 1 Cleaning Service dan Penyediaan 20 Jenis Alat Kebersihan

100

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tercapainya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

9 Komputer, 3 Printer, 3

Ac 100

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya Penyediaan Alat Tulis Kantor

32 Jenis 100

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

4 jenis cetakan dan

21800 lembar fotocopy

100

7 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tercapainya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

8 jenis barang

100

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tercapainya Penyediaan Peralatan dan

7 Komputer, 3 Printer, 2

100


Perlengkapan Kantor Filing Kabinet

9 Penyediaan Paralatan Rumah Tangga Tercapainya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3 jenis barang

100

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tercapainya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan

3 Media Koran,

Tabloid, Majalah

100

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tercapainya Penyediaan Makanan dan Minuman Penunjang Pelyanan Publik

2 macam 88

12 Rapat - rapat Koordinas dan Konsultasi luar Daerah Tercapainya Koordinas dan Konsultasi Luar Daerah

87 HOK 100

13 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah Tercapainya Pengadaan Penunjang Perayaan Hari - hari Bersejarah

2 Kegiatan 100

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

14 Pembangunan Gedung Kantor Tercapainya Pembangunan Gedung Kantor

1 Paket 100

15 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tercapainya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

2 Kendaraan Dinas Roda

Dua 100

16 Pengadaan Mebeleur Tercapainya Pengadaan Mebeleur

1 Paket 100

17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tercapainya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

2 Kendaraan Roda Empat

dan 7 Kendaraan Roda Dua

100

18 Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor Tercapainya Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor

1 Kegiatan 100

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

19 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

25 Orang 100

20 Pengadaan Pakaian Korpri Tercapainya Pengadaan Pakaian Korpri

25 Orang 100

21 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Tercapainya Pengadaan Pakaian Olah Raga

25 stel 100

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD

Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

1 Dokumen 100

23 Penyusunan Laporan Keuangan Semeteran Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran

1 Dokumen 100

24 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Terlaksananya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1 Dokumen 100

25 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen 100

V Program Penataan Administrasi

Kependudukan

26 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Tercapainya Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

5 Desa, 1 Kelurahan

100

VI Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

27 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Tercapainya Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

1 Kali 100

VII Program Peningkatan Keberdayaan


Masyarakat Pedesaan

28 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1 Kegiatan 100

29 Penunjang Bantuan Dana Desa Terlaksananya Penunjang Bantuan Desa

1 Kegiatan 100

VIII Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

30 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Adanya Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

1 Tahun 100

31 Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

Adanya Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

1 tahun 100

IX Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

32 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terbinanya Organisasi Kepemudaan

1 Tahun 100

X Program Pendidikan Menengah

33 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah

Adanya Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah

200 Orang 100

XI Program Pengembangan Wawasan Bangsa

34 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Tercapainya Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

1 tahun 100

35 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

Tercapainya Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

1 Kegiatan 100

XII Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

36 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Tercapainya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

1 Dokumen 100

XIII Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

37 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Adanya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

5 Desa dan 1 Kelurahan

100

XIV Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

38 Pembinaan Organisasi Perempuan Terbinanya Organisasi Permpuan

3 Kegiatan 100

XV Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

39 Pembinaan Cabang OlahRaga Prestasi di Tingkat Daerah

Terbinanya Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah

1 Tahun 100

40 Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat

Terbinanya olahraga yang Berkembeng di Masyarakat

2 Kegiatan 100

XVI Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

41 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tercapainya Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

6 kegiatan 100

XVI Program Perencanaan Pembangunan Daerah


I

42 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan

1 kegiatan 100

XVIII

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

43 Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman / Korban Bencana Alam

Tercapainya Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman / Korban Bencanan Alam

1 Unit 100

XIX Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)

44 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya RTH 1 Paket 100

XX Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

45 Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Keluarga Kurang Mampu

Meningkatnya kesehatan Ibu hamil dari keluarga kurang mampu

1 kegiatan 100


BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian target kinerja Keuangan

Pengukuran Pencapaian Kinerja kegiatan di lingkungan Kecamatan Dayeuhkolot

Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016, diukur sampai tingkat output dari

kegiatan dengan menggunakan indikator - indikator yang terukur.

Berikut tabel indikator-indikator tersebut :

NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN

(Rp) REALISASI

(Rp) %

1 Program Pendidikan Menengah 50.000.000,00 50.000.000,00 100

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 50.000.000,00 50.000.000,00 100

2 Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 50.000.000,00 50.000.000,00 100

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 50.000.000,00 50.000.000,00 100

3 Program perencanaan pembangunan daerah 42.000.000,00 42.000.000,00 100

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan

kebijakan layanan public 42.000.000,00 42.000.000,00 100

4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00 20.000.000,00 100

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 20.000.000,00 20.000.000,00 100

7 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 211.215.000,00 178.900.000,00 84,70

Pemeliharaan RTH 211.215.000,00 178.900.000,00 84,70

8 Program Penataan Administrasi Kependudukan 75.400.000,00 73.200.000,00 97,08

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 75.400.000,00 73.200.000,00 97,08

9 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

40.000.000,00 40.000.000,00 100

Pembinaan organisasi perempuan 40.000.000,00 40.000.000,00 100

10 Program peningkatan peran serta kepemudaan 11.000.000,00 11.000.000,00 100

Pembinaan organisasi kepemudaan 11.000.000,00 11.000.000,00 100

11 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 32.000.000,00 32.000.000,00 100

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 16.000.000,00 16.000.000,00 100

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 16.000.000,00 16.000.000,00 100

12 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 41.000.000,00 35.425.000,00 86,40

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan 11.000.000,00 11.000.000,00 100

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di

daerah 30.000.000,00 24.425.000,00 81,42

13 Program pengembangan wawasan kebangsaan 30.500.000,00 30.500.000,00 100

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 8.500.000,00 8.500.000,00 100

