PermenPU 45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan BGN

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negarapermen pu nomor 45/ prt/ m/ 2007DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR

BANTUAN TEKNISdengan maksud:membina dan mengatur penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung,yang bertujuan:terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, aman, nyaman, sehat, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya; danterwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung.adalah upaya memberdayakan pihak-pihak terkait dalam hal teknis baik berupa bantuan tenaga, informasi, maupun percontohan.

Lingkup BANTUAN TEKNIS1.Bantuan Tenaga:2.Bantuan Informasi:Pemimpin Proyek;Panitia;Pengelola Teknis.Peraturan, Pedoman/ Petunjuk/Standar Teknis;Advis Teknis;Rekomendasi.3.Bantuan Percontohan:Model Pengaturan (RTBL,;Fisik.Tenaga Teknis;Narasumber;Penatar/penyuluh.

SKB MENKEU,MENPUTL, KETUA BAPPENAS tahun 1970KepMenPUNo. 281/KPTS/79KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA tentang Pedoman Standarisasi dan Pedoman Operasional Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara dari tahun 1979 sd. 1993Dirjen CK menetaapkaan Harga Satuan per-M2 dan Pedoman OperasionalSKB MENKEU dan KETUA BAPPENAS tahun 1979Harga Satuan per-M2 dan Pedoman Operasional ditetapkan secara periodik oleh Dirjen CK Dep, PU.SEB MENKEU dan KETUA BAPPENASSEB MENKEU dan KETUA BAPPENAS tahun 1997KEPPRES 16/1994Harga Standar untuk pelbagai jenis barang dan kegiatan ditetaapkan secara khusus secara berkala oleh BAPPENAS dan DEP. KEU.Pembagunan gedung negara untuk keperluan dinas mengikuti PEDOMAN TEKNIS dari Dep. PU.Pedoman Teknis masih dalam taraf penyelesaian Dep. PU. cq. DCJK.KEPUTUSAN DJCK295/KPTS/CK/97KEPMEN KIMPRASWIL332/KPTS/M/2002PERMEN PU45/PRT/M/2007tentang PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARADASAR HUKUM Pengaturan BGN

DASAR HUKUM Pengaturan BGN1.PP No. 36 tahun 2005, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002, bahwa penyelenggaraan bangunan gedung negara diatur oleh Menteri PU. {Ps.5 ayat (8)} 2.PP No. 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bahwa penetapan kebijakan pembangunan serta pengelolaan gedung dan rumah negara merupakan urusan Pemerintah.

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Tujuan:Terwujudnya bangunan gedung negara yang fungsional, aman, sehat, nyaman, MUDAH (selamat, efisien), serta serasi dan seimbang dengan lingkungannya, Terwujudnya penyelenggaraan bangunan gedung negara yang tertib, efektif, dan efisien.Maksud:Sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para penyelenggara pembangunan bangunan gedung dan rumah negara

PENGERTIANBangunan Gedung Negara: adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi milik negara dan dibangun dengan sumber pembiayaan APBN, dan atau sumber pembiayaan lainnya.

KLASIFIKASI BGNSTANDAR LUAS BGNSTANDAR HARGAPERSYARATAN TEKNISPENYELENGGARA PEMBANGUNANORGANISASI & TATA LAKSANAPROSEDUR PEMBANGUNANPEMBIAYAAN PEMBANGUNANPERAWATAN/ PEMELIHARAANPEMBINAAN & WASTEKSPESIFIKASI TEKNISTATA CARA PENYELENGGARAANMATERI PTPBGN

MATERI PTPBGNKLASIFIKASI BGNSTANDAR LUAS BGNPERSYARATAN TEKNISPENYELENGGARA PEMBANGUNANORGANISASI & TATA LAKSANAPEMBANGUNAN TERTENTUPERAWATAN/ PEMELIHARAANPEMBINAAN & WASTEKPERSYARATAN BGNTATA CARA PENYELENGGARAANTIPE RUMAH NEGARAPERSYARATAN ADMINISTRASIKOMPONEN BIAYAPEMBIAYAAN BGN TERTENTUPEMBIAYAAN NON STANDARPROSENTASE KOMPONEN PEKERJAANPEMBIAYAAN BGNTAHAPAN PEMBANGUNAN BGNPERSIAPANPERENCANAAN & PELAKSANAANPENDAFTARAN BGN

