7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
1/57
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
2/57
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
3/57
PERATURAN NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR:PEW 20I 11112008
PEDOMAN PENYUSUNAN UTAMANEGARA PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA
bahwa dalam rangka pelaksanaan reforrnasi birokrasi di seluruhDaerah maka dipandang
perlu menyusun lndikator Kinerja Utama.
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan suatu pedoman penyusunanlndikator Utama.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan dari
Nepotisme (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 1999 Nomor Tambahan LembaranNegara Nomor 3851).
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 PerubahanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-
Pokok Kepegawaian
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 PemerintahDaerah
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Kedudukan,Tata Kementerian
Negara Republik lndonesia sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 20 Tahun2008.
6. Peraturan presiden Nomor 10 Tahun 2005 UnitOrganisasi dan Eselon I Kementerian Negarasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Nomor 21 Tahun 2008.
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
4/57
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KEEMPAT
Keputusan Presiden 103 tahun 2001
Tata Kerja Lernbaga Pernerintah NonDeparternen sebagairnana telah beberapa kal i diubah terakhirdengan Peraturan Presiden 64 Tahun 2005
8. Peraturan presiden 7Thun 2005 RencanaPernbangunan Jangka Menengah Nasional.
9. Keputusan Presiden Tahun 2004 Sebagairnanadiubah terakhir dengan Keputusan Presiden 311PTahun 2007 Mernbentuk dan Mengangkat Menteri
Negara kabinet Indonesia Bersatu.
DAFTAR
DAFTAR
PENDAHULUAN
A. Belakang 3
B. Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan 6C. Sistematika Pembahasan 6
M E M U T U S K A N
BAB 2 9
: PERATURAN NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA PEDOMAN PENYUSUNAN
KINERJA UTAMA.
: Pedornan Penyusunan lndikator Kinerja Utarna digunakansebagai acuan bagi Daerahuntuk lndikator Kinerja utarna dilingkunganmasing-masing.
: Pedornan Penyusuna lndikator Kinerja Utarna sebagairnanapada kesatuan yang tidak
terpisahkan dari peraturan ini.
: yang belurn jelas dalarn Pedoman ini dapatdikonsultasikan lebih lanjut dengan Tim kerja ReforrnasiBirokrasi.
: Peraturan berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan : di JakartaPada : 26 Nopernber 2008
Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
A. Pengertian lndikator Kinerja 11B. Syarat dan lndikator Kinerja 14
C. Tipe dan Jenis lndikator Kinerja 18
D. Penggunaan lndikator Kinerja 19
BAB 3 PENETAPAN UTAMA 21
A. Pengertian lndikator Kinerja Utama23
B. Tujuan Penggunaan lndikator Kinerja Utama 23C. Langkah-langkah Penetapan lndikator Kiner ja 25D. Pelibatan Stakeholders 30E. Penerapan lndikator Kinerja Utama 36
BAB 4 PENGEMBANGAN UTAMA 39
A. Penerapan Awal dalam Pengukuran Kinerja 41
B. Reviu dan Pengembangan IKU bagi Organisasi 42
DAFTAR 44
LAMP RAN 451. Seperangkat Contoh IKU2. Lembar Kerja Penyusunan IKU3. Contoh Keputusan Penetapan IKU
Taufiq Effendi
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
5/57
7. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001
Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005
8. Peraturan presiden Nomor 7 Thun 2005 RencanaPernbangunan Jangka Menengah Nasional.
9. Keputusan Presiden Nomor Tahun 2004 Sebagaimanadiubah terakhir dengan Keputusan Presiden NomorTahun 2007 Membentuk dan Mengangkat MenteriNegara kabinet Indonesia Bersatu.
DAFTAR
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Belakang 3B. Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan 6
C. Sistematika Pembahasan 6M E M U T U S K A N
BAB 2 KINERJA 9
: PERATURAN NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARATENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
KINERJA UTAMA.
: Pedoman Penyusunan lndikator Kinerja Utama digunakansebagai acuan bagi Daerahuntuk menyusun lndikator Kinerja dilingkungan instansi
: Pedoman Penyusuna lndikator Kinerja Utama sebagaimanatercantum pada satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari peraturan ini.: yang belum dalam Pedoman ini dapat
dikonsultasikan lebih lanjut dengan Tim kerja ReformasiBirokrasi.
: Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan : di JakartaPada : 26 Nopember 2008
Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara
A. Pengertian lndikat or Kinerja 11
B. dan Kriteria lndikator Kinerja 14
C. Tipe dan Jenis lndikator Kinerja 18
D. Penggunaan lnd ikator Kinerja 19
BAB 3 PENETAPAN KINERJA UTAMA 21
A. Pengertian lndikator Kinerja Utama 23
B. Tujuan lndikator Kinerja Utama 23
C. Penetapan lndikator Kinerja Utama 25D. Pelibatan Stakeholders 30E. Penerapan lndikator Kinerja Utama 36
BAB 4 PENGEMBANGAN KINERJA UTAMA 39
A. Penerapan Awal dalam Pengukuran Kiner ja 41
B. Reviu dan Pengembangan IKU bagi Organisasi 42
DAFLAR 44
LAMP RAN 451. Contoh IKU
2. Lembar Kerja Penyusunan IKU3. Contoh Keputusan Penetapan IKU
Taufiq Effendi
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
6/57
Belakang .AMaksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan
Sistematika Pembahasan.C
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
7/57
IPENDAHULUAN
A. Belakang
Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan urnumpemerintah adalah menjalankan pemerintahan yang beror ientasipada has il (result ori ented government). Orientasi pada input, terutamauang, seperti selama ini dijalankan, hendak ditinggalkan. Pernerintahanyang berorientasi pada hasil pertarna-tarna akan fokus pada kernaslahatanbagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilakn output dan outcomeyang sesuai dengan kebutuhan rnasyarakat. Output rnerupakan hasillangsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pernerintahdan dapat sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada rnasyarakat,sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasasehingga memberikan bagi masyarakat. Output dan outcomeinilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kernarnpuan
anggaran seperti persepsi yang ada selarna ini. Narnun demikianuang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentuberupa baik output maupun outcome. Money follows function, bukansebaliknya, karena itu prinsip dasar rnanajernen berbasis kinerja adalahno performance, no money.
Sehubungan dengan i tu maka sistem akuntabil itas kin erja instansipemerintah yang telah dibangun dalarn rangka upaya mewujudkan goodgovernance dan sekaligus result oriented government, perlu terusdikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalarn sisternpenganggaran dan pelaporan sesuai dengan UUNo. 17Tahun 2003
Keuangan Negara dan UU No. 1Tahun 2004 PerbendaharaanNegara serta berbagai pera turan perundangan di bawahnya. Dengandemikian, ke depan anggaran negara baik maupun daerah rnenjadianggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusunberdasarkan perencanaan kinerja, atau dengan kata lain dihitung dandisusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcomeyang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja in i akan
dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan,dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuranrealisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal in i akan rnernudahkanevaluasi untuk mengetahui cost dan cost effectiveness anggaraninstansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksikebocoran anggaran.
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
8/57
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
9/57
rnenggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagaiacuan utama dalam pengajuan anggaran. Dengan demikian, pada saat
,
penyusunan RKA maka indikator kinerja utarna setiap instansipemerintah akan dijadikan pedoman utama alokasi anggaran. Dalampenilaian kinerja i ndividu aparatur, saat ini Kepegawaian Negara ,juga sedang merancang ukuran kinerja individu yang merupakan
,
dari ukuran kiner ja organisasi berdasarkan IKU.
B. dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan
Petunjuk Pelaksanaan Penetapan lndikator Kinerja Utama inidimaksudkan untuk memberikan panduan langkah-langkah ke rja yangharus dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah dalam menetapkanindikator kinerja utama pada berbagai tingkatan organisasi.
Sedangkan tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah agarterwujud peningkatan pemahaman indikator kinerja utama diberbagai instansi pemerintah yang pada akhirnya akan mernperluas instansipemerintah yang menetapkan indikator kinerja utama. Pada akhirnya,setiap instansi pemerintah akan memanfaatkan indikator kinerjautamanya dalam perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan
penghargaan dan sanksi. Dengan demikian, tujuanpetunjuk pelaksanaan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
1) Penetapan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja;2) Meriviu seperangkat indikator kinerja yang sudah ada.3) Pengembangan sistem pengukuran kinerja;4) Pengembangan sistem pelaporan kinerja yang digunakan untuk
balik di berbagai tingkatan organisasi dan penggunainformasi kinerja.
5) Diseminasi info rmasi dan penyuluhan akan pentingnya penetapanindikator kinerja sebagai dasar pengukuran kinerja.
6) Riviu dan Evaluasi kinerja secara mandiri oleh instansi pemerintahsatuan-satuan kerja terendah.
Pembahasan
diperoleh pemanfaatan yang optimal dar i petunjuk pelaksanaanini , maka sistematika pernbahasan diupayakan untuk mampu dipahami
agar dapat melaksanakan langkah-langkah yang diperlukandalam penetapan indikator kine rja utama. Sistematika adalahsebagai berikut:
I
I.Bab 1 PendahuluanPada bab ini disajikan belakang perlunya penetapan indikatorkinerja utama bagi setiap instansi pemerintah serta maksud dan tujuanpetun juk pelaksanaan ini.
2. 2 Pengertian lndikator KinerjaPada bab ini diuraikan definisi indikator kinerja, syarat dankrit eria indikator k inerja yang baik serta bagaimana menggunakanindikator kinerja tersebut.
3. Bab 3 Penetapan lndika tor Kinerja UtamaBab ini menyajikan pengertian indikator kinerja utama, tujuanpenggunaan indikator kinerja utama, yang dilaksanakandalarn rangka penetapan indikator kiner ja utama, serta penerapandan pengkomunikasiannya.
4. 4 Pengembangan lndika tor Kinerja Utamadisadari bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan suatu
instansi pemerintah adalah bersifat untuk pada bab iniakan diuraikan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untukmengembangkan indikator kiner ja i ni agar selalu dengankebutuhan organisasi.
5. Lampiran: Seperangkat ContohDalam larnpiran petunjuk pelaksanaan ini akan disajikan seperangkatcontoh ind ikator kine rja utama berbagai organisasi sesuai denganfungsi dan atau urusan yang oleh organisasi tersebut. Patutdisadari, bahwa yang disajikan adalah contoh dan bukan suatu patokan,sehingga contoh ini hanya sebagai referensi menetapkanindikator kinerja utama.
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
10/57
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
11/57
PENGERTIAN INDIKATOR
A. Pengertian lndikator Kiner ja
lndikator kinerja mengandung dua pengertian, 'indikator' dan 'kinerja'.Di bawah ini akan diuraikan pengertian dari kata tersebut.
Terdapat pengertian atau definisi 'indikator', beberapa yangcukup baik diantaranya adalah sebagai berikut:
lndikator adalah dan hal yang yang menjadi perhatiankita yang rnernbantu kita dalarn rnernbuatkornprehensif dan berirnbang terhadap kondisi-kondisi atau aspek-aspek penting dari suatu masyarakat (Departemen Kesehatan,Pendidikan, dan Kesejahteraan, Arnerika Serikat,
lndikator adalah variabel yang rnernbantu kita dalarn mengukurperubahan-perubahan yang ter jad i baik secara langsung rnaupun tidaklangsung (WHO, 1981),
lndikator adalah yang mengindikasikan atau rnernberipetunjuk kepada kita suatu keadaan tertentu, sehingga dapatdigunakan untuk mengukur perubahan (Green,
lndikator adalah suatu ukuran tidak langsung dari suatu kejadian ataukondisi. Misalnya bayi berdasarkan umur adalahindikator bagi status gizi bayi (Wilson Sapanuchart,
Dari beberapa definisi d i rnenunjukkan bahwa 'indikator' adalahvariabel yang dapat digunakan untuk keadaan atau statusdan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan -perubahan yang terjadi. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaansecara keseluruhan, tetapi kerap kal i hanya rnernberi petunjuk (indikasi)
keadaan secara keseluruhan sebagai suatu perkiraan.Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran exact, rnelainkan indikasi darikeadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan
dijadikan sebagai alat ukur.
in i disajikan beberapa pengertian atau definisi dari beberapasumber yang dapat dijadikan bahan untuk rnernahami apa itu ' kinerja':
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
12/57
di k b i ki j Ki j b k j 1 S ifik
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
13/57
output yang direncanakan sebagai kinerja. Kinerja bukan jugamerupakan sesuatu yang 'disediakan' atau misalnyaseperangkat tetapi yang dihasilkan dari adanya
seperangkat yang dijadikan sebagi kinerja,apakah jangka waktu yang penyelesaian pekerjaan jadi lebih cepat,
Hal yang perlu dibedakan juga adalah antara kinerja yang akan diukurdengan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur. Apabila"kinerja" menyatakan mengenai suatu kondisi, maka"indikator kinerja"merupakan alat yang dapat memberikan gambaran atau penilaian mengenaikondisi tersebut. Misal: "Meningkatnya disiplin pegawai" merupakan
contoh kine yang akan diukur yang dianggap merupakan indikatorkinerja. lndikator yang seharusnya digunakan adalah indkator yang dapatmenggambarkan mengenai disiplin yang meningkat, misalnya "jumlahpegawai yang hukuman disipl in" atau "rata-rata hari
pegawai dalam satu tahun". "Meningkatnya kualitas pelayanan"merupakan contoh lain kinerja yang akan diukur yang juga sering dianggapsebagai indika tor kiner ja. Seharusnya digunakan indikator yang dapatmenggambarkan kualitas pelayanan yang meningkat, misalnya "jumlahkomplain" atau "persentase komplain yang dapat diselesaikan".
Syarat Kriteria lndikator Kinerja
Sebelum menetapkan seperangkat indikator kiner ja, terlebih dahulu
perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikatorkine yang berlaku untuk indikator kinerjaadalah sebagai berikut:
indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukurdan secara objekt if dapat digunakan untuk pengambilan keputusan
kesimpulan pencapaian apa yang diukur.
2. prioritas dan harus berguna untuk menunjukkankeberhasilan, kemajuan, atau pencapaian (accomplishment);
3. Efektif dan yang berkaitan dengan indikator
kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisisdengan biaya yang
lndikat or ki nerja yang baik dan cukup memadai, setidak-tidaknyayang terdiri dari:
1. Spesifik2. Dapat dicapai3.
4. menggambarkan sesuatu yang diukur5. dapat dikuantifikasi dan diukur
Spesifik, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan ataukegiatan sehingga dipahami dalam memberikan informasi yangtepat hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.Misalnya, Sasaran tingkat kualitas pendidikan masyarakat'dengan indikator:
Jumlah masyarakat yang melek huruf dalam tahun x mencapai a%,
Tingkat partisipasi pendidikan masyarakat (SD, SLTP, SLTA, PT) dalamtahun x mencapai a%,
Tingkat ketersediaan sarana pendidikan dan tenaga pengajar dalamtahun x mencapai a%,
adalah dapat dikategorikan spesifik, untuk indikator yang pertama dapatdijadikan alat ukur yaitu dengan membandingkan jumlah penduduk yangdapat membaca huruf dengan jumlah penduduk suatulndikator yang kedua dapat dijadikan alat ukur yaitu dengan menghitungpersentase jumlah (SD, SLTP, SLTA, PT) terhadap jumlah usia
(SD, SLTP, SLTA, PT), dan ind ikator yaitu dengan menghitungjumlah (SD, SLTP, SLTA, PT) terhadap jumlah ruangan kelasSLTP, SLTA, PT), atau Jumlah (SD, SLTP, SLTA, PT) terhadap jumlahguru (SD, SLTP, SLTA, PT).
