Permenperin Nomor 107 Tahun 2015 Ttg Ortaker

7/24/2019 Permenperin Nomor 107 Tahun 2015 Ttg Ortaker

1/371

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONES

NOMOR 107/M-IND/PER/11/2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


2/371

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN T

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMEN

PERINDUSTRIAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS , DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Kementerian Perindustrian berada di baw

bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Ment


3/371

- 3 -

industri, standardisasi industri, teknologi i

pengembangan industri strategis dan industr

pembangunan dan pemberdayaan industri ke

industri menengah, penyebaran dan pem

pembangunan industri, ketahanan industri da

sama, serta peningkatan penggunaan produk

negeri;

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan superv

pelaksanaan kebijakan di bidang pendalam

penguatan struktur industri, peningkatan day

pengembangan iklim usaha, promosi industri d

industri, standardisasi industri, teknologi i


4/371

- 4 -

a. Sekretariat Jenderal;

b. Direktorat Jenderal Industri Agro;

c. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekst

Aneka;

d. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesi

Transportasi, dan Elektronika;

e. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menenga

f. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwi

Industri;

g. Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengem

Akses Industri Internasional;

h. Inspektorat Jenderal;


5/371

- 5 -

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu

Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fun

a. koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian

b. koordinasi dan penyusunan rencana, progra

anggaran Kementerian Perindustrian;

c. pembinaan dan pemberian dukungan adm

yang meliputi ketatausahaan, kepeg

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hu

masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kem

Perindustrian;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata la


6/371

- 6 -

dukungan sumber daya, investasi, dan sarana p

industri, serta evaluasi dan pelaporan Kem

Perindustrian.

Pasal 10


Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peren

lintas sektoral dan perencanaan wilayah;

b. penyiapan koordinasi dan penyusunan progr

anggaran, serta analisis program dan anggaran

c. penyiapan koordinasi dan penyusunan peren


7/371

- 7 -

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Pasal 12, Bagian Perencanaan Lintas Sektoral dan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan peny

dokumen perencanaan lintas sektoral;

b. penyiapan bahan koordinasi dan peny

dokumen perencanaan wilayah; dan

c. pelaksanaan urusan rencana, program, an

evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usah

rumah tangga biro.


8/371

- 8 -

Pasal 17


Pasal 16, Bagian Program dan Anggaran menyeleng

fungsi:


dokumen perencanaan program kementerian;


dokumen perencanaan anggaran kementerian;

c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

dan anggaran sekretariat jenderal.

Pasal 18


9/371

- 9 -

perencanaan dukungan sumber daya industri,

industri, serta sarana dan prasarana industri.

Pasal 21


Pasal 20, Bagian Perencanaan Dukungan Sumbe

Investasi, dan Sarana Prasarana

menyelenggarakaan fungsi:


perencanaan dukungan sumber daya industri;


perencanaan dukungan investasi industri; dan


10/371

- 10 -

(3) Subbagian Perencanaan Dukungan Saran

Prasarana Industri mempunyai tugas me

penyiapan bahan koordinasi dan peny

perencanaan dukungan sarana dan p

industri.

Pasal 24

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

melaksanakan penyiapan koordinasi dan

pelaksanaan program kementerian dan sekretariat

serta koordinasi dan evaluasi kinerja industri.


11/371

- 11 -

(3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program Se

Jenderal mempunyai tugas melakukan pe

bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan

sekretariat jenderal.

Bagian Keempat

Biro Kepegawaian

Pasal 28

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melak

pembinaan, koordinasi, dan pemberian du

administrasi kepegawaian Kementerian Perindustria


12/371

- 12 -

Pasal 30

Biro Kepegawaian terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan Pegawai;

b. Bagian Pengembangan Pegawai;

c. Bagian Mutasi Pegawai; dan

d. Bagian Manajemen Kinerja Pegawai.

Pasal 31

Bagian Perencanaan Pegawai mempunyai

melaksanakan penyiapan pembinaan, koordina

pelaksanaan penyusunan formasi dan pengadaan

pengelolaan dan pengembangan sistem i


13/371

- 13 -

Pasal 34

(1)

Subbagian Formasi dan Pengadaan

mempunyai tugas melakukan penyiapan

koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan peny

formasi dan pengadaan pegawai.

(2) Subbagian Data dan Informasi Pegawai mem

tugas melakukan pelaksanaan pengelolaa

pengembangan sistem informasi kepegawaian.

(3) Subbagian Program dan Tata Usaha mempuny

melakukan urusan rencana, program, an

evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usah

rumah tangga biro.


14/371

- 14 -

Pasal 37

Bagian Pengembangan Pegawai terdiri atas:

a. Subbagian Pengembangan Kompetensi;

b. Subbagian Pengembangan Karir; dan

c. Subbagian Jabatan Fungsional.

Pasal 38

(1) Subbagian Pengembangan Kompetensi me

tugas melakukan penyiapan bahan pem

koordinasi, dan pelaksanaan pengembangan

penilaian dan analisis kompetensi, serta

kebutuhan pendidikan dan pelatihan.


15/371

- 15 -

Pasal 41

Bagian Mutasi Pegawai terdiri atas:

a. Subbagian Kepangkatan;

b. Subbagian Penataan dan Penempatan Pegawai

c. Subbagian Pemensiunan dan Urusan Kepe

Lainnya.

