Permen Pu No 39 Tahun 2006 Tentang DAK

MENTERI PEKERJAAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN


NOMOR : 39/PRT/M/2006

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2007

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

i

Daftar Isi Hal.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 39/PRT/M/2006 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2007 ............................ 1

Lampiran – 1 Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Irigasi .......................................... 9

Lampiran – 2 Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Jalan ............................................ 39

Lampiran – 3a Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Air Bersih ..................................... 74

Lampiran – 3b Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Sanitasi ........................................ 92

Lampiran – 4 Pemantauan dan Evaluasi ............................................................... 106

Lampiran – 5 Mekanisme Pelaporan ..................................................................... 108

1


REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 39/PRT/M/2006

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2007.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2005;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2006;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2006 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2007

2

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

3. Departemen adalah Departemen Pekerjaan Umum.

4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

5. Bidang Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi subbidang Jalan, subbidang Irigasi, dan subbidang Air Bersih dan Sanitasi.

6. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus bidang infrastruktur yang selanjutnya disebut SKPD DAK adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab pada Bupati/Walikota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus bidang infrastruktur.

Bagian kedua

Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Departemen, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2007;

(2) Tujuan dibentuknya petunjuk teknis ini untuk:

a. Menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.

b. Menjamin terlaksananya koordinasi antara Departemen Pekerjaan Umum, departemen terkait, dinas teknis di provinsi, dan dinas teknis di kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan teknis kegiatan yang dibiayai dari DAK Tahun 2007.

c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan DAK bidang infrastruktur, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai dengan DAK bidang infrastruktur dengan kegiatan prioritas Departemen.

d. Meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang infrastruktur seperti kinerja jalan kabupaten/kota, kinerja pelayanan jaringan irigasi yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, serta mempertahankan dan meningkatkan pelayanan air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

(3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi perencanaan dan pemrograman, koordinasi penyelenggaraan, pelaksanaan dan cakupan kegiatan, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan/fisik dan keuangan, mekanisme pelaporan keuangan DAK dengan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), serta penilaian kinerja.

3

BAB II

PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

Pasal 3

(1) Departemen melalui unit Eselon-1 dan/atau unit Eselon-2 terkait untuk masing-masing subbidang membantu proses perencanaan kegiatan yang dibiayai DAK dalam hal:

a. Merumusan kriteria teknis pemanfaatan DAK bidang infrastruktur,

b. Memberikan rekomendasi alokasi dana masing-masing subbidang dan pada masing-masing kabupaten/kota,

c. Pembinaan teknis dalam proses penyusunan Rencana Definitif dalam bentuk pendampingan dan pelatihan,

d. Melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan Rencana Definitif dan perubahannya, terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional.

(2) Prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. Subbidang jalan meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses-akses ke daerah potensial, membuka daerah terisolir dan terpencil, serta mendukung pengembangan kawasan perbatasan.

b. Subbidang irigasi mendukung program ketahanan pangan nasional,

c. Subbidang air bersih dan sanitasi memberikan akses pelayanan sistem penyediaan air minum dan sanitasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan kawasan kumuh perkotaan termasuk daerah pesisir dan permukiman nelayan.

(3) Berdasarkan penetapan alokasi DAK Bidang Infrastruktur dari Menteri Keuangan, Bupati/Walikota penerima DAK membuat rencana definitif (RD) kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK bidang Infrastruktur Tahun 2007 secara partisipatif berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan kegiatan tersebut memenuhi kriteria prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penyusunan rencana definitif (RD) harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.

(5) Rencana definitif dan usulan perubahannya terlebih dahulu dikonsultasikan ke unit Eselon-1 dan/atau Dinas Provinsi terkait tentang kesesuaian dengan prioritas nasional, sebelum disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.

