-
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 47 4 I
MENKES/ SK/xil I 2073
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN PRIABAT YANG DIBERIWEWENANG DAN
TANGGUNG JAWAB UNTUK ATAS NAMA MENTERIKESEHATAN SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARAKEMENTERIAN KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN DI TINGKAT
PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2014
Menimbang :
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
bahwa untuk mendukung pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja
Negara Kementerian Kesehatanyang dilaksanakan di tingkat Provinsi
perlu pelimpahanwewenang penetapan pejabat pengelola
AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan
ditingkat Provinsi Tahun Anggaran 2QL4 yang ditetapkandengan
Keputusan Menteri Kesehatan;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor
47, TarnbahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44AA\
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO9 Nomor I44,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2OI3 tentang
Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Tahun 2OL4 (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2OL3 Nomor L82, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a64;
Mengingat
-
I6.
7.
8.
9.
10.
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONE$IA
-2-
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah (Lembaran
Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a6lfl;Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 90Tahun 2OIO tentang Penyusunan Rencana Kerja
danAnggaran Kementerian Negara/Lembaga (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2OtO Nomor L52,Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5178);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
45Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2Ot3 Nomor
103,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
5a23)';Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, sebagaimana telah diubah
terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2Ol2;
Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor L7l
/PMK.OS|2OO7 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor233 IPMK.OS I 2O1 1 tentang Perubahan atas
PeraturanMenteri Keuangan Nomor L7 L IPMK.OS |2OOT tentangSistem
Akuntansi dan Pelaporan KeuanganPemerintah Pusat;
Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor
73|PMK.05/2008 tentang Tata CaraPenatausahaan dan Pen5rusunan
LaporanPertanggungiawaban Bendahara KementerianNegara/ Lembaga/
Kantor/ Satuan Kerja sertaperaturan pelaksanaannya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor I L44 I
Menkes/ Per I VIII I 20 IO tentangOrganisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OIO
Nomor585), sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (BeritaNegara Republil Indonesia
Tahun 2OI3 Nomor 7a\;
11.
-
I13.
14.
15.
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
-3-
Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 1
13/PMK.OS|2OL2 tentang Perjalanan DinasDalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri danPegawai Tidak Tetap.
Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor
190/PMK.OSl2Ol2 tentang Tata CaraPembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara;Peraturan Menteri
Keuangan Republik IndonesiaNomor 32 /PMK.O2|2O[3 tentang Tata Cara
RevisiAnggaran Tahun Anggaran 2QI3;
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANGPELIMPAHAN WEWENA,NG
PENETAPAN PB.IABAT YANGDIBERI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUKATAS
NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNAANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
DALAM PENGELOLAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARAKEMENTERIAN
KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN DITINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN
2014.
Melimpahkan wewenang dan tanggungjawab kepadaGubernur penerima
dana dekonsentrasi dan/atau tugasPembantuan untuk atas nama Menteri
Kesehatan selakuPengguna Anggaran/Pengguna Barang
menandatanganiSurat Keputusan penetapan Kuasa Pengguna
Anggaranuntuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara
Kementerian Kesehatan di tingkat Provinsi;
Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
NegaraKementerian Kesehatan di tingkat Provinsi yang
ditetapkansebagaimana dimaksud Diktum Kesatu :a. menyampaikan
spesimen tanda tangannya kepada
Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan dan
Kepala Kantor PelayananPerbendaharaan Negara setempat;
b. menyampaikan laporan dan pertanggungjawabanrealisasi
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara kepada Menteri
Kesehatan sesuai denganketentuan Perr.rndang-undan gan yang berlaku
;
Menetapkan :
KESATU
KEDUA
-
IKELIMA
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
-4 -
c. menyampaikan Surat Keputusan Penetapan PejabatPerbendaharaan
Negara lainnya dan PengangkatanBendahara Penerimaan dan/atau
BendaharaPengeluaran kepada Sekretaris Jenderal
KementerianKesehatan.
Penetapan ini tidak terikat periode tahun anggaran,dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan akandiadakan perubahan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 6 Desember 2OI3
HATANNESrA,0r
Keputusan ini disampaikan kepada :1. Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan di Jakarta2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan di Jakarta3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
di Jakarta4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta5.
Para Direktur Jenderal lPara Kepala Badan di lingkungan
Kementerian
Kesehatan6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan di Jakarta7. Para Sekretaris Dirjen/Sekretaris Badan di
lingkungan Kementerian
Kesehatan8. Para Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan
Kementerian Kesehatan9. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
setempat10. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) setempat
3,)hm-*9