Top Banner
Belajar Memahami & Menganalisa PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 2015 Indonesia
93

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

Jan 18, 2016

Download

Documents

chitchatid

Struktur laporan keuangan pada umumnya sama. Walau demikian, perbedaan sangat mencolok terjadi di hampir semua unit usaha, divisi, organisasi, institusi, perusahaan, sektor, dan industri. Hal ini disebabkan karena setiap individu, baik dalam kapasitasnya sebagai orang maupun institusi, memiliki standar dan definisinya masing-masing terhadap semua hal. Perbedaan di setiap individu didasari oleh 3 faktor utama, yakni sensasi (emosi), persepsi, dan kepentingan atau ekspektasi.
Standar yang berbeda dapat dilihat pada semakin banyaknya kesamaan dalam prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP, Generally Accepted Accounting Principles). Ada US GAAP, UK GAAP, GAAP ala Jerman dengan nama (Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung), GAAP Indonesia (PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), dan lainnya. Walau kelihatannya sama, dalam praktek akuntansinya bisa sangat berbeda. Seperti kata pepatah, the devil is in details.
Dalam rangka komparasi internasional, standar pelaporan finansil (International Financial Reporting Standards, IFRS) dibuat dan dijaga oleh International Accounting Standards Board (IASB). Berdiri sejak 1 April 2001, untuk kepentingan publik, misi utama IASB adalah mengembangkan satu standar pelaporan finansil internasional yang bermutu tinggi, dapat dipahami, dapat memaksa (enforceable), dan diterima secara global berdasarkan prinsip-prinsip yang diartikulasikan secara jelas.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

Belajar Memahami & Menganalisa

PERNYATAAN

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 2015

Indonesia

Page 2: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

Untuk memesan buku ini, silahkan hubungi:+62 851 0518 7118

Page 3: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

Analisa Finansil

ANALISA FINANSIL

PengertianAnalisis finansil memiliki padanan kata (bersinonim) dengan analisa laporan finansil, analisalaporan keuangan, analisa pembiayaan (finance), atau analisa akuntansi. Tujuannya adalahuntuk mendapatkan gambaran tentang situasi, kondisi, dan posisi keuangan suatu organisasiseperti yayasan, partai politik, instansi, departemen atau kementerian, perusahaan, ataulainnya.Data dan informasi yang dibuat dan disajikan berdasarkan analisa laporan keuangan sangatberguna bagi pengambilan keputusan suatu tindakan, kegiatan, kebijakan, dan kelangsunganoperasional suatu organisasi. Beberapa analisa dibuat dengan memasukkan pertimbanganrisiko, biaya, harga, potensi keuntungan/kerugian, dan kelayakan finansil.Struktur laporan keuangan pada umumnya sama. Walau demikian, perbedaan sangatmencolok terjadi di hampir semua unit usaha, divisi, organisasi, institusi, perusahaan, sektor,dan industri. Hal ini disebabkan karena setiap individu, baik dalam kapasitasnya sebagaiorang maupun institusi, memiliki standar dan definisinya masing-masing terhadap semua hal.Perbedaan di setiap individu didasari oleh 3 faktor utama, yakni sensasi (emosi), persepsi,dan kepentingan atau ekspektasi.

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK, GAAP, IFRS)Standar yang berbeda dapat dilihat pada semakin banyaknya kesamaan dalam prinsipakuntansi yang diterima secara umum (GAAP, Generally Accepted Accounting Principles).Ada US GAAP, UK GAAP, GAAP ala Jerman dengan nama (Grundsätze ordnungsmäßigerBuchführung), GAAP Indonesia (PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), danlainnya. Walau kelihatannya sama, dalam praktek akuntansinya bisa sangat berbeda. Sepertikata pepatah, the devil is in details.Dalam rangka komparasi internasional, standar pelaporan finansil (International FinancialReporting Standards, IFRS) dibuat dan dijaga oleh International Accounting Standards Board(IASB). Berdiri sejak 1 April 2001, untuk kepentingan publik, misi utama IASB adalahmengembangkan satu standar pelaporan finansil internasional yang bermutu tinggi, dapatdipahami, dapat memaksa (enforceable), dan diterima secara global berdasarkan prinsip-prinsip yang diartikulasikan secara jelas.

Peran Perusahaan Audit dalam PSAKEmpat perusahaan audit global (Big Four), yakni Deloitte Touche Tohmatsu Ltd (DT),PriceWaterHouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), dan KPMG (Klynveld MainGoerdeler - Peat Marwick) memberikan interpretasinya masing-masing dalammembandingkan US GAAP, IFRS, dan PSAK.Di tahun 1987, industri audit keuangan global menjadi semakin terkonsentrasi menjadi Big 8ketika Klynveld Main Goerdeler bergabung dengan Peat Marwick menjadi KPMG. Tujuhperusahaan audit lainnya mencakup Arthur Andersen, Ernst & Whinney, Arthur Young & Co.,Price Waterhouse, Coopers & Lybrand, Deloitte Haskins & Sells, dan Touche Ross.Di tahun 1989, Ernst & Whinney bergabung dengan Arthur Young & Co. menjadi Ernst &Young di bulan Juni; dan Deloitte Haskins & Sells bergabung dengan Touche Ross menjadiDeloitte Touche di bulan Agustus. Di bulan Juli 1998, Price Waterhouse bergabung denganCoopers & Lybrand menjadi PriceWaterhouseCoopers. Skandal Enron di tahun 2001membuat Arthur Andersen harus dilikuidasi di tahun 2002.Kebesaran 4 perusahaan audit dibangun atas dasar jaringan dan rantai kerjasama kesatuanstandar, merek, dan mutu. Dalam bahasa yang sederhana, mereka terikat dalam suatu ikatanfranchise.

Page 4: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

Analisa Finansil

Di Indonesia, PwC diwakili oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, PT Prima WahanaCaraka, PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory, PT PricewaterhouseCoopersConsulting Indonesia, (PT PricewaterhouseCoopers FAS); DT diwakili oleh KAP OsmanBing Satrio & Eny, PT. Deloitte Konsultan Indonesia (DKI) dan Deloitte Tax Solution (DTS);EY oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (PSS); dan KPMG oleh KAP Sidharta danWidjaja.

Analisa Finansil sebagai Alat Ukur Kinerja KeuanganBerbagai macam angka yang terdapat dalam laporan keuangan bisa dijadikan alat dan ukuranbagi kinerja suatu usaha. Walau demikian, angka nominal suatu perusahaan sering tidak bisadibandingkan secara langsung (head-to-head) dengan perusahaan sejenis atau denganperusahaan dari sektor atau industri lainnya.Pembandingan secara nominal jelas bisa membedakan seberapa besar suatu usaha denganusaha lainnya. Dengan menggunakan pendekatan rasio, pembandingan nilai secara relatif bisaberarti lain. Perusahaan yang besar secara nominal mungkin tidak lebih baik kinerjakeuangannya dengan perusahaan yang lain yang skalanya lebih kecil.Baiknya kinerja keuangan perusahaan bisa dilihat dari ukuran kemampuannya menjagakelancaran aktivitas usaha (activity ratio), tingkat likuiditas, struktur dan kecukupan modal,tingkat keuntungan (profitabilitas), solvabilitas, sumbangsih (insentif) terhadap stakeholder(dalam bentuk deviden, CSR, capital gain), dan stabilitas pertumbuhan dalam jangka panjang.

Analisa FundamentalAnalisa terhadap fundamental suatu usaha yang utama adalah untung atau rugi. Supayauntung, harga produk yang dijual harus lebih besar dari biaya produksi. Potensi rugi bisaterealisasi bila risiko usaha tidak terkalkulasi dan tidak bisa diantisipasi dengan baik.Berbagai langkah antisipasi seharusnya disiapkan dalam rencana contingency agaroperasional usaha tersebut bisa layak dan sehat secara finansil.Analisa terhadap (keuangan) internal usaha (company analysis) menjadi lebih berarti biladibandingkan dengan perusahaan sejenis dalam satu industri (industry analysis) atau denganindustri lain, atau dengan kondisi ekonomi makro, baik di tingkat regional, nasional, atauinternasional (economic analysis).Penyebutan analisa fundamental biasanya banyak disandingkan dengan analisa teknikal,valuasi instrumen finansil, aset modal (capital asset), aset finansil (financial asset), analisa(harga saham/instrumen finansil di) pasar (perdagangan), analisa prilaku (herd behaviouralfinance/economics), analisa investasi, analisa portfolio, atau lainnya.Analisa fundamental seharusnya hanya terbatas pada valuasi usaha atau valuasi suatuperusahaan (company analysis). Sifatnya yang dihasilkan dari kondisi (keuangan) internalbanyak direfleksikan dan ditransformasikan ke dalam harga saham (instrumen finansil)perusahaan. Salah kaprah banyak pihak (mainstream analysts) adalah penilaian harga sahamtersebut yang dinilai dari kondisi keuangan internal harus cocok dengan kondisi keuangandan ekonomi di pasar finansil yang sifatnya eksternal.Harga saham suatu perusahaan di pasar merupakan bentuk judgment dari pelaku pasarberdasarkan berbagai sentimen dan ekspektasi yang berkembang. Harga saham yang rendahdan memiliki frekuensi perdagangan yang tinggi biasanya merefleksinya posisi lemahnyamanajemen perusahaan dalam 'mengelola' turn-over pemegang saham.Harga saham suatu perusahaan dan nilai suatu perusahaan bisa sejalan, atau sebaliknya, bisaterlepas satu sama lain. Harga saham bisa naik-turun sesuai kehendak dan kemauan pasar.Perusahaan yang kuat biasanya tidak (terlalu) terpengaruh dengan naik-turunnya hargasahamnya di pasar.

Page 5: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

Analisa Finansil

Beberapa kondisi yang membuat harga saham terlepas dari nilai suatu perusahaan adalah bilakinerja operasional dan kinerja keuangan tidak terlalu terpengaruh pada perubahan hargasaham yang sangat dinamis. Perusahaan tetap bisa berjalan dan operasional sesuai dengankoridornya dan dalam batasan normal dan wajar (business as usual), tanpa hambatan yangberarti.Kita tidak akan pernah mengetahui secara langsung apakah tingginya pergantian pemegangsaham (minoritas) memang murni terkait atau tidak terkait dengan pemegang sahammayoritas. Kemungkinan yang lain adalah apakah pemegang saham minoritas merupakanfigur dummy, boneka, atau kuda troya bagi pemegang saham mayoritas?Perdagangan saham (atau instrumen finansil lainnya) memiliki pola dan tren serta aturannyatersendiri. Beberapa istilah teknis mencakup head and shoulders, double top/bottom reversal,rata-rata bergerak, indeks kekuatan relatif, support, resistance, channels, formasi aman(obscure) seperti flags, panji-panji (pennants), balance days, cup and handle, candlestickcharting, put/call ratios, bull/bear ratios, short interest, implied volatility, dan lainnya.Dinamika pasar instrumen finansil sangat tergantung pada prilaku pedagang harian (activeday traders), market makers, pit traders atau floor traders. Analisa teknik lebih baik dijadikansebagai cara dalam mengidentifikasi peluang perdagangan, ketimbang sebagai alat untukmemprediksi harga. Intervensi terhadap pasar bisa dilakukan oleh siapa saja, termasukpemerintah, otoritas moneter, pemegang instrumen finansil, bahkan investor kelas kakap.Cukup banyak teori dan pendekatan dilakukan dalam mengidentifikasi peluang (sinyal)perdagangan. Beberapa diantaranya mencakup teori Dow, teori gelombang Elliott, hipotesapasar yang efisien (EMH), pendekatan mekanis atau sistematis, transformasi harga danvolume perdagangan, identifikasi dan interpretasi pola perdagangan, korelasi harga inter-market dan intra-market, siklus usaha, siklus pasar (saham), atau lainnya.

Page 6: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia 2015PSAK# versi KDPPLK (Kerangka Dasar Pelaporan dan Penyajian Laporan Keuangan ) ISAK# PPSAK# PPSAK# 2isak

PSAK 1 20090619 Penyajian Laporan KeuanganPSAK 1 20130723 Penyajian Laporan KeuanganPSAK 2 20091106 Laporan Arus KasPSAK 3 20100323 Laporan Keuangan Interim 17PSAK 4 20091106 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri 7PSAK 4 20130723 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan TersendiriPSAK 5 20090616 Segmen OperasiPSAK 6 Pelaporan bagi Perusahaan dalam Tahap Pengembangan 1PSAK 7 20091215 Pengungkapan Pihak-pihak BerelasiPSAK 8 20100601 Peristiwa setelah Periode PelaporanPSAK 9 Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka PendekPSAK 10 20091002 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing 4PSAK 11 Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing 10PSAK 12 20090829 Bagian Partisipasi dalam Ventura BersamaPSAK 13 20110628 Properti InvestasiPSAK 14 20080407 PersediaanPSAK 15 20090616 Investasi pada Entitas AsosiasiPSAK 15 20130723 Investasi pada Entitas AsosiasiPSAK 16 20110628 Aset TetapPSAK 17 PenyusutanPSAK 18 20100219 Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat PurnakaryaPSAK 19 20091107 Aktiva Tak Berwujud 14PSAK 20 Biaya Riset dan PengembanganPSAK 21 Ekuitas 1 6 6PSAK 21 Ekuitas 2 6 6PSAK 21 Ekuitas 3 6 6PSAK 22 20100112 Kombinasi BisnisPSAK 23 20091107 PendapatanPSAK 24 20100219 Imbalan Kerja 15PSAK 24 20130723 Imbalan KerjaPSAK 25 20090811 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan KesalahanPSAK 26 20111004 Biaya PinjamanPSAK 27 Perkoperasian 8PSAK 28 20101217 Akuntansi Kontrak Asuransi KerugianPSAK 29 Industri Minyak dan GasPSAK 30 20110628 Sewa 8PSAK 30 Sewa 23PSAK 30 Sewa 24PSAK 31 20090130 Perbankan 4PSAK 32 Kehutanan 1PSAK 33 20110201 Akuntansi Pertambangan UmumPSAK 34 20101012 Kontrak KonstruksiPSAK 35 Pendapatan Jasa Telekomunikasi 1PSAK 36 20101217 Kontrak Asuransi JiwaPSAK 37 Penyelenggaraan Jalan Tol 1PSAK 38 20110408 Restrukturisasi Entitas SepengendaliPSAK 39 Kerjasama Operasi 11PSAK 40 Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan 15PSAK 41 Waran 2PSAK 42 Perusahaan Efek 4PSAK 43 Anjak Piutang 2PSAK 44 Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate 7PSAK 45 20101023 Pelaporan Keuangan Organisasi NirlabaPSAK 46 20100809 Pajak Penghasilan 20PSAK 46 20131224 Pajak PenghasilanPSAK 47 Tanah 25PSAK 48 20091020 Penurunan Nilai AsetPSAK 48 20131218 Penurunan Nilai AsetPSAK 49 Reksadana 4PSAK 50 20100522 Instrumen Keuangan: Penyajian 5PSAK 50 20131218 Instrumen Keuangan: Penyajian 10PSAK 51 Kuasi Re-Organisasi 10PSAK 52 Mata Uang PelaporanPSAK 53 20100522 Pembayaran Berbasis Saham 3PSAK 54 Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah 5

Page 7: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia 2015PSAK# versi KDPPLK (Kerangka Dasar Pelaporan dan Penyajian Laporan Keuangan ) ISAK# PPSAK# PPSAK# 2isak

PSAK 55 20111004 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran 6 6PSAK 55 20131224 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan PengukuranPSAK 56 20101217 Laba per SahamPSAK 57 20090811 Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset KontinjensiPSAK 58 20090811 Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang DihentikanPSAK 59 Perbankan Syariah PSAK 60 20100522 Instrumen Keuangan: PengungkapanPSAK 60 20131227 Instrumen Keuangan: PengungkapanPSAK 61 20100717 Akuntansi Hibah Pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintahPSAK 62 20101217 Kontrak AsuransiPSAK 63 20100809 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi 19PSAK 64 20110201 Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya MineralPSAK 65 20130723 Laporan Keuangan KonsolidasianPSAK 66 20130723 Pengaturan BersamaPSAK 67 20130723 Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas LainPSAK 68 20130723 Pengukuran Nilai WajarPSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan SyariahPSAK 102 Akuntansi MurabahahPSAK 103 Akuntansi SalamPSAK 104 Akuntansi Istishna’PSAK 105 Akuntansi MudharabahPSAK 106 Akuntansi MusyarakahPSAK 107 20080407 Akuntansi IjarahPSAK 108 20080407 Akuntansi Transaksi Asuransi SyariahPSAK 109 20080407 Zakat dan Infak/SedekahPSAK 110 20080709 Akuntansi HawalahPSAK 111 20080709 Akuntansi Asuransi SyariahPSAK 20090130 Usaha Kecil dan Menengah (ETAP)

ISAK rev/ed ReferensiISAK 1 1995 PSAK 21, Par.23, Penentuan Harga Pasar Dividen SahamISAK 2 1995 PSAK 21, Ps 25 (Penyajian Modal dalam Neraca), Ps 31 (Piutang pada Pemesan Saham tentang Penentuan Harga Pasar Dividen)ISAK 3 2007 Perlakuan Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau BantuanISAK 4 2007 PSAK 10 (R2007), Par.20, Alternatif Perlakuan yang Diizinkan atas Selisih KursISAK 5 2003 PSAK 50 (1998), Par.14, Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia Untuk DijualISAK 6 2003 PSAK 55, Par.12 and 16, Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang AsingISAK 7 2009 PSAK 4 (2007), Par.5 dan 19, Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus SIC 12 (1 Jan 2009)ISAK 8 2009 PSAK 30 (R2007), Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa dan Pembahasan Lebih Lanjut Ketentuan TransisiIFRIC 4 (1 Jan 2008)ISAK 9 2009 Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa IFRIC 1 (1 Jan 2009)ISAK 10 2009 Program Loyalitas Pelanggan IFRIC 13 (1 Jan 2009)ISAK 11 2009 Distrubusi Aset Nonkas kepada Pemilik IFRIC 17 (1 Juli 2009)ISAK 12 2009 Pengendalian Bersama Entitas : Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer SIC 13 (1 Jan 2009)ISAK 13 2009 Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri IFRIC 16 (1 Jan 2009)ISAK 14 2009 Aset Tak Berwujud - Biaya Situs Web SIC 32 (1 Jan 2009)ISAK 15 2009 PSAK 24, Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya IFRIC 14 (1 Jan 2009)ISAK 16 2009 Perjanjian Konsesi Jasa IFRIC 12 (1 Jan 2009)ISAK 17 2009 Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai IFRIC 10 (1 Jan 2009)ISAK 18 2009 Bantuan Pemerintah – Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi SIC 10 (1 Jan 2009)ISAK 19 2009 Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi HiperinflasiIFRIC 7 (1 Jan 2009)ISAK 20 2009 Pajak Penghasilan - Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham SIC 25 (1 Jan 2009)ISAK 21 2009 Perjanjian Konstruksi Real Estat IFRIC 15 (1 Jan 2009)ISAK 22 2009 Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan SIC 29 (1 Jan 2009)ISAK 23 2009 Sewa Operasi - Insentif SIC 15 (1 Jan 2009)ISAK 24 2009 Evaluasi Substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa SIC 27 (1 Jan 2009)ISAK 25 2009 Hak Atas TanahISAK 26 2009 Penilaian Ulang Derivatif Melekat

Page 8: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 01-06 Tujuan .......................................................................................................................................... 01 Ruang Lingkup ............................................................................................................................. 02 - 04 Definisi ......................................................................................................................................... 05 - 06 LAPORAN KEUANGAN ........................................................................................................... 07 - 44 Tujuan Laporan Keuangan ............................................................................................................ 07 Komponen Laporan Keuangan Lengkap ........................................................................................ 08 - 12 Karakteristik Umum ...................................................................................................................... 13 - 44

Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan terhadap SAK ............................................................. 13 - 22 Kelangsungan Usaha ................................................................................................................ 23 - 24 Dasar Akrual ........................................................................................................................... 25 - 26 Materialitas dan Agregasi ......................................................................................................... 27 - 29 Saling Hapus ........................................................................................................................... 30 - 33 Frekuensi Pelaporan ................................................................................................................. 34 - 35 Informasi Komparatif ............................................................................................................... 36 - 42 Konsistensi Penyajian .............................................................................................................. 43 - 44

STRUKTUR DAN ISI ................................................................................................................. 45 - 109 Pendahuluan.................................................................................................................................. 45 - 46 Identifikasi Laporan Keuangan ...................................................................................................... 47 - 51 Laporan Posisi Keuangan .............................................................................................................. 52 - 78

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan ....................................................... 52 - 57 Pembedaan Aset Lancar dan Tidak Lancar dan Laibilitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang ... 58 - 63 Aset Lancar ............................................................................................................................. 64 - 66 Laibilitas Jangka Pendek .......................................................................................................... 67 - 74 Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan ................................................................................................................................ 75 - 78 Laporan Laba Rugi Komprehensif ............................................................................................ 79 - 103

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif ..................................... 80 - 85 Laba Rugi Selama Periode .................................................................................................. 86 - 87 Pendapatan Komprehensif Lain Selama Periode .................................................................. 88 - 94 Informasi yang Disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif atau Catatan atas Laporan Keuangan ............................................................................................................. 95 - 103

Laporan Perubahan Ekuitas ...................................................................................................... 104 - 108 Laporan Arus Kas .................................................................................................................... 109 Catatan atas Laporan Keuangan ............................................................................................... 110 - 51

Struktur .............................................................................................................................. 110 - 114 Pengungkapan Kebijakan Akuntansi ................................................................................... 115 - 122 Sumber Estimasi Ketidakpastian ......................................................................................... 123 - 131 Modal ................................................................................................................................ 132 - 134 Pengungkapan Lain ............................................................................................................ 135 - 136

TANGGAL EFEKTIF ................................................................................................................ 137 PENARIKAN .............................................................................................................................. 138 Lampiran

Page 9: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

Ikhtisar Ringkas Secara umum perbedaan ED PSAK 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan dengan PSAK 1 (Revisi 1998): Penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: Perihal ED PSAK 1 (Revisi 2009) PSAK 1 (Revisi 1998) Referensi ED PSAK 1 (Revisi 2009) mengadopsi IAS

1 Presentation of Financial Statements (2009)

PSAK 1 (Revisi 1998) mengadopsi IAS 1 Disclosure of Accounting Policies (1997)

Terjemahan untuk liability Laibilitas Kewajiban Definisi istilah Terdapat definisi istilah yang digunakan,

yaitu laporan keuangan untuk tujuan umum, tidak praktis, standar akuntansi keuangan, material, catatan atas laporan keuangan, penghasilan komprehensif lain, pemilik, laba atau rugi.

Tidak terdapat definisi istilah yang digunakan.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi: a. Aset b. Kewajiban c. Ekuitas c. Pendapatan dan beban d. Kontribusi dari dan distribusi kepada

pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik

e. Arus kas

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi: a. Aset b. Kewajiban c. Ekuitas d. Pendapatan dan beban e. Arus kas

Tanggung jawab atas laporan keuangan

Tidak mengatur mengenai pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan.

Manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan.

Komponen laporan keuangan yang lengkap

Komponen keuangan yang lengkap: a. Laporan posisi keuangan (neraca) b. Laporan laba rugi komprehensif c. Laporan perubahan ekuitas d. Laporan arus kas e. Catatan atas laporan keuangan f. Laporan posisi keuangan awal periode

komparatif sajian akibat penerapan retrospektif, penyajian kembali, atau reklasifikasi pos-pos laporan keuangan

Komponen laporan keuangan yang lengkap: a. Neraca b. Laporan laba rugi c. Laporan perubahan ekuitas d. Laporan arus kas e. Catatan atas laporan keuangan

Kepatuhan terhadap SAK Entitas membuat pernyataan kepatuhan atas SAK dalam laporan keuangan.

Tidak diatur bahwa laporan keuangan yang memuat pernyataan kepatuhan entitas atas SAK

Penyimpangan dari suatu PSAK

Penyimpangan dari suatu PSAK diijinkan jika kepatuhan atas PSAK tersebut bertentangan dengan tujuan laporan keuangan dalam KDPPLK.

Tidak diatur adanya penyimpangan dari suatu PSAK

Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi ketika tidak diatur dalam PSAK

Tidak diatur bagaimana memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak diatur dalam suatu PSAK. Hal tersebut akan diatur dalam PSAK 25, jika PSAK 25 sudah mengadopsi IAS 8 terkini.

Terdapat pengaturan bagaimana memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak diatur dalam suatu PSAK.

Tepat waktu Tidak diatur kapan entitas sebaiknya mengeluarkan laporan keuangan.

Entitas sebaiknya mengeluarkan laporan keuangan paling lama 4 bulan setelah tanggal neraca.

Pos-pos yang minimal disajikan dalam laporan posisi keuangan

Pos-pos berikut termasuk yang minimal disajikan dalam laporan posisi keuangan: a. properti investasi b. aset biolojik c. total aset yang diklasifikasikan

sebagai’dimiliki untuk dijual’ (held for sale) dan aset yang masuk dalam kelompok lepasan (disposal groups)

Pos-pos minimal yang disajikan dalam laporan keuangan tidak mencakup pos-pos tersebut.

Page 10: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

Perihal ED PSAK 1 (Revisi 2009) PSAK 1 (Revisi 1998) yang diklasifikasikan sebagai ’dimiliki untuk dijual’

d. kewajiban dan aset pajak kini e. kewajiban pajak tangguhan dan aset

pajak tangguhan f. kewajiban yang termasuk dalam

kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai ’dimiliki untuk dijual’.

Klasifikasikan laibilitas yang dibiayai kembali

Laibilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai laibilitas jangka pendek, jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali.

Laibilitas tersebut diklasifikasikan sebagai laibilitas jangka panjang.

Klasifikasi laibilitas yang terjadi pelanggaran perjanjian utang.

Pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka laibilitas tersebut disajikan sebagai laibilitas jangka pendek, meskipun kreditur mengijinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan.

Tidak diatur mengenai hal tersebut.

Pos luar biasa Penggunaan istilah “pos luar biasa” tidak diperkenankan.

Penggunaan istilah “pos luar biasa” diperkenankan.

Pos-pos yang minimal harus disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif

Pos-pos berikut termasuk yang minimal disajikan dalam laporan laba rugi (bagian dari laporan laba rugi komprehensif): a. Beban keuangan b. Keuntungan atau kerugian dari operasi

yang dihentikan. a. Bagian pendapatan komprehensif lain

dari entitas asosiasi dan joint ventures yang menggunakan metode ekuitas.

Pos-pos yang minimal disajikan dalam laporan laba rugi tidak termasuk: a. Beban keuangan b. Keuntungan atau kerugian dari

operasi yang dihentikan b. Bagian pendapatan

komprehensif lain dari entitas asosiasi dan joint ventures yang menggunakan metode ekuitas.

Kepentingan non-pengendali (non-controlling interest)

a. Istilah yang digunakan adalah “hak non pengendali”

b. Dalam laporan posisi keuangan, hak non pengendali disajikan dalam ekuitas.

c. Dalam laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif, laba neto dialokasikan ke pemilik ekuitas entitas induk dan hak nonpengendali.

a. Istilah yang digunakan adalah “hak minoritas”.

b. Dalam laporan posisi keuangan, hak minoritas disajikan secara terpisah antara laibilitas dan ekuitas.

d. Hak minoritas atas laba atau rugi disajikan sebagai pengurang laba neto.

Pengungkapan Pengungkapan yang diatur secara eksplisit mengenai pertimbangan yang telah dibuat manajemen dalam penerapan kebijakan akuntansi, sumber estimasi ketidakpastian, dan permodalan.

Tidak mengatur pengungkapan secara eksplisit.

