Top Banner
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : APTRIPEL TUMIMOMOR Jabatan : BUPATI MOROWALI UTARA Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Kolonodale, 5 Maret 2018 BUPATI MOROWALI UTARA, APTRIPEL TUMIMOMOR
16

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ... · OPD berdasarkan peraturan perundang-undangan 37 OPD/100 % 8. Persentase produk hukum yang difasilitasi per tahun 66 9. ...

Dec 30, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ... · OPD berdasarkan peraturan perundang-undangan 37 OPD/100 % 8. Persentase produk hukum yang difasilitasi per tahun 66 9. ...

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di

bawah ini :

Nama : APTRIPEL TUMIMOMOR

Jabatan : BUPATI MOROWALI UTARA

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggungjawab kami.

Kolonodale, 5 Maret 2018

BUPATI MOROWALI UTARA,

APTRIPEL TUMIMOMOR

Page 2: PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ... · OPD berdasarkan peraturan perundang-undangan 37 OPD/100 % 8. Persentase produk hukum yang difasilitasi per tahun 66 9. ...

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PEMERINTAH DAERAH KEBUPATEN MOROWALI UTARA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

1. Terwujudnya peningkatan

pelayanan publik

mencapai level

“memuaskan”

1. Cakupan penduduk yang

memiliki KTP berbasis NIK 100%

2. Peresentase penduduk yang

memiliki akte kelahiran 100%

3. Persentase penduduk yang

memiliki Kartu Keluarga (KK) 100%

4. Persentase pengelolaan arsip

sesuai standar 100%

5. Persentase PAD terhadap

pendapatan 100%

6. Jumlah anggota dewan yang

mengikuti diklat 25 orang

2. Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan

tatakelola pemerintahan

7. Jumlah evaluasi kelembagaan

OPD berdasarkan peraturan

perundang-undangan

37

OPD/100

%

8. Persentase produk hukum yang

difasilitasi per tahun 66

9. Nilai dan pemeringkatan LPPD CC

3. Meningkatnya kualitas

SDM aparatur

10. Persentase PNS yang telah

mengikuti Diklat struktural dan

fungsional

100%

4. Meningkatnya

kedisiplinan SDM

aparatur

11. Persentase rekomendasi audit

keuangan yang ditindaklanjuti. 100%

12. Jumlah aparatur yang mengikuti

pelatihan pengawasan 100%

5. Meningkatnya kinerja

PNS

13. Persentase PNS yang menduduki

Jabatan sesuai kompetensi 100%

14. Persentase jabatan Struktural

yang terisi 100%

6. Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

mencapai level “rata-rata

15. Nilai akuntabilitas kinerja

Pemerintah B/70

Page 3: PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ... · OPD berdasarkan peraturan perundang-undangan 37 OPD/100 % 8. Persentase produk hukum yang difasilitasi per tahun 66 9. ...

baik” untuk seluruh

SKPD, dan LAKIP/SAKIP

daerah dengan nilai B

7. Meningkatnya

akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah dengan

opini “Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP)”