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 22.000.000,00 22.000.000,00 100

14 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 168.000.000,00 166.167.500,00 98,86

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban

bencana alam 168.000.000,00 166.167.500,00 98,86

14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 248.701.648,00 238.752.526,00 96,00

Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 100


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 33.481.648,00 25.112.526,00 75,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 104.580.000,00 103.000.000,00 98,49

Penyediaan peralatan rumah tangga 10.540.000,00 10.540.000,00 100

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 100

Penyediaan makanan dan minuman 8.600.000,00 8.600.000,00 100

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 24.000.000,00 24.000.000,00 100

Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) 7.700.000,00 7.700.000,00 100

Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.000.000,00 17.000.000,00 100

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.800.000,00 7.800.000,00 100

Penyediaan alat tulis kantor 13.000.000,00 13.000.000,00 100

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 100

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 100

15 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 988.275.000,00 943.914.993,00 95,51

Pembangunan gedung kantor 108.500.000,00 106.700.000,00 98,34

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 66.000.000,00 66.000.000,00 100

Pengadaan mebeleur 49.000.000,00 48.805.900,00 99,60

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 41.860.000,00 23.315.193,00 55,70

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 722.915.000,00 699.093.900,00 96,70

16 Program peningkatan disiplin aparatur 22.500.000,00 25.500.000,00 100

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8.000.000,00 8.000.000,00 100

Pengadaan pakaian KORPRI 7.000.000,00 7.000.000,00 100

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 7.500.000,00 7.500.000,00 100

18 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

16.450.000,00 16.450.000,00 100

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 100

Penyusunan laporan keuangan semesteran 4.500.000,00 4.500.000,00 100

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2.975.000,00 2.975.000,00 100

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.975.000,00 3.975.000,00 100

19 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

5.000.000,00 5.000.000,00 100

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 100

20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

57.500.000,00 57.500.000,00 100

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 57.500.000,00 57.500.000,00 100

21 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 68.000.000,00 68.000.000,00 100

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 26.000.000,00 26.000.000,00 100

Penunjang Bantuan Dana Desa 42.000.000,00 42.000.000,00 100

22 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 21.000.000,00 21.000.000,00 100

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah

desa 21.000.000,00 21.000.000,00 100

JUMLAH 2.198.621.648,00 2.102.310.019,00 96,52


3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja tahun 2016 masih terdapat

hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang ditetapkan, yaitu terdiri dari:

3.2.1 Belanja

Belanja tidak tercapai target yang ditetapkan disebabkan oleh :

Keterbatasan personil yang mempunyai keterampilan dalam analisa kebutuhan

Strategi Pemecahan hambatan dan kendala yang ada adalah :

- Asistensi dengan pejabat peneliti RKA/DPA dilaksanakan tidak selalu dalam

jadwal yang telah ditetapkan

- Peningkatan pengetahuan dan keterampialn SDM dalam sistem penganggaran

dan pelaksanaan anggaran.


BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN

PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Pendapatan Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kecamatan Dayeuhkolot untuk

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi, terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

3. Retribusi Izin Gangguan (HO).

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016

Kebijakan Pendapatan Daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2016

mengacu kepada arah kebijakan pendapatan yang tertuang dalam RPJMD

2016 - 2021 disesuaikan dengan kewenangannya. Struktur Pendapatan

Daerah dan asal sumber penerimaannya adalah :

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan hasil penerimaan dari

sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai

dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Dayeuhkolot dalam

rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Pada tahun anggaran

2016 PAD direncanakan meningkat dari beberapa komponen Penerimaan

Pajak Daerah yaitu :

1. 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

2. 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

3. 3. Retribusi Izin Gangguan (HO).

4.1.2 Target Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 terutama dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD) direncanakan meningkat dari Retribusi Daerah.

4.1.3 Upaya-upaya pencapaian target

Pencapaian target Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2016

akan dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

a. Intensifikasi penerimaan PAD dari sektor retribusi daerah termasuk

didalamnya penataan dan pembenahan manajemen data penerimaan PAD;


b. Melakukan evaluasi/revisi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati terkait Retribusi Daerah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan perkembangan perekonomian masyarakat.

c. Meningkatkan kualitas retribusi daerah berdasarkan hasil kajian sebagai

dasar penetapan target penerimaan retribusi daerah;

d. Mengoptimalkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat

elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dalam rangka

mengurangi kesenjangan terhadap Perekonomian Daerah;

e. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan

Pendapatan Daerah;

f. Mengoptimalkan kinerja dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah agar

dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap PAD;

g. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran belanja langsung SKPD agar

dapat mendorong peningkatan penerimaan dari sektor retribusi daerah

sebagai komponen utama pembentuk PAD;

h. Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan akses kepada masyarakat

dalam rangka peningkatan penerimaan retribusi daerah;

i. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan keuangan melalui

aplikasi sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah.

j. Penegakan Perda dan Penerapan Reward and punishment dalam

pengelolaan dan pemungutan PAD;

k. Mengoptimalkan sosialisasi kepada wajib retribusi dalam rangka

meningkatkan kesadaran wajib retribusi.

4.2 Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016

menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks

daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan,

yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran

dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Namun demikian dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap

masyarakat Pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah


Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target

IPM yang tertuang dalam Prioritas pembangunan Kabupaten Bandung

Tahun 2016 dan telah ditetapkan dalam RPJMD. Perencanaan

pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk

memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan

suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2016 diarahkan dengan

pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, efektif, dan

produktif.