Page 11: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

Perbedaan ED PSAK 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan dengan IAS 1 (2009): Presentation of Financial Statements ED PSAK 1 (2009): Penyajian Laporan Keuangan mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 1 (2009): Presentation of Financial Statements, kecuali untuk paragraf- paragraf berikut: 1. IAS 1 paragraf 2 yang menjadi PSAK 1 paragraf 2 mengenai ruang lingkup, yang mana ditambahkan

kalimat yang menyatakan bahwa PSAK 1 tidak berlaku untuk entitas syariah karena penyajian laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2. IAS 1 paragraf 5, mengenai penerapan IAS 1 bagi entitas nirlaba dan entitas sektor publik, dihilangkan. Karena pelaporan keuangan entitas nirlaba diatur dalam PSAK 45: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dan entitas sektor publik diatur dalam standar akuntansi pemerintah bukan standar akuntansi keuangan.

3. IAS 1 paragraf 6, mengenai penerapan IAS 1 bagi entitas tanpa ekuitas (misalnya reksa dana) dan entitas yang modalnya bukan ekuitas (misalnya koperasi), dihilangkan. Karena penyajian laporan keuangan reksa dana diatur dalam PSAK 49: Akuntansi Reksa Dana dan koperasi diatur dalam PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian.

4. Implementation Guidance dari IAS 1 tentang ilustrasi penyajian laporan posisi keuangan disesuaikan dengan penyajian laporan posisi keuangan (neraca) yang selama ini berlaku di Indonesia. Implementation Guidance tersebut menyajikan laporan posisi keuangan sebagai berikut:

Aset Aset tidak lancar Aset lancar

Ekuitas Ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk Hak non-pengendali

Laibilitas Laibilitas jangka panjang Laibilitas jangka pendek

Sementara Lampiran dari ED PSAK 1 menyajikan laporan posisi keuangan sebagai berikut:

Aset Aset lancar Aset tidak lancar

Laibilitas Laibilitas jangka pendek Laibilitas jangka panjang

Ekuitas Hak non-pengendali Ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk

Page 12: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK 001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

PSAK 1 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 20090421 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (revisi 2009) terdiri dari paragraf 1-138 dan Lampiran. Seluruh paragraf tersebut memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring (bold 10 italic) mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 1 (revisi 2009) harus dibaca dalam kontek tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. PENDAHULUAN Tujuan 01. Pernyataan ini menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (general purpose financial statements) yang selanjutnya disebut ‘laporan keuangan’ agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Ruang Lingkup 02. Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuaidengan Standar Akuntansi Keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. 03. PSAK lainnya mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi tertentu dan peristiwa lainnya. 04. Pernyataan ini tidak diterapkan bagi struktur dan isi laporan keuangan interim ringkas yang disusun sesuai dengan PSAK 3: Laporan Keuangan Interim. Namun, paragraf 13-33 diterapkan bagi laporan keuangan interim tersebut. Pernyataan ini berlaku bagi seluruh entitas, termasuk entitas yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan terpisah sebagaimana diatur dalam PSAK 4: Laporan Keuangan Konsolidasi. Definisi 05. Berikut adalah istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini: Laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut sebagai ’laporan keuangan’) adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Ketidakpraktisan. Penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas tidak dapat menerapkannya setelah melakukan usaha yang memadai. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, yang terdiri dari: (a) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK); (b) Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Material. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas tergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan tersebut, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu. Penilaian apakah suatu kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat dapat memengaruhi keputusan ekonomi dari pengguna laporan, dan dengan demikian menjadi material, membutuhkan pertimbangan mengenai karakteristik dari masing-masing pengguna laporan tersebut.

Page 13: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK 001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 25 menyatakan bahwa ‘pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.’ Oleh karena itu, penilaian tersebut perlu memerhatikan bagaimana pengguna laporan dengan karakteristik tersebut diharapkan terpengaruh dalam membuat keputusan ekonomi. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuanganberisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Pendapatan komprehensif lain berisi pos-pos pendapatan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi dari laporan pendapatan komprehensif sebagaimana dipersyaratkan oleh SAK lainnya. Komponen pendapatan komprehensif lain meliputi: (a) perubahan dalam surplus revaluasi (lihat PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 19: Aset Tidak Berwujud); (b) keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui sesuai dengan paragraf 94

PSAK 24: Imbalan Kerja; (c) keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing (lihat PSAK 11:

Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing); (d) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai ’tersedia

untuk dijual’ (lihat PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran); (e) Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus

kas(lihat PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran) Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain. Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke bagian laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Total laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Total laba rugi komprehensif terdiri dari komponen “laba rugi” dan “pendapatan komprehensif lain”. 06. Meskipun Pernyataan ini menggunakan istilah “pendapatan komprehensif lain”, “laba rugi”, dan “total laba rugi komprehensif”, entitas dapat menggunakan istilah lain untuk menjelaskan jumlah-jumlah tersebut sepanjang maksudnya jelas. Misalnya, entitas dapat menggunakan istilah “laba neto” untuk menggambarkan laba rugi. LAPORAN KEUANGAN Tujuan Laporan Keuangan 07. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: (a) aset; (b) laibilitas;

Page 14: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK 001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

(c) ekuitas; (d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; (e) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;dan (f) arus kas. Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. Komponen Laporan Keuangan Lengkap 08. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini: (a) laporan posisi keuangan pada akhir periode; (b) laporan laba rugi komprehensif selama periode (c) laporan perubahan ekuitas selama periode; (d) laporan arus kas selama periode; (e) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan

lainnya; dan (f) laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu

kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Entitas diperkenankan menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam Pernyataan ini. 09. Entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan tingkat keutamaan yang sama. 10. Sebagaimana diperkenankan dalam paragraf 79, entitas dapat menyajikan komponen laba rugi baik sebagai bagian dari laporan laba rugi komprehensif atau laporan laba rugi terpisah. Jika laporan laba rugi disajikan, maka laporan tersebut merupakan bagian dari komponen laporan keuangan yang lengkapdandisajikansebelumlaporanpendapatan komprehensif. 11. Beberapa entitas menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, suatu kajian keuangan oleh manajemen yang menjelaskan karakteristik utama dari kinerja keuangan dan posisi keuangan, dan kondisi ketidakpastian utama yang dihadapi. Laporan tersebut dapat meliputi kajian mengenai: (a) Faktor dan pengaruh-pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan

tempat entitas beroperasi, tanggapan terhadap perubahan dan pengaruhnya, dan kebijakan investasi untuk memelihara serta meningkatkan kinerja keuangannya, termasuk kebijakan dividen;

(b) Sumber pendanaan entitas dan target rasio laibilitas terhadap ekuitas; dan (c) Sumber daya entitas yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan`SAK. 12. Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan. Karakteristik Umum Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan terhadap SAK 13. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan . Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 14. Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap semua yang dipersyaratkan dalam SAK.

Page 15: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK 001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

15. Dalam hampir semua kondisi, entitas mencapai penyajian laporan keuangan secara wajar apabila memenuhi SAK terkait. Penyajian secara wajar juga mensyaratkan entitas untuk: (a) memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 25. PSAK 25 mengatur hirarki

pedoman otoritatif yang dipertimbangkan oleh manajemen dalam hal tidak terdapat PSAK yang secara khusus mengatur suatu pos tertentu.

(b) menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami.

(c) memberikan pengungkapan tambahan jika kesesuaian dengan persyaratan khusus dalam SAK tidak cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

16. Entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat baik dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan atau pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan atau materi penjelasan. 17. Dalam keadaan yang sangat jarang terjadi, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap suatu ketentuan dalam suatu PSAK akan memberikan pemahaman yang salah yang akan bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, maka entitas menyimpang dari ketentuan tersebut dengan cara yang ditentukan dalam paragraf 18 jika peraturan yang relevan mensyaratkan atau tidak melarang penyimpangan tersebut. 18. Ketika entitas menyimpang dari ketentuan suatu PSAK sesuai dengan paragraf 17, maka entitas mengungkapkan: (a) bahwa manajemen telah menyimpulkan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas; (b) bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK terkait, kecuali pos yang menyimpang dari

ketentuan tertentu untuk mencapai penyajian yang wajar; (c) nama PSAK yang tidak diterapkan, sifat penyimpangan, termasuk perlakuan yang disyaratkan oleh

PSAK tersebut, alasan mengapa perlakuan tersebut akan memberikan pemahaman yang salah dalam situasi tersebut sehingga akan bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, dan perlakuan yang diterapkan; dan

(d) untuk masing-masing periode yang disajikan, pengaruh keuangan dari penyimpangan untuk masing-masing pos dalam laporan keuangan yang seharusnya dilaporkan sesuai dengan ketentuan tersebut.

19. Ketika entitas menyimpang dari suatu ketentuan dalam suatu PSAK pada periode sebelumnya, dan penyimpangan tersebut berpengaruh terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan pada periode berjalan, maka entitas membuat pengungkapan sebagaimana diatur pada paragraf 18 (c) dan (d). 20. Contoh implementasi paragraf 19 adalah ketika entitas pada periode sebelumnya menyimpang dari suatu ketentuan dalam suatu PSAK untuk pengukuran aset atau liabilitas dan penyimpangan tersebut memengaruhi pengukuran atas perubahan aset dan laibilitas yang diakui pada laporan keuangan periode berjalan. 21. Dalam keadaan yang sangat jarang terjadi, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap suatu ketentuan dalam suatu PSAK akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, tetapi peraturan yang relevan melarang penyimpangan tersebut, maka entitas semaksimal mungkin mengurangi pemahaman yang salah tersebut dengan mengungkapkan: (a) nama PSAK terkait, sifat ketentuan, dan alasan mengapa manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan

terhadap ketentuan dimaksud akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan; dan

(b) untukmasing-masing periode yang disajikan, penyesuaian terhadap masing-masing pos dalam laporan keuangan yang dipandang perlu oleh manajemen untuk mencapai penyajian yang wajar.

22. Untuk tujuan penerapan paragraf 17 – 21, informasi tertentu dapat bertentangan dengan tujuan laporan keuangan ketika informasi tersebut tidak menyajikan secara jujur transaksi, peristiwa dan kondisi lain baik yang diminta untuk disajikan atau sewajarnya diharapkan untuk disajikan dan, konsekuensinya, informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi dari pengguna laporan keuangan.

Page 16: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK 001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

Ketika menilai apakah kepatuhan terhadap ketentuan khusus dari suatu PSAK akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, manajemen mempertimbangkan: (a) alasan tujuan laporan keuangan tidak tercapai dalam kondisi tersebut; dan (b) bagaimana perbedaan kondisi entitas dengan kondisi entitas lain yang mematuhi persyaratan. Jika entitas

lain dengan kondisi yang sama menerapkan persyaratan tersebut, maka akan muncul asumsi yang dapat diperdebatkan bahwa kepatuhan terhadap persyaratan tersebut tidak akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.

Kelangsungan Usaha 23. Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bertujuan untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan, atau tidak mempunyai alternatif lainnya yang realistis selain melakukannya. Jika manajemen menyadari (dalam membuat penilaiannya) mengenai adanya ketidakpastian yang material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Jika entitas menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut, bersama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dipertimbangkan sebagai entitas yang dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha. 24. Dalam mempertimbangkan apakah dasar asumsi kelangsungan usaha adalah tepat, manajemen memerhatikan semua informasi masa depan, paling sedikit (namun tidak dibatasi untuk) dua belas bulan dari akhir periode pelaporan. Tingkat pertimbangan tergantung pada fakta dari setiap kasus. Jika selama ini entitas menghasilkan laba dan mempunyai akses ke sumber pembiayaan, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha telah sesuai tanpa melalui analisis rinci. Dalam kasus lain, manajemen perlu memerhatikan faktor yang mempengaruhi profitabilitas masa kini maupun masa yang akan datang, jadual pembayaran utang dan sumber potensial pembiayaan pengganti sebelum dapat menyimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha telah sesuai. Dasar Akrual 25. Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. 26. Ketika akuntansi berbasis akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai aset, laibilitas, ekuitas, pendapatan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika pos-pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Materialitas dan Agregasi 27. Entitas menyajikan secara terpisah kelompok pos sejenis yang material. Entitas menyajikan secara terpisah pos yang mempunyai sifat atau fungsi berbeda kecuali pos tersebut tidak material. 28. Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan. Jika suatu klasifikasi pos tidak material, maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan terpisah dalam laporan keuangan tetapi cukup material untuk disajikan terpisah dalam catatan atas laporan keuangan. 29. Entitas tidak diperlukan untuk memberikan suatu pengungkapan khusus yang diminta oleh suatu PSAK jika informasi tersebut tidak material. Saling Hapus

Page 17: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK 001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

30. Entitas tidak boleh melakukan saling hapus atas aset dan laibilitas atau pendapatan dan beban, kecuali disyaratkan atau diijinkan oleh suatu PSAK. 31. Entitas melaporkan secara terpisah untuk aset dan laibilitas serta pendapatan dan beban. Saling hapus dalam laporan laba rugi komprehensif atau laporan posisi keuangan atau dalam laporan laba rugi terpisah (jika disajikan) mengurangi kemampuan pengguna laporan keuangan baik untuk memahami transaksi, peristiwa dan kejadian lain yang telah terjadi maupun untuk menilai arus kas entitas di masa depan, kecuali jika saling hapus mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa. Pengukuran aset secara neto setelah dikurangi penyisihan penilaian (misalnya, penyisihan keusangan atas persediaaan dan penyisihan piutang tak tertagih) tidak termasuk kategori saling hapus. 32. PSAK 23: Pendapatan mendefinisikan pendapatan dan mensyaratkan entitas untuk mengukurnya berdasarkan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau akan diterima, dengan mempertimbangkan jumlah potongan dagang dan rabat volume yang diperbolehkan. Dalam aktivitas normal, entitas juga melakukan transaksi lain yang bukan merupakan penghasil utama pendapatan dan bersifat insidentil. Entitas menyajikan hasil dari transaksi tersebut dengan mengurangkan setiap pendapatan dengan beban terkait yang timbul dari transaksi yang sama sepanjang penyajian tersebut mencerminkan substansi dari transaksi atau peristiwa lain. Misalnya: (a) entitas menyajikan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tidak lancar, termasuk investasi dan aset

operasional, dilaporkan dengan mengurangkan penerimaan dari pelepasan dengan nilai tercatat dan beban yang timbul dari pelepasan aset tersebut;

(b) entitas dapat mengurangkan pengeluaran yang terkait dengan ketentuan yang diakui sesuai dengan PSAK 57 dan diganti berdasarkan perjanjian kontraktual dengan pihak ketiga (seperti perjanjian garansi dari pemasok) dengan penggantian yang diterima.

33. Entitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang timbul dari suatu kelompok transaksi yang sejenis secara neto, misalnya keuntungan dan kerugian dari transaksi mata uang asing atau keuntungan dan kerugian yang timbul dari instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai diperdagangkan. Namun, entitas menyajikan keuntungan dan kerugian tersebut secara terpisah jika keuntungan atau kerugian tersebut material. Frekuensi Pelaporan 34. Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya secara tahunan. Jika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari periode satu tahun, sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan: (a) alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek; dan (b) fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan secara

keseluruhan. 35. Umumnya entitas secara konsisten menyiapkan laporan keuangan untuk periode satu tahun. Namun, untuk alasan praktis, beberapa entitas lebih memilih untuk melaporkan, sebagai contoh, untuk periode 52 minggu. Pernyataan ini tidak menghalangi praktik seperti ini. Informasi Komparatif 36. Informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. 37. Entitas yang mengungkapkan informasi komparatif menyajikan minimal dua laporan posisi keuangan, dua laporan untuk tiap jenis laporan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan. Jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali secara retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan, maka entitas menyajikan minimal tiga laporan posisi keuangan, dua laporan untuk tiap jenis laporan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan pada: (a) akhir periode berjalan, (b) akhir periode sebelumnya (yang sama dengan awal periode berjalan), dan (c) permulaan dari periode komparasi terawal.

Page 18: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK 001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

38. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan pada laporan keuangan periode sebelumnya masih tetap relevan untuk diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rincian tentang sengketa hukum yang dihadapi dengan hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan kembali pada periode berjalan. Pengguna akan memperoleh manfaat dari informasi adanya ketidakpastian pada akhir periode pelaporan sebelumnya, dan langkah yang telah dilakukan selama periode berjalan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. 39. Jika entitas mengubah penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan, maka entitas mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan. Jika entitas mereklasifikasi jumlah komparatif, maka entitas mengungkapkan: (a) sifat reklasifikasi; (b) jumlah masing-masing pos atau gabungan beberapa pos yang direklasifikasi; dan (c) alasan reklasifikasi. 40. Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis untuk dilakukan, maka entitas mengungkapkan: (a) alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut, dan (b) sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi. 41. Peningkatan komparabilitas informasi antar periode membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi, khususnya memungkinkan penilaian atas tren informasi keuangan untuk tujuan prediksi. Dalam beberapa keadaan, reklasifikasi informasi komparatif tidak praktis untuk dilakukan terhadap periode sebelumnya untuk mencapai komparabilitas dengan periode berjalan. misalnya entitas mungkin belum mengumpulkan data dalam periode sebelumnya yang memungkinkan untuk melakukan reklasifikasi, dan mungkin tidak praktis untuk menyusun kembali informasi tersebut. 42. PSAK 25 mengatur penyesuaian terhadap informasi komparatif yang dipersyaratkan ketika entitas melakukan perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar. Konsistensi Penyajian 43. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali: (a) setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau review atas laporan

keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam PSAK 25; atau

(b) perubahan tersebut diperkenankan oleh suatu PSAK. 44. Misalnya, suatu akusisi atau pelepasan yang signifikan atau review atas penyajian laporan keuangan, mungkin akan menghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan harus disajikan secara berbeda. Namun demikian perubahan penyajian dapat dilaksanakan jika perubahan tersebut memberikan informasi yang andal dan lebih relevan bagi pengguna atau struktur yang baru mempunyai kecenderungan akan dipergunakan seterusnya. Jika dilakukan perubahan penyajian laporan keuangan, maka entitas mereklasifikasi informasi komparatif sesuai dengan paragraf 39 dan 40. STRUKTUR DAN ISI Pendahuluan 45. Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan khusus dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), atau laporan perubahan ekuitas dan mensyaratkan pengungkapan dari pos-pos lainnya pada laporan keuangan tersebut atau catatan atas laporan keuangan. PSAK 2: Laporan Arus Kas mengatur persyaratan untuk penyajian informasi arus kas. 46. Pernyataan ini terkadang menggunakan istilah “pengungkapan” dalam arti luas, meliputi pos-pos yang disajikan di dalam laporan keuangan. Pengungkapan juga dipersyaratkan oleh SAK lain. Kecuali dinyatakan lain dalam Pernyataan ini atau SAK lainnya, pengungkapan tersebut dapat dilakukan dalam laporan keuangan. Identifikasi Laporan Keuangan

Page 19: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK 001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

47. Entitas mengidentifikasikan laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. 48. SAK hanya berlaku untuk laporan keuangan, dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan, dokumen yang disampaikan kepada regulator atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pengguna dapat membedakan laporan yang disusun sesuai SAK dengan informasi lain yang juga bermanfaat bagi pengguna laporan. 49. Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Di samping itu, entitas menyajikan informasi berikut ini secara jelas, dan mengulangnya jika dibutuhkan sehingga dapat dipahami: (a) nama entitas pembuat laporan keuangan atau identitas lain, dan setiap perubahan informasi dari akhir

periode laporan sebelumnya; (b) apakah merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok entitas; (c) tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau catatan atas laporan

keuangan; (d) mata uang pelaporan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 52; dan (e) pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan. 50. Entitas telah memenuhi persyaratan paragraf 49 dengan menyajikan judul yang tepat untuk halaman, laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, kolom dan sejenisnya. Pertimbangan diperlukan untuk menentukan cara terbaik dalam menyajikan informasi tersebut. Misalnya, ketika entitas menyajikan laporan keuangan secara elektronik, maka halaman-halaman terpisah tidak selalu digunakan; selanjutnya entitas menyajikan hal-hal di atas untuk memastikan bahwa informasi yang dicakup dalam laporan keuangan dapat dipahami. 51. Agar lebih dapat dipahami, entitas pada umumnya menyusun laporan keuangan dengan menyajikan informasi mata uang dalam unit ribuan atau jutaan. Hal ini diperkenankan sepanjang entitas mengungkapkan tingkat pembulatan dan tidak menghilangkan informasi yang material. Laporan Posisi Keuangan Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan 52. Laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut: (a) aset tetap; (b) properti investasi; (c) aset tidak berwujud; (d) aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada (e), (h) dan (i)); (e) investasi dengan menggunakan metode ekuitas; (f) aset biolojik; (g) persediaan; (h) piutang dagang dan piutang lainnya; (i) kas dan setara kas; (j) total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam

kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58; (k) utang dagang dan terutang lainnya; (l) kewajiban diestimasi; (m) laibilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam (k) dan (l)); (n) laibilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46; (o) laibilitas dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46; (p) laibilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki

untuk dijual sesuai dengan PSAK 58; (q) kepentingan non-pengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas; dan (r) modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. 53. Entitas menyajikan pos-pos tambahan, judul dan subtotal dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman posisi keuangan entitas.

Page 20: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK 001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

54. Ketika entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar dan laibilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasfikasi yang terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka aset (laibilitas) pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai aset lancar (laibilitas jangka pendek). 55. Pernyataan ini tidak mengatur susunan atau format penyajian pos-pos. Paragraf 52 menjelaskan daftar pos-pos yang berbeda berdasarkan sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian terpisah di dalam laporan posisi keuangan. Sebagai tambahan: (a) suatu pos disajikan terpisah jika ukuran, sifat atau fungsi dari pos tersebut atau agregasi pos-pos yang sama

menyebabkan penyajian terpisah menjadi relevan untuk memahami laporan posisi keuangan entitas; (b) penjelasan yang digunakan dan urutan dari pos-pos atau agregasi pos-pos yang sama dapat diubah sesuai

dengan sifat entitas dan transaksinya, untuk memberikan informasi yang relevan dalam memahami posisi keuangan entitas. Misalnya, institusi keuangan mungkin mengubah penjelasan di atas dalam rangka memberikan informasi yang relevan mengenai operasi institusi keuangan.

56. Entitas mempertimbangkan apakah pos-pos tambahan disajikan secara terpisah didasarkan atas penilaian dari: (a) sifat dan likuiditas aset; (b) fungsi aset tersebut dalam entitas; (c) jumlah, sifat dan jangka waktu laibilitas. 57. Penggunaan dasar pengukuran yang berbeda untuk kelompok aset yang berbeda menunjukkan bahwa sifat dan fungsi aset tersebut berbeda dan, oleh karena itu, entitas menyajikan kelompok aset yang berbeda secara terpisah. Misalnya, kelompok aset tetap yang berbeda dapat dicatat berdasarkan biaya perolehan atau jumlah yang direvaluasi sesuai dengan PSAK 16. Pembedaan Aset Lancar dan Tidak Lancar dan Laibilitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang 58. Entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar dan laibilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan paragraf 64-74, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka entitas menyajikan seluruh aset dan laibilitas berdasarkan urutan likuiditas. 59. Apapun metode penyajian yang digunakan, entitas mengungkapkan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari dua belas bulan untuk setiap pos aset dan laibilitas yang menggabungkan jumlah yang diharapkan akan dipulihkan atau diselesaikan: (a) tidak lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan; dan (b) lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan 60. Ketika entitas menyediakan barang atau jasa dalam siklus operasi yang dapat diidentifikasi secara jelas, maka klasifikasi aset lancar dan tidak lancar serta laibilitas jangka pendek dan jangka panjang dalam laporan posisi keuangan memberikan informasi yang bermanfaat dengan membedakan aset neto yang digunakan secara terus menerus sebagai modal kerja dari aset neto yang digunakan dalam operasi entitas jangka panjang. Pengklasifikasian tersebut juga menunjukkan aset yang diharapkan akan direalisasi dalam siklus operasi berjalan dan laibilitas yang akan jatuh tempo pada periode yang sama. 61. Untuk beberapa entitas, seperti institusi keuangan, penyajian aset dan laibilitas berdasarkan urutan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan dibandingkan penyajian berdasarkan lancar dan tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang karena entitas pada industri tersebut tidak menyediakan barang atau jasa selama siklus operasi entitas yang dapat diidentifikasi secara jelas. 62. Dalam menerapkan paragraf 58, entitas diperkenankan untuk menyajikan beberapa aset menggunakan klasifikasi lancar dan tidak lancar, dan laibilitas menggunakan jangka pendek dan jangka panjang dan lainnya berdasarkan likuiditas jika hal tersebut memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Kebutuhan untuk mengkombinasikan basis penyajian dimungkinkan jika entitas memiliki operasi yang beragam. 63. Informasi mengenai tanggal perkiraan realisasi aset dan laibilitas berguna dalam penilaian likuiditas dan solvabilitas entitas. PSAK 31 mensyaratkan pengungkapan tanggal jatuh tempo aset keuangan dan laibilitas keuangan. Aset keuangan termasuk piutang usaha dan piutang lainnya, dan laibilitas keuangan termasuk utang usaha dan terutang lainnya.

Page 21: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK 001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

Informasi tentang tanggal perkiraan pemulihan aset nonmoneter, seperti persediaan, dan tanggal perkiraan dari penyelesaian laibilitas seperti kewajiban diestimasi juga bermanfaat, terlepas dari apakah aset diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar dan laibilitas sebagai jangka panjang dan jangka pendek. Misalnya, entitas mengungkapkan jumlah persediaan yang diharapkan dapat dipulihkan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan. Aset Lancar 64. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika: (a) entitas mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya,

dalam siklus operasi normal; (b) entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan; (c) entitas mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; atau (d) kas atau setara kas (seperti yang dinyatakan dalam PSAK 2: Laporan Arus Kas) kecuali aset tersebut

dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan laibilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. 65. Pernyataan ini menggunakan istilah "tidak lancar" untuk mencakup aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang. Pernyataan ini tidak melarang penggunaan istilah lainnya sepanjang pengertiannya jelas. 66. Siklus operasi entitas merupakan jangka waktu antara perolehan aset untuk pemrosesan dan realisasinya dalam bentuk kas atau setara kas. Ketika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasikan secara jelas, maka diasumsikan selama 12 bulan. Aset lancar mencakup aset (seperti persediaan dan piutang dagang) yang dijual, dikonsumsi atau direalisasikan sebagai bagian siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak diharapkan untuk direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Aset lancar juga mencakup aset yang dimiliki untuk diperdagangkan (aset keuangan dalam kategori ini diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan sesuai dengan PSAK 55) dan bagian lancar dari aset keuangan tidak lancar. Laibilitas Jangka Pendek 67. Suatu laibilitas diklasifikasikan sebagai laibilitas jangka pendek jika: (a) entitas mengharapkan akan menyelesaikan laibilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya; (b) entitas memiliki laibilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan; (c) laibilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode

pelaporan; atau (d) entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian laibilitas selama sekurang-

kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasi laibilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai laibilitas jangka panjang. 68. Beberapa laibilitas jangka pendek, seperti utang dagang, beberapa akrual untuk biaya karyawan dan biaya operasi lainnya, merupakan bagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal. Entitas mengklasifikasikan laibilitas-laibilitas tersebut sebagai laibilitas jangka pendek meskipun laibilitas-laibilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Siklus operasi normal yang sama diterapkan pada aset dan laibilitas entitas. Jika tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka siklus operasi normal entitas diasumsikan 12 bulan. 69. Laibilitas jangka pendek lainnya tidak diselesaikan dalam siklus operasi normal, tetapi jatuh tempo untuk diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan atau dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Misalnya, laibilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan sesuai dengan PSAK 55, cerukan bank, dan bagian jangka pendek dari laibilitas keuangan jangka panjang, dividen terutang, pajak penghasilan terutang, dan terutang nonusaha lainnya. Laibilitas keuangan yang merupakan pembiayaan jangka panjang (bukan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal) dan tidak jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan merupakan laibilitas jangka panjang, sebagaimana diatur dalam paragraf 72 dan 73.

