Top Banner

of 57

Permenpan No 20 Tahun 2008

Apr 05, 2018

Download

Documents

Ichijo Hikaru
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    1/57

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    2/57

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    3/57

    PERATURAN NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

    NOMOR:PEW 20I 11112008

    PEDOMAN PENYUSUNAN UTAMANEGARA PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA

    bahwa dalam rangka pelaksanaan reforrnasi birokrasi di seluruhDaerah maka dipandang

    perlu menyusun lndikator Kinerja Utama.

    b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan suatu pedoman penyusunanlndikator Utama.

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan dari

    Nepotisme (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 1999 Nomor Tambahan LembaranNegara Nomor 3851).

    2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 PerubahanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-

    Pokok Kepegawaian

    3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 PemerintahDaerah

    4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

    5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Kedudukan,Tata Kementerian

    Negara Republik lndonesia sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 20 Tahun2008.

    6. Peraturan presiden Nomor 10 Tahun 2005 UnitOrganisasi dan Eselon I Kementerian Negarasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

    Nomor 21 Tahun 2008.

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    4/57

    Menetapkan

    KESATU

    KEDUA

    KEEMPAT

    Keputusan Presiden 103 tahun 2001

    Tata Kerja Lernbaga Pernerintah NonDeparternen sebagairnana telah beberapa kal i diubah terakhirdengan Peraturan Presiden 64 Tahun 2005

    8. Peraturan presiden 7Thun 2005 RencanaPernbangunan Jangka Menengah Nasional.

    9. Keputusan Presiden Tahun 2004 Sebagairnanadiubah terakhir dengan Keputusan Presiden 311PTahun 2007 Mernbentuk dan Mengangkat Menteri

    Negara kabinet Indonesia Bersatu.

    DAFTAR

    DAFTAR

    PENDAHULUAN

    A. Belakang 3

    B. Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan 6C. Sistematika Pembahasan 6

    M E M U T U S K A N

    BAB 2 9

    : PERATURAN NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA PEDOMAN PENYUSUNAN

    KINERJA UTAMA.

    : Pedornan Penyusunan lndikator Kinerja Utarna digunakansebagai acuan bagi Daerahuntuk lndikator Kinerja utarna dilingkunganmasing-masing.

    : Pedornan Penyusuna lndikator Kinerja Utarna sebagairnanapada kesatuan yang tidak

    terpisahkan dari peraturan ini.

    : yang belurn jelas dalarn Pedoman ini dapatdikonsultasikan lebih lanjut dengan Tim kerja ReforrnasiBirokrasi.

    : Peraturan berlaku sejak ditetapkan.

    Ditetapkan : di JakartaPada : 26 Nopernber 2008

    Menteri Negara

    Pendayagunaan Aparatur Negara

    A. Pengertian lndikator Kinerja 11B. Syarat dan lndikator Kinerja 14

    C. Tipe dan Jenis lndikator Kinerja 18

    D. Penggunaan lndikator Kinerja 19

    BAB 3 PENETAPAN UTAMA 21

    A. Pengertian lndikator Kinerja Utama23

    B. Tujuan Penggunaan lndikator Kinerja Utama 23C. Langkah-langkah Penetapan lndikator Kiner ja 25D. Pelibatan Stakeholders 30E. Penerapan lndikator Kinerja Utama 36

    BAB 4 PENGEMBANGAN UTAMA 39

    A. Penerapan Awal dalam Pengukuran Kinerja 41

    B. Reviu dan Pengembangan IKU bagi Organisasi 42

    DAFTAR 44

    LAMP RAN 451. Seperangkat Contoh IKU2. Lembar Kerja Penyusunan IKU3. Contoh Keputusan Penetapan IKU

    Taufiq Effendi

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    5/57

    7. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001

    Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005

    8. Peraturan presiden Nomor 7 Thun 2005 RencanaPernbangunan Jangka Menengah Nasional.

    9. Keputusan Presiden Nomor Tahun 2004 Sebagaimanadiubah terakhir dengan Keputusan Presiden NomorTahun 2007 Membentuk dan Mengangkat MenteriNegara kabinet Indonesia Bersatu.

    DAFTAR

    BAB 1 PENDAHULUAN 1

    A. Belakang 3B. Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan 6

    C. Sistematika Pembahasan 6M E M U T U S K A N

    BAB 2 KINERJA 9

    : PERATURAN NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARATENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

    KINERJA UTAMA.

    : Pedoman Penyusunan lndikator Kinerja Utama digunakansebagai acuan bagi Daerahuntuk menyusun lndikator Kinerja dilingkungan instansi

    : Pedoman Penyusuna lndikator Kinerja Utama sebagaimanatercantum pada satu kesatuan yang tidak

    terpisahkan dari peraturan ini.: yang belum dalam Pedoman ini dapat

    dikonsultasikan lebih lanjut dengan Tim kerja ReformasiBirokrasi.

    : Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

    Ditetapkan : di JakartaPada : 26 Nopember 2008

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    A. Pengertian lndikat or Kinerja 11

    B. dan Kriteria lndikator Kinerja 14

    C. Tipe dan Jenis lndikator Kinerja 18

    D. Penggunaan lnd ikator Kinerja 19

    BAB 3 PENETAPAN KINERJA UTAMA 21

    A. Pengertian lndikator Kinerja Utama 23

    B. Tujuan lndikator Kinerja Utama 23

    C. Penetapan lndikator Kinerja Utama 25D. Pelibatan Stakeholders 30E. Penerapan lndikator Kinerja Utama 36

    BAB 4 PENGEMBANGAN KINERJA UTAMA 39

    A. Penerapan Awal dalam Pengukuran Kiner ja 41

    B. Reviu dan Pengembangan IKU bagi Organisasi 42

    DAFLAR 44

    LAMP RAN 451. Contoh IKU

    2. Lembar Kerja Penyusunan IKU3. Contoh Keputusan Penetapan IKU

    Taufiq Effendi

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    6/57

    Belakang .AMaksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan

    Sistematika Pembahasan.C

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    7/57

    IPENDAHULUAN

    A. Belakang

    Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan urnumpemerintah adalah menjalankan pemerintahan yang beror ientasipada has il (result ori ented government). Orientasi pada input, terutamauang, seperti selama ini dijalankan, hendak ditinggalkan. Pernerintahanyang berorientasi pada hasil pertarna-tarna akan fokus pada kernaslahatanbagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilakn output dan outcomeyang sesuai dengan kebutuhan rnasyarakat. Output rnerupakan hasillangsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pernerintahdan dapat sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada rnasyarakat,sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasasehingga memberikan bagi masyarakat. Output dan outcomeinilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kernarnpuan

    anggaran seperti persepsi yang ada selarna ini. Narnun demikianuang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentuberupa baik output maupun outcome. Money follows function, bukansebaliknya, karena itu prinsip dasar rnanajernen berbasis kinerja adalahno performance, no money.

    Sehubungan dengan i tu maka sistem akuntabil itas kin erja instansipemerintah yang telah dibangun dalarn rangka upaya mewujudkan goodgovernance dan sekaligus result oriented government, perlu terusdikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalarn sisternpenganggaran dan pelaporan sesuai dengan UUNo. 17Tahun 2003

    Keuangan Negara dan UU No. 1Tahun 2004 PerbendaharaanNegara serta berbagai pera turan perundangan di bawahnya. Dengandemikian, ke depan anggaran negara baik maupun daerah rnenjadianggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusunberdasarkan perencanaan kinerja, atau dengan kata lain dihitung dandisusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcomeyang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja in i akan

    dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan,dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuranrealisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal in i akan rnernudahkanevaluasi untuk mengetahui cost dan cost effectiveness anggaraninstansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksikebocoran anggaran.