Pasal 42

(1) Subbagian Kepangkatan mempunyai tugas me

penyiapan bahan pembinaan, koordinas

pelaksanaan administrasi kepangkatan.

(2)

Subbagian Penataan dan Penempatan


16/371

- 16 -

b. penyiapan bahan pembinaan, koordinas

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan p

kinerja pegawai; dan

c. penyiapan bahan pembinaan, koordinas

pelaksanaan pengelolaan sistem pengharga

pelayananan administrasi kesejahteraan pegaw

Pasal 45

Bagian Manajemen Kinerja Pegawai terdiri atas:

a. Subbagian Disiplin dan Peraturan Kepegawaian

b. Subbagian Penilaian Kinerja; dan

c.

Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan.


17/371

- 17 -

Pasal 48


Pasal 47, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penge

pelaksanaan anggaran kementerian, pen

negara bukan pajak, dan badan layanan umum

b.

penyiapan pembinaan dan koordinasi perbend

kementerian;

c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penge

pelaksanaan akuntansi sekretariat jender

kementerian, serta evaluasi laporan keuangan;

d.

penyiapan pembinaan dan koordinasi peny


18/371

- 18 -

a. penyiapan bahan pembinaan, koordinas

pengendalian pelaksanaan pemantauan dan

pelaksanaan anggaran kementerian;

b. penyiapan bahan pembinaan, koordinas

pengendalian pelaksanaan penatau

pelaksanaan anggaran kementerian; dan

c.

penyiapan bahan pembinaan, koordinas

pengendalian pelaksanaan penerimaan negara

pajak dan badan layanan umum.

Pasal 52

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:


19/371

- 19 -

Pasal 54

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melak

penyiapan pembinaan dan koordinasi perbend

kementerian serta pelaksanaan urusan rencana, p

anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usa

rumah tangga biro.

Pasal 55


Pasal 54, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan

a. penyiapan bahan pembinaan dan ko

penatausahaan perbendaharaan kementeria


20/371

- 20 -

(2) Subbagian Penatausahaan Pertanggung

Anggaran mempunyai tugas melakukan pe

bahan pembinaan dan koordinasi penata

pertanggungjawaban anggaran kementerian

pengelolaan kas satuan kerja Sekretariat Jende



evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, da

tangga biro.

Pasal 58

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melak


21/371

- 21 -

c. Subbagian Evaluasi Laporan Keuangan

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan T

Ganti Rugi.

Pasal 61

(1) Subbagian Akuntansi I mempunyai tugas me

penyiapan bahan pedoman teknis, pembina

koordinasi pelaksanaan akuntansi k

sekretariat jenderal.

(2) Subbagian Akuntansi II mempunyai tugas me

penyiapan bahan pedoman teknis, pembina

koordinasi pelaksanaan akuntansi k


22/371

- 22 -

c. penyiapan bahan pembinaan dan ko

pelaksanaan administrasi pemindahtangana

penghapusan barang milik negara kementerian

Pasal 64

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas

a.

Subbagian Administrasi Penggunaan

Pemanfaatan Barang Milik Negara;

b. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara

c. Subbagian Administrasi Pemindahtangana

Penghapusan Barang Milik Negara.


23/371

- 23 -

perjanjian kerja sama, advokasi hukum, serta pe

dan penataan organisasi dan tata laksana di lin

Kementerian Perindustrian.

Pasal 67


Pasal 66, Biro Hukum dan Organisasi menyeleng

fungsi:

a. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan

perumusan dan penelaahan rancangan pe

perundang-undangan serta pemberian pertim

hukum di bidang sumber daya industri, sara


24/371

- 24 -

Pasal 68

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas:

a. Bagian Peraturan Perundang-undangan I;

b. Bagian Peraturan Perundang-undangan II;

c. Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum; dan

d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 69

Bagian Peraturan Perundang-undangan I mempuny

melaksanakan penyiapan pembinaan, koordina

fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan p



25/371

- 25 -

c. Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri.

Pasal 72

(1) Subbagian Peraturan Sumber Daya


pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumu

penelaahan rancangan peraturan per

undangan serta pemberian pertimbangan hu

bidang sumber daya industri.

(2) Subbagian Peraturan Sarana dan Prasarana


pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumu


26/371

- 26 -

a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan



hukum di bidang pengawasan, kepeg

keuangan, barang milik negara, perencanaa

bidang penunjang lain;

b.

penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan



hukum di bidang terkait industri; dan

c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan

perumusan dan penelaahan perjanjian kerja sa


27/371

- 27 -

Pasal 77

Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum mempuny

melaksanakan penyiapan koordinasi dan penelaaha

hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat huk

pertimbangan hukum yang berkaitan dengan

kementerian serta pengelolaan dokumentasi dan i

peraturan perundang-undangan.

Pasal 78


Pasal 77, Bagian Advokasi dan Pelayanan



28/371

- 28 -

(2) Subbagian Sistem Informasi Hukum mempuny

melakukan pengelolaan sistem informa

dokumentasi peraturan perundang-undangan.

(3) Subbagian Informasi dan Diseminasi P

Perundang-undangan mempunyai tugas me

urusan pelayanan informasi dan diseminasi p

perundang-undangan.

