Permenlh 18 2009 Tatacara Perijinan Pengelolaan LB3

5/15/2018 Permenlh 18 2009 Tatacara Perijinan Pengelolaan LB3

" ,C 'SALINAN

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDU,DNOMOR 18 TAHUN 2009TENTANGTATACARAPERIZINAN

PENGELQLAAN LIMBAH BAHANBERBABAYA DAN SERACUN

Menimbang

Mengingat

MENTERI NEGARA LINGKUNGANHIDUP,a, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat(1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun, perlu merietapkan PeraturanMenteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tata CaraPerizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya danBeracun;b. bahwa Keputusan Kepala Badan PengendalianDampak Lingkungan Nomor: Kep-68/Bapedal/05/1994 Tentang Tata Cara Memperoleh IzinPenyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian AlatPengolahan, Pengolahan dan Penimbunan AkhirLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun sudah tidaksesuai dengan perkembangan keadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perIumenetapkan Peraturan Menteri Negara LingkunganHidup tentang Tata Cam Perizinan Pengelolaan LimbahBahan Berbahaya dan Beracun;

1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia 'I'ahuri 1997 Nomor 68, TarnbahanLembaran Negara RepuhHk Indonesia Nomor 3699);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terr.angPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TarnbahanLembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437)sebagaimana telah diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahuri 2008 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 32' Tahun 2004tentang Pemerintah Daerah (Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentangPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Ber acun(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik


Menetapkan

Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 190, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentangAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup(lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3838);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tamb an anLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, FungsiSusunan Organisasi dan Tata Kerja KementerianNegara Republik Indonesia sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nornor 94 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:PERATURAN MENTERI NEGARA LIl\TGKUNGANHlDUPTENTANG TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAANLIMBAH BAHANBERBAHAYADANBERACUN.

Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah

B3 adalah sisa suatu usaha danl atau kegiatan yang mengandung bahanberbahaya danjatau beracun yang karena sifat dany atau konsentr asinyadan/atau jumlahnya, baik seeara langsung maupun tidak langsung,dapat mencemarkan danj atau merusakkan lingkungan hidup, danj at audapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidupmanusia serta makhluk hidup lain.

2. Pengelolaan Iimbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakupreduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,pengolahan, dan penimbunan limbah 83.

3. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai kegiatan utama adalah kegiatan usahayang mempergunakan limbah B3 sebagai bahan material utama daJamproses kegiatan yang menghasilkan suatu produk.

4. Penghasil lirnbah B3 adalah orang yang usaha danjatau kegiatannyamenghasilkari limbah 83.S. Produlc antara adalah suatu produk dari suatu proses pemanfaatan

limbah B3 yang belurn menjadi produk akhir yang masih akan digunakansebagai bahan baku oleh industri dari/atau kegiatan lainnya dan telahmemenuhi SNI, standar internasional, atau standar lain yang diakui,

2


:~. , ,

6. Izin pengelolaan limbah 83 yang selanjutnya disebut izin adalahkeputusan tata usaha negara yang beriei persetujuan permohcnan untukmelakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri,Gubernur, atau BupatijWalikota.Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan pcrmohcnan izinpengelolaan limbah 83,Badan usaha pengelola limbah B3 adalah badan usaha yang melakukankegiatan pengelolaan limbah 83 sebagai kegiatan utama danj ataukegiatan pengelolaan limbah 83 yang bersumber bukan kegiatan sendiridan dalam akte nctaris pendirian badan usaha tertera bidang at ausubbidang pengelolaan limbah B3.Pengumpulan skala nasional adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3yang bersumber dad 2 (dua) provinsi atau lebih.Pengumpulan skala provinsi adalah kegiatan rnengumpulkan limbah B3yang bersumber dari 2 (dua) kabupatenjkota atau lebih.Pengumpulan skala kabupaten/kota adalah kegiatan mengumpulkanlimbah 83 yang bersumber dari satu kabupatenjkota.Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untukperierbitan izin usaha danj atau kegiatan.Deputi Menteri adalah pejabat eselon 1 pada Kementerian NegaraLingkungan Hidup yang bertugas untuk melaksanakan perumusankebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaanbahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbanaya dan beracun.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

7.8.