4.2.2 Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung terbagi ke dalam urusan pemerintah

daerah meliputi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, serta menurut

SKPD Tahun 2016 yang diarahkan pada:

4.2.3 Belanja Langsung menurut urusan:

Belanja Langsung menurut urusan merupakan belanja

program/kegiatan yang ada pada urusan wajib dan pilihan, kebijakan

belanja langsung urusan sebagai berikut:

Belanja urusan wajib dan urusan pilihan, yang diprioritaskan,

dalam rangka pelaksanaan program unggulan Kepala Daerah, antara

lain:

Percepatan peningkatan kondisi jalan menuju jalan mantap

80%, dan jembatan;

Peningkatan ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat

pada sistem irigasi kewenangan kabupaten;

Peningkatan upaya-upaya pengendalian bencana banjir melalui

pembangunan situ, danau, dan embung serta penyediaan air

baku;

Percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana

permukiman (Raksa) :

1. R, Rumah; Program perbaikan permukiman Rumah Tidak

Layak Huni

2. A, Air; Program penyediaan sanitasi air bersih


3. K, Kakus; Program penyediaan sarana MCK

4. S, Sampah; Program pengelolaan sampah berbasis

masyarakat

5. A, Alam; Program perbaikan alam dan lingkungan

Percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar

wilayah terutama di daerah perbatasan;

Peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang serta

penanganan kawasan strategis;

Peningkatan kemudahan bagi pengembangan Koperasi dan

UMKM;

Peningkatan Produk Unggulan;

Pemantapan Kemandirian Pangan dan SPM Ketahanan Pangan

dan perlindungan pangan;

Peningkatan akses pelayanan pendidikan;

Peningkatan Mutu/Kualitas pendidikan;

Pemantapan tatakelola pendidikan;

Mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan;

Peningkatan kualitas tenaga kerja (Skill);

Optimalisasi pelimpahan sebagian urusan bupati kepada camat;

Peningkatan sumber daya aparatur dalam pelayanan publik;

Fasilitasi penyelenggaraan persiapan pemilihan bupati;

Peningkatan kerjasama dalam rangka stabilitas keamanan

daerah;

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;

Pemantapan pembangunan perdesaan (optimalisasi pendanaan

bagi hasil kepada desa seperti untuk posyandu, PKK dan

organisasi sosial kemasyarakatan lainnya) melalui perubahan

regulasi ADD yang ada;

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat


serta pelayanan dasar, yang diwujudkan dalam bentuk

percepatan penerapan standar pelayanan minimal (SPM);

Belanja daerah yang mendukung komitmen program Millenium

Development Goals (MDG’s) yaitu: Pengentasan Kemiskinan dan

Kelaparan; Pemerataan Pendidikan Dasar; Mendukung Adanya

Persamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Mengurangi

Tingkat Kematian Anak; Meningkatkan Kesehatan Ibu;

Perlawanan Terhadap HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Lainnya;

Menjamin Daya Dukung Lingkungan Hidup (Go Green); dan

Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan.

4.2.4 Belanja Langsung menurut SKPD:

Belanja Langsung menurut SKPD merupakan belanja langsung

program setiap SKPD yang menjadi kewenangannya. Kebijakan

belanja langsung SKPD sebagai berikut:

Belanja yang diprioritaskan untuk menunjang efektivitas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka

melaksanakan urusan yang menjadi tanggung- jawabnya;

Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan

anggaran belanja tetap (fixed cost), pemenuhan standar

pelayanan Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang

berkelanjutan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan

daerah.

4.2.5 Kebijakan Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud

dalam Permendagri No.54 Tahun 2010 Pasal 99 ayat (1) huruf b,

memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-

hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan

sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2016 pada dasarnya adalah

gambaran prioritas pembangunan tahun kelima program

pembangunan daerah RPJMD tahun 2016-2021 yaitu sebagai

berikut :


1. Reformasi Birokrasi;

2. Pengembangan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan

Vokasional;

3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan;

4. Pengurangan kemiskinan dan Penyandang Masalah

Sosial;

5. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar

wilayah;

6. Peningkatan kemudahan bagi pelaku KUMKM;

7. Pengembangan Produk unggulan;

8. Rehabilitasi kerusakan lingkungan;

9. Pemantapan pembangunan daerah dan wilayah

perdesaan;

10. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban

masyarakat;

11. Pemantapan kemandirian pangan;

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah

dijabarkan dalam program/kegiatan beserta target indikator capaiannya.

Program dan kegiatan yang terkandung didalamnya harus dapat berperan

dalam mewujudkan suatu capaian sasaran pembangunan.


BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA)

Gambaran umum mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI adalah sebagai berikut

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli

Daerah

Per

31 Desember 2016 (Rp)

Per


57.556.320,00 64.495.000,00

Realisasi Pada Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung periode 1

Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.

57.556.320,00 atau 95,65% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.

60.171.212,00.

Retribusi Daerah Target PAD

(Rp) Realisasi

(Rp) %

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah 5.171.212,- 2.500.000,- 48,34

2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 47.000.000,- 45.860.000,- 97,57

3. Retribusi Izin Gangguan 8.000.000,- 9.196.320,- 114,95

JUMLAH 60.171.212,- 57.556.320,- 95,65

Tidak tercapainya target pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikarenakan berkurangnya wajib

retribusi pada masing-masing Retribusi tersebut.

Sedangkan pada Retribusi Izin Gangguan (HO) Alhamdulillah mengalami

peningkatan, dikarenakan meningkatnya wajib retribusi izin gangguan (ho).