Pasal 81

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunya

melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi,

dan monitoring organisasi, analisis jabatan


29/371

- 29 -

Pasal 83

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

a. Subbagian Organisasi;

b. Subbagian Tata Laksana; dan

c. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 84

(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas me

penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evalu

monitoring organisasi, analisis jabatan

peningkatan kinerja organisasi, serta perumu

pengembangan jabatan fungsional.


30/371

- 30 -

a. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilita

pelaksanaan hubungan internal dan hu

eksternal di dalam negeri;

b. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilita

pelaksanaan hubungan dengan media

pengelolaan pemberitaan sektor industri, dan p

kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja

industri;

c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan

promosi industri di dalam negeri, serta pela

promosi industri skala nasional dan lintas sekt

d.

penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilita


31/371

- 31 -

Pasal 89


Pasal 88, Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Ker


a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, f

dan pelaksanaan hubungan internal dan hu

eksternal di dalam negeri;

b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan

kerja sama di dalam negeri; dan

c. pelaksanaan urusan rencana, program, an

evaluasi dan pelaporan kinerja, urusan tata

dan rumah tangga biro.


32/371

- 32 -

dan pelaksanaan hubungan dengan media

pengelolaan pemberitaan sektor industri, dan p

kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja sektor

serta penyiapan pembinaan, koordinasi, dan


promosi industri skala nasional dan lintas sektoral.

Pasal 93


Pasal 92, Bagian Pemberitaan dan P


a.

penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, f


33/371

- 33 -

(3) Subbagian Promosi mempunyai tugas me

penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan


promosi industri skala nasional dan lintas sekt

Pasal 96

Bagian Informasi Publik mempunyai tugas melak

penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pe

informasi publik dan perpustakaan, serta pe

koordinasi pelayanan publik.

Pasal 97


34/371

- 34 -

Bagian Kedelapan

Biro Umum

Pasal 100

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pem

dan pemberian dukungan administrasi di

ketatausahaan, persuratan, kearsipan, dokument

rumah tangga serta pengelolaan perlengkapan/bara

negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lin

kementerian.

Pasal 101


35/371

- 35 -

Pasal 102

Biro Umum terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha Pimpinan;

b. Bagian Administrasi;

c. Bagian Rumah Tangga; dan

d. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan.

Pasal 103

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai

melaksanakan urusan tata usaha dan du

administrasi Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf A

Staf Khusus serta penyiapan pembinaan dan pela


36/371

- 36 -

kegiatan kunjungan menteri/pimpinan,

pengelolaan dan pengaturan acara kunjung

peringatan hari besar nasional.

Pasal 105

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

a.

Subbagian Tata Usaha Menteri;

b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;

c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; dan

d. Subbagian Protokol.

Pasal 106


37/371

- 37 -

Pasal 107

Bagian Administrasi mempunyai tugas melak

penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan per

kearsipan, dan dokumentasi di lingkungan kem

serta pelaksanaan urusan rencana, program, an

evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan

tangga biro.

Pasal 108


Pasal 107, Bagian Administrasi menyelenggarakan f

a. penyiapan bahan pembinaan dan pelak


38/371

- 38 -

di lingkungan kementerian serta administrasi

fungsional arsiparis.



evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, da

tangga biro.

Pasal 111

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melak

urusan rumah tangga kementerian.

Pasal 112


39/371

- 39 -

Pasal 114

(1)

Subbagian Urusan Dalam mempunyai

melakukan urusan pemeliharaan, perbaikan

dan prasarana, renovasi gedung pusat dan

penyiapan sarana dan prasarana rapat/per

upacara, dan pengelolaan keamanan serta k

kantor.

(2) Subbagian Angkutan dan Perjalanan

mempunyai tugas melakukan urusan administ

pengelolaan operasional, pemeliharaan dan p

kendaraan dinas, pengurusan dokumen pe

dinas luar negeri dan administrasi perjalana


40/371

- 40 -

b. penyiapan bahan pembinaan, analisis

pelaksanaan pengadaan barang/jasa di ling

kementerian; dan

c. penyiapan bahan pembinaan dan pelak

pengelolaan barang milik negara sekretariat jen

Pasal 117

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan terdir

a. Subbagian Analisis dan Perencanaan Kebutuha

b. Subbagian Layanan Pengadaan; dan

c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.


41/371

- 41 -

(2) Direktorat Jenderal Industri Agro dipimp

Direktur Jenderal.

Pasal 120

Direktorat Jenderal Industri Agro mempunya

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan k

di bidang pendalaman dan penguatan struktur

peningkatan daya saing, pengembangan iklim

promosi industri dan jasa industri, standardisasi

teknologi industri, pengembangan industri strate

industri hijau, serta peningkatan penggunaan

dalam negeri pada industri hasil hutan dan perk


42/371

- 42 -

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kr

bidang pendalaman dan penguatan struktur i


promosi industri dan jasa industri, stand

industri, teknologi industri, pengembangan

strategis dan industri hijau, serta peni

penggunaan produk dalam negeri pada indus

hutan dan perkebunan, industri makanan, ha

dan perikanan, serta industri minuma

tembakau;

d. pelaksanaan pemberian bimbingan tekni

supervisi di bidang pendalaman dan pe


43/371

- 43 -

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 122

Direktorat Jenderal Industri Agro terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b.

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebuna

c. Direktorat Industri Makanan, Hasil Lau

Perikanan; dan

d. Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembak

Bahan Penyegar.