Klasifikasi BGN (perubahan)BG Kantor yang sudah ada disain prototipe-nya/ sd. 2 lantai/luas sd. 500 m2Rumah Dinas Tipe C,D, dan EPelayanan kesehatan: PuskesmasPendidikan: lanjutan dan dasar sd. 2 lantai

BG Kantor belum ada prototipe-nya/ diatas 2 lantai/ >500 m2Rumah Dinas Tipe A & B, atau C,D,&E bertingkatRumah Sakit Klas A & BUniversitas/Akademi

Istana Negara/Wisma NegaraInstalasi NuklirLaboratoriumBangunan MonumentalKlas Penggunaan BangunanSEDERHANATIDAKSEDERHANAKHUSUS

Tipe B Rumah Negara (perubahan)Menteri/Kepala Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara

Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala BadanPejabat yang setingkat

Direktur, Kapus, Karo, KaKanwilPejabat yang setingkat

Kasubdit, Kabag, KabidPejabat yang setingkat

Kasi, Kasubag, KasubdidPejabat yang setingkat

KasubseksiPejabat yang setingkatKlas Penggunaan BangunanKhususACDEB250 M2-600 M2120 M2-350 M270 M2 - 200 M250 M2 - 120 M235 M2 - 100 M2

2. RUMAH NEGARAStandar luas Rumah Negara ditentukan sesuai dengan tipeperuntukannya, sebagai berikut:Tipe Luas Bangunan Luas lahan *):

Khusus 400 m2 1.000 m2A 250 m2 600 m2B 120 m2 350 m2C 70 m2 200 m2D 50 m2 120 m2E 36 m2 100 m2

Jenis dan jumlah ruang minimum yang harus ditampungdalam tiap Tipe Rumah Negara, sesuai dengan yangtercantum dalam Tabel D. Luas teras beratap dihitung 50%,sedangkan luas teras tidak beratap dihitung 30%.*) PENJELASAN 1. Dalam hal besaran luas lahan telah diatur dalamRencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkandalam Peraturan Daerah setempat, maka standarluas lahan dapat disesuaikan;

2. Dalam hal rumah negara dibangun dalam bentukbangunan gedung bertingkat/rumah susun, makaluas lahan tersebut tidak berlaku, disesuaikandengan kebutuhan sesuai Rencana Tata RuangWilayah;

3. Toleransi maksimal kelebihan luas tanahberdasarkan lokasi Rumah Negara: a. DKI Jakarta : 20 % b. Ibu Kota Provinsi : 30 % c. Ibukota Kab/Kota : 40 % d. Perdesaan : 50 % Perkecualian terhadap butir 3 apabila sesuaidengan ketentuan RTRW setempat atau letak tanahdisudut

Persyaratan Bangunan Gedung NEGARA

Persyaratan TeknisTata Bangunan(bangunan gedung dengan lingkungannya)Keandalan Bangunan Gedung (teknis teknologis bangunan gedung)

Persyaratan AdministrasiStatus Hak atas Tanah dan Perizinan Dokumen-Dokumen

Persyaratan Teknis BGFUNGSIONAL TATA BANGUNAN & LINGKUNGANkeselamatankesehatankemudahan/aksesibilitaskenyamananKEANDALANperuntukan dan intensitas bangunanwujud / arsitektur bangunan dan lingkungandampak lingkungan

PERATURAN & STANDAR YANG HARUS DIACUKepMen PU No. 441/KPTS/1998 PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG (BCI)SNI-SNI TENTANG BANGUNAN GEDUNGPERDA SETEMPAT TENTANG BANGUNANUNDANG-UNDANG N0 28/2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNGUNDANG-UNDANG N0 18/1999, TENTANG JASA KONSTRUKSIKepMen PU No. 468/KPTS/1998 PERSYARATAN TEKNIS AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN UMUMDAN LINGKUNGAN

Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung NegaraJarak antar bangunan, KDB, KLB, Ketinggian dan GSB : sesuai Perda SetempatKetinggian langit-langit: 2,60 mKelengkapan S&P: parkir, aksesibilitas, air bersih, persampahan dan limbah serta Tata HijauLantai: keramik, vinil, tegel PCDinding Luar: bata, batako diplester & dicat, dan kacaDinding dalam: bata, batako diplester & dicat, dan kaca, serta partisi kayu lapisPlafond: kayu lapis dicatAtap: genteng, asbes gelombang, seng atau sirapKosen/Daun Pintu: kayu klas II dicat, atau aluminiumPondasi: batu belah, kayu, beton bertulangStruktur Lantai: beton bertulang, baja, kayu klas kuat IIKolom/Balok : beton bertulang, baja, kayu klas kuat IIRangka Atap: kayu klas kuat II, bajaTATA BANGUNAN & LINGKUNGANBAHAN BANGUNANSTRUKTUR BANGUNAN

