Top Banner

of 44

PERMENPAN 20-2010

Oct 10, 2015

Download

Documents

Adis Alifiawan

Permenpan 20 tahun 2010
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • iRoad Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    PERATURANMENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

    DAN REFORMASI BIROKRASI

    NOMOR 20 TAHUN 2010

    TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2010-2014

    MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI

    BIROKRASI,

    Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

    Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

    2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

  • ii

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

    5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

    6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

    7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

    8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

  • iiiRoad Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

    10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

    11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

    12. Keputusan Presiden Nomor 84/P/2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;

    13. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

    14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2010-2014.

    PERTAMA : Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ini, digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan

  • iv

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah periode 2010-2014.

    KEDUA : Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

    KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Jakarta

    Pada tanggal 30 Desember 2010Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional,

    E.E. Mangindaan

  • vRoad Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    Road Map Reformasi Birokrasi

    2010 - 2014

    LAMPIRANPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

    Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

  • vi

    D A F T A R I S I

    HalamanBAB I PENDAHULUAN

    1.1 Pengertian 11.2 Tujuan 21.3 Ruang Lingkup 21.4 Ukuran keberhasilan 4

    BAB IIPENGORGANISASIAN REFORMASI BIROKRASI

    NASIONAL2.1 Pengorganisasian Tingkat Nasional 52.2 Pengorganisasian Tingkat Kementerian/

    Lembaga dan Pemerintah Daerah6

    BAB IIITAHAPAN DAN PROGRAM PELAKSANAAN

    REFORMASI BIROKRASI3.1 Garis Besar Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 73.2 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014

    pada Tingkat Makro8

    3.3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014

    pada Tingkat Meso 16

    3.4 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014

    pada Tingkat Mikro 22

    3.5 Tunjangan Kinerja 303.6 Prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 32

    BAB IVMONTORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

    PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI4.1. Monitoring 334.2. Evaluasi 334.3. Pelaporan 33

    BAB V PENUTUP 34

  • vii

    D A F T A R T A B E L HalamanTabel 1 Program pada Tingkat Makro, Meso dan Mikro 3Tabel 2 Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil Yang

    Diharapkan Pada Tingkat Makro (2010 2014)10

    Tabel 3 Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan pada Tingkat Meso (2010 2014)

    21

    Tabel 4 Program, Kegiatan, dan Hasil Yang Diharapkan Pada Tingkatan Mikro (2010 2014)

    26

    D A F T A R G A M B A R HalamanGambar 1 Keterkaitan Grand Design Reformasi Birokrasi

    2010-2025 dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2010 2014, Road Map Reformasi Birokrasi 20152019, dan Road Map Reformasi Birokrasi 20202024

    2

    Gambar 2 Pengorganisasian Reformasi Birokrasi Nasional 5Gambar 3 Pengorganisasian Reformasi Birokrasi K/L/Pemda 6Gambar 4 Garis Besar Tahapan Pelaksanaan Reformasi

    Birokrasi7

    Gambar 5 Keterkaitan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Tingkat Makro

    15

    Gambar 6 Keterkaitan Program dan Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tingkat Meso

    22

    Gambar 7 Keterkaitan Program dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada K/L dan Pemda

    29

  • viii

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

  • Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    1

    B A B IP E N D A H U L U A N

    1.1 Pengertian

    Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

    Keterkaitan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

    Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025

    Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden

    Road Map Reformasi Birokrasi 2010 2014

    Road Map Reformasi Birokrasi untuk periode 20102014 lebih bersifat living document, ditetapkan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB

    Road Map Reformasi Birokrasi 2015 2019

    Road Map Reformasi Birokrasi 2020 2024

    Road Map Reformasi Birokrasi 2015 2019 dan 2020 2024 yang akan disusun sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN dan RMRB periode sebelumnya, serta dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan.

    Transisi 2024 2025 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa proses penyusunan RPJP harus dilaksanakan 1 tahun sebelum berakhirnya RPJP sedang berjalan.

  • BAB IPendahuluan

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    2

    Gambar 1Keterkaitan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan Road Map

    Reformasi Birokrasi 2010 2014, Road Map Reformasi Birokrasi 20152019, dan Road Map Reformasi Birokrasi 20202024

    1.2 Tujuan

    Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

    1.3 Ruang Lingkup

    Ruang lingkup RMRB 2010-2014 mencakup tiga hal berikut:

    a. Penguatan Birokrasi Pemerintah

    Terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka pemerin-tahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabil-itas kinerja birokrasi.

    b. Tingkat Pelaksanaan

    Ada dua tingkat pelaksanaan, yaitu tingkat nasional dan tingkat instan-sional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksana makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan meso menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan

  • Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    3

    inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan mengkoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di ting-kat K/L dan Pemda. Pada tingkat instansional (disebut tingkat pelaksa-naan mikro) menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda.

    c. Program

    Program-program berorientasi hasil (outcomes oriented programs), baik pada tingkat makro, meso, maupun tingkat mikro sebagaimana dikemukakan pada tabel berikut ini.

    Tabel 1Program pada Tingkat Makro, Meso dan Mikro

    Program untuk Tingkat Makro

    Program untuk Tingkat Meso Program untuk Tingkat Mikro

    1) Penataan Organisasi

    2) Penataan Tatalaksana

    3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

    4) Penguatan Pengawasan

    5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

    6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

    1) Manajemen Perubahan

    2) Konsultasi dan Asistensi

    3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

    4) Knowledge Management

    1) Manajemen Perubahan

    2) Penataan Peraturan Perundang-undangan

    3) Penataan dan Penguatan Organisasi

    4) Penataan Tatalaksana

    5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

    6) Penguatan Pengawasan

    7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

    8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

    9) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

  • BAB IPendahuluan

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    4

    1.4 Ukuran keberhasilan

    Mengukur keberhasilan reformasi birokrasi dilakukan antara lain melalui pencapaian sasaran reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025, dengan indikator kinerja utama (key performance indicators), pada tabel berikut ini:

    Tabel 2Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi

    Sasaran Indikator Base line(2009)Target(2014)

    Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

    IPK*) 2.8 5.0

    OPINI BPK (WTP)Pusat 42,17% 100%Daerah 2.73% 60%

    Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

    Integritas Pelayanan Publik

    Pusat 6,64 8,0

    Daerah 6,46 8,0

    Peringkat Kemudahan Berusaha 122 75

    Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

    IndeksEfektivitasPemerintahan**) - 0,29 0,5

    Instansi pemerintah yang akuntabel 24% 80%

    *) Skala 0 10**) Skala 2.5 s/d 2.5Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014

  • Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    5

    B A B I IP E N G O R G A N I S A S I A N P E L A K S A N A A N

    R E F O R M A S I B I R O K R A S I

    2.1 Pengorganisasian Tingkat Nasional

    Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, dibentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) melalui Keppres No. 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Keppres No. 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN). KPRBN diketuai oleh Wakil Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. TRBN diketuai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan bertanggung jawab kepada Ketua KPRBN.

    Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibantu oleh Tim Independen dan Tim Quality Assurance yang berperan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan TRBN dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).

    Untuk tingkat K/L dan Pemda dibentuk Tim Rerformasi Birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda.

    Gambar 2 Pengorganisasian Reformasi Birokrasi Nasional

  • BAB IIPengorganisasian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    6

    2.2 Pengorganisasian Tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda)

    Penanggung jawab reformasi birokrasi pada tingkat mikro adalah pimpinan masing-masing K/L dan Pemda. Pelaksanaan reformasi birokrasi untuk Periode 2010 2014 berpedoman pada GDRB 2010-2025, RMRB 2010-2014, dan berbagai kebijakan pelaksanaannya dengan memperhatikan karakteristik masing-masing instansi yang dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.

    Organisasi Tim Reformasi Birokrasi tingkat K/L dan Pemda terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana. Ketua Tim Pengarah adalah pimpinan K/L dan Pemda, sedangkan anggota tim pengarah dipilih dari pejabat-pejabat kunci untuk memastikan komitmen pimpinan tertinggi terhadap upaya reformasi birokrasi. Sementara tim pelaksana ditetapkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya dalam mengimplementasikan program reformasi birokrasi pada masing-masing instansi pemerintah.

    Susunan Tim Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda adalah sebagai berikut:

    Gambar 3 Pengorganisasian Reformasi Birokrasi K/L/Pemda

  • Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    7

    B A B I I I

    TA H A PA N D A N P R O G R A M P E L A K S A N A A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I

    3.1 Garis Besar Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

    Pelaksanaan reformasi birokrasi untuk periode 2010 2014 mengacu pada GDRB 2010-2025 dan RMRB 2010-2014. RMRB 2010-2014 merupakan acuan langkah-langkah/tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat makro, tingkat meso, dan tingkat mikro. Setiap tahap pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Tahapan setiap tingkat pelaksanaan dapat digambarkan sebagai berikut.

    Gambar 4Garis Besar Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

  • BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    8

    Tahapan untuk setiap tingkat pelaksanaan diuraikan pada bagian di bawah ini.

    3.2 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 pada Tingkat Makro

    a. Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan pada Tingkat Makro (2010-2014)1) Program Penataan Organisasi

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:a) menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar-K/L

    dan Pemda;b) meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tu-

    gas pokok dan fungsi K/L dan Pemda.

    2) Program Penataan Tatalaksana

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:a) meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses

    penyelenggaraan manajemen pemerintahan;b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pe-

    merintahan.

    3) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalime SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong mobilitas antaraparatur daerah, antaraparatur pusat, dan antara aparatur pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

  • Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    9

    a) meningkatnya ketaatan terhadap pengeloaan SDM Aparatur;b) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM

    Aparatur; c) meningkatnya disiplin SDM Aparatur;d) meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur;

    e) meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur.

    4) Program Penguatan Pengawasan

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:a) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;b) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;c) meningkatnya status opini BPK; d) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

    5) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:a) meningkatnya kinerja instansi pemerintah;

    b) meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

    6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan publik

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

    a) meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, terjangkau dan memiliki kepastian);

    b) meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh stan-darisasi pelayanan internasional;

    c) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penye-lenggaraan pelayanan publik.

  • BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    10

    Keg

    iata

    n, a

    gend

    a, d

    an h

    asil

    yang

    dih

    arap

    kan

    dar

    i pel

    aksa

    naan

    pro

    gram

    -pro

    gram

    ting

    kat m

    akro

    ters

    ebut

    di a

    tas

    adal

    ah:

    Tabe

    l 2

    Prog

    ram

    , Keg

    iata

    n, A

    gend

    a, d

    an H

    asil

    Yang

    Dih

    arap

    kan

    Pada

    Tin

    gkat

    Mak

    ro (2

    010

    20

    14)

    Prog

    ram

    dan

    Keg

    iata

    nTa

    hun

    Has

    il Ya

    ng D

    ihar

    apka

    n20

    1020

    1120

    1220

    1320

    14a.

    Pen

    ataa

    n O

    rgan

    isas

    i1.

    Pe

    nyus

    unan

    Ped

    oman

    Um

    um S

    iste

    m K

    elem

    baga

    an

    Pem

    erin

    tah

    Pera

    tura

    n M

    enter

    i PA

    N da

    n RB

    ten

    tang

    Pedo

    man

    Um

    um

    sistem

    kele

    mba

    gaan

    pem

    erin

    tah2.

    Pe

    nyus

    unan

    Ped

    oman

    Eva

    luas

    i K

    elem

    baga

    an P

    emer

    -in

    tah

    Pera

    tura

    n Men

    teri P

    AN da

    n RB

    tentan

    g eva

    luas

    i kele

    mba

    gaan

    pe

    mer

    intah

    3.

    Peny

    usun

    an S

    OP

    Pena

    taan

    Kel

    emba

    gaan

    Pem

    erin

    tah

    Pera

    tura

    n M

    enter

    i PA

    N da

    n RB

    ten

    tang

    SOP

    pena

    taan

    kelem

    baga

    an p

    emer

    intah

    4.

    Pem

    anta

    uan

    dan

    Eva

    luas

    i Org

    anis

    asi K

    emen

    teri

    an

    Hasil

    pem

    antau

    an d

    an ev

    aluas

    i org

    anisa

    si Ke

    men

    terian

    5.

    Pe

    nyus

    unan

    Ped

    oman

    Um

    um K

    elem

    baga

    an L

    PNK

    Pera

    tura

    n Pr

    esid

    en m

    enge

    nai P

    enyu

    suna

    n Pe

    dom

    an u

    mum

    ke

    lemba

    gaan

    LPN

    K6.

    Pe

    man

    taua

    n da

    n E

    valu

    asi O

    rgan

    isas

    i LPN

    KHa

    sil p

    eman

    tauan

    dan

    evalu

    asi o

    rgan

    isasi

    LPNK

    7.

    Peny

    usun

    an P

    edom

    an U

    mum

    Kel

    emba

    gaan

    Ins

    tans

    i Ve

    rtik

    alPe

    ratu

    ran

    Pres

    iden

    men

    gena

    i ped

    oman

    um

    um k

    elem

    baga

    an

    insta

    nsi v

    ertik

    al8.