9.10.

11.12,

14,

Pasal2(1 ) Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izinterdiri atas kegiatan:

a. pengangkutan;b. penyimpanan sementara;c. pengumpulan;d. pemanfaatan;e. pengolahan; danf. penimbunan.

(2) Penghasil limbah B3 tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulanlimbah B3 sebagaimana dirnaksud pada ayat (1 ) huruf c.

(3) Kegiatan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) huruf chanya dapat diberikan izin apabila:a. telah tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3; danjataub. telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pengolah aesx] ataupenimbun limbah B3.

(4) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajibmemuat tanggung jawab masing-masing pihak bila terdapat pencemaranlingkungan,

(5) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf ddapat berupa:a. kegiatan utarna: ataub. bukan kegiatan utama.

3


Pasa13(1) Kegiatan pengangkutan limbah 83 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf a wajib memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakanurusan di bidang perhubungan setelah mendapat rekomendasi dariMenteri.

(2 ) Kegiatan penyimpanan semen tara limbah 83 sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib memiliki izin dari Bupatiy Walikota.(3) Kegiatan pengumpulan limbah 83 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf c wajib memiliki izin dari:a. Menteri untuk pengumpulan limbah 83 skala r.asional setelahmendapat rekomendasi dari gubernur;

b. Gubernur untuk pengumpulan limbah B3 skala provinsi; atauc. BupatijWalikota untuk pengumpulan limbah B3 skalakabupatenjkota.

(4 ) Kegiatan pemanfaatan limbah 83 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (5) huruf a wajib merniliki izin dari instansi terkait sesuaikewenangannya setelah mendapat rekornendasi dari Menteri.

(5) Kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (5) huruf b wajib memiliki izin dari Menteri.(6) Kegiatan pengolahan dan penimbunan limbah 83 sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f wajib memiliki izin dariMenteri.

Pasa! 4(1 ) Permohonan rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantumdalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini,

(2) Pengangkutan limbah 83 hanya diperkenankan jika penghasil telahmelakukan kontrak kerja sarna dengan perusahaan pernanfaatan limbahB3, penimbun limbah 83, pengolah limbah 83, darr/ atau pengumpullimbah 83.

Pasal 5(1) Pengelolaan limbah 83 yang membutuhkan uji coba alat, instalasi

pengolahan, metode pengolahan, dan/ atau pemanfaatan harm; lebihdahulu mendapat persetujuan uji coba dari Menteri.

(2) Kewenangan perierbitan persetujuan uji ccba sebagairnana dimaksudpada ayat (1) didelegasikan kepada Deputi Menteri.

(3) Pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikanoleh staf Kementerian Negara Lingkungan Hidup,

Pasal6(1) Usaha dan/ atau kegiatan yang menggunakan produk dan zatau produkantara yang dihasilkan dari usaha darr/ atau kegiatan pemanfaatanlimbah 83 tidak diwajibkan merniiiki izin.

(2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat ( J . ) harus telah .nelalui suatu?roses p~oduksi dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (8NI), standarmternasional, atau standar lain yang diakui oleh nasional atauinternasional.

4


. ~.I.

Pasal7Kewenangan penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) dan ayat (4) serta izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (5 ) dapat didelegasikan kepada Deputi Menteri.

Pasal8(1) Peru sahaan yang kegiatan utamanya pengelolaan limbah 83 darr/atau

merigelola limbah B3 yang bukan dad kegiatan sendiri wajib memilikiasuransi pencemaran lingkungan hidup terhadap atau sebagai akibatpengelolaan limbah 83.

(2) Batas pertanggungan/tanggung jawab asuransi sebagaimana dimaksudpada ayat {1} ditetapkan paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyarrupiah).