Air Bersih: PAM; Mandiri/sumurDrainase dan Pembuangan Kotoran: sesuai kebutuhan lokasi dengan rencana kota/lingkungan.Sarana PPB Kebakaran: sesuai Kepmen PU 02/85 dan SNI yang berlakuPenerangan: 100-215 lux/m2Ventilasi 6-10% luas dindingPenangkal Petir: lokalTangga penyelamatan: lebar min. 1,20 mTanda Penunjuk Arah Keluar: jelas dasar putih huruf hijauPintu: lebar min. 0,90 m, satu ruang minimal 2 pintu dn membuka keluar.Koridor/selasar: lebar min. 1,80 m.UTILITAS BANGUNANSARANA PENYELEMATANSpesifikasi Teknis Bangunan Gedung Negara

Status Hak atas Tanah Perizinan BangunanDokumen PembiayaanDokumen PerencanaanDokumen PembangunanDokumen Pendaftarandi catat sebagai asset milik Negara

PERENCANAANPELAKSANAANPEMANFAATANPELELANGANPENDAFTARANPERSIAPANPENGHAPUSANIMBSLFSLFPERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNISPERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNANTahapan Pembangunan BGN

BAGAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG PADA UMUMNYAUU, PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS BG, PERDAPELESTARIANRTRWKAB/KOTA, RDTRKP

PERSETJ/ REKOM.INSTANSILAINAMDALPENYEDIA JASAPENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNGKETERANGAN :M-MasyarakatKT-Kajian TeknisKI-Kajian IdentifikasiRTB-Rencana Teknis PembongkaranTABG-Tim Ahli Bangunan GedungSLF-Sertifikat Laik Fungsi SLFn-Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi PERENCANAANPELAKSANAANIMBSLFPEMBONGKARANPEMANFAATANSLFnRTBPEMBANGUNANKTKIRTBLPENDATAAN / PENDAFTARAN07.a / 26

BAGAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TERTENTUUU, PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS BG, PERDAPELESTARIANRTRWKAB/KOTA, RDTRKPPERSETJ/ REKOM.INSTANSILAINAMDALPENYEDIA JASAPENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNGKETERANGAN :M-MasyarakatKT-Kajian TeknisKI-Kajian IdentifikasiRTB-Rencana Teknis PembongkaranTABG-Tim Ahli Bangunan GedungSLF-Sertifikat Laik Fungsi SLFn-Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Alur proses utamaAlur proses penunjang

OpsionalPERENCANAANPELAKSANAANIMBSLFPEMBONGKARANPEMANFAATANSLFnRTBPEMBANGUNANKTKIRTBLMMMMMMTABGPENDATAAN / PENDAFTARAN07.b / 26( REN LAK )

Pembiayaan Pembangunan BGN:Biaya Pembangunan BGN:Biaya Pekerjaan StandarBiaya Pekerjaan Non StandarStandar Harga Satuan Tertinggi per M2:Standar Harga BGN Klasifikasi Sederhana dan Tidak SederhanaStandar Harga Bangunan Rumah NegaraDitetapkan oleh Bupati/Walikota secara berkala/tahun berdasarkan spesifikasi teknis dan klasifikasi BGNKomponen Biaya Pembangunan:Biaya Konstruksi FisikBiaya PerancanganBiaya Pengawasan/Manajemen KonstruksiBiaya Pengelolaan Proyek

Pembiayaan Pembangunan BGN:Pembiayaan Bangunan tertentu:Pembangunan 1 tahun anggaranPembangunan > 1 tahun anggaran / multy yearsBangunan dengan Desain PrototipeBangunan dengan Desain Berulang

Prosentase Komponen Biaya Pembangunan:Diperhitungkan dari :Biaya Keseluruhan Bangunan = 100% terhadap masing-masing KLASIFIKASI bangunannya.Biaya Konstruksi Fisik + 87%Biaya Perancangan + 7%Biaya Pengawasan/Manajemen Konstruksi + 4% Biaya Pengelolaan Proyek + 2%

Biaya Konstruksi Pembayaran dapat dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan prestasi/ kemajuan pekerjaan fisik di lapangan.