44/371

- 44 -

d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerj

serta pelaksanaan administrasi kerja sam

hubungan masyarakat di bidang industri agro;

e. koordinasi dan pelaksanaan urusan ke

direktorat jenderal; dan

f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan man

kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana,

tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 125

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;


45/371

- 45 -

Pasal 128

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri ataa. Subbagian Program;

b. Subbagian Data dan Informasi; dan

c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 129

(1) Subbagian Program mempunyai tugas me

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

program, dan anggaran.

(2) Subbagian Data dan Informasi mempunya

melakukan penyiapan bahan koordinas


46/371

- 46 -


rancangan peraturan perundang-undangatelaahan mengenai industri hijau, industri s

peningkatan penggunaan produk dalam nege

kerja sama internasional di bidang industri agr

c. penyiapan bahan koordinasi dan peny

perjanjian kerja sama serta pelaksanaan adm

kerja sama dan hubungan masyarakat di

industri agro.

Pasal 132

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:


47/371

- 47 -

(3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas me

penyiapan bahan koordinasi dan penyperjanjian kerja sama serta pelaksanaan adm


industri agro.

Pasal 134

Bagian Keuangan mempunyai tugas melak

penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan k

direktorat jenderal.

Pasal 135

48


48/371

- 48 -

Pasal 138

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyamelaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen

pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah

perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 139


Pasal 138, Bagian Kepegawaian dan


a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan man

kinerja pegawai serta organisasi dan tata

49


49/371

- 49 -

Bagian Keempat

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebun

Pasal 142

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perk

mempunyai tugas melaksanakan perumusa

pelaksanaan rencana induk pembangunan nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran

pembangunan sumber daya industri, pembangunan

dan prasarana industri, pemberdayaan, pengaman

penyelamatan industri, perizinan industri, pen

modal dan fasilitas industri, serta kebijakan

50


50/371

- 50 -

d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan

standar, prosedur, kriteria di bidang perenperizinan, data dan informasi industri hasil hu

perkebunan;

e. penyiapan pelaksanaan bimbingan tekni

supervisi di bidang perencanaan, perizinan, d

informasi industri hasil hutan dan perkebunanf. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional In

standar industri hijau, Standar Kompetens

Nasional Indonesia pada industri hasil hut

perkebunan; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah

51


51/371

- 51 -

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuPasal 145, Subdirektorat Program Pengembangan

Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fun

a. penyiapan bahan perumusan dan peny

rencana, program, dan anggaran di bidang

hasil hutan dan perkebunan; danb. penyiapan bahan evaluasi dan pe

pengumpulan dan pengolahan data, serta pe

informasi di bidang industri hasil huta

perkebunan.

52


52/371

- 52 -

pengembangan industri di bidang industri kayu, ro

bahan alam lainnya.

Pasal 150


Pasal 149, Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan

Alam Lainnya menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan dan pelak

penyebaran industri ke seluruh

pengembangan industri, penyiapan

pembangunan sumber daya manusia i

pemanfaatan sumber daya alam, pengembang

53


53/371

- 53 -

Pasal 151

Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan BahaLainnya terdiri atas:

a. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Pr

Industri; dan

b. Seksi Pemberdayaan Industri.

Pasal 152

(1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Pr

Industri mempunyai tugas melakukan pe

bahan perumusan dan pelaksanaan pen

industri ke seluruh wilayah pengembangan

- 54 -


54/371

- 54 -

Pasal 153

Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu metugas melaksanakan penyiapan perumusan

pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan

daya industri, pembangunan sarana dan p

industri, pemberdayaan, pengamanan dan penye

industri, perizinan industri, penanaman modal danindustri, serta kebijakan teknis pengembangan ind

bidang industri selulosa dan karet hulu.

Pasal 154


- 55 -


55/371

55

pemberian fasilitas industri, penyiapan

pelaksanaan pengawasan standar industri hijapenyiapan bahan kebijakan teknis pengem

industri di bidang industri selulosa dan karet h

Pasal 155

Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu terda. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Pr

Industri; dan


Pasal 156

- 56 -


56/371

56

modal, dan pemberian fasilitas industri, pe

bahan pelaksanaan pengawasan standar hijau, serta penyiapan bahan kebijakan

pengembangan industri di bidang industri selu

karet hulu.

Pasal 157

Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan No

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan per

dan pelaksanaan penyebaran industri, pemba

sumber daya industri, pembangunan sarana dan pr

industri pemberdayaan pengamanan dan penye

- 57 -


57/371

57

b. penyiapan bahan perumusan dan pelak

industri hijau, industri strategis, penipenggunaan produk dalam negeri, dan pe

bahan kerja sama internasional, penyiapan

pengamanan dan penyelamatan industri, pe

bahan pelaksanaan promosi, penanaman mod

pemberian fasilitas industri, penyiapan pelaksanaan pengawasan standar industri hija

penyiapan bahan kebijakan teknis pengem

industri di bidang industri hasil perk

nonpangan.