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    8/57

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    9/57

    rnenggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagaiacuan utama dalam pengajuan anggaran. Dengan demikian, pada saat

    ,

    penyusunan RKA maka indikator kinerja utarna setiap instansipemerintah akan dijadikan pedoman utama alokasi anggaran. Dalampenilaian kinerja i ndividu aparatur, saat ini Kepegawaian Negara ,juga sedang merancang ukuran kinerja individu yang merupakan

    ,

    dari ukuran kiner ja organisasi berdasarkan IKU.

    B. dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan

    Petunjuk Pelaksanaan Penetapan lndikator Kinerja Utama inidimaksudkan untuk memberikan panduan langkah-langkah ke rja yangharus dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah dalam menetapkanindikator kinerja utama pada berbagai tingkatan organisasi.

    Sedangkan tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah agarterwujud peningkatan pemahaman indikator kinerja utama diberbagai instansi pemerintah yang pada akhirnya akan mernperluas instansipemerintah yang menetapkan indikator kinerja utama. Pada akhirnya,setiap instansi pemerintah akan memanfaatkan indikator kinerjautamanya dalam perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan

    penghargaan dan sanksi. Dengan demikian, tujuanpetunjuk pelaksanaan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

    1) Penetapan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja;2) Meriviu seperangkat indikator kinerja yang sudah ada.3) Pengembangan sistem pengukuran kinerja;4) Pengembangan sistem pelaporan kinerja yang digunakan untuk

    balik di berbagai tingkatan organisasi dan penggunainformasi kinerja.

    5) Diseminasi info rmasi dan penyuluhan akan pentingnya penetapanindikator kinerja sebagai dasar pengukuran kinerja.

    6) Riviu dan Evaluasi kinerja secara mandiri oleh instansi pemerintahsatuan-satuan kerja terendah.

    Pembahasan

    diperoleh pemanfaatan yang optimal dar i petunjuk pelaksanaanini , maka sistematika pernbahasan diupayakan untuk mampu dipahami

    agar dapat melaksanakan langkah-langkah yang diperlukandalam penetapan indikator kine rja utama. Sistematika adalahsebagai berikut:

    I

    I.Bab 1 PendahuluanPada bab ini disajikan belakang perlunya penetapan indikatorkinerja utama bagi setiap instansi pemerintah serta maksud dan tujuanpetun juk pelaksanaan ini.

    2. 2 Pengertian lndikator KinerjaPada bab ini diuraikan definisi indikator kinerja, syarat dankrit eria indikator k inerja yang baik serta bagaimana menggunakanindikator kinerja tersebut.

    3. Bab 3 Penetapan lndika tor Kinerja UtamaBab ini menyajikan pengertian indikator kinerja utama, tujuanpenggunaan indikator kinerja utama, yang dilaksanakandalarn rangka penetapan indikator kiner ja utama, serta penerapandan pengkomunikasiannya.

    4. 4 Pengembangan lndika tor Kinerja Utamadisadari bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan suatu

    instansi pemerintah adalah bersifat untuk pada bab iniakan diuraikan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untukmengembangkan indikator kiner ja i ni agar selalu dengankebutuhan organisasi.

    5. Lampiran: Seperangkat ContohDalam larnpiran petunjuk pelaksanaan ini akan disajikan seperangkatcontoh ind ikator kine rja utama berbagai organisasi sesuai denganfungsi dan atau urusan yang oleh organisasi tersebut. Patutdisadari, bahwa yang disajikan adalah contoh dan bukan suatu patokan,sehingga contoh ini hanya sebagai referensi menetapkanindikator kinerja utama.

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    10/57

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    11/57

    PENGERTIAN INDIKATOR

    A. Pengertian lndikator Kiner ja

    lndikator kinerja mengandung dua pengertian, 'indikator' dan 'kinerja'.Di bawah ini akan diuraikan pengertian dari kata tersebut.

    Terdapat pengertian atau definisi 'indikator', beberapa yangcukup baik diantaranya adalah sebagai berikut:

    lndikator adalah dan hal yang yang menjadi perhatiankita yang rnernbantu kita dalarn rnernbuatkornprehensif dan berirnbang terhadap kondisi-kondisi atau aspek-aspek penting dari suatu masyarakat (Departemen Kesehatan,Pendidikan, dan Kesejahteraan, Arnerika Serikat,

    lndikator adalah variabel yang rnernbantu kita dalarn mengukurperubahan-perubahan yang ter jad i baik secara langsung rnaupun tidaklangsung (WHO, 1981),

    lndikator adalah yang mengindikasikan atau rnernberipetunjuk kepada kita suatu keadaan tertentu, sehingga dapatdigunakan untuk mengukur perubahan (Green,

    lndikator adalah suatu ukuran tidak langsung dari suatu kejadian ataukondisi. Misalnya bayi berdasarkan umur adalahindikator bagi status gizi bayi (Wilson Sapanuchart,

    Dari beberapa definisi d i rnenunjukkan bahwa 'indikator' adalahvariabel yang dapat digunakan untuk keadaan atau statusdan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan -perubahan yang terjadi. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaansecara keseluruhan, tetapi kerap kal i hanya rnernberi petunjuk (indikasi)

    keadaan secara keseluruhan sebagai suatu perkiraan.Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran exact, rnelainkan indikasi darikeadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan

    dijadikan sebagai alat ukur.

    in i disajikan beberapa pengertian atau definisi dari beberapasumber yang dapat dijadikan bahan untuk rnernahami apa itu ' kinerja':

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    12/57

    di k b i ki j Ki j b k j 1 S ifik

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    13/57

    output yang direncanakan sebagai kinerja. Kinerja bukan jugamerupakan sesuatu yang 'disediakan' atau misalnyaseperangkat tetapi yang dihasilkan dari adanya

    seperangkat yang dijadikan sebagi kinerja,apakah jangka waktu yang penyelesaian pekerjaan jadi lebih cepat,

    Hal yang perlu dibedakan juga adalah antara kinerja yang akan diukurdengan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur. Apabila"kinerja" menyatakan mengenai suatu kondisi, maka"indikator kinerja"merupakan alat yang dapat memberikan gambaran atau penilaian mengenaikondisi tersebut. Misal: "Meningkatnya disiplin pegawai" merupakan

    contoh kine yang akan diukur yang dianggap merupakan indikatorkinerja. lndikator yang seharusnya digunakan adalah indkator yang dapatmenggambarkan mengenai disiplin yang meningkat, misalnya "jumlahpegawai yang hukuman disipl in" atau "rata-rata hari

    pegawai dalam satu tahun". "Meningkatnya kualitas pelayanan"merupakan contoh lain kinerja yang akan diukur yang juga sering dianggapsebagai indika tor kiner ja. Seharusnya digunakan indikator yang dapatmenggambarkan kualitas pelayanan yang meningkat, misalnya "jumlahkomplain" atau "persentase komplain yang dapat diselesaikan".

    Syarat Kriteria lndikator Kinerja

    Sebelum menetapkan seperangkat indikator kiner ja, terlebih dahulu

    perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikatorkine yang berlaku untuk indikator kinerjaadalah sebagai berikut:

    indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukurdan secara objekt if dapat digunakan untuk pengambilan keputusan

    kesimpulan pencapaian apa yang diukur.