    Pe

    nyus

    unan

    Ped

    oman

    Um

    um K

    elem

    baga

    an U

    PTPe

    ratu

    ran

    Men

    teri P

    AN d

    an R

    B m

    enge

    nai p

    edom

    an u

    mum

    ke

    lemba

    gaan

    UPT

    9.

    Pem

    anta

    uan

    dan

    Eva

    luas

    i Kel

    emba

    gaan

    UPT

    Hasil

    pem

    antau

    an d

    an ev

    aluas

    i kele

    mba

    gaan

    UPT

    10. P

    enyu

    suna

    n Pe

    dom

    an U

    mum

    Kel

    emba

    gaan

    Ins

    tans

    i Pe

    mer

    inta

    h ya

    ng M

    ener

    apka

    n PP

    K

    BL

    UPe

    ratu

    ran

    Men

    teri P

    AN d

    an R

    B m

    enge

    nai p

    edom

    an u

    mum

    ke

    lemba

    gaan

    ins

    tansi

    pem

    erin

    tah y

    ang

    men

    erap

    kan

    PPK

    BL

    U11

    . Pem

    anta

    uan

    dan

    Eva

    luas

    i K

    elem

    baga

    an

    Inst

    ansi

    Pe

    mer

    inta

    h ya

    ng M

    ener

    apka

    n PP

    K-B

    LU

    Hasil

    Pe

    man

    tauan

    da

    n Ev

    aluas

    i ke

    lemba

    gaan

    in

    stans

    i pe

    mer

    intah

    yan

    g m

    ener

    apka

    n PP

    K-BL

    U12

    . Pen

    yusu

    nan

    Pedo

    man

    Um

    um K

    elem

    baga

    an S

    ekre

    tari

    -at

    Lem

    baga

    Neg

    ara

    Pera

    tura

    n Pr

    esid

    en m

    enge

    nai p

    edom

    an u

    mum

    kele

    mba

    gaan

    Se

    kreta

    riat L

    emba

    ga N

    egar

    a

  • Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    11

    Prog

    ram

    dan

    Keg

    iata

    nTa

    hun

    Has

    il Ya

    ng D

    ihar

    apka

    n20

    1020

    1120

    1220

    1320

    1413

    . Pem

    anta

    uan

    dan

    Eva

    luas

    i K

    elem

    baga

    an S

    ekre

    tari

    at

    Lem

    baga

    Neg

    ara

    Hasil

    pem

    antau

    an d

    an e

    valu

    asi

    kelem

    baga

    an s

    ekre

    tariat

    lem

    baga

    neg

    ara

    14. P

    enyu

    suna

    n Pe

    dom

    an U

    mum

    Kel

    emba

    gaan

    Sek

    reta

    ri-

    at N

    onst

    rukt

    ural

    Pera

    tura

    n M

    enter

    i PAN

    dan

    RB

    men

    gena

    i ped

    oman

    um

    um

    kelem

    baga

    an se

    kreta

    riat n

    on st

    rukt

    ural

    15. P

    eman

    taua

    n da

    n E

    valu

    asi K

    elem

    baga

    an L

    emba

    ga N

    on

    Stru

    ktur

    alHa

    sil p

    eman

    tauan

    dan

    eva

    luas

    i kele

    mba

    gaan

    lem

    baga

    non

    str

    uktu

    ral

    16. P

    eman

    taua

    n da

    n E

    valu

    asi

    Kel

    emba

    gaan

    Pem

    erin

    tah

    Dae

    rah

    Hasil

    pem

    antau

    an d

    an e

    valu

    asi

    kelem

    baga

    an p

    emer

    intah

    da

    erah

    b.

    Pena

    taan

    Tat

    alak

    sana

    1. P

    enyu

    suna

    n R

    UU

    Adm

    inis

    tras

    i Pem

    erin

    taha

    nRU

    U Ad

    min

    istra

    si Pe

    mer

    intah

    an2.

    Per

    umus

    an U

    U E

    tika

    Peny

    elen

    ggar

    aan

    Neg

    ara

    RUU

    Etik

    a Pen

    yelen

    ggar

    aan

    Nega

    ra3.

    Pen

    yusu

    nan

    Pedo

    man

    Ana

    lisis

    Pro

    ses

    Bis

    nis

    pada

    K/L

    da

    n Pe

    mda

    Perm

    enPA

    NRB

    tentan

    g Pe

    dom

    an an

    alisis

    pro

    ses b

    isnis

    pada

    K/

    L/Pe

    mda

    , ter

    mas

    uk so

    sialis

    asin

    ya

    c.

    Pena

    taan

    Sis

    tem

    Man

    ajem

    en S

    DM

    Apa

    ratu

    r1.

    Pe

    nyem

    purn

    aan

    Pedo

    man

    Sta

    ndar

    Kom

    pete

    nsi

    Ja-

    bata

    n Pe

    dom

    an S

    tanda

    r Kom

    peten

    si Ja

    batan

    2.

    Peny

    usun

    an P

    eren

    cana

    an P

    egaw

    ai (

    Form

    asi)

    seca

    ra

    Nas

    iona

    lPe

    dom

    an P

    enyu

    suna

    n Pe

    renc

    anaa

    n Pe

    gawa

    i (fo

    rmas

    i) se

    cara

    na

    siona

    l3.

    Pe

    nyem

    purn

    aan

    Pedo

    man

    Ass

    essm

    ent K

    ompe

    tens

    i In-

    divi

    du P

    egaw

    ai

    Pedo

    man

    ass

    essm

    ent k

    ompe

    tensi

    indi

    vidu

    peg

    awai

    4.

    Peny

    empu

    rnaa

    n K

    ebija

    kan

    Ana

    lisis

    Keb

    utuh

    an d

    an

    Peng

    emba

    ngan

    Sis

    tem

    Dik

    lat

    PP t

    entan

    g an

    alisis

    keb

    utuh

    an d

    an p

    enge

    mba

    ngan

    sist

    em

    dikl

    at5.

    Pe

    nyus

    unan

    Pe

    dom

    an

    Pena

    taan

    Si

    stem

    Tu

    njan

    gan

    Kin

    erja

    Pe

    dom

    an p

    enata

    an si

    stem

    tunj

    anga

    n ki

    nerja

    6.

    Peny

    usun

    an P

    edom

    an P

    enyu

    suna

    n Po

    la K

    arir

    (Sis

    tem

    Pe

    nem

    pata

    n, P

    rom

    osi,

    dan

    Mut

    asi)

    Pedo

    man

    pen

    gem

    bang

    an si

    stem

    dik

    lat

  • BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    12

    Prog

    ram

    dan

    Keg

    iata

    nTa

    hun

    Has

    il Ya

    ng D

    ihar

    apka

    n20

    1020

    1120

    1220

    1320

    147.