(6) Mekanisme perencanaan dan pemrograman untuk masing-masing subbidang sesuai ketentuan pada lampiran 1 untuk subbidang irigasi, lampiran 2 untuk subbidang jalan, dan lampiran 3a dan 3b untuk subbidang air bersih dan sanitasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

(7) Ruang lingkup penggunaan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2007 meliputi:

a. Subbidang jalan, kegiatan pemeliharaan jalan minimal 70%, dan untuk kegiatan peningkatan jalan maksimal 30% dari alokasi subbidang jalan. Kegiatan pemeliharaan rutin maupun pembangunan jalan tidak dapat dibiayai dengan alokasi DAK ini.

b. Subbidang irigasi, kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi minimal 60%, dan untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi maksimal 40% dari alokasi subbidang irigasi.

c. Subbidang Air Bersih dan Sanitasi, di daerah kabupaten diperuntukkan bagi kegiatan peningkatan cakupan dan pembangunan sistem penyediaan air minum sederhana di perdesaan. Untuk di daerah kota, diperuntukkan bagi kegiatan peningkatan cakupan dan pembangunan sistem penyedian air minum di kawasan kumuh/nelayan perkotaan dan sekitar 25% dari alokasi dana dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayanan

4

sanitasi sederhana di perkotaan, serta tidak diperuntukkan bagi kegiatan rehabilitasi jaringan PDAM.

BAB III

KRITERIA TEKNIS

Pasal 4

(1) Kriteria Teknis kegiatan bidang infrastruktur meliputi :

a. Kriteria Teknis untuk prasarana jalan;

b. Kriteria Teknis untuk prasarana irigasi;

c. Kriteria Teknis untuk prasarana air bersih dan sanitasi.

(2) Kriteria Teknis untuk prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan:

a. Panjang jalan kabupaten/kota (km);

b. Panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi rusak dan rusak berat (km);

c. Peningkatan kinerja jalan kabupaten/kota;

d. Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK jalan kabupaten/kota;

e. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

(3) Kriteria Teknis untuk prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan:

a. Luas daerah irigasi (DI) kewenangan kabupaten/kota lebih kecil dari 1,000 ha (ha);

b. Kerusakan jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) yang luasnya lebih kecil dari 1,000 ha (ha dan km);

c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

(4) Kriteria Teknis untuk prasarana air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan:

a. Desa dan kelurahan rawan air minum dan sanitasi (desa/kelurahan);

b. Jumlah penduduk desa/kelurahan berpenghasilan rendah (>20% dari total penduduk);

c. Luas kawasan kumuh perkotaan (>2 Ha);

d. Tingkat/cakupan pelayanan air minum (<20% pelayanan);

e. Tingkat/cakupan pelayanan air limbah pada daerah rawan sanitasi (<30% pelayanan);

f. Tingkat/cakupan pelayanan persampahan (<50% pelayanan);

g. Luas/durasi genangan di kawasan kumuh/nelayan (>2 ha/ 6 jam);

h. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

BAB IV

KOORDINASI PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1) Menteri membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Departemen, yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan unit kerja Eselon-1 terkait.

(2) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Infrastruktur;

5

b. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi serta pembinaan pelaksanaan kepada Daerah-daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur;

c. Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur oleh Daerah;

d. Memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Menteri dalam mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur;

e. Menyiapkan laporan tahunan Departemen kepada Menteri Keuangan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur.

(3) Biaya operasional Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Satuan Kerja Pembinaan Manajemen Perencanaan dan Pemrograman Bidang Pekerjaan Umum, Biro Perencanaan dan KLN, dan unit kerja terkait.

Pasal 6

(1) Unit Eselon-1 terkait masing-masing subbidang membentuk Tim Teknis Penyelenggaraan DAK subbidang terkait.

(2) Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada Daerah-daerah yang mendapat DAK subbidang terkait;

b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK pada subbidang terkait;

c. Menyiapkan laporan tahunan subbidangnya, untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Departemen.

(3) Biaya operasional Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing unit Eselon-1 terkait.