16. Opini hasil pemeriksaan oleh BPK

WTP

17. Persentase Laporan keuangan

dan pengelolaan asset sesuai

standar teknis

100%

8. Meningkatnya proporsi

panjang jalan kantong

produksi dan daerah

terisolir dalam kondisi

mantap

18. Persentase panjang jalan

kantong produksi dalam kondisi

baik dan sedang

100%

9. Meningkatnya jumlah

jembatan dalam kondisi

mantap

19. Persentase jumlah jembatan

dalam kondisi baik dan sedang 100%

20. Persentase jalan dan jembatan

yang direhabilitasi 100%

21. Persentase saluran

drainase/gorong-gorong yang

dibangun

100%

22. Jumlah Daerah Irigasi (DI) 100%

10. Meningkatnya

infrastruktur

perhubungan

23. Persentase sarana perhubungan

yang dibangun 100%

24. Persentase prasarana dan

fasilitas perhubungan yang

berfungsi baik

10

25. Jumlah terminal 1

11. Tersedianya perumahan

dan pemukiman kota bagi

warga 26. Rasio pemukiman layak huni 250

12. Meningkatnya kapasitas

energy

27. Persentase elektrifikasi 100%

13. Meningkatnya Ruang

Terbuka Hijau (RTH) 28. Luas ruang terbuka hijau 60%

14. Meningkatnya akses air 29. Persentase Rumah Tangga (RT)

yang menggunakan air bersih 100%

Page 4: PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ... · OPD berdasarkan peraturan perundang-undangan 37 OPD/100 % 8. Persentase produk hukum yang difasilitasi per tahun 66 9. ...

bersih dan sanitasi layak

15. Meningkatnya

pengelolaan SDA yang

menerapkan prinsip

pembangunan

berkelanjutan

30. Persentase pengelolaan Sumber

daya alam yang sesuai dengan

UKL/UPL/AMDAL, SPPLH

60%

16. Meningkatnya

kewaspadaan dan

mitigasi terhadap

bencana

31. Persentase Desa yang telah

mengikuti kegiatan Kelompok

Masyarakat Peduli Bencana

(KMPB)

40%

32. Jumlah desa yang tangguh

terhadap bencana 122 desa

33. Jumlah bantuan penanggulangan

bencana pada saat tanggap

darurat

90%

34. Persentase aparatur yang

bersertifikat Pelatihan Tanggap

Bencana

75%

17. Meningkatnya

pemanfaatan ruang

sesuai peruntukan

35. Persentase pemanfaatan ruang

sesuai dengan peruntukannya 100%

18. Meningkatnya kepatuhan

masyarakat dalam

pemanfaatan ruang untuk

pendirian bangunan

(permukiman)

36. Ketaatan terhadap RTRW 100%

19. Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi 37. Pertumbuhan ekonomi 90%

20. Meningkatnya PDRB per

kapita 38. PDRB per kapita ADH Berlaku 35 juta

39. PDRB per kapita ADH Konstan 15 juta

40. Persentase koperasi aktif 17

41. Persentase pertumbuhan

industry 10%

42. Cakupan bina kelompok

pedagang / usaha informal 17,77%

43. Tingkat inflasi daerah 4%

21. Meningkatnya jumlah

investasi daerah (PMDN 44. Realisasi PMDN dan PMA 50 Miliar

Page 5: PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ... · OPD berdasarkan peraturan perundang-undangan 37 OPD/100 % 8. Persentase produk hukum yang difasilitasi per tahun 66 9. ...

dan PMA)

22. Meningkatnya informasi

pelayanan terpadu satu

pintu

45. Jumlah informasi dan ijin yang

dikeluarkan

2.578

izin

23. Meningkatnya kunjungan

wisata

46. Jumlah wisatawan yang

berkunjung ke Kabupaten

Morowali Utara

357 Org

24. Tertatanya destinasi

wisata dengan baik 47. Jumlah destinasi wisata yang

tertata baik 30 DTW

25. Meningkatnya harapan

rata-rata lama sekolah

48. Harapan rata-rata lama sekolah

11,65%

26. Meningkatnya

keterjangkauan

pendidikan

49. Angka rata-rata lama sekolah 8,14%

50. Angka partisipasi kasar (APK)

PAUD,SD

51. Angka partisipasi kasar (APK)

SMP

106,51%

100,88%

52. Angka pendidikan yang

ditamatkan 100%

53. Angka partisipasi sekolah SD

54. Angka partisipasi sekolah SMP

20,81%

55,32%

27. Meningkatnya akses dan

pemerataan layanan

pendidikan

55. Angka partisipasi murni (APM)SD

56. Angka partisipasi murni (APM)

SMP

91,93%

80,67%

57. Rasio ketersediaan sekolah

terhadap penduduk usia sekolah

SD

58. Rasio ketersediaan sekolah

terhadap penduduk usia sekolah

SMP

92,93%

69,09%

59. Rasio guru terhadap murid SD 9,93%

Page 6: PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ... · OPD berdasarkan peraturan perundang-undangan 37 OPD/100 % 8. Persentase produk hukum yang difasilitasi per tahun 66 9. ...