5.1.2 BELANJA

Belanja Per 31 Desember 2016 (Rp)

Per 31 Desember 2015 (Rp)

4.164.591.095,00 2.811.184.144,00

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 di Kecamatan Dayeuhkolot

Kabupaten Bandung berdasarkan jenis Belanja Operasi dan Belanja Modal

sebesar Rp. 4.164.591.095,00 atau 90,46% dari anggaran (setelah

perubahan) yang ditargetkan sebesar Rp. 4.603.802.520,63.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi

Per 31 Desember 2016

(Rp)


(Rp)

2.964.283.795,00 2.496.340.769,00

Realisasi Belanja Operasi Tahun di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten

Bandung Tahun 2016 merupakan realisasi Belanja Pegawai dan Belanja

Barang Jasa sebesar Rp. 2.964.283.795,00 atau 87,85% dari anggaran

(setelah perubahan) yang ditargetkan sebesar Rp. 3.374.187.520,63

dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi 2016 2015

Belanja Pegawai Rp. 2,062,281,076.00 1,781,598,848.00

Belanja Barang dan Jasa Rp. 902,002,719.00 714,741,921.00

Sub Jumlah Rp. 2,964,283,795.00 2,496,340,769.00

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai


(Rp)


(Rp)

2.074.381.076,00 1.830.248.848,00

Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan di Dayeuhkolot Kabupaten

Bandung berdasarkan sebesar Rp. 2.074.381.076,00 dari anggaran

(setelah perubahan) yang ditargetkan sebesar Rp. 2.417.280.872,63 yang

terdiri dari :

Uraian Anggaran Realisasi (%)

Gaji Pokok PNS/ Representasi 1.284.290.000,- 1.020.456.600,- 79,45

Tunjangan Keluarga 92.921.000,- 86.736.317,- 93,34

Tunjangan Jabatan 90.862.000,- 83.515.000,- 91,91


Tunjangan Fungsional 14.606.000,- 1.830.000,- 12,52

Tunjangan Fungsional Umum 28.563.000,- 23.440.000,- 82,06

Tunjangan Beras 52.192.000,- 49.607.700,- 95,04

Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus 27.673.000,- 15.748.905,- 56,91

Pembulatan Gaji 21.000,- 12.197,- 58,08

Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Beban Kerja PNS 611.280.900,- 592.323.500,- 96,89


Berdasarkan Pertimbangan

Obyektif Lainnya

192.096.000,- 188.610.857,- 98,18

Belanja Retribusi 10.675.972,63,- -

JUMLAH 2.417.180.872,63 2.074.381.076,00 85,81

Belanja Barang

Belanja Barang Per



(Rp)

889.902.719,00 666.091.921,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten

Bandung Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 889.902.719,00 terdiri dari :

No Uraian Barang da jasa Jumlah (Rp)

1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.200.000,00

2 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.900.000,00

3 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 31.400.000,00

4 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.900.000,00

5 Belanja Alat Tulis Kantor 76.115.000,00

6 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

4.000.000,00

7 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.800.000,00

8 Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau

1.000.000,00

9 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 78.150.000,00

10 Belanja Air 3.600.000,00

11 Belanja Listrik 19.110.000,00

12 Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00

13 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

10.771.648,00

14 Belanja Jasa Pengamanan 30.000.000,00

15 Belanja Jasa Profesi 18.800.000,00

16 Belanja Jasa Lainnya 93.500.000,00

17 Belanja Jasa Service 13.300.000,00

18 Belanja Penggantian Suku Cadang 21.460.000,00


19 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.100.000,00

20 Belanja Cetak 26.575.000,00

21 Belanja Penggandaan 16.950.000,00

22 Belanja Sewa Tenda 1.400.000,00

23 Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Soundsystem

1.000.000,00

24 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.880.000,00

25 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2.400.000,00

26 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 90.980.000,00

27 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 8.000.000,00

28 Belanja Pakaian KORPRI 7.000.000,00

29 Belanja Pakaian Olahraga 7.500.000,00

30 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 96.800.000,00

31 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 7.800.000,00

32 Belanja Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 167.000.000,00

33 Uang Saku Peserta 38.800.000,00

JUMLAH 889.902.719,00

Belanja Modal

Belanja

Modal



1.200.307.300,00 314.843.375,00

Realisasi Belanja Modal di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 1.200.307.300,00 atau 97,62% dari

anggaran (setelah perubahan) yang ditargetkan sebesar Rp.

1.229.615.000,00 yang terdiri dari :

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan mesin



394.513.400 170.170.400

No Uraian Anggaran Realisasi (%)

1 Belanja Peralatan dan

Mesin 398.200.000 394.513.400 99,07

2 Belanja Bangunan

dan Gedung 831.415.000 805.793.900 96,92

3 Belanja Jalan, Irigasi

dan Jaringan 0,00 0,00 0,00

4 Belanja Aset Tetap

Lainnya 0,00 0,00 0,00

JUMLAH 1.229.615.000 1.200.307.300 97,62


Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kecamatan di Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 394.513.400 atau 99,07% dari anggaran (setelah perubahan) yang ditargetkan sebesar Rp. 398.200.000 yang terdiri dari :

NO Uraian Jumlah Unit Harga Satuan Harga Total 1 Ac Spilt 2 Unit 4.990.700 9.981400 2 Lap Top 6 Unit 7.000.000 42.000.000 3 P.C Touchscreen 2 Unit 14.325.000 28.650.000 4 P.C Unit / Komputer PC 2 Unit 6.675.000 13.350.000 5 Printer 3 Unit 4.450.000 13.350.000 6 Kursi Kerja 11 Unit 1.542.200 16.964.200 7 Alat Dapur Lain-lain 1 Unit 1.000.000 1.000.000 8 Meja Panjang 2 Unit 2.992.000 5.984.000 9 Kamera Digital 2 Unit 3.270.000 6.540.000

10 Sepeda Motor KLX 1 Unit 31.000.000 31.000.000

11 Perahu Karet 3 Unit 45.000.000 135.000.000

12 Handy Talkie 9 Unit 3.463.056 31.167.500

13 Filling Kabinet 2 Unit 2.825.000 5.650.000

14 Sepeda Motor Matic 2 Unit 17.500.000 35.000.000

15 Meja Kerja 3 Unit 1.993.200 5.979.600

16 Meja Komputer 4 Unit 1.477.300 5.909.200

17 Meja Penerimaan Surat 1 Unit 3.987.500 3.987.500

18 Mic Conference 3 Unit 1.000.000 3.000.000 Jumlah Total 394.513.400

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan


(Rp)


(Rp)

805.793.900 93.076.975

Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung Kecamatan Dayeuhkolot

Kabupaten Bandung tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 805.793.900 atau

96,92% dari anggaran (setelah perubahan) yang ditargetkan sebesar Rp.