- 58 -


58/371

(2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunya

melakukan penyiapan bahan perumusapelaksanaan industri hijau, industri s

peningkatan penggunaan produk dalam neg

penyiapan bahan kerja sama internasional, pe

bahan pengamanan dan penyelamatan

penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penmodal, dan pemberian fasilitas industri, pe

bahan pelaksanaan pengawasan standar

hijau, serta penyiapan bahan kebijakan

pengembangan industri di bidang indust

perkebunan nonpangan

- 59 -


59/371

a. penyusunan rencana, program, anggaran, eval

pelaporan pengembangan industri makanalaut, dan perikanan;

b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan da

penyajian informasi industri makanan, hasil l

perikanan;

c.

penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencanpembangunan industri nasional, kebijakan

nasional, penyebaran industri, pembangunan

daya industri, pembangunan sarana dan p

industri, pemberdayaan, pengamanan

penyelamatan industri penanaman modal dan

- 60 -


60/371

d. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasi

Perikanan, dan Peternakan; dane. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 165

Subdirektorat Program Pengembangan Industri M

Hasil Laut, dan Perikanan mempunyai tugas melakpenyiapan perumusan dan penyusunan rencana, p

anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpul

pengolahan data, serta penyajian informasi di

industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

- 61 -


61/371

(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunya

melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pepengumpulan dan pengolahan data, serta p

informasi di bidang industri makanan, hasil l

perikanan.

Pasal 169

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman



sumber daya industri, pembangunan sarana dan p

industri pemberdayaan pengamanan dan penye


62/371

- 63 -


63/371


melakukan penyiapan bahan perumusa

pelaksanaan industri hijau, industri s




penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penmodal, dan pemberian fasilitas industri, pe



pengembangan industri di bidang industri pen

hasil tanaman pangan

- 64 -


64/371

penyusunan norma, standar, prosedur, dan

serta bimbingan teknis dan supervisi peren

perizinan, dan informasi industri, serta pe

bahan pelaksanaan pengawasan Standar

Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja

Indonesia di bidang industri pengolaha

perkebunan; danb. penyiapan bahan perumusan dan pela

industri hijau, industri strategis, pen

penggunaan produk dalam negeri, dan pe


pengamanan dan penyelamatan industri pe

- 65 -


65/371

pengolahan serta pemanfaatan sistem in

penyiapan bahan penyusunan norma,

prosedur, dan kriteria serta bimbingan tek

supervisi perencanaan, perizinan, dan i

industri, serta penyiapan bahan pela

pengawasan Standar Nasional Indonesia dan

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di industri pengolahan hasil perkebunan.





- 66 -


66/371

a. penyiapan bahan perumusan dan pela



pembangunan sumber daya manusia

pemanfaatan sumber daya alam, pengemban

pemanfaatan teknologi industri, kreativit

inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan

pelaksanaan standardisasi dan pengolaha

pemanfaatan sistem informasi, penyiapan



perizinan dan informasi industri serta pe

- 67 -


67/371

Pasal 180





penyiapan bahan pembangunan sumber daya

industri, pemanfaatan sumber daya

pengembangan dan pemanfaatan teknologi

kreativitas dan inovasi, serta sumber pem

penyiapan bahan pelaksanaan standardisa


penyiapan bahan penyusunan norma

- 68 -


68/371

Bagian Keenam

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembaka

dan Bahan Penyegar

Pasal 182

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan

Penyegar mempunyai tugas melaksanakan perumu

pelaksanaan rencana induk pembangunan

nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran



penyelamatan industri perizinan industri pen


69/371

- 70 -


70/371

Pasal 186


Pasal 185, Subdirektorat Program Pengembangan

Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan P


a. penyiapan bahan perumusan dan peny


minuman, hasil tembakau, dan bahan penyega

b. penyiapan bahan evaluasi dan pe

pengumpulan dan pengolahan data, serta p

informasi di bidang industri minuman

tembakau dan bahan penyegar

- 71 -


71/371

pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan

perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas

serta kebijakan teknis pengembangan industri d

industri minuman ringan dan pengolahan

hortikultura.

Pasal 190


Pasal 189, Subdirektorat Industri Minuman Ring

Pengolahan Hasil Hortikultura menyelenggarakan fu

a. penyiapan bahan perumusan dan pela


- 72 -


72/371

Pasal 191

Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pen

Hasil Hortikultura terdiri atas:


Industri; dan


Pasal 192





- 73 -


73/371

pengembangan industri di bidang industri m

ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

Pasal 193

Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan M

Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pe

perumusan dan pelaksanaan penyebaran





pengembangan industri di bidang industri pengolah

- 74 -


74/371

b. penyiapan bahan perumusan dan pela





bahan pelaksanaan promosi, penanaman mo


pelaksanaan pengawasan standar industri hija


industri di bidang industri pengolahan su

minuman lainnya.

- 75 -


75/371







penyiapan bahan pelaksanaan promosi, pen




pengembangan industri di bidang industri pen

susu dan minuman lainnya.

- 76 -


76/371





bahan pelaksanaan pengawasan Standar

Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja

Indonesia di bidang industri hasil tembak

bahan penyegar; dan

b. penyiapan bahan perumusan dan pela




- 77 -


77/371








Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di

industri hasil tembakau dan bahan penyegar.