60. Rasio guru terhadap murid SMP

63,06%

61. Persentase sekolah dalam

kondisi baik 100%

62. Jumlah perpustakaan 100%

63. Rata-rata jumlah kunjungan ke

perpustakaan pertahun 100%

28. Meningkatnya kuantitas

dan mutu pendidikan

64. Persentase guru yang

bersertifikat pada semua

jenjang (PAUD, SD, SMP)

100%

65. Persentase jumlah sekolah yang

berstandar nasional 100%

29. Meningkatnya Usia

Harapan Hidup 66. Usia Harapan Hidup 72%

67. Jumlah sarana dan prasarana

kesehatan yang dibangun 12%

68. Jumlah sarana dan prasarana

kesehatan yang direhabilitasi 80%

69. Jumlah alat kesehatan yang

memenuhi standar 80%

30.

Meningkatnya pelayanan

screening dan pelayanan

kesehatan berdasar daur

kehidupan

70. Cakupan kunjungan ibu hamil 100%

71. Cakupan ibu hamil yang

ditangani 100%

72. Cakupan pertolongan

persalinan 100%

73. Cakupan pelayanan ibu nifas 100%

74. Cakupan neo-natal dengan

komplikasi yang ditangani 100%

75. Cakupan kunjungan bayi 100%

76. Cakupan universal care

immunization (UCI) 100%

77. Cakupan pelayanan anak balita 100%

78. Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI pada anak

usia 6-24 bulan keluarga miskin

85%

79. Cakupan balita gizi buruk 100%

80. Persentase kecamatan bebas

rawan gizi 70%

Page 7: PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ... · OPD berdasarkan peraturan perundang-undangan 37 OPD/100 % 8. Persentase produk hukum yang difasilitasi per tahun 66 9. ...

81. Cakupan jaringan kesehatan

siswa SD 65%

82. Cakupan peserta pelayanan

kontrasepsi aktif 77%

31. Meningkatnya pelayanan

kesehatan rujukan

83. AV-LOS (Average Lenght Of

Stay)/rata-rata lama rawat

seorang pasien pada waktu

tertentu

3 hari

84. Persentase pasien gawat

darurat yang puas dengan

layanan

95

85. Persentase pengunjung yang

puas dengan layanan RSUD 95%

86. Persentase ketersediaan obat

yang terjangkau (generik) 100%

87. Persentase tingkat kehadiran

dokter dan paramedis saat

dibutuhkan

100%

32. Meningkatnya upaya

promosi kesehatan

88. Jumlah desa siaga terbentuk 125 desa

89. Persentase rumah yang

memenuhi syarat kesehatan 70%

90. Presentase sarana kesehatan

dengan kemampuan

laboratorium kesehatan

80%

91. Rasio puskesmas persatuan

penduduk 0,116

92. Rasio poliklinik persatuan

penduduk 0.04

93. Persentase rumah tangga yang

berperilaku bersih dan sehat 70%

33. Meningkatnya pelayanan

pemeriksaan penyakit

menular

94. Jumlah kesakitan malaria per -

1000 penduduk 3,00

95. Prevalensi HIV (persentase

kasus terhadap penduduk

beresiko)

3 Kasus

96. Angka kesembuhan penderita

TB dengan angka kesakitan

demam berdarah per 100

penduduk

84%

97. Persentase desa yang terkena

kejadian luar biasa (KLB) yang

ditangani dibawah 24 jam

60%

34. Meningkatnya pelayanan 98. Rasio posyandu persatuan

balita 186%

Page 8: PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ... · OPD berdasarkan peraturan perundang-undangan 37 OPD/100 % 8. Persentase produk hukum yang difasilitasi per tahun 66 9. ...