    Pe

    nyus

    unan

    Ped

    oman

    Pen

    gem

    bang

    an D

    ata

    Base

    SD

    M

    Apa

    ratu

    r N

    egar

    a Pe

    dom

    an p

    enge

    mba

    ngan

    dat

    abas

    e SDM

    apar

    atur n

    egar

    a

    8.

    Peny

    usun

    an P

    edom

    an E

    valu

    asi J

    abat

    an

    Pedo

    man

    evalu

    asi j

    abata

    n9.

    Pe

    nyus

    unan

    Ped

    oman

    Ana

    lisis

    Jab

    atan

    Pedo

    man

    anali

    sis ja

    batan

    10. P

    enyu

    suna

    n Pe

    dom

    an P

    enge

    ndal

    ian

    Kep

    egaw

    aian

    /Au-

    dit K

    epeg

    awai

    anPe

    dom

    an p

    enge

    ndali

    an k

    epeg

    awaia

    n/au

    dit k

    epeg

    awaia

    n

    11. P

    enyu

    suna

    n Pe

    dom

    an P

    enge

    ndal

    ian

    Dik

    lat

    Pedo

    man

    Pen

    gend

    alian

    Dik

    lat12

    . Pen

    yusu

    nan

    Keb

    ijaka

    n te

    ntan

    g Si

    stem

    Rem

    uner

    asi

    SDM

    Apa

    ratu

    r N

    egar

    aPP

    tent

    ang

    Siste

    m re

    mun

    eras

    i SDM

    Apa

    ratu

    r Neg

    ara

    13. P

    enye

    mpu

    rnaa

    n PP

    tent

    ang

    Peng

    adaa

    n PN

    SPP

    tent

    ang

    peng

    adaa

    n PN

    S

    14. P

    enyu

    suna

    n PP

    tent

    ang

    Pega

    wai

    Tid

    ak T

    etap

    (Peg

    awai

    Pe

    mer

    inta

    h N

    on-P

    NS)

    PP m

    enge

    nai p

    egaw

    ai tid

    ak te

    tap (p

    egaw

    ai pe

    mer

    intah

    non

    PN

    S)15

    . Pen

    yem

    purn

    aan

    PP te

    ntan

    g D

    ikla

    t Jab

    atan

    PN

    SPP

    men

    gena

    i Dik

    lat Ja

    batan

    PNS

    16. P

    enye

    mpu

    rnaa

    n PP

    ten

    tang

    Pen

    ilaia

    n K

    iner

    ja P

    ega-

    wai

    PP m

    enge

    nai p

    enila

    ian k

    iner

    ja pe

    gawa

    i

    17. P

    enye

    mpu

    rnaa

    n PP

    tent

    ang

    Peng

    angk

    atan

    PN

    S D

    alam

    Ja

    bata

    n St

    rukt

    ural

    PP m

    enge

    nai p

    enga

    ngka

    tan P

    NS d

    alam

    Jaba

    tan S

    trukt

    ural

    18. P

    enye

    mpu

    rnaa

    n PP

    tent

    ang

    Wew

    enan

    g Pe

    ngan

    gkat

    an,

    Pem

    inda

    han

    dan

    Pem

    berh

    entia

    n P

    NS

    PP m

    enge

    nai

    wewe

    nang

    pen

    gang

    katan

    , pe

    min

    daha

    n da

    n pe

    mbe

    rhen

    tian

    PNS

    19. P

    enye

    mpu

    rnaa

    n PP

    tent

    ang

    Dis

    iplin

    PN

    SPP

    men

    gena

    i disi

    plin

    PNS

    20. P

    enge

    mba

    ngan

    Sis

    tem

    Pen

    didi

    kan

    dan

    Pela

    tihan

    Se-

    cara

    Ter

    pusa

    tSi

    stem

    pen

    didi

    kan

    dan

    pelat

    ihan

    seca

    ra te

    rpus

    at

    21. P

    enyu

    suna

    n K

    ebija

    kan

    dan

    Peng

    angg

    aran

    Unt

    uk E

    xit

    Polic

    ySi

    stem

    dan

    ang

    gara

    n un

    tuk

    SDM

    yan

    g m

    engu

    ndur

    kan

    diri

    seca

    ra b

    ersa

    ma/m

    assa

    l dan

    suk

    arela

    (khu

    susn

    ya S

    DM y

    ang

    kom

    peten

    sinya

    tida

    k se

    suai

    deng

    an k

    ebut

    uhan

    org

    anisa

    si)

  • Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    13

    Prog

    ram

    dan

    Keg

    iata

    nTa

    hun

    Has

    il Ya

    ng D

    ihar

    apka

    n20

    1020

    1120

    1220

    1320

    14d.

    Pe

    ngua

    tan

    Peng

    awas

    an

    1.

    Peny

    usun

    an R

    UU

    Pen

    gend

    alia

    n Pe

    nyel

    engg

    araa

    n A

    d-m

    inis

    tras

    i Pem

    erin

    taha

    nRU

    U Pe

    ngen

    dalia

    n Pe

    nyele

    ngga

    raan

    Ad

    min

    istra

    si Pe

    mer

    intah

    an (P

    PAP)

    2.

    Peru

    mus

    an K

    ebija

    kan

    Bid

    ang

    Peng

    awas

    an d

    an P

    em-

    bera

    ntas

    an K

    orup

    sia)

    Ke

    bijak

    an p

    embi

    naan

    SPI

    P

    b)

    Kebi

    jakan

    tent

    ang

    Peng

    awas

    an In

    tern

    c)

    Kebi

    jakan

    tent

    ang

    TLHP

    d)

    Kebi

    jakan

    tent

    ang

    peng

    awas

    an m

    asya

    raka

    te)

    Ke

    bijak

    an p

    erce

    patan

    pem

    bera

    ntas

    an k

    orup

    si3.

    Pe

    laks

    anaa

    n K

    oord

    inas

    i, M

    onito

    ring

    , da

    n E

    valu

    asi

    Bid

    ang

    Peng

    awas

    an d

    an P

    embe

    rant

    asan

    Kor

    upsi

    a)

    Lapo

    ran m

    onito

    ring p

    elaks

    anaa

    n keb

    ijaka

    n pen

    gawa

    san

    inter

    nb)

    La

    pora

    n m

    onito

    ring

    TLHP

    insta

    nsi

    c)

    Lapo

    ran

    peny

    alura

    n da

    n pe

    man

    tauan

    pen

    gadu

    an m

    a-sy

    arak

    atd)

    La

    pora

    n Ko

    rmon

    ev se

    cara

    leng

    kap

    dan

    perio

    dik

    e.