    2. prioritas dan harus berguna untuk menunjukkankeberhasilan, kemajuan, atau pencapaian (accomplishment);

    3. Efektif dan yang berkaitan dengan indikator

    kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisisdengan biaya yang

    lndikat or ki nerja yang baik dan cukup memadai, setidak-tidaknyayang terdiri dari:

    1. Spesifik2. Dapat dicapai3.

    4. menggambarkan sesuatu yang diukur5. dapat dikuantifikasi dan diukur

    Spesifik, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan ataukegiatan sehingga dipahami dalam memberikan informasi yangtepat hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.Misalnya, Sasaran tingkat kualitas pendidikan masyarakat'dengan indikator:

    Jumlah masyarakat yang melek huruf dalam tahun x mencapai a%,

    Tingkat partisipasi pendidikan masyarakat (SD, SLTP, SLTA, PT) dalamtahun x mencapai a%,

    Tingkat ketersediaan sarana pendidikan dan tenaga pengajar dalamtahun x mencapai a%,

    adalah dapat dikategorikan spesifik, untuk indikator yang pertama dapatdijadikan alat ukur yaitu dengan membandingkan jumlah penduduk yangdapat membaca huruf dengan jumlah penduduk suatulndikator yang kedua dapat dijadikan alat ukur yaitu dengan menghitungpersentase jumlah (SD, SLTP, SLTA, PT) terhadap jumlah usia

    (SD, SLTP, SLTA, PT), dan ind ikator yaitu dengan menghitungjumlah (SD, SLTP, SLTA, PT) terhadap jumlah ruangan kelasSLTP, SLTA, PT), atau Jumlah (SD, SLTP, SLTA, PT) terhadap jumlahguru (SD, SLTP, SLTA, PT).

    Dapat dicapai, indika tor kiner ja yang ditetapkan harus menantangnamun bukan yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansipemerintah. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja per lu dipikirkanjuga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kiner janya, apakahmasih dalam kendali instansi pemerintah yang bersangkutan atau tidakdan tidak ada ambiguitas data apa yang akan dikumpulkan untuksuatu indikator. Sebagi contoh, mengurangi tingkat kecelakaan merupakan

    hal yang realiatis namun tidak mungkin untuk menghilangkannya samasekali.

    suatu indikator kinerja dapat mengukur sedekat mungkindengan hasil yang akan diukur. lndikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    14/57

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    15/57

    C. dan Jenis lndikator Kinerja

    Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi:

    Kualitati f, menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang)

    Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80

    unit)

    menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukurdengan populasinya (misal: 100%)

    rnembandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yangterkait (misal: rasio jurnlah guru dibandingkan jurnlah rnurid)

    Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian(misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalarn suatu diklat)

    angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkansuatu tertentu (misal: indeks harga saharn, indeks pembangunan

    Untuk tujuan dan perencanaan indikator kinerja juga dapatke dalam beberapa jenis, seperti:

    Gambaran mengenai sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkanoutput danoutcome (kuantitas, kualitas, dan

    Gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalambarang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap

    dan ketaatan terhadap

    Gambaran mengenai output dalarn bentuk barang atau jasa yang

    dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas, dan efisiensi)

    . . .

    Garnbaran rnengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barangyang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses,

    peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku,peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapatan)

    Garnbaran rnengenai akibat langsung atau tidak langsung tercapainyatujuan. lndikator dampak adalah indikator outcome pada tingkat yanglebih tinggi hingga ultimate.

    D. Penggunaan Kinerja

    dengan gelombang rnenuju kepemerintahan yang baik (good

    governance) instansi pernerintah diwajibkan untuk rnemenuhi kinerjayang telah diperjanjikan dan rnemberikan bukti rnengenai pemenuhanjanj i tersebut. Kinerja yang dijanjikan harus diukur apakah benar-benartelah dipenuhi. Untuk rnengukur kinerja digunakan alat ukur yang dalambuku in i disebut dengan indikator kinerja. lndikator kinerja akanmemberikan garnbaran mengenai apakah instansi pemerintah berhasilatau mernenuhi janjinya. Lebih jauh indikator kinerja akanrnemberikan informasi rnengenai kinerja suatu instansi pemerintah atauseseorang apakah dia berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuaiketentuan atau tidak, dan sebagainya. Dengan adanya inforrnasi tersebut,

    dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaikikegagalan, rnernpertahankan keberhasilan, dan meningkatkan kinerjanya

    di masa yang akan datang.

    indikator kinerja rnemiliki beberapa fungsi, sebagai

    a. Memperjelas apa, berapa dan kemajuan pelaksanaandan kebijakan orgnisasi.

    b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkaituntuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan

    dan dalam rnenilai kinerjanya terrnasukkinerja instansi pemerintah yang rnelaksanakannya.

    c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja

    unit kerja.

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    16/57

    PENETAPAN

    KINERJA UTAMA

    Pengertian lndikator Kinerja .ASyarat dan Kriteria lndikator Kinerja

    Tipe dan Jenis lndikator KinerjaPenggunaan lndikator Kinerja

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    17/57

    PENETAPAN INDIKATOR UTAMA

    Kinerja

    Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebihmeningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiapinstansi pemerintah perlumenetapkan lndikator Kinerja Utama (IKU).

    Untuk it u pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah

    menentukan apa yang menjadi kinerja utamadari instansi pemerintahyang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apayang akon diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untukmewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, menjadi core

    dan tertuang dalam dan serta kewenanganutama instansi pemerintah.

    Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaranstrategis instansi pemerintah, sehingga IKU (Key Performance Indicator)adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaranstrategis instansi pemerintah. Dengan kata lain digunakan sebagaiukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

    Kinerja Utama

    Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansipemerintah adalah:

    1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukandalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

    2, Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuandan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerjadan peningkatan akuntabilitas kinerja.

    Dengan ditetapkannya indikator kiner ja utama, instansi pemerintah

    dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara Lain:

    Perencanaan Jangka MenengahPerencanaan TahunanPerencanaan Anggaran

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    18/57

    KinerjaPengukuran kinerja

    Pelaporan Akuntabilitas KinerjaEvaluasi Kinerja instansi

    dan pengendalianKine pelaksanaan programdan kegiatan-kegiatan

    Indikator

    Dalarn penyusunan perencanaan jangka rnenengah seperti RencanaPernbangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) K/Lmaupun SKPD, maka IKU ini akan digunakan untuk mengukur sejauh manakeberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Dalam berbagailiteratur disebutkan bahwa kr ite ria dokumen perencanaan yangbaik adalah jika dokumen dapat dievaluasi sejauh mana

    Evaluasi keberhasilan hanya dapat dilakukanjika dalarn dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkatindikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.

    Dalarn perencanaan kiner ja tahunan, rnaka IKU ini akan menjadipemandu dalarn menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakanpada suatu tahun tertentu. Dengan dernikian setiap tahunnya, suatuinstansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuaidengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program

    kegiatan yang telah direncanakan yang harus diajukan usulananggarannya dalam dokurnen ataupun RKA SKPD. Dengan

    in i maka akan diperoleh beberapa rnanfaat, yaitu :

    Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pernerintahakan ter kai t langsung dengan ukuran keberhasilan instansiyang rnerupakan penjabaran dari dan fungsi instansi;Terdapat keselarasan antara indikator k inerja kegiatan dengan IKUinstansi yang bersangkutan;Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang

    akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaandan fungsi

    pelaksanaan program dan kegiatan, rnaka dilakukan pengukuranIKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran ini

    selanjutnya dituangkan dalarn kinerja instansi bersangkutanserta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi k inerja untuk rnewujudkanperbaikan kinerja secara berkesinarnbungan.

    Langkah-langkah Penetapan lndikator Kinerja

    Menentukan IKU suatu instansi pernerintah rnemerlukan suatu proseslangsung yang mel iput i yang berulang-ulang, kerjasama, danpengernbangan konsensus serta pernikiran yang hati -hati. Penetapannya

    rnenggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecerrnatan, keterbukaan,dan transparansi guna rnenghasilkan inforrnasi kinerja yang handal.

    IKU pada setiap tinqkatan uni t organisasi meliputi indikator keluaran(output) dan hasil (outcome) dengan sebagai berikut:

    pada tingkat kementerian pemerintahsekurang-kurangya mengqunakan indikator

    hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, dan fungsi;

    pada unit organisasi setingkat eselon I rnenggunakan indikator(outcome) dan atau keluaran (output ) yang setinqkat lebih tinggi darikeluaran (output) unit kerja di bawahnya;

    pada unit organisasi setingkat eselon kerja rnandirisekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).I

    ESELON

    ESELON .