kesehatan lingkungan 99. Persentase desa/kelurahan

yang stop membuang air besar

sembarangan

100%

100. Persentase tempat pengolahan

makanan yang memenuhi

syarat kesehatan

100%

101. Persentase balita gizi buruk 100%

35. Meningkatnya

pemberdayaan

masyarakat bidang

kesehatan

102. Jumlah kelompok masyarakat,

organisasi swadaya

masyaraakat dan dunia usaha

yang terlibat dalam bidang

kesehatan

14 Klp

36. Meningkatnya partisipasi

stakeholder dalam

perencanaan

pembangunan

103. Persentase masyarakat yang

mengikuti Musrenbang (Tingkat

Desa, Kecamatan, Kabupaten)

100%

104. Rata-rata jumlah kelompok

binaan lembaga pemberdayaan

masyarakat (LPM)

16,39%

105. Rata-rata jumlah kelompok

binaan PKK 24%

106. Persentase PKK aktif 100%

37. Optimalnya mekanisme

dan sistem perencanaan

yang komprehensif dan

partisipatif

107. Jumlah dokumen perencanaan

pemda yang tersusun 100%

108. Persentase usulan Musrenbang

yang ditindaklanjuti dalam

RKPD

100%

109. PDRB perkapita 44 Juta

110. Persentase pelaksanaan

program kegiatan dalam APBD

sesuai dengan dokumen

perencanaan

100%

111. Persentase hasil monev yang

ditindaklanjuti 100%

112. Persentase penyelesaian tindak

lanjut hasil temuan

BPK/Inspektorat

Kabupaten/Inspektorat Provinsi

100%

38. Terjaminnya pengelolaan

rumah ibadah 113. Rasio tempat ibadah yang layak 3,28%

39. Terpeliharanya kerukunan

intra dan antar umat

114. Rasio pemuka agama yang

mendapatkan fasilitas dari

pemerintah daerah

12 Orang

Page 9: PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ... · OPD berdasarkan peraturan perundang-undangan 37 OPD/100 % 8. Persentase produk hukum yang difasilitasi per tahun 66 9. ...

beragama 115. Jumlah FKUB yang dibentuk 10 Klp

116. Meningkatkan Kesadaran

masyarakat tentang bahaya

penyakit masy (Pekat)

100%

40. Terwujudnya sekolah

yang menerapkan

prinsip-prinsip pendidikan

harmoni

117. Persentase alokasi anggaran

pendidikan non formal terhadap

anggaran pendidikan

10%

118. Jumlah kelompok seni budaya

yang dibina 100%

41. Meningkatnya peran

perempuan dalam

pembangunan

pemerintahan dan

kemasyarakatan

119. Rasio KDRT

0,04

120. Jumlah kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak

yang diselesaikan

20 Kasus

121. Jumlah koordinasi dan

sosialisasi yang dilakukan 1 Keg

122. Persentase perempuan yang

mendapatkan kesempatan

diklat

150 Org

42. Menurunnya kekerasan

terhadap perempuan 123. Jumlah KDRT 15 Kasus

43. Meningkatnya

keikutsertaan masyarakat

dalam KB dan terciptanya

keluarga sejahtera yang

berkualitas

124. Rasio akseptor peserta KB Aktif 72,50%

125. Persentase Cakupan peserta KB

aktif 76,45%

44. Meningkatnya pemuda

yang berprestasi dalam

bidang olahraga

126. Jumlah gedung Olahraga 1 gedung

127. Jumlah Kegiatan Olahraga 100%

45.

Menurunnya jumlah dan

persentase penduduk

miskin

128. Jumlah penduduk miskin 39.812

129. Indeks kedalaman kemiskinan 13%

130. Indeks keparahan kemiskinan 13%

131. Jumlah para penyandang cacat

dan trauma yang dibina

20

132. Jumlah panti asuhan lanjut

usia/jompo yang ditangani

3 Panti

Page 10: PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ... · OPD berdasarkan peraturan perundang-undangan 37 OPD/100 % 8. Persentase produk hukum yang difasilitasi per tahun 66 9. ...