831.415.000 yang terdiri dari :

Rehab Gedung Bangunan Kecamatan Dayeuhkolot Rp 698,293,900.00 Pembangunan Pos Jaga Kantor Kecamatan Rp 107,500,000.00

JUMLAH BELANJA MODAL Rp 805,793,900.00


Surplus / (Defisit)

Surplus/Defisit Anggaran


(Rp)


(Rp)

(4.107.034.775,00) (2.746.689.144,00)

Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tahun anggaran 2016 mengalami

defisit sebesar Rp. 4.107.034.775,00 atau mencapai 90,39% dari yang dianggarkan

yaitu sebesar Rp. 4.543.631.308,63 yang terdiri dari pos Pendapatan sebesar Rp.

57.556.320,00 atau mencapai 95,65% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.

60.171.212,00 dan Pos Belanja sebesar Rp. 4.164.591.095,00 atau mencapai

90,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 4.603.802.520,63.

5.2. Laporan Operasional

Laporan Operasional Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tahun 2016, menyajikan

informasi tentang Pendapatan LO yang berasal dari Retribusi Daerah, Beban yang yang

merupakan Beban Operasi yang terdiri dari Beban Pegawai-LO, Beban Barang dan Jasa dan

Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Pendapatan-LO dan Beban disajikan dengan memperbandingkan antara Realisasi Tahun 2016

dengan Realisasi pada Tahun 2015.

Laporan Operasional juga menyajikan surplus/defisit LO yang menyajikan selisih antara

Realisasi Pendapatan LO dengan Beban, dengan rincian sebagai berikut :

5.2.1 Pendapatan – LO

Pendapatan – LO Per 31 Desember 2016

(Rp)


(Rp)

57.556.320,00 64.495.000,00

Realisasi pendapatan di Kecamatan Dayeuhkolot periode 1 Januari 2016 sampai

dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 57.556.320,00 atau mencapai

95,65% dari target yang dianggarkan sebesar Rp 60.171.212,00. Realisasi

Pendapatan sebesar Rp. 57.556.320,00 merupakan Pendapatan Asli Daerah yang

berasal dari Retribusi Daerah yang terdiri dari :


Retribusi Daerah Target PAD

(Rp) Realisasi

(Rp) %

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

5.171.212,- 2.500.000,- 48,34

2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 47.000.000,- 45.860.000,- 97,57

3. Retribusi Izin Gangguan 8.000.000,- 9.196.320,- 114.95

JUMLAH 60.171.212,- 57.556.320,- 95,65

5.2.2 Beban

Beban Per 31 Desember 2016

(Rp)


(Rp)

3.218.246.325,00 2.724.227.176,00

Beban dalam Laporan Operasional di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tahun

2016 sebesar Rp. 3.218.246.325,00 merupakan Beban Operasi Tahun 2016.

5.2.2.1. Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai-LO


(Rp)


(Rp)

2.062.281.076,00 1.781.598.848,00

Jumlah Beban Pegawai di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung pada Tahun 2016

sebesar Rp 2.062.281.076,00. Tidak sama dengan Realisasi di LRA terdapat selisih

sebesar Rp. 12.100.000,00 dikarenakan adanya Belanja Pegawai yaitu berupa

Honorarium.

Rincian Belanja Pegawai disesuaikan dengan LRA

Uraian Anggaran Realisasi (%)

Gaji Pokok PNS/ Representasi 1.284.290.000,- 1.020.456.600,- 79,45

Tunjangan Keluarga 92.921.000,- 86.736.317,- 93,34

Tunjangan Jabatan 90.862.000,- 83.515.000,- 91,91

Tunjangan Fungsional 14.606.000,- 1.830.000,- 12,52

Tunjangan Fungsional Umum 28.563.000,- 23.440.000,- 82,06

Tunjangan Beras 52.192.000,- 49.607.700,- 95,04

Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus 27.673.000,- 15.748.905,- 56,08

Pembulatan Gaji 21.000,- 12.197,- 58,08



Berdasarkan Beban Kerja PNS 611.280.900,- 592.323.500,- 96,89


Berdasarkan Pertimbangan

Obyektif Lainnya

192.096.000,- 188.610.857,- 98,18

Belanja Retribusi 10.675.972,63

Jumalah 2.417.280.872,63 2.062.281.076,00 85,81

5.2.2.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa


(Rp)


(Rp)

900.777.219,00 714.701.921,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tahun

2016 adalah Rp 900.777.219,00. Tidak sama dengan realisasi di LRA terdapat selisih

sebesar Rp. 10.874.500,00 dikarenakan adanya standart harga yang berbeda.