Biaya Manajemen KonstruksiPembayaran didasarkan pada pencapaian prestasi/ kemajuan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi di lapangan, yaitu (maksimum) :

Tahap Persiapan/ pengadaan konsultan perencana 5%Tahapan review rencana taknis sampai dengan serah terima dokumen perencanaan 10%Tahap pelelangan pemborong 5%Tahap konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan s.d. serah terima kedua pekerjaan 80%

Biaya PerencanaanPembayaran didasarkan pada pencapaian prestasi/ kemajuan perencanaan, yaitu (maksimum) :

Tahap konsep rancangan 10%Tahapan pra-rancangan 20%Tahap pengembangan 25%Tahap rancangan gambar detail dan penyusunan RKS serta RAB 25%Tahap pelelengan 5%Tahap pengawasan berkala 15%

Biaya PengawasanPembayaran dapat dilakukan secara secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkanpada pencapaian prestasi/ kemajuan kerjaan konstruksi fisik di lapanganatau penyelesaian tugas dan kewajiban pengawas.

Pembiayaan Pekerjaan Non-StandarDihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada instansi Teknis PU;Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi/pengawasan, dihitung berdasarkan billing-rate;Besarnya biaya tertinggi pekerjaan non-standar maksimum sebesar dari biaya pekerjaan standar, dan dapat berpedoman pada :150%

Jenis PekerjaanBiayaAlat Pengkondisian Udara10-20% dari XElevator/Escalator8-12% dari XTata Suara (Sound System)3-6% dari XTelepon dan PABX3-6% dari XInstalasi IT (Informasi&Tekologi)6-11% dari XElektrikal (termasuk genset)7-12% dari XSistem Proteksi Kebakaran7-12% dari XSistem Penangkal Petir Khusus2-5% dari XInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)2-4% dari XInterior (termasuk furniture)15-25% dari XGas Pembakaran1-2% dari XGas Medis2-4% dari XPencegahan Bahaya Rayap1-3% dari XPondasi Dalam7-12% dari XFasilitas Penyandang acat & Kebutuhan Khusus3-8% dari XSarana/ Prasarana Lingkungan3-8% dari X

Tata Cara Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Para Pihak dalam Pembangunan BGNPengelola ProyekKonsultan PerencanaKonsultan MK/PengawasKontraktorPT

Organisasi Proyek BGN:Pejbt Pemb KomitmenPengelola AdministrasiBendaharawanPengelola TeknisKonsultan PerencanaKontraktor/sKonsultan MK /PengawasDjCK/PU (APBN)DPUProv (APBD Prov)DPUKab/Kota (APBDKab/Kota)HUBUNGAN KERJAPENGGUNA ANGGARAN

Pengelola Teknis ProyekUntuk APBN: Di pusat oleh unsur DjCK, Kement PU di Pusat, Di daerah oleh unsur Dinas PU Provinsi (dekonsentrasi) atau unsur Dinas PU Kab/Kota (tugas pembantuan)Untuk APBD Provinsi: oleh unsur Dinas PU Provinsi atau oleh unsur Dinas PU Kab/Kota (tugas pembantuan)Untuk APBD Kab/Kota: oleh unsur Dinas PU Kab/Kota

HUBUNGAN KERJA PEMBERI TUGAS DAN PEMBERI JASA KONSTRUKSI PBGNDilaksanakan dengan carakontrak lumpsum fixed priceyang berarti:suatu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga total penawaran yang pasti dan tetap.daftar volume dan harga (bills of quantitiy/BQ) bersifat tidak mengikat dalam kontrak dan tidak dapat dijadikan dasar perhitungan untuk melakukan pembayaran.

DESAIN BERULANG

BIAYA PERENCANAAN BANGUNAN DESAIN BERULANG

PENGULANGAN PERTAMA75%PENGULANGAN KEDUA65%PENGULANGAN KETIGA50%

TERHADAP BIAYA PERENCANAAN Konsultan Perencana:

Penggunaan Konsultan Manajemen Konstruksi:Bangunan bertingkat diatas 4(empat) lantai, dan ataubangunan dengan luas total diatas 5.000 m2, dan ataubangunan khusus, dan ataupembangunan yang melibatkan lebih dari satu konsultan perencana atau kontraktor, dan ataupembangunan yang dilaksanakan secara bertahap /multy years karena tidak dapat selesai dalam 1(satu) tahun anggaran.