Pasal 9(1) Perusahaan yang kegiatan utamanya berupa pengelolaan limbah 83

dan.' atau mengelola limbah 83 yang bukan dad kegiats,n sendiri wajibmemiliki:a. laboratorium ana1isa atau alat analisa limbah 83 di lokasi kegiatan;dan

b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah 83.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan t.erhadap

jenis kegiatan pengangkutan limbah B3 sebagaimana yang dlmaksudda.am Pasal 2 ayat (1) huruf a.

Pasal 10(1) Pemohon mengajukan surat permohonan 12m pengelolaan limbah 83

kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengankewenangannya.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilakrkan denganmengisi formulir permohonan izin pengelolaan limbah 83 sebagaimanatercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapidengan persyaratan minimal sebagaimana tercantum dalarr, Lampiran IIIyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dad Peraturan Menteriini.

(4) Permohonan uji coba pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 wajib dilengkapi dengan persyaratan minimal pada ayat (3)dan menggunakan formulir permohonan uji coba pengelolaan limbah 83sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5


Pasal 11Proses keputusan izin sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 10 dilakukanmelalui tahapan:a. penilaian adrninistrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratanadrninistrasi yang diajukan pernchon sebagairnana dimaksud dalam Pasal10;

b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara per syaratan yangdiajukan oleh pemohon sebagairnana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan yang dilengkapi dengan BeritaAcara;

c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yangakan diterbitkan: dan

d. finalisasi keputusan izin oleh Menteri.Pasal 12

(1) Keputusan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 huruf d dapat beru.pa penerbitan atau penolakan izin.

(2; Izin diterbitkan apabila mernenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 huruf a dan huruf b.

(3) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams disertaidengan alasan penolakan.

(4) Kewenangan penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdidelegasikan kepada Deputi Menteri.

Pasal 13(1) Keputusan izin sebagaimana dimalcsud daiam Pasal 11 diterbitkan paling

lama 45 (ernpat puluh lima) hari kerja terhiturig sejak diterimanya suratpermohonan izin seeara lengkap.

(2) Dalam hal permchonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belumJengkap atau belum mernenuhi persyaratan, surat permohonan izindikernbalikan kepada pemohon.

Pasal 14(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berbentuk Surat

Kepu tusan Menteri.(2) Surat Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling:

sedikit rnemuat:a. identitas perusahaan yang rrielipu ti nama peru sahaan, alarnat, cidangusaha, nama penanggungjawab;

b. jenis pengelolaan limbah 83;c. lokasijarea kegiatan pengelolaan lirnbah B3;d. jenis dan karakteristik limbah 83;e. kewajiban yang harus dilakukan;f. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;g. mas a berlaku izin:h. sistem pengawasan; dan1 . sis tern pelaporan.

(3) Masa berlaku izin 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.


,.'.'."

Pasal 15(1 ) Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau

BupatijWalikota 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.(2 ) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )menggunakan formulir permohan perpanjangan izin sebagaimanatercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah, danj atau carapengelolaan lirnbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal1?(1) Menteri, Gubernur, danjatau Bupati/Walikota melakukan pengawasan

terhadap penaatan pelaksanaan izin pengelolaaan limbah B3 sesuaidengan kewenangannya.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) danj'atau PejabatPengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

Pasal 18Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, usaha dan/ atau kegiatanpengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penirnbunanlirnbah 83 sebagai kegiatan utama danjatau merigelola limban B3 yang bukandari kegiatan sendiri yang telah rnemiliki izin wajib menyesuaikan denganketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 19Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Kepala BadanPengend alian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-68jBAPEDALjOSj 1994ten tang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan,Pengoperasian Alat Pengolahan, dan Penimburian Akhir Limbah BahanBerbahaya dan Beracun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa120Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .Jakartapada tanggal : 22 Mei 2009MENTER! NEGA.RALINGKUNGAN HID UP,

ttdRACHMATWITOELARSalinan sesuai dengan aslinyaDeputi MENLH Bidang

Penaatan Lingkungan,

7


,Lampiran IPer atur an Menteri NegaraLingkungan HidupNomor 18 Tahun 2009Tanggal : 22 Mei 2009

FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI PENGANGKUTAN LIMBAH 83NornorLarnpiranPerihal

Kepada Yth :Deputi MENLHBidang PengelolaanBahan Berbahaya dan Beracun danLimbah Bahan Berbahaya dan Beracundi Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan rekomendasi pengangkutar.1imbahB3 dengan data-data sebagai berikut '.I. Keterangan tentang pemohon1. Nama Pemohon2. Jabatan3. Nama Perusahaan4. Alamat Kantor

~., , ~ , , ......... , ..................................................................................... , .

+

5. Nomor Telp/Fax6. Bidang Usaha7. No./Tanggal Akte Pendirian8. NPWP

t

.............. , , " ,', .

........................ , .

................................... , - .

II. Keterangan tentang rnoda transportasi1. jenis moda transportasi angkutan darat/angkutan laut.2. lampirkan foto berwama tiap alat angkut (tarnpak depan dan sarnping).Moda Transportasi DaratNo No.Palisi Jenis Tahun r: Nemer I KepemilikanKendaraan Pembuatan Mesin

Moda Transportasi LautNo Nama Kapal Bender", Ukuran .-------Bober Kepemilikan

kapal


. . . ~

Ill. Keterangan tentang jenis limbah B3 dan ruteJenis limbah B3 dan rute yang dilalui serta tujuan akhir limbah (lampirkan photocontoh kemasan untuk tiap jenis limbah B3 yang akan diangkut).No Jenis limbah Karakteristik Jenis Rute yang Tujuan akhir limbahB3 Limbah B3 kemaaan dilalui B3(pengump u1/pengolah

/ pemanfaat/penimbun~JB3)~

IV, Keterangan Data:Tambahan1, melampirkan SOP (Prosedur Operasional Star.dar) tata cara bongkar muat danpenanganan dalam keadaan darurat sesuai dengan jenis dan karakteristiklimbah B3 yang akan diangkut.

2. melampirkan foto kopi kontrak kerjasama antara penangungjawab kegiatandengan pernilik kapal yang telah dilegalisir (bagi penanggungjawab kegiatanyang tidak rnemiliki kapal sendiri).3. melarnpirkan foto kepi izin kelayakan kapalj Ship particular dari instansiterkait,

4. melampirkan foto kepi Surat Tanda Nomor Kcndaraan (STNK).

MENTERINEGARALINGKUNGAN HIDUP,

ttdRA CHMA T W ITO F:LA RSalinan sesuai dengan aslinya

Oeputi MENLH BidangPenaatan Lingkungan,

2


Lampiran IIPeraturan Menteri NegaraLingkungan HidupNomor 18 Ta hun 2009Tanggal : 22 Mci 2009

FORMULIR PERMO HONAN IZIN PENGELOLAAN LIM BAH B3NomorLampiranPerihal

Kepada Yth:Menteri Negara Lingkungan Hidupditempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah bahan berbahayadan beracun dengan data-data sebagai berikut:

....... , , .

\ Form 1. Keterangan ten tang pernohonr - - - ~ ~ - - ~ - - ~ - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - _ - - - - - -~ Nama Pemohon2. Alamat

i :: ::: :: . . .: ': . : . : :: : . .. : : :. i{~d~p~'~' ;i : : : : : : : : : : : : : : : : : : ;1 . _ 3: :. .: .. , _ _ t-N,:,:o=.c,m,:;;o,:..;r'-.T:;:_:e:,:.lc : . o ' I . . : ; , F : - = a x = . . : . . . . . ---.:.-f-l!;.:.:" ' : _ : _ : " C : _ ; " . : . i, J . . . :. : . . : . ; _ :. c:_;. . :. :,. : .. :_ .:. :. ::" . . , , , " ( . . . .. . . ) .. . . . . . ,,, . . .. . . . .r 4, Alarnat e-mail

I Form 2. Keterangan tentang perusahaan

6, NPWP

I, Nama Pemohon .. , , , " " , ,"" , .2, Alamat

3. Nom or Telp/ Fax.............. , , , Karle Pos : (. )(. ) , /(. ) ..

Jenis Usaha :No. /Tangga l Akte Pendirian :

4.5.