Pasal 7

(1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat provinsi, yang terdiri dari unsur Bappeda provinsi, dinas teknis terkait, dan Satuan Kerja Pusat yang ada di Daerah terkait.


a. Memberikan masukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur,

b. Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada Daerah-daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur,

c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur oleh pemerintah kabupaten/kota,

d. Memberikan saran dan masukan atas RD yang disusun Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Departemen,

e. Menyiapkan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur di provinsinya, dan menyampaikannya kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Departemen sebagaimana mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri ini.

(3) Pelaksanaan kegiatan operasional Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Satuan Kerja Pusat yang ada di daerah dari masing-masing subbidang sebagai berikut :

a. Subbidang Jalan oleh Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan (P2JJ) di provinsi yang bersangkutan,

b. Subbidang Irigasi oleh Balai Wilayah Sungai atau Satuan Kerja Pengelolaan Sumber Daya Air terkait di Provinsi yang bersangkutan.

6

c. Subbidang Air Bersih dan Sanitasi oleh Satuan Kerja Pengembangan Pengelolaan Air Minum, dan Satuan Kerja Pengembangan Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat kabupaten/kota, terdiri dari unsur Bappeda kabupaten/kota dan dinas teknis terkait.


a. Memberi masukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur;

b. Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah-daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur;

c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur di kabupaten/kota yang bersangkutan;

d. Menyiapkan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur di kabupaten/kota sesuai wewenangnya, dan menyampaikan kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat provinsi dan tingkat Departemen sebagaimana mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri ini.

(3) Pelaksanaan kegiatan operasional Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung SKPD DAK di kabupaten/kota yang bersangkutan.

BAB V

PELAKSANAAN DAN CAKUPAN KEGIATAN

Pasal 9

(1) Petunjuk Teknis untuk masing-masing subbidang sesuai ketentuan pada lampiran 1 untuk subbidang irigasi, lampiran 2 untuk subbidang jalan, dan lampiran 3a dan 3b untuk subbidang air bersih dan sanitasi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

(2) DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2007 diarahkan untuk membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah namun merupakan program prioritas nasional bidang infrastruktur, meliputi:

a. Prasarana jalan diutamakan untuk kegiatan pemeliharaan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan. Ruas jalan kabupaten dan kota yang dapat dibiayai dengan DAK adalah ruas-ruas jalan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten/Kota.

b. Prasarana irigasi diutamakan untuk kegiatan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi kabupaten dan bangunan pelengkapnya. Prasarana irigasi yang dapat dibiayai dengan DAK adalah jaringan irigasi primer dan sekunder yang utuh pada satu kabupaten/kota dengan luas daerah irigasi kurang dari 1000 ha.

c. Prasarana air bersih diutamakan untuk kegiatan optimalisasi dan pembangunan baru sistem penyediaan air minum sederhana bagi masyarakat yang rawan air bersih dan kekeringan, yang memakai teknologi sederhana di luar jaringan (sistem) PDAM/PAM, dengan cakupan skala komunal yang dikelola masyarakat. Khusus untuk kawasan kelurahan kumuh atau nelayan (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR) dimana sumber air minum paling layak hanya sumber dari jaringan pipa PDAM maka pengembangan air minum sederhana tersebut dapat menggunakan sumber dari pipa PDAM.

d. Prasarana sanitasi diutamakan untuk kegiatan rehabilitasi, optimalisasi, dan pembangunan baru sistem sanitasi sederhana skala komunal bagi masyarakat yang

7

rawan sanitasi, kawasan permukiman kumuh, daerah genangan, dan daerah yang tingkat pelayanan sanitasinya rendah di kawasan/wilayah kota.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 10

(1) SKPD DAK masing-masing subbidang infrastruktur bertugas melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK bidang infrastruktur sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Kepala SKPD DAK bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK bidang infrastruktur.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD DAK dilakukan sesuai ketentuan pada lampiran 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 12