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    19/57

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    20/57

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    21/57

    E. Penerapan lndikator Kinerja PELAKSANAAN PENETAPAN UTAMA

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    22/57

    PELAKSANAAN PENETAPAN UTAMA

    DAERAH

    Penetapan IKU yang digunakan di tingkat Pernerintah Kabupatendilakukan oleh Tim yang dibentuk, yang anggotanya dapat terd ir i daribet-bagai unsur Bappeda, Bawasda, Setda dan dari unit lainnya yang

    rnernbantu proses ini.

    Pada dasamya proses penetapan IKU di tingkat

    daerah harnpir sarna dengan pada tingkat unit kerja organisasi. Di t ingkatpemerintah daerah, indikator-indikator yang dipilih merupakan:

    indikator gabungan (komposit);- indikator-indikator yang rnerupakan outcomes;

    hasil program dan kegiatan utama, pelayanan masyarakat;indikator rnakro; atau

    - sebagian indikator fasilitas (infrastruktur, fasilitas pelayanan).

    Penyusunan indikator kinerja di tingkat pernerintah daerah ini cukuprnemakan waktu, karena harus dapat rnernenuhi berbagai kebutuhan akaninforrnasi kinerja yang dirninta oleh berbagai sistem pelaporan. Palingtidak harus diidentifikasikan beberapa kebutuhan untuk tujuan pelaporan:

    1) keuangan pernerintah daerah;2 )kinerja pernerintah daerah;3) penyelenggaraan pernerintahan daerah;4) prioritas secara regional dan nasional.

    Oleh karena itu, pertirnbangan penyusunan seperangkat indikatorutarna yang digunakan oleh pernerintah daerah juga harus rnengacu padakebutuhan-kebutuhan inforrnasi untuk di Sehinggadengan demikian satu sistern dapat rnernproduksi berbagai informasi yangdigunakan di dalam pelaporan-pelaporan tersebut.

    Proses selanjutnya pelaksanaan penetapan IKU di pernerintah daerahtentunya tidak berbeda dengan pelaksanaan di pernerintah dirnana

    IKU ini ditetapkan akan dirnanfaatkan dalarn proses perencanaan,penganggaran, pengukuran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang

    PEMERINTAH

    Agak berbeda dengan pernerintah daerah, unit-unit kerja lingkunganpemerintah dapat rnenentukan seperangkat IKU berdasarkanorganisasi dan tanggung jawab unit. Pelaksanaan penentuanseperangkat indikator kinerja di setiap tingkatan organisasi bergunauntuk tujuan pengukuran kinerja atau pengukuran tingkat keberhasilandi setiap unit. Seperangkat indikator kinerja yang digunakan untukrnengukur kinerja satuan kerja tentu berbeda dengan seperangkat indikatorkinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja unit kerja di atasnya.

    Demikian pula seperangkat indikator kinerja di tingkat kementerian ataudepartemen juga berbeda dengan di tingkat eselon I.

    Oleh karena itu, dalarn penentuan indikator kiner ja ini, fungsidan kewenangan serta yang dibebankan pada setiap unit perlumenjadi perhatian utarna. Untuk rnengukur keberhasilan pelaksanaan

    fungsi, kewenangan dan in i diperlukan indikator-indikatoryang sesuai dengan tanggungjawab dalam rnelaksanaan fungsi,kewenangan dan peran-peran itu .

    PENYUSUNAN PERENCANAAN

    Perencanaan jangka rnenengah yang dilakukan oleh setiapadalah penyusunan dokumen

    perencanaan strategis (Renstra) sebagairnana tercantum pada )Undang-Undang 25 Tahun 2004 Sistem PerencanaanPernbangunan Nasional, yang harus disusun sesuai dengan RPJM Nasional.Kernudian pada perencanaan tahunan kementerian dan lembaga menyusunrencana kerja berpedornan pada

    Dalam perencanaan sebenarnya sebahagian instansi pemerintah sudahmenggunakan pendekatan yang dikehendaki oleh Undang-undangNomor 25 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 danundang 1 Tahun 2004, yai tu penyusunan program dan kegiatanyang disusun dengan berbasis kinerja , kerangka pengeluaran jangkarnenengah, dan penganggaran terpadu. Akan tetapi dalam perjalanannya,

    sesuai dengan tata cara perencanaan, pr insip-prinsip perencanaan danpenganggaran yang berbasis kinerja belumlah diterapkan secara konsisten.Hal ini rnemang terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi,antara lain, penggunaan pendekatan perencanaan, tata cara penyusunanrencana dan negosiasi dalam menyusun

    rencana dan anggaran, dan rnetode penentuan anggaran Sedangkan indikator yanglebih tinggi, yaitu dari programbeberapa

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    23/57

    gg , p ggdi tingkat

    Penentuan indikator kinerja pada perencanaan strategis, pada umumnyabelurn dilakukan. Bagi instansi yang terkai t dengan pencapaian indikatorkinerja yang sudah ditargetkan pencapaiannya di RPJM rnemang sudahrnernfokuskan perhatian pada target Akan tetap i untukbidang-bidang atau fungsi-fungsi rnaupun sub-fungsi yang tidak adanya di dalam RPJM rnasih sedik it instansi yang rnenetapkan indikatorkine ben'kut target capaiannya.

    PENENTUAN PADA PENYUSUNAN RENSTRA

    Pada penyusunan instansildepartemen belummenentukan indikator-indikator yang terkait dengan sasaran pernbangunannasional d i RPJM dan penjabarannya pada Target-target(kuantitat if) lima tahun ke depan belurn yang rnencanturnkansecara resrni di dalarn dokurnen Renstra. Hal ini disebabkan tidak adaketentuan yang secara tegas rnengharuskan departemen ataukernenterianllernbaga rnencanturnkannya eksplisit.

    Narnun dernikian, pada penyusunan dan pelaporan akuntabilitaskinerja instansi pemerintah yang disusun olehLAN (Lernbaga AdrninistrasiNegara) terdapat petunjuk untuk menentukan target pencapaian sasarandengan rnenentukan rencana capaian indikator pencapaian sasaran. Jadi

    yang sudah rnenerapkan Sistern (Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah) secara baik sudah rnenetapkan atau rnenentukanindikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian sasaran organisasi

    yang pada akhirnya akan bisa rnencapai tujuanorganisasi yang diinginkan.

    Agar perencanaan berbasiskan kinerja dan rnenjadi lebih terukurhendaknya di dalarn Renstra-pun sernestinya sudah ditentukan indikatorkinerja yang digunakan untuk rnengukur kernajuan dan keberhasilaninstansi.

    PWENTUAN KINERJA PADA PENYUSUNAN RKA-

    KL

    Pada proses penyusunan RKA-KL penentuan indikator kinerja untukkegiatan sudah rnulai ditentukan secara rinci. Kegiatan-kegiatan

    yang akan dan rinciannya (sub-kegiatan) terdapat indikatorkinerja berupa keluaran dan dicanturnkan pula target capaiannya.

    Sedangkan indikator yang lebih t inggi, yaitu dari program beberapainstansi telah rnengidentifikasi dan rnenentukan indikator hasil programtersebut, akan tetapi d i dalam petunjuk PP 21 Tahun 2004 rnemang tidakada keharusan untuk menentukan target capaian pada tahun yangdirencanakan hasil program ini.

    Walaupun tidak ada kewajiban dalarn penyusunan RKA-KL untukrnenetapkan target hasil program, sebaiknya baik indikator keberhasilanprogram yang berupa hasil program rnaupun indikator hendaknyasudah harus ditentukan, karena RKA-KL in i adalah perencanaan tahunanyang sudah lebih Perbaikan-perbaikan dalam perencanaan terutama

    pada penyusunan seharusnya juga rnenjadi perhatian instansipernerintah seperti dianjurkan pada buku pedornan penyusunan danpelaporan akuntabilitas k inerja instansi pernerintah.