Pembangunan > 1 th. AnggaranSusun rencana pembiayaan keseluruhan pembangunan berdasarkan proyeksi standar harga yang berlakuDiupayakan dilaksanakan dengan izin multi-years deri Menteri KeuanganDisusun kontrak (induk) multi-yearsDisusun addendum kontrak tahunan (anak)Diupayakan perencanaan (dok. lelang) selesai pada tahun pertama (untuk induk)

Perawatan & Pemelihraan:Umur bangunan : 50 tahun, depresiasi 2%/tahun, salvage value minimum 20%.Perawatan : tergantung tingkat kerusakan, ringan (30%), sedang (45%), atau berat (65%).Penentuan tingkat kerusakan dengan rekomendasi Instansi Teknis PU. Pemeliharaan per-m2/tahun BGN sebesar 2% dari harga standar per-m2 tertinggi yang berlaku.

TABEL B1PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNANBANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANASEDERHANA

BIAYA KONSTRUKSI FISIK(JUTA Rp)

KOMPONENKEGIATANs.d100100s.d250250s.d500500s.d1.0001.000s.d2.0002.000s.d5.0005.000s.d10.00010.000s.d20.00020.000s.d50.00050.000s.d100.000100.000s.d200.000200.000s.d500.00012345678910111213PERENCANAAN KONSTRUKSI (DALAM %)8.238.23s.d6.836.83s.d5.635.63s.d4.654.65s.d3.903.90s.d3.283.28s.d2.822.82s.d2.442.44s.d2.162.16s.d1.941.94s.d1.801.80s.d1.72PENGAWASAN KONSTRUKSI (DALAM %)5.355.35s.d4.624.62s.d3.903.90s.d3.273.27s.d2.732.73s.d2.272.27s.d1.921.92s.d1.651.65s.d1.431.43s.d1.261.26s.d1.181.18s.d1.14PENGELOLAAN PROYEK (DALAM %)1.751.75s.d1.451.45s.d1.161.16s.d0.860.86s.d0.650.65s.d0.500.50s.d0.370.37s.d0.280.28s.d0.210.21s.d0.180.18s.d0.160.16s.d0.14

TIDAK SEDERHANATABEL B2PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNANBANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

BIAYA KONSTRUKSI FISIK(JUTA Rp)

KOMPONENKEGIATANs.d100100s.d250250s.d500500s.d1.0001.000s.d2.0002.000s.d5.0005.000s.d10.00010.000s.d20.00020.000s.d50.00050.000s.d100.000100.000s.d200.000200.000s.d500.00012345678910111213PERENCANAAN KONSTRUKSI (DALAM %)9.009.00s.d7.557.55s.d6.356.35s.d5.375.37s.d4.554.55s.d3.923.92s.d3.423.42s.d3.023.02s.d2.722.72s.d2.502.50s.d2.322.32s.d2.25MANAJEMEN KONSTRUKSI (DALAM %)atauPENGAWASAN KONSTRUKSI (DALAM %)7.257.25s.d6.206.20s.d5.255.25s.d4.504.50s.d3.803.80s.d3.253.25s.d2.802.80s.d2.482.48s.d2.192.19s.d2.002.00s.d1.891.89s.d1.846.006.00s.d5.205.20s.d4.454.45s.d3.803.80s.d3.203.20s.d2.702.70s.d2.302.30s.d2.002.00s.d1.781.78s.d1.601.60s.d1.501.50s.d1.45PENGELOLAAN PROYEK (DALAM %)1.901.90s.d1.501.50s.d1.201.20s.d0.900.90s.d0.680.68s.d0.530.53s.d0.400.40s.d0.300.30s.d0.230.23s.d0.190.19s.d0.170.17s.d0.15

KHUSUSTABEL 3PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNANBANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI KHUSUS

BIAYA KONSTRUKSI FISIK(JUTA Rp)KOMPONENKEGIATANs.d100100s.d250250s.d500500s.d1.0001.000s.d2.0002.000s.d5.0005.000s.d10.00010.000s.d20.00020.000s.d50.00050.000s.d100.000100.000s.d200.000200.000s.d500.00012345678910111213PERENCANAAN KONSTRUKSI (DALAM %)9.759.75s.d8.208.20s.d6.896.89s.d5.855.85s.d5.005.00s.d4.354.35s.d3.853.85s.d3.453.45s.d3.103.10s.d2.902.90s.d2.752.75s.d2.70MANAJEMEN KONSTRUKSI (DALAM %)7.957.95s.d6.686.68s.d5.705.70s.d4.874.87s.d4.154.15s.d3.603.60s.d3.103.10s.d2.772.77s.d2.492.49s.d2.302.30s.d2.172.17s.d2.12PENGELOLAAN PROYEK (DALAM %)1.901.90s.d1.501.44s.d1.201.18s.d0.900.86s.d0.680.80s.d0.530.55s.d0.400.43s.d0.300.34s.d0.230.26s.d0.190.21s.d0.170.17s.d0.15