Rincian Belanja Barang dan Jasa disesuaikan dengan LRA

No Uraian Barang da jasa Jumlah (Rp)

1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.200.000,00 2 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.900.000,00 3 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 31.400.000,00 4 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.900.000,00 5 Belanja Alat Tulis Kantor 76.115.000,00

6 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,

Battery Kering)

4.000.000,00

7 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.800.000,00

8 Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau

1.000.000,00

9 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 78.150.000,00

10 Belanja Air 3.600.000,00 11 Belanja Listrik 19.110.000,00

12 Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00

13 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV

Kabel/TV Satelit

10.771.648,00

14 Belanja Jasa Pengamanan 30.000.000,00 15 Belanja Jasa Profesi 18.800.000,00 16 Belanja Jasa Lainnya 93.500.000,00

17 Belanja Jasa Service 13.300.000,00

18 Belanja Penggantian Suku Cadang 21.460.000,00

19 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.100.000,00

20 Belanja Cetak 26.575.000,00

21 Belanja Penggandaan 16.950.000,00

22 Belanja Sewa Tenda 1.400.000,00


23 Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan

Soundsystem

1.000.000,00

24 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.880.000,00

25 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2.400.000,00

26 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 90.980.000,00

27 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 8.000.000,00

28 Belanja Pakaian KORPRI 7.000.000,00

29 Belanja Pakaian Olahraga 7.500.000,00

30 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 96.800.000,00

31 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 7.800.000,00

32 Belanja Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 167.000.000,00

33 Uang Saku Peserta 38.800.000,00

JUMLAH 900.777.219,00

5.2.2.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi


(Rp)


(Rp)

255.188.030,00 227.926.407,00

Jumlah Beban Penyusutan di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tahun 2016

sebesar Rp. 255.188.030,00, yang terdiri dari Beban Penyusutan untuk aset peralatan dan

mesin sebesar Rp. 236.129.369,00 dan Beban Penyusutan untuk Aset Gedung dan

Bangunan sebesar Rp. 13.944.558,00 dan Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp.

4.405.900,00. Adanya selisih di saldo awal penyusutan aset sebesar Rp. (708.203,00)

berupa Papan Nama.

Rincian Beban Penyusutan untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

I. Peralatan Mesin Rp. 236.129.369,00

a. Alat-alat besar Darat Rp. 5.182.794,00

b. Alat angkutan darat bermotor Rp. 47.535.768,00

c. Alat angkut apung tak bermotor

d. Alat penyimpanan

Rp

Rp.

18.750.000,00 687.499,00

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 19.651.087,00

f. Alat Rumah Tangga Rp. 72.478.002,00

g. Peralatan Komputer Rp. 54.666.112,00

h. Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp. 6.382.591,00

i. Alat Studio Rp. 2.888.200,00

j. Alat Komunikasi Rp. 5.597.316,00 k. Alat Keamanan dan Perlindungan (CCTV)

Rp. 2.310.000,00


II. Gedung dan Bangunan Rp. 13.944.558,00

Bangunan Gedung Tempat Kerja

Bangunan Pos Jaga

Rp. Rp.

13.586.224,00 358.334,00

III. Jalan Irigasi Jaringan

Rp. 4.405.900,00

Gorong-Gorong Rp 1.139.900,00

Saluran Drainase Rp. 3.266.000,00

Jumlah Rp. 254.479.827,00

5.2.2.4. Surplus/(Defisit) - LO

Surplus / (Defisit) LO


(Rp)


(Rp)

(3.160.690.005,00) (2.659.732.176,00)

Surplus/(Defisit) – LO di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tahun

2016 mengalami Kenaikan/Penurunan sebesar Rp. (500.957.829,00) dari Jumlah

Realisasi LRA sebesar Rp. (3.160.690.005,00)

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi

kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

laporan ini menghasilkan saldo akhir ekuitas yang berasal dari ekuitas awal ditambah

(dikurang) surplus/defisit LO dan perubahan lainnya.

5.3.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung pada tanggal 1 Januari

2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.217.117.145,00 dan Rp

3.176.537.573,00 Nilai Ekuitas tersebut merupakan selisih antara aset dan kewajiban

pada Tahun 2016.

5.3.2 Surplus (Defisit) LO

Surplus/(Defisit) LO Per 31 Desember 2016

(Rp)


(Rp)

(3.160.690.005,00) (2.659.732.176,00)

Ekuitas Awal Per 31 Desember 2016

(Rp)


(Rp)

2.217.117.143,00 3.176.537.573,00


Jumlah Defisit LO di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung untuk periode yang

berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar (Rp 3.160.690.005,00). Defisit LO

merupakan selisih kurang antara Pendapatan LO dengan Beban Operasi.

5.3.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Per 31 Desember 2016

(Rp)


(Rp)

(375.000,00) (0,00)

Koreksi Nilai Persediaan di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung yang

berakhir pada 31 desember 2016 adalah Rp (375.000,00), saldo tersebut

merupakan mutasi tambah peralatan mesin dan Mutasi tambah gedung dan bangunan

Mutasi Kurang Peralatan Mesin, mutasi kurang jalan, irigasi dan jaringan dan

pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Januari 2016

5.3.4. Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Peralatan & Mesin

Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Peralatan & Mesin


(Rp)


(Rp)

1.700.00,00 (0,00)

Koreksi Ekuitas Penambahan Aset Tetap Peralatan & Mesin di Kecamatan Dayeuhkolot

Kabupaten Bandung yang berakhir pada 31 desember 2016 adalah Rp. 1.700.000,00,

saldo tersebut adalah penambahan dari mutasi antar SKPD.

Berikut Penjelasan Neraca :

Saldo awal per 1 Januari 2016 Rp. 381.000,00

Rp. 381.000,00

Peralatan Dan Mesin

Saldo awal per 1 Januari 2016 Rp. 1.760.000,00

Belanja Modal Tahun 2016 Rp. 394.000,00

Penambahan

Mutasi antar SKPD Rp. 1.700.000,00

Rp. 1.700.000,00


Rp.2.157.110.372.

5.3.5. R/K PPKD

R/K PPKD Per 31 Desember 2016 (Rp)


4.107.034.774,00 2.746.689.144,00

Nilai R/K PPKD di kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Per tanggal 31

Desember Rp. 4.107.034.774,00

5.3.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2016 (Rp)


3.164.786.913,00 2.217.117.143,00

Nilai Ekuitas Akhir di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung pada tanggal 31

Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.3.164.786.913,00 Nilai Ekuitas

Akhir merupakan hasil dari Ekuitas awal ditambah dengan surplus/defisit LO dan

Koreksi ekuitas lainnya.