- 78 -


78/371

(2) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, da

dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 203

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan

mempunyai tugas menyelenggarakan perumus

pelaksanaan kebijakan di bidang pendalama

penguatan struktur industri, peningkatan daya

pengembangan iklim usaha, promosi industri d

industri, standardisasi industri, teknologi

pengembangan industri strategis dan industri hija


- 79 -


79/371


bidang pendalaman dan penguatan struktur i


promosi industri dan jasa industri, stand



penggunaan produk dalam negeri pada indust

hulu, industri kimia hilir, industri barang gal

logam, serta industri tekstil dan industri aneka

d. pelaksanaan pemberian bimbingan tekni

supervisi atas pelaksanaan kebijakan di

pendalaman dan penguatan struktur i

- 80 -


80/371

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 205

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan

terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Industri Kimia Hulu;

c. Direktorat Industri Kimia Hilir;

d. Direktorat Industri Bahan Galian Nonlogam; da

e. Direktorat Industri Tekstil, Kulit, Alas Ka

Aneka.


81/371

- 82 -


82/371

Pasal 211

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri ata

a. Subbagian Program;

b. Subbagian Data dan Informasi; dan

c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 212

(1) Subbagian Program mempunyai tugas me

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

program, dan anggaran.

(2) Subbagian Data dan Informasi mempunya

melakukan penyiapan bahan koordinas

- 83 -


83/371

sumber pembiayaan, standardisasi indust

sistem informasi industri di bidang industr

tekstil, dan aneka;


rancangan peraturan perundang-undanga

telaahan mengenai industri hijau, industri s


kerja sama internasional di bidang industri

tekstil, dan aneka; dan

c. penyiapan bahan koordinasi dan peny



- 84 -


84/371

produk dalam negeri, dan kerja sama interna

bidang industri kimia, tekstil, dan aneka.

(3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas me

penyiapan bahan koordinasi dan peny



industri kimia, tekstil, dan aneka.

Pasal 217

Bagian Keuangan mempunyai tugas melak

penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan k

direktorat jenderal.

- 85 -


85/371

(3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik

mempunyai tugas melakukan urusan pen

barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 221

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunya

melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen

pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah

perlengkapan, dan tata usaha.

Pasal 222


- 86 -


86/371

Bagian Keempat

Direktorat Industri Kimia Hulu

Pasal 225

Direktorat Industri Kimia Hulu mempunyai

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencan

pembangunan industri nasional, kebijakan

nasional, penyebaran industri, pembangunan sumb

industri, pembangunan sarana dan prasarana




- 87 -


87/371

f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional In


Nasional Indonesia pada industri kimia hulu; d


direktorat.

Pasal 227

Direktorat Industri Kimia Hulu terdiri atas:

a. Subdirektorat Program Pengembangan Industr

Hulu;

b. Subdirektorat Industri Kimia Anorganik;

c. Subdirektorat Industri Kimia Organik;

- 88 -


88/371

a. Seksi Program; dan

b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 231

(1) Seksi Program mempunyai tugas me

penyiapan bahan perumusan dan peny


kimia hulu.


melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pe


informasi di bidang industri kimia hulu.

- 89 -


89/371




bahan pelaksanaan pengawasan Standar N

Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja N

Indonesia di bidang industri kimia anorganik; d


industri hijau, industri strategis, peni





- 90 -


90/371






industri kimia anorganik.








91/371

- 92 -


92/371











industri kimia organik.



93/371


94/371

- 95 -


95/371

Bagian Kelima

Direktorat Industri Kimia Hilir

Pasal 245

Direktorat Industri Kimia Hilir mempunyai

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencan

pembangunan industri nasional, kebijakan


industri, pembangunan sarana dan prasarana i

pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan i

perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas i

serta kebijakan teknis pengembangan industri di

- 96 -


96/371



Nasional Indonesia pada industri kimia hilir; da


direktorat.

Pasal 247

Direktorat Industri Kimia Hilir terdiri atas:

a. Subdirektorat Program Pengembangan Industr

Hilir;

b. Subdirektorat Industri Plastik dan Karet Hilir;

c. Subdirektorat Industri Farmasi dan Kosmetik;

- 97 -


97/371



Pasal 251


penyiapan bahan perumusan dan peny


kimia hilir.




informasi di bidang industri kimia hilir.

- 98 -


98/371






Indonesia di bidang industri plastik dan kar

dan

b.

penyiapan bahan perumusan dan pelak






99/371

- 100 -


100/371



pemanfaatan teknologi industri, kreativita


pelaksanaan standardisasi dan pengolahan







Indonesia di bidang industri farmasi dan ko

- 101 -


101/371












industri farmasi dan kosmetik.

- 102 -


102/371

Pasal 261


Pasal 260, Subdirektorat Industri Kimia Hilir


a. penyiapan bahan perumusan dan pelak








- 103 -


103/371

Pasal 263













104/371

- 105 -


105/371



informasi industri bahan galian nonlogam;



Nasional Indonesia pada industri bahan

nonlogam; dan

g.

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah

direktorat.

Pasal 267

Direktorat Industri Bahan Galian Nonlogam terdiri a

- 106 -

b i b h l i d


106/371



informasi di bidang industri bahan galian nonlo

Pasal 270

Subdirektorat Program Pengembangan Industri

Galian Nonlogam terdiri atas:

a.

Seksi Program; dan


Pasal 271


- 107 -

i b h d l k


107/371













- 108 -

P l 275


108/371

Pasal 275












- 109 -

pemberda aan pengamanan dan pen elamatan i


109/371

pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan i

perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas i

serta kebijakan teknis pengembangan industri di

industri kaca dan keramik.