133. Jumlah anak terlantar yang

dibina 2 orang

134. Jumlah korban bencana alam

dan pekerja migran PMKS yang

memperoleh askessos

100%

46. Menurunnya tingkat

pengangguran terbuka

(TPT)

135. Tingkat pengangguran terbuka

(TPT) 2,04 %

136. Rasio penduduk yang bekerja 80%

137. Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) 85%

138. Jumlah penduduk yang bekerja 104,547

47. Meningkatnya

kesejahteraan petani dan

nelayan (NTP=100) 139. Nilai Tukar Petani (NTP) 105,56%

Page 11: PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ... · OPD berdasarkan peraturan perundang-undangan 37 OPD/100 % 8. Persentase produk hukum yang difasilitasi per tahun 66 9. ...

PROGRAM

No Program Anggaran

(Rp)

1. Program penataan administrasi kependudukan 1,364,531,439

2. Program perbaikan system administrasi kearsipan 106,550,000

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 269,640,000

4. Program peningkatan kapasitas lembaga Perwawakilan Rakyat

Daerah 2,850,550,000

5. Program evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah 127,614,000

6. Program penataan peraturan perundang-undangan 213,458,656

7. Program pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja OPD 93,278,220

8. Program peningkatan system pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan KDH 204,215,972

9. Program peningkatan kerjasama anatar Pemerintah Daerah 117,306,500

10. Program peningkatan Sumber Daya Aparatur 2,433,755,529

11. Program pengembangan system pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan KDH 2,977,420,,630

12. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan 117,005,000

13. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2,256,101,768

14. Program Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 231,147,000

15. Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian

kinerja dan keuangan 211,970,000

16. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 5,905,923,587

17. Program pembangunan infrastrutur perdesaan 1,449,000,000

Page 12: PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ... · OPD berdasarkan peraturan perundang-undangan 37 OPD/100 % 8. Persentase produk hukum yang difasilitasi per tahun 66 9. ...

18. Program pembangunan jalan dan jembatan 9,740,043,570

19. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1,125,182,400

20. Program pembangunan saluran Drainase/gorong-gorong 2,501,412,000

21. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 2,630,000,000

22. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa

dan jaringan pengairan lainnya 7,144,831,430

23. Program Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu 4,790,000,000

24. Program Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu,

pengadaan Rambu-rambu Lalu lintas 127,500,000

25. Program pembangunan halte Bus, Taxi gedung terminal 200,000,000

26. Program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana

sehat

1,125,567,773

27. Program pembinaan dan pengembangan bidang

ketenagalistrikan 1,205,230,000

28. Program Ruang Terbuka Hijau 299,900,000

29. Program pengembangan infrastruktur perdesaan 1,613,326,000

30. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup 489,216,900

31.

Program pencegahan dan kesiapsiagaan

203,250,000

32. Program kedaruratan dan logistic 85,000,000

33. Program pencegahan dan pengurangan resiko bencana 150,000,000

34. Program pemanfaatan ruang 90,000,000

35. Program perencanaan tata ruang 1,869,332,320

Page 13: PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ... · OPD berdasarkan peraturan perundang-undangan 37 OPD/100 % 8. Persentase produk hukum yang difasilitasi per tahun 66 9. ...