5.4 NERACA

5.4.1. ASET LANCAR

1) Kas di Bendahara

Penerimaan

Per 31 Desember

2016

Per 31 Desember

2015

0,00 0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Kecamatan Dayeuhkolot

Kabupaten Bandung per 31 Desember 2016 adalah Nihil.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember

2016

Per 31 Desember

2015

0,00 5.988.780,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Dayeuhkolot

Kabupaten Bandung per 31 Desember 2016 adalah 5.988.780,00 (Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delan Ribu Tujuh Ratus

Delapan Puluh Rupiah) merupakan utang pajak yang belum disetorkan namun sudah disetorkan pada tanggal 21 Januari 2016

dengan Bukti setoran terlampir.

3) Piutang Pajak Per

31 Desember 2016

Per

31 Desember 2015


0,00 0,00

Saldo Piutang Pajak di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

per 31 Desember 2016 adalah sebesar Nihil

4) Piutang Restribusi

Per

31 Desember 2016

Per

31 Desember 2015

0,00 0,00

Saldo Piutang Restribusi di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten

Bandung per 31 Desember 2016 adalah sebesar Nihil

5) Piutang Lainnya

Per

31 Desember 2016

Per

31 Desember 2015

0,00 0,00

Saldo Piutang Lainnya di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten

Bandung per 31 Desember 2016 adalah sebesar Nihil.

6) Persediaan

Per

31 Desember 2016

Per

31 Desember 2015

1.225.500,00 375.000,-

Saldo Persediaan di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.225.500,00. Yaitu berupa

Persediaan ATK.

Aset Tetap

Per 31 Desember

2016


3.111.212.863,00 2.164.393.593,00

4.1.3 ASET TETAP

Saldo Aset Tetap di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.215.059.025,00.

Saldo per 31 Desember 2016 terdiri dari :

1. Tanah Rp. 381.000.000,00

2. Peralatan dan Mesin Rp. 2.157.110.372,00

3. Gedung dan Bangunan Rp. 2.079.680.475,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 78.256.000,00

5. Aset Tetap Lainnya Rp. 16.350.000,00


6. Akumulasi Penyusutan

JUMLAH

Rp.

Rp.

(1.497.337.822,00)

--------------------

3.215.059.025,00

Tanah

1) Tanah

Per

31 Desember 2016

Per

31 Desember 2015

381.000.000,00 381.000.000,00

Nilai tanah di Kecamtan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp.381.000.000,00 tersebut adalah tanah

yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

Peralatan dan Mesin

2) Peralatan dan Mesin

Per

31 Desember 2016 (RP)

Per

31 Desember 2015 (RP)

2.157.110.372,00 1.760.896.972,00

Nilai Peralatan dan Mesin di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung per 31 Desember 2016 adalah sebesar

Rp.2.157.110.372,00 tersebut peralatan dan mesin milik SKPD

Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung terdiri dari: - Alat-Alat Berat

- Kendaraan/ Alat Angkutan

- Alat Pertanian

Rp.

Rp. Rp.

510.970.000,00

660.945.187,00 2.750.000,00

- Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 895.636.685,00 - Alat Studio dan Alat Komunikasi

- Alat Perenjataan Keamanan Rp.

Rp.

75.258.500,00

11.550.000,00

JUMLAH Rp. 2.157.110.372,00

Gedung dan Bangunan

3) Gedung dan

Bangunan


(Rp)


(Rp)

Rp. 2.079.680.475,00 Rp 1.169.932.225,00

Nilai Gedung dan Bangunan di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.079.680.475,00 adalah gedung dan

bangunan yang dimiliki oleh Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.


Jalan, Irigasi dan Jaringan

4) Jalan, Irigasi dan

Jaringan


(Rp)


(Rp)

Rp. 78.256.000,00 Rp 78.256.000,00

Nilai Jalan per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 78.256.000,00 adalah nilai

jalan yang dimiliki oleh Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

Aset Tetap Lainnya

5) Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2016

(Rp)


(Rp)

Rp. 16.350.000,00 Rp 16.350.000,00

Nilai Aset Tetap Lainnya per per 31 Desember 2016 sebesar Rp.

16.350.000,00 merupakan Aset Tetap Lainnya Wilayah Kecamatan

Dayeuhkolot.

Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam

pengerjaan


(Rp)


(Rp)

Rp. 0,00 Rp 0,00

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 merupakan nilai aset

yang sampai dengan tgl 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,00

Akumulasi Penyusutan

Akumulasi

Penyusutan

Per

31 Desember 2016

(Rp)

Per

31 Desember 2015

(Rp)

( Rp 1.497.337.822,00 ) Rp. (1.242.041.604,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan dalam Neraca Kecamatan Dayeuhkolot

Kabupaten Bandung sebesar (Rp. 1.497.337.822,00) yang merupakan

akumulasi penyusutan awal Januari tahun 2016 sebesar Rp.

1.242.749.807,00 ditambah dengan Penyusutan Semester I Rp.

111.710.965,00 dan Semester II Rp. 142.877.050,00 Total Semester I

dan II sebesar (Rp.254.588.015,00)


Aset Lainnya

Aset Lainnya Per 31 Desember 2016

(Rp)


(Rp)

Rp. 52.348.550,00 Rp. 52.348.550,00

Nilai Aset Lainnya di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung per 31

Desember 2016 Senilai Rp. 52.348.550,00

4.1.4. KEWAJIBAN

Kewajiban jangka Pendek/RK Pusat


(Rp)


(Rp)

0,00 0,00

5.5 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir


(Rp)


(Rp)

3.268.633.075,00 2.217.117.143,00

Ekuitas Akhir di Kecamatan dayeuhkolot Kabupaten Bandung per 31 Desember 2016

sebesar Rp. 3.268.633.075,00.


BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Informasi yang perlu ditelaah sebagai berikut :

a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta juridiksi tempat entitas tersebut berada,

Domisili entitas pelaporan adalah Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Bentuk hukum ini

adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I.

b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya. Sifat operasi entitas

terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kegiatan pokoknya meliputi Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegaai dan Belanja

Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Modal.

c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya. Entitas

pelaporan keuangan ini mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

d. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru.

Kesalahan manajemen terdahulu yang dapat dikoreksi oleh manajemen baru adalah

penggunaan kode rekening yang lebih ringkas dan menjadi satu kesatuan dengan

kode rekening program dan kegiatan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar

SKPD dalam penyusunan anggaran berbasis kenirja.

e. Komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan pada neraca. Komitmen yang

tidak ada dalam Neraca adalah Belanja Pegaai dan Belanja Barang dan Jasa, baik

Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung.

f. Kejadian yang mempunyai dampak Sosial, Misalnya adanya pemogokan yang harus

ditanggung pemerintah.

Tiak ada pemogokan yang harus ditanggung oleh pemerintah terutama oleh Dinas

Sosial Kabupaten Bandung.


BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2016 Kecamatan Dayeuhkolot

Kabupaten Bandung hasil AUDITED BPK dibuat sebagai bahan pertanggung jawaban

sebagai suatu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Laporan Realisasi APBD dan

Neraca.


CAMAT DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG

Drs. YIYIN SODIKIN, M.Si Pembina Tk. I

NIP. 19610504 198209 1 001

: 1 . 20

: 1 . 20 . 15

: 1 . 20 . 15 . 01

2016 2015

0,00 0,00

5.988.780,00 62.201,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

375.000,00 335.000,00

6.363.780,00 397.201,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto

28

29

30

31

35

36

37

38

39

40

41

42

25

26

27

32

33

34

16

17

18

19

20

21

22

23

24

URAIANNo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Penyisihan Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Netto

Investasi Nonpermanen Lainnya

Jumlah Investasi Nonpermanen

Investasi Permanen

Jumla Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Nonpermanen

Pinjaman Jangka Panjang

Investasi dalam Surat Utang Negara

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Jumlah Investasi Jangka Panjang

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

Jumlah Investasi Permanen

KECAMATAN DAYEUHKOLOT

ASET

Piutang Pajak Netto

Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi

Piutang Retribusi Netto

Persediaan

Belanja Dibayar Dimuka

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara

Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Netto

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Netto

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Netto

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Netto

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto

Piutang Lainnya

NERACAPEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Per 31 Desember 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

ASET LANCAR

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan

Investasi Jangka Pendek

Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak

Kas di Kas Daerah

Unit Organisasi KECAMATAN DAYEUHKOLOT

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20

: 1 . 20 . 15

: 1 . 20 . 15 . 01

2016 2015

381.000.000,00 381.000.000,00

1.760.896.972,00 1.635.426.572,00

1.169.932.225,00 1.076.855.250,00

78.256.000,00 35.160.000,00

16.350.000,00 10.350.000,00

0,00 0,00

(1.242.041.604,00) 0,00

2.164.393.593,00 3.138.791.822,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

52.348.550,00 37.348.550,00

2.223.105.923,00 3.176.537.573,00

2.223.105.923,00 3.176.537.573,00

5.988.780,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.746.689.144,00 62.201,00

2.752.677.924,00 62.201,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.752.677.924,00 62.201,00

Kewajiban yang dikonsolidasi70

44

45

46

47

48

49

1

63

64

65

66

67

68

69

71

72

73

74

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

43

No

Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran Netto

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Tuntutan Ganti Rugi

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan



Sub Unit Organisasi KECAMATAN DAYEUHKOLOT

URAIAN

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

ASET TETAP

Tanah

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi Netto

Dana Cadangan

Jumah Dana Cadangan

ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran

Jumlah Aset Tetap

DANA CADANGAN

Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Belanja

Aset Tak Berwujud

Aset Lain-lain

Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Netto

Utang Jangka Pendek Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan

Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Dalam Negeri - Obligasi

Premium (Diskonto) Obligasi

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

JUMLAH KEWAJIBAN

: 1 . 20

: 1 . 20 . 15

: 1 . 20 . 15 . 01

2016 2015

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 335.000,00

0,00 0,00

0,00 335.000,00

0,00 0,00

0,00 3.138.791.822,00

0,00 37.348.550,00

0,00 0,00

0,00 3.176.140.372,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.176.475.372,00

(529.572.001,00)

2.223.105.923,00 3.176.537.573,00

15

16

17

18

19

20

9

10

11

12

13

14

3

4

5

6

7

8

JUMLAH EKUITAS/EKUITAS DANA

JUMLAH EKUITAS

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

1

2

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Lainnya

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Jumlah Ekuitas Dana Investasi

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Pendapatan yang Ditangguhkan

EKUITAS DANA

Cadangan Piutang

Cadangan Persediaan

EKUITAS DANA LANCAR

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Ekuitas Dana Lancar

EKUITAS DANA INVESTASI

EKUITAS DANA CADANGAN

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Jumlah Ekuitas Dana Cadangan

JUMAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA



Sub Unit Organisasi KECAMATAN DAYEUHKOLOT

No URAIAN

NERACA Halaman 2 dari 2

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB DPA Tahun 2016 sebesar 60.171.212 , Realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 4.603.802.520,63 ... Laporan Keuangan Kecamatan Dayeuhkolot disusun berdasarkan Perubahan

Documents