Dapat dicapai, indika tor kiner ja yang ditetapkan harus menantangnamun bukan yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansipemerintah. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja per lu dipikirkanjuga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kiner janya, apakahmasih dalam kendali instansi pemerintah yang bersangkutan atau tidakdan tidak ada ambiguitas data apa yang akan dikumpulkan untuksuatu indikator. Sebagi contoh, mengurangi tingkat kecelakaan merupakan
hal yang realiatis namun tidak mungkin untuk menghilangkannya samasekali.
suatu indikator kinerja dapat mengukur sedekat mungkindengan hasil yang akan diukur. lndikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
14/57
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
15/57
C. dan Jenis lndikator Kinerja
Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi:
Kualitati f, menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang)
Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80
unit)
menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukurdengan populasinya (misal: 100%)
rnembandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yangterkait (misal: rasio jurnlah guru dibandingkan jurnlah rnurid)
Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian(misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalarn suatu diklat)
angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkansuatu tertentu (misal: indeks harga saharn, indeks pembangunan
Untuk tujuan dan perencanaan indikator kinerja juga dapatke dalam beberapa jenis, seperti:
Gambaran mengenai sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkanoutput danoutcome (kuantitas, kualitas, dan
Gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalambarang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap
dan ketaatan terhadap
Gambaran mengenai output dalarn bentuk barang atau jasa yang
dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas, dan efisiensi)
. . .
Garnbaran rnengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barangyang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses,
peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku,peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapatan)
Garnbaran rnengenai akibat langsung atau tidak langsung tercapainyatujuan. lndikator dampak adalah indikator outcome pada tingkat yanglebih tinggi hingga ultimate.
D. Penggunaan Kinerja
dengan gelombang rnenuju kepemerintahan yang baik (good
governance) instansi pernerintah diwajibkan untuk rnemenuhi kinerjayang telah diperjanjikan dan rnemberikan bukti rnengenai pemenuhanjanj i tersebut. Kinerja yang dijanjikan harus diukur apakah benar-benartelah dipenuhi. Untuk rnengukur kinerja digunakan alat ukur yang dalambuku in i disebut dengan indikator kinerja. lndikator kinerja akanmemberikan garnbaran mengenai apakah instansi pemerintah berhasilatau mernenuhi janjinya. Lebih jauh indikator kinerja akanrnemberikan informasi rnengenai kinerja suatu instansi pemerintah atauseseorang apakah dia berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuaiketentuan atau tidak, dan sebagainya. Dengan adanya inforrnasi tersebut,
dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaikikegagalan, rnernpertahankan keberhasilan, dan meningkatkan kinerjanya
di masa yang akan datang.
indikator kinerja rnemiliki beberapa fungsi, sebagai
a. Memperjelas apa, berapa dan kemajuan pelaksanaandan kebijakan orgnisasi.
b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkaituntuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan
dan dalam rnenilai kinerjanya terrnasukkinerja instansi pemerintah yang rnelaksanakannya.
c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja
unit kerja.
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
16/57
PENETAPAN
KINERJA UTAMA
Pengertian lndikator Kinerja .ASyarat dan Kriteria lndikator Kinerja
Tipe dan Jenis lndikator KinerjaPenggunaan lndikator Kinerja
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
17/57
PENETAPAN INDIKATOR UTAMA
Kinerja
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebihmeningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiapinstansi pemerintah perlumenetapkan lndikator Kinerja Utama (IKU).
Untuk it u pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah
menentukan apa yang menjadi kinerja utamadari instansi pemerintahyang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apayang akon diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untukmewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, menjadi core
dan tertuang dalam dan serta kewenanganutama instansi pemerintah.
Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaranstrategis instansi pemerintah, sehingga IKU (Key Performance Indicator)adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaranstrategis instansi pemerintah. Dengan kata lain digunakan sebagaiukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Kinerja Utama
Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansipemerintah adalah:
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukandalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2, Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuandan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerjadan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Dengan ditetapkannya indikator kiner ja utama, instansi pemerintah
dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara Lain:
Perencanaan Jangka MenengahPerencanaan TahunanPerencanaan Anggaran
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
18/57
KinerjaPengukuran kinerja
Pelaporan Akuntabilitas KinerjaEvaluasi Kinerja instansi
dan pengendalianKine pelaksanaan programdan kegiatan-kegiatan
Indikator
Dalarn penyusunan perencanaan jangka rnenengah seperti RencanaPernbangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) K/Lmaupun SKPD, maka IKU ini akan digunakan untuk mengukur sejauh manakeberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Dalam berbagailiteratur disebutkan bahwa kr ite ria dokumen perencanaan yangbaik adalah jika dokumen dapat dievaluasi sejauh mana
Evaluasi keberhasilan hanya dapat dilakukanjika dalarn dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkatindikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.
Dalarn perencanaan kiner ja tahunan, rnaka IKU ini akan menjadipemandu dalarn menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakanpada suatu tahun tertentu. Dengan dernikian setiap tahunnya, suatuinstansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuaidengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program
kegiatan yang telah direncanakan yang harus diajukan usulananggarannya dalam dokurnen ataupun RKA SKPD. Dengan
in i maka akan diperoleh beberapa rnanfaat, yaitu :
Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pernerintahakan ter kai t langsung dengan ukuran keberhasilan instansiyang rnerupakan penjabaran dari dan fungsi instansi;Terdapat keselarasan antara indikator k inerja kegiatan dengan IKUinstansi yang bersangkutan;Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang
akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaandan fungsi
pelaksanaan program dan kegiatan, rnaka dilakukan pengukuranIKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran ini
selanjutnya dituangkan dalarn kinerja instansi bersangkutanserta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi k inerja untuk rnewujudkanperbaikan kinerja secara berkesinarnbungan.
Langkah-langkah Penetapan lndikator Kinerja
Menentukan IKU suatu instansi pernerintah rnemerlukan suatu proseslangsung yang mel iput i yang berulang-ulang, kerjasama, danpengernbangan konsensus serta pernikiran yang hati -hati. Penetapannya
rnenggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecerrnatan, keterbukaan,dan transparansi guna rnenghasilkan inforrnasi kinerja yang handal.
IKU pada setiap tinqkatan uni t organisasi meliputi indikator keluaran(output) dan hasil (outcome) dengan sebagai berikut:
pada tingkat kementerian pemerintahsekurang-kurangya mengqunakan indikator
hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, dan fungsi;
pada unit organisasi setingkat eselon I rnenggunakan indikator(outcome) dan atau keluaran (output ) yang setinqkat lebih tinggi darikeluaran (output) unit kerja di bawahnya;
pada unit organisasi setingkat eselon kerja rnandirisekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).I
ESELON
ESELON .
