Top Banner
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 273/Kpts/OT.160/4/2007 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI LAMPIRAN 2 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KELOMPOKTANI (RDK) DAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOKTANI (RDKK) DEPARTEMEN PERTANIAN 2007
17

Permentan 273 Lamp 2

Jun 24, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Permentan 273 Lamp 2

MENTERI PERTANIANREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIANNOMOR: 273/Kpts/OT.160/4/2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI

LAMPIRAN 2

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANADEFINITIF KELOMPOKTANI (RDK) DAN

RENCANA DEFINITIF KEBUTUHANKELOMPOKTANI (RDKK)

DEPARTEMEN PERTANIAN2007

Page 2: Permentan 273 Lamp 2

1

Page 3: Permentan 273 Lamp 2

2

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 13 April 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth:1. Menteri Dalam Negeri;2. Menteri Kehutanan;3. Menteri Kelautan dan Perikanan;4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;5. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;6. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Page 4: Permentan 273 Lamp 2

3

LAMPIRAN 2. PERATURAN MENTERI PERTANIANNOMOR : 273/Kpts/Ot.160/4/2007TANGGAL : 13 April 2007

PEDOMANPENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KELOMPOKTANI (RDK) DAN

RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOKTANI (RDKK)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program utama pembangunan pertanian yaitu: Peningkatan KetahananPangan dan Pengembangan Agribisnis. Kedua program tersebut padadasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan ketersediaan panganmenuju Ketahanan Pangan Nasional maupun daerah, melaluitersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu serta meratadengan harga terjangkau oleh seIuruh lapisan masyarakat di tingkatrumah tangga. Ketahanan pangan tersebut merupakan tanggung jawabbersama antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk mewujudkan program ketahanan pangan tersebut, khususnyapenyediaan pangan, perlu disusun rencana/sasaran setiap tahun.Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian melaluimusyawarah menyusun Rencana Definitif Kelompok (RDK) yangmerupakan rencana kerja usahatani dari kelompoktani untuk satuperiode 1 (satu) tahun berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersamadalam pengelolaan usahatani.

RDK hendaknya dijabarkan lebih lanjut oleh kelompoktani dalam suatuRencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang merupakan alatperumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesinpertanian, baik yang berdasarkan kredit/permodalan usahatani bagianggota kelompoktani yang memerlukan maupun dari swadana petani.Pesanan berupa RDKK yang disusun melalui musyawarah anggotakelompoktani hendaknya disampaikan kepada Gabungankelompoktani, Perusahaan Mitra (distributor pupuk dan benih) sertaPerbankan (khusus untuk keperluan kredit) selambat-Iambatnya 1 (satu)bulan sebelum Musim Tanam, sehingga teknologi dapat diterapkansesuai anjuran.

Page 5: Permentan 273 Lamp 2

4

Oleh karena itu penyusunan RDKK yang dilaksanakan olehkelompoktani secara serentak dan tepat waktu merupakan kegiatanstrategis, sehingga perlu suatu gerakan untuk mendorong petani/kelompoktani menyusun RDKK.

Mekanisme penyusunan RDKK harus memperhatikan keinginan parapetani, namun mengingat kemampuan petani dalam menyusunperencanaan masih terbatas, maka penyuluh pertanian perlumendampingi dan membimbing petani/kelompok dalam menyusunnya,sehingga rencana yang disusun sesuai dengan kebutuhan dankemampuan petani dalam menjalankan kegiatan usahataninya.

1.2. Tujuan

Pedoman penyusunan RDK dan RDKK bertujuan:

1). Meningkatkan peran kelompoktani dalam menyusun rencanakegiatan usahatani berkelompok;

2). Meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam membimbingkelompoktani penyusunan rencana kegiatan usahataniberkelompok.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1). Tersusunnya rencana kegiatan usahatani berkelompok yang baiksebagai pedoman anggota kelompok dalam melaksanakankegiatan usahataninya,

2). Tersusunnya rencana kebutuhan sarana produksi pertanian danpermodalan sebagai pendukung kegiatan usahatani;

3). Terlaksana tugas dan fungsi penyuluh secara optimal dalammembimbing kelompoktani penyusunan rencana kegiatanusahatani berkelompok.