TABEL CSTANDAR LUAS RUANG GEDUNG KANTOR

RUANG KERJA RUANG PENUNJANG Ruang Rapat =1,2 m2/orangRuang Arsip =0,4 m2/orangWC/Urinoir = 2 m2/orangMushola =0,8 m2/orangRuang Sirkulasi = 25% total luas ruang

JABATANLUAS RUANG (M2)KETERANGANRG. KERJARG. TAMURG. RAPATRG. SEKRETRG. TUNGGURG. SIMPANRG. TOILETJUMLAH12345678910Menteri9.0010.0020.008.0020.005.004.0076.00Standar luasruang tersebut merupakan acuan dasar disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatanEselon IA9.0010.0015.006.0012.005.004.0061.00Eselon IB9.0010.0010.003.006.005.004.0047.00Eselon IIA8.006.0010.004.009.003.000.0040.00Eselon IIB8.006.004.003.005.003.000.0029.00Eselon IIIA6.006.000.003.000.003.000.0018.00Eselon IIIB6.006.000.000.000.003.000.0015.00Eselon IV4.000.000.000.000.002.000.006.00Eselon V3.000.000.000.000.001.000.004.00Staf2.000.000.000.000.000.000.002.00

TABEL DKETENTUAN JENIS & JUMLAH RUANG BANGUNAN RUMAH NEGARA

NOURAIANTIPEKETERANGANKhususA/250 m2B/120 m2C/70 m2D/50 m2E/36 m21.Ruang Tamu111111Di dalam hasil rancangan dimungkinkan adanya penggabungan beberapa fungsi dalam satu ruang, misalnya fungsi ruang duduk dan ruang makan.2.Ruang Kerja111---3.Ruang Duduk111---4.Ruang Makan1111115.Ruang Tidur4433226.Kamar Mandi/WC2211117.Dapur1111118.Gudang1111119.Garasi211---10.Ruang Tidur Pembantu222---11.Ruang Cuci111111Tidak dihitung dalam luas bangunan standar12.Kamar Mandi Pembantu111---

TABEL EHARGA SATUAN TERTINGGI RATA-RATA PER-M BANGUNAN BERTINGKAT UNTUK BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Jumlah Lantai BanguananHarga Satuan per m TertinggiBangunan 2 lantai1,090 standart harga gedung bertingkatBangunan 3 lantai1,120 standart harga gedung bertingkatBangunan 4lantai1,135 standart harga gedung bertingkatBangunan 5 lantai1,162 standart harga gedung bertingkatBangunan 6 lantai1,197 standart harga gedung bertingkatBangunan 7 lantai1,236 standart harga gedung bertingkatBangunan 8 lantai1,265 standart harga gedung bertingkat

TABEL FPROSENTASE KOMPONEN PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

KomponenGedung NegaraRumah NegaraPondasi5% - 10%3% - 7%

Stuktur25% - 35%20% - 25%

Lantai5% - 10%10% - 15%Dinding7% - 10%10% - 15%

Plafond6% - 8%8% - 10%

Atap8% - 10%10% - 15%

Utilitas5% - 8%8% - 10%

Finishing10% - 15%15% - 20%

TABEL GPROSENTASE KOMPONEN PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Fungsi Bangunan/ RuangHarga Satuan per m TertinggiICU/ ICCU/ UGD/ CMU1,50 standart harga satuan bangunanRuang Operasi2,00 standart harga satuan bangunanRuang Radiology1,25 standart harga satuan bangunanRawat Inap1,10 standart harga satuan bangunanLaboraturium1,10 standart harga satuan bangunanRuang Kebidanan & Kandungan1,20 standart harga satuan bangunanRuang Gawat Darurat1,10 standart harga satuan bangunanPower House1,25 standart harga satuan bangunanRuang Rawat Jalan1,10 standart harga satuan bangunanDapur dan laundry1,10 standart harga satuan bangunanBengkel1,00 standart harga satuan bangunanSelasar Beratap/ Teras0, 5 standart harga satuan bangunan

Terima Kasih

******