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
19/57
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
20/57
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
21/57
E. Penerapan lndikator Kinerja PELAKSANAAN PENETAPAN UTAMA
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
22/57
PELAKSANAAN PENETAPAN UTAMA
DAERAH
Penetapan IKU yang digunakan di tingkat Pernerintah Kabupatendilakukan oleh Tim yang dibentuk, yang anggotanya dapat terd ir i daribet-bagai unsur Bappeda, Bawasda, Setda dan dari unit lainnya yang
rnernbantu proses ini.
Pada dasamya proses penetapan IKU di tingkat
daerah harnpir sarna dengan pada tingkat unit kerja organisasi. Di t ingkatpemerintah daerah, indikator-indikator yang dipilih merupakan:
indikator gabungan (komposit);- indikator-indikator yang rnerupakan outcomes;
hasil program dan kegiatan utama, pelayanan masyarakat;indikator rnakro; atau
- sebagian indikator fasilitas (infrastruktur, fasilitas pelayanan).
Penyusunan indikator kinerja di tingkat pernerintah daerah ini cukuprnemakan waktu, karena harus dapat rnernenuhi berbagai kebutuhan akaninforrnasi kinerja yang dirninta oleh berbagai sistem pelaporan. Palingtidak harus diidentifikasikan beberapa kebutuhan untuk tujuan pelaporan:
1) keuangan pernerintah daerah;2 )kinerja pernerintah daerah;3) penyelenggaraan pernerintahan daerah;4) prioritas secara regional dan nasional.
Oleh karena itu, pertirnbangan penyusunan seperangkat indikatorutarna yang digunakan oleh pernerintah daerah juga harus rnengacu padakebutuhan-kebutuhan inforrnasi untuk di Sehinggadengan demikian satu sistern dapat rnernproduksi berbagai informasi yangdigunakan di dalam pelaporan-pelaporan tersebut.
Proses selanjutnya pelaksanaan penetapan IKU di pernerintah daerahtentunya tidak berbeda dengan pelaksanaan di pernerintah dirnana
IKU ini ditetapkan akan dirnanfaatkan dalarn proses perencanaan,penganggaran, pengukuran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang
PEMERINTAH
Agak berbeda dengan pernerintah daerah, unit-unit kerja lingkunganpemerintah dapat rnenentukan seperangkat IKU berdasarkanorganisasi dan tanggung jawab unit. Pelaksanaan penentuanseperangkat indikator kinerja di setiap tingkatan organisasi bergunauntuk tujuan pengukuran kinerja atau pengukuran tingkat keberhasilandi setiap unit. Seperangkat indikator kinerja yang digunakan untukrnengukur kinerja satuan kerja tentu berbeda dengan seperangkat indikatorkinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja unit kerja di atasnya.
Demikian pula seperangkat indikator kinerja di tingkat kementerian ataudepartemen juga berbeda dengan di tingkat eselon I.
Oleh karena itu, dalarn penentuan indikator kiner ja ini, fungsidan kewenangan serta yang dibebankan pada setiap unit perlumenjadi perhatian utarna. Untuk rnengukur keberhasilan pelaksanaan
fungsi, kewenangan dan in i diperlukan indikator-indikatoryang sesuai dengan tanggungjawab dalam rnelaksanaan fungsi,kewenangan dan peran-peran itu .
PENYUSUNAN PERENCANAAN
Perencanaan jangka rnenengah yang dilakukan oleh setiapadalah penyusunan dokumen
perencanaan strategis (Renstra) sebagairnana tercantum pada )Undang-Undang 25 Tahun 2004 Sistem PerencanaanPernbangunan Nasional, yang harus disusun sesuai dengan RPJM Nasional.Kernudian pada perencanaan tahunan kementerian dan lembaga menyusunrencana kerja berpedornan pada
Dalam perencanaan sebenarnya sebahagian instansi pemerintah sudahmenggunakan pendekatan yang dikehendaki oleh Undang-undangNomor 25 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 danundang 1 Tahun 2004, yai tu penyusunan program dan kegiatanyang disusun dengan berbasis kinerja , kerangka pengeluaran jangkarnenengah, dan penganggaran terpadu. Akan tetapi dalam perjalanannya,
sesuai dengan tata cara perencanaan, pr insip-prinsip perencanaan danpenganggaran yang berbasis kinerja belumlah diterapkan secara konsisten.Hal ini rnemang terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi,antara lain, penggunaan pendekatan perencanaan, tata cara penyusunanrencana dan negosiasi dalam menyusun
rencana dan anggaran, dan rnetode penentuan anggaran Sedangkan indikator yanglebih tinggi, yaitu dari programbeberapa
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
23/57
gg , p ggdi tingkat
Penentuan indikator kinerja pada perencanaan strategis, pada umumnyabelurn dilakukan. Bagi instansi yang terkai t dengan pencapaian indikatorkinerja yang sudah ditargetkan pencapaiannya di RPJM rnemang sudahrnernfokuskan perhatian pada target Akan tetap i untukbidang-bidang atau fungsi-fungsi rnaupun sub-fungsi yang tidak adanya di dalam RPJM rnasih sedik it instansi yang rnenetapkan indikatorkine ben'kut target capaiannya.
PENENTUAN PADA PENYUSUNAN RENSTRA
Pada penyusunan instansildepartemen belummenentukan indikator-indikator yang terkait dengan sasaran pernbangunannasional d i RPJM dan penjabarannya pada Target-target(kuantitat if) lima tahun ke depan belurn yang rnencanturnkansecara resrni di dalarn dokurnen Renstra. Hal ini disebabkan tidak adaketentuan yang secara tegas rnengharuskan departemen ataukernenterianllernbaga rnencanturnkannya eksplisit.
Narnun dernikian, pada penyusunan dan pelaporan akuntabilitaskinerja instansi pemerintah yang disusun olehLAN (Lernbaga AdrninistrasiNegara) terdapat petunjuk untuk menentukan target pencapaian sasarandengan rnenentukan rencana capaian indikator pencapaian sasaran. Jadi
yang sudah rnenerapkan Sistern (Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah) secara baik sudah rnenetapkan atau rnenentukanindikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian sasaran organisasi
yang pada akhirnya akan bisa rnencapai tujuanorganisasi yang diinginkan.
Agar perencanaan berbasiskan kinerja dan rnenjadi lebih terukurhendaknya di dalarn Renstra-pun sernestinya sudah ditentukan indikatorkinerja yang digunakan untuk rnengukur kernajuan dan keberhasilaninstansi.
PWENTUAN KINERJA PADA PENYUSUNAN RKA-
KL
Pada proses penyusunan RKA-KL penentuan indikator kinerja untukkegiatan sudah rnulai ditentukan secara rinci. Kegiatan-kegiatan
yang akan dan rinciannya (sub-kegiatan) terdapat indikatorkinerja berupa keluaran dan dicanturnkan pula target capaiannya.
Sedangkan indikator yang lebih t inggi, yaitu dari program beberapainstansi telah rnengidentifikasi dan rnenentukan indikator hasil programtersebut, akan tetapi d i dalam petunjuk PP 21 Tahun 2004 rnemang tidakada keharusan untuk menentukan target capaian pada tahun yangdirencanakan hasil program ini.
Walaupun tidak ada kewajiban dalarn penyusunan RKA-KL untukrnenetapkan target hasil program, sebaiknya baik indikator keberhasilanprogram yang berupa hasil program rnaupun indikator hendaknyasudah harus ditentukan, karena RKA-KL in i adalah perencanaan tahunanyang sudah lebih Perbaikan-perbaikan dalam perencanaan terutama
pada penyusunan seharusnya juga rnenjadi perhatian instansipernerintah seperti dianjurkan pada buku pedornan penyusunan danpelaporan akuntabilitas k inerja instansi pernerintah.