1.4. Kata Kunci

1). Rencana Definitif Kelompok (RDK), adalah rencana kerjausahatani dari kelompoktani untuk 1 (satu), yang disusun melaluimusyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatanbersama dalam pengelolaan usahatani;

Page 6: Permentan 273 Lamp 2

5

2). Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencanakebutuhan kelompoktani untuk 1 (satu) musim tanam yangdisusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani,meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesinpertanian serta modal kerja, untuk mendukung pelaksanaan RDKyang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanankelompoktani kepada gabungan kelompoktani atau lembaga lain(distributor sarana produksi dan perbankan);

3). Penyuluhan Pertanian, adalah proses pembelajaran bagi pelakuutama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampumenolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengaksesinformasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya,sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensiusaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkankesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;

4). Penyuluh Pertanian PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberitugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh olehpejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkuppertanian, perikanan, kehutanan untuk melakukan kegiatanpenyuluhan;

5). Pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,dan peternakan), adalah seluruh kegiatan yang meliputi usahahulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjangpengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistemyang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi,modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkanmanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;

6). Usaha tani, adalah usaha di bidang pertanian, peternakan danperkebunan;

7). Petani, adalah perorangan warga negara Indonesia besertakeluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidangpertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwadan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputiusaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasapenunjang;

8). Pekebun, adalah perorangan warga negara Indonesia ataukorporasi yang melakukan usaha perkebunan;

Page 7: Permentan 273 Lamp 2

6

9). Peternak, adalah perorangan warga negara Indonesia ataukorporasi yang melakukan usaha peternakan;

10). Kontak tani adalah ketua atau mantan ketua kelompok tani yangmasih aktif sebagai anggota kelompok dan diakuikepemimpinannya dalam menggerakkan anggota/petani untukmengembangkan usahanya;

11). Kelompoktani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yangdibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisilingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untukmeningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;

12). Gabungan kelompoktani (GAPOKTAN) adalah kumpulanbeberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja samauntuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;

13). Pemberdayaan Kelompok, merupakan upaya memfasilitasikelompok untuk menggunakan potensi dan kreatifitasnya sendiridalam mencapai tujuan mensejahterakan petani anggotanya;

14). Intensifikasi Pertanian adalah upaya pengamalan ilmu danteknologi dalam usahatani untuk meningkatkan Produktivitasdan efisiensi dengan memanfaatkan1 potensi tanaman, lahan,daya dan dana secara terpadu serta mempertahankan kelestariansumberdaya alam.

II. PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KELOMPOK (RDK) DAN RENCANADEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK)

2.1. Tata Cara Penyusunan RDK dan RDKK

2.1.1. Rencana Definitif Kelompok

Rencana Definitif Kelompok sebagai rencana kegiatankelompoktani untuk 1 (satu) tahun yang berisi rincian kegiatandan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani.Rencana defenitif kelompok disusun dengan tahapan sebagaiberikut:

1). Pertemuan pengurus kelompoktani yang didampingi olehPenyuluh Pertanian dalam rangka persiapan penyusunanRDK.

Page 8: Permentan 273 Lamp 2

7

2). Pertemuan anggota kelompoktani dipimpin oleh KetuaKelompoktani yang didampingi penyuluh pertanian untukmembahas, menyusun dan menyepakati rencanakegiatannya dalam pengelolaan usahatani antara lain ;pola tanam, sasaran areal tanam, sasaran produksi,sarana produksi dan permodalan, teknologi usahatani,jadwal kegiatan, pembagian tugas.

3). RDK dituangkan dalam bentuk format (terlampir) yangditandatangani oleh ketua kelompok dan menjadi pedomanbagi anggota kelompoktani dalam menyelenggarakankegiatan usahataninya.

2.1.2. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

RDKK sebagai dasar rencana pengadaan dan pelayanan dariGAPOKTAN. Dalam pelaksanaan penyusunan RDKK mengacukepada RDK masing-masing kelompok dengan tahapan sebagaiberikut:

1). Pertemuan pengurus kelompoktani yang didampingi olehPenyuluh Pertanian dalam rangka persiapan penyusunanRDKK.

2). Pertemuan anggota kelompoktani dipimpin oleh KetuaKelompoktani yang didampingi penyuluh pertanian untukmembahas, menyusun dan menyepakati daftar kebutuhansarana produksi 6 tepat (tepat jenis, jumlah, waktu,tempat, harga dan mutu) yang akan dibiayai secaraswadana maupun kredit dari tiap anggota kelompoktani.Daftar yang disusun akan berfungsi sebagai pesanankelompoktani kepada GAPOKTAN. RDKK selesai palinglambat 1 bulan sebelum jadual tanam.