    PENENTUAN KINERJA PADA DOKUMEN PENETAPAN KINERJA

    Dokumen penetapan kinerja, berdasarkan Nomor 5 Tahun 2004harus disusun setiap instansi pemerintah sebagai perwujudan kornitmeninstansi dalarn rnencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan. lndikatorkinerja dan target-target output maupun outcome sudah harus dicanturnkandi dalarn dokurnen ini.

    Kebanyakan instansi pemerintah mencanturnkan target-target kinerjayang berupa output. Sedangkan target-target kinerja yang berupa outcomebelurn disajikan. Hal ini karena berbagai kesuiitan mengingatindikator outcome disamping dicapai, juga pada tahun yangbersangkutan belurn tentu bisa diukur, diobservasi, atau diverifikasitingkat capaiannya.

    Dengan adanya lnpres Nomor 5 Tahun 2004 ini sebagian unit organisasiinstansi pemerintah sudah rnulai rnengorganisasikan penataanprograrnnya dengan mernpertirnbangkan penetapan target-target hasilyang diinginkan. Direktorat jenderal, Sekretariat Jenderal, lnspektorat

    Jenderal, Badan-badan di departernen, kedeputian padakernenterian negara, dan unit organisasi di bawah kementerianllernbagasudah bersinergi dalarn rnewujudkan target-target hasil yang diinginkan.Sinergi dan koordinasi satuan kerja atau unit organisasipenting untuk rnewujudkan hasil-hasil program.

    4 Dengan dilakukannya evaluasi ini maka setiap daerah akan didorong

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    24/57

    Pada penyusunan dokurnen penetapan kinerja (performance agreement). terpenting adalah pencantuman target hasil (outcome) dan

    target (output). Sedangkan masalah pendanaan dari anggarandapat diperkirakan dari pagu anggaran keseluruhan yang diterima instansi.

    lndikator kiner ja yang disajikan di dalarn dokumen penetapan kiner ja(persetujuan kinerja) hendaknya adalah IKU yang menggambarkankeberhasilan instansi (atau un it organisasi) yang menyusunnya. Walaupundernikian, indikator-indikator penyeimbang dan indikator-indikator yang

    berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi juga dapat

    praktiknya ini, seringkali instansi menyusun dokumenpenetapan kinerja dengan rnenyajikan sekali indikator-indikatorkinerja te rutama indika tor output. Kebanyakan alasan karena

    dengan jurnlah anggaran yang digunakan, rnaka harus lebihindikator kinerja yang disajikan agar sesuai dengan anggaran yang

    dipakai. Akan tetapi in i akan menyulitkan untuk memfokuskanpada indikator-indikator penting.

    Bagairnanapun juga rnasalah terinci atau kurang terincinya penyajianindika tor kinerja pada dokumen penetapan kinerja rnemang

    sekali kepentingan para organisasi instansi. Dansuatu perjanjian atau persetujuan atau perikatan seyogianya dicapaidengan komprorni kedua belah pihak yang menandatangani dokumentersebut.

    lndikator

    Peraturan Pernerintah Nomor6Tahun 2008 Evaluasi PelaksanaanDaerah menyebutkan bahwa Pemerintah akan melakukan

    evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan d i daerah dengan menilaicapaian seperangkat indikator kinerja kunci (IKK) untuk setiap urusanyang kepada daerah. Capaian setiap indikatorkinerja kunci untuk setiap urusan akan menunjukkan seberapajauh suatu daerah rnampu melaksanakan urusan yang didelegasikan

    kepada setiap daerah.

    Dengan dilakukannya evaluasi ini, maka setiap daerah akan didoronguntuk rnelaporkan berbagai capaian kinerja setiap urusan yangdilaksanakannya sesuai dengan indikator kiner ja kunci yang ditetapkanoleh Pemerintah. Selanjutnya capaian setiap indikator kinerja kunci iniakan dituangkan dalam berbagai pelaksanaan pemerintahandaerah yang disarnpaikan kepada Pemerintah, terutama dalamPelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD).

    uraian di dapat disimpulkan bahwa antara indikator kinerjautarna (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) bukan merupakan suatupertentangan, namun leb ih kepada fokus penilaian manajemen. IKKditetapkan oleh Pernerintah dalam ini rnelalui Departemen DalamNegen untuk setiap urusan yang dilaksanakan oleh setiap daerah. IKK inidisusun dan ditetapkan Pernerintah berdasarkan standar pelayanan minimalyang telah ditetapkan oleh teknis terkait. Disisilain IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalamrangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangkapelaksanaan dan fungsi organisasi. IKU disusun dan ditetapkan tidakdidasarkan pelaksanaan standar pelayanan minimal semata, namundalam rangka rnengukur kinerja organisasi dalam rangka memberikanpelayanan rnaksirnal kepada rnasyarakat dan stakeholder. Dengan demikianIKU tidak sebatas pada IKK semata namun dapat saja lebih dari itu.

    Dalam penerapannya di berbagai daerah, yang paling pent ing adalahketersediaan data kinerja. Dengan adanya sistem pengumpulan datakinerja yang rnernadai, rnaka akan memudahkan setiap pemerintah daerahmenyusun IKK maupun IKU ini .

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    25/57

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    26/57

    PENGEMBANGAN

    INDIKATOR KINERJA UTAMA

    A. Penerapan dalam

    Seteleh instansi pemerintah menetapkan IKU di lingkungan masing-masing,kemudian diformalkan dengan ketentuan sebagai berikut:

    lembaga wajib menetapkan IKU untuk kementerian

    lembaga dan unitorganisasi setingkat eselon I serta unit kerja mandiri di bawahnya;

    Sekretaris jenderal lembaga tinggi negara dan lembaga tinggi lain yang

    menjalankan fungsi pemerintahan wajib me-netapkan IKU untuklembaga tinggi negara, lembaga lain, dan unit organisasi setingkateselon I serta unit kerja mandiri di bawahnya;

    wajib menetapkan IKU untuk pemerintah

    dan SKPD serta unit kerja mandiri di bawahnya.

    Penetapan oleh suatu instansi pemerintah ini

    sangatlah penting untuk mengikat komitmen seluruh jajaran managementdan anggota organisasi. Penetapan in i dapat dilakukan bersamaan denganpenetapan Rencana Strategis organisasi, namun tidak tertutup kemungkinandilakukan penetapan tersendiri untuk IKU pada berbagai tingkatanorganisasi.

    Selain menetapkan IKU it u sendiri, dalam keputusan in isebaiknya juga dimuat beberapa hal, antara lain :

    Kewajiban menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilantingkatan organisasi;

    Kewajiban menggunakan IKU yang ditetapkan dalam

    perencanaan tahunan, penganggaran, pengukuran dan pelaporan sertadalam pemberian ganjaran dan sanksi;

    Pelaksanaan reviu dan evaluasi pelaksanaan IKU.

    3. Reviu dan Pengembangan Penerapan IKU bagi tersebut, instansi pernerintah akan dapat menyiapkan perubahan-

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    27/57

    Penggunaan seperangkat IKU yang digunakan pada suatu u nit ker ja

    instansi ataupun di tingkat pernerintah daerah haruslahsecara berkala, rnengingat prioritas pernerintah rnaupun daerahrnungkin saja dari waktu ke waktu. Riviu ini perlu sekali dilakukan

    jik a terdapat perubahan arah kebijakan yang signifikan dar ipernerintah.

    Riviu IKU ini diperlukan jika terdapat perubahan prograrn dan kegiatan -kegiatan agar tetap dimil iki indikator kinerja yang valid yang dapatdigunakan untuk pengukuran ki nerja dan pengendalian pelaksanaanprogram dan Riviu ini juga diperlukan jika terdapat kernungkinan-kemungkinan lain berkaitan dengan perkernbangan ilrnu dan teknologiyang digunakan dalarn pelaksanaan program dan kegitan -kegiatan.Ketepatan penggunaan IKU rnerupakan prasyarat penting dalarn keberhasilanrnanajernen yang berbasis kinerja.