PENENTUAN KINERJA PADA DOKUMEN PENETAPAN KINERJA
Dokumen penetapan kinerja, berdasarkan Nomor 5 Tahun 2004harus disusun setiap instansi pemerintah sebagai perwujudan kornitmeninstansi dalarn rnencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan. lndikatorkinerja dan target-target output maupun outcome sudah harus dicanturnkandi dalarn dokurnen ini.
Kebanyakan instansi pemerintah mencanturnkan target-target kinerjayang berupa output. Sedangkan target-target kinerja yang berupa outcomebelurn disajikan. Hal ini karena berbagai kesuiitan mengingatindikator outcome disamping dicapai, juga pada tahun yangbersangkutan belurn tentu bisa diukur, diobservasi, atau diverifikasitingkat capaiannya.
Dengan adanya lnpres Nomor 5 Tahun 2004 ini sebagian unit organisasiinstansi pemerintah sudah rnulai rnengorganisasikan penataanprograrnnya dengan mernpertirnbangkan penetapan target-target hasilyang diinginkan. Direktorat jenderal, Sekretariat Jenderal, lnspektorat
Jenderal, Badan-badan di departernen, kedeputian padakernenterian negara, dan unit organisasi di bawah kementerianllernbagasudah bersinergi dalarn rnewujudkan target-target hasil yang diinginkan.Sinergi dan koordinasi satuan kerja atau unit organisasipenting untuk rnewujudkan hasil-hasil program.
4 Dengan dilakukannya evaluasi ini maka setiap daerah akan didorong
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
24/57
Pada penyusunan dokurnen penetapan kinerja (performance agreement). terpenting adalah pencantuman target hasil (outcome) dan
target (output). Sedangkan masalah pendanaan dari anggarandapat diperkirakan dari pagu anggaran keseluruhan yang diterima instansi.
lndikator kiner ja yang disajikan di dalarn dokumen penetapan kiner ja(persetujuan kinerja) hendaknya adalah IKU yang menggambarkankeberhasilan instansi (atau un it organisasi) yang menyusunnya. Walaupundernikian, indikator-indikator penyeimbang dan indikator-indikator yang
berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi juga dapat
praktiknya ini, seringkali instansi menyusun dokumenpenetapan kinerja dengan rnenyajikan sekali indikator-indikatorkinerja te rutama indika tor output. Kebanyakan alasan karena
dengan jurnlah anggaran yang digunakan, rnaka harus lebihindikator kinerja yang disajikan agar sesuai dengan anggaran yang
dipakai. Akan tetapi in i akan menyulitkan untuk memfokuskanpada indikator-indikator penting.
Bagairnanapun juga rnasalah terinci atau kurang terincinya penyajianindika tor kinerja pada dokumen penetapan kinerja rnemang
sekali kepentingan para organisasi instansi. Dansuatu perjanjian atau persetujuan atau perikatan seyogianya dicapaidengan komprorni kedua belah pihak yang menandatangani dokumentersebut.
lndikator
Peraturan Pernerintah Nomor6Tahun 2008 Evaluasi PelaksanaanDaerah menyebutkan bahwa Pemerintah akan melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan d i daerah dengan menilaicapaian seperangkat indikator kinerja kunci (IKK) untuk setiap urusanyang kepada daerah. Capaian setiap indikatorkinerja kunci untuk setiap urusan akan menunjukkan seberapajauh suatu daerah rnampu melaksanakan urusan yang didelegasikan
kepada setiap daerah.
Dengan dilakukannya evaluasi ini, maka setiap daerah akan didoronguntuk rnelaporkan berbagai capaian kinerja setiap urusan yangdilaksanakannya sesuai dengan indikator kiner ja kunci yang ditetapkanoleh Pemerintah. Selanjutnya capaian setiap indikator kinerja kunci iniakan dituangkan dalam berbagai pelaksanaan pemerintahandaerah yang disarnpaikan kepada Pemerintah, terutama dalamPelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD).
uraian di dapat disimpulkan bahwa antara indikator kinerjautarna (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) bukan merupakan suatupertentangan, namun leb ih kepada fokus penilaian manajemen. IKKditetapkan oleh Pernerintah dalam ini rnelalui Departemen DalamNegen untuk setiap urusan yang dilaksanakan oleh setiap daerah. IKK inidisusun dan ditetapkan Pernerintah berdasarkan standar pelayanan minimalyang telah ditetapkan oleh teknis terkait. Disisilain IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalamrangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangkapelaksanaan dan fungsi organisasi. IKU disusun dan ditetapkan tidakdidasarkan pelaksanaan standar pelayanan minimal semata, namundalam rangka rnengukur kinerja organisasi dalam rangka memberikanpelayanan rnaksirnal kepada rnasyarakat dan stakeholder. Dengan demikianIKU tidak sebatas pada IKK semata namun dapat saja lebih dari itu.
Dalam penerapannya di berbagai daerah, yang paling pent ing adalahketersediaan data kinerja. Dengan adanya sistem pengumpulan datakinerja yang rnernadai, rnaka akan memudahkan setiap pemerintah daerahmenyusun IKK maupun IKU ini .
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
25/57
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
26/57
PENGEMBANGAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
A. Penerapan dalam
Seteleh instansi pemerintah menetapkan IKU di lingkungan masing-masing,kemudian diformalkan dengan ketentuan sebagai berikut:
lembaga wajib menetapkan IKU untuk kementerian
lembaga dan unitorganisasi setingkat eselon I serta unit kerja mandiri di bawahnya;
Sekretaris jenderal lembaga tinggi negara dan lembaga tinggi lain yang
menjalankan fungsi pemerintahan wajib me-netapkan IKU untuklembaga tinggi negara, lembaga lain, dan unit organisasi setingkateselon I serta unit kerja mandiri di bawahnya;
wajib menetapkan IKU untuk pemerintah
dan SKPD serta unit kerja mandiri di bawahnya.
Penetapan oleh suatu instansi pemerintah ini
sangatlah penting untuk mengikat komitmen seluruh jajaran managementdan anggota organisasi. Penetapan in i dapat dilakukan bersamaan denganpenetapan Rencana Strategis organisasi, namun tidak tertutup kemungkinandilakukan penetapan tersendiri untuk IKU pada berbagai tingkatanorganisasi.
Selain menetapkan IKU it u sendiri, dalam keputusan in isebaiknya juga dimuat beberapa hal, antara lain :
Kewajiban menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilantingkatan organisasi;
Kewajiban menggunakan IKU yang ditetapkan dalam
perencanaan tahunan, penganggaran, pengukuran dan pelaporan sertadalam pemberian ganjaran dan sanksi;
Pelaksanaan reviu dan evaluasi pelaksanaan IKU.
3. Reviu dan Pengembangan Penerapan IKU bagi tersebut, instansi pernerintah akan dapat menyiapkan perubahan-
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
27/57
Penggunaan seperangkat IKU yang digunakan pada suatu u nit ker ja
instansi ataupun di tingkat pernerintah daerah haruslahsecara berkala, rnengingat prioritas pernerintah rnaupun daerahrnungkin saja dari waktu ke waktu. Riviu ini perlu sekali dilakukan
jik a terdapat perubahan arah kebijakan yang signifikan dar ipernerintah.