    Peng

    uata

    n A

    kunt

    abili

    tas K

    iner

    ja1.

    Pe

    nyus

    unan

    RU

    U A

    kunt

    abili

    tas

    Kin

    erja

    Pen

    yele

    ng-

    gara

    Neg

    ara

    RUU

    Akun

    tabili

    tas K

    iner

    ja Pe

    nyele

    ngga

    ra N

    egar

    a

    2.

    Pene

    tapa

    n Pe

    ratu

    ran

    Pela

    ksan

    aan

    UU

    Aku

    ntab

    ilita

    s K

    iner

    ja P

    enye

    leng

    gara

    Neg

    ara

    Pera

    tura

    n Pe

    laksa

    naan

    UU

    Ak

    untab

    ilitas

    Ki

    nerja

    Pe

    nyele

    ngga

    ra N

    egar

    a3.

    Pe

    laks

    anaa

    n Pe

    ngua

    tan

    Aku

    ntab

    ilita

    s Kin

    erja

    Lapo

    ran

    pelak

    sana

    an, p

    eman

    tauan

    dan

    evalu

    asi a

    kunt

    abili

    tas

    kine

    rja

    4.

    Peng

    emba

    ngan

    Sis

    tem

    Man

    ajem

    en K

    iner

    jaSi

    stem

    Man

    ajem

    en K

    iner

    ja5.

    Pe

    nyus

    unan

    Mod

    ul (

    baha

    n re

    fere

    nsi

    bagi

    K/L

    dan

    Pe

    mda

    unt

    uk m

    enyu

    sun

    IKU

    )M

    odul

    (bah

    an re

    fere

    nsi b

    agi K

    /L da

    n Pem

    da un

    tuk m

    enyu

    sun

    IKU)

  • BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    14

    Prog

    ram

    dan

    Keg

    iata

    nTa

    hun

    Has

    il Ya

    ng D

    ihar

    apka

    n20

    1020

    1120

    1220

    1320

    146.

    Re

    view

    Pen

    erap

    an IK

    ULa

    pora

    n ha

    sil re

    view

    IKU

    f. Pe

    ning

    kata

    n K

    ualit

    as P

    elay

    anan

    Pub

    lik1.

    Pe

    neta

    pan

    Eva

    luas

    i Kin

    erja

    Pel

    ayan

    an B

    erda

    sark

    an

    IKM

    pad

    a Pe

    mer

    inta

    h K

    abup

    aten

    /Kot

    a ya

    ng M

    erep

    -re

    sent

    asik

    an K

    iner

    ja P

    rovi

    nsi

    Angk

    a ca

    paian

    IKM

    pad

    a pe

    mer

    intah

    kab

    upate

    n/ko

    ta ya

    ng

    mer

    epre

    sent

    asik

    an k

    iner

    ja pr

    ovin

    si

    2.

    Pene

    tapa

    n Pe

    dom

    an S

    tand

    ar P

    elay

    anan

    Ses

    uai

    den-

    gan

    UU

    25

    Tahu

    n 20

    09 te

    ntan

    g Pe

    laya

    nan

    Publ

    ik.

    Pera

    tura

    n Pe

    mer

    intah

    tent

    ang

    Pedo

    man

    Stan

    dar

    Pelay

    anan

    Se

    suai

    deng

    an U

    U 25

    Tah

    un 2

    009

    tentan

    g Pe

    layan

    an P

    ublik

    , da

    n Per

    men

    pan t

    entan

    g Ped

    oman

    Tek

    nis P

    enyu

    suna

    n Stan

    dar

    Pelay

    anan

    3.

    Perc

    epat

    an P

    enge

    mba

    ngan

    Bes

    t Pr

    actic

    es P

    enin

    gka-

    tan

    Kua

    litas

    Pel

    ayan

    an P

    ublik

    pad

    a K

    /L/P

    emda

    Setia

    p K/

    L da

    n Pe

    mda

    mem

    puny

    ai un

    it pe

    layan

    an y

    ang

    men

    jadi m

    odel

    peni

    ngka

    tan k

    ualit

    as p

    elaya

    nan

    publ

    ik.

    4.

    Peni

    ngka

    tan

    Kua

    litas

    Pel

    ayan

    an y

    ang

    Ber

    basi

    s Sis

    tem

    M

    anaj

    emen

    Mut

    u ya

    ng D

    iaku

    i Sec

    ara

    Inte

    rnas

    iona

    lPe

    ning

    katan

    jum

    lah u

    nit

    pelay

    anan

    yan

    g se

    cara

    suk

    arela

    m

    ener

    apka

    n sis

    tem m

    ana-

    jemen

    mut

    u ya

    ng d

    iakui

    sec

    ara

    inter

    nasio

    nal

  • Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    15

    b. Keterkaitan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi pada Tingkat Makro (2010-2014)

    Keterkaitan pelaksanaan keenam program di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

    Gambar 5Keterkaitan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Tingkat Makro

  • BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    16

    3.3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 pada Tingkat Meso

    a. Tahapan Pelaksanaan

    Tahun Pertama Membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten sesuai dengan target yang telah ditentukan.

    Langkah-langkah yang dilakukan: membangun sistem operasi reformasi birokrasi

    yang meliputi pengorganisasian pelaksanaan re-formasi birokrasi, pengaturan mekanisme pelak-sanaan reformasi birokrasi, dan penyusunan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan re-formasi birokrasi;

    menyelesaikan usulan pelaksanaan reformasi birokrasi dari K/L yang sudah masuk pada tahun 2009, sosialisasi, dan public campaign;

    melakukan penilaian usulan reformasi birokrasi dari seluruh K/L dan Pemda;

    menyusun berbagai pedoman, dan juklak/juknis yang diperlukan;

    melakukan monitoring atas hasil pelaksanaan re-formasi birokrasi di K/L dan Pemda;

    melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi atas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda.

    Tahun Kedua Melanjutkan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun pertama, menjaga/memelihara program/kegiatan yang sudah berhasil dilaksanakan, melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun pertama.

  • Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    17

    Langkah-langkah yang dilakukan: melanjutkan penyelesaian usulan pelaksanaan

    reformasi birokrasi dari K/L dan Pemda, sosial-isasi dan public campaign;

    melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda;

    melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi atas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda.

    Melakukan identifikasi dan analisis terhadap ke-mungkinan/risiko kegagalan pelaksanaan refor-masi birokrasi, dan mengusulkan rencana miti-gasi risiko.

    Tahun Ketiga Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun kedua, menjaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun kedua.