Page 22: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK 001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

70. Entitas mengklasifikasikan laibilitas keuangan sebagai laibilitas jangka pendek jika laibilitas tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, meskipun: (a) kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan; dan (b) perjanjian untuk pembiayaan kembali, atau penjadwalan kembali pembayaran, atas dasar jangka panjang

telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. 71. Jika entitas mengharapkan (dan memiliki hak) untuk melakukan pembiayaan kembali atau perpanjangan laibilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan dengan menggunakan fasilitas pinjaman yang ada, maka entitas mengklasifikasikan laibilitas tersebut sebagai laibilitas jangka panjang, meskipun laibilitas tersebut akan jatuh tempo dalam periode yang lebih pendek dari 12 bulan. Namun, jika pembiayaan kembali atau perpanjangan kembali bukan merupakan diskresi entitas (misalnya, tidak terdapat perjanjian untuk pembiayaan kembali), maka entitas tidak mempertimbangkan kemungkinan pembiayaan kembali laibilitas dan mengklasifikasikannya sebagai laibilitas jangka pendek. 72. Ketika entitas melanggar ketentuan perjanjian pinjaman jangka panjang pada saat atau sebelum akhir periode pelaporan yang menyebabkan laibilitas tersebut harus segera dibayar sesuai permintaan, maka entitas mengklasifikasikan laibilitas tersebut sebagai laibilitas jangka pendek, meskipun pemberi pinjaman menyetujui (setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan) untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Entitas mengklasifikasikan laibilitas tersebut sebagai laibilitas jangka pendek karena (pada akhir periode pelaporan) entitas tidak memiliki hak untuk menunda penyelesaian laibilitas tersebut dalam jangka waktu sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 73. Namun, entitas mengklasifikasikan laibilitas sebagai laibilitas jangka panjang bila pemberi pinjaman menyetujui pada khir periode pelaporan untuk memberikan tenggang waktu pembayaran yang berakhir sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan, selama periode dimana entitas dapat memperbaiki pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian dan pemberi pinjaman tidak dapat meminta percepatan pembayaran segera. 74. Berkaitan dengan pinjaman yang diklasifikasikan sebagai laibilitas jangka pendek, jika peristiwa-peristiwa berikut ini terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal penyelesaian laporan keuangan, maka peristiwa-peristiwa tersebut harus diungkapkan sebagai peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian (non-adjusting events) sesuai dengan PSAK 8: (a) pembiayaan kembali berbasis jangka panjang; (b) perbaikan pelanggaran perjanjian pinjaman jangka panjang; dan (c) pemberian tenggang waktu pembayaran oleh pemberi pinjaman untuk memperbaiki pelanggaran perjanjian pinjaman jangka panjang yang berakhir sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan. Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan 75. Entitas mengungkapkan di laporan posisi keuangan atau di catatan atas laporan keuangan, sub-klasifikasi pos-pos yang disajikan, dan diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi entitas. 76. Rincian yang tercakup dalam sub-klasifikasi, tergantung pada persyaratan SAK serta ukuran, sifat, dan fungsi dari jumlah dari masing-masing pos yang bersangkutan. Entitas juga menggunakan faktor-faktor yang diuraikan pada paragraf 56 untuk menentukan dasar bagi subklasifikasi. Pengungkapan dapat berbeda untuk setiap pos, misalnya: (a) pos-pos aset tetap dipisahkan sesuai dengan PSAK 16; (b) piutang dipisahkan ke dalam jumlah piutang dagang, piutang dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan

istimewa, pembayaran di muka dan jumlah lainnya; (c) persediaan dipisahkan sesuai dengan PSAK 14: Persediaan, ke dalam kelompok barang dagangan, barang

produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi; (d) laibilitas diestimasi dipisahkan menjadi laibilitas diestimasi untuk imbalan kerja dan laibilitas diestimasi

lainnya; dan (e) ekuitas dan cadangan dipisahkan menjadi berbagai kelompok seperti modal disetor, tambahan modal

disetor dan cadangan. 77. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas, atau catatan atas laporan keuangan:

Page 23: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK 001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

(a) untuk setiap jenis saham: (i) jumlah saham modal dasar; (ii) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh; (iii) nilai nominal saham, atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal; (iv) rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir periode; (v) hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan

atas dividen dan pembayaran kembali atas modal; (vi) saham entitas yang dikuasai oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas anak atau entitas asosiasi;

dan (vii) saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham,

termasuk jumlah dan persyaratan; (b) penjelasan mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas. 78. Entitas yang modalnya tidak terbagi dalam saham, seperti persekutuan atau trust, mengungkapkan informasi yang setara sesuai dengan paragraf 77 (a), yang memperlihatkan perubahan selama suatu periode dari setiap jenis penyertaan, hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis penyertaan. 78A. Jika suatu entitas telah mengklasifikasikan: (a) Suatu instrument keuangan yang dapat ditanam yang diklasifikasikan sebagai suatu instrument ekuitas,

atau (b) Suatu instrument yang membebankan entitas suatu kewajiban untuk menyerahkan kepada pihak lain suatu

bagian pro rata atas asset neto entitas hanya pada likuidasi dan diklasifikasikan sebagai suatu instrument ekuitas antara laibilitas keuangan dan ekuitas, maka harus mengungkapkan jumlah yang direklasifikasikan ke dalam dan keluar dari setiap kategori (laibilitas keuangan atau ekuitas) dan waktu serta alasan klasifikasi tersebut

Laporan Laba Rugi Komprehensif 79. Entitas menyajikan seluruh pos pendapatan dan beban yang diakui dalam satu periode: (a) dalam bentuk satu laporan laba rugi komprehensif, atau (b) dalam bentuk dua laporan:

(i) laporan yang menunjukkan komponen laba rugi (laporan laba rugi terpisah); dan (ii) laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukkan komponen pendapatan komprehensif

lain (laporan pendapatan komprehensif). Informasi yang Disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif 80. Laporan laba rugi komprehensif, sekurang-kurangnya mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut selama suatu periode: (a) pendapatan; (b) biaya keuangan; (c) bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode

ekuitas; (d) beban pajak; (e) suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari:

(i) laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan; dan (ii) keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi

biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan;

(f) laba rugi; (g) setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat (selain

jumlah dalam huruf (h)); (h) bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan

menggunakan metode ekuitas; dan (i) total laba rugi komprehensif. 81. Entitas mengungkapkan pos-pos di bawah ini dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai alokasi laba rugi untuk periode: (a) laba rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:

(i) kepentingan non-pengendali; dan

Page 24: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK 001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

(ii) pemilik entitas induk (b) total laba rugi komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:

(i) kepentingan non-pengendali; dan (ii) pemilik entitas induk

82. Entitas dapat menyajikan pos-pos sebagaimana dimaksud paragraf 80(a)-(f) dan pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 81(a) dalam laporan laba rugi terpisah (lihat paragraf 79). 83. Entitas menyajikan pos-pos tambahan, judul dan sub jumlah lain dalam laporan laba rugi komprehensif dan laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman kinerja keuangan entitas. 84. Karena dampak dari berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwa lain entitas berbeda dalam frekuensi, potensi keuntungan atau kerugian dan kemampuan untuk dapat diprediksi, maka pengungkapan unsur-unsur kinerja keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami kinerja keuangan yang dicapai dan dalam membuat proyeksi kinerja keuangan masa depan. Entitas memasukkan pos-pos tambahan dalam laporan laba rugi komprehensif dan laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), perubahan istilah yang dipakai dan perubahan urutan dari pos-pos jika hal ini diperlukan untuk menjelaskan elemen kinerja keuangan. Entitas mempertimbangkan faktor-faktor termasuk materialitas, sifat dan fungsi dari berbagai komponen pendapatan dan beban. Misalnya, suatu institusi keuangan dapat mengubah istilah untuk memberikan informasi yang relevan dengan operasinya. Entitas tidak diperkenankan melakukan saling hapus pendapatan dan beban kecuali memenuhi kriteria paragraf 30. 85. Entitas tidak diperkenankan menyajikan pos-pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), atau dalam catatan atas laporan keuangan. Laba Rugi Selama Periode 86. Entitas mengakui seluruh pos-pos pendapatan dan beban pada suatu periode dalam laba rugi kecuali suatu PSAK mensyaratkan atau memperkenankan lain. 87. Beberapa SAK menentukan kondisi-kondisi kapan entitas mengakui pos-pos tertentu di luar laba rugi dalam periode berjalan. PSAK 25 menentukan dua kondisi tersebut: koreksi kesalahan dan dampak perubahan kebijakan akuntansi. SAK lainnya mensyaratkan atau memperkenankan suatu komponen pendapatan komprehensif lain yang memenuhi definisi pendapatan dan beban dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dikeluarkan dari laba rugi (lihat paragraf 5). Pendapatan Komprehensif Lain Selama Periode 88. Entitas mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi, baik dalam laporan pendapatan komprehensif atau catatan atas laporan keuangan. 89. Entitas dapat menyajikan komponen pendapatan komprehensif lain: (a) jumlah neto dari dampak pajak terkait, atau (b) jumlah sebelum dampak pajak terkait disertai dengan total pajak penghasilan yang terkait dengan

komponen tersebut. 90. Entitas mengungkapkan penyesuaian reklasifikasi yang terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain. 91. SAK lainnya menjelaskan bagaimana dan kapan jumlah yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi. Reklasifikasi yang dimaksud pada Pernyataan ini adalah penyesuaian reklasifikasi. Penyesuaian reklasifikasi dimasukkan dengan komponen pendapatan komprehensif lain yang terkait pada periode dimana penyesuaian direklasifikasi ke laba rugi. Misalnya, keuntungan yang direalisasi dari pelepasan aset keuangan yang dikategorikan sebagai "tersedia untuk dijual" dimasukkan dalam laba rugi periode berjalan. Jumlah tersebut mungkin telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain sebagai keuntungan yang belum direalisasi pada periode berjalan atau periode sebelumnya.

Page 25: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK 001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

Keuntungan yang belum direalisasi tersebut dikurangkan dari pendapatan komprehensif lain pada periode ketika keuntungan yang telah direalisasi direklasifikasi ke laba rugi untuk menghindari memasukkan keuntungan yang belum direalisasi tersebut dua kali dalam total laba rugi komprehensif. 92. Entitas dapat menyajikan penyesuaian reklasifikasi di dalam laporan pendapatan komprehensif atau catatan atas laporan keuangan. Entitas yang menyajikan penyesuaian reklasifikasi pada catatan atas laporan keuangan menyajikan komponen pendapatan komprehensif lain setelah penyesuaian reklasifikasi terkait. 93. Penyesuaian reklasifikasi terjadi, misalnya, dari pelepasan kegiatan usaha luar negeri (lihat PSAK 11), penghentian pengakuan aset keuangan "tersedia untuk dijual" (lihat PSAK 55) dan ketika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi menimbulkan laba atau rugi (lihat paragraf 103 PSAK 55 yang berhubungan dengan lindung nilai atas arus kas). 94. Penyesuaian reklasifikasi tidak dilakukan pada perubahan surplus revaluasi yang diakui berdasarkan PSAK 16 (revisi 2007) atau PSAK 19 atau pada keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui dalam program dana pensiun manfaat pasti yang diakui berdasarkan paragraf 93A dari PSAK 24. Komponen tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Perubahan surplus revaluasi dapat dialihkan ke saldo laba pada periode berikutnya ketika aset tersebut digunakan atau dihentikan pengakuannya (lihat PSAK 16 dan PSAK 19). Keuntungan dan kerugian aktuarial dilaporkan dalam saldo laba pada periode diakuinya keuntungan dan kerugian aktuarial tersebut sebagai pendapatan komprehensif lain (lihat PSAK 24) Informasi yang Disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif atau Catatan atas Laporan Keuangan 95. Ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah. 96. Keadaan yang menyebabkan pengungkapan secara terpisah atas pos-pos pendapatan dan beban adalah sebagai berikut: (a) penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto atau penurunan nilai aset tetap menjadi jumlah yang

dapat dipulihkan kembali, sebagaimana pemulihan atas penurunan tersebut; (b) restrukturisasi atas aktivitas-aktivitas suatu entitas dan untuk setiap laibilitas diestimasi atas biaya

restrukturisasi; (c) pelepasan aset tetap; (d) pelepasan investasi; (e) operasi yang dihentikan; (f) penyelesaian litigasi; dan (g) pembalikan laibilitas diestimasi lain. 97. Entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas, mana yang dapat menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan. 98. Entitas dianjurkan untuk menyajikan analisis pada paragraf 97 pada laporan laba rugi komprehensif atau pada laporan laba rugi terpisah (jika disajikan). 99. Beban disubklasifikasikan menjadi komponen utama dari kinerja keuangan yang dapat berbeda dalam frekuensi, potensi keuntungan atau kerugian dan kemampuan untuk dapat memprediksi. Analisis ini diberikan dalam satu dari dua bentuk. 100. Bentuk pertama analisis ini adalah metode "sifat beban". Entitas mengabungkan beban dalam laba rugi berdasarkan sifatnya (misalnya, penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja, dan biaya iklan), dan tidak merealokasikan menurut berbagai fungsi dalam entitas. Metode ini mudah diterapkan karena tidak memerlukan adanya alokasi beban menurut klasifikasi fungsional. Contoh dari klasifikasi dengan menggunakan metode sifat beban adalah sebagai berikut: Pendapatan XXX Pendapatan lainnya XXX Perubahan atas persediaan barang jadi dan barang dalam proses XXX Bahan baku yang digunakan XXX

Page 26: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK 001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

Beban imbalan kerja XXX Beban penyusutan dan amortisasi XXX Beban lainnya XXX Total beban (XXX) Laba sebelum pajak XXX 101. Bentuk kedua analisis ini adalah metode "fungsi beban" atau "biaya penjualan" dan mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau, misalnya, biaya aktivitas distribusi atau administratif. Sekurang-kurangnya entitas mengungkapkan biaya penjualan berdasarkan metode ini secara terpisah dari beban-beban lainnya. Metode ini dapat memberikan informasi yang lebih relevan kepada pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan metode klasifikasi beban berdasarkan sifat, namun pengalokasian biaya berdasarkan fungsi mungkin membutuhkan pengalokasian secara arbiter dan pertimbangan yang matang. Contoh klasifikasi berdasarkan metode fungsi beban adalah sebagai berikut: Pendapatan XXX Beban penjualan (XXX) Laba bruto XXX Pendapatan lainnya XXX Beban distribusi (XXX) Beban administratif (XXX) Beban lainnya (XXX) Laba sebelum pajak XXX 102.Entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi, dan beban imbalan kerja. 103. Pemilihan antara metode fungsi beban dan sifat beban tergantung pada faktor historis dan industri serta sifat entitas. Kedua metode tersebut memberikan indikasi tentang biaya-biaya tersebut yang mungkin berbeda, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tingkat penjualan atau produksi entitas. Karena tiap metode penyajian memiliki manfaat untuk jenis entitas yang berbeda, Pernyataan ini mensyaratkan manajemen untuk memilih penyajian yang andal dan lebih relevan. Namun demikian, karena informasi atas sifat beban bermanfaat dalam memprediksi arus kas masa depan, maka pengungkapan tambahan diperlukan ketika metode fungsi beban digunakan. Dalam paragraf 102, "imbalan kerja" memiliki pengertian yang sama seperti di PSAK 24. Laporan Perubahan Ekuitas 104. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: (a) total laba rugi komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah total jumlah

yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali; (b) untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara

retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25; (c) untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara

terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari: (i) laba rugi; (ii) masing-masing pos pendapatan komprehensif lain; dan (iii) transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik,yang menunjukkan secara terpisah

kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.

105.Entitas menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan, jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode, dan nilai dividen per saham. 106. Pada paragraf 104, komponen ekuitas termasuk, misalnya, masing-masing jenis modal disetor, saldo akumulasi dari masing-masing jenis pendapatan komprehensif lain dan saldo laba. 107. Perubahan ekuitas entitas di antara awal dan akhir periode pelaporan mencerminkan naik turunnya aset neto entitas selama periode. Kecuali untuk perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam

Page 27: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK 001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

kapasitasnya sebagai pemilik (seperti kontribusi modal, akuisisi kembali instrumen ekuitas entitas dan dividen) dan biaya transaksi yang secara langsung berkaitan dengan tranksaksi tersebut, perubahan keseluruhan atas ekuitas selama periode yang menggambarkan jumlah total pendapatan dan beban (termasuk keuntungan dan kerugian) yang diakibatkan oleh aktivitas entitas selama periode tersebut. 108. PSAK 25 mensyaratkan penyesuaian retrospektif atas pengaruh perubahan kebijakan akuntansi, sepanjang praktis, kecuali jika ketentuan transisi pada PSAK lainnya mensyaratkan lain. PSAK 25 juga mensyaratkan penyajian kembali untuk mengoreksi kesalahan secara retrospektif, sepanjang praktis. Penyesuaian retrospektif dan penyajian kembali secara retrospektif bukan merupakan perubahan dalam ekuitas tetapi merupakan penyesuaian atas saldo awal saldo laba, kecuali jika suatu PSAK mensyaratkan penyesuaian retrospektif atas komponen ekuitas lainnya. Paragraf 104 (b) mensyaratkan pengungkapan pada laporan perubahan ekuitas, total penyesuaian atas masing-masing komponen ekuitas yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan akuntasi dan, secara terpisah, koreksi atas kesalahan. Penyesuaian ini diungkapkan untuk masing-masing periode sebelumnya dan pada awal periode. Laporan Arus Kas 109. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. PSAK 2 mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. Catatan atas Laporan Keuangan Struktur 110. Catatan atas laporan keuangan: (a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu

yang digunakan sesuai dengan paragraf 115 – 122; (b) mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam

laporan keuangan; dan (c) memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi

informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. 111. Entitas, sepanjang praktis, menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis. Entitas membuat referensi silang atas masing-masing pos dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. 112. Entitas biasanya menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan urutan sebagai berikut, untuk membantu penggunamemahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya: (a) pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK (lihat par 14) ; (b) ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan (lihat par 115) ; (c) informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan perubahan posisi keuangan dan laporan

laba rugi komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan) , laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos; dan

(d) pengungkapan lainnya, termasuk: (i) laibilitas kontijensi (lihat PSAK 57) dan komitmen kontraktual yang belum diakui; dan (ii) pengungkapan informasi nonkeuangan, seperti tujuan manajemen risiko keuangan dan kebijakan

entitas. (lihat PSAK 31) . 113. Dalam beberapa keadaaan, mungkin dibutuhkan atau dikehendaki untuk membedakan urutan pos-pos tertentu dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya, entitas dapat menggabungkan informasi perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi dengan informasi tentang jatuh tempo instrumen keuangan, meskipun pengungkapan pertama berhubungan dengan laporan laba rugi komprehensif atau laporan laba rugi terpisah (jika disajikan) dan yang kedua berhubungan dengan laporan posisi keuangan. Namun demikian, entitas tetap menjaga struktur yang sistematis untuk catatan atas laporan keuangan sepanjang dapat diterapkan. 114. Entitas dapat menyajikan catatan atas laporan keuangan yang memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu sebagai bagian yang terpisah dalam laporan keuangan.

Page 28: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK 001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

Pengungkapan Kebijakan Akuntansi 115.Entitas mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan: (a) dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan; (b) kebijakan akuntansi lainnya yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan. 116. Hal yang penting bagi entitas untuk menginformasikan kepada pengguna mengenai dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan (misalnya, biaya historis, biaya perolehan kini, nilai realisasi neto, nilai wajar atau jumlah yang dapat dipulihkan kembali) karena dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan memengaruhi analisis pengguna secara signifikan. Ketika entitas menggunakan lebih dari satu dasar pengukuran dalam laporan keuangan, misalnya ketika suatu kelompok aset direvaluasi, maka hal tersebut adalah memadai dengan memberikan suatu indikasi unrtuk setiap kelompok aset dan laibilitas yang mana setiap dasar pengukuran diterapkan. 117. Dalam memutuskan apakah kebijakan akuntansi tertentu diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna untuk memahami bagaimana transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya tercermin laporan kinerja keuangan dan posisi keuangan yang dilaporkan. Pengungkapan kebijakan akuntansi tertentu bermanfaat bagi pengguna terutama ketika kebijakan akuntansi tersebut dipilih dari beberapa alternatif yang diperkenankan dalam SAK. Misalnya pengungkapan apakah venturer mengakui bagian partisipasinya dalam entitas yang dikendalikan secara bersama dengan menggunakan konsolidasi proporsional atau metode ekuitas (lihat PSAK 12). Beberapa SAK secara khusus mensyaratkan pengungkapan kebijakan akuntansi tertentu, termasuk pilihan yang dibuat oleh manajemen di antara kebijakan akuntansi berbeda yang diperkenankan. Misalnya, PSAK 16 (Revisi 2007) mensyaratkan pengungkapan dasar pengukuran yang digunakan untuk mengelompokkan aset tetap. 118. Setiap entitas mempertimbangkan sifat kegiatan operasi dan kebijakan yang diharapkan pengguna laporan keuangan untuk diungkapkan oleh entitas yang berjenis seperti itu. Sebagai contoh, pengguna akan mengharapkan suatu entitas yang menjadi objek pajak penghasilan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi tentang pajak penghasilan, termasuk kebijakan yang diterapkan atas aset dan laibilitas pajak tangguhan. Ketika entitas memiliki kegiatan usaha luar negeri atau transaksi dalam mata uang asing yang signifikan, maka pengguna akan mengharapkan pengungkapan kebijakan akuntansi untuk pengakuan keuntungan dan kerugian mata uang asing. 119. Suatu kebijakan akuntansi mungkin menjadi signifikan karena sifat kegiatan operasi entitas meskipun jumlah pada periode berjalan dan periode sebelumnya tidak material. Entitas juga dapat mengungkapkan setiap kebijakan akuntansi yang tidak secara khusus disyaratkan oleh SAK tetapi entitas memilih dan menerapkannya sesuai dengan PSAK 25. 120. Entitas mengungkapkan, dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan atau catatan atas laporan keuangan lainnya, pertimbangan (selain yang telah tercakup dalam estimasi (lihat paragraf 123)) yang telah dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. 121. Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, manajemen membuat berbagai pertimbangan (selain yang telah tercakup dalam estimasi) yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Misalnya, manajemen membuat pertimbangan dalam menentukan : (a) apakahasetkeuanganmerupakaninvestasiyang dikategorikan sebagai "dimiliki hingga jatuh tempo"; (b) kapan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan aset keuangan dan

aset sewa akan dialihkan kepada entitas lain; (c) apakah secara substansipenjualan produk tertentu merupakan perjanjian pembiayaan dan dengan demikian

tidak meningkatkan pendapatan; dan (d) apakah substansi hubungan antara entitas dan entitas bertujuan khusus menunjukkan bahwa entitas tersebut

mengendalikan entitas bertujuan khusus. 122. Beberapa pengungkapan yang dibuat sesuai dengan paragraf 120 disyaratkan oleh SAK lain. Misalnya, PSAK 4: Laporan Keuangan Konsolidasi mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan alasan mengapa hak kepemilikan entitas tidak menimbulkan pengendalian, dalam hal investee bukan merupakan suatu entitas anak meskipun lebih dari setengah hak suara atau hak suara potensial dimiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lain. PSAK 13 (Revisi 2007): Properti Investasi mensyaratkan pengungkapan kriteria yang

Page 29: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK 001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

dikembangkan oleh entitas untuk membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri dan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal, jika pengklasifikasian properti sulit dilakukan. Sumber Estimasi Ketidakpastian 123. Entitas mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan laibilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Berkaitan dengan aset dan laibilitas tersebut, catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas: (a) sifat; dan (b) jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan. 124. Penetapan jumlah tercatat dari beberapa aset dan laibilitas mensyaratkan estimasi pengaruh ketidakpastian atas peristiwa masa depan terhadap aset dan laibilitas tersebut pada akhir periode pelaporan. Misalnya, dalam hal tidak tersedianya harga pasar kini yang diobservasi, maka estimasi berorientasi masa depan diperlukan untuk mengukur jumlah yang dapat dipulihkan kembali atas kelompok aset tetap, dampak keusangan teknologi atas persediaan, penyisihan yang tergantung pada hasil masa depan dari proses litigasi yang masih berjalan, dan laibilitas imbalan kerja jangka panjang seperti laibilitas pensiun. Estimasi tersebut memasukkan asumsi tentang penyesuaian risiko atas arus kas dan tingkat diskonto, perubahan gaji di masa depan, dan perubahan harga di masa depan yang memengaruhi biaya-biaya lainnya. 125. Asumsi dan sumber estimasi ketidakpastian lainnya yang diungkapkan sesuai dengan paragaraf 123 terkait dengan estimasi yang membutuhkan pertimbangan manajemen yang paling sulit, subyektif atau kompleks. Dengan semakin bertambahnya variabel dan asumsi yang memengaruhi kemungkinan penyelesaian masa depan atas ketidakpastian, maka pertimbangan tersebut menjadi semakin subyektif dan kompleks, dan potensi dilakukannya penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan laibilitas semakin meningkat. 126. Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada paragraf 123 tidak dipersyaratkan bagi aset dan laibilitas dengan risiko signifikan dengan jumlah tercatat aset dan laibilitas tersebut dapat berubah secara material selama periode tahun berikutnya jika, pada akhir periode pelaporan, aset dan laibilitas tersebut diukur dengan menggunakan nilai wajar berdasarkan pada harga pasar kini yang diobservasi. Nilai wajar tersebut dapat berubah secara material selama periode pelaporan berikutnya namun perubahan ini tidak berasal dari asumsi atau sumber estimasi ketidakpastian lainnya pada akhir periode pelaporan. 127. Entitas menyajikan pengungkapan pada paragraf 123 dalam suatu cara yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami pertimbangan yang dibuat manajemen tentang masa depan dan tentang sumber estimasi ketidakpastian lainnya. Sifat dan luasnya informasi yang diberikan bervariasi sesuai dengan sifat asumsi dan kondisi lainnya. Contoh pengungkapan yang dibuat adalah: (a) sifat asumsi atau estimasi ketidakpastian lainnya; (b) sensitivitas jumlah tercatat terhadap metode, asumsi dan estimasi yang mendasari penghitungan jumlah

tercatat tersebut, termasuk alasan atas sensitivitas tersebut; (c) penyelesaian yang diharapkan atas ketidakpastian dan kisaran hasil yang mungkin selama periode

pelaporan berikutnya atas jumlah tercatat aset dan laibilitas yang terpengaruh; dan (d) penjelasan tentang perubahan yang dilakukan terhadap asumsi sebelumnya yang terkait dengan aset dan

laibilitas tersebut,jika ketidakpastian tetap belum dapat diselesaikan. 128. Pernyataan ini tidak mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi anggaran atau prakiraan dalam membuat pengungkapan pada paragraf 123. 129. Seringkali tidak praktis untuk mengungkapkan dampak yang mungkin timbul dari asumsi atau sumber estimasi ketidakpastian lainnya pada akhir periode pelaporan. Dalam kondisi tersebut, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki saat itu, entitas mengungkapkan bahwa merupakan hal yang mungkin terjadi bahwa hasil selama tahun buku berikutnya yang berbeda dari asumsi akan membutuhkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat dari aset atau laibilitas yang terpengaruh. Dalam semua hal, entitas mengungkapkan sifat dan jumlah tercatat dari aset atau laibilitas tertentu (atau kelompok aset atau laibilitas) yang terpengaruh oleh asumsi tersebut.