Riviu IKU ini diperlukan jika terdapat perubahan prograrn dan kegiatan -kegiatan agar tetap dimil iki indikator kinerja yang valid yang dapatdigunakan untuk pengukuran ki nerja dan pengendalian pelaksanaanprogram dan Riviu ini juga diperlukan jika terdapat kernungkinan-kemungkinan lain berkaitan dengan perkernbangan ilrnu dan teknologiyang digunakan dalarn pelaksanaan program dan kegitan -kegiatan.Ketepatan penggunaan IKU rnerupakan prasyarat penting dalarn keberhasilanrnanajernen yang berbasis kinerja.
Riviu IKU bisa juga karena kebutuhan dalarn penganggaran yang berbasiskine rja, agar dar i proses pernbuatan kebijakan, perencanaan danpenganggaran terdapat keterkaitan yang baik sehingga rnudah dalarn
rnengevalusi dan rnenilai kinerja. Bagi aparat pengawasin i juga lebih rnernudahkan pengecekan dan penilaian akuntabilitas kinerja
jika IKU yang digunakan tepat dan baik.
Agar evaluasi dapat dilakukan secara efisien dan efektif, perlurnetode yang akan diirnplernentasikandalarn tahap-tahapan
evaluasi. Metodologi yang dapat diirnplernentasikan rneliputi rnetodekuantitatif dan rnetode evaluasi kualitatif. yang dapat digunakanrneliputi antara lain :
1. Performance monitoring, rnetode ini dirnaksudkan untuk rnengetahuiinput dalarn menghasilkan output. Teknik in i akan rnernbantu
organisasi dalarn rnengidentifikasi terjadinya keterlarnbatan danmasalah-rnasalah dalarn pelaksanaan kegiatan dan program.
2. Diagnostic studies, untuk rnernaharni rnengapa te rja di perrnasalahanimplernentasi.
3. Midterm assessment, berguna untuk rnenilai dan rnengetahui kernajuankegiatan secara rnenyeluruh. Dengan rnengetahui hal-hal
, p p y p pperubahan yang diperlukan.
4. Completion, untuk rnengetahui keberhasilan instansi dalarn rnencapaikinerja yang telah ditetapkan.
6. Monitoring operations, maintenance, and sustainability, teknik yangdiirnplernentasikan akan dapat rnenilai kapasitas instansi pernerintahdalarn rangka rnencapai visi dan rnisi yang telah ditetapkan.
Berbagai teknik evaluasi dapat dilakukan oleh seorang evaluator akantergantung pada tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan
bidang (content) perrnasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkatkebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkatan pelaksanaan program.Dernikian pula evaluasi terhadap pelaksanaan prograrn berbeda puladengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan kegiatan. Di sarnping itu evaluasipada bidang kegiatan penyuluhan rnisalnya, akan berbeda denganevaluasi terhadap bidang produksi suatu produk rnakanan. Tak hanya itu,penerapan teknik evaluasi tergantung juga pada validitas dan ketersediaandata yang rnungkin dapat diperoleh.
Berbagai teknik evaluasi sah-sah saja untuk digunakan asalkan dapat
rnernenuhi tujuan evaluasi. dari telaah sederhana, survei sederhanasarnpai survei yang rnendetail, verifikasi data, applied research, berbagai
dan pengukuran, survei persepsi target grouplpelanggan,statistik, rnetode statistik non pararnetrik, pernbandingan-pembandingandan benchmarking, cross section analysis, time series analysis, tabulasi,penyajian pengolahan data dengan dansebagainya.
Pada dasarnya reviu pelaksanaan IKU ini rnerupakan kewajiban bagirnanajernen di masing-masing tingkatan organisasi. Narnun dernikian agarpelaksanaan reviu i ni dapat dilakukan secara terintegrasi, rnaka unitpengawasan internal dapat rnengkoordinasikan pelaksanaan reviu ini.
Pirnpinan lnstansi rnelakukan:
Pernbinaan dalarn pengernbangan dan penetapan IKU di lingkunganrnasing-rnasing
DAFTAR
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
28/57
BPKP lndikator Kinerja, Beberapa Permasalahan dan Implementasinya.
Epstein, Marc J. and Bill Bichard, Counting What Counts, TurningCorporate Accountabil ity to Competitive Advantages, Perseus Books, and
Publisher, New York.
GASB of The Financial Accounting Foundation, Research Report,Service Efforts and Accomplishments Reporting: It s Time Has Come, An
Overview.
Kaplan, Robert David P. Norton, the Balanced Scorecard,Translating Strategy int o Action, Harvard Business School Press, Boston.
LAN dan BPKP, Modul Pengukuran Kinerja lnstansi Pemerintah.
LAN, Modul Sistem Akuntabi litas Kinerja lnstansi Pernerintah, EdisiBuku Modul Perencanaan Kinerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Rencana KerjaPemerintah.
Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2004 Rencana Kerja dan
Jan Hendrik, Pengantar Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
Peter H. and Howard E Freeman, Evaluation, A SystematicSage Publication, Inc.
Tim Pengembangan Sistem AKIP, BPKP, Pengukuran Kinerja,Pada lnstansi Pemerintah.
Jndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistern PerencanaanNasional.
Suseno Triyanto lndikator Ekonomi, Dasar PerhitunganIndonesia, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
Seperangkat Con toh IKULembar Kerj a Penyusunan IKU
Contoh Keputusan Penetapan IKU
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
29/57
Angka Sekolah (APS)
Angka Melanjutkan (AM)
Angka rata-rata lama sekolah
Angka rata-rata lama sekolah pada pendidikan
dasar
Angka rata-rata lama sekolah pada pendidikan
rnenengah
Di knas
Diknas
Diknas
Diknas
PP 612008
PP 612008
KESEHATANKUANTITAS PENDIDIKAN:
i i i i (APM)
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
30/57
partis ipasi murni (APM)
murni pada pendidikan dasar
murni pada pendidikan menengah
Angka partisipasi kasar (APK)
Angka kasar pada pendidikan dasar
Angka partisipasi kasar pada pendidikan menengah
Angka partisipasi Murni Usia Sekolah (APMUS)
Penyerapan Kasar (ASK) ( Hanya untuk SD dan
SEKOLAH DAN RUANG KELAS:
ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia
sekalah
ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia
sekolah pada pendidikan dasarRasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia
pada pendidikan menengah
siswa per
siswa per sekolah
kelas per ruang kelas (R-KIRK)
DAN RUANG
% 'Fasilitas terhadap jumlah sekolah (%FS)
PP612008
Diknas
PP 612008
PP 612008
Diknas
PP 612008
Diknas
Di knas
Diknas
PP 612008
PP 612008
PP 612008
Diknas
Diknas
Diknas
Diknas
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
31/57
buruk
KEHIDUPAN
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
32/57
mulut dan
2
KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA:
Jumlah yang disebabkan masalah perbedaan
agama
Jumlah Da'l dan pemuka agama yang diberikan pembekalan
masalah kerukunan umat
KUALITAS PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA:
Jumlah ibadah yang diberikan bantuan
KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA:
Jumlah Da'l dan pemuka agama yang diberikan pembekalan
masalah kerukunan umat
Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan
pembinaan
Jumlah yang disebabkan masalah perbedaan
agama
REFF
3
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
33/57
PEMUDA DAN OLAH RAGA KUANTITAS KEOLAHRAGAAN:
Jurnlahkegiatan olahraga PP 612008
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
34/57
.