    Langkah-langkah yang dilakukan: melanjutkan sosialisasi dan public campaign; melanjutkan penilaian usulan pelaksanaan refor-

    masi birokrasi dari K/L dan Pemda; melakukan monitoring pelaksanaan reformasi

    birokrasi di K/L dan Pemda; melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi

    atas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda.

    Melakukan identifikasi dan analisis terhadap ke-mungkinan/risiko kegagalan pelaksanaan refor-masi birokrasi, dan mengusulkan rencana miti-gasi risiko.

  • BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    18

    Tahun Keempat Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun ketiga, menjaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun ketiga.

    Langkah-langkah yang dilakukan: melanjutkan sosialisasi dan public campaign; melakukan penilaian usulan pelaksanaan refor-

    masi birokrasi dari pemerintah daerah; melakukan monitoring pelaksanaan reformasi

    birokrasi di K/L dan Pemda; melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi

    atas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda.

    Melakukan identifikasi dan analisis terhadap ke-mungkinan/risiko kegagalan pelaksanaan refor-masi birokrasi, dan mengusulkan rencana miti-gasi risiko.

    Tahun Kelima Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun keempat, menjaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses reformasi birokrasi baik tingkat nasional maupun instansi (K/L dan Pemda).Langkah-langkah yang dilakukan:melakukan evaluasi menyeluruh hasil pelaksanaan reformasi birokrasi nasional dan instansi (K/L dan Pemda) yang dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai tahun 2014.

  • Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    19

    b. Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan pada Tingkat Meso (2010-2014)

    Pada tingkat meso, ada beberapa program reformasi birokrasi yang dilaksanakan, seperti yang dikemukakan di bawah ini.

    1) Program Manajemen Perubahan

    Program ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

    a) meningkatnya komitmen K/L dan Pemda dalam melakukan re-formasi birokrasi;

    b) terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi pe-merintah;

    c) menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

    2) Konsultasi dan Asistensi

    Program ini bertujuan untuk memberikan kejelasan pelaksanaan reformasi birokrasi pada K/L dan Pemda. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

    a) meningkatnya pemahaman K/L dan Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi;

    b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

  • BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    20

    3) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

    Program ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada K/L dan Pemda dan memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan proses reformasi birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

    a) meningkatnya akuntabilitas dan kinerja K/L dan Pemda;

    b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

    4) Knowledge Management

    Program ini bertujuan untuk mendorong pertukaran pengetahuan tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di antara K/L dan Pemda. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

    a) meningkatnya profesionalisme SDM aparatur K/L dan Pemda;

    b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

  • Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    21

    Keg

    iata

    n-ke

    giat

    an

    yang

    dila

    kuka

    n be

    rkai

    tan

    deng

    an p

    rogr

    am-p

    rogr

    am ti

    ngka

    t mes

    o di

    ata

    s da

    pat d

    iliha

    t pa

    da ta

    bel d

    i baw

    ah in

    i. Ta

    bel 3

    Prog

    ram

    , Keg

    iata

    n, A

    gend

    a, d

    an H

    asil

    yang

    Dih

    arap

    kan

    pada

    Tin

    gkat

    Mes

    o (2

    010

    20

    14)

    Prog

    ram

    dan

    Keg

    iata

    nTa

    hun

    Has

    il ya

    ng D

    ihar

    apka

    n20

    1020

    1120

    1220

    1320

    14a.

    M

    anaj

    emen

    Per

    ubah

    an1.

    Mem

    buat

    ped

    oman

    dan

    pet

    unju

    k pe

    laks

    a-na

    an r

    efor

    mas

    i bir

    okra

    siD

    okum

    en P

    etun

    juk

    Pela

    ksan

    aan

    2. S

    osia

    lisas

    i Te

    rban

    gunn

    ya

    kesa

    maa

    n pe

    rsep

    si,

    kom

    itmen

    , da

    n ko

    nsis

    tens

    i pel

    aksa

    naan

    refo

    rmas

    i biro

    kras

    i pad

    a sel

    uruh

    tin

    gkat

    biro

    kras

    i sec

    ara

    nasi

    onal

    b.

    Kon

    sulta

    si d

    an A

    sist

    ensi

    Koo

    rdin

    asi

    dan

    pem

    beri

    an k

    onsu

    ltasi

    dan

    as

    iste

    nsi r

    efor

    mas

    i bir

    okra

    si k

    epad

    a K

    /L d

    an

    Pem

    da

    Terk

    oord

    inas

    inya

    pel

    aksa

    naan

    refo

    rmas

    i biro

    kras

    i

    c.

    Mon

    itori

    ng, E

    valu

    asi,

    dan

    Pela

    pora

    n1.

    Mon

    itori

    ng

    Has

    il m

    onito

    ring

    2. E

    valu

    asi (

    setia

    p ta

    hun

    seka

    li)H

    asil

    eval

    uasi

    3. E

    valu

    asi m

    enye

    luru

    h (p

    ada

    sem

    este

    r ked

    ua

    2014

    )H

    asil

    eval

    uasi

    men

    yelu

    ruh

    4. P

    elap

    oran

    Pela

    pora

    n ke

    maj

    uan

    refo

    rmas

    i biro

    kras

    i

    d.

    Know

    ledg

    e M

    anag

    emen

    t Te

    rsed

    iany

    a da

    n te

    rdes

    imin

    asik

    anny

    a pe

    nget

    ahua

    n da

    n pe

    ngal

    aman

    ref

    orm

    asi b

    irokr

    asi

  • BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    22

    c. Keterkaitan Pelaksanaan Program pada Tingkat Meso (2010-2014)

    Keterkaitan substansi pelaksanaan program pada tingkat meso di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

    Gambar 6Keterkaitan Program dan Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tingkat

    Meso

    3.4 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Pada Tingkat Mikro

    a. Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan pada Tingkat Mikro (2010-2014)

    Pada tingkat mikro, ada beberapa program reformasi birokrasi yang dilaksanakan, seperti yang dikemukakan di bawah ini.

    1) Program Manajemen Perubahan

    Program ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi

  • Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    23

    lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

    a) meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L dan Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi;

    b) terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja K/L dan Pem-da;

    c) menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

    2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:a) menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan pe-

    rundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda;

    b) meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-un-dangan K/L dan Pemda.

    3) Program Penataan dan Penguatan Organisasi

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi K/L dan Pemda secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi K/L dan Pemda menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

    a) menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal K/L dan Pemda;

    b) meningkatnya kapasitas K/L dan Pemda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

  • BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    24

    4) Program Penataan Tatalaksana

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing K/L. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:a) meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses

    penyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda;b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pe-

    merintahan di K/L dan Pemda;c) meningkatnya kinerja di K/L dan Pemda.