Page 30: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK 001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

130. Pengungkapan dalam paragraf 120 mengenai pertimbangan tertentu yang dibuat manajemen dalam rangka menerapkan kebijakan akuntansi tidak terkait dengan pengungkapan sumber estimasi ketidakpastian pada paragraf 123. 131. SAK lainnya mensyaratkan pengungkapan dari beberapa asumsi yang mungkin sebaliknya dipersyaratkan sesuai dengan paragraf 123. Misalnya, PSAK 57 mensyaratkan pengungkapan (dalam kondisi tertentu) mengenai asumsi utama yang berhubungan dengan peristiwa masa datang yang memengaruhi beberapa jenis laibilitas diestimasi. PSAK 31 mensyaratkan pengungkapan asumsi signifikan yang digunakan entitas dalam mengestimasi nilai wajar dari aset dan laibilitas keuangan yang dicatat pada nilai wajar. PSAK 16 (Revisi 2007) mensyaratkan pengungkapan asumsi signifkan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Modal 132.Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan dan proses entitas dalam mengelola permodalannya. 133. Untuk mematuhi paragraf 132, entitas mengungkapkan hal-hal berikut: (a) informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan dan proses entitas dalam mengelola permodalannya,

termasuk: (i) deskripsi tentang apa yang dikelola sebagai modal; (ii) ketika entitas diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan eksternal, sifat persyaratan dan

bagaimana persyaratan tersebut diimplementasikan ke dalam pengelolaan permodalan; dan (iii) bagaimana entitas memenuhi tujuannya dalam mengelola permodalannya.

(b) ringkasan data kuantitatif tentang apa yang diaturnya sebagai modal. Beberapa entitas menganggap laibilitas keuangan (misalnya beberapa bentuk utang subordinasi) sebagai bagian dari modal. Entitas lain menganggap modal tidak termasuk beberapa komponen ekuitas (misalnya komponen yang timbul dari lindung nilai arus kas) .

(c) setiap perubahan (a) dan (b) dari periode sebelumnya (d) apakah selama periode entitas mematuhi setiap persyaratan permodalan eksternal . (e) ketika entitas tidak mematuhi persyaratan permodalan eksternal tersebut, konsekuensi dari ketidakpatuhan

tersebut. Entitas mendasarkan pengungkapan tersebut dari informasi yang diberikan secara internal kepadapersonal manajemen kunci. 134. Entitas dapat mengelola modal dalam beberapa cara dan dapat tergantung pada persyaratan permodalan yang berbeda. Misalnya, entitas konglomerasi mungkin mencakup entitas yang melakukan kegiatan asuransi dan perbankan dan aktivitas tersebut mungkin melakukan kegiatan operasi di beberapa yurisdiksi. Ketika pengungkapan keseluruhan atas persyaratan modal dan bagaimana modal dikelola tidak memberikan informasi yang berguna atau dapat mengacaukan pemahaman pengguna laporan keuangan atas sumber permodalan entitas, maka entitas mengungkapkan informasi terpisah untuk masing-masing persyaratan modal yang berlaku bagi entitas. Instrumen Keuangan Puttable yang Diklasifikasikan sebagai Ekuitas 134A.Instrumen keuangan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menjual instrumen itu kembali pada penerbitnya baik secara kas atau dengan aset keuangan lainnya (puttable financial instrument) yang diklasifikasi sebagai instrumen ekuitas diungkapkan (jika tidak diungkapkan dimanapun): (a) ikhtisar data kuantitatif mengenai jumlah yang diklasifikasikan sebagai ekuitas; (b) tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan kewajiban untuk membeli kembali atau menarik instrumen

tersebut jika dipersyaratkan oleh pemegang instrumen, termasuk setiap perubahan dari periode sebelumnya;

(c) prakiraan arus kas keluar pada saat pembelian kembali atau penarikan instrumen tersebut; dan (d) informasi tentang bagaimana penentuan prakiraan arus kas keluar pada saat pembelian kembali atau

penarikan instrumen. Pengungkapan Lain 135. Entitas mengungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan:

Page 31: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK 001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

(a) jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode serta jumlah dividen per lembar sahamnya; dan

(b) jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui. 136. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini, jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan: (a) domisili dan bentuk hukum, negara tempat pendirian, alamat kantor pusat entitas (atau lokasi utama

kegiatan usaha, jika berbeda dari lokasi kantor); (b) keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama; (c) nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha. TANGGAL EFEKTIF 137. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut harus diungkapkan. PENARIKAN 138. Pernyataan ini menggantikan PSAK 1 (Revisi 1998): Penyajian Laporan Keuangan.

Page 32: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

LAMPIRAN Lampiran ini melengkapi, tapi bukan bagian dari PSAK 1. Ilustrasi struktur laporan keuangan 01.PSAK 1 mengatur komponen laporan keuangan dan persyaratan minimum pengungkapan di dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas. PSAK 1 juga mengungkapkan lebih lanjut pos-pos yang disajikan baik dalam komponen laporan keuangan yang relevan atau catatan atas laporan keuangan. Lampiran ini memberikan contoh sederhana tentang bagaimana ketentuan PSAK 1 terkait laporan posisi keuangan, laporan laba-rugi komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas dapat terpenuhi. Entitas dapat mengubah urutan penyajian, judul laporan dan istilah yang digunakan untuk menjelaskan pos-pos jika diperlukan untuk memenuhi kondisi tertentu. 02. Lampiran ini terbagi dalam 3 bagian. Paragraf 03-06 memberikan contoh penyajian laporan keuangan. Paragraf 07-09 memberikan contoh penentuan penyesuaian reklasfikasi atas aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Paragraf 10 dan 11 memberikan contoh pengungkapan permodalan. 03. Ilustrasi laporan posisi keuangan menunjukkan salah satu cara bagaimana entitas dapat menyajikan laporan posisi keuangan dengan membedakan pos aset lancar dan tidak lancar dan laibilitas jangka pendek dan jangka panjang. Format lain dapat digunakan sepanjang dapat menunjukkan perbedaan tersebut secara jelas. 04. Ilustrasi-ilustrasi menggunakan istilah "pendapatan komprehensif" untuk menunjukkan seluruh komponen pendapatan komprehensif, termasuk laba rugi. Ilustrasi-ilustrasi menggunakan istilah "pendapatan komprehensif lain" untuk menunjukkan pendapatan dan beban yang temasuk dalam pendapatan komprehensif tetapi tidak termasuk dalam laba rugi. PSAK 1 tidak mensyaratkan entitas untuk menggunakan istilah tersebut dalam laporan keuangannya. 05. Dua laporan laba rugi komprehensif diberikan, untuk mengilustrasikan alternatif penyajian pendapatan dan beban dalam satu laporan atau dua laporan. Laporan laba rugi komprehensif tunggal mengilustrasikan pengklasifikasian pendapatan dan beban dalam bagian laba atau rugi berdasarkan fungsi. Laporan laba rugi terpisah (di dalam contoh ini adalah "laporan laba rugi") mengilustrasikan pengklasifikasian pendapatan dan beban dalam bagian laba atau rugi berdasarkan sifat. 06. Contoh-contoh tidak dimaksudkan untuk mengilustrsikan seluruh aspek dari SAK, atau menyajikan satu set laporan keuangan lengkap, yang di dalamnya termasuk laporan arus kas, ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Page 33: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

Bagian I: Ilustrasi Penyajian Laporan Keuangan Kelompok Usaha XYZ Laporan posisi keuangan per 31 Desember 20X7 (dalam ribuan rupiah) ASET 31 Des 20X7 31 Des 20X6 Aset lancar Kas dan setara kas 312.400 322.900 Piutang usaha 91.600 110.800 Persediaan 135.230 132.500 Aset lancar lainnya 25.650 12.540 Total aset lancar 564.880 578.740 Aset tidak lancar Aset keuangan tersedia untuk dijual 142.500 156.000 Investasi dalam entitas asosiasi 100.150 110.770 Aset tetap 350.000 360.020 Aset tak berwujud lainnya 227.470 227.470 Goodwill 80.800 91.200 Total aset tidak lancar 901.620 945.460 TotalAset 1.466.500 1.524.200 LAIBILITAS Laibilitas jangka pendek Utang usaha dan terutang lainnya 115.100 187.620 Pinjaman jangka pendek 150.000 200.000 Bagian pinjaman jangka panjang 10.000 20.000 Utang pajak jangka pendek 35.000 42.000 Laibilitas diestimasi jangka pendek 5.000 4.800 Total laibillitas jangka pendek 315.100 454.420 Laibilitas jangka panjang Pinjaman jangka panjang 120.000 160.000 Pajak tangguhan 28.800 26.040 Laibilitas diestimasi jangka panjang 28.850 52.240 Total laibilitas jangka panjang 177.650 238.280 Total Laibilitas 492.750 692.700 EKUITAS Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Modal saham 650.000 600.000 Saldo laba 243.500 161.700 Komponen ekuitas lainnya 10.200 21.200 903.700 782.900 Kepentingan nonpengendali- 70.050 48.600 Total Ekuitas 973.750 831.500 Total Laibilitas dan Ekuitas 1.466.500 1.524.200

Page 34: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

Kelompok Usaha XYZ Laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X7 (dalam ribuan rupiah) (Ilustrasi penyajian laporan laba rugi komprehensif dalam satu laporan dan pengklasifikasian beban dalam laba rugi berdasarkan fungsi) 20X7 20X6 Pendapatan 390.000 355.000 Beban pokok penjualan (245.000) (230.000) Laba bruto 145.000 125.000 Pendapatan lainnya 20.667 11.300 Biaya distribusi (9.000) (8.700) Beban administrasi (20.000) (21.000) Beban lain-lain (2.100) (1.200) Biaya pendanaan (8.000) (7.500) Bagian laba entitas asosiasi (a) 35.100 30.100 Laba sebelum pajak 161.667 128.000 Beban pajak penghasilan (40.417) (32.000) Labatahunberjalandarioperasiyangdilanjutkan

121.250 96.000

Kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan - (30.500) LABATAHUNBERJALAN 121.250 65.500 Pendapatan komprehensif lain: Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (b) 5.334 10.667 Aset keuangan tersedia untuk dijual (b) (24.000) 26.667 Lindung nilai arus kas (b) (667) (4.000) Keuntungan revaluasi aset tetap 933 3.367 Keuntungan (kerugian) aktuarial dari program

pensiun manfaat pasti (667) 1.333 Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi (c) 400 (700) Pajak penghasilan terkait (d) 4.667 (9.334) Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak (14.000) 28.000 TOTALPENDAPATANKOMPREHENSIF

TAHUNBERJALAN 107.250 93.500 Laba yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk 97.000 52.400 Kepentingan non pengendali 24.250 13.100 121.250 65.500 Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat

diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk 85.800 74.800 Kepentingan non pengendali 21.450 18.700 107.250 93.500 Laba per saham (dalam satuan rupiah): Dasar dan dilusian 0,46 0,30 Sebagai alternatif, komponen pendapatan komprehensif lain dapat disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif setelah pajak:

Page 35: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

Pendapatan komprehensif lain setelah pajak: 20X7 20X6 Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 4.0000 8.000 Aset keuangan tersedia untuk dijual (18.000) 20.000 Lindung nilai arus kas (500) (3.000) Keuntungan revaluasi aset tetap 600 2.700 Keuntungan (kerugian) aktuarial program pensiun manfaat pasti (500) 1.000 Bagian pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi 400 (700) Pendapatankomprehensiflain tahunberjalansetelahpajak (14.000) 28.000 Kelompok Usaha XYZ Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X7 (dalam ribuan rupiah) (Ilustrasi penyajian laporan laba rugi komprehensif dalam dua laporan dan pengklasifikasian beban dalam laba rugi berdasarkan sifat) 20X7 20X6 Pendapatan 390.000 355.000 Pendapatan lainnya 20.667 11.300 Perubahan dalam persediaan barang jadi dan barang dalam proses (115.100) (107.900) Pekerjaan dilaksanakan oleh entitas dan dikapitalisasi 16.000 15.000 Bahan baku yang digunakan (96.000) (92.000) Beban imbalan kerja (45.000) (43.000) Beban penyusutan dan amortisasi (19.000) (17.000) Penurunan nilai aset tetap (4.000) - Beban lainnya (6.000) (5.500) Biaya pendanaan (15.000) (18.000) Bagian laba entitas asosiasi(e) 35.100 30.100 Laba sebelum pajak 161.667 128.000 Beban pajak penghasilan (40.417) (32.000) Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan 121.250 96.000 Kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan - (30.500) LABA TAHUN BERJALAN 121.250 65.500 Laba yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk 97.000 52.400 Kepentingan non pengendali 24.250 13.100 121.250 65.500 Laba per saham (dalam rupiah) Dasar dan dilusian 0.46 0.30

Page 36: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

Kelompok Usaha XYZ: Laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X7 (dalam ribuan rupiah) (Ilustrasi penyajian laporan laba rugi komprehensif dalam dua laporan) 20X7 20X6 Laba tahun berjalan 121.250 65.500 Pendapatan komprehensif lain: Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 5.334 10.667 Aset keuangan tersedia untuk dijual (24.000) 26.667 Lindung nilai arus kas (667) (4.000) Keuntungan revaluasi aset tetap 933 3.367 Keuntungan (kerugian) aktuarial program pensiun manfaat pasti (667) 1.333 Bagian pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi(f) 400 (700) Pajak penghasilan terkait(g) 4.667 (9.334) Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak (14.000) 28.000 TOTAL LABA RUGI KOMPREHENSIF

TAHUN BERJALAN 107.250 93.500 Total laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk 85.800 74.800 Kepentingan nonpengendali 21.450 18.700 107.250 93.500 Alternatif lainnya, komponen laporan pendapatan komprehensif lain dapat disajikan, bersih setelah pajak. Lihat laporan laba rugi komprehensif yang mengilustrasikan penyajian pendapatan dan beban dalam satu laporan. Kelompok Usaha XYZ: Pengungkapan komponen pendapatan komprehensif lain(h) (dalam ribuan rupiah) Catatan atas laporan keuangan Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X7 2007 2006 Pendapatan komprehensif lain: Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (i) 5.334 10.667 Aset keuangan tersedia untuk dijual: Keuntungan tahun berjalan 1.333 30.667 Dikurangi: penyesuaian reklasifikasi atas keuntungan termasuk dalam laba rugi (25.333) (24.000) (4.000) 26.667 Lindung nilai arus kas: Keuntungan (kerugian) tahun berjalan (4.667) (4.000) Dikurangi: penyesuaian reklasifikasi atas keuntungan yang termasuk dalam laba rugi 3.333 - Dikurangi: penyesuaian atas jumlah yang di transfer kepada nilai tercatat awal item lindung nilai 667 (667) - (4.000) Keuntungan revaluasi aset tetap 933 3.367 Keuntungan (kerugian) aktuarial program pensiun manfaat pasti (667) 1.333 Bagian pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi 400 (700) Pendapatan komprehensif lain (18.667) 37.334 Pajak penghasilan terkait(j) 4.667 (9.334) Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan (14.000) 28.000

Page 37: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

Kelompok Usaha XYZ Pengungkapan pengaruh pajak terkait setiap komponen pendapatan komprehensif lain Catatan atas laporan keuangan Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X7 (dalam ribuan rupiah) 2007 2006 Jumlah Manfaat Jumlah Jumlah Manfaat Jumlah sebelum (beban) neto setelah sebelum (beban) neto setelah pajak pajak pajak pajak pajak pajak Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 5.334 (1.334) 4.000 10.677 (2.677) 8.000 Aset keuangan tersedia untuk dijual: (24.000) 6.000 (18.000) 26.667 (6.667) 20.000 Lindung nilai arus kas: (667) 167 (500) (4.000) 1.000 (3.000) Keuntungan revaluasi aset tetap 933 (333) 600 3.367 (667) 2.700 Keuntungan (kerugian) aktuarial program pensiun manfaat pasti (667) 167 (500) 1.333 (333) 1.000 Bagian pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi 400 - 400 (700) - (700) Pendapatan komprehensif lain (18.667) 4.667 (14.000) 37.334 (9.334) 28.000

Page 38: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

Kelompok Usaha XYZ Laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X7 (dalam ribuan rupiah) p.58-59

Modal Saldo Penjabaran Aset Lindung Surplus Total Kepentingan Total ekuitas saham laba mata uang keuangan nilai revaluasi n o n dari kegiatan tersedia arus pengendali usaha luar untuk kas negeri dijual

Saldo per 1 Januari 20X6 600.000 118.100 (4 .000) 1.600 2.000 - 717.700 29 .800 747.500 Perubahan kebijakan

akuntansi - 4 0 0 - - - - 4 0 0 1 0 0 5 0 0 Saldo yang disajikan

kembali 600.000 118.500 (4 .000) 1 . 6 0 0 2 . 0 0 0 - 718.100 29 .900 748.000

Perubahan ekuitas pada tahun 20X6 Dividen Total laba rugi komprehensif

- (10 .000) - - - - (10 .000) - (10 .000)

tahun berjalan (k)

Saldo per - 53 .200 6.400 16.000 (2 .400) 1 . 6 0 0 74.800 18 .700 93 .500

31 Desember 20X6 600.000 161.700 2 . 4 0 0 17.600 (400) 1 . 6 0 0 782.900 48 .600 831.500

Perubahan ekuitas pada tahun 20X7

Penerbitan modal saham 50.000 - - - - - 50 .000 - 50 .000 Dividen - (15 .000) - - - - (15 .000) - (15 .000) Total laba rugi

komprehensi tahun berjalan (l)

Transfer ke saldo lab Saldo per

- 96 .600 - 2 0 0

3 . 2 0 0 (14.400) (400) 800 - - - (200)

85 .800 21 .450 107.250 - - -

31 Desember 20X7 650.000 243.500 5 . 6 0 0 3 . 2 0 0 (800) 2 . 2 0 0 903.700 70 .050 973.750

Page 39: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

Bagian II: Contoh ilustrasi penentuan penyesuaian reklasifikasi 07. Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan penyesuaian reklasifikasi terkait dengan setiap komponen pendapatan komprehensif lain. 08. Lampiran ini memberikan ilustrasi perhitungan penyesuaian reklasifikasi untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual yang diakui sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2006). 09. Pada 31 Desember 20X5, Kelompok Usaha XYZ membeli 1.000 saham (instrumen ekuitas) dengan harga Rp. 10 per saham, dan mengklasifikasikannya sebagai tersedia untuk dijual. Nilai wajar instrumen tersebut pada 31 Desember 20X6 adalah Rp.12; pada 31 Desember 20X7, nilai wajarnya meningkat menjadi Rp.15. Seluruh instrumen tersebut dijual pada 31 Desember 20X7; tidak ada pembagian dividen yang diumumkan selama instrumen tersebut dipegang oleh Kelompok Usaha XYZ. Tarif pajak yang dikenakan adalah 30%. Perhitungan keuntungan (dalam rupiah) Sebelum Pajak Neto pajak penghasilan setelah pajak Keuntungan yang diakui pada pendapatan komprehensif lain: Tahun berakhir 31 Desember 20X6 2.000 (600) 1.400 Tahun berakhir 31 Desember 20X7 3.000 (900) 2.100 Total keuntungan 5.000 (1.500) 3.500 Alternatif lainnya, komponen pendapatan komprehensif lain dapat disajikan bruto sebelum pajak dengan menambahkan pos terpisah untuk dampak perpajakan: Jumlah yang dilaporkan dalam laba rugi dan pendapatan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X6 dan 31 Desember 20X7 20X7 20X6 Laba atau rugi: Keuntungan penjualan instrumen 5.000 Beban pajak penghasilan (1.500) Keuntungan neto yang diakui dalam laba rugi 3.500 Pendapatan komprehensif lain: Keuntungan selama tahun berjalan, neto setelah pajak 2.100 1.400 Penyesuaian reklasifikasi, neto setelah pajak (3.500) - Keuntungan (kerugian) neto yang diakui pada pendapatan komprehensif lain (1.400) 1.400 2.100 1.400

Page 40: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

Bagian III: Contoh ilustrasi pengungkapan permodalan (paragraf 132-134) Entitas yang bukan merupakan institusi keuangan 10. Contoh berikut ini mengilustrasikan penerapan paragraf 132 dan133 untuk entitas bukan institusi keuangan dan bukan subyek dari persyaratan permodalan yang diwajibkan oleh pihak eksternal. Dalam contoh ini, entitas memonitor permodalan dengan menggunakan rasio utang terhadap modal yang disesuaikan (debt-to-adjusted capital ratio). Entitas lain mungkin menggunakan metode yang berbeda untuk memonitor permodalan. Contoh ini juga relatif sederhana. Entitas menentukan sesuai dengan kondisinya, seberapa rinci pengungkapan yang dilakukan dapat memenuhi persyaratan dalam paragraf 132 dan 133. Fakta Kelompok Usaha A memproduksi dan menjual mobil. Kelompok Usaha A mencakup entitas anak pembiayaan yang menyediakan pembiayaan untuk pelanggan, terutama dalam bentuk sewa. Kelompok Usaha A bukan subyek dari persyaratan permodalan yang diwajibkan oleh pihak eksternal. Contoh pengungkapan Tujuan dari Kelompok Usaha dalam mengelola permodalan adalah: a. Untuk melindungi kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat

tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan b. Untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk

dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko. Kelompok Usaha menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Kelompok Usaha mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Untuk menjaga atau menyesuaikan struktur modal, Kelompok Usaha mungkin menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, pengembalian modal kepada pemegang saham, penerbitan saham baru, atau menjual aset untuk mengurangi utang. Konsisten dengan entitas lain dalam industri, Kelompok Usaha memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung sebagai berikut: utang neto dibagi modal yang disesuaikan. Utang neto dihitung: total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas. Modal yang disesuaikan terdiri dari seluruh komponen ekuitas (misalnya modal saham, agio saham, kepentingan non-pengendalai, saldo laba dan cadangan revaluasi) selain jumlah akumulasi dalam ekuitas terkait dengan lindung nilai arus kas, dan termasuk beberapa bentuk utang subordiansi. Selama 20X4, strategi Kelompok Usaha tidak berubah sejak 20X3, yaitu mempertahankan rasio utang terhadap modal yang disesuaikan pada batas bawah dari kisaran 6:1 sampai dengan 7:1, dalam rangka menjamin akses ke pembiayaan dengan biaya yang wajar untuk mempertahankan peringkat kredit BB. Rasio utang terhadap modal yang disesuaikan pada 31 Desember 20X4 dan 31 Desember 20X3 adalah sebagai berikut: 31 Des 20X4 31 Des 20X3 Jutaan Rupiah Jutaan Rupiah Total utang 1.000 1.100 Dikurang: kas dan setara kas (90) (150) Utang neto 910 950 Total ekuitas 110 105 Ditambah: instrumen utang subordinasi 38 38 Dikurang: jumlah akumulasi dalam ekuitas terkait lindung nilai arus kas (10) (5) Modal disesuaikan 138 138 Rasio utang terhadap modal 6,6 6,9 Penurunan rasio utang terhadap modal disesuaikan selama 20X4 diakibatkan terutama dari pengurangan utang neto yang terjadi dari penjualan entitas anak Z. Sebagai akibat dari pengurangan utang neto, meningkatkan

Page 41: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

profitabilitas dan menurunkan tingkat piutang yang dikelola, pembayaran dividen naik menjadi Rp. 2,8 juta untuk 20X4 (dari Rp. 2,5 juta untuk 20X3). Entitas yang belum memenuhi persyaratan permodalan yang diwajibkan oleh pihak eksternal 11. Contoh berikut ini mengilustrasikan penerapan paragraf 133 (e) ketika entitas belum memenuhi persyaratan permodalan yang diwajibkan secara eksternal selama periode berjalan. Pengungkapan lain akan diberikan untuk memenuhi persyaratan lainnya dalam paragraf 132 dan 133. Fakta Entitas A memberikan jasa keuangan kepada pelanggannya dan subyek dari persyaratan permodalan yang diwajibkan oleh Regulator B. Selama tahun yang berakhir 31 Desember 20X7, Entitas A tidak memenuhi persyaratan permodalan yang diwajibkan oleh Regulator B. Dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X7, Entitas A mengungkapkan hal-hal terkait dengan ketidakpatuhannya. Contoh pengungkapan Entitas A menyampaikan laporan kuartalan tentang pemenuhan permodalan yang dipersyaratkan per 30 September 20X7 pada tanggal 20 Oktober 20X7. Pada tanggal tersebut, permodalan yang dipersyaratkan bagi Entitas A berada di bawah persyaratan permodalan yang diwajibkan oleh Regulator B sebesar Rp. 1 juta. Sebagai akibatnya, Entitas A diwajibkan untuk menyampaikan suatu rencana kepada regulator yang mengindikasikan bagaimana Entitas A akan meningkatkan permodalan yang dipersyaratkan. Entitas A menyampaikan rencana yang menjelaskan penjualan sebagian dari portofolio ekuitas yang tidak dikuotasi dengan nilai tercatat sebesar Rp. 11,5 juta dalam kuartal ke empat tahun 20X7. Dalam kuartal ke empat, Entitas A menjual portofolio investasi berbunga tetap sebesar Rp. 12,6 juta dan memenuhi persyaratan permodalan yang ditentukan. End Notes (a) Hal ini berarti bagian dari pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi yang dapat diatribusikan kepada

pemilik entitas asosiasi, yaitu setelah pajak dan kepemilikan nonpengendali dalam entitas asosiasi. (b) Hal ini mengilustrasikan penyajian agregat, dengan pengungkapan atas keuntungan atau kerugian dan

penyesuaian reklasifikasi tahun berjalan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Sebagai alternatif, penyajian secara bruto juga dapat digunakan.

(c) Hal ini berarti bagian dari pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi, yaitu setelah pajak dan kepemilikan nonpengendali dalam entitas asosiasi.

(d) Pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

(e) Hal ini berarti bagian dari laba entitas asosiasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi, yaitu setelah pajak dan kepemilikan nonpengendali dalam entitas asosiasi.

(f) Hal ini berarti bagian dari pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi, yaitu setelah pajak dan kepemilikan nonpengendali dalam entitas asosiasi.

(g) Pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

(h) Jika entitas memilih penyajian agregat dalam laporan laba rugi komprehensif, maka jumlah penyesuaian reklasifikasi dan keuntungan atau kerugian tahun berjalan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

(i) Tidak terdapat pelepasan kegiatan usaha luar negeri. Oleh karena itu, tidak ada penyesuaian reklasifikasi untuk tahun sajian.

(j) Pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

(k) Jumlah yang termasuk dalam saldo laba pada tahun 20X6 sebesar Rp.53.200 menunjukkan laba yang diatribusikan pada pemilik entitas induk sebesar Rp.52.400 ditambah keuntungan aktuarial dari program pensiun manfaat pasti sebesar Rp.800 (Rp.1.333 dikurangi pajak Rp.333 dan kepentingan nonpengendali Rp.200). Jumlah yang termasuk dalam penjabaran, tersedia untuk dijual dan cadangan lindung nilai arus kas menunjukkan pendapatan komprehensif lain untuk setiap komponen, neto setelah pajak dan kepentingan non pengendali, yaitu pendapatan komprehensif lain terkait aset keuangan yang tersedia untuk dijual pada tahun 20X6 sebesar Rp.16.000 (Rp.26.667, dikurangi pajak Rp.6.667 dan kepentingan nonpengendali Rp.4.000).

Page 42: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-001: Penyajian Laporan Keuangan 20090421, Exposure Draft

Jumlah yang termasuk dalam surplus revaluasi sebesar Rp.1.600 menunjukkan bagian pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi sebesar (Rp.700) ditambah keuntungan atas revaluasi aset tetap sebesar Rp.2.300 (Rp.3.367 dikurangi pajak sebesar Rp.667 dan kepentingan nonpengendali sebesar Rp.400). Pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi hanya terkait dengan keuntungan atau kerugian revaluasi aset tetap.