2
KUALITAS PEMUDA DAN OLAH RAGA:
Jurnlah nasional bidanq olah raga yang telah
ditindaklanjuti
Jurnlah dan nasional dari Batanghari yang
berusia 45 tahun
olah raga masal dalarn satu bulan
kecarnatan yang rnernpunyai sarana
olahraga untuk
KUALITAS PEMUDA:
kebijakan nasional bidang pemuda yang telah
ditindaklanjuti
KUANTITAS KEPEMUDAAN:Jurnlah pernuda
Jurnlah'kegiatan kepernudaan
KUALITAS KEPEMUDAAN:
Jurnlah kegiatan olahraga
Persentase penduduk yang rnenjadi anggota klub
olahraga
Persentase cabang olahraga yang rnenjalankan
kornpetisi secara teratur
Jumlah kegiatan olah raga rnasal dalarn satu bulan
Persentase masyarakat yang aktif rnelaksanakan
minimal satu cabang olahraga minimal1
kali seminggu
KUALITAS KEOLAHRAGAAN:
Persentase cabang olahraga yang rneraih medali
dalarn kornpetisi t ingkat nasional
rekor nasional yang dikuasai
daerah
Jumlah daerah yang dikirirn ke event olahraga di
luar negeri
KUANTITAS KEOLAHRAGAAN:
Jumlah organisasi olahraga
Jurnlah klub olahraga
Jurnlah gedung olah raga
Rasio fasili tas kolam renang per 1.000 populasi
Persentase kecarnatan yang rnernpunyai
olahraga untuk
Jurnlah gedung olah raga
REFF
3
PP 612008
PP 612008
PP 612008
PP 612008
PP 612008
PP
PP 612008
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
35/57
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
36/57
PERTANIAN (2)
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
37/57
KUALITAS
sektor pertanian
investasi bidang agrobisnis
PERTANIAN:
Luas
Laju
sektor pertanian
REFF
3
perusahaan
yang berinvestasi dibidang agrobisnis
agrobisnis
Jurnlah yang berinvestasi di
bidang
bidang agrobisnis
padi yang telah
.
KOPERASI, PERDAGANGAN DAN Rata-rata industr i kecil dan rnenengah
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
38/57
KUALITAS KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN
INDUSTRI:
Jurnlah yang dan promosi di
luar Batanghari
Jumlah kontaklpesanan dari luar Batanghari kepada
UKM
KUALITAS KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN
INDUSTRI:
Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di
sektor perdagangan
KUALITAS KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN
INDUSTRI:
Jumlah UKM yang memiliki hubungan kegiatan bisnis
dengan bisnis di luar Batanghari
Jumlah dan jenis produk yang dipasarkan di
Batanghari
KUALlTAS KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN
INDUSTRI:
Jumlah aliran barang dan jasa dari daerah lain
Jumlah aliran barang dan jasa ke daerah lain
Jumlah nilai ekspor barang dan jasa
2
KUALITAS KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN
INDUSTRI:
koperasi akti f
Jurnlah UKM non BPRILKMUKM
'Jumlah BPRILKM
kepada terhadap Total
Kredit
KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN
INDUSTRI:
koperasi yang aktif
Jumlah Kecil yang aktif
Jumlah Menengah yang aktif
Jumlah angpota koperasi yang akt if
PERDAGANGAN, DAN
Persentase Kecil dan Menengah yang tertampung
di
koperasi yang telah mengalami peningkatan
klasif kasi
Persentase koperasi yang dapat menjalankan usahanya
rnandiri
nilai volume perdagangan dan
Menengah daerah
KUALITAS KOPERASI, PERDAGANGAN, DAN
total ornzet industr i kec il dan menengah
dengan total ornzet keseluruhan industri
REFF
3
PP 612008
PP 612008
PP 612008
DAN PERUMAHAN
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
39/57
SUMBER DAYA DAN LINGKUNGAN
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
40/57
2
ALAM DAN LINGKUNGAN
penanganan sampah
penduduk air minurn
permukirnan yang tertata
Udara
kualitas udara
kualitas air
Pencemaran Lirnbah
kebersihan Lirnbah
Tingkat pembuangan
pertarnbangan
desa yanq telah rnernpunyai
pembuanqan sarnpah
perusahaan yang telah mempunyai
Lirnbahperusahaan yang berpotensi
lingkungan yang telah memil iki
setifikat AMDAL
Rata-rata produksi sampah yang tidak terangkut per
pelanggaran terhadap lingkungan
tingkat emisi karbondioksida per kapita
tingkat pada air
PP 612008
PP 612008
PP 612008
KESEJAHTERAAN
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
41/57
2
KESEJAHTERAAN SOSIAL:
Persentase penduduk diatas kemiskinan
Perturnbuhan PDRB
Laju inflasi provinsi
PDRB per kapita
Gini
Pemerataan pendapatan Bank Dunia
lndeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan
Regional)
Rasio ketergantungan
Angka kerniskinan
Jumlah Penduduk
Persentase Penduduk
lndeks Kedalaman Kerniskinan
Telepon per Kapita
Persentase usia subur yang menjadi Akseptor
Keluarga Berencana! Pernbangunan Manusia
lndeks Kerniskinan Manusia
Persentase lansia yang tinggal di jompo
dibandingkan dengan jumlah tot al lansia
Persentase anak-anak dan remaja yang tinggal di
penampungan sosial dibandingkan dengan
jumlah total anak-anak dan remaja
Persentase rnantan pengguna narkotika yang sudah
tidak mengkonsumsi narkotika
REFF
3
PP 612008
PP 612008
PP 612008
PP 612008
PP 612008
PP 612008
PP 612008
PP 612008
MDG
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
42/57
penampungan sosial dibandingkan dengan
jurnlah total anak-anak dan remaja
telah
Jumlah kelurahan yang telah memiliki "Rukum
Kernatian"yang POSYANDU Balita
2
KUALlTAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
DAERAH:
Jumlah dan pajak dan retribusi daerah
Rasio PAD terhadap t otal penerimaanAPBD
Rasio PAD terhadap total pengeluaranAPBD
Rasio wajib pajak daerah dan jumlah penduduk
Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD
KUALlTAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Rasio PAD terhadap total penerimaanAPBD
Rasio PAD terhadap total pengeluaranAPBD
KUALITAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Rasio wajib pajak daerah dan jumlah penduduk
Jumlah dan pajak dan retribusi daerahPersentase potensi penerimaan daerah yang dapat
KUALITAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Jumlah temuan pemeriksaan pada pelaksanaanAPBD
Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD
KUANTITAS PEMBlAYAAN PEMBANGUNAN
DAERAH:
Nilai sumber pembiayaan alternat if yang dapatdisediakan
REFF
3
PP
PP
PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN:
Proporsi panjang jaringan jalan dalarn kondisi baik
Panjang jalan dengan kualitas baik
PP 612008
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
43/57
Panjang jalan dengan kualitas baik
Panjang jalan negara dan propinsi dengan
kualitas baik
Raya
Persentase Larnpu pengatur yang
berfungsi dengan baik
Rata-rata kecelakaan yang rnenyebabkan
kematian atau luka per-100.000 penduduk per
tahun
KUANTITAS PRASARANA JALAN RAYA:
Persentase desa yang telah dapat diakses dengan
kendaraan
desa yang tidak dapat dijanqkau kendaraan
roda 4
KUALITAS PEMBANGUNAN:
Nilai investasi di desa dan kecarnatan
KUANTITAS PRASARANA:
Rasio pernakarnan umum per satuanpenduduk
Rasio pernbuangan sampah (TPS) per satuan
penduduk
Rasio janngan
Rasio ibadah per satuan penduduk
PP
PP 612008
PP612008
PP 612008
KUANTITAS PRASARANA AIR MINUM:
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
44/57
2
AIR MINUM:Tangga (RT) yang menggunakan air
KUANTITAS PRASARANA AIR MINUM:
Persentase Tangga (RT) yang menggunakan air
bersih
Persentase Tanqga (RT) yang memilik i akses
terhadap sanitasi
Jumlah kelurahan yang terjangkau jaringan air minum
KUALITAS PRASARANA AIR MINUM:
Rasio volume penjualan air dan produksi air bersih
PDAM
Rata-rata kadar air PDAM
KUANTITAS PRASARANA AIR MINUM:
Persentase Tangga (RT) yang menggunakan air
bersih
Persentase Tangga (RT) yang memiliki akses
terhadap sanitasiKUALITAS PRASARANA AIR MINUM:
Jumlah kejadian yang disebabkan konsumsi air
tidak air
KUANTITAS PRASARANA AIR MINUM.