3). Meneliti kelengkapan RDKK dan penandatanganan RDKKoleh Ketua kelompoktani yang diketahui oleh PenyuluhPertanian.

Page 9: Permentan 273 Lamp 2

8

2.2. Materi RDK dan RDKK

2.2.1. RDK

Materi RDK meliputi:

1) Pola tanam dan pola usahatani yang disusun atas dasarpertimbangan :

a. Aspek teknis, meliputi; agroekosistem danteknologi;

b. Aspek ekonomi, meliputi ; permintaan pasar, harga,keuntungan usahatani;

c. Aspek sosial, meliputi ; kebijakan pemerintah, kerjasama kelompoktani dan dukungan masyarakatdengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

2) Sasaran areal tanam dan produksi didasarkan atas;

a. Potensi wilayah kelompoktani;

b. Produktivitas dari masing-masing komoditi;

c. Kebutuhan konsumsi anggota kelompok danpermintaan pasar.

3) Teknologi usahatani,

a. Ketersediaan teknologi;

b. Rekomendasi teknologi;

4) Sarana produksi dan permodalan, didasarkan atas;

a. Luas areal usahatani kelompoktani;

b. Teknologi yang akan diterapkan;

c. Kemampuan permodalan anggota kelompoktani;

5) Jadwal kegiatan, mengacu kepada rencana kegiatanusahatani;

6) Pembagian tugas disesuaikan dengan kesediaan dankesepakatan kelompok.

Page 10: Permentan 273 Lamp 2

9

2.2.2.RDKK

Materi RDKK terdiri dari

1) Jenis dan luas masing-masing komoditi yang diusahakan

2) Perhitungan kebutuhan:

a. benih

b. pupuk

c. pestisida

d. biaya garap dan pemeliharaan

e. biaya panen dan pasca panen

3) Jadual penggunaan sarana produksi (sesuai kebutuhanlapangan)

Masing-masing kebutuhan tersebut ditentukan jumlah maupunnilai uangnya dan diperinci yang akan dibiayai secara swadanadan kredit.

III. MEKANISME PELAKSANAAN RDKK

3.1. Mekanisme Pengajuan RDKK

Proses pengajuan RDKK baik swadana maupun kredit dilakukan dengantahapan sebagai berikut :

1) RDKK yang telah disusun dibuat rangkap 3 (tiga), Lembar pertamadisampaikan kepada GAPOKTAN sebagai pesanan saranaproduksi pertanian dan permodalan, lembar ke-2 sebagai arsippenyuluh dan lembar ke-3 untuk arsip kelompoktani;

2) GAPOKTAN mengkompilasi RDKK dari kelompoktani danmenyampaikan hasilnya ke sekretariat POSKO IV (POSKOtingkat kecamatan);

3) POSKO IV melakukan verifikasi terhadap kompilasi RDKK dariGAPOKTAN sebelum diteruskan ke sekretariat POSKO III,apabila terdapat ketidaklengkapan RDKK tersebut dikembalikanke GAPOKTAN untuk dilakukan perbaikan. Selanjutnya POSKOIV meneruskan RDKK yang telah diverifikasi ke sekretariatPOSKO III rangkap 2 (dua);

Page 11: Permentan 273 Lamp 2

10

4) POSKO III meneruskan setiap RDKK yang disampaikan olehPOSKO IV ke unit pelayanan sarana produksi dan permodalan(distributor sarana produksi dan perbankan) setelah disetujuiketua harian POSKO III. Disamping itu POSKO III mengkompilasiRDKK yang telah masuk.

3.2. Mekanisme Penyaluran Sarana Produksi Pertanian danPermodalan

3.2.1. Sarana Produksi Pertanian

Penyaluran sarana produksi dilakukan oleh distributor yang ditunjuk,langsung ke GAPOKTAN dengan tahapan sebagai berikut:

1). Atas dasar kompilasi RDKK yang diterima dari POSKO III, dis-tributor menyusun rencana dan jadwal penyaluran saranaproduksi dan selanjutnya dikonfirmasikan ke GAPOKTAN;

2). GAPOKTAN menginformasikan rencana dan jadual penyaluranyang telah disepakati ke masing-masing POKTAN;

3). Atas dasar informasi GAPOKTAN, POKTAN menyiapkananggotanya untuk menerima sarana produksi sesuai jadualditetapkan dan memenuhi kreteria 6 (enam) tepat.

Apabila Gapoktan belum mampu sebagai penyalur saprodi dapatbekerja sama dengan kios resmi yang sudah ada.