(l) Jumlah yang termasuk dalam saldo laba pada tahun 20X7 sebesar Rp.96.600 menunjukkan laba yang diatribusikan pada pemilik entitas induk sebesar Rp.97.000 dikurang kerugian aktuarial dari program pensiun manfaat pasti sebesar Rp.400 (Rp.667 dikurangi pajak Rp.167 dan kepentingan nonpengendali Rp.100). Jumlah yang termasuk dalam penjabaran, tersedia untuk dijual dan cadangan lindung nilai arus kas menunjukkan pendapatan komprehensif lain untuk setiap komponen, neto setelah pajak dan kepentingan non pengendali, yaitu pendapatan komprehensif lain terkait aset keuangan yang tersedia untuk dijual pada tahun 20X7 sebesar Rp.3.200 (Rp.5.337, dikurangi pajak Rp.1.334 dan kepentingan nonpengendali Rp.800). Jumlah yang termasuk dalam surplus revaluasi sebesar Rp.800 menunjukkan bagian pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi sebesar Rp.400 ditambah keuntungan atas revaluasi aset tetap sebesar Rp.400 (Rp.933 dikurangi pajak sebesar Rp.333 dan kepentingan nonpengendali sebesar Rp.200). Pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi hanya terkait dengan keuntungan atau kerugian revaluasi aset tetap.

Page 43: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-001: Penyajian Laporan Keuangan 20130723, Exposure Draft

DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 01-07 Ruang Lingkup ............................................................................................................................. 04 Definisi ......................................................................................................................................... 07 Komponen laporan keuangan lengkap............................................................................................ 11

Informasi komparatif ............................................................................................................... 36–39 Informasi komparatif minimum ................................................................................................ 36–36B Tambahan informasi komparatif ............................................................................................... 36C–36D Perubahan dalam kebijakan akuntansi, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi............ 38A–39

Laporan posisi keuangan ............................................................................................................... 52–79

Liabilitas jangka pendek .......................................................................................................... 67 Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain .................................................................... 80A–86

Informasi yang disajikan dalam bagian laba rugi atau laporan laba rugi ..................................... 81–86 Penghasilan komprehensif lain selama periode ............................................................................... 89–105 Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan laporan keuangan .... 105A–132

Page 44: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-001: Penyajian Laporan Keuangan 20130723, Exposure Draft

IKHTISAR RINGKAS Secara umum perbedaan antara ED PSAK 1 (2013): Penyajian Laporan Keuangan dengan PSAK 1 (2009): Penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: Perihal ED PSAK 1 (2013) PSAK 1 (2009) Judul laporan Laporan Laba Rugi Kompre hensif Laporan Laba Rugi dan Penghasilan

Komprehensif Lain Definisi Tidak memberikan definisi mengenai:

1. Laba rugi 2. Pemilik 3. Penyesuaian Reklasifikasi 4. Total Laba Rugi Komprehensif

Memberikan definisi mengenai: Laba rugi Pemilik Penyesuaian Reklasifikasi Total Laba Rugi Komprehensif

Komponen laporan keuangan

Komponen Laporan Keuangan Lengkap: 1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan laba rugi dan penghasilan

komprehensif lain 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan 6. Informasi komparatif

Komponen Laporan Keuangan Lengkap: 1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan laba rugi komprehensif lain 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan

Informasi komparatif Menambahkan persyaratan pe nyajian dan pengungkapan: 1. Informasi komparatif minimum 2. Informasi komparatif tambahan

Tidak terdapat pengaturan mengenai hal tersebut.

Penyajian penghasilan komprehensif lain

Disajikan berdasarkan kelompok: 1. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke

laba rugi 2. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi

ke laba rugi

Disajikan dalam kelompok Penghasilan komprehensif lain

Page 45: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-001: Penyajian Laporan Keuangan 20130723, Exposure Draft

Perbedaan PSAK 1 (Revisi 2013) dengan IFRS ED PSAK 1 (Revisi 2013): Penyajian Laporan Keuangan mengadopsi IAS 1 (20130101): Presentation of Financial Statements, kecuali: 1. IAS 1 paragraf 2 yang menjadi PSAK 1 paragraf 02 tentang ruang lingkup dengan

penambahan kalimat yang menyatakan bahwa PSAK 1 tidak berlaku untuk entitas syariah, karena penyajian laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2. IAS 1 paragraf 5 yang menjadi PSAK 1 paragraf 05 tentang ruang lingkup dengan menghilangkan kemungkinan penerapan bagi entitas sektor publik karena pelaporan keuangan entitas sektor publik diatur dalam standar akuntansi pemerintah bukan Standar Akuntansi Keuangan.

3. IAS 1 paragraf 7 yang menjadi PSAK 1 paragraf 07 tentang definisi Standar Akuntansi Keuangan dengan menambahkan peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya, karena untuk sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan di pasar modal.

4. IAS 1 paragraf 10 yang menjadi PSAK 1 paragraf 11 dengan menghilangkan kalimat yang memperkenankan entitas menggunakan judul lain untuk komponen laporan keuangan, supaya menciptakan keseragaman untuk judul komponen laporan keuangan.

5. Tambahan di paragraf 16 tentang tanggung jawab atas laporan keuangan, karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan untuk semua entitas, tetapi hanya untuk sebagian entitas.

6. IAS 1 paragraf 19–22 tentang penerapan penyimpangan dari suatu Standar Akuntansi Keuangan tidak diadopsi, karena tidak sesuai dengan konteks di Indonesia. Pengaturan IAS 1 paragraf 23–24 diadopsi menjadi PSAK 1 paragraf 21–22 mengenai pengungkapannya, tetapi dengan menghilangkan kalimat “but the relevant regulatory framework prohibits departure from the requirement” dalam IAS 1 paragraf 23.

7. IAS 1 paragraf 54(f ) tentang aset biolojik tidak diadopsi, karena IAS 41 Agriculture belum diadopsi.

8. IAS 1 paragraf 139 yang menjadi PSAK 1 paragraf 139 tentang tanggal efektif dengan meniadakan penerapan dini, karena penerapan dini tersebut hanya akan dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRS diadopsi secara bersamaan menjadi SAK. Adopsi IFRS menjadi SAK di Indonesia dilakukan secara bertahap.

9. IAS 1 paragraf 139A, 139B, dan 139C tentang ketentuan transisi tidak diadopsi karena paragraf tersebut tidak relevan.

10. IAS 1 paragraf 140 tentang penarikan IAS 1 (2003) karena hal tersebut tidak relevan.

Page 46: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-003: Laporan Keuangan Interim 20100323, Exposure Draft

DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 01-04 Ruang Lingkup ............................................................................................................................. 01-03 Definisi ......................................................................................................................................... 04 ISI LAPORAN KEUANGAN INTERIM ................................................................................... 05-25 Komponen Minimal Laporan Keuangan Interim ............................................................................ 08-09 Format dan Isi Laporan Keuangan Interim ..................................................................................... 10-14 Catatan Penjelasan Tertentu ........................................................................................................... 15-18 Pengungkapan Kepatuhan terhadap SAK ....................................................................................... 19 Periode Laporan Keuangan Interim yang Disyaratkan untuk Disajikan ........................................... 20-22 Materialitas ................................................................................................................................... 23-25 PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN ....................................... 26-27 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ....................................................................................... 28-36 Pendapatan yang Diterima Secara Musiman, Siklusan, atau Tidak Teratur...................................... 37-38 Biaya yang Terjadi Secara Tidak Beraturan Selama Tahun Keuangan ............................................ 39 Penerapan Prinsip Pengakuan dan Pengukuran ............................................................................... 40 Penggunaan Estimasi..................................................................................................................... 41-42 PENYAJIAN KEMBALI PERIODE INTERIM YANG TELAH DILAPORKAN SEBELUMNYA .......................................................................................................................... 43-45 TANGGAL EFEKTIF ................................................................................................................ 46 LAMPIRAN A: Penjelasan mengenai periode yang disyaratkan untuk disajikan B: Contoh penerapan prinsip pengakuan dan pengukuran C: Contoh Penggunaan Estimasi

Page 47: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-003: Laporan Keuangan Interim 20100323, Exposure Draft

Ikhtisar Ringkas Secara umum perbedaan antara ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan Interim dengan PSAK 3 (1994): Laporan Keuangan Interim adalah sebagai berikut: Perihal ED PSAK 3 (2010) PSAK 3 (1994) Ruang lingkup 1. Tidak menentukan entitas yang harus

menerapkan PSAK ini. 2. Entitas yang diwajibkan atau memilih untuk

menyajikan laporan keuangan interim harus mengikuti ketentuan dalam PSAK ini.

Perusahaan yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Pandangan terkait laporan keuangan interim

Tidak dijelaskan. Laporan keuangan interim merupakan bagian integral dengan laporan keuangan tahunan.

Isi laporan keuangan interim Laporan keuangan interim lengkap atau laporan keuangan interim ringkas.

Tidak dijelaskan.

Komponen minimal laporan keuangan interim

Laporan posisi keuangan ringkas dan laporan laba rugi komprehensif ringkas.

Tidak dijelaskan.

Format dan isi laporan keuangan interim

1. Laporan keuangan interim lengkap mengikuti PSAK 1.

2. Laporan keuangan interim ringkas minimal mencakup judul dan subjudul dalam laporan keuangan tahunan dan catatan penjelasan.

Tidak dijelaskan.

Catatan penjelasan tertentu dan kepatuhan terhadap SAK

1. Penjelasan mengenai catatan penjelasan tertentu dan informasi minimalnya.

2. Pengungkapan kepatuhan terhadap SAK.

Tidak dijelaskan.

Periode laporan keuangan interim komparatif

1. Laporan posisi keuangan per periode interim dengan tahun buku sebelumnya.

2. Laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas komparatif dengan periode interim sebelumnya.

Tidak dijelaskan.

Perubahan estimasi signifikan pada periode interim terakhir

Perubahan estimasi signifikan yang diterjadi pada periode interim terakhir harus diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan.

Tidak dijelaskan.

Pendapatan musiman, siklusan, dan tidak teratur

Pedapatan musiman, siklusan, dan tidak teratur dapat diantisipasi atau ditangguhkan.

Tidak dijelaskan.

Beban yang tidak beraturan Beban yang tidak beraturan dapat diantisipasi atau ditangguhkan.

Tidak dijelaskan.

Page 48: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-003: Laporan Keuangan Interim 20100323, Exposure Draft

Perbedaan ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan Interim dengan IAS 34 Interim Financial Reporting per 1 Januari 2009 ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan Interim mengadopsi seluruh IAS 34 Interim Financial Reporting per 1 Januari 2009, kecuali: (1) IAS 34 paragraf 1 yang menjadi ED PSAK 3 (revisi 2010) tentang ruang lingkup dengan menghilangkan

anjuran untuk entitas yang menjual efeknya ke publik untuk menyajikan laporan keuangan interim. Hal ini sudah diatur oleh peraturan yang berlaku.

(2) IAS 34 paragraf 14 tentang interaksi antara laporan keuangan interim dengan laporan keuangan interim, tidak diadopsi. Hal ini disesuaikan dengan pengaturan laporan keuangan konsolidasian dalam PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri.

(3) IAS 34 paragraf 46 yang menjadi ED PSAK 3 (revisi 2010) tentang tanggal efektif dengan menghilangkan penerapan dini. Pertimbangannya penerapan dini hanya dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRSs diadopsi secara bersamaan menjadi SAK. Adopsi IFRSs menjadi SAK di Indonesia dilakukan secara bertahap.

(4) IAS 34 paragraf 47 dan 48 tentang tanggal efektif untuk dampak amandemen IFRSs, tidak diadopsi. Hal ini tidak relevan karena IFRSs yang diamandemen belum diadopsi sebelumnya.

(5) IAS 34 appendix B paragraf B31-B33 yang menjadi ED PSAK 3 lampiran B paragraf B31-B33 tentang pelaporan keuangan interim pada ekonomi hiperinflasi dengan menghilangkan rujukan ke PSAK, karena ekonomi hiperinflasi belum diatur dalam PSAK tersendiri.

Page 49: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-004: Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri 20091106, Exposure Draft

DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 01-06 Ruang Lingkup ............................................................................................................................. 01 - 03 Definisi ......................................................................................................................................... 04-06 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN ................................................... 07-08 RUANG LINGKUP LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN ......................................... 09-14 PROSEDUR KONSOLIDASI..................................................................................................... 15-28 KEHILANGAN PENGENDALIAN ........................................................................................... 29-34 AKUNTANSI INVESTASI PADA ENTITAS ANAK, PENGENDALIAN BERSAMA ENTITAS, DAN ENTITAS ASOSIASI DALAM LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI .... 35-39 PENGUNGKAPAN ..................................................................................................................... 40-41 TANGGAL EFEKTIF ................................................................................................................ 42 KETENTUAN TRANSISI .......................................................................................................... 43 PENARIKAN .............................................................................................................................. 44 PEDOMAN IMPLEMENTASI

Page 50: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-004: Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri 20091106, Exposure Draft Ikhtisar Ringkas Secara umum perbedaan ED PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri dengan PSAK 4 (revisi 1998): Laporan Keuangan Konsolidasi adalah sebagai berikut: Perihal PSAK 4 (1998) PSAK 4 (2009) Ruang lingkup Laporan keuangan konsolidasi 1. Laporan keuangan konsolidasi

2. Laporan keuangan tersendiri Definisi Tidak ada definisi mengenai laporan

keuangan tersendiri. Terdapat definisi mengenai laporan keuangan tersendiri.

Entitas anak yang tidak dikonsolidasikan

1. Entitas anak yang dimiliki untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek.

2. Entitas anak yang dibatasi oleh restriksi jangka panjang.

Entitas anak yang menjadi subyek pengendalian pemerintah, pengadilan, administrator, dan regulator.

Penyajian laporan keuangan konsolidasian

Pengendalian ada jika punya mempunyai lebih dari 50% hak suara.

Pengendalian ada jika punya mempunyai lebih dari 50% hak suara, kecuali dapat ditunjukkan dengan jelas tidak ada pengendalian.

Tidak ada pengaturan mengenai keberadaan hak suara potensial.

Keberadaan hak suara potensial diperhitungkan dalam menilai keberadaan pengendalian.

Tidak ada penegasan mengenai hal tersebut.

Terdapat penjelasan bahwa konsolidasi harus tetap dilakukan oleh modal ventura, reksadana, unit perwalian atau entitas sejenis.

Prosedur konsolidasi

Tanggal laporan keuangan entitas anak yang berbeda entitas induk: 1. Laporan keuangan entitas anak dapat

digunakan jika beda tidak lebih 3 (tiga) bulan.

2. Diungkapkan peristiwa atau transaksi material antar tanggal tersebut.

Tanggal laporan keuangan entitas anak yang berbeda entitas induk: 1. Entitas anak harus menyusun laporan

keuangan dengan tanggal yang sama dengan entitas induk, kecuali tidak praktis.

2. Dilakukan penyesuaian untuk transaksi atau peristiwa material antar perbedaan tanggal laporan keuangan tersebut (tidak lebih 3 (tiga) bulan).

Kepentingan non-pengendali (hak minoritas)

Hak minoritas disajikan tersendiri di antara kewajiban dan ekuitas.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas.

Hak minoritas disajikan tersendiri dalam laporan laba rugi.

Laba rugi komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas induk dan kepentingan non- pengendali.

Saldo hak minoritas minimal sama dengan nol, kecuali ada kewajiban mengikat dan kemampuan.

Saldo kepentingan non-pengendali dapat negatif (defisit).

Perubahan kepemilikan yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian

Tidak ada pengaturan mengenai hal tersebut.

Perubahan kepemilikan yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. Perbedaan antara harga pelepasan dengan nilai tercatat kepemilikan diakui dalam ekuitas.

Hilangnya pengendalian

Tidak ada pengaturan mengenai serangkaian transaksi yang mengakibatkan hilangnya pengendalian yang diperlakukan sebagai suatu transaksi tunggal.

Terdapat pengaturan mengenai serangkaian transaksi yang mengakibatkan hilangnya pengendalian yang diperlakukan sebagai suatu transaksi tunggal.

Laporan keuangan tersendiri

Laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan laporan keuangan konsolidasi.

Laporan keuangan tersendiri sebagai laporan keuangan entitas.

Investasi pada entitas anak dicatat dengan metode ekuitas.

Investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas dicatat dengan metode biaya (at cost) atau nilai wajar.

Page 51: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-004: Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri 20091106, Exposure Draft Perbedaan ED PSAK 4 (2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri dengan IAS 27 (2009): Consolidated and Separate Financial Statements ED PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 27 (2009): Consolidated and Separate Financial Statements, kecuali untuk beberapa paragraf berikut: No IAS 27 ED PSAK 4 Keterangan 1. Paragraf 03 mengenai ruang lingkup

yang berlaku untuk entitas yang memilih atau untuk disyaratkan oleh regulasi menyajikan laporan keuangan tersendiri

Paragraf 03 mengenai ruang lingkup yang berlaku untuk entitas yang menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan.

Lihat penjelasan di nomor terkait.

2. Paragraf 04 mengenai penjelasan basis pencatatan dalam laporan keuangan tersendiri oleh investor, venturer, dan entitas induk.

Paragraf 04 mengenai penjelasan basis pencatatn dalam laporan keuangan tersendiri entitas induk.

1. Tidak ada relevansi bagi investor dan venturer untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri.

2. Regulasi hanya mensyaratkan penyajian laporan keuangan tersendiri atas entitas induk.

3. Paragraf 06 mengenai laporan keuangan tersendiri yang tidak perlu menjadi lampiran laporan keuangan konsolidasian.

Paragraf 06 mengenai laporan keuangan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan dari laporan keuangan konsolidasian.

Disesuaikan dengan konteks di Indonesia.

4. Paragraf 07 mengenai penjelasan lebih lanjut atas laporan keuangan tersendiri.

Dihilangkan Pengertian laporan keuangan, laporan keuangan konsolidasian, dan laporan keuangan tersendiri sudah jelas.

5. Paragraf 08 mengenai penjelasan entitas induk yang menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai laporan keuangannya.

Dihilangkan Lihat penjelasan di nomor terkait.

6. Paragraf 09 mengenai acuan bagi entitas induk yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian.

Paragraf 08 mengenai acuan bagi entitas induk yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian, dengan menghilangkan entitas induk untuk tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian.

Lihat penjelasan di nomor terkait.

7. Paragraf 10 mengenai pilihan bagi entitas induk untuk tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian.

Dihilangkan 1. Pengecualian bagi entitas induk untuk tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian merupakan pilihan dalam IAS 27, bukan suatu keharusan.

2. Pengecualian tersebut tidak relevan dengan konteks di Indonesia. 3. Manfaat dari pengecualian tersebut dianggap jauh lebih kecil

dibandingkan biayanya. 4. Tidak ada regulasi yang mensyaratkan penyajian laporan

keuangan tersendiri (sebagai satu-satunya laporan keuangan) untuk tujuan umum.

Page 52: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-004: Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri 20091106, Exposure Draft No IAS 27 ED PSAK 4 Keterangan 8. Paragraf 11 mengenai penjelasan entitas

induk yang menyajikan laporan keuangan tersendiri.

Paragraf 09 mengenai tambahan penjelasan laporan keuangan tersendiri dengan tambahan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan.

Lihat penjelasan di nomor terkait.

9. Paragraf 38 mengenai laporan keuangan tersendiri.

Paragraf 35 mengenai laporan keuangan tersendiri dengan tambahan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan.

Lihat penjelasan di nomor terkait.

10. Paragraf 42 mengenai pengungkapan laporan keuangan tersendiri bagi entitas induk yang tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian.

Dihilangkan Dampak dari perlakuan atas laporan keuangan tersendiri di ED PSAK 4 yang berbeda dengan IAS 27, sebagaimana dijelaskan di nomor lain.

11. Paragraf 43 mengenai pengungkapan laporan keuangan tersendiri.

Paragraf 39 mengenai pengungkapan laporan keuangan tersendiri.

Dampak dari dihilangkannya opsi bagi entitas induk untuk tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian.

12. Paragraf 44 mengenai tanggal efektif. Paragraf 42 mengenai tanggal efektif. 13. Paragraf 45 mengenai ketentuan transisi. Paragraf 43 mengenai ketentuan transisi. Tidak praktis untuk menerapkan secara retrospektif mengenai besaran

saldo kepentingan nonpengendali, transaksi ekuitas (perubahan kepemilikan tetapi tetap mengendalikan), kehilangan pengendalian terkait dengan aset yang dimiliki untuk dijual, hak suara potensial dalam menilai pengendalian, dan entitas anak yang tidak dikonsolidasikan sesuai PSAK 4 (1998) paragraf 06

14. Paragraf 45(A) mengenai ketentuan transisi dari amandemen IAS 27 di tahun 2008.

Dihilangkan Tidak relevan, karena IAS 27 yang diamandemen belum diadopsi.

15. Paragraf 45(B) mengenai ketentuan transisi dari amandemen IAS 27 di tahun 2008.

Dihilangkan 1. Tidak relevan karena IAS 27 yang diamandemen belum diadopsi. 2. Prinsip pengakuan dividen sudah diatur dalam PSAK 23 (accrual

basis) yang sejalan dengan paragraf 38A, tetapi pengakuan dividen untuk cost method , dalam IAS 27 old version, menggunakan cash basis.

16. Paragraf 45(C) mengenai ketentuan transisi dari amandemen IAS 27 di tahun 2008.

Dihilangkan Tidak relevan, karena IAS 27 yang diamandemen belum diadopsi.

Page 53: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-004: Laporan Keuangan Tersendiri 20130723, Exposure Draft

DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 01-04 Tujuan .......................................................................................................................................... 01 Ruang lingkup ............................................................................................................................... 02 Definisi ......................................................................................................................................... 03-04 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI ........................................................ 05–11 TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI ........................................................... 12 PENARIKAN .............................................................................................................................. 13

Page 54: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-004: Laporan Keuangan Tersendiri 20130723, Exposure Draft

Ikhtisar Ringkas Secara umum perbedaan ED PSAK 4 (2013): Laporan Keuangan Tersendiri dengan PSAK 4 (2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri adalah sebagai berikut: Perihal ED PSAK 4 (2013) PSAK 4 (2009) Ruang Lingkup Laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan

Pengaturan laporan keuangan kon- solidasian diatur dalam ED PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian.

1. Laporan keuangan konsolidasian 2. Laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan

Definisi Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk (yaitu investor yang mempunyai pengendalian atas entitas anak) yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama berdasarkan biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Laporan keuangan tersendiri hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan konsolidasian. Entitas induk tidak boleh menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai laporan keuangan bertujuan umum (general purposes financial statements). Laporan keuangan tersendiri minimal terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto investee.

Penyajian laporan keuangan konsolidasian

Diatur dalam ED PSAK 65. Pengendalian ada jika mempunyai lebih dari 50% hak suara, kecuali dapat ditunjukan dengan jelas tidak ada pengendalian.

Keberadaan hak suara potensial diperhitungkan dalam menilai keberadaan pengendalian.

Terdapat penjelasan bahwa konsolidasi harus tetap dilakukan oleh modal ventura, reksadana, unit perwalian atau entitas sejenis.

Prosedur konsolidasi Diatur dalam ED PSAK 65. Tanggal laporan keuangan entitas anak yang berbeda dengan entitas induk: 1. Entitas anak harus menyusun laporan keuangan dengan tanggal

yang sama dengan entitas induk, kecuali tidak praktis. 2. Dilakukan penyesuaian untuk transaksi atau peristiwa material

antar perbedaan tanggal laporan keuangan tersebut (tidak lebih 3 (tiga) bulan).

Kepentingan non- pengendali (hak minoritas)

Diatur dalam ED PSAK 65. 1. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas. 2. Laba rugi komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas

induk dan kepentingan nonpengendali. 3. Saldo kepentingan nonpengendali dapat negatif (defisit).

Page 55: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-004: Laporan Keuangan Tersendiri 20130723, Exposure Draft

Perihal ED PSAK 4 (2013) PSAK 4 (2009) Perubahan kepemilikan yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian

Diatur dalam ED PSAK 65. 1. Perubahan kepemilikan yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian diperlakukan sebagai transaksi ekuitas.

2. Perbedaan antara harga pelepasan dengan nilai tercatat kepemilikan diakui dalam ekuitas.

Hilangnya pengendalian Diatur dalam ED PSAK 65. Terdapat pengaturan mengenai serangkaian transaksi yang mengakibatkan hilangnya pengendalian yang diperlakukan sebagai suatu transaksi tunggal

Penyusunan laporan keuangan tersendiri untuk entitas yang berhenti menjadi entitas investasi

Ketika entitas berhenti menjadi entitas investasi, maka entitas mencatat perubahan dari tanggal ketika perubahan status tersebut terjadi sesuai dengan paragraf 06, baik: (a) mencatat investasi dalam entitas anak pada biaya perolehan. Nilai

wajar entitas anak pada tanggal perubahan status diperlakukan sebagai biaya perolehan bawaan pada tanggal tersebut; maupun

(b) meneruskan mencatat investasi pada entitas anak sesuai dengan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Tidak terdapat pengaturan mengenai hal tersebut.

Page 56: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-004: Laporan Keuangan Tersendiri 20130723, Exposure Draft

Perbedaan PSAK 4 (2013): Laporan Keuangan Tersendiri dengan IAS 27 (2013): Separate Financial Statements PSAK 4 (2013): Laporan Keuangan Tersendiri mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 27 Separate Financial Statements per 1 Januari 2013, kecuali: 1. IAS 27 paragraf 1 yang menjadi PSAK 4 paragraf 01 tentang tujuan IAS 27. IAS 27 bertujuan untuk memberikan persyaratan akuntansi dan pengungkapan dalam entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama ketika entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri. PSAK 4 hanya mengizinkan entitas induk yang dapat menyajikan laporan keuangan tersendiri dan laporan keuangan tersendiri tersebut harus sebagai lampiran dalam laporan keuangan konsolidasian. Karena laporan keuangan tersendiri hanya sebagai lampiran, maka tidak disyaratkan adanya pengungkapan. 2. IAS 27 paragraf 2 yang menjadi PSAK 4 paragraf 02 tentang ruang lingkup untuk entitas yang menyajikan laporan keuangan tersendiri. IAS 27 mengizinkan investor dalam entitas asosiasi, venturer dalam ventura bersama, dan entitas induk untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri. PSAK 4 hanya mengizinkan entitas induk yang dapat menyajikan laporan keuangan tersendiri dan laporan keuangan tersendiri tersebut harus sebagai lampiran dalam laporan keuangan konsolidasian. Hal ini disesuaikan dengan konteks di Indonesia karena: (a) Penyajian laporan keuangan tersendiri merupakan suatu pilihan, bukan suatu keharusan bagi entitas

pelapor. (b) Suatu entitas sebagai investor dalam entitas asosiasi dan venturer dalam ventura bersama dianggap tidak

relevan untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri. (c) Regulasi yang berlaku hanya mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri

untuk pelaporan keuangan bertujuan umum (general purpose financial reporting). 3. IAS 27 paragraf 3 tentang entitas yang menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tersedia untuk pemakaian publik, tidak diadopsi. Hal ini dampak dari pengaturan dalam PSAK 4 yang berbeda dengan IAS 27. 4. IAS 27 paragraf 4 yang menjadi PSAK 4 paragraf 03 tentang definisi laporan keuangan tersendiri. IAS 27 mengatur laporan keuangan tersendiri dapat disajikan oleh investor dalam entitas asosiasi, venturer dalam ventura bersama, dan entitas induk. PSAK 4 mengatur laporan keuangan tersendiri hanya dapat disajikan oleh entitas induk. Lihat penjelasan di angka 2 untuk pertimbangan yang digunakan. Selain itu PSAK 4 menambahkan penjelasan mengenai komponen minimal laporan keuangan tersendiri untuk memberikan panduan yang lebih jelas. 5. IAS 27 paragraf 6 tentang penyajian laporan keuangan tersendiri sebagai tambahan atau bukan tambahan dari laporan keuangan konsolidasian tidak diadopsi. IAS 27 mengatur laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai tambahan dari laporan keuangan konsolidasian atau disajikan tersendiri. PSAK 4 mengatur laporan keuangan tersendiri harus disajikan sebagai tambahan (lampiran) dari laporan keuangan konsolidasian. Lihat penjelasan di angka 2 untuk pertimbangan yang digunakan. 6. IAS 27 paragraf 7 mengenai penjelasan laporan keuangan tersendiri, tidak diadopsi. Hal ini karena pengertian tentang laporan keuangan tersendiri dan perbedaannya dengan laporan keuangan individual dan laporan keuangan konsolidasian sudah jelas. Penjelasan dalam IAS 27 paragraf 7 dianggap akan membingungkan pengguna. 7. IAS 27 paragraf 8 tentang pengecualian bagi entitas induk untuk tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian, tidak diadopsi, karena: (a) Pengecualian bagi entitas induk untuk tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian merupakan suatu

pilihan, bukan keharusan. (b) Pengecualian tersebut tidak relevan dengan konteks di Indonesia karena manfaatnya lebih sedikit

dibandingkan biayanya (cost and benefit consideration). Selain itu, penjelasan dalam angka 2 dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tidak adanya pengecualian bagi entitas induk untuk tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian. 8. IAS 27 paragraf 8A tentang penyajian laporan keuangan tersendiri entitas investasi sebagai satu-satunya laporan keuangannya yang berdasarkan PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian entitas investasi tidak mengkonsolidasi entitas anaknya, tidak diadopsi. Hal ini karena berdasarkan kondisi di Indonesia, laporan keuangan tersendiri harus disajikan sebagai tambahan (lampiran) dari laporan keuangan konsolidasian.

