Home >Documents >PermenPU 2007 25 Pedoman Sertifikat Laik Bangunan

PermenPU 2007 25 Pedoman Sertifikat Laik Bangunan

Date post:05-Apr-2018
Category:
View:218 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 8/2/2019 PermenPU 2007 25 Pedoman Sertifikat Laik Bangunan

    1/117

    PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

    NOMOR : 25/PRT/M/2007TANGGAL 9 AGUSTUS 2007

    TENTANG

    PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

    BANGUNAN GEDUNG

    (Hasil Konsensus, Desember 2006)

  • 8/2/2019 PermenPU 2007 25 Pedoman Sertifikat Laik Bangunan

    2/117

    MENTERI PEKERJAAN UMUMREPUBLIK INDONESIA

    PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

    NOMOR : 25/PRT/M/2007

    TENTANG

    PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MENTERI PEKERJAAN UMUM,

    Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya bangunan gedung yangandal harus memenuhi persyaratan teknisadministratif bangunan gedung sesuai dengan

    fungsinya;

    b. bahwa bangunan gedung sebelum dimanfaatkanharus diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi bangunangedung;

    c. bahwa pemerintah daerah sesuai kewenangannya,

    menetapkan Sertifikat Laik Fungsi bangunangedung;

    d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman

  • 8/2/2019 PermenPU 2007 25 Pedoman Sertifikat Laik Bangunan

    3/117

    2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi, dan Tata Kerja KementerianNegara Republik Indonesia;

    3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan KabinetIndonesia Bersatu;

    4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor286/KPTS/M/2005 tentang Organisasi dan TataKerja Departemen Pekerjaan Umum;

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMTENTANG PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSIBANGUNAN GEDUNG.

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Bagian Kesatu

    Pengertian

    Pasal 1

    Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

    1. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diterbitkanoleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus olehPemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baiksecara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.

    P i h P l j di b P i h d l h P id

  • 8/2/2019 PermenPU 2007 25 Pedoman Sertifikat Laik Bangunan

    4/117

    Bagian Kedua

    Maksud, Tujuan, dan Lingkup

    Pasal 2

    (1) Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah,khususnya instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedungdalam menetapkan kebijakan operasional sertifikat laik fungsi bangunangedung.

    (2) Pedoman ini bertujuan untuk terwujudnya bangunan gedung yang selaluandal dan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknisbangunan gedung sesuai dengan fungsinya, guna mewujudkan bangunangedung yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi danselaras dengan lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib untukmenjamin keandalan teknis bangunan gedung, serta terwujudnyakepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

    (3) Lingkup pedoman ini meliputi tata cara penerbitan dan perpanjangansertifikat laik fungsi bangunan gedung, pembinaan, dan ketentuan lain.

    BAB II

    TATA CARA PENERBITAN DAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIKFUNGSI BANGUNAN GEDUNG, PEMBINAAN, DAN KETENTUAN LAIN

    Bagian Kesatu

    Tata Cara Penerbitan dan PerpanjanganSertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

    Pasal 3

    (1) Tata cara penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunangedung meliputi:a. Pola umum pengaturan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

  • 8/2/2019 PermenPU 2007 25 Pedoman Sertifikat Laik Bangunan

    5/117

    (2) Rincian tata cara penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsibangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalamlampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturanmenteri ini.

    (3) Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah, dalampenyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pedoman penerbitan sertifikatlaik fungsi bangunan gedung yang diatur dalam peraturan ini.

    Bagian Kedua

    Pembinaan

    Pasal 4

    (1) Pembinaan meliputi:

    a. Peran Pemerintah;b. Peran pemerintah daerah; danc. Peran masyarakat.

    (2) Rincian pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantumdalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan denganperaturan menteri ini.

    Bagian Ketiga

    Ketentuan Lain

    Pasal 5

    (1) Ketentuan lain meliputi:a. Label tanda bangunan gedung laik fungsi; danb. Pemberlakuan.

    (2) Rincian ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantumdalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan

  • 8/2/2019 PermenPU 2007 25 Pedoman Sertifikat Laik Bangunan

    6/117

    Bagian Keempat

    Pelaksanaan Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

    Pasal 6

    (1) Pelaksanaan pedoman sertifikat laik fungsi bangunan gedung di daerahdiatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tentang bangunan gedungyang berpedoman pada peraturan ini.

