PERMENKES 473

5/26/2018 PERMENKES 473

1/4

MENTERI KESEHAIANREPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK I NDONESIANOMOR : 473IMENKES/SK lxII/2org

TENTANGPELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN PF^IABAT YANG DIBERIWEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK ATAS NAMA MENTERIKESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANGDALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARAKEMENTERIAN KESEHATAN YANG DILAKSANAKANDI TINGKAT KABUPATEN/ KOTATAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatanyang dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota TahunAnggaran 2OL4 perlu pelimpahan wewenang penetapanpejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraKementerian Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota yangditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a355);Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4OOl;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RepublikIndone sia Tahun 2OO9 Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2OI3 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Tahun 201.4 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OI3 Nomor I82, TambahanLembaran Negarp Republik Indonesia Nomor 5a64;

2.

3.

4.

5.

5/26/2018 PERMENKES 473

2/4

6.

7.

8.

9.

10.

11.

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA-2-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6ta\Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90Tahun 2OlO tentang Pen5rusunan Rencana Kerja danAnggaran Kementerian Negara/Lembaga (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor t52,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5178);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2OI3 tentang Tata Cara Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor 103,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5a231;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2OL2;Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor L7l /PMK.OS|2OO7 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor233 IPMK.OS I 2O1 1 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor I7I IPMK.OS I 2OO7 tentangSistem Akuntansi dan Pelaporan KeuanganPemerintah Pusat;Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 73|PMK.OS l2OO8 tentang Tata CaraPenatausahaan dan Pen5rusunan LaporanPertanggungjawaban Bendahara KementerianNegara/LembagalKantor/Satuan Kerja sertaperaturan pelaksanaannya;Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor I L44 I Menkes/ Per I VllI I 20 IO tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor585), sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2Ol3 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor 7a\;

t2.

5/26/2018 PERMENKES 473

3/4

13.

t4.

15.

MENTERI KESEI.IATANREPUBLIK INDONESIA3-

Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 1 13/PMK.OS|2OI2 tentang Perjalanan DinasDalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri danPegawai Tidak Tetap.Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 190/PMK.OS l2OI2 tentang Tata CaraPembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara;Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 32|PMK.O2|2OI3 tentang Tata Cara RevisiAnggaran Tahun Anggaran 2OI3;

MEMUTUSKANKEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANGPELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN PF^IABAT YANGDIBERI WEWENANG.DAN TANGGUNG JAWAB UNTUKATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNAANGGARAN/PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARAKEMENTERIAN KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN DITINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2014.Melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepadaBupati dan Walikota penerima dana tugas pembantuanuntuk atas nama Menteri Kesehatan selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang menandatangani SuratKeputusan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran untukmelaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraKementerian Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota TahunAnggaran 2OI4;

Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraKementerian Kesehatan di tingkat KabupatenlKota yangditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu :a. menyampaikan spesimen tanda tangannya kepadaKepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan dan Kepala Kantor PelayananPerbendaharaan Negara setempat;b. menyampaikan laporan dan pertanggungjawabanrealisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara kepada Menteri Kesehatan sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

5/26/2018 PERMENKES 473

4/4

KETIGA

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA-4-

c. menyampaikan Surat Keputusan Penetapan PejabatPengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarakepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2OL4,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akandiadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diPada tanggal 6JakartaDesember 2Ot3EHATANNESrA,9/

Keputusan ini disampaikan kepada :1. Menteri Dalam Negeri2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan4. Para Gubernur Provinsi yang bersangkutan5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan6. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan7. Para Direktur Jenderal /Para Kepala Badan di lingkungan KementerianKesehatan8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan9. Para Bupati dan Walikota yang bersangkutan.10. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan11. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bersangkutanL2.Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yangbersangkutan13. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yangbersangkutan.

#-wffiffi

{qr-X[tj