Pelaporan pelaksanaan DAK bidang infrastruktur dilakukan secara berjenjang, mulai dari Kepala SKPD DAK, Kepala Daerah dan Menteri sebagai berikut :

a. SKPD DAK tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK bidang infrastruktur kepada Bupati/Walikota melalui Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat kabupaten/kota, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat provinsi dan Tim Teknis Penyelenggaraan DAK di unit Eselon-1 terkait.

b. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK bidang infrastruktur secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada Unit Eselon-1 terkait sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

c. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan akhir seluruh pelaksanaan kegiatan DAK bidang infrastruktur kepada Menteri paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

d. Bentuk dan substansi laporan untuk masing-masing subbidang mengikuti petunjuk teknis masing-masing subbidang yang terdapat pada lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 3a dan 3b, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 13

(1) Pelaksanaan DAK bidang infrastruktur yang akan dievaluasi meliputi:

a) kesesuaian rencana kegiatan dalam rencana definitif (RD) dengan arahan pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur dan kriteria program prioritas nasional,

b) kesesuaian pelaksanaan dengan rencana definitif (RD),

c) kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan,

8

d) pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan,

e) dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan, serta

f) kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

(2) Pelaksanaan DAK bidang infrastruktur yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dapat berakibat pada penilaian kinerja, yang akan dituangkan dalam laporan Menteri ke Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Kinerja penyelenggaraan DAK bidang infrastruktur akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Departemen pada tahun berikutnya.

(4) Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK bidang infrastruktur dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

(1) Dalam hal terjadi bencana alam, daerah dapat mengubah penggunaan DAK untuk kegiatan di luar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Petunjuk Teknis ini, setelah sebelumnya mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan dan Menteri.

(2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Kepala Daerah terkait.

(3) Perubahan penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang dalam bidang yang sama dan tidak mengubah besaran alokasi DAK pada bidang tersebut.

(4) Persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada daerah yang bersangkutan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007.

Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 29 Desember 2006


ttd

DJOKO KIRMANTO

9

LAMPIRAN 1 : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 39/PRT/M/2006 TANGGAL : 29 Desember 2006

PETUNJUK TEKNIS SUB BIDANG IRIGASI I. PENDAHULUAN

Petunjuk Teknis Sub Bidang Irigasi Bantuan Dana Alokasi Khusus sebagai lampiran Peraturan Menteri PU tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur,Tahun 2007 dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, pada pasal 59 (1) menyatakan bahwa Menteri Teknis Menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.07/2006 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2007.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum beserta lampirannya tersebut dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan DAK. Agar pelaksanaan penanganan infrastruktur bidang Irigasi dapat menghasilkan kualitas sesuai umur rencana yang diharapkan perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan petunjuk teknis sesuai bidang masing-masing, untuk itu maka petunjuk teknis bidang Irigasi ini disusun.

Sesuai dengan Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) khususnya pada pasal 41 menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi. Selanjutnya pada penjelasan pasal 41 disebutkan bahwa irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh dalam kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah kabuaten/kota yang bersangkutan dan pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

Operasi dan Pemeliharaan sistem irigasi sesuai dengan pasal 64 ayat 6 UU 7 tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder sedangkan masyarakat petani pemakai air berhak dan bertangung jawab melaksanakan operasi dan pemeliharaam sistem irigasi tersier. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 41 ayat 2 disebutkan pengelolaan irigasi (operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi) irigasi pada Daerah Irigasi (DI) dengan luas kurang dari 1.000 ha (DI kecil) dan berada dalam satu kabupaten kota menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) dengan luas 1.000 sampai 3.000 ha (DI sedang) atau DI kecil yang bersifat lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Dan pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) dengan luas lebih dari 3.000 ha (DI besar) atau DI sedang yang bersifat lintas provinsi, strategis nasional dan lintas negara menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan PP 20 tahun 2006 tentang Irigasi pada pasal 1 disebutkan bahwa Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya. Sedangkan peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