    Riviu IKU bisa juga karena kebutuhan dalarn penganggaran yang berbasiskine rja, agar dar i proses pernbuatan kebijakan, perencanaan danpenganggaran terdapat keterkaitan yang baik sehingga rnudah dalarn

    rnengevalusi dan rnenilai kinerja. Bagi aparat pengawasin i juga lebih rnernudahkan pengecekan dan penilaian akuntabilitas kinerja

    jika IKU yang digunakan tepat dan baik.

    Agar evaluasi dapat dilakukan secara efisien dan efektif, perlurnetode yang akan diirnplernentasikandalarn tahap-tahapan

    evaluasi. Metodologi yang dapat diirnplernentasikan rneliputi rnetodekuantitatif dan rnetode evaluasi kualitatif. yang dapat digunakanrneliputi antara lain :

    1. Performance monitoring, rnetode ini dirnaksudkan untuk rnengetahuiinput dalarn menghasilkan output. Teknik in i akan rnernbantu

    organisasi dalarn rnengidentifikasi terjadinya keterlarnbatan danmasalah-rnasalah dalarn pelaksanaan kegiatan dan program.

    2. Diagnostic studies, untuk rnernaharni rnengapa te rja di perrnasalahanimplernentasi.

    3. Midterm assessment, berguna untuk rnenilai dan rnengetahui kernajuankegiatan secara rnenyeluruh. Dengan rnengetahui hal-hal

    , p p y p pperubahan yang diperlukan.

    4. Completion, untuk rnengetahui keberhasilan instansi dalarn rnencapaikinerja yang telah ditetapkan.

    6. Monitoring operations, maintenance, and sustainability, teknik yangdiirnplernentasikan akan dapat rnenilai kapasitas instansi pernerintahdalarn rangka rnencapai visi dan rnisi yang telah ditetapkan.

    Berbagai teknik evaluasi dapat dilakukan oleh seorang evaluator akantergantung pada tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan

    bidang (content) perrnasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkatkebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkatan pelaksanaan program.Dernikian pula evaluasi terhadap pelaksanaan prograrn berbeda puladengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan kegiatan. Di sarnping itu evaluasipada bidang kegiatan penyuluhan rnisalnya, akan berbeda denganevaluasi terhadap bidang produksi suatu produk rnakanan. Tak hanya itu,penerapan teknik evaluasi tergantung juga pada validitas dan ketersediaandata yang rnungkin dapat diperoleh.

    Berbagai teknik evaluasi sah-sah saja untuk digunakan asalkan dapat

    rnernenuhi tujuan evaluasi. dari telaah sederhana, survei sederhanasarnpai survei yang rnendetail, verifikasi data, applied research, berbagai

    dan pengukuran, survei persepsi target grouplpelanggan,statistik, rnetode statistik non pararnetrik, pernbandingan-pembandingandan benchmarking, cross section analysis, time series analysis, tabulasi,penyajian pengolahan data dengan dansebagainya.

    Pada dasarnya reviu pelaksanaan IKU ini rnerupakan kewajiban bagirnanajernen di masing-masing tingkatan organisasi. Narnun dernikian agarpelaksanaan reviu i ni dapat dilakukan secara terintegrasi, rnaka unitpengawasan internal dapat rnengkoordinasikan pelaksanaan reviu ini.

    Pirnpinan lnstansi rnelakukan:

    Pernbinaan dalarn pengernbangan dan penetapan IKU di lingkunganrnasing-rnasing

    DAFTAR

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    28/57

    BPKP lndikator Kinerja, Beberapa Permasalahan dan Implementasinya.

    Epstein, Marc J. and Bill Bichard, Counting What Counts, TurningCorporate Accountabil ity to Competitive Advantages, Perseus Books, and

    Publisher, New York.

    GASB of The Financial Accounting Foundation, Research Report,Service Efforts and Accomplishments Reporting: It s Time Has Come, An

    Overview.

    Kaplan, Robert David P. Norton, the Balanced Scorecard,Translating Strategy int o Action, Harvard Business School Press, Boston.

    LAN dan BPKP, Modul Pengukuran Kinerja lnstansi Pemerintah.

    LAN, Modul Sistem Akuntabi litas Kinerja lnstansi Pernerintah, EdisiBuku Modul Perencanaan Kinerja.

    Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Rencana KerjaPemerintah.

    Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2004 Rencana Kerja dan

    Jan Hendrik, Pengantar Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

    Peter H. and Howard E Freeman, Evaluation, A SystematicSage Publication, Inc.

    Tim Pengembangan Sistem AKIP, BPKP, Pengukuran Kinerja,Pada lnstansi Pemerintah.

    Jndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistern PerencanaanNasional.

    Suseno Triyanto lndikator Ekonomi, Dasar PerhitunganIndonesia, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

    Seperangkat Con toh IKULembar Kerj a Penyusunan IKU

    Contoh Keputusan Penetapan IKU

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    29/57

    Angka Sekolah (APS)

    Angka Melanjutkan (AM)

    Angka rata-rata lama sekolah

    Angka rata-rata lama sekolah pada pendidikan

    dasar

    Angka rata-rata lama sekolah pada pendidikan

    rnenengah

    Di knas

    Diknas

    Diknas

    Diknas

    PP 612008

    PP 612008

    KESEHATANKUANTITAS PENDIDIKAN:

    i i i i (APM)

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    30/57

    partis ipasi murni (APM)

    murni pada pendidikan dasar

    murni pada pendidikan menengah

    Angka partisipasi kasar (APK)

    Angka kasar pada pendidikan dasar

    Angka partisipasi kasar pada pendidikan menengah

    Angka partisipasi Murni Usia Sekolah (APMUS)

    Penyerapan Kasar (ASK) ( Hanya untuk SD dan

    SEKOLAH DAN RUANG KELAS:

    ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia

    sekalah

    ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia

    sekolah pada pendidikan dasarRasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia

    pada pendidikan menengah

    siswa per

    siswa per sekolah

    kelas per ruang kelas (R-KIRK)

    DAN RUANG

    % 'Fasilitas terhadap jumlah sekolah (%FS)

    PP612008

    Diknas

    PP 612008

    PP 612008

    Diknas

    PP 612008

    Diknas

    Di knas

    Diknas

    PP 612008

    PP 612008

    PP 612008

    Diknas

    Diknas

    Diknas

    Diknas

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    31/57

    buruk

    KEHIDUPAN

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    32/57

    mulut dan

    2

    KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA:

    Jumlah yang disebabkan masalah perbedaan

    agama

    Jumlah Da'l dan pemuka agama yang diberikan pembekalan

    masalah kerukunan umat

    KUALITAS PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA:

    Jumlah ibadah yang diberikan bantuan

    KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA:

    Jumlah Da'l dan pemuka agama yang diberikan pembekalan

    masalah kerukunan umat

    Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan

    pembinaan

    Jumlah yang disebabkan masalah perbedaan

    agama

    REFF

    3

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    33/57

    PEMUDA DAN OLAH RAGA KUANTITAS KEOLAHRAGAAN:

    Jurnlahkegiatan olahraga PP 612008

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    34/57

    .

