Oleh: Oleh: Rico Mardiansyah Rico Mardiansyah
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Oleh:Oleh:Rico MardiansyahRico Mardiansyah
Pokok Pembahasan
DASAR HUKUM
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit,
KEBIJAKAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG UPAYA KESEHATAN
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAN
DAERAH
Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
•Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
•Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
•Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
PEMBAGIAN URUSANPEMERINTAHANBIDANG UPAYA KESEHATAN
Pembagian urusan pemerintahan Bidang Upaya Kesehatan merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Konkuren, yang kemudian mendasari Pembagian Perizinan Rumah Sakit.
PEMBAGIAN URUSANPEMERINTAHANDALAM PERIZINAN RUMAH SAKIT
PEMERINTAH PUSAT PEMDA PROVINSI PEMDA KABUPATEN/KOTA
Penerbitan izin rumah sakit kelas A dan fasilitaspelayanan kesehatan penanaman modal asing (PMA) serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat nasional.
Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi.
Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah.
KEBIJAKAN PERUMAHSAKITAN(Peraturan Menteri Kesehatan No.56 tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit)
9
RUMAH SAKIT
Undang-Undang 44 tahun 2009 tentang Rumah SakitUndang-Undang 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Rumah sakitRumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
.
BENTUK RUMAH SAKIT
Berdasarkan bentuknya, Rumah Sakit dibedakan menjadi:
BENTUK RUMAH SAKIT
Rumah Sakit menetap• rumah sakit yang didirikan secara permanen untuk
jangka waktu lama untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
Rumah Sakit bergerak• Rumah Sakit yang siap guna dan bersifat sementara
dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain.
• # ContohBus, kapal laut, karavan, gerbong kereta api, atau kontainer.
BENTUK RUMAH SAKIT
Rumah Sakit lapangan
• Rumah Sakit yang didirikan di lokasi tertentu selama kondisi darurat dalam pelaksanaan kegiatan tertentu yang berpotensi bencana atau selama masa tanggap darurat bencana.
• Rumah Sakit lapangan dapat berbentuk tenda di ruang terbuka, kontainer, atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai Rumah Sakit.
KEPEMILIKAN RUMAH SAKIT
Rumah Sakit dapat didirikan dan diselenggarakan oleh:
RUMAH SAKIT PEMERINTAH
Rumah Sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah merupakan unit pelaksana teknis dari instansi Pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan ataupun instansi Pemerintah lainnya.
Instansi Pemerintah lainnya meliputi:
a.Kepolisian;
b.Tentara Nasional Indonesia; dan
c.Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian.
RUMAH SAKIT SWASTA
• Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.
• Badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan Dikecualikan bagi Rumah Sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.
Sifat Nirlaba dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
RUMAH SAKITPENANAMAN MODAL ASING
• Rumah Sakit penanaman modal asing merupakan Rumah Sakit dengan pelayanan spesialistik dan subspesialistik (Rumah Sakit Kelas A atau Kelas B)
Peraturan Presiden N0.39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
• Rumah Sakit Penanaman Modal dari Seluruh Dunia kecuali Asean Maksimal 67% dan dapat dilakukan di seluruh Indonesia
• Rumah Sakit Penanaman Modal Asing dari Negara Asean Maksimal 70% dapat dilakukan Diseluruh Ibukota Provinsi Indonesia Timur, kecuali Makassar dan Manado
PERIZINAN RUMAH SAKIT
Izin Mendirikan Rumah Sakit• izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada
instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau badan swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada untuk menjadi rumah sakit
Izin Operasional Rumah Sakit• izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai kelas
rumah sakit kepada penyelenggara/pengelola rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit setelah memenuhi persyaratan dan standar yang berlaku
Rumah sakit wajib memiliki izinRumah sakit wajib memiliki izin
PENGAJUAN IZIN MENDIRIKAN DAN IZIN OPERASIONAL
Dalam hal ini Rumah Sakit dimungkinkan dikelola oleh Badan Hukum lain yang ditunjuk oleh Pemilik Rumah Sakit.
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN RUMAH SAKIT SWASTA
Undang-Undang No.44 tahun 2009
tentang Rumah Sakit
Pasal 26 ayat (1)
Izin Rumah Sakit kelas A dan Rumah Sakit Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi.