    5) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:a) meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur

    pada masing-masing K/L dan Pemda;b) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM

    Aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda;c) meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing K/L

    dan Pemda;d) meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada mas-

    ing-masing K/L dan Pemda;e) meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-

    masing K/L dan Pemda.

    6) Program Penguatan Pengawasan

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing K/L dan Pemda. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:a) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan nega-

    ra oleh masing-masing K/L dan Pemda;

  • Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    25

    b) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing K/L dan Pemda;

    c) meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing K/L dan Pemda;

    d) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing K/L dan Pemda.

    7) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja K/L dan Pemda. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:a) meningkatnya kinerja K/L dan Pemda;b) meningkatnya akuntabilitas K/L dan Pemda.

    8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing K/L dan Pemda sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:a) meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih

    murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada K/L dan Pemda;

    b) meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh stan-dardisasi pelayanan internasional pada K/L dan Pemda;

    c) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyeleng-garaan pelayanan publik oleh masing-masing K/L dan Pemda.

    9) Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

    Program ini bertujuan untuk mnejamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam road map K/L dan Pemda. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah memberikan peringatan dini tentang resiko kegagalan pencapaian target yang ditetapkan.

  • BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    26

    Kegiatan-kegiatan pada tingkat pelaksanaan mikro tersebut, perlu memperhatikan hal-hal di bawah ini:

    1) Setiap K/L dan Pemda pada dasarnya memiliki kemajuan yang berbeda. Ada K/L dan Pemda yang sudah melaksanakan sebagian program reformasi birokrasi, tetapi ada pula K/L dan Pemda yang belum melaksanakan program reformasi birokrasi.

    2) Tahun sebagai awal dimulainya K/L dan Pemda melaksanakan program reformasi birokrasi juga berbeda.

    Oleh karena itu, berbeda dengan tingkat pelaksanaan makro dan meso (Tabel 2 dan Tabel 3), pada tingkat pelaksanaan mikro tidak ditetapkan agenda waktunya. Hal ini dikarenakan setiap K/L dan Pemda memi-liki karakteristik yang berbeda. Pelaksanaan RB pada K/L dan Pemda dilakukan dengan titik awal dan kecepatan yang berbeda sesuai den-gan kesiapan K/L dan Pemda. Dengan demikian setiap K/L dan Pemda harus menyusun roadmap pelaksanaan RB.

    Program, kegiatan dan hasil yang diharapkan pada tingkat pelaksanaan mikro tersebut di atas, adalah:

    Tabel 4Program, Kegiatan, dan Hasil Yang Diharapkan Pada Tingkatan Mikro

    (2010 2014)PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN

    A. MANAJEMEN PERUBAHAN1. Pembentukan tim manajemen

    perubahan K/L dan Pemda Tim manajemen perubahan K/L dan Pemda

    2. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komu-nikasi K/L dan Pemda

    Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi K/L dan Pemda serta terbangunnya komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan

    3. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

    Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai pada K/L dan Pemda

  • Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    27

    PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKANB. PENATAAN PERATURAN PE-

    RUNDANG-UNDANGANPenataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh K/L dan Pemda

    Identifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh K/L dan Pemda sebagai dasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi

    C. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

    1. Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja pada K/L dan Pemda

    Peta tugas dan fungsi unit kerja pada K/L dan Pemda yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi.

    2. Penguatan unit kerja yang me-nangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat

    Unit kerja organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

    D. PENATAAN TATALAKSANA1. Penyusunan SOP penyelengga-

    raan tugas dan fungsi Dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi

    2. Pembangunan atau Pengemban-gan e-government

    Tersedianya e-government pada masing-masing K/L dan Pemda

    E. PENATAAN SISTEM MANAJE-MEN SDM APARATUR

    1. Penataan sistem rekrutmen pe-gawai

    Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel

    2. Analisis jabatan Dokumen peta dan uraian jabatan3. Evaluasi jabatan Peringkat jabatan dan harga jabatan4. Penyusunan standar kompetensi

    jabatanDokumen kualifikasi jabatan

    5. Asesmen individu berdasarkan kompetensi

    Peta profil kompetensi individu

    6. Penerapan sistem penilaian kin-erja individu.

    Kinerja individu yang terukur

    7. Pembangunan/Pengembangan database pegawai

    Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat

    8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kom-petensi

    Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi

  • BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    28

    PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKANF. PENGUATAN PENGAWASAN 1. Penerapan Sistem Pengendalian

    Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing K/L dan Pemda

    Peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

    2. Peningkatan Peran Aparat Penga-wasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting

    Peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara

    G. PENGUATAN AKUNTABILI-TAS KINERJA

    1. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

    Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja

    2. Pengembangan sistem manaje-men kinerja organisasi

    Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur

    3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada K/L dan Pem-da.

    Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada K/L dan Pemda.

    H. PENINGKATAN KUALITAS PE-LAYANAN PUBLIK

    1. Penerapan standar pelayanan pada unit kerja masing-masing K/L dan Pemda

    Peningkatan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)

    2. Penerapan SPM pada kabupaten/kota

    Peningkatan kualitas pelayanan dasar pada kabupaten/kota

    3. Partisipasi masyarakat dalam pe-nyelenggaraan pelayanan publik

    Peningkatan partisipasi masyarakat

    I. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

    1. Monitoring Laporan monitoring.2. Evaluasi (dilakukan setiap tahun

    sekali)Laporan evaluasi tahunan

    3. Evaluasi menyeluruh (dilakukan pada semester kedua 2014)

    Laporan evaluasi lima tahunan

  • Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    29

    b. Quick Wins

    Quick wins, adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Quick wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri instansi dalam melakukan langkah reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (to win publics heart).

    Quick wins memiliki kriteria antara lain sebagai berikut:

    dilakukan di awal;

    sesuai dengan ekspektasi stakeholders utama K/L dan Pemda dalam hal output atau tingkat kinerja;

    dapat diselesaikan dalam jangka waktu relatif cepat, kurang lebih 12 bulan;

    mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh stakeholders;

    memicu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi;

    memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas produk utama K/L dan Pemda.

  • BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    30

    c. Keterkaitan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi pada Tingkat Mikro (2010-2014)

    Keterkaitan substansi pelaksanaan program pada tingkat mikro di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

    Gambar 7Keterkaitan Program dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada K/L dan Pemda

    3.5 Prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

    Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan penetapan prioritas K/L dan Pemda berdasarkan kepentingan strategis bagi negara dan manfaat bagi masyarakat. Mengingat keterbatasan ke-mampuan keuangan negara maka fokus dan lokus reformasi birokra-si dilaksanakan berdasarkan prioritas sebagai berikut:

    Prioritas pertama, K/L yang terkait dengan penegakan hukum, pen-gelola keuangan negara, pemeriksa dan pengawasan keuangan negara, penertiban aparatur negara;

    Prioritas kedua, K/L yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasilan penerimaan negara dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung, termasuk Pemda;

    Prioritas ketiga, K/L yang tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.

    Penetapan prioritas K/L dan Pemda dilakukan oleh KPRBN.

  • Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    31

    Prinsip Pelaksanaana. Seluruh K/L dan Pemda diwajibkan untuk melaksanakan reformasi

    birokrasi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 ten-tang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025;

    b. K/L dan Pemda yang melakukan reformasi birokrasi harus menyam-paikan usulan dokumen dan road map kepada Tim RBN melalui UPRBN;

    c. Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja K/L dan Pemda dan/atau pening-katan penerimaan yang dihasilkan;

    d. Tunjangan kinerja diberikan secara bertahap sesuai kemajuan keber-hasilan/capaian pelaksanaan reformasi birokrasi.

    3.6 Tunjangan Kinerja

    Pemberian tunjangan kinerja berbeda dengan pemberian remunerasi. Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seseorang individu pegawai. Kinerja individu pegawai yang dimaksud tentunya harus sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya. Oleh karena itu, tunjangan kinerja individu pegawai dapat meningkat atau menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunan kinerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Sementara itu, remunerasi adalah semua bentuk imbalan yang diterima pegawai atas kontribusi yang diberikannya kepada organisasi. Pemberian remunerasi bersifat fleksibel, yaitu dapat bersifat langsung atau tidak langsung, dapat berbentuk tunai atau nontunai, dan dapat diberikan secara reguler atau pada waktu-waktu tertentu. Remunerasi diberikan dalam bentuk:

    1) gaji pokok;

    2) tunjangan, meliputi tunjangan jabatan, tunjangan prestasi (insentif), tunjangan biaya hidup (rumah, pangan, dan transportasi sesuai dengan tingkat kemahalan di masing-masing daerah), tunjangan hari raya, dan tunjangan kompensasi pegawai yang ditempatkan di daerah terpencil, daerah konflik, atau mempunyai lingkungan kerja yang tidak nyaman atau berisiko tinggi;

  • BAB IIITahapan dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    32

    3) imbalan lainnya, seperti jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan pensiun.

    Tunjangan kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan prinsip-prinsip:

    Efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja K/L dan Pemda.

    Equal pay for equal work, yaitu pemberian besaran tunjangan kinerja sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja.

    Kebijakan dan alokasi anggaran untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi suatu K/L harus disetujui oleh KPRBN dan DPR (komisi terkait) serta diajukan melalui Menteri Keuangan RI. Bila suatu K/L tidak memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja, namun memerlukan realokasi anggaran, perlu mendapat persetujuan Komisi DPR terkait. Bila suatu K/L memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja, pagu tersebut perlu mendapat persetujuan DPR (Badan Anggaran).

    Hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi K/L yang dilakukan Tim RBN digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam perhitungan besaran tunjangan kinerja dan digunakan dalam proses penetapan persetujuan besaran tunjangan kinerja dalam Rapat KPRBN. Selanjutnya, besaran tunjangan kinerja setelah mendapatkan persetujuan DPR ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

    Penetapan tunjangan kinerja pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pemerintah daerah oleh Tim RBN dengan persetujuan KPRBN.

    a. Pemberian Tunjangan KinerjaTunjangan kinerja dipertimbangkan untuk diberikan setelah dilaku-kan penilaian terhadap dokumen usulan dan verifikasi lapangan oleh UPRBN, hasil penilaian dan verifikasi disampaikan kepada TRBN un-

  • Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    33

    tuk selanjutnya mendapatkan persetujuan KPRBN. Penetapan pem-berian tunjangan kinerja terutama didasarkan pada: (1) kesiapan K/L dan Pemda dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara berke-sinambungan. dan (2) dampak potensial strategis dari pelaksanaan reformasi birokrasi K/L dan Pemda.

    b. Pemberian Tambahan/Pengurangan Anggaran Tunjangan KinerjaTambahan/pengurangan tunjangan kinerja (reward and punishment) dipertimbangkan untuk diberikan setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi K/L dan Pemda oleh Tim Independen. UPRBN memproses hasil monitoring dan eval-uasi, serta masukan Tim Quality Assurance kemudian disampaikan kepada TRBN untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan KPRBN. Penetapan pemberian tambahan/pengurangan anggaran tunjangan ki-nerja terutama didasarkan hasil evaluasi dengan fokus pertimbangan pada: (1) kemajuan K/L dan Pemda dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara berkesinambungan; dan (2) dampak strategis dari pelaksanaan reformasi birokrasi K/L dan Pemda.

  • BAB VPenutup

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    34

    B A B I VM O N I T O R I N G , E VA L U A S I D A N P E L A P O R A N

    P E L A K S A N A A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I

    4.1 Monitoring

    Monitoring minimal dilakukan setiap enam bulan sekali, Tim Independen melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada KPRBN.

    4.2 Evaluasi

    Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing instansi, setahun sekali Tim Independen melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan paling tidak berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing K/L dan Pemda sebagaimana diuraikan dalam dokumen RMRB ini. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada KPRBN, kemudian dibahas dalam rapat KPRBN. Berdasarkan hasil evaluasi, KPRBN memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan reward dan punishment sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    4.3 Pelaporan

    Tim Independen menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada masing-masing K/L dan Pemda. Tim Independen menyampaikan laporan konsolidasi dimaksud kepada KPRBN. Sementara itu, Tim Quality Assurance menyusun laporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaan reformasi birokrasi dan disampaikan kepada KPRBN.

  • Road Map Reformasi BirokrasiPermenPAN dan RB No: 20 Tahun 2010

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    35

    B A B VP E N U T U P

    Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) 2010 - 2014 adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010 - 2025. RMRB yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

    Reformasi birokrasi K/L dan Pemda dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada outcomes. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja yang makin baik. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen dan menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur pemerintah di K/L dan Pemda.

    RMRB 2010-2014 merupakan instrumen dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah. Dokumen ini agar menjadi pedoman bagi K/L dan Pemda dalam menyusun dan melaksanakan reformasi birokrasi.

    Ditetapkan di JakartaPada tanggal 30 Desember 2010Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi/Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional,

    E.E. Mangindaan

  • BAB VPenutup

    Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi

    36