Rasio-rasio keuangan PDAM
Jumlah yang menerima bantuan
air bersihREFF
3
PP 612008
PP
MDG
PP
PP
Tangga (RT) yang memiliki akses MDG
terhadap sanitasi
DUKUNGAN TATA RUANG DALAMPEMBANGUNAN DAERAH2
REFF
3
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
45/57
KUALITAS PRASARANA
penduduk
KUANTITAS PRASARANA TELEPON:
penduduk yang menggunakan HP
Persentase penduduk yang menqqunakan telepon
.
KUANTITAS PRASARANA TELEPON:
Jurnlah yanp tersedia
kantor di desa yang telah
rnernpunyai sambunpan telepon
KUANTITAS PRASARANA TELEPON:
desa yang telah mempunyai jaringan telepon
. .
PP 612008
PP
PP
KUALITAS DAN PEREMPUAN SERTA
KESEJAHTERAAN DAN ANAK
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
46/57
Batanghari
KESENJANGAN GENDER:
Persentase perempuan di lembaga PP
pemerintah
perempuan lembaga swasta PP
Rasio siswa perempuan dibandlng MDG
Rasio angka melek huruf pada perempuan dibanding MDG
15 24 tahun
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
47/57
APARATUR DAERAH:
SKPD yang telah menyusun Kinerja
SKPD yangtelah memiliki lndikator Kinerja
PENGUATAN DESA
REFF
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
48/57
yang kelembagaannya
SKPD yang telah memiliki lndikator Kinerja
kebutuhan dan
SKPD yang telah dievaluasi SOTK,
I
Jtarna2
DESA:
Rata-rata jumlah kelompok binaan lernbaga
pemberdayaan masyarakat(LPM)
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Jumlah LSM
Jumlah desa yang telah memil iki standar pelayanan
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total
desa
KUANTITAS SDM:
Jumlah aparatur Desa yang mengikut i Diklat
SDM:
Angka rata-rata aparatur pemerintahan desa dengan
pendidikan per desa
Persentase peningkatan pendapatan aparatur Desa
SARANA DAN
Rasio kecukupan sarana dan prasarana Desa
Rasio pendapatan asli Desa terhadap APB Desa
KUANTITAS KAPASITAS:
Jumlah desa yang telah memiliki standar pelayanan
3
PP 612008
PP 612008
PP 612008
PP 61200%
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA:
jumlah kelompok binaan
rnasyarakat (LPM)
PP 612008
PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA, DAN
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
49/57
LEMBAGA N DESA:
dari
asyarakat
pembangunan dari
asyarakat yang diakornodasi
rnasyarakat (LPM)
ata-rata jumlah binaan PKK
pertemuan aparatur desa dengan masyarakat
PP 612008
PP 612008
berstatus swasembada terhadap total PP 612008
PEMBENAHAN PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH D AN
HUKUM
REFF
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
50/57
2
PERUNDANGAN DAERAH DAN HUKUM
Jumlah dan pajak dan retribusi daerah
Jumlah Perda yang mendukung iklim
Jumlah tema dalam hukum yang diakomodasikan
dalarn PERDA
Jumlah pelanggaran terhadap hukum dan peraturan
perundang-undangan
PERUNDANGAN DAERAH:
Daftar perencanaan penyusunan peraturan
undangan daerah
Jumlah peraturan perundang-undangan yang telah
diakomodasikan dalarn peraturan perundangundangan
daerah
Jumlah dan pajak dan retribusi daerah
KUALITAS PERUNDANGAN DAERAH:
Jumlah PERDA yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang tinggi
Jumlah PERDA yang bertentangan dengan kepentingan
Jumlah Perda yang mendukung iklim
Jumlah pelanggaran terhadapPERDA
KUANTITAS HUKUM:
Jumlah RAPERDA yang diusulkan
Waktu rata-rata penyelesaianRAPERDA
REFF
3
PP 612008
PP 612008
PP 612008
PP 612008
umlah telaah dan kajian hukurn yang disampaikan
PERUNDANGAN DAERAH
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
51/57
PERUNDANGAN DAERAH:
sosialisasi hukum dan peraturan
erundang-undangan
PERUNDANGAN DAERAH:
urnlah terhadap hukum dan peraturan
erundang-undangan
UANTITAS MUKUM
hukum kebijakan
aerah
hukum yang diakomodasikan
PERDA.
HUKUM
hukum
DAN SERTAMASYARAKAT (LINMAS)
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
52/57
an direspon dalam waktu dari
atau informasi
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
53/57
Lampiran: 1Peraturan Menteri
:
:
2Peraturan
:
:
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
54/57
. Narna :
...........................................................................................
Fungsi
...........................................................................................
............................................................................................b
Indikator Kinerja Utarna
1. Narna Unit Organisasi :
2.
3. Fungsi
a.
b
4. lndikator Utarna
No. Uraian Sumber Data
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
55/57
PERATURAN...................................................
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
56/57
PENETAPAN
LIKOTA
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 danPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Pedoman UmumPenetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansiPemerintah, perlu rnenetapkan lndikator Kinerja Utama diLingkungan Kementerian Lembaga ProvinsiKota suatu Peraturan Menteri Kepala LembagaGubernur Bupati Walikota.
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pernerintah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia4614);
Peraturan Presiden 7Tahun 2005 RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 -2009;
3. Peraturan Presiden 9 Tahun 2005Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan TataKerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94Tahun 2006 Perubahan Ketiga PeraturanPresiden Nomor 9 Tahun 2005;
4. Presiden Nomor 5 Tahun 2004 PercepatanPemberantasan Korupsi;
5. lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pernerintah;
6.
RencanaRPJM Kementerian KotaTahun
............7. Peraturan Menteri Organisasi danTatakerja;
7/31/2019 Permenpan No 20 Tahun 2008
57/57
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Pedoman UmumPenetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansiPemerintah;
MEMUTUSKAN:Menetapkan
: lndikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalamperaturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja
yang digunakan oleh masing-masing uni t ker ja di lingkunganKementerian untukmenetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencanaker ja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,menyusun akuntabilitas kinerj a melakukanevaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen RencanaStrategis Tahun 2005 2009.
KERUA : Penyusunan akuntabilitas k inerja dan evaluasiterhadap pencapaian kine dilakukan oleh setiapunit kerja dan disampaikan kepada Menteri
: Kementerian Kabupaten Kotawajib:a. melakukan review capaian kinerja setiap unit kerja
dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yangdisajikan dalam akuntabilitas kinerja;
b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan in idan melaporkan kepada Menteri
KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan d ipada
NEGARA