Page 57: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-004: Laporan Keuangan Tersendiri 20130723, Exposure Draft

9. IAS 27 paragraf 10 yang menjadi PSAK 4 paragraf 06 tentang penyajian laporan keuangan tersendiri. PSAK 4 menambahkan penjelasan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan dari laporan keuangan konsolidasian. Lihat penjelasan dalam angka 7, dan hal ini merupakan dampak dari pengaturan dalam PSAK 4 yang berbeda dengan IAS 27. 10. IAS 27 paragraf 11A tentang penyajian investasi dalam entitas anak dari entitas investasi dalam laporan keuangan tersendiri, tidak diadopsi. PSAK 4 hanya mengizinkan entitas induk yang dapat menyajikan laporan keuangan tersendiri dan laporan keuangan tersendiri tersebut harus sebagai lampiran dalam laporan keuangan konsolidasian. PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian memberikan pengecualian bagi entitas investasi untuk tidak membuat laporan keuangan konsolidasian. 11. IAS 27 paragraf 11B(b) tentang pencatatan pada saat perubahan status entitas investasi (dahulu bukan merupakan entitas investasi dan sekarang menjadi entitas investasi), tidak diadopsi. Hal ini tidak relevan karena saat entitas menjadi entitas investasi, maka entitas tidak lagi menyusun laporan keuangan konsolidasian. 12. IAS 27 paragraf 15-17 tentang pengungkapan dalam laporan keuangan tersendiri, tidak diadopsi. Hal ini dampak dari pengaturan dalam PSAK 4 yang berbeda dengan IAS 27 sebagaimana yang dijelaskan di atas. 13. IAS 27 paragraf 18 yang menjadi PSAK 4 paragraf 12 tentang tanggal efektif dengan meniadakan penerapan dini. Opsi penerapan dini tidak ditawarkan dengan pertimbangan keselarasan penerapan (pemberlakuan efektif ) antara PSAK 4 dengan PSAK/ISAK lain yang terkena dampaknya. 14. IAS 27 paragraf 18A–18I tentang ketentuan transisi pada saat perubahan status entitas investasi (dahulu bukan merupakan entitas investasi dan sekarang menjadi entitas investasi), tidak diadopsi. Hal ini tidak relevan karena saat entitas menjadi entitas investasi, maka entitas tidak lagi menyusun laporan keuangan konsolidasian. 15. IAS 27 paragraf 19 tentang referensi ke IFRS 9: Financial Instruments, tidak diadopsi. Hal ini karena Indonesia belum mengadopsi IFRS 9, sehingga referensi yang digunakan adalah PSAK 55: Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengukuran yang diadopsi dari IAS 39: Financial Instruments: Recognition and Measurements.

Page 58: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-005: Segmen Operasi 20090616, Exposure Draft

DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 01-04 Prinsip Utama ............................................................................................................................... 01 Ruang Lingkup ............................................................................................................................. 02-04 SEGMEN OPERASI ................................................................................................................... 05-10 SEGMEN DILAPORKAN .......................................................................................................... 11-19 Kriteria Agregasi ........................................................................................................................... 12 Ambang Batas Kuantitatif ............................................................................................................. 13-19 PENGUNGKAPAN ..................................................................................................................... 20-24 Informasi Umum ........................................................................................................................... 22 Informasi tentang Laba atau Rugi, Aset, dan Kewajiban ................................................................. 23-24 PENGUKURAN .......................................................................................................................... 25-30 Rekonsiliasi .................................................................................................................................. 28 Penyajian Kembali Informasi yang Disajikan Sebelumnya ............................................................. 29-30 PENGUNGKAPAN PADA LEVEL ENTITAS .......................................................................... 31-34 Informasi tentang Produk dan Jasa ................................................................................................. 32 Informasi tentang Wilayah Geografis ............................................................................................. 33 Informasi tentang Pelanggan Utama............................................................................................... 34 TANGGAL EFEKTIF ................................................................................................................ 35 KETENTUAN TRANSISI .......................................................................................................... 36 PENARIKAN .............................................................................................................................. 37 LAMPIRAN PEDOMAN IMPLEMENTASI Pendahuluan.................................................................................................................................. PI1 Uraian Informasi tentang Segmen Dilaporkan dari Entitas.............................................................. PI2 Informasi tentang Laba atau Rugi, Aset, dan Kewajiban Segmen Dilaporkan ................................. PI3 Rekonsiliasi Pendapatan, Laba atau Rugi, Aset, dan Kewajiban Segmen Dilaporkan ...................... PI4 Informasi Geografis ...................................................................................................................... PI5 Informasi tentang Pelaporan Utama ............................................................................................... PI6 Diagram untuk Membantu dalam Mengidentifikasi Segmen Dilaporkan ......................................... PI7

Page 59: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-005: Segmen Operasi 20090616, Exposure Draft

Ikhtisar Ringkas Secara umum perbedaan ED PSAK 5 (revisi 2009): Segmen Operasi dengan PSAK 5 (revisi 2000): Pelaporan Segmen adalah sebagai berikut: Perihal ED PSAK 5 (Revisi 2009) PSAK 5 (Revisi 2000) Ruang Lingkup 1. Laporan keuangan tersendiri

2. Laporan keuangan konsolidasi Laporan keuangan yang lengkap

Definisi Hanya ada definisi “segmen operasi”. Ada definisi istilah: 1. segmen usaha 2. segmen geografis, dan segmen dilaporkan 3. pendapatan, beban, hasil, aset, kewajiban, dan kebijakan akuntansi

segmen 4. organ perusahaan yang berwenang

Segmen usaha Suatu komponen entitas: 1. terlibat dalam aktvitas usaha dan memperoleh pendapatan dan

terjadi beban. 2. hasilnya dikaji ulang secara reguler oleh organ pengambil

keputusan tentang sumber daya dan kinerja. 3. tersedia informasi keuangan terpisah.

Suatu komponen entitas: 1. dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa 2. risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lain

Identifikasi segmen dilaporkan

1. Syarat kualitatif (pengertian segmen usaha) 2. Syarat kuantitatif (salah satu)

a. Pendapatan (internal dan eksternal) 10% seluruh segmen usaha b. Laba atau rugi absolut 10% jumlah absolut, mana yang lebih

besar dari, (i) segmen usaha yang laba atau (ii) segmen usaha yang rugi

c. Aset 10% seluruh segmen operasi 3. Total pendapatan eksternal segmen dilaporkan minimal 75% total

pendapatan 4. Periode lalu sebagai segmen dilaporkan, periode kini sebagai

segmen dilaporkan (walaupun tidak memenuhi syarat) 5. Periode kini sebagai segmen dilaporkan, periode lalu sebagai

segmen dilaporkan (walaupun tidak memenuhi syarat)

1. Syarat kuantitatif a. Mayoritas (>50% penjualan eksternal) b. Salah satu

1) Pendapatan (internal dan eksternal) 10% seluruh segmen usaha 2) Laba atau rugi absolut 10% jumlah absolut, mana yang lebih

besar dari, (i) segmen usaha yang laba atau (ii) segmen usaha yang rugi;

3) Aset 10% seluruh segmen operasi 2. Total pendapatan eksternal segmen dilaporkan minimal 75% total

pendapatan 3. Periode lalu sebagai segmen dilaporkan, periode kini sebagai segmen

dilaporkan (walaupun tidak memenuhi syarat) 4. Periode kini sebagai segmen dilaporkan, periode lalu sebagai segmen

dilaporkan (walaupun tidak memenuhi syarat) 5. Suatu segmen dapat dianggap segmen dilaporkan (tanpa melihat

ukuran kuantitatif) 6. Integrasi vertikal, segmen penjual digabung ke segmen pembeli (jika

bukan segmen terpisah) Penggabungan segmen 1. Karakteristik produk, proses produksi, pelanggan, distribusi

produk, dan regulasi sama, dan 1. Karakteristik produk, proses produksi, pelanggan, distribusi produk,

dan regulasi sama, dan

Page 60: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-005: Segmen Operasi 20090616, Exposure Draft

Perihal ED PSAK 5 (Revisi 2009) PSAK 5 (Revisi 2000) 2. Informasi evaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas usaha

dan lingkungan ekonomi 2. Kinerja keuangan jangka panjang sama

Kebijakan akuntansi segmen

Tidak dijelaskan 1. Informasi segmen disusun sesuai kebijakan akuntansi segmen 2. Aset yang digunakan bersama dialokasikan ke setiap segmen jika

pendapatan dan bebannya dialokasikan Pengungkapan segmen dilaporkan

1. Umum 2. Laba atau rugi segmen, aset dan kewajiban seg men 3. Rekonsiliasi total pendapatan, laba atau rugi, aset, kewajiban, dan

unsur material lain antara segmen dengan entitas

1. Bentuk primer pelaporan 2. Bentuk sekunder pelaporan 3. Informasi geografis 4. Informasi produk

Pengungkapan pada level entitas

Jika belum ada dalam pelaporan segmen, maka diungkapkan: 1. Produk dan jasa 2. Area geografis

Tidak diatur

Page 61: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-005: Segmen Operasi 20090616, Exposure Draft

Perbedaan ED PSAK 5 (revisi 2009): Segmen Operasi dengan IFRS 8 (2009): Segment Reporting ED PSAK 5 (Revisi 2009): Segmen Operasi mengadopsi seluruh pengaturan dalam IFRS 8 (2009): Operating Segment, kecuali IFRS 8 paragraf 35 yang menjadi ED PSAK 5 paragraf 35 tentang tanggal efektif.

Page 62: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-007: Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa 20091215, Exposure Draft

DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 01-12 Tujuan .......................................................................................................................................... 01 Ruang Lingkup ............................................................................................................................. 02-04 Tujuan Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa..................................... 05-08 Definisi ......................................................................................................................................... 09-12 PENGUNGKAPAN ..................................................................................................................... 13 - 27 Seluruh Entitas .............................................................................................................................. 13 - 24 Entitas yang Mempunyai Hubungan Istimewa dengan Pemerintah ................................................. 25 - 27 TANGGAL EFEKTIF ................................................................................................................ 28 PENARIKAN .............................................................................................................................. 29 Contoh Ilustrasi

Page 63: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-007: Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa 20091215, Exposure Draft

Ikhtisar Ringkas Secara umum perbedaan antara ED PSAK 7 (revisi 2009): Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dengan PSAK 7 (1994): Pengungkapan Pihak- pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah sebagai berikut: Perihal ED PSAK 7 (Revisi 2009) PSAK 7 (1994) Ruang lingkup Mensyaratkan pengungkapan kempensasi

terhadap anggota manajemen kunci Tidak mengatur

Definisi 1. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

2. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

3. Anggota dekat orang-orang tersebut 4. Kompensasi 5. Pengendalian 6. Pengendalian bersama 7. Anggota manajemen kunci 8. Pengaruh signifikan

a. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

b. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

c. Pengendalian d. Pengaruh signifikan

Pihak-pihak yang bukan sebagai pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa

1. Dua entitas yang mempunyai direksi atau personal manajemen kunci yang sama atau manajemen kunci tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas entitas lain.

Tidak diatur.

2. Dua venturer yang mempunyai pengendalian bersama atas suatu ventura bersama

Tidak diatur.

3. Departemen dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor

Departemen dan instansi pemerintah

Pengungkapan 1. Mensyaratkan pengungkapan lebih jelas mengenai: a. Saldo transaksi pihak-pihak yang

mempunyai hubungan istimewa serta syarat dan kondisinya

b. Detail setiap garansi yang diterima dan diberikan

c. Penyisihan piutang ragu-ragu d. Penyelesaian liabilitas atas nama entitas

atau oleh entitas atas nama pihak lain.

Tidak diatur

2. Pengungkapan pihak- pihak yang terkait yang diperlakukan setara dengan pihak dalam transaksi yang wajar (arm’s length transaction)

Tidak diatur

3. Pengakuan beban selama periode berjalan atas piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Tidak diatur

4. Klasifikasi pengungkapan atas pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Tidak diatur

5. Nama entitas induk, jika berbeda dengan entitas anak. Pihak yang paling mengendalikan. Jika entitas induk maupun pihak pengendali utama menghasilkan laporan keuangan yang tersedia untuk keperluan umum, nama entitas induk berikutnya yang paling pertama melakukannya (next most senior parent) juga harus diungkapkan.

Tidak diatur

Page 64: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-007: Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa 20091215, Exposure Draft

Perbedaan ED PSAK 7 (Revisi 2009): Pengungkapan Pihak- pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dengan IAS 24 (2009): Related Party Disclosures ED PSAK 7 (revisi 2009): Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 24 Related Party Disclosures per 4 November 2009, kecuali: 1. IAS 24 paragraf 03 yang menjadi ED PSAK 7 (revisi 2009) paragraf 03 mengenai ruang lingkup dengan menghilangkan penerapan ED PSAK 7 (revisi 2009) atas laporan keuangan tersendiri venturer dan investor. Hal ini untuk konsistensi pengaturan dengan PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri. 2. IAS 24 paragraf 13 yang menjadi ED PSAK 7 (revisi 2009) paragraf 13 mengenai entitas induk yang tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Hal ini untuk konsistensi pengaturan dengan PSAK 4 (revisi 2009) yang mengharuskan semua entitas induk untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian, dimana hal ini berbeda dengan IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements. 3. IAS 24 paragraf 16 mengenai entitas induk mana yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian dalam suatu kelompok usaha tidak diadopsi. Hal ini untuk konsistensi pengaturan dengan PSAK 4 (revisi 2009) sebagaimana dijelaskan di angka 2. 4. IAS 24 paragraf 28 yang menjadi ED PSAK 7 paragraf 27 mengenai tanggal efektif dengan tidak mengijinkan penerapan dini, karena penerapan dini tersebut hanya akan dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRS diadopsi secara bersamaan menjadi SAK. Adopsi IFRS menjadi SAK di Indonesia dilakukan secara bertahap.

Page 65: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-008: Peristiwa Setelah Periode Pelaporan 20100601, Exposure Draft

DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 01-07 Ruang Lingkup ............................................................................................................................. 02 Definisi ......................................................................................................................................... 03 - 07 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ....................................................................................... 08 - 13 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan yang Memerlukan Penyesuaian .............................................. 08 - 09 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan yang Tidak Memerlukan Penyesuaian .................................... 10 - 11 Dividen ......................................................................................................................................... 12 - 13 KELANGSUNGAN USAHA ...................................................................................................... 14 - 16 PENGUNGKAPAN ..................................................................................................................... 17 - 22 Tanggal Otorisasi Penerbitan ......................................................................................................... 17 - 18 Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Akhir Periode Pelaporan ............................................. 19 - 20 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan yang Tidak Memerlukan Penyesuaian .................................... 21 - 22 TANGGAL EFEKTIF ................................................................................................................ 23 PENARIKAN .............................................................................................................................. 24

Page 66: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-008: Peristiwa Setelah Periode Pelaporan 20100601, Exposure Draft

Ikhtisar Ringkas Secara umum perbedaan antara ED PSAK 8 (revisi 2010): Peristiwa Setelah Periode Pelaporan dengan PSAK 8 (revisi 2003): Peristiwa Setelah Tanggal Neraca adalah sebagai berikut: Perihal ED PSAK 8 (Revisi 2010) PSAK 8 (Revisi 2003) Tujuan Kapan penyesuaian untuk peristiwa setelah

periode pelaporan. Kondisi penyesuaian untuk peristiwa setelah tanggal neraca.

Pengungkapan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah periode pelaporan.

Pengungkapan tanggal penyelesaian laporan dan peristiwa setelah tanggal neraca.

ruang Lingkup

Akuntansi dan pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan.

Akuntansi peristiwa setelah tanggal neraca

Definisi Peristiwa setelah periode pelaporan. Peristiwa setelah tanggal neraca. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk

terbit. Tanggal penyelesaian laporan keuangan.

Pengakuan dan Pengukuran

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian.

Peristiwa setelah tanggal neraca yang memerlukan penyesuaian.

Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian.

Peristiwa setelah tanggal neraca yang tidak memerlukan penyesuaian.

Deklarasi dividen kepada pemegang instrumen ekuitas setelah periode perlaporan.

Deklarasi dividen kepada pemegang saham setelah tanggal neraca.

Kelangsungan usaha diatur di bagian tersendiri.

Kelangsungan usaha diatur di bagian pengakuan dan pengukuran.

Pengungkapan Tanggal otorisasi laporan keuangan untuk ditebitkan.

Tanggal pengesahan untuk penyelesaian laporan keuangan.

Pemutakhiran pengungkapan tentang kondisi pada tanggal neraca.

Pemutakhiran pengungkapan tentang kondisi pada tanggal neraca.

Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian.

Peristiwa setelah tanggal neraca yang tidak memerlukan penyesuaian.

Page 67: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-008: Peristiwa Setelah Periode Pelaporan 20100601, Exposure Draft

Perbedaan ED PSAK 8 (Revisi 2010): Peristiwa Setelah Periode Pelaporan dengan IAS 10 (2009): Events after the Reporting Period ED PSAK 8 (revisi 2010): Peristiwa Setelah Periode Pelaporan mengadopsi IAS 10 Events after the Reporting Period per 1 Januari 2009, kecuali: 1. ED PSAK 8 (2010) paragraf 03 tentang definisi tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit yang berasal dari PSAK 8 (revisi 2003): Peristiwa Setelah Tanggal Neraca. Definisi tersebut tidak ada dalam IAS 10. Pertimbangannya, untuk tidak menimbulkan pengertian yang berbeda-beda. 2. IAS 10 paragraf 17 yang menjadi ED PSAK 8 (revisi 2010) paragraf 17 tentang pengungkapan atas pihak yang mempunyai kekuasaan untuk mengubah laporan keuangan, menghilangkan kalimat mengenai pengungkapan pemilik atau pihak lain yang memiliki kuasa untuk mengubah laporan keuangan. Kalimat tersebut tidak diadopsi. Pertimbangannya, secara legal di Indonesia tidak ada pihak yang mempunyai kekuasaan untuk mengubah laporan keuangan setelah diotorisasi untuk diterbitkan.

Page 68: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-010: Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing 20091002, Exposure Draft

DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 01-09 Tujuan .......................................................................................................................................... 01 - 02 Ruang Lingkup ............................................................................................................................. 03-07 Definisi ......................................................................................................................................... 08-15

Penguraian Definisi.................................................................................................................. 09-15 Mata uang fungsional ............................................................................................................... 09-13 Investasi neto dalam suatu kegiatan usaha luar negeri ............................................................... 14-14A Pos-pos moneter ...................................................................................................................... 15

Ringkasan Pendekatan yang disyaratkan Pernyataan ini .......................................................... 16-18 Pelaporan Transaksi Mata Uang Asing ke dalam Mata Uang Fungsional ................................ 18-35 Pengakuan awal ............................................................................................................................ 18-20 Pelaporan pada akhir periode pelaporan berikutnya ........................................................................ 21-24 Pengakuan selisih nilai tukar ......................................................................................................... 25-32 Perubahan dalam mata uang fungsional ......................................................................................... 33-35 Penggunaan Suatu Mata Uang Pelaporan selain Mata Uang Fungsional .................................. 36-45 Penjabaran ke mata uang pelaporan ............................................................................................... 36-39 Penjabaran kegiatan usaha luar negeri ............................................................................................ 40-45 Pengaruh Pajak dari Semua Selisih Nilai Tukar ........................................................................ 46 Pengungkapan ............................................................................................................................. 47-53 Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi .................................................................................... 54-57 Penarikkan .................................................................................................................................. 58

Page 69: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-010: Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing 20091002, Exposure Draft

PSAK 10 (2009) vs PSAK 10 (1994), PSAK 11 (1994), PSAK 52 (1998), ISAK 4 (1997) Ikhtisar Ringkas PSAK 10 (Revisi 2009): Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing menggantikan PSAK 10 (1994): Transaksi dalam Mata Uang Asing, PSAK 11 (1994): Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing, dan PSAK 52 (1998): Mata Uang Pelaporan. Secara umum perbedaan ED PSAK 10 (Revisi 2009) Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing dengan PSAK 10 (1994): Transaksi dalam Mata Uang Asing, PSAK 11 (1994): Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing, dan PSAK 52 (1998) Mata Uang Pelaporan, dan ISAK 4(1997) Interpretasi atas paragraf 20 PSAK 10 tentang alternatif perlakuan yang diizinkan atas selisih kurs adalah sebagai berikut: Perihal ED PSAK 1 (Revisi 2009) PSAK 10 (1994), PSAK 11 (1994), PSAK 52 (1998),

ISAK 4 (1997) Referensi ED PSAK 10 (Revisi 2009) mengadopsi IAS 21: The Effects of Changes in Foreign

Exchange Rates PSAK 10 (1994) dan PSAK 11 (1994) mengadopsi IAS 21 (revisi 1993): The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, PSAK 52 (1998) mengadopsi SFAS 52: Foreign Currency Translation, ISAK 4 (1997): Interpretasi atas paragraf 20 PSAK 10 tentang alternatif perlakuan yang diizinkan atas selisih kurs.

Ruang Lingkup Mengecualikan transaksi derivatif dan saldo dalam ruang lingkup PSAK 55 (revisi 2006).

Tidak ada pengecualian tersebut.

Penjabaran hasil dan posisi keuangan ke dalam suatu mata uang pelaporan. Tidak ada pengecualian tersebut. Tidak diterapkan pada akuntansi lindung nilai (hedge) pada mata uang asing,

termasuk lindung nilai dari investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. PSAK 10: Mengatur akuntansi hedge sebatas selisih kurs dalam transaksi hedge.

Definisi Terdapat definisi nilai tukar spot. Tidak terdapat definisi nilai tukar spot. Penguraian 1. Investasi neto di dalam suatu kegiatan usaha luar negeri; dan

2. Pos-pos moneter Tidak menguraikan definisi tersebut.

3. Hirarki indikator dalam penentuan suatu mata uang fungsional: (a) (i) Mata uang:

1) yang sebagian besar mempengaruhi harga jual untuk barang dan jasa, 2) dari suatu negara yang mempunyai kekuatan persaingan dan UU

sebagian besar menentukan harga penjualan. (ii) Mata uang yang sebagian besar mempengaruhi tenaga kerja, material &

biaya lain. (b) (i) mata uang yang dananya dihasilkan dari aktivitas pendanaan.

(ii) mata uang yang diterima dari aktivitas operasi yang pada umumnya ditahan.

PSAK 52 (8): ada 3 Indikator mata uang fungsional: 1. Indikator arus kas 2. Indikator harga jual 3. Indikator biaya

Page 70: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-010: Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing 20091002, Exposure Draft

Perihal ED PSAK 1 (Revisi 2009) PSAK 10 (1994), PSAK 11 (1994), PSAK 52 (1998), ISAK 4 (1997)

Mata Uang Fungsional

Jika indikator-indikator tersebut masih belum bisa menentukan mata uang fungsional secara jelas maka menggunakan professional judgment manajemen.

Perubahan dalam mata uang fungsional

Entitas menerapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan.

Tidak ada pengaturan tersebut.

Pengukuran dan penyajian mata uang

1. Pengukuran mata uang menggunakan mata uang fungsional. 2. Penyajian mata uang dapat menggunakan mata uang selain mata uang fungsional.

Pengukuran dan penyajian mata uang menggunakan Rupiah. Entitas dapat menggunakan mata uang selain Rupiah jika mata uang tersebut memenuhi kriteria sebagai mata uang fungsional.

Kapitalisasi selisih kurs

Tidak diatur. Selisih kurs yang disebabkan devaluasi atau depresiasi luar biasa dimana tidak mungkin dilakukan lindung nilai dikapitalisasi ke aset yang bersangkutan.

Prosedur Pengukuran kembali

Tidak diatur secara eksplisit. Terdapat pengaturan prosedur untuk pengukuran kembali (remeasurement).

Page 71: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-010: Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing 20091002, Exposure Draft

PSAK-010, 2009 vs IAS 21, 1993 Perbedaan ED PSAK 10 (revisi 2009): Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing dengan IAS 21: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. 1. ED PSAK 10 (revisi 2009): Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing menghapus paragraf 14, 42, dan 43 IAS 21: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates terkait dengan penerapan IAS 29: Financial Reporting in Hyperinflationary Economies, hal ini dikarenakan IAS 29 belum diadopsi pada saat penerbitan ED PSAK 10 (revisi 2009). 2. ED PSAK 10 tidak mengadopsi SIC 7: Introduction of the Euro sebagai acuan pada paragraf 3 IAS 21. 3. ED PSAK 10 menghapus paragraf 19 IAS 21 tentang entitas yang membuat laporan keuangan tersendiri. 4. Paragraf 39 dan 56 IAS 21 pada ED PSAK 10 (revisi 2009) menjadi paragraf 38 dan 53 ditambah catatan mengenai penjelasan definisi ekonomi hiperinflasi yang dikutip dari IAS 29: Financial Reporting in Hyperinflationary Economies. 5. Paragraf 58 IAS 21 tentang tanggal efektif penerapan IAS 21 yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2005 menjadi paragraf 55 ED PSAK 10 (revisi 2009), sedangkan tanggal efektifnya dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. 6. ED PSAK 10 (Revisi 2009) menghapus sejarah amandemen IAS 21 pada paragraf 58A, 60A, dan 60B IAS 21. 7. IAS 21 menggantikan: (a) SIC-11: Foreign Exchange–Capitalisation of Losses Resulting from Severe Currency Devaluations; (b) SIC-19: Reporting Currency Measurement and Presentation of Financial Statements under IAS 21 and IAS

29; and (c) SIC-30 Reporting Currency–Translation from Measurement Currency to Presentation Currency. Sedangkan ED PSAK 10 (revisi 2009) menggantikan: (a) PSAK 10 (1994): Transaksi dalam Mata Uang Asing, (b) PSAK 11 (1994): Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing, (c) PSAK 52 (1998): Mata Uang Pelaporan, (d) ISAK 4: Interpretasi atas paragraf 20 PSAK 10 tentang alternatif perlakuan yang diizinkan atas selisih

kurs.