.. " ,:.:,._:.:_..:_..:....:....:..._----,-------17. Jenis izin van" diaiukan

Izin-izin da n persetujuanyang diperoleh

8.1. AMl)AL/UKL-UPL " ..2. 1MB3. lzin Lokasi4. SI:JP5. TDT6 .7. Lain -lain

MENTERINEGARALINGKUNGAN HIDUP,

ttdRA.CHMAT WITOELARalinan sesuai dengan aslinyaDeputi MENLH Bidang

Penaatan Lingkungan,

~


Lampiran IIIPeraturan Menteri NegaraLingkungan HidupNomor 18 Tahun 2009Tanggal : 22 Hei 2009

PERSYARATAN MINIMAL PERMOHONAN IZINNo DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN

~

lCETERANGAN1 Dokumen lingkungan (AmdaljUPLjUKL)2 Akte Pendirian Perusahaan

I 3 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)4 Foto kopi Asuransi Pengelolaan Lingkungan Ilzin Mendirikan Bangunan (1MB) ---6 Izin Lokasi7 lzin Gangguan (HO)\_~- Keterangan ten tang lokasi [nama tempat/ letak, luas, titik koordinat]i 9 Jenis-jenis limbah yang akan dikelola10 Jumlah limbah 83 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola11 Karakteristik per jenis limbah 83 yang akar. dikelola .-

: 12 Desain konstruksi tempat penyimpanan at au pengumpulaniI 13 ! Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah 83iI 14 Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan -peralatan yangI digunakan15 Perlengkapan sistem tanggap darurat16 Tata letak saluran drainase"

Catatan:"pengumpulan limbah B3 fasa cairMENTERINEGARALINGKTJNGAN HIDUP,

ttdRA.CHMAT WITOELARSalinan sesuai dengan aslinya

Deputi MENLH BidangPenaatan Lingkungan,


,.Larnpiran IVPeraturan Menteri NegaraLingkungan HidupNomor 18 Tahun 2009Tanggal : 22 Mei 2009

FORlv1ULIR PERMOHONAN UJI COBA PENGELOLAAN L1MBIill B3NomorLampiranPerihal

Kepada Yth:Deputi MENLH Bidang Pengelolaan BehanBerbahaya dan Beracun dan Limbah BananBerbahaya dan Beracun,diTempat

Dengan in i kam i m engajukan pennohonan uji coba pengelolaan lim bah bahan berbalnya d an b er ac undengan data-da ta sebaga i berikut :

1 __:: __~ _la_ n__a_t e _ - _ I I _ l a _ i l - ' - . : . . : " . : . . : " . : , . : . . . : . . :. . : . . :.c _ : " c c .: _ " c .. : .. ' ; _ : ,. ; . : . ; _ .

i, Forml. Keterangan tentang pernohon1 . N am a P em oh on ....... , , , .2. Alamat ............................. , .;........--I-:-:------:=---------t--:-:. '..:_:',;,,:",:_;",:_;",;,,:".;,.:',;,,:".;,.:"~''''''''.,," Kode los: (. )3. NomorTelp/Fax ( ) . 1 ( ) . .

; Fonn 2. Keterangan tentang perusahaan! 1. [ Nama Perusahaan

2. I Alamat3. A lama t L ok as i Uji Cab a

.. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. K ode Pas: ( ~LI 4. NomorTelp/Fax (, ) /(. ) .i 5. I Jenis Usaha ..I 6. Uo I Tanggal Akte Pendirian .\ 7. NPWP , , .