36. Program pengembangan data /informasi , kegiatan penyusunan

profil daerah 212,295,834

37. Program penciptaan iklim usaha kecil menegah yang kondusif 447,755,161

38. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif UKM 188,821,690

39. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 51,000,000

40. Program peningkatan kemampuan teknologi industri 21,323,050

41. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 343,168,250

42. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 227,099,500

43. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 90,941,235

44. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 758,296,702

45. Program pengembangan Destinasi Pariwisata 949,500,000

46. Program pengembangan pemasaran pariwisata 889,404,950

47. Program pendidikan anak usia dini 4,041,893,250

48. Program wajib belajar pendidikan Sembilan tahun 17,980,179,450

49. Program bertambahnya ruang kelas yang direhabilitasi serta

jumlah ruangan kelas layak pakai 13,961,751,000

50. Program wajib belajar pendidikan Sembilan tahun 40,597,801,450

51. Program peningkatan mutu pendidikan dan dan tenaga

kependidikan 1,312,093,303

52. Program wajib belajar pendidikan Sembilan tahun 13,961,751,000

53. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan

perpustakaan 42,900,00

54. Program pendataan perpustakaan dan pelayanan perpustakaan

keliling 120,490,000

55. Program peningkatan mutu pendidikan dan dan tenaga

39,899,000

Page 14: PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ... · OPD berdasarkan peraturan perundang-undangan 37 OPD/100 % 8. Persentase produk hukum yang difasilitasi per tahun 66 9. ...

kependidikan

56. Program wajib belajar pendidikan Sembilan tahun 84,889,950

57. Program Upaya Kesehatan 7,644,252,999

58. Program Peningkatan sarana prasaran aparatur 3,023,498,000

59. Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana

prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya 259,958,400

60. Program upaya kesehatan 67,057,185

61. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1,635,625,000

62. Program perbaikan gizi masyarakat 67,168,175

63. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1,029,931,830

64. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana

RS/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 37,253,546,690

65. Program standarisasi pelayanan kesehatan 733,125,000

66. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 56,870,000

67. Program standarisasi pelayanan 500,000,000

68. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 23,200,000

69. Program pencegahan dan pengendalian penyakit menular 90,029,000

70. Program pengembangan lingkungan sehat 85,594,700

71. Program pelayanan kesehatan khusus 29,063,150

72. Program perencanaan pembangunan daerah 205,366,360

73. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 455,302,000

74. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan 458,285,000

75. Program perencanaan pembangunan daerah 402,620,140

76. Program perencanaan pembangunan daerah,

67,780,000

Page 15: PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ... · OPD berdasarkan peraturan perundang-undangan 37 OPD/100 % 8. Persentase produk hukum yang difasilitasi per tahun 66 9. ...

kegiatanpelaksanaanforum SKPD

77. perencanaan pembangunan daerah, kegiatanpenyusunan profil

daerah 212,295,844

78. perencanaan pembangunan daerah, kegiatan evaluasi

pelaksanaan RKPD 81,080,000

79.

perencanaan pembangunan daerah, kegiatan monitoring

evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

230,346,300

80. Program peningkatan system pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan KDH 2,977,420,630

81. Program peningkatan kualitas kehidupan beragama 247,100,000

82. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

criminal 244,645,561

83. Program pemberantasan penyakit masyarakat 67,200,000

84.

Program pendidikan non formal (kegiatan pengembangan

pendidikan keaksaraan) 581,333,750

Program pengelolaan kekayaan budaya 335,514,750

85. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan

perempuan 672.441.162

86. Program Keluarga Berencana 4,957,685,700

87. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 1,289,345,776

88. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga 610,810,000

89. Program pemberdayaan fakir miskin , Komunitas Adat Terpencil

dan Penyandang masalah kesejahteraan social(PMKS) lainnya 3,400,536,498

90. Program percepatan penanggulanagn kemiskinan daerah 311,661,013

91. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 217,726,958

Page 16: PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ... · OPD berdasarkan peraturan perundang-undangan 37 OPD/100 % 8. Persentase produk hukum yang difasilitasi per tahun 66 9. ...

92. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo 85,512,316

93.

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat

terpencil(KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS)

107,799,000

94. Program peningkatan kesempatan kerja 197,504.411

55. Program peningkatan kualitas dan prduktifitas tenaga kerja 268,250,000

96.

- Program peningkatan kesejahteraan petani/ Program

penyuluhan pertanian/perkebunan 2,247,714,614

Kolonodale, 5 Maret 2018

BUPATI MOROWALI UTARA,

APTRIPEL TUMIMOMOR