PENDELEGASIAN WEWENANG
• Menteri mendelegasikan pemberian Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas B penanaman modal dalam negeri kepada pemerintah daerah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
• Menteri mendelegasikan pemberian Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas C dan Rumah Sakit kelas D penanaman modal dalam negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Dengan demikian atas Pendelegasian tersebut Kementerian Kesehatan dapat melakukan pengkajian terhadap kesesuaian pemberian izin dan klasifikasi bagi suatu Rumah Sakit.
KELASIFIKASIRUMAH SAKIT UMUM
KLASIFIKASIRUMAH SAKIT KHUSUS
Penetapan klasifikasi Rumah Sakit didasarkan pada:
•pelayanan;
•sumber daya manusia;
•peralatan; dan
•bangunan dan prasarana.
PENETAPAN KELASIFIKASIRUMAH SAKIT
Sumber Daya Manusia Rumah Sakit terdiri dari:
a.Tenaga Medis;
b.Tenaga Kefarmasian;
c.Tenaga Keperawatan;
d.Tenaga Kesehatan Lain; dan
e.Tenaga Non Kesehatan.
SUMBER DAYA MANUSIA
Klasifikasi RS
Medik Dasar
Gigi dan Mulut
Spesialis Dasar
Spesialis Penunjang
Spesialis Lain
Sub-spesialis
Spesialis Gigi dan
Mulut
A 18 dr umum
4 drg umum
6 dr spes/yan
spes dasar
3 dr spes/yan
spes penunjang
3 dr spes/yan spes lain
2 dr subspes/
yan subspes
3 drg spes/yan spes gilut
B 12 dr umum
3 drg umum
3 dr spes/yan
spes dasar
2 dr spes/yan
spes penunjang
1 dr spes/yan spes lain
1 dr subspes/
yan subspes
1 drg spes/yan spes gilut
C 9 dr umum
2 drg umum
2 dr spes/yan
spes dasar
1 dr spes/yan
spes penunjang
- - 1 drg spes/yan spes gilut
D 4 dr umum
1 drg umum
1 dr spes/yan
spes dasar
- - - -
TENAGA MEDIS
Klasifikasi RS
Ka Inst Farmasi
Rawat Jalan
Rawat Inap IGD ICU Koordinator Penerimaan dan
Distribusi
Koordinator Produksi
A 1 orang apoteker
5 orang apoteker
5 orang apoteker
1 orang apoteker
1 orang apoteker
1 orang apoteker
1 orang apoteker
B 1 orang apoteker
4 orang apoteker
4 orang apoteker
1 orang apoteker
1 orang apoteker
1 orang apoteker
1 orang apoteker
C 1 orang apoteker
2 orang apoteker
4 orang apoteker
1 orang apoteker (merangkap)
D 1 orang apoteker
1 orang apoteker (merangkap)
1 orang apoteker (merangkap)
TENAGA KEFARMASIAN
Klasifikasi Rumah Sakit Umum
Jumlah kebutuhan tenaga keperawatan
A Sama dengan jumlah TT pada rawat inap
B Sama dengan jumlah TT pada rawat inap
C 2 (dua) perawat untuk 3 (tiga) tempat tidur
D 2 (dua) perawat untuk 3 (tiga) tempat tidur
TENAGA KEPERAWATAN
Jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit
TENAGA KESEHATAN LAIN DAN
TENAGA NON KESEHATAN
Sesuai dengan perkembangan Kebutuhan kesehatan dan tuntutan terhadap suatu Standar dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang baik serta semakin terbukanya Informasi Publik, maka akan sangat mungkin untuk memunculkan permasalahan/perselisihan antara Pasien dengan Rumah Sakit. Maka peran Perangkat Kehumasan dan Perangkat Bagian Hukum di Rumah Sakit memerankan peran penting dalam meminimalisir permasalahan/perselisihan di Rumah Sakit.
Peran Tenaga Non KesehatanPeran Tenaga Non Kesehatan
PROSES PERIZINAN RUMAH SAKIT SEBELUM DITETAPKANNYA PERMENKES NO.56 TAHUN 2014
1 (satu) tahun 5 (Lima) tahun
IZIN MENDIRIKAN
IZIN MENDIRIKAN
• Izin Mendirikan diberikan untuk mendirikan bangunan baru atau mengubah fungsi bangunan lama untuk difungsikan sebagai Rumah Sakit.