    2

    KUALITAS PEMUDA DAN OLAH RAGA:

    Jurnlah nasional bidanq olah raga yang telah

    ditindaklanjuti

    Jurnlah dan nasional dari Batanghari yang

    berusia 45 tahun

    olah raga masal dalarn satu bulan

    kecarnatan yang rnernpunyai sarana

    olahraga untuk

    KUALITAS PEMUDA:

    kebijakan nasional bidang pemuda yang telah

    ditindaklanjuti

    KUANTITAS KEPEMUDAAN:Jurnlah pernuda

    Jurnlah'kegiatan kepernudaan

    KUALITAS KEPEMUDAAN:

    Jurnlah kegiatan olahraga

    Persentase penduduk yang rnenjadi anggota klub

    olahraga

    Persentase cabang olahraga yang rnenjalankan

    kornpetisi secara teratur

    Jumlah kegiatan olah raga rnasal dalarn satu bulan

    Persentase masyarakat yang aktif rnelaksanakan

    minimal satu cabang olahraga minimal1

    kali seminggu

    KUALITAS KEOLAHRAGAAN:

    Persentase cabang olahraga yang rneraih medali

    dalarn kornpetisi t ingkat nasional

    rekor nasional yang dikuasai

    daerah

    Jumlah daerah yang dikirirn ke event olahraga di

    luar negeri

    KUANTITAS KEOLAHRAGAAN:

    Jumlah organisasi olahraga

    Jurnlah klub olahraga

    Jurnlah gedung olah raga

    Rasio fasili tas kolam renang per 1.000 populasi

    Persentase kecarnatan yang rnernpunyai

    olahraga untuk

    Jurnlah gedung olah raga

    REFF

    3

    PP 612008

    PP 612008

    PP 612008

    PP 612008

    PP 612008

    PP

    PP 612008

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    35/57

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    36/57

    PERTANIAN (2)

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    37/57

    KUALITAS

    sektor pertanian

    investasi bidang agrobisnis

    PERTANIAN:

    Luas

    Laju

    sektor pertanian

    REFF

    3

    perusahaan

    yang berinvestasi dibidang agrobisnis

    agrobisnis

    Jurnlah yang berinvestasi di

    bidang

    bidang agrobisnis

    padi yang telah

    .

    KOPERASI, PERDAGANGAN DAN Rata-rata industr i kecil dan rnenengah

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    38/57

    KUALITAS KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN

    INDUSTRI:

    Jurnlah yang dan promosi di

    luar Batanghari

    Jumlah kontaklpesanan dari luar Batanghari kepada

    UKM

    KUALITAS KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN

    INDUSTRI:

    Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di

    sektor perdagangan

    KUALITAS KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN

    INDUSTRI:

    Jumlah UKM yang memiliki hubungan kegiatan bisnis

    dengan bisnis di luar Batanghari

    Jumlah dan jenis produk yang dipasarkan di

    Batanghari

    KUALlTAS KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN

    INDUSTRI:

    Jumlah aliran barang dan jasa dari daerah lain

    Jumlah aliran barang dan jasa ke daerah lain

    Jumlah nilai ekspor barang dan jasa

    2

    KUALITAS KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN

    INDUSTRI:

    koperasi akti f

    Jurnlah UKM non BPRILKMUKM

    'Jumlah BPRILKM

    kepada terhadap Total

    Kredit

    KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN

    INDUSTRI:

    koperasi yang aktif

    Jumlah Kecil yang aktif

    Jumlah Menengah yang aktif

    Jumlah angpota koperasi yang akt if

    PERDAGANGAN, DAN

    Persentase Kecil dan Menengah yang tertampung

    di

    koperasi yang telah mengalami peningkatan

    klasif kasi

    Persentase koperasi yang dapat menjalankan usahanya

    rnandiri

    nilai volume perdagangan dan

    Menengah daerah

    KUALITAS KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN

    total ornzet industr i kec il dan menengah

    dengan total ornzet keseluruhan industri

    REFF

    3

    PP 612008

    PP 612008

    PP 612008

    DAN PERUMAHAN

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    39/57

    SUMBER DAYA DAN LINGKUNGAN

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    40/57

    2

    ALAM DAN LINGKUNGAN

    penanganan sampah

    penduduk air minurn

    permukirnan yang tertata

    Udara

    kualitas udara

    kualitas air

    Pencemaran Lirnbah

    kebersihan Lirnbah

    Tingkat pembuangan

    pertarnbangan

    desa yanq telah rnernpunyai

    pembuanqan sarnpah

    perusahaan yang telah mempunyai

    Lirnbahperusahaan yang berpotensi

    lingkungan yang telah memil iki

    setifikat AMDAL

    Rata-rata produksi sampah yang tidak terangkut per

    pelanggaran terhadap lingkungan

    tingkat emisi karbondioksida per kapita

    tingkat pada air

    PP 612008

    PP 612008

    PP 612008

    KESEJAHTERAAN

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    41/57

    2

    KESEJAHTERAAN SOSIAL:

    Persentase penduduk diatas kemiskinan

    Perturnbuhan PDRB

    Laju inflasi provinsi

    PDRB per kapita

    Gini

    Pemerataan pendapatan Bank Dunia

    lndeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan

    Regional)

    Rasio ketergantungan

    Angka kerniskinan

    Jumlah Penduduk

    Persentase Penduduk

    lndeks Kedalaman Kerniskinan

    Telepon per Kapita

    Persentase usia subur yang menjadi Akseptor

    Keluarga Berencana! Pernbangunan Manusia

    lndeks Kerniskinan Manusia

    Persentase lansia yang tinggal di jompo

    dibandingkan dengan jumlah tot al lansia

    Persentase anak-anak dan remaja yang tinggal di

    penampungan sosial dibandingkan dengan

    jumlah total anak-anak dan remaja

    Persentase rnantan pengguna narkotika yang sudah

    tidak mengkonsumsi narkotika

    REFF

    3

    PP 612008

    PP 612008

    PP 612008

    PP 612008

    PP 612008

    PP 612008

    PP 612008

    PP 612008

    MDG

    PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    42/57

    penampungan sosial dibandingkan dengan

    jurnlah total anak-anak dan remaja

    telah

    Jumlah kelurahan yang telah memiliki "Rukum

    Kernatian"yang POSYANDU Balita

    2

    KUALlTAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

    DAERAH:

    Jumlah dan pajak dan retribusi daerah

    Rasio PAD terhadap t otal penerimaanAPBD

    Rasio PAD terhadap total pengeluaranAPBD

    Rasio wajib pajak daerah dan jumlah penduduk

    Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD

    KUALlTAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

    Rasio PAD terhadap total penerimaanAPBD

    Rasio PAD terhadap total pengeluaranAPBD

    KUALITAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

    Rasio wajib pajak daerah dan jumlah penduduk

    Jumlah dan pajak dan retribusi daerahPersentase potensi penerimaan daerah yang dapat

    KUALITAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

    Jumlah temuan pemeriksaan pada pelaksanaanAPBD

    Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD

    KUANTITAS PEMBlAYAAN PEMBANGUNAN

    DAERAH:

    Nilai sumber pembiayaan alternat if yang dapatdisediakan

    REFF

    3

    PP

    PP

    PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN:

    Proporsi panjang jaringan jalan dalarn kondisi baik

    Panjang jalan dengan kualitas baik

    PP 612008

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    43/57

    Panjang jalan dengan kualitas baik

    Panjang jalan negara dan propinsi dengan

    kualitas baik

    Raya

    Persentase Larnpu pengatur yang

    berfungsi dengan baik

    Rata-rata kecelakaan yang rnenyebabkan

    kematian atau luka per-100.000 penduduk per

    tahun

    KUANTITAS PRASARANA JALAN RAYA:

    Persentase desa yang telah dapat diakses dengan

    kendaraan

    desa yang tidak dapat dijanqkau kendaraan

    roda 4

    KUALITAS PEMBANGUNAN:

    Nilai investasi di desa dan kecarnatan

    KUANTITAS PRASARANA:

    Rasio pernakarnan umum per satuanpenduduk

    Rasio pernbuangan sampah (TPS) per satuan

    penduduk

    Rasio janngan

    Rasio ibadah per satuan penduduk

    PP

    PP 612008

    PP612008

    PP 612008

    KUANTITAS PRASARANA AIR MINUM:

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    44/57

    2

    AIR MINUM:Tangga (RT) yang menggunakan air

    KUANTITAS PRASARANA AIR MINUM:

    Persentase Tangga (RT) yang menggunakan air

    bersih

    Persentase Tanqga (RT) yang memilik i akses

    terhadap sanitasi

    Jumlah kelurahan yang terjangkau jaringan air minum

    KUALITAS PRASARANA AIR MINUM:

    Rasio volume penjualan air dan produksi air bersih

    PDAM

    Rata-rata kadar air PDAM

    KUANTITAS PRASARANA AIR MINUM:

    Persentase Tangga (RT) yang menggunakan air

    bersih

    Persentase Tangga (RT) yang memiliki akses

    terhadap sanitasiKUALITAS PRASARANA AIR MINUM:

    Jumlah kejadian yang disebabkan konsumsi air

    tidak air

    KUANTITAS PRASARANA AIR MINUM.