Pasal 277


Pasal 276, Subdirektorat Industri Kaca dan






110/371

- 111 -

Pasal 280


111/371

Pasal 280

Subdirektorat Industri Bahan Galian Nonlogam



sumber daya industri, pembangunan sarana dan pr

industri, pemberdayaan, pengamanan dan penye

industri, perizinan industri, penanaman modal dan

industri, serta kebijakan teknis pengembangan ind

bidang industri bahan galian nonlogam lainnya.

Pasal 281


- 112 -

pemberian fasilitas industri penyiapan


112/371




industri di bidang industri bahan galian no

lainnya.

Pasal 282

Subdirektorat Industri Bahan Galian Nonlogam

terdiri atas:


Industri; dan


- 113 -



113/371






pengembangan industri di bidang industr

galian nonlogam lainnya.

Pasal 284

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas me

urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.


114/371


115/371


116/371

- 117 -



117/371

p y p p p









industri di bidang industri tekstil.

Pasal 294

- 118 -



118/371

( ) y p y










pengembangan industri di bidang industri teks

- 119 -



119/371

p y p





Indonesia di bidang industri pakaian jadi dan

tekstil lainnya; dan

b.






- 120 -



120/371







industri pakaian jadi dan produk tekstil lainny





- 121 -



121/371












- 122 -

Pasal 303


122/371












- 123 -

BAB VI


123/371

DIREKTORAT JENDERAL

INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTA

DAN ELEKTRONIKA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 305

(1) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mes

Transportasi, dan Elektronika berada di baw

bertanggung jawab kepada Menteri.


124/371

- 125 -

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di


125/371

pendalaman dan penguatan struktur i

peningkatan daya saing, pengembangan iklimpromosi industri dan jasa industri, stand



penggunaan produk dalam negeri pada industr

industri mesin, industri alat transportasi dan m

serta industri elektronika dan telematika;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektroni

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh M


126/371

- 127 -

Pasal 312


127/371

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempuny

melaksanakan penyiapan koordinasi dan penrencana, program, anggaran, evaluasi dan pe


informasi di bidang industri logam, mesin, alat tran

dan elektronika.

Pasal 313


Pasal 312, Bagian Program, Evaluasi, dan P


- 128 -

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempuny


128/371

melakukan penyiapan bahan koordina

pelaksanaan evaluasi serta penyusunan lapora

Pasal 316

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunya

melaksanakan penyiapan koordinasi dan pen

rancangan peraturan perundang-undangan, p

kerja sama, dan penelaahan hukum mengenai sum

industri, sarana prasarana industri, dan pembe

industri, serta pelaksanaan administrasi kerja sa

hubungan masyarakat di bidang industri logam, me

- 129 -

Pasal 318


129/371

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

a.

Subbagian Peraturan Sumber Daya IndusSarana Prasarana Industri;

b. Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri; d

c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 319

(1) Subbagian Peraturan Sumber Daya Indus

Sarana Prasarana Industri mempunyai

melakukan penyiapan bahan koordina

penyusunan rancangan peraturan per

- 130 -

Pasal 321


130/371


Pasal 320, Bagian Keuangan menyelenggarakan funa. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji

direktorat jenderal;

b. pelaksanaan urusan akuntansi direktorat j

dan

c.

pelaksanaan urusan pengelolaan barang milikdirektorat jenderal.

Pasal 322

Bagian Keuangan terdiri atas:

- 131 -

a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan man

ki j i i i d


131/371

kinerja pegawai serta organisasi dan tata

direktorat jenderal;b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlen

direktorat jenderal; dan

c. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 326

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

a. Subbagian Kepegawaian;

b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; d

c. Subbagian Tata Usaha.


132/371


133/371

- 134 -

Pasal 335

Subdirektorat Industri Logam Besi mempun a


134/371

Subdirektorat Industri Logam Besi mempunya

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelapenyebaran industri, pembangunan sumber daya

pembangunan sarana dan prasarana



serta kebijakan teknis pengembangan industri dindustri logam besi.

Pasal 336



135/371


136/371

- 137 -


industri hijau industri strategis peni


137/371


penggunaan produk dalam negeri, dan pebahan kerja sama internasional, penyiapan




pelaksanaan pengawasan standar industri hijapenyiapan bahan kebijakan teknis pengem

industri di bidang industri logam bukan besi.

Pasal 341

- 138 -




138/371


pelaksanaan industri hijau, industri speningkatan penggunaan produk dalam neg




modal, dan pemberian fasilitas industri, pebahan pelaksanaan pengawasan standar



bukan besi.

- 139 -




139/371


perizinan, dan informasi industri, serta pebahan pelaksanaan pengawasan Standar N


Indonesia di bidang industri logam hilir; dan


industri hijau, industri strategis, penipenggunaan produk dalam negeri, dan pe




- 140 -




140/371


pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di

industri logam hilir.



pelaksanaan industri hijau, industri speningkatan penggunaan produk dalam neg




- 141 -

Pasal 349



141/371

g g

Pasal 348, Direktorat Industri Permesinan dan AlaPertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, anggaran,

dan pelaporan pengembangan industri perm

dan alat mesin pertanian;

b.

pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan dapenyajian informasi industri permesinan d

mesin pertanian;

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan

induk pembangunan industri nasional, ke


142/371

- 143 -

Pasal 353

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Per


143/371

g g g

dan Alat Mesin Pertanian terdiri atas:



Pasal 354

(1)

Seksi Program mempunyai tugas mepenyiapan bahan perumusan dan peny


permesinan dan alat mesin pertanian.