    (2) Dalam hal daerah belum mempunyai peraturan daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) maka pelaksanaan pengaturan sertifikat laik fungsibangunan gedung berpedoman pada peraturan ini.

    (3) Dalam hal daerah telah mempunyai peraturan daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sebelum peraturan ini diberlakukan, makaperaturan daerah tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan ini.

    Pasal 7

    (1) Dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung,Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan aparat pemerintahprovinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat dalammemenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal4, dan Pasal 5 untuk terwujudnya penataan bangunan gedung danlingkungan, serta terwujudnya keandalan bangunan gedung.

    (2) Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung,pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mengikutipedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

    (3) Terhadap aparat Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/ataukabupaten/kota yang bertugas dalam penentuan dan pengendalianbangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3ayat (3), dan Pasal 5 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

  • 8/2/2019 PermenPU 2007 25 Pedoman Sertifikat Laik Bangunan

    7/117

    BAB III

    PEMBINAAN TEKNIS

    Pasal 8

    (1) Pembinaan pelaksanaan pedoman ini dilakukan oleh Pemerintah dalamrangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian pemerintah daerahdan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

    (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melaluipengaturan, pemberdayaan dan pengawasan kepada pemerintahkabupaten/kota yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalamrangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi.

    BAB IV

    KETENTUAN PERALIHAN

    Pasal 9

    Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sertifikat laik fungsi bangunan gedung atausejenisnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

    dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini.

    BAB V

    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 10

    Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untukdiketahui dan dilaksanakan.

  • 8/2/2019 PermenPU 2007 25 Pedoman Sertifikat Laik Bangunan

    8/117

    LAM PIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJA AN UMU M

    NOMOR 25/PRT/M/2007 TANGGAL 9 AGUSTUS 2007

    Halaman

    DAFTAR ISI i

    BAGIAN I KETENTUAN UMUM

    PENGERTIAN

    1

    1

    BAGIAN II TATA CARA PENERBITAN DANPERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSIBANGUNAN GEDUNG

    A. POLA UMUM PENGATURAN SERTIFIKATLAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

    1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung

    a. Lingkup penyelenggaraan bangunangedung

    b. Pengendalian penyelenggaraanbangunan gedung

    c. Sertifikat Laik Fungsi BangunanGedung

    2. Prinsip-prinsip Pemberian Sertifikat

    Laik Fungsi Bangunan Gedunga. Pelayanan prima

    b. Tanpa pungutan biaya

    3. Persyaratan Penerbitan Sertifikat LaikFungsi Bangunan Gedung

    a. Pemenuhan persyaratan administratif

    b. Pemenuhan persyaratan teknis

    4. Penggolongan Bangunan Gedunguntuk Pemberian Sertifikat LaikFungsi Bangunan Gedung

    a. Bangunan gedung pada umumnya

    b Bangunan gedung tertentu

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    66

    6

    6

    6

    7

    12

    1212

  • 8/2/2019 PermenPU 2007 25 Pedoman Sertifikat Laik Bangunan

    9/117

    B. TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKATLAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

    1. Tata Cara Umum

    a. Kelengkapan dokumen

    b. Pemeriksaan/pengujian

    c. Pengajuan permohonan

    d. Pemeriksaan oleh instansi terkait

    e. Pemeriksaan bersama

    f. Persetujuan pengesahan

    g. Penerbitan SLF

    2. Tata Cara Berdasarkan Penggolongan

    a. Bangunan gedung pada umumnya

    b. Bangunan gedung untuk kepentingan

    umum

    c. Bangunan gedung fungsi khusus

    15

    15

    15

    15

    16

    17

    18

    19

    19

    19

    19

    2223

    C. TATA CARA PERPANJANGANSERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNANGEDUNG

    1. Tata Cara Umum

    2. Tata Cara Berdasarkan Penggolongan

    a. Bangunan gedung pada umumnya

    b. Bangunan gedung untuk kepentinganumum

    c. Bangunan gedung fungsi khusus

    3. Dokumen untuk Proses Perpanjangan

    Sertifikat Laik Fungsi BangunanGedung

    25

    25

    28

    28

    30

    30

    31

    D. PELAKSANA PENGURUSANPERMOHONAN SERTIFIKAT LAIKFUNGSI BANGUNAN GEDUNG 32

  • 8/2/2019 PermenPU 2007 25 Pedoman Sertifikat Laik Bangunan

    10/117

    b. Biaya

    3. Pemilik/

of 117

Embed Size (px)
Recommended