Page 72: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-010: Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing 20091002, Exposure Draft

PSAK 10 PENGARUH PERUBAHAN NILAI TUKAR VALUTA ASING 20091002 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 10 (revisi 2009) terdiri dari paragraf 1-58. Seluruh paragraf tersebut memi- liki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak 10 dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 10 (revisi 2009) harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. PSAK 25 memberikan dasar pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan secara eksplisit. PENDAHULUAN Tujuan 01. Suatu entitas dapat melakukan aktivitas yang menyangkut valuta asing dalam dua cara. Entitas mungkin memiliki transaksi dalam mata uang asing atau memiliki kegiatan usaha luar negeri. Di samping itu, suatu entitas dapat menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang asing. Tujuan dari Pernyataan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi-transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan suatu entitas dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan kedalam suatu mata uang pelaporan. 02. Permasalahan utama adalah nilai tukar mana yang digunakan dan bagaimana melaporkan pengaruh dari perubahan nilai tukar dalam laporan keuangan. Ruang Lingkup 03. Pernyataan ini diterapkan: (a) dalam akuntansi untuk transaksi dan saldo dalam mata uang asing, kecuali untuk transaksi-transaksi

derivatif dan saldo yang ada dalam ruang lingkup PSAK 55 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran;

(b) dalam menjabarkan hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasi entitas, konsolidasi secara proporsional atau metode ekuitas; dan

(c) dalam menjabarkan hasil dan posisi keuangan entitas kedalam suatu mata uang pelaporan. 04. PSAK 55 (revisi 2006) diterapkan pada beberapa derivatif mata uang asing sehingga hal itu tidak termasuk dari ruang lingkup Pernyataan ini. Namun, derivatif dalam mata uang asing yang tidak termasuk di dalam ruang lingkup PSAK 55 (revisi 2006) misalnya, beberapa derivatif dalam mata uang asing yang melekat pada kontrak-kontrak lain, termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini. Pernyataan ini juga diterapkan ketika suatu entitas menjabarkan jumlah yang terkait dengan derivatif dari mata uang fungsional ke mata uang pelaporannya. 05. Pernyataan ini tidak diterapkan pada akuntansi lindung nilai untuk mata uang asing, termasuk lindung nilai dari investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. PSAK 55 (revisi 2006) diterapkan untuk akuntansi lindung nilai. 06. Pernyataan ini diterapkan untuk penyajian laporan keuangan entitas dalam mata uang asing dan mengatur persyaratan untuk menghasilkan laporan keuangan yang patuh pada PSAK. Untuk penjabaran informasi keuangan ke dalam suatu mata uang asing yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, Pernyataan ini menentukan informasi apa saja yang harus diungkapkan. 07. Pernyataan ini tidak diterapkan pada penyajian laporan arus kas untuk arus kas yang timbul dari transaksi-transaksi dalam mata uang asing, atau pada penjabaran arus kas dari suatu kegiatan usaha luar negeri (lihat PSAK 2: Laporan Arus Kas). Definisi 08. Berikut ini adalah pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Page 73: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-010: Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing 20091002, Exposure Draft

Investasi neto dalam suatu kegiatan usaha luar negeri adalah jumlah dari kepentingan entitas pelapor di dalam aset neto dari kegiatan usaha itu. Kegiatan usaha luar negeri adalah suatu entitas yang merupakan entitas anak, perusahaan asosiasi, ventura bersama atau cabang dari entitas pelapor, yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara atau menggunakan mata uang selain dari mata uang entitas pelapor. Kurs penutup adalah nilai tukar spot pada akhir periode pelaporan. Mata uang asing adalah suatu mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana suatu entitas beroperasi. Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Nilai tukar adalah rasio pertukaran untuk dua mata uang. Nilai tukar spot adalah nilai tukar untuk pengiriman segera. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau menyelesaikan kewajiban antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi wajar (arm’s length transaction). Pos-pos moneter adalah unit-unit mata uang yang dimiliki dan aset serta laibilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang pasti atau dapat ditentukan. Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lainnya pada nilai tukar yang berbeda. Kelompok usaha adalah entitas induk dan semua entitas anaknya. Penguraian definisi Mata uang fungsional 09. Lingkungan ekonomi utama dimana sebuah entitas beroperasi adalah lingkungan dimana entitas tersebut utamanya menghasilkan dan mengeluarkan kas. Suatu entitas mempertimbangkan faktor-faktor berikut dalam menentukan mata uang fungsionalnya: (a) mata uang:

(i) yang paling mempengaruhi harga jual untuk barang dan jasa (mata uang ini seringkali menjadi mata uang dimana harga jual untuk barang dan jasa didenominasikan dan diselesaikan); dan

(ii) dari suatu negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasanya.

(b) mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, material dan biaya-biaya lain dari pengadaan barang atau jasa (mata uang ini seringkali menjadi mata uang dimana biaya-biaya tersebut didenominasikan dan diselesaikan).

10. Faktor-faktor berikut juga dapat memberikan bukti dari mata uang fungsional suatu entitas: (a) mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan (antara lain penerbitan instrumen utang dan instrumen

ekuitas) dihasilkan. (b) mata uang dalam mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. 11. Faktor-faktor berikut ini dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional dari suatu kegiatan usaha luar negeri, dan apakah mata uang fungsionalnya sama seperti mata uang entitas pelapor (entitas pelapor, dalam konteks ini, merupakan entitas yang memiliki kegiatan usaha luar negeri sebagai entitas anak, cabang, entitas asosiasi atau ventura bersama): (a) apakah aktivitas-aktivitas dari kegiatan usaha luar negeri dilaksanakan sebagai suatu perpanjangan dari

entitas pelapor, bukan dilaksanakan dengan otonomi yang signifikan.

Page 74: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-010: Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing 20091002, Exposure Draft

Contoh aktivitas kegiatan usaha luar negeri yang dilaksanakan sebagai perpanjangan dari entitas pelapor adalah ketika kegiatan usaha luar negeri hanya menjual barang-barang yang diimpor dari entitas pelapor dan mengirimkan hasilnya ke entitas pelapor. Contoh aktivitas kegiatan usaha luar negeri yang dilaksanakan dengan otonomi yang signifikan adalah ketika operasi mengakumulasikan kas dan pos-pos moneter lainnya, mengadakan pengeluaran, menghasilkan pendapatan dan mengatur pinjaman, yang secara substansial menggunakan mata uang lokalnya.

(b) tinggi rendahnya proporsi kegiatan usaha luar negeri terhadap transaksi dengan entitas pelapor. (c) apakah arus kas dari kegiatan usaha luar negeri secara langsung mempengaruhi arus kas entitas pelapor

dan apakah arus kas tersebut siap tersedia untuk dikirimkan ke entitas pelapor. (d) apakah arus kas dari aktivitas-aktivitas kegiatan usaha luar negeri cukup untuk membayar kewajiban

instrumen utang yang ada ataupun yang diperkirakan dapat terjadi tanpa adanya dana yang disediakan oleh entitas pelapor.

12. Ketika indikator-indikator diatas semuanya tergabung dan mata uang fungsionalnya tidak jelas, manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menentukan mata uang fungsional manakah yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi-transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasarinya. Sebagai bagian dari pendekatan ini, manajemen memberikan prioritas pada indikator-indikator utama dalam paragraf 9 sebelum mempertimbangkan indikator-indikator dalam paragraf 10 dan 11, yang didesain untuk memberikan tambahan bukti pendukung untuk menentukan mata uang fungsional suatu entitas. 13. Mata uang fungsional suatu entitas mencerminkan transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari yang relevan. Sehingga, sekali ditentukan, mata uang fungsional tidak berubah kecuali ada perubahan pada transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari tersebut. Investasi Neto di dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri 14. Entitas mungkin memiliki suatu pos moneter yang merupakan tagihan dari atau utang kepada suatu kegiatan usaha luar negeri. Suatu pos yang penyelesaiannya tidak direncanakan ataupun mungkin tidak akan terjadi dimasa mendatang, pada hakekatnya adalah bagian dari investasi neto entitas tersebut di dalam kegiatan usaha luar negeri, dan diperlakukan sesuai dengan paragraf 30 dan 31. Pos-pos moneter ini mungkin mencakup piutang atau utang jangka panjang. Pos-pos moneter ini tidak mencakup piutang dagang atau utang dagang. 14A. Entitas yang memiliki pos moneter yang merupakan tagihan dari atau utang kepada suatu kegiatan usaha luar negeri yang dijelaskan dalam paragraf 14 mungkin adalah sebuah entitas anak dari suatu kelompok tertentu. Contohnya, suatu entitas memiliki dua entitas anak, A dan B. B adalah suatu kegiatan usaha luar negeri. A memberikan pinjaman ke B. Piutang tagihan A dari B akan menjadi bagian dari investasi neto entitas induk pada entitas anak B jika penyelesaian pinjaman tidak direncanakan ataupun mungkin tidak akan terjadi di masa mendatang. Hal ini juga adalah benar jika entitas anak A itu sendiri adalah suatu kegiatan usaha luar negeri. Pos-pos Moneter 15. Fitur utama dari suatu pos moneter adalah hak untuk menerima (atau kewajiban untuk menyerahkan) suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Contoh yang termasuk didalamnya: pensiun dan imbalan kerja lainnya harus dibayar dalam kas, kewajiban diestimasi yang harus diselesaikan secara kas, dan dividen kas yang diakui sebagai kewajiban. Demikian juga, suatu kontrak untuk menerima (atau menyerahkan) suatu jumlah variabel dari instrumen ekuitas yang dimiliki oleh entitas atau suatu jumlah variabel dari suatu aset yang nilai wajarnya harus diterima (atau diserahkan) setara dengan suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan, adalah merupakan suatu pos moneter. Fitur utama dari dari suatu pos nonmoneter adalah tidak adanya hak untuk menerima (atau kewajiban untuk menyerahkan) suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Contoh yang termasuk didalamnya: uang muka untuk barang dan jasa (misalnya sewa dibayar dimuka), goodwill, aset tidak berwujud, persediaan, aset tetap, dan kewajiban diestimasi yang harus diselesaikan dengan penyerahan aset nonmoneter. Ringkasan Pendekatan yang Disyaratkan Pernyataan ini

Page 75: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-010: Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing 20091002, Exposure Draft

16. Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas, baik entitas yang berdiri sendiri, entitas dengan kegiatan usaha luar negeri (seperti sebuah entitas induk) ataupun suatu kegiatan usaha luar negeri (seperti sebuah entitas anak atau cabang) menentukan mata uang fungsionalnya sesuai dengan paragraf 9-13. Entitas menjabarkan pos mata uang asing ke dalam mata uang fungsionalnya dan melaporkan pengaruhdari penjabaran tersebut sesuai dengan paragraf 18-34 dan 47. 17. Beberapa entitas pelapor terdiri dari sejumlah entitas individual (misalnya sebuah kelompok terdiri dari satu entitas induk dan satu atau lebih entitas anak). Beberapa entitas, apakah entitas tersebut adalah anggota dari suatu kelompok ataupun sebaliknya, mungkin memiliki investasi di perusahaan asosiasi atau ventura bersama. Entitas mungkin dapat juga memiliki cabang. Hal itu membutuhkan hasil dan posisi keuangan dari setiap entitas individual yang dimasukkan ke dalam entitas pelapor dijabarkan kedalam mata uang di mana entitas pelapor menyajikan laporan keuangannya. Pernyataan ini mengijinkan mata uang (atau beberapa mata uang) apapun sebagai mata uang penyajian dari suatu entitas pelapor. Hasil dan posisi keuangan dari setiap entitas individual yang dimasukan didalam entitas pelapor, di mana mata uang fungsionalnya berbeda dari mata uang penyajiannya, dijabarkan sesuai dengan paragraf 36-47. Pelaporan Transaksi Mata Uang Asing ke dalam Mata Uang Fungsional Pengakuan Awal 18. Suatu transaksi mata uang asing adalah suatu transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk transaksi-transaksi yang timbul ketika suatu entitas: (a) membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing. (b) meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan utang atau tagihan didenominasikan

dalam suatu mata uang asing; atau (c) memperoleh atau melepas aset, atau mengadakan atau menyelesaikan kewajiban yang didenominasikan

dalam suatu mata uang asing. 19. Pada pengakuan awal, suatu transaksi mata uang asing harus dicatat dalam mata uang fungsional, dengan menerapkan jumlah mata uang asing, nilai tukar spot antara mata uang fungsional dan mata uang asing pada tanggal transaksi. 20. Tanggal suatu transaksi adalah tanggal pada saat pertama kali, suatu transaksi memenuhi untuk kriteria pengakuan sesuai dengan SAK. Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs aktual pada tanggal transaksi sering digunakan, contohnya, suatu kurs rata-rata untuk seminggu atau sebulan mungkin dapat digunakan untuk semua transaksi dalam mata uang asing yang terjadi selama periode tersebut. Bagaimanapun, jika nilai tukar berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode adalah tidak tepat. Pelaporan pada Akhir Periode Pelaporan Berikutnya 21. Pada akhir setiap periode pelaporan: (a) pos moneter mata uang asing harus dijabarkan menggunakan kurs penutup; (b) pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis, dalam suatu mata uang asing harus dijabarkan

menggunakan nilai tukar pada tanggal transaksi; dan (c) pos nonmoneter yang diukur pada nilai wajar, dalam mata uang asing harus dijabarkan menggunakan

nilai tukar pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. 22. Jumlah tercatat dari suatu pos ditentukan sejalan dengan Pernyataan lain yang relevan. Sebagai contoh, aset tetap dapat diukur dengan nilai wajar atau biaya historis sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap. Apakah jumlah tercatat ditentukan berdasarkan biaya historis ataupun berdasarkan nilai wajar, jika jumlahnya ditentukan dalam mata uang asing maka kemudian dijabarkan kedalam mata uang fungsional sesuai Pernyataan ini. 23. Jumlah tercatat beberapa pos ditentukan dengan membandingkan dua atau lebih jumlah. Contohnya, jumlah tercatat persediaan adalah nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih sesuai dengan PSAK 14: Persediaan. Demikian pula, sesuai dengan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset, jumlah tercatat suatu aset di mana terdapat indikasi penurunan nilai adalah nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatatnya sebelum mempertimbangkan kemungkinan rugi penurunan nilai dan jumlah yang dapat dipulihkan kembali.

Page 76: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-010: Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing 20091002, Exposure Draft

Ketika suatu aset adalah nonmoneter dan diukur dalam suatu mata uang asing, jumlah tercatatnya ditentukan dengan membandingkan: (a) biaya perolehan atau jumlah tercatat (yang mana yang tepat), dijabarkan dengan nilai tukar pada tanggal

ketika jumlah itu ditentukan (yaitu nilai pada tanggal transaksi untuk suatu pos yang diukur dalam biaya historis); dan

(b) nilai realisasi bersih atau jumlah yang dapat dipulihkan kembali (yang mana yang tepat), dijabarkan dengan nilai tukar pada tanggal ketika nilai itu ditentukan (misalnya kurs penutup pada akhir periode pelaporan).

Pengaruh dari perbandingan ini mungkin bahwa suatu kerugian penurunan nilai diakui dalam mata uang fungsional tetapi tidak diakui dalam mata uang asing, atau sebaliknya. 24. Ketika beberapa nilai tukar tersedia, kurs yang digunakan adalah kurs di mana arus kas masa depan digambarkan oleh transaksi atau kurs di mana suatu saldo mungkin dapat diselesaikan jika arus kas tersebut telah terjadi pada tanggal pengukuran. Jika kemungkinan pertukaran antara dua mata uang terkadang kurang, kurs yang digunakan adalah kurs pertama berikutnya pada saat nilai tukar dapat dibuat. Pengakuan Selisih Nilai Tukar 25. Seperti dijelaskan pada paragraf 3, PSAK 55 (revisi 2006) diterapkan untuk akuntansi lindung nilai untuk pos mata uang asing. Penerapan akuntansi lindung nilai mensyaratkan entitas untuk menghitung beberapa selisih nilai tukar secara berbeda dari perlakuan selisih nilai tukar yang dipersyaratkan Pernyataan ini. Contohnya, PSAK 55 (revisi 2006) mensyaratkan bahwa selisih nilai tukar pada pos moneter yang memenuhi kualifikasi sebagai instrumen lindung nilai dalam suatu lindung nilai atas arus kas diakui di awal dalam pendapatan komprehensif lain sepanjang lindung nilai tersebut efektif. 26. Selisih nilai tukar yang timbul pada penyelesaian pos moneter atau pada penjabaran pos moneter pada kurs yang berbeda dari kurs pada saat pos moneter tersebut dijabarkan pada pengakuan awal selama periode atau pada periode laporan keuangan sebelumnya, harus diakui dalam laba atau rugi dalam periode pada saat terjadinya, kecuali sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 29. 27. Ketika pos moneter timbul dari transaksi mata uang asing dan terdapat perubahan dalam nilai tukar antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian, terjadilah sejumlah selisih nilai tukar. Ketika transaksi diselesaikan dalam suatu periode akuntansi yang sama seperti saat transaksi itu terjadi, semua selisih nilai tukar diakui dalam periode itu. Namun ketika transaksi diselesaikan dalam periode akuntansi berikutnya, selisih nilai tukar yang diakui dalam setiap periode sampai pada tanggal penyelesaian, ditentukan dengan perubahan pada nilai tukar selama masing-masing periode. 28. Ketika suatu keuntungan atau kerugian pada suatu pos nonmoneter diakui dalam pendapatan komprehensif lain, setiap komponen perubahan dari keuntungan atau kerugian itu harus diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Sebaliknya, ketika keuntungan atau kerugian pada suatu pos nonmoneter diakui dalam laba atau rugi, setiap komponen perubahan dari keuntungan atau kerugian tersebut harus diakui dalam laba atau rugi. 29. Pernyataan lain mensyaratkan keuntungan atau kerugian harus diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Contohnya, PSAK 16: Asset Tetap mensyaratkan beberapa keuntungan atau kerugian yang timbul pada suatu penilaian kembali aset tetap diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Ketika suatu aset diukur dalam mata uang asing, paragraf 21(c) dari Pernyataan ini mensyaratkan jumlah yang dinilai kembali harus dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal di mana nilai itu ditentukan, yang menghasilkan suatu selisih nilai tukar yang juga harus diakui dalam pendapatan komprehensif lain. 30. Selisih nilai tukar yang timbul pada suatu pos moneter yang membentuk bagian dari investasi neto suatu entitas pelapor dalam suatu kegiatan usaha luar negeri (lihat paragraf 14) harus diakui dalam laba atau rugi dalam laporan keuangan terpisah dari entitas pelapor atau laporan keuangan individual dari kegiatan usaha luar negeri, yang mana yang tepat. Dalam laporan keuangan yang memasukkan kegiatan usaha luar negeri dan entitas pelapor (misalnya laporan keuangan konsolidasian ketika kegiatan usaha luar negeri adalah suatu entitas anak), selisih nilai tukar harus diakui awalnya dalam pendapatan komprehensif lain dan dikelompokkan kembali dari ekuitas ke laba atau rugi pada saat pelepasan investasi neto sesuai dengan paragraf 44.

Page 77: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-010: Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing 20091002, Exposure Draft

31. Ketika suatu pos moneter membentuk bagian dari investasi neto suatu entitas pelapor dalam suatu kegiatan usaha luar negeri dan didenominasikan dalam mata uang fungsional dari entitas pelapor, suatu selisih nilai tukar muncul dalam laporan keuangan individual kegiatan usaha luar negeri sesuai dengan paragraf 26. Jika pos moneter tersebut didenominasikan dalam mata uang fungsional dari kegiatan usaha luar negeri itu, selisih nilai tukar muncul di dalam laporan keuangan terpisah suatu entitas pelapor sesuai dengan paragraf 26. Jika pos moneter tersebut didenominasikan dalam suatu mata uang selain mata uang fungsional baik entitas pelapor atau kegiatan usaha luar negeri, suatu selisih nilai tukar muncul dalam laporan keuangan terpisah entitas pelapor dan dalam laporan keuangan individual kegiatan usaha luar negeri sesuai dengan paragraf 26. Selisih nilai tukar tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain pada laporan keuangan yang mencakup kegiatan usaha luar negeri dan entitas pelapor (yaitu laporan keuangan yang didalamnya kegiatan usaha luar negeri dikonsolidasikan, dikonsolidasikan secara proporsional atau dihitung dengan menggunakan metode ekuitas). 32. Ketika entitas melaksanakan pembukuan dan pencatatannya dalam suatu mata uang selain mata uang fungsionalnya, pada waktu entitas menyiapkan laporan keuangannya, semua jumlah harus dijabarkan ke dalam mata uang fungsional sesuai dengan paragraf 18-24. Hal ini menghasilkan jumlah yang sama di dalam mata uang fungsionalnya seperti yang seharusnya sudah terjadi seandainya pos-pos tersebut telah dicatat diawal dalam mata uang fungsional. Contohnya, pos moneter dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs penutup, dan pos nonmoneter yang diukur berdasarkan nilai historis dijabarkan menggunakan nilai tukar pada tanggal transaksi saat diakuinya pos tersebut. Perubahan dalam Mata Uang Fungsional 33. Ketika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional suatu entitas, entitas harus menerapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan itu. 34. Seperti yang dinyatakan dalam paragraf 13, mata uang fungsional dari suatu entitas mencerminkan transaksi-transaksi, kejadian-kejadian dan kondisi-kondisi yang mendasari yang relevan terhadap entitas. Sehingga, sekali ditentukan, mata uang fungsional dapat berubah hanya jika terdapat perubahan pada transaksi-transaksi, kejadian-kejadian dan kondisi-kondisi yang mendasari tersebut. Contohnya, suatu perubahan dalam mata uang yang terutama mempengaruhi harga jual dari barang dan jasa dapat mengakibatkan perubahan di dalam mata uang fungsional suatu entitas. 35. Pengaruh dari perubahan dalam mata uang fungsional diperlakukan secara prospektif. Dalam kata lain, suatu entitas menjabarkan semua pos-pos ke dalam mata uang fungsional yang baru menggunakan nilai tukar pada tanggal perubahan itu. Hasil dari jumlah yang dijabarkan untuk pos nonmoneter dianggap sebagai biaya historis entitas. Selisih nilai tukar yang timbul dari penjabaran kegiatan usaha luar negeri, yang sudah diakui sebelumnya di dalam pendapatan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 29 dan 37(c) tidak dikelompokkan ulang dari ekuitas ke dalam laba atau rugi sampai pelepasan kegiatan usaha tersebut. Penggunaan Mata Uang Pelaporan Selain Mata Uang Fungsional Penjabaran dalam mata uang pelaporan 36. Entitas dapat menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang (atau beberapa mata uang) apapun. Jika mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional entitas, entitas menjabarkan hasil dan posisi keuangannya ke dalam mata uang penyajian. Contohnya, ketika suatu kelompok berisi entitas individual dengan mata uang fungsional yang berbeda, hasil dan posisi keuangan dari setiap entitas dinyatakan dalam suatu mata uang umum sehingga laporan keuangan konsolidasian dapat disajikan. 37. Hasil dan posisi keuangan dari suatu entitas yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi1) harus dijabarkan ke dalam mata uang pelaporan yang berbeda menggunakan prosedur sebagai berikut: (a) aset dan laibilitas untuk setiap laporan dari posisi keuangan yang disajikan (yaitu termasuk

komparatif) harus dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan dari posisi keuangan itu.

Page 78: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-010: Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing 20091002, Exposure Draft

(b) pendapatan dan beban untuk setiap laporan laba rugi komprehensif atau laporan laba rugi terpisah yang disajikan (yaitu termasuk komparatif) harus dijabarkan menggunakan nilai tukar pada tanggal transaksi; dan

(c) semua hasil dari selisih nilai tukar harus diakui dalam pendapatan komprehensif lain.

1) Indikasi hiperinflasi adalah adanya karakteristik dari lingkungan ekonomi suatu negara yang meliputi, tapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

(a) populasi penduduk pada umumnya lebih memilih untuk menyimpan kekayaannya dalam aset non-moneter or dalam mata uang asing yang relatif stabil. Mata uang lokal yang dimilikinya segera diinvestasikan untuk mempertahankan daya belinya;

(b) populasi penduduk pada umumnya menilai jumlah moneter bukan dalam mata uang lokal tetapi dalam mata uang asing yang relatif stabil. Harga mungkin dikuotasikan dalam mata uang asing ini;

(c) penjualan dan pembelian secara kredit terjadi pada harga yang mengkompensasikan kerugian yang telah diestimasi terhadap daya beli selama periode kredit, bahkan jika periode tersebut sangat pendek;

(d) tingkat bunga, gaji dan harga diindeks terhadap suatu indeks harga; dan (e) tingkat akumulasi inflasi selama tiga tahun mendekati atau melebihi 100%.

38. Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati nilai tukar pada tanggal transaksi, contohnya suatu kurs rata-rata untuk periode itu, sering digunakan untuk menjabarkan pos-pos pendapatan dan beban. Bagaimanapun, jika nilai tukar berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode adalah tidak tepat. 39. Selisih nilai tukar yang terkait dengan paragraf 37(c) dihasilkan dari: (a) penjabaran pendapatan dan beban dengan nilai tukar pada tanggal transaksi dan aset serta kewajiban

dengan kurs penutup. (b) penjabaran saldo awal aset neto dengan kurs penutup yang berbeda dari kurs penutup sebelumnya. Selisih nilai tukar ini tidak diakui dalam laba atau rugi karena perubahan dalam nilai tukar memiliki sedikit atau tidak memiliki pengaruh langsung terhadap arus kas sekarang dan masa depan dari kegiatan usaha. Jumlah kumulatif dari selisih nilai tukar disajikan dalam suatu komponen terpisah dari ekuitas sampai pelepasan kegiatan usaha luar negeri tersebut. Ketika selisih nilai tukar yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri yang dikonsolidasikan tetapi tidak sepenuhnya dimiliki, akumulasi selisih nilai tukar yang timbul dari penjabaran dan dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali dialokasikan ke, dan diakui sebagai bagian dari, kepentingan nonpengendali dalam laporan konsolidasi dari posisi keuangan. Penjabaran Kegiatan Usaha Luar Negeri 40. Paragraf 41-43, sebagai tambahan paragraf 36-39, diterapkan ketika hasil dan posisi keuangan dari suatu kegiatan usaha luar negeri dijabarkan dalam mata uang pelaporan sehingga kegiatan usaha luar negeri dapat digabungkan ke dalam laporan keuangan dari entitas pelapor dengan cara konsolidasi, konsolidasi secara proporsional atau metode ekuitas. 41. Penggabungan dari hasil dan posisi keuangan dari suatu kegiatan usaha luar negeri dengan entitas pelapor mengikuti prosedur konsolidasi normal, seperti eliminasi saldo antar kelompok dan transaksi antar kelompok dari suatu entitas anak (lihat PSAK 4: Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri dan PSAK 12: Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama). Namun, suatu aset atau kewajiban moneter antar kelompok, baik jangka pendek atau jangka panjang, tidak dapat dieliminasi terhadap kewajiban atau aset antar kelompok tanpa menunjukkan hasil fluktuasi mata uang dalam laporan keuangan konsolidasian. Hal ini karena pos moneter menggambarkan suatu komitmen untuk mengkonversi satu mata uang ke dalam mata uang lainnya dan mengakibatkan suatu entitas pelapor memiliki resiko atas keuntungan atau kerugian melalui fluktuasi mata uang. Sehingga, dalam laporan keuangan konsolidasian dari suatu entitas pelapor, selisih nilai tukar ini diakui dalam laba atau rugi atau, jika selisih nilai tukar ini timbul dari kondisi-kondisi yang digambarkan dalam paragraf 30, selisih ini diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam suatu komponen terpisah dari ekuitas sampai pelepasan kegiatan usaha luar negeri. 42. Ketika laporan keuangan dari suatu kegiatan usaha luar negeri memiliki tanggal yang berbeda dari entitas pelapor, kegiatan usaha luar negeri sering mempersiapkan laporan tambahan dengan tanggal yang sama seperti laporan keuangan entitas pelapor.