- 144 -




144/371

y y






bahan pelaksanaan pengawasan Standar NIndonesia dan Standar Kompetensi Kerja N

Indonesia di bidang industri mesin peralatan

dan alat kesehatan; dan


- 145 -




145/371






supervisi perencanaan, perizinan, dan iindustri, serta penyiapan bahan pela



industri mesin peralatan listrik dan alat keseha

- 146 -

Pasal 360



146/371

Pasal 359, Subdirektorat Industri Peralatan Pab

Berat, dan Mesin Pelestari Lingkungan menyeleng

fungsi:









147/371

- 148 -

Pasal 363

Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Ala


148/371

Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pe






pengembangan industri di bidang industri mesin p

dan alat mesin pertanian.

Pasal 364

- 149 -




149/371



industri di bidang industri mesin perkakas d

mesin pertanian.

Pasal 365

Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Ala

Pertanian terdiri atas:


Industri; dan

- 150 -




150/371






perkakas dan alat mesin pertanian.

Pasal 367

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas me

urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.


151/371

- 152 -

Pasal 371

Subdirektorat Program Pengembangan Industri


152/371

Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan mempuny

melaksanakan penyiapan perumusan dan pen

rencana, program, anggaran, evaluasi dan pe


informasi di bidang industri maritim, alat transport

alat pertahanan.

Pasal 372


Pasal 371, Program Pengembangan Industri Marit

- 153 -




153/371


informasi di bidang industri maritim, alat tran

dan alat pertahanan.

Pasal 375

Subdirektorat Industri Maritim mempunyai

melaksanakan penyiapan perumusan dan pela

penyebaran industri, pembangunan sumber daya

pembangunan sarana dan prasarana


- 154 -




154/371








industri di bidang industri maritim.

Pasal 377

- 155 -




155/371









pengembangan industri di bidang industri mar

- 156 -



b h l k S d


156/371



Indonesia di bidang industri alat transportas

dan







- 157 -



St d N i l I d i d


157/371



industri alat transportasi darat.








- 158 -



b i d t i i


158/371











- 159 -

Pasal 386


Industri mempun ai tugas melakukan pe


159/371











- 160 -

Bagian Ketujuh

Direktorat Industri Elektronika dan Telematik


160/371

Pasal 388

Direktorat Industri Elektronika dan Telematika mem

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

induk pembangunan industri nasional, kebijakan


industri, pembangunan sarana dan prasarana




- 161 -



informasi industri elektronika dan telematika;


161/371

informasi industri elektronika dan telematika;



Nasional Indonesia pada industri elektroni

telematika; dan


direktorat.

Pasal 390

Direktorat Industri Elektronika dan Telematika terdi

- 162 -



informasi di bidang industri elektronik


162/371

informasi di bidang industri elektronik

telematika.

Pasal 393

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Ele

dan Telematika terdiri atas:



Pasal 394

- 163 -



pengembangan industri penyiapan


163/371











- 164 -



industri pemanfaatan sumber daya


164/371











- 165 -

bidang industri peralatan teknologi informa

komunikasi, perkantoran, dan elektronika profesion


165/371

Pasal 400


Pasal 399, Subdirektorat Industri Peralatan T

Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Ele

Profesional menyelenggarakan fungsi:

a.





- 166 -

Pasal 401

Subdirektorat Industri Peralatan Teknologi Inform

Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Pr


166/371

, ,

terdiri atas:


Industri; dan


Pasal 402




- 167 -


pengembangan industri di bidang industri p

teknologi informasi dan komunikasi, perkanto


167/371

g , p

elektronika profesional.

Pasal 403

Subdirektorat Industri Elektronika Konsum

Komponen mempunyai tugas melaksanakan pe





- 168 -





168/371

p gg p g , p







industri di bidang industri elektronika konsum

komponen.

- 169 -





169/371

j








pengembangan industri di bidang industri ele

konsumsi dan komponen.

- 170 -

industri, peningkatan daya saing, penumbuhan wi

penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian

serta promosi industri dan jasa industri pada indu


170/371

dan industri menengah agro, kimia, barang gal

logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat tran

maritim, serta elektronika dan telematika.

Pasal 410


Pasal 409, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan M


a. perumusan kebijakan di bidang pembangun

- 171 -


bidang pembangunan dan pemberdayaan

industri kecil dan industri menengah, peni


171/371

daya saing, standardisasi industri dan t

industri, penumbuhan wirausaha, pembina

pengembangan tenaga penyuluh lapangan, kon

sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan tek

pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kem

serta promosi industri dan jasa industri pada

kecil dan industri menengah agro, kimia,

galian non logam, tekstil dan aneka, logam,

alat transportasi, maritim, serta elektroni

- 172 -

kecil dan industri menengah agro, kimia,

galian non logam, tekstil dan aneka, logam,

alat transportasi, maritim, serta elektroni


172/371

telematika;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Kecil dan Menengah; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh M

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 411

- 173 -

a. koordinasi dan penyusunan rencana, progra

anggaran serta evaluasi dan pelaporan di


173/371

industri kecil dan industri menengah;

b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpula

pengolahan data serta penyajian informasi di

industri kecil dan industri menengah;

c. koordinasi dan penyusunan rancanga

Permenperin Nomor 107 Tahun 2015 Ttg Ortaker

Documents