.- , , " _-

i Fonn 3. ~eterangan tentang uji coba pengelola~n limbah B3 yang diajukanI. Jenis Alat : Incinerator/Tank Cleaner/dan lain-lain

[ 3. Metode Pengolahan2. Jenis Limbah dan karak te r is tik

limbah 834. Spesifikasi alat5. V olum e lim bah B3 yang

digunakan6 , P erkira an la ma p ela ksa na an uji

cobaMENTERI NEGARALlNGKUNGAN HIDUP,

ttdAACH tv .:A T W ITOELARalinan sesuai dengan aslinyaDeputi MENLH BidangPenaatan Lingkungan,


, _

Larnpiran VPeraturan Menteri NegaraLingkungan HidupNomor 18 Tahun 2009Tanggal : 22 Mei 2009

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENGELOLAAN LlMBM{ B3NarnarLampiranPerihal

Kepada Yth:Menteri Negara Lingkungan HidupdiTemp at

Dengan ini kami mengajukan pennohonan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengandata-data sebagai berikut:\ Forml. Keterangan tentang pemohonII. Nama Pemohon ............................................................................. :.:.:.:..:..:..__

2 . Alamat ..................................................................................................................... ,., .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kode P os : (. )( )" 1( ) .3. Nomor Telp/FaxI 4. Alamat e-mail

Form 2. Keterangan tentang perusahaanr---;-T7:----;:---;-------..,.---------------.---------I. Nama Perusahaanr 2. Alarnat3. Nomor Telp/Fax4. J en is U sa ha5 . No I T an gg al A kte P en diria n6. NPWP

. _ : : : - + - - ; - ; - _ _ _ _ _ : + . : . . : . . : . : . . : . . :. . : _ :. . : _ :. . : . : ,. . : . : ,. ' : " : ' _ " : " : " : " ' : ' '' : ': _ : ' ' ~ ' ' '' : _ : ' '; . , : c. . :_ :. . :. :,. . :. .: ._. : .. :_ :.' : _ : ' . : . : . . :. . : . . . .: . . : . . :. . : . . : . :. . . :. . : _. : . : . :.. . :. . :. _. . : . . : . _ : " . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. Kode Po~ : ( )

)---;-t-;--.,...-;-;~:""'_----___':+(':":''':'':'':_' ":.:..:": : . 1 , ') : . : .. : " . :. . : .. . : . : . . . : / ( ) . .

~--~~------------~:--~~ . . :. :,.~. . : . . : . _. : . . : . _... . : . . :.. . : . . :.~. .~.:_:.:_:.:_:.~.~.~.~. . : . : . . . :.. ~.~.~. . : . . : . _.~.--------------------~form 3. Keterangan tentang izin pengelolaan lirnbuh B3 yang diajukan1. Jenis Izin Pengolahan IPemanfaatan /1 Peng~:..: .rn.: .cp-u.,-la-n-,I-)J-C!-:li-m-b-u-na-n---------12. S if at [z in Perpanjangan ----3. Tanggal H abis M asa B erlaku ----------1

I zi n Sc be lumnya:2. (z in P en gelo la an L irn ba h

B3h. Iziu Gangguan (HO)c. Izin lainnyar - - - : 4 ; 1 . - t - i L : ' : a : : p = o r = a = - n : ' ; : H - i : a = : s i f l; :; K : - : e - = g i : - : a : :t a - = n - - - - h :( ~ : ; : ~ . :. :. '' : " : ' : ~ ' s ' : ' : ' : '~ ' i ~ i ~ : " : ' : ~ ' : ' : ' : ' ~ i ~ : ' : ' : ' k ' ' : ' : ' ~ ~ : ' ' : ' : ' i ' ' : : ' ' : ' : ' : ' '. . : .. :.. . : . . : .: " : . . : ..-------.---.---------1----~~------~~--~~----MENTERINEGARfI.LINGKUNGAN r - l " :DUP,

ttdRfl.CHMAT Wr:OELARa1inan sesuai dengan aslinyaDeputi MENLH BidangPenaatan Lingkungan,

Permenlh 18 2009 Tatacara Perijinan Pengelolaan LB3

Documents