Page 79: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-010: Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing 20091002, Exposure Draft

Ketika hal ini tidak dilakukan, PSAK 4 mengijinkan penggunaan tanggal yang berbeda yang menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak lebih dari tiga bulan dan penyesuaian dibuat untuk dampak dari setiap transaksi signifikan atau kejadian lain yang terjadi antara tanggal yang berbeda tersebut. Dalam kasus demikian, aset dan kewajiban dari kegiatan usaha luar negeri dijabarkan pada nilai tukar pada akhir periode pelaporan dari kegiatan usaha luar negeri itu. Penyesuaian dibuat untuk perubahan yang signifikan dalam nilai tukar sampai akhir periode pelaporan dari entitas pelapor sesuai dengan PSAK 4. Pendekatan yang sama digunakan dalam penerapan metode ekuitas untuk entitas asosiasi dan ventura bersama dan dalam penerapan konsolidasi secara proporsional untuk ventura bersama sesuai dengan PSAK 15 dan PSAK 12. 43. Setiap goodwill yang timbul pada akuisisi suatu kegiatan usaha luar negeri dan setiap penyesuaian nilai wajar jumlah tercatat suatu aset dan kewajiban yang timbul pada akuisisi kegiatan usaha luar negeri tersebut harus diperlakukan sebagai aset dan kewajiban dari kegiatan usaha luar negeri itu. Sehingga mereka harus dinyatakan dalam mata uang fungsional dari kegiatan usaha luar negeri dan harus dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup sesuai dengan paragraf 37. Pelepasan atau Pelepasan Sebagian dari Kegiatan Usaha Luar Negeri 44. Pada pelepasan pada suatu kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif dari selisih nilai tukar yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri, yang diakui di dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi ke dalam komponen terpisah dari ekuitas, harus dikelompokkan ulang dari ekuitas ke laba atau rugi (sebagai penyesuaian untuk pengelompokkan ulang) ketika keuntungan atau kerugian dari pelepasan suatu kegiatan usaha di luar negeri diakui (lihat PSAK 1). 44A. Selain pelepasan dari seluruh kepentingan suatu entitas dalam suatu kegiatan usaha luar negeri, hal-hal berikut ini dicatat sebagai pelepasan walaupun jika entitas masih memiliki kepentingan dalam entitas anak, perusahaan asosiasi atau pengendalian bersama entitas sebelum: (a) hilangnya pengendalian pada suatu entitas anak yang merupakan suatu kegiatan usaha luar negeri; (b) hilangnya pengaruh yang signifikan pada suatu perusahaan asosiasi yang merupakan suatu kegiatan usaha

luar negeri; dan (c) hilangnya pengendalian bersama pada suatu pengendalian bersama entitas yang merupakan kegiatan usaha

luar negeri. 44B. Pada pelepasan suatu entitas anak yang termasuk kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif selisih nilai tukar yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri yang telah diatribusikan ke dalam kepentingan nonpengendali harus dihentikan pengakuannya, tetapi tidak dikelompokkan ulang ke laba rugi. 44C. Pada pelepasan sebagian dari suatu entitas anak yang merupakan suatu kegiatan usaha luar negeri, entitas mengatribusikan kembali bagian yang sebanding dari jumlah kumulatif selisih nilai tukar yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain ke kepentingan nonpengendali pada kegiatan usaha luar negeri tersebut. Dalam setiap pelepasan yang lain atas sebagian kegiatan usaha luar negeri, entitas harus mengelompokkan ulang, sebatas bagian yang sebanding dari jumlah kumulatif selisih nilai tukar yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain ke dalam laba rugi. 44D. Suatu pelepasan sebagian dari suatu kepentingan entitas di dalam kegiatan usaha luar negeri adalah setiap pengurangan terhadap suatu kepentingan kepemilikan entitas dalam suatu kegiatan usaha luar negeri, kecuali pengurangan-pengurangan dalam paragraf 44A yang dicatat sebagai pelepasan. 45. Suatu entitas dapat melepas atau melepas sebagian kepentingannya dalam suatu kegiatan usaha luar negeri melalui penjualan, likuidasi, pembayaran kembali modal saham atau penelantaran semua atau sebagian dari entitas tersebut. Pembayaran suatu dividen adalah bagian dari suatu pelepasan hanya ketika pembayaran tersebut merupakan suatu pengembalian dari investasi, contohnya ketika dividen dibayarkan dari laba pra akuisisi. Kerugian nilai tercatat dari suatu kegiatan usaha luar negeri, apakah karena kerugian usahanya sendiri atau karena suatu penurunan nilai yang diakui oleh investor, bukan merupakan suatu pelepasan sebagian. Oleh karena itu, tidak ada bagian dari keuntungan atau kerugian mata uang asing yang diakui di dalam pendapatan komprehensif lain yang dikelompokkan ulang ke laba atau rugi pada saat terjadinya kerugian nilai. Pengaruh Pajak atas Semua Selisih Nilai Tukar

Page 80: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-010: Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing 20091002, Exposure Draft

46. Keuntungan atau kerugian pada transaksi mata uang asing dan selisih nilai tukar yang timbul pada penjabaran hasil dan posisi keuangan dari suatu entitas (termasuk suatu kegiatan usaha luar negeri) ke dalam suatu mata uang yang berbeda mungkin memiliki pengaruh pajak. PSAK 46 diterapkan ke pengaruh pajak ini. Pengungkapan 47. Pada paragraf 49 dan 51-53, dalam kasus suatu kelompok, acuan ‘mata uang fungsional’ berlaku untuk mata uang fungsional dari entitas induk. 48. Suatu entitas mengungkapkan: (a) jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba rugi kecuali untuk selisih nilai tukar yang timbul

pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajarnya melalui laba atau rugi sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2006), dan

(b) selisih nilai tukar neto diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah, dan juga harus mengungkapkan rekonsiliasi dari selisih nilai tukar tersebut pada awal dan akhir periode.

49. Ketika mata uang pelaporan berbeda dari mata uang fungsional, fakta tersebut harus dinyatakan, bersama dengan pengungkapan mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan suatu mata uang pelaporan yang berbeda. 50. Ketika terdapat suatu perubahan dalam mata uang fungsional dari entitas pelapor maupun dari suatu kegiatan usaha luar negeri yang signifikan, fakta tersebut dan alasan untuk perubahan dalam mata uang fungsional harus diungkapkan. 51. Ketika entitas menyajikan laporan keuangannya dalam suatu mata uang yang berbeda dari mata uang fungsionalnya, entitas harus menjelaskan bahwa laporan keuangan mereka tunduk pada SAK hanya jika entitas mematuhi semua persyaratan dari setiap Pernyataan dan setiap Interpretasi dari Pernyataan yang berlaku termasuk metode penjabaran sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 37. 52. Entitas terkadang menyajikan laporan keuangannya atau informasi keuangan lainnya dalam suatu mata uang yang bukan mata uang fungsionalnya tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan dari paragraf 51. Contohnya, suatu entitas dapat melakukan konversi hanya terhadap pos-pos tertentu dari laporan keuangannya. Atau, suatu entitas yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi1) dapat melakukan konversi terhadap laporan keuangannya ke dalam mata uang lain dengan menjabarkan semua pos-pos dengan kurs penutup terkini. Konversi sebagaimana disebut di atas tidak sesuai dengan PSAK dan pengungkapan yang dijelaskan dalam paragraf 54 dipersyaratkan. 53. Ketika entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya di dalam suatu mata uang yang berbeda baik dari mata uang fungsionalnya maupun dari mata uang pelaporannya, dan persyaratan-persyaratan dari paragraf 52 tidak dipenuhi, entitas harus: (a) mengidentifikasikan secara jelas informasi sebagai informasi tambahan untuk membedakannya dari

informasi yang tunduk dengan PSAK; (b) mengungkapkan mata uang di mana informasi tambahan tersebut disajikan; dan (c) mengungkapkan mata uang fungsional entitas dan metode penjabaran yang digunakan untuk

menentukan informasi tambahan. Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi 54. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. 55. Entitas harus menerapkan paragraf 43 secara prospektif untuk semua akuisisi yang terjadi setelah awal dari periode laporan keuangan di mana Pernyataan ini pertama kali diterapkan. Penerapan secara retrospektif dari paragraf 43 untuk akuisisi terdahulu diijinkan. Untuk akuisisi dari suatu kegiatan usaha luar negeri yang diperlakukan secara prospektif tetapi yang terjadi sebelum tanggal Pernyataan ini pertama kali diterapkan, entitas tidak harus menyajikan kembali tahun-tahun sebelumnya dan oleh karena itu entitas dapat, jika tepat, memperlakukan goodwill dan penyesuaian atas nilai wajar yang timbul pada akuisisi sebagai aset dan kewajiban dari kegiaatan usaha luar negeri.

Page 81: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-010: Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing 20091002, Exposure Draft

Sehingga, goodwill dan penyesuaian nilai wajar tersebut sudah dinyatakan didalam mata uang fungsional entitas atau merupakan pos nonmoneter dalam mata uang asing, yang dilaporkan menggunakan kurs nilai tukar pada tanggal akuisisi tersebut. 56. Pernyataan ini menghapus paragraf 20 PSAK 10 (1994) mengenai devaluasi atau depresiasi luar biasa dan ISAK 4 Interpretasi Atas Paragraf 20 PSAK 10 tentang Alternatif Perlakuan yang diizinkan atas Selisih Kurs. Perubahan ini diterapkan secara prospektif. 57. Semua perubahan lain yang dihasilkan dari penerapan Pernyataan ini harus diperlakukan sesuai dengan Persyaratan dari PSAK 25. Penarikan 58. Pernyataan ini menggantikan: (a) PSAK 10 (1994) Transaksi dalam Mata Uang Asing, (b) PSAK 11 (1994) Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing, (c) PSAK 52 (1997) Mata Uang Pelaporan, (d) ISAK No. 4 (1997): Interpretasi atas paragraf 20 PSAK 10 tentang alternatif perlakuan yang diizinkan atas

selisih kurs.

Page 82: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-012: Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama 20090829, Exposure Draft

DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 01-12 Ruang Lingkup ............................................................................................................................. 01-02 Definisi ......................................................................................................................................... 03-12

Bentuk Ventura Bersama ......................................................................................................... 07 Pengendalian Bersama ............................................................................................................. 08 Perjanjian Kontraktual ............................................................................................................. 09-12

PENGENDALIAN BERSAMA OPERASI ................................................................................. 13-17 PENGENDALIAN BERSAMA ASET ........................................................................................ 18-23 PENGENDALIAN BERSAMA ENTITAS ................................................................................. 24-46 Laporan Keuangan Venturer .......................................................................................................... 30-45B Konsolidasi Proporsional ............................................................................................................... 30-37 Metode Ekuitas ............................................................................................................................. 38-41 Pengecualian dari Konsolidasi Proporsional dan Metode Ekuitas ................................................... 42-44B Laporan Keuangan Tersendiri Venturer ......................................................................................... 45-46 TRANSAKSI ANTARA VENTURER DENGAN VENTURA BERSAMA ............................... 47-49 PELAPORAN BAGIAN PARTISIPASI DALAM VENTURA BERSAMA DALAM LAPORAN KEUANGAN VENTURER ..................................................................................... 50 OPERATOR VENTURA BERSAMA ........................................................................................ 51-52 PENGUNGKAPAN ..................................................................................................................... 53-56 TANGGAL EFEKTIF ................................................................................................................ 57 PENARIKAN .............................................................................................................................. 58

Page 83: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-012: Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama 20090829, Exposure Draft

PSAK 12 (2009): Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama vs PSAK 12: Pelaporan Keuangan Mengenai Bagian Partisipasi dalam Pengendalian Bersama Operasi dan Aset Ikhtisar Ringkas Secara umum perbedaan ED PSAK 12 (revisi 2009): Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama dengan PSAK 12: Pelaporan Keuangan Mengenai Bagian Partisipasi dalam Pengendalian Bersama Operasi dan Aset adalah sebagai berikut: Perihal PSAK 12 (2009) PSAK 12 Ruang Lingkup 1. Pengendalian bersama operasi

2. Pengendalian bersama aset 3. Pengendalian bersama entitas

1. Pengendalian bersama operasi 2. Pengendalian bersama aset

Ada pengecualian untuk bagian partisipasi dalam pengendalian bersama entitas yang dimiliki oleh entitas tertentu untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi sesuai dengan PSAK 55

Tidak diatur

Definisi Laporan keuangan tersendiri Tidak diatur Perjanjian kontraktual Perjanjian kontraktual yang menciptakan

pengendalian bersama Perjanjian kontraktual yang menciptakan pengendalian bersama

Jika operator punya pengendalian atas ventura, maka ventura adalah entitas anak dari operator

Tidak diatur

Pengendalian bersama operasi

1. Tidak disyaratkan adanya catatan akuntansi terpisah

2. Dapat disediakan pertanggungjawaban manajemen untuk menilai kinerja ventura bersama

Laporan keuangan tersendiri wajib disusun jika jumlahnya material dan proyek berjangka waktu panjang

Pengendalian bersama aset 1. Tidak disyaratkan adanya catatan akuntansi terpisah

2. Dapat disediakan pertanggungjawabkan manajemen untuk menilai kinerja ventura bersama

Laporan keuangan tersendiri wajib disusun jika jumlahnya material dan proyek berjangka waktu panjang

Pengendalian bersama entitas

Metode akuntansi 1. Konsolidasi proporsional 2. Metode ekuitas.

Tidak diatur

Pengecualian untuk tidak menggunakan konsolidasi proporsional dan metode ekuitas

Laporan keuangan tersendiri sesuai dengan PSAK 4

Page 84: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-012: Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama 20090829, Exposure Draft

PSAK 12 (2009): Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama vs IAS 31 (2009): Interests in Joint Ventures Perbedaan ED PSAK 12 (revisi 2009): Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama dengan IAS 31 (2009): Interests in Joint Ventures ED PSAK 12 (revisi 2009): Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 31 (2009): Interests in Joint Ventures, kecuali: 1. IAS 31 paragraf 30 yang menjadi ED PSAK 12 paragraf 30 mengenai konsolidasi proporsional. (a) IAS 31 paragraf 30 mengatur metode ekuitas sebagai metode alternatif. (b) ED PSAK 12 paragraf 30 mengatur konsolidasi proporsional sebagai metode alternatif. Pertimbangannya adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang sedang terjadi dalam IFRS yang hanya akan menggunakan metode ekuitas dan melarang konsolidasi proporsional. 2. IAS 31 paragraf 38 yang menjadi ED PSAK 12 paragraf 38 mengenai metode ekuitas. (a) IAS 31 paragraf 38 mengatur metode ekuitas sebagai metode alternatif. (b) ED PSAK 12 paragraf 38 mengatur metode ekuitas sebagai metode yang direkomendasikan. Pertimbangannya adalah sama dengan pertimbangan pada nomor 1. 3. IAS 31 paragraf 40 yang menjadi ED PSAK 12 paragraf 40 mengenai metode ekuitas. (a) IAS 31 paragraf 40 mengatur tidak merekomendasikan penggunaan metode ekuitas. (b) ED PSAK 12 paragraf 40 mengatur merekomendasikan penggunaan metode ekuitas. Pertimbangannya adalah sama dengan pertimbangan pada nomor 1. 4. IAS 31 paragraf 58 yang menjadi ED PSAK 12 paragraf 57 mengenai tanggal efektif. (a) IAS 31 paragraf 58 mengatur tanggal efektif 1 Januari 2005 (dengan ketentuan transisi pada paragraf 58A

dan 58B). (b) ED PSAK 12 paragraf 57 mengatur tanggal efektif 1 Januari 2011. 5. IAS 31 paragraf 58A dan 58B tentang ketentuan transisi tidak diadopsi. (a) IAS 31 paragraf 58A mengatur ketentuan transisi pada paragraf 45, 45A, 45B, dan 46 yang merupakan

dampak amandemen IAS 27 pada tahun 2008. IAS 31 paragraf 58B mengatur ketentuan transisi yang merupakan dampak Improvements to IFRS pada tahun 2008.

(b) ED PSAK 12 tidak mengadopsi kedua paragraf tersebut. Pertimbangannya adalah tidak relevan untuk mengadopsi IAS 31 paragraf 58A dan 58B mengingat IAS 31 paragraf 1, 45, 45A, 45B, dan 46 yang terkena dampak dari amandemen IAS 27 dan Improvements to IFRS (termasuk IAS/IFRS yang diamandemen) belum diadopsi.

Page 85: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-013: Properti Investasi 20110628, Exposure Draft

DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 01-15 Tujuan .......................................................................................................................................... 01 Ruang lingkup ............................................................................................................................... 02-04 Definisi ......................................................................................................................................... 05-15 PENGAKUAN ............................................................................................................................. 16-19 PENGUKURAN PADA SAAT PENGAKUAN AWAL ............................................................. 20-28 PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL ................................................................. 29-60 Kebijakan akuntansi ...................................................................................................................... 29-34 Model nilai wajar .......................................................................................................................... 35-54 Ketidakmampuan menetapkan nilai wajar yang andal .................................................................... 55-59 Model biaya .................................................................................................................................. 60 TRANSFER ................................................................................................................................. 61-69 PELEPASAN............................................................................................................................... 70-77 PENGUNGKAPAN ..................................................................................................................... 78-79 Model nilai wajar dan model biaya ................................................................................................ 78-79

Model nilai wajar ..................................................................................................................... 80-82 Model biaya ............................................................................................................................. 83

KETENTUAN TRANSISI .......................................................................................................... 84 TANGGAL EFEKTIF ................................................................................................................ 85 PENARIKAN .............................................................................................................................. 86

Page 86: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-013: Properti Investasi 20110628, Exposure Draft

PSAK 13 (2011): Properti Investasi vs PSAK 13 (2007): Properti Investasi Ikhtisar Ringkas Secara umum perbedaan antara ED PSAK 13 (revisi 2011): Properti Investasi dengan PSAK 13 (2007): Properti Investasi adalah sebagai berikut: Perihal ED PSAK 13 (Revisi 2011) PSAK 13 (Revisi 2007) Definisi Tidak mengatur definisi tentang

penghentian pengakuan Mengatur definisi tentang penghentian pengakuan

Pengakuan awal properti investasi dalam proses pebangunan dan pengembangan

Diakui sebagai properti investasi Diakui sebagai aset tetap dan perlakuannya mengacu ke PSAK 16: Aset Tetap sampai properti investasi selesai dibangun.

Ketidakmampuan menetapkan nilai wajar yang andal

Jika entitas memilih menggunakan metode nilai wajar, maka properti investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan: 1. Diukur pada harga perolehan sampai

nilai wajarnya dapat ditentukan secara andal atau sampai proses pembangunan dan pengembangan selesai (mana yang lebih dahulu)

2. Pada pengakuan awal langsung dapat diukur sebesar nilai wajarnya jika dapat ditentukan secara andal

tidak diatur

Page 87: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-013: Properti Investasi 20110628, Exposure Draft

PSAK 13 (2011): Properti Investasi vs IAS 40 (2009): Investment Property Perbedaan PSAK 13 (2011): Properti Investasi dengan IAS 40 (2009): Investment Property ED PSAK 13 (revisi 2011): Properti Investasi mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 40 Investment Property per 1 Januari 2009, kecuali: 1. Paragraf 80, 81, 82, 83, dan 84 mengenai ketentuan transisi karena ketentuan tersebut telah diadopsi pada

PSAK 13 (revisi 2007) sehingga tidak perlu lagi diadopsi. 2. Paragraf 85, 85A, dan 85B mengenai tanggal efektif karena PSAK 13 (revisi 2011) memiliki ketentuan

tanggal efektif yang berbeda. 3. IAS 40 paragraf 23 menjadi PSAK 13 (revisi 2010) paragraf 22. Paragraf berikutnya menyesuaikan.

Page 88: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-014: Persediaan 20080226, Exposure Draft

DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 01-07 Tujuan .......................................................................................................................................... 01 Ruang Lingkup ............................................................................................................................. 02 - 04 Definisi ......................................................................................................................................... 05 - 07 PENGUKURAN PERSEDIAAN ................................................................................................ 08 - 33 Biaya Persediaan ........................................................................................................................... 09 Biaya Pembelian ........................................................................................................................... 10 Biaya Konversi ............................................................................................................................. 11 - 13 Biaya-biaya Lain ........................................................................................................................... 14 - 17 Biaya Persediaan Pemberi Jasa ...................................................................................................... 18 Teknik Pengukuran Biaya.............................................................................................................. 19 - 20 Rumus Biaya................................................................................................................................. 21 - 25 Nilai Realisasi Neto....................................................................................................................... 26 - 31 Pengakuan sebagai Beban.............................................................................................................. 32 - 33 PENGUNGKAPAN ..................................................................................................................... 34 - 37 TANGGAL EFEKTIF ................................................................................................................ 38 PENARIKAN .............................................................................................................................. 39

Page 89: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-014: Persediaan 20080226, Exposure Draft

PSAK-014 (2008): Persediaan vs PSAK-014 (1994): Persediaan Ikhtisar Ringkas Secara umum perbedaan antara ED PSAK 14 (2008): Persediaan dengan PSAK 14 (1994): Persediaan adalah sebagai berikut: Perihal ED PSAK 14 (2008) PSAK 14 (1994) Adopsi IAS 2 ED PSAK 14 (2008): Persediaan

mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 2 (2003): Inventories, kecuali untuk beberapa paragraf sebagaimana dijelaskan di bagian “Perbedaan ED PSAK 14 (2008): Persediaan dengan IAS 2 (2003): Inventories”.

Ruang lingkup ED PSAK 14 (2008) tidak diterapkan untuk pialang-pedagang komoditi yang mengukur persediaannya pada nilai wajar.

PSAK 14 (1994) tidak mengatur hal tersebut.

Biaya perolehan ED PSAK 14 (2008) tidak mengatur hal tersebut.

Dalam PSAK 14 (1994) selisih valuta asing yang terkait pembelian persediaan dapat diakui sebagai biaya perolehan persediaan.

Pembayaran tangguh Biaya perolehan persediaan secara tangguh diatur dalam ED PSAK 14 (2008) yang dapat menimbulkan beban bunga.

PSAK 14 (1994) tidak mengatur hal tersebut.

Rumus biaya. Rumus biaya yang digunakan dalam ED PSAK 14 (2008) adalah FIFO dan rata-rata tertimbang.

Rumus biaya yang digunakan dalam PSAK 14 (1994) adalah FIFO, LIFO, dan rata-rata tertimbang.

Page 90: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-014: Persediaan 20080226, Exposure Draft

PSAK-014 (2008): Persediaan vs IAS 2 (2003): Inventories Perbedaan ED PSAK 14 (2008): Persediaan dengan IAS 2 (2003): Inventories ED PSAK 14 (2008): Persediaan mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 2 (2003): Inventories, kecuali untuk beberapa paragraf berikut: 1. IAS 2 paragraf 2(c) yang kemudian menjadi ED PSAK 14 paragraf 2(c) karena IAS 41: Agriculture belum

diadopsi. 2. IAS 2 paragraf 3(a) dihilangkan karena IAS 41: Agriculture belum diadopsi. 3. IAS 2 paragraf 4 dihilangkan karena IAS 41: Agriculture belum diadopsi. 4. IAS 2 paragraf 20 dihilangkan karena IAS 41: Agriculture belum diadopsi. 5. IAS 2 paragraf 40 yang menjadi ED PSAK 14 paragraf 39 mengenai tanggal efektif. 6. IAS 2 paragraf 42 dihilangkan karena SIC-1: Consistency— Different Cost Formulas for Inventories belum

diadopsi. Selain itu, ada beberapa tambahan yaitu: 1. ED PSAK 14 paragraf 2(c), (e) dan (f) mengenai persediaan yang terkait real estat, aset biolojik hasil hutan,

hasil tambang umum, minyak dan gas bumi, karena telah diatur tersendiri dalam PSAK 44, 32, dan 29. 2. ED PSAK 14 paragraf 5 mengenai definisi “komoditi” yang diambil dari UU 32/1997 tentang Perdagangan

Berjangka Komoditi dan “nilai khusus entitas” dari PSAK 16.

Page 91: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-015: Investasi pada Entitas Asosiasi 20090616, Exposure Draft

DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 01-05 Ruang Lingkup ............................................................................................................................. 01 Definisi ......................................................................................................................................... 02-05 Pengaruh Signifikan ...................................................................................................................... 06-10 Metode Ekuitas ............................................................................................................................. 11-12 PENERAPAN METODE EKUITAS .......................................................................................... 13-34 Rugi Penurunan Nilai .................................................................................................................... 31-34 LAPORAN KEUANGAN TERPISAH ....................................................................................... 35-36 PENGUNGKAPAN ..................................................................................................................... 37-40 TANGGAL EFEKTIF ................................................................................................................ 41 PENARIKAN .............................................................................................................................. 42

Page 92: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-015: Investasi pada Entitas Asosiasi 20090616, Exposure Draft

Ikhtisar Ringkas Secara umum perbedaan ED PSAK 15 (Revisi 2009): Investasi pada Entitas Asosiasi dengan PSAK 15 (1998): Akuntansi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi adalah sebagai berikut: Perihal ED PSAK 15 (Revisi 2009) PSAK 15 (1998) Ruang lingkup Tidak diterapkan pada investasi pada entitas

asosiasi yang dimiliki oleh organisasi modal ventura dan reksadana, yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2006).

Tidak ada pengecualian tersebut.

Definisi Terdapat definisi laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri.

Tidak terdapat definisi laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri.

Tidak ada definisi metode biaya. Terdapat definisi metode biaya. Pengaruh signifikan

Penentuan pengaruh signifikan tidak hanya berdasarkan persentase kepemilikan yang ada, tetapi termasuk hak suara potensial dari instrumen keuangan yang dimiliki investor.

Penentuan pengaruh signifikan hanya berdasarkan persentase kepemilikan.

Terdapat penjelasan mengenai bukti-bukti keberadaan pengaruh signifikan yang bersifat kualitatif.

Tidak ada penjelasan tersebut.

Pengaruh signifikan Terdapat penjelasan hilangnya pengaruh signifikan tanpa berubahnya kepemilikan absolut atau relatif.

Tidak ada penjelasan tersebut.

Metode akuntansi Metode ekuitas 1. Metode ekuitas. 2. Metode biaya jika ada pembatasan

atas investasi pada perusahaan asosiasi.

Penerapan metode ekuitas

Tidak diterapkan untuk: 1. Investasi yang diklasifikasikan aset

dimiliki untuk dijual. (Investasi tersebut diukur pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual).

2. Investasi oleh entitas induk yang tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian.

3. Investasi oleh entitas yang memenuhi persyaratan tertentu. (Kedua investasi tersebut diukur pada biaya perolehan atau nilai wajar sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2006)).

Tidak diterapkan untuk: 1. Investasi yang mengalami

pembatasan. 2. Investasi yang ditujukan untuk

dijual dalam jangka pendek. Investasi tersebut dicatat dengan metode biaya.

Tidak ada amortisasi goodwill. Goodwill diamortisasi sesuai PSAK 22. Penerapan metode ekuitas

Ketika pengaruh signifikan hilang, maka sisa investasi diukur pada nilai wajar sebagai nilai tercatat awal, dan kemudian dicatat sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2006).

Tidak ada penjelasan tersebut.

Investor mencatat kerugian yang melebihi jumlah investasi jika ada kewajiban legal atau konstruktif, atau melakukan pembayaran atas nama investee.

Investor mencatat kerugian yang melebihi jumlah investasi jika ada kewajiban, atau melakukan pembayaran atas nama investee.

Penurunan nilai Indikasi penurunan nilai mengacu ke PSAK 55 (revisi 2006), dan penentuan besaran penurunan nilai mengacu ke PSAK 48.

Tidak ada penjelasan tersebut.

Laporan keuangan tersendiri

Tidak ada penjelasan tersebut. Investasi pada entitas asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri mengacu ke PSAK 27.

Page 93: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2015

PSAK-015: Investasi pada Entitas Asosiasi 20090616, Exposure Draft

PSAK 15 (2009): Investasi pada Entitas Asosiasi vs IAS 28 (2009): Investment in Associates Perbedaan ED PSAK 15 (Revisi 2009): Investasi pada Entitas Asosiasi dengan IAS 28 (2009): Investment in Associates ED PSAK 15 (revisi 2009): Investasi pada Entitas Asosiasi mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 28 (2009): Investment in Associates, kecuali: 1. IAS 28 paragraf 41, 41A, 41B, dan 41C tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi yang menjadi ED

PSAK 15 paragraf 41. 2. IAS 28 paragraf 42 dan 43 tentang penarikan yang menjadi ED PSAK 15 paragraf 42.