10

Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi. Sedangkan pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. Serta rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan DAK, maka kegiatan-kegiatan subbidang irigasi yang bisa didanai DAK TA 2007 adalah kegiatan fisik yang masuk katagori Pemeliharaan dan Rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

II. PETUNJUK TEKNIS PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Sedangkan ruang lingkup kegiatan pemeliharaan jaringan meliputi :

• inventarisasi kondisi jaringan irigasi • perencanaan • pelaksanaan • pemantauan dan evaluasi

II.1. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

II.1.1 Jenis-Jenis Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Jenis pemeliharaan jaringan irigasi terdiri dari : • Pengamanan jaringan irigasi • Pemeliharaan rutin • Pemeliharaan berkala • Perbaikan darurat

A. Pengamanan jaringan irigasi

Merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus oleh dinas yang membidangi irigasi, anggota/pengurus P3A/GP3A/IP3A, dan seluruh kelompok masyarakat tani. Setiap kegiatan yang dapat membahayakan atau merusak jaringan irigasi dilakukan tindakan pencegahan berupa pemasangan papan larangan, papan peringatan atau perangkat pengamanan lainnya.

Adapun tindakan pengamanan dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

a) Tindakan Pencegahan • Melarang pengambilan batu, pasir dan tanah pada lokasi ± 500 m

sebelah hulu dan ± 1.000 m sebelah hilir bendung irigasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• Melarang memandikan hewan selain di tempat yang telah ditentukan dengan memasang papan larangan.

• Menetapkan garis sempadan saluran sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

11

• Memasang papan larangan tentang penggarapan tanah dan mendirikan bangunan di dalam garis sempadan saluran.

• Petugas pengelola irigasi harus mengontrol patok-patok batas tanah pengairan supaya tidak dipindahkan oleh masyarakat.

• Memasang papan larangan untuk kendaraan yang melintas jalan inspeksi yang melebihi kelas jalan.

• Melarang mandi di sekitar bangunan/lokasi-lokasi yang berbahaya. • Melarang mendirikan bangunan dan atau menanam pohon di tanggul

saluran irigasi. • Mengadakan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dan instansi

terkait tentang pengamanan fungsi Jaringan Irigasi.

b) Tindakan Pengamanan • Membuat bangunan pengamanan ditempat-tempat tertentu, misalnya :

disekitar bangunan utama, siphon, ruas saluran yang tebingnya curam, daerah padat penduduk dan lain sebagainya.

• Penyediaan tempat mandi hewan dan tangga cuci. • Pemasangan penghalang di jalan inspeksi dan tanggul-tanggul saluran

berupa portal, patok.

B. Pemeliharaan rutin

Pemeliharaan Rutin merupakan kegiatan perawatan dalam rangka mempertahankan kondisi Jaringan Irigasi yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau diganti. Kegiatan pemeliharaan rutin meliputi :

a) Yang bersifat Perawatan : - Memberikan minyak pelumas pada bagian pintu. - Membersihkan saluran dan bangunan dari tanaman liar dan semak-

semak. - Membersihkan saluran dan bangunan dari sampah dan kotoran. - Pembuangan endapan lumpur di bangunan ukur. - Memelihara tanaman lindung di sekitar bangunan dan di tepi luar

tanggul saluran.

b) Yang bersifat Perbaikan ringan - Menutup lubang-lubang bocoran kecil di saluran/bangunan. - Perbaikan kecil pada pasangan, misalnya siaran/plesteran yang retak

atau beberapa batu muka yang lepas.

C. Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan berkala merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan yang dilaksanakan secara berkala yang direncanakan dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi Irigasi dan dapat bekerja sama dengan P3A / GP3A / IP3A secara swakelola berdasarkan kemampuan lembaga tersebut dan dapat pula dilaksanakan secara kontraktual. Pelaksanaan pemeliharaan berkala dilaksanakan secara periodik sesuai kondisi Jaringan Irigasinya. Setiap jenis kegiatan pemeliharaan berkala dapat berbeda-beda periodenya, misalnya setiap tahun, 2 tahun, 3 tahun dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal musim tanam serta waktu pengeringan. Pemeliharaan berkala dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pemeliharaan yang bersifat perawatan, pemeliharaan yang bersifat perbaikan dan pemeliharaan yang bersifat penggantian. Pekerjaan pemeliharaan berkala meliputi :

a) Pemeliharaan Berkala Yang Bersifat Perawatan - Pengecatan pintu

12

- Pembuangan lumpur di bangunan dan saluran

b) Pemeliharaan Berkala Yang Bersifat Perbaikan - Perbaikan Bendung, Bangunan Pengambilan dan Bangunan Pengatur - Perbaikan Bangunan Ukur dan kelengkapannya - Perbaikan Saluran - Perbaikan Pintu-pintu dan Skot Balk - Perbaikan Jalan Inspeksi - Perbaikan fasilitas pendukung seperti kantor, rumah dinas, rumah PPA

dan PPB, kendaraan dan peralatan

c) Pemeliharaan Berkala Yang Bersifat Penggantian - Penggantian Pintu - Penggantian alat ukur - Penggantian peil schall

D. Penanggulangan/Perbaikan darurat

Penanggulangan/Perbaikan darurat dilakukan akibat bencana alam dan atau kerusakan berat akibat terjadinya kejadian luar biasa (spt. Pengrusakan/penjebolan tanggul, Longsoran tebing yang menutup Jaringan, tanggul putus dll), dan penanggulangan segera dengan konstruksi tidak permanen, agar jaringan irigasi tetap berfungsi.

Kejadian Luar Biasa/Bencana Alam harus segera dilaporkan oleh juru kepada pengamat dan kepala dinas secara berjenjang dan selanjutnya oleh kepala dinas dilaporkan kepada Bupati. Perbaikan darurat ini dapat dilakukan secara gotong-royong, swakelola atau kontraktual, dengan menggunakan bahan yang tersedia di Dinas/pengelola irigasi atau yang disediakan masyarakat seperti (bronjong, karung plastik, batu, pasir, bambu, batang kelapa, dan lain-lain). Selanjutnya perbaikan darurat ini disempurnakan dengan konstruksi yang permanen dan dianggarkan secepatnya melalui program rehabilitasi.

II.1.2. Metoda Pelaksanaan Kegiatan

A. Pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilaksanakan secara swakelola.

Pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan cara swakelola antara lain adalah berupa pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan, dan penanggulangan

1) Pemeliharaan Rutin : - Pekerjaan pemeliharaan rutin dilaksanakan secara terus menerus

sesuai dengan kebutuhan/hasil inspeksi rutin juru. - Pelaksanaan oleh dinas/pengelola irigasi atau oleh perkumpulan petani

pemakai air secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari dinas/pengelola irigasi.

2) Pemeliharaan Berkala : - Pekerjaan dilaksanakan secara periodik disesuaikan dengan tersedianya

anggaran. - Pelaksanaan secara swakelola oleh dinas/pengelola irigasi atau dapat

melibatkan perkumpulan petani pemakai air. - Pekerjaan berupa perawatan

3) Penanggulangan - Pekerjaan bersifat darurat agar bangunan/saluran segera berfungsi.

13

- Pelaksanaan oleh dinas bersama masyarakat/perkumpulan petani pemakai air dengan cara gotong royong.

B. Pekerjaan yang dapat dikontrakkan

- Pekerjaan bersifat perbaikan, perbaikan berat, dan penggantian. - Pelaksanaan melalui pihak kedua (kontraktor).

