PerMen PU No.3_2013

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIANOMOR 03/PRT/M/2013

Penyelenggaraan Prasarana & Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga

Subdit Pengaturan dan Pembinaan KelembagaanDirektorat Pengembangan PLP, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

DASAR HUKUM• UU No. 18/2008 ttg Pengelolaan Sampah• PP No.16/2005 ttg Pengembangan SPAM• PP No. 23/2005 ttg Pengelolaan Keuangan BLU• PP No. 38/2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan• PP No. 15/2010 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang • PP No. 81/2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga & Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga • PerPres No. 47/2009 • PerPres No. 24/2010• Peraturan Menteri PU No. 08/PRT/M/2010

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PRT/M/2013Penyelenggaraan Prasarana & Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

I. Ruang Lingkup Sampah Rumah Tangga Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga

II . Perencanaan Umum Rencana Induk Studi Kelayakan Perenc. Teknis & Manajemen

Persampahan

III. Penanganan SAmpah pemilahan pengumpulan pengangkutan pengolahan pemrosesan akhir sampah

IV.Penyediaan fasilitas pengolahan & pemrosesan akhir:

perencanaan teknik;Pelaksanaan pembangunanoperasian & pemeliharaan; pemantauan & evaluasi

IV.Penutupan & Rehabi-litasi TPA:

TPA penuh & tak mungkin diperluas;

lokasi TPA tak sesuai RTRW/ RTRK kota/kab

dioperasikan dgn cara penimbunan terbuka

VI. Kompetensi Penanganan Sam-pah & Sertifikasi

VII. Penelitian & Pengembangan

VIII. Peran Masya- rakay Swasta

IX. Pembinaan & Pengawasan

X. Ketentuan Lain

Diagram Permen PU 3 - 2013

Ruang Lingkup

RUANG LINGKUP

Perencanaan umum

Penanganan sampah

Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesanakhir sampah

Penutupan/rehabilitasi TPA.

SAMPAHYang diatur

Sampah Rumah Tangga

Sampah Sejenis Rumah Tangga


Perencanaan Umum

RENCANA INDUK (RI)

• RI di satu wilayah administrasi kota disusun & ditetapkan Pemerintah Kota

• RI lintas kabupaten dan/atau kota disusun & ditetapkan Pemerintah Provinsi

• RI lintas provinsi disusun & ditetapkan Pemerintah

STUDI KELAYAKAN(SK)

SK disusun pemerintah sesuai kewenangannya dan/atau swastaPERENCANAAN TEKNIS & MANAJEMEN PERSAM PAHAN (PTMP)Kota Sedang & Kota Kecil : bentuk sederhana dari RI & dokumen SK, disusun pemerintah kab./kota

LAMPIRAN I : PERENC. UMUM PENYELENGGARAAN PSP

Penanganan sampah

SAMPAH RUMAH TANGGASAMPAH SEJENIS SAMPAH RT

Pemilahan

Pengumpulan

Pengangkutan

Pengolahan

Pemrosesan Akhir

Skala Rumah TanggaSkala KawasanSkala Kota

TPS 3 R

TPST, TPA

Skala KawasanSkala Kota

SPASkala Kab./KotaSkala Prov./ Lintas Kabupaten/Kota

PemadatanPengomposanDaur Ulang MateriDaur ulang Energi

Kawasan, Kota

RT, Kaw., Kota

Kawasan, Kota

Kawasan, Kota

SPA

TPS 3 R, TPST, TPA

SPA

TPS 3 R, TPST, TPA

TPS 3 R, TPST, TPA

Lahan Urug TerkendaliLahan Urug SAniterMetode Ramah Lingkungan

Skala Kab./KotaSkala Prov./ Lintas Kab./Kota

Penanganan Sampah LAMPIRAN II : PERSYARATAN TEKNIS PENGUMPULAN SAMPAh & PENYEDIAAN TPS dan/atau TPS 3R

Pemrosesan Akhir

Pengolahan

Pengangkutan

Pengumpulan

Pemilahan

a

b

c

d

e

Penanganan Sampah


PEMILAHAN

Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun

Sampah yang mudah terurai

Sampah yang dapat digunakan kembali

Sampah yang dapat didaur ulang

Sampah lainnya

1

2

3

4

5

Sampah dipilah menjadi 5 jenis sampah, yaitu :


PENGUMPULANPengumpulan sampah tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan & pewadahan.

POLA

Individual langsung

Individual tidak langsung

Komunal langsung

Komunal tidak langsung

Penyapuan jalan


Pengumpulan Terpilah

Pengaturan jadwal pengumpulan

Penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah

PENGANGKUTAN

Pola Pengangkutana.Langsung:sumber keTPA b.Melalui sistem pemin-dahan

a. Peraturan lalu lintasb. Kondisi lalu lintasc. Pekerja, ukuran, tipe alat d. Timbulan sampah e. Pola pengangkutan.