3.2.2. Permodalan

1). Penyalur kredit yang ditunjuk (perbankan) memverifikasiRDKK yang diterima dari POSKO III selanjutnya menyusunrencana dan jadwal pencairan kredit yang dikonfirmasikanke GAPOKTAN;

2). Penyaluran dana kredit melalui GAPOKTAN, untukselanjutnya menyelesaikan transaksi pengadaan saranaproduksi dengan distributor. Dana kredit di luar saranaproduksi diserahkan langsung kepada anggota kelompokmelalui kelompoktani.

Teknis penyaluran sarana produksi dan permodalan diaturtersendiri bersama instansi terkait.

Page 12: Permentan 273 Lamp 2

11

IV. GERAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RDK/ RDKK

4.1. Persiapan Penyusunan RDK dan RDKK

1) Sosialisasi manfaat dan kegunaan RDK bagi para petani, stake-holders lainnya untuk peningkatan dan pengembangan usahatani;

2) Inventarisasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usahatani di masing-masing wilayah;

3) Meningkatkan kemampuan pendamping ( penyuluh, kepaladesa, tokoh masyarakat setempat);

4) Meningkatkan kemampuan anggota kelompok dalam menyusunRDK dan RDKK.

4.2. Pelaksanaan Gerakan RDK dan RDKK

1) Penyusunan RDK dilaksanakan secara serentak pada hari KridaPertanian (Juni-Juli ) untuk perencanaan usaha tani musim tanamOktober-Maret dan musim tanam April-September;

2) Penyusunan RDKK selesai dilaksanakan pada Bulan Agustusuntuk kegiatan Musim Tanam Oktober-Maret dan Bulan Pebruariuntuk kegiatan musim tanam April-September, kemudiandisampaikan kepada GAPOKTAN;

3) Penyampaian RDKK ke GAPOKTAN sampai realisasi penyaluransarana produksi dan kredit dilaksanakan dalam jangka waktu 1bulan;

4) Penyaluran masing-masing jenis sarana produksi disesuaikandengan kebutuhan lapangan;

5) Pelaksanaan kegiatan usaha tani dilaksanakan secara gerakanbersama dalam kelompok sesuai dengan jadwal yang tercantumdalam RDK.

Page 13: Permentan 273 Lamp 2

12

V. SUPERVISI DAN EVALUASI

5.1. Supervisi

Supervisi diselenggarakan secara terkoordinasi, berkala danberkelanjutan, untuk memperlancar penyusunan RDK/RDKK sertagerakan-gerakannya mencapai sasaran yang diharapkan. supervisidilakukan secara bertingkat, yaitu :

1). Tim Supervisi Pusat melakukan supervisi ke Provinsi dalamrangka memantau sampai seberapa jauh penyusunan RDK/RDKK dilaksanakan, permasalahan yang ada, serta saranpemecahannya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

2). Tim supervisi provinsi melakukan supervisi ke kabupaten/kotadan kecamatan;

3). Tim supervisi kabupaten/kota melakukan supervisi ke kecamatan,desa dan kelompoktani;

4). Pembinaan gerakan penyusunan RDK/ RDKK dilakukan oleh :

a. Camat selaku Ketua Posko IV melakukan pembinaanagar gerakan penyusunan RDK/RDKK diwilayahnyaberjalan lancar;

b. Anggota Posko IV lainnya membina GAPOKTAN yangada diwilayah kerjanya sesuai Tupoksi masing-masing;

c. Penyuluh Pertanian membimbing penerapan teknologiusaha tani yang dianjurkan.

Tim supervisi di masing-masing tingkatan ditetapkan oleh KetuaPOSKO.

5.2. Evaluasi dan Pelaporan

Evalusi dan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang untukmengetahui kemajuan dan permasalahan yang timbul dalampenyusunan serta pelaksanaan gerakan-gerakan RDK dan RDKKsebagai bahan perbaikan perencanaan dimasa yang akan datang.

Page 14: Permentan 273 Lamp 2

13

VI. PENUTUP

Pedoman penyusunan dan pelaksanaan RDK dan RDKK tidak terpisahkandari pedoman penumbuhan dan pengembangan kelompoktani yang diterbitkanoleh Badan Pengembangan SDM Pertanian. Apabila diperlukan, pemerintahdaerah kabupaten/kota dapat menyusun petunjuk pelaksanaan lebih lanjut.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Page 15: Permentan 273 Lamp 2

14

Page 16: Permentan 273 Lamp 2

15

Page 17: Permentan 273 Lamp 2

16