    Rasio-rasio keuangan PDAM

    Jumlah yang menerima bantuan

    air bersihREFF

    3

    PP 612008

    PP

    MDG

    PP

    PP

    Tangga (RT) yang memiliki akses MDG

    terhadap sanitasi

    DUKUNGAN TATA RUANG DALAMPEMBANGUNAN DAERAH2

    REFF

    3

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    45/57

    KUALITAS PRASARANA

    penduduk

    KUANTITAS PRASARANA TELEPON:

    penduduk yang menggunakan HP

    Persentase penduduk yang menqqunakan telepon

    .

    KUANTITAS PRASARANA TELEPON:

    Jurnlah yanp tersedia

    kantor di desa yang telah

    rnernpunyai sambunpan telepon

    KUANTITAS PRASARANA TELEPON:

    desa yang telah mempunyai jaringan telepon

    . .

    PP 612008

    PP

    PP

    KUALITAS DAN PEREMPUAN SERTA

    KESEJAHTERAAN DAN ANAK

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    46/57

    Batanghari

    KESENJANGAN GENDER:

    Persentase perempuan di lembaga PP

    pemerintah

    perempuan lembaga swasta PP

    Rasio siswa perempuan dibandlng MDG

    Rasio angka melek huruf pada perempuan dibanding MDG

    15 24 tahun

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    47/57

    APARATUR DAERAH:

    SKPD yang telah menyusun Kinerja

    SKPD yangtelah memiliki lndikator Kinerja

    PENGUATAN DESA

    REFF

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    48/57

    yang kelembagaannya

    SKPD yang telah memiliki lndikator Kinerja

    kebutuhan dan

    SKPD yang telah dievaluasi SOTK,

    I

    Jtarna2

    DESA:

    Rata-rata jumlah kelompok binaan lernbaga

    pemberdayaan masyarakat(LPM)

    Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

    Jumlah LSM

    Jumlah desa yang telah memil iki standar pelayanan

    Persentase desa berstatus swasembada terhadap total

    desa

    KUANTITAS SDM:

    Jumlah aparatur Desa yang mengikut i Diklat

    SDM:

    Angka rata-rata aparatur pemerintahan desa dengan

    pendidikan per desa

    Persentase peningkatan pendapatan aparatur Desa

    SARANA DAN

    Rasio kecukupan sarana dan prasarana Desa

    Rasio pendapatan asli Desa terhadap APB Desa

    KUANTITAS KAPASITAS:

    Jumlah desa yang telah memiliki standar pelayanan

    3

    PP 612008

    PP 612008

    PP 612008

    PP 61200%

    LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA:

    jumlah kelompok binaan

    rnasyarakat (LPM)

    PP 612008

    PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA, DAN

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    49/57

    LEMBAGA N DESA:

    dari

    asyarakat

    pembangunan dari

    asyarakat yang diakornodasi

    rnasyarakat (LPM)

    ata-rata jumlah binaan PKK

    pertemuan aparatur desa dengan masyarakat

    PP 612008

    PP 612008

    berstatus swasembada terhadap total PP 612008

    PEMBENAHAN PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH D AN

    HUKUM

    REFF

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    50/57

    2

    PERUNDANGAN DAERAH DAN HUKUM

    Jumlah dan pajak dan retribusi daerah

    Jumlah Perda yang mendukung iklim

    Jumlah tema dalam hukum yang diakomodasikan

    dalarn PERDA

    Jumlah pelanggaran terhadap hukum dan peraturan

    perundang-undangan

    PERUNDANGAN DAERAH:

    Daftar perencanaan penyusunan peraturan

    undangan daerah

    Jumlah peraturan perundang-undangan yang telah

    diakomodasikan dalarn peraturan perundangundangan

    daerah

    Jumlah dan pajak dan retribusi daerah

    KUALITAS PERUNDANGAN DAERAH:

    Jumlah PERDA yang bertentangan dengan peraturan

    perundang-undangan yang tinggi

    Jumlah PERDA yang bertentangan dengan kepentingan

    Jumlah Perda yang mendukung iklim

    Jumlah pelanggaran terhadapPERDA

    KUANTITAS HUKUM:

    Jumlah RAPERDA yang diusulkan

    Waktu rata-rata penyelesaianRAPERDA

    REFF

    3

    PP 612008

    PP 612008

    PP 612008

    PP 612008

    umlah telaah dan kajian hukurn yang disampaikan

    PERUNDANGAN DAERAH

    PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    51/57

    PERUNDANGAN DAERAH:

    sosialisasi hukum dan peraturan

    erundang-undangan

    PERUNDANGAN DAERAH:

    urnlah terhadap hukum dan peraturan

    erundang-undangan

    UANTITAS MUKUM

    hukum kebijakan

    aerah

    hukum yang diakomodasikan

    PERDA.

    HUKUM

    hukum

    DAN SERTAMASYARAKAT (LINMAS)

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    52/57

    an direspon dalam waktu dari

    atau informasi

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    53/57

    Lampiran: 1Peraturan Menteri

    :

    :

    2Peraturan

    :

    :

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    54/57

    . Narna :

    ...........................................................................................

    Fungsi

    ...........................................................................................

    ............................................................................................b

    Indikator Kinerja Utarna

    1. Narna Unit Organisasi :

    2.

    3. Fungsi

    a.

    b

    4. lndikator Utarna

    No. Uraian Sumber Data

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    55/57

    PERATURAN...................................................

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    56/57

    PENETAPAN

    LIKOTA

    : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 danPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Pedoman UmumPenetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansiPemerintah, perlu rnenetapkan lndikator Kinerja Utama diLingkungan Kementerian Lembaga ProvinsiKota suatu Peraturan Menteri Kepala LembagaGubernur Bupati Walikota.

    Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pernerintah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia4614);

    Peraturan Presiden 7Tahun 2005 RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 -2009;

    3. Peraturan Presiden 9 Tahun 2005Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan TataKerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94Tahun 2006 Perubahan Ketiga PeraturanPresiden Nomor 9 Tahun 2005;

    4. Presiden Nomor 5 Tahun 2004 PercepatanPemberantasan Korupsi;

    5. lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pernerintah;

    6.

    RencanaRPJM Kementerian KotaTahun

    ............7. Peraturan Menteri Organisasi danTatakerja;

  • 7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008

    57/57

    8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Pedoman UmumPenetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansiPemerintah;

    MEMUTUSKAN:Menetapkan

    : lndikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalamperaturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja

    yang digunakan oleh masing-masing uni t ker ja di lingkunganKementerian untukmenetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencanaker ja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,menyusun akuntabilitas kinerj a melakukanevaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen RencanaStrategis Tahun 2005 2009.

    KERUA : Penyusunan akuntabilitas k inerja dan evaluasiterhadap pencapaian kine dilakukan oleh setiapunit kerja dan disampaikan kepada Menteri

    : Kementerian Kabupaten Kotawajib:a. melakukan review capaian kinerja setiap unit kerja

    dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yangdisajikan dalam akuntabilitas kinerja;

    b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan in idan melaporkan kepada Menteri

    KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

    Ditetapkan d ipada

    NEGARA