a. Dump truck/tipper truckb. Armroll truckc. Compactor truckd. Street sweeper vehicle e. Trailer

a. Umur teknis peralatanb. Kondisi jalanc. Jarak tempuhd. Karakteristik sampah e. Daya dukung fasilitas

pemeliharaan

Sarana Pengangkutan

Rute Pengangkutanmempertimbangkan

Pengolahan sampah meliputi kegiatan:

a. Pemadatan

b. Pengomposan

c. Daur ulang materi

d. Mengubah sampah menjadi sumber energi

PENGOLAHAN SAMPAH


Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA, meliputi kegiatan:

a. Penimbunan/pemadatanb. Penutupan tanahc. Pengolahan lindi d. Penanganan gas

LAMPIRAN III : PERSYARATAN TEKNIS PENYEDIAAN, PENGOPERASIAN, PENUTUPAN atau REHABILITASI TPA

PEMROSESAN AKHIR


Diskusi & Tanya Jawab

PEMILAHAN :a. Setiap orang pd sumberb. Pengelola kawasan permuki-

man, komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas umum, sosial, fasilitas lain;

c. Pemerintah kab./kota

PEWADAHAN :

a. Individual

b. Komunal

PENGUMPULAN :a.Pengelola kawasanb.Pemerintah

kabupaten/kota

PENGANGKUTAN oleh pemkab./kota a. Sediakan alat

angkut sampah b. Sampah dari TPS

dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

c. Dapat sediakan SPA

d. Pengangkutan lintas kab./kota, pemprov. dapat diusulkan sediakan SPA & alat angkut.

PENGOLAHAN a.Setiap orang pada

sumberb.Pengelola kawa-

san wajib sedia-kan TPS 3R

c.Pemkab./kota sediakan fasi-litas pengolahan sampah dilokasi: TPS 3R; SPA; TPA; dan/atau TPST.

PEMROSESAN AKHIR a.Pemkab./kota wajib sediakan

& operasikan TPA, lakukan pemilihan lokasi sesuai RTRW

prov. dan/atau kab./kota; mengacu SNI Tata Cara

Pemilihan Lokasi TPA Sampah menyusun analisis biaya dan

teknologi; menyusun rancangan teknisb.Kondisi khusus / terdapat

kerjasama penanganan sampah lintas kab./kota pemerintah prov. dapat sediakan & operasikan TPA.

Tugas/Kewenangan

Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah melalui tahapan :a. perencanaan teknik;b. pelaksanaan pembangunan;c. pengoperasian dan pemeliharaan; d. pemantauan dan evaluasi

LAMPIRAN IV : TATA CARA PENYEDIAAN FASILITAS PENGOLAHAN & PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

Penyediaan Fasilitas Pengolahan & Pemrosesan Akhir Sampah

Kriteria Penutupan TPA :a. TPA penuh & tidak

mungkin diperluasb. Keberadaan TPA sudah

tidak sesuai RTRW/ RTRK kota/kabupaten, dan/atau

c. Dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka

Kriteria Rehabilitasi TPA :

a. Menimbulkan masalah lingkungan;

b. Mengalami bencana tetapi masih layak secara teknis

c. Dioperasikan cara penimbunan terbuka;

d. Pemerintah kota /kab. sulit mendapatkan calon lahan TPA baru

e. Kondisi TPA memungkinkan direhabilitasi, melalui proses penambangan kompos dahulu / langsung digunakan kembali

f. Masih dapat dioperasikan jangka waktu min. 5 th dan atau luas > 2 ha

g. Lokasi memenuhi ketentuan teknis pemilihan lokasi TPA

h. Peruntukan lahan sesuai RTRW/K

i. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar lokasi mendukung.

LAMPIRAN V : INDEKS RISIKO PENUTUPAN atau REHABILITASI TPA

Penutupan / Rehabilitasi TPA

• Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.

• Sertifikat kompetensi teknis pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dikeluarkan oleh Menteri


Kompetisi

Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum :a. Penelitian dan pengembangan teknologi ramah

lingkungan, aplikatif dengan kebijakan & strategi nasional untuk mendukung kegiatan penanganan sampah

b. Memfasilitasi Pemda dalam penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah ramah lingkungan melalui advis teknik & sosialisasi hasil Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum.


Penelitian & Pengembangan

a. Pemerintah kab./kota secara sendiri/ bersama dapat bermi-tra dgn swasta/badan usaha dalam penyelenggaraan PSP.

b. Kemitraan dapat dilakukan tahap pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah pada sebagian atau seluruh wilayah pelayanan

c. Tata cara pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan

a. Pemberian laporan, usul, pertimbangan saran ke Pemerintah / pemda

b. Pemberian saran & pendapat perumusan kebijakan & strategi

c. Penanganan sampah mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kab./kota

d. Pemberian pendidikan, pela-tihan, kampanye & pendam pingan oleh kel. masyarakat

e. Disampaikan melalui forum yang keanggotaannya pihak-pihak terkait

Peran Serta Masyarakat Peran Swasta

Peran Masyarakat & Swasta

• Menteri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PSP.

• Gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan PSP

Penyelenggaraan PSP tk. nasional dilakukan Menteri. Penyelenggaraan PSP lintas wilayah kab./kota

dilakukan Gubernur. Penyelenggaraan PSP wilayah kab./kota dilakukan

Bupati/Walikota. Didasarkan norma, standar, prosedur & kriteria

Pembinaan & Pengawasan

• Sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan residu dapat dibuang ke TPA sampai dengan tahun 2025

• Setelah tahun 2025 hanya residu yang dapat dibuang ke TPA


Ketentuan Lain

• Rencana rinci• Indikator kinerja• Dana pendamping pusat dan daerah• Status lahan• Organisasi pengelola proyek• Rencana pengelolaan proyek• Surat pernyataan PEMDA untuk berpartisipasi


Readiness Criteria

Diskusi & Tanya Jawab

TERIMA KASIH

Subdit Pengaturan dan Pembinaan KelembagaanDirektorat Pengembangan PLP, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PerMen PU No.3_2013

Documents