• Pendirian bangunan dan pengalihan fungsi bangunan harus dimulai segera setelah mendapatkan Izin Mendirikan.
PERSYARATANIZIN MENDIRIKAN
1. fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. studi kelayakan;
3. master plan;
4. Detail Engineering Design;
5. dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
LANJUTAN...
6. izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO);
7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);9. rekomendasi dari pejabat yang berwenang di
bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit.
10.fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit;
PERSYARATANIZIN OPERASIONAL
1. Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan Izin Operasional untuk pertama kali;
2. profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;
3. isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana;
4. gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung;
5. izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi;
LANJUTAN...
6. dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;
7. daftar sumber daya manusia;
8. daftar peralatan medis dan nonmedis;
9. daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;
10.berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu; dan
11.dokumen administrasi dan manajemen.
LANJUTAN....
Dokumen administrasi dan manajemen meliputi:
1.badan hukum atau kepemilikan;
2.peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws);
3.komite medik;
4. komite keperawatan;
5.satuan pemeriksaan internal;
6. standar prosedur operasional
7. surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan;
Pengaturan Yang Baik pada HOSPITAL BYLAWS akan memberikan Landasan Hukum yang jelas bagi penyelenggaraan Rumah Sakit dan mempengaruhi terciptanya Good Governance dan Patient Safety di Rumah Sakit
DOKUMEN PENDUKUNG AKREDITASI KARS & JCI
KETENTUAN IZIN OPERASIONAL
• Izin Operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
• Dalam hal masa berlaku Izin Operasional berakhir dan pemilik Rumah Sakit belum mengajukan perpanjangan Izin Operasional, Rumah Sakit harus menghentikan kegiatan pelayanannya kecuali pelayanan gawat darurat dan pasien yang sedang dalam perawatan inap.
• Apabila Rumah Sakit tetap menyelenggarakan pelayanan tanpa Izin Operasional, maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ALUR DAN BATAS WAKTU PENERBITAN IZIN
IZIN OPERASIONAL
ALUR DAN BATASAN WAKTU IZIN OPERASIONAL
• Tim visitasi melakukan visitasi dalam rangka penilaian kesiapan dan kelaikan operasional Rumah Sakit paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penugasan.
• Tim visitasi harus menyampaikan laporan hasil visitasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah visitasi dilakukan.
• Rekomendasi diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan tim visitasi diterima.
• Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi diterima, Menteri, Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai pemberi izin harus menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan Izin Operasional.
•
PENETAPANIZIN OPERASIONAL
pemberi izin menerbitkan Izin Operasional berupa surat keputusan dan sertifikat yang memuat kelas Rumah Sakit dan jangka waktu berlakunya izin.
KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR : .....
TENTANG
IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT _______
SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM/KHUSUS KELAS A/B/C/D
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
Setiap Rumah Sakit yang telah memiliki Izin Operasional dapat mengajukan permohonan perubahan Izin Operasional secara tertulis apabila terjadi perubahan.
KEBIJAKAN ALOKASI TEMPAT TIDUR
Pelayanan rawat inap harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:
•jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah;
•jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta;
•jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5% (lima persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit milik swasta
PENAMAAN RUMAH SAKIT
• Penamaan Rumah Sakit tidak boleh menggunakan kata internasional, international, kelas dunia, world class, global dan/atau yang disebut nama lainnya yang bermakna sama.
• Penamaan Rumah Sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah dilarang menggunakan nama orang yang masih hidup.
• Penamaan Rumah Sakit harus memperhatikan nilai dan norma agama, sosial budaya, dan etika
REGISTRASI DAN AKREDITASI&
KETERBUKAAN INFORMASI
Setiap Rumah Sakit yang telah mendapakan Izin Operasional harus diregistrasi dan diakreditasi.
Sebagai ketebukaan informasi bagi Masyarakat maka, Sertifikat Izin Operasional Rumah Sakit harus dipasang di ruang yang mudah terlihat oleh masyarakat.
Registrasi dan akreditasi merupakan persyaratan untuk perpanjangan Izin Operasional dan Perubahan
kelas.
PENUTUP
Akses terhadap Fasilitas Pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Dengan demikian untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan kepastian layanan bagi masyarakat, dilakukan penyempurnaan terhadap sistem perizinan dan klasifikasi rumah sakit
Related Documents