II.1.3. Penyusunan Prioritas dan Rencana Defnitif (RD)

A. Penyusunan Prioritas pemeliharaan jaringan irigasi

Kegiatan Penyusunan Prioritas diawali dengan kegiatan inventarisasi jaringan irigasi dilakukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi dan fungsi seluruh asset irigasi serta data ketersediaan air, nilai asset jaringan irigasi dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi. Inventarisasi jaringan irigasi dilaksanakan setiap tahun mengacu pada ketentuan/pedoman yang berlaku. Untuk kegiatan pemeliharaan, inventarisasi data yang diperlukan adalah data kondisi jaringan irigasi yang meliputi data kerusakan dan pengaruhnya terhadap areal pelayanan.

Berdasarkan hasil inventarisasi dilakukan survey identifikasi permasalahan dan kebutuhan pemeliharaan secara partisipatif, dan dibuat suatu rangkaian rencana aksi yang tersusun dengan skala prioritas serta uraian pekerjaan pemeliharaan. Dalam menentukan kriteria pemeliharaan dilihat dari kondisi kerusakan phisik jaringan irigasi. Pada hakekatnya pemeliharaan jaringan irigasi yang tertunda akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah dan memerlukan rehabilitasi lebih dini.

Selanjutnya untuk menyusun prioritas dilakukan penilaian terhadap parameter-perameter dibawah :

1) Kondisi fisik prasarana jaringan 2) Ketersediaan Air 3) Luas areal 4) Intensitas tanam 5) Produksi 6) Biaya usulan proyek

Bobot penilaian terhadap parameter mengacu pada tabel 1.1.

Prosedur Penyusunan Prioritas Pemeliharan Jaringan Irigasi:

1. Klasifikasi kondisi fisik pemeliharaan jaringan irigasi sebagai berikut : Kondisi baik jika tingkat kerusakan <10 % dari kondisi awal bangunan/

saluran dan diperlukan pemeliharaan rutin. Kondisi rusak ringan jika tingkat kerusakan 10 – 20 % dari kondisi awal

bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan berkala. Kondisi rusak sedang jika tingkat kerusakan 21 – 40 % dari kondisi awal

bangunan/saluran dan diperlukan perbaikan. Kondisi rusak berat jika tingkat kerusakan > 40 % dari kondisi awal

bangunan/saluran dan diperlukan perbaikan berat atau penggantian.

2. Untuk Irigasi air tanah dan irigasi rawa tidak ada penilaian ketersediaan air dengan asumsi ketersediaan airnya tersedia sepanjang tahun

14

Penyusunan rangking/peringkat prioritas disusun berdasarkan nilai kumulatif tertinggi sampai terendah dengan mengacu pada lembar isian pada tabel 1.2.

B. Penyusunan Rencana Definitif

Dari hasil penyusunan prioritas (tabel 1.2) dan dengan melihat ketersediaan dana baik DAK maupun dana dari Pemerintah Daerah selanjutnya disusun usulan program pemeliharaan jaringan irigasi dan kemudian disampaikan dalam bentuk Rencana Definitif (RD) yang mencakup informasi-informasi antara lain:

1. Judul kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi, 2. Nama dan lokasi Daerah Irigasi (Nama

DI/desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota), 3. luasan jaringan irigasi fungsional (Ha), 4. Jenis-jenis kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi, 5. Perkiraan alokasi DAK dan dana pendamping,

II.2. PERENCANAAN TEKNIS PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Perencanaan pemeliharaan dibuat oleh Dinas/pengelola irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air berdasarkan rencana prioritas hasil inventarisasi jaringan irigasi. Dalam rencana pemeliharaan terdapat pembagian tugas, antara P3A dengan pemerintah diantaranya bagian mana bisa ditangani P3A dan bagian mana yang ditangani pemerintah melalui Nota Kesepakatan kerjasama O&P. Penyusunan rencana pemeliharaan meliputi :

II.2.1. Inspeksi Rutin

Dalam melaksanakan tugasnya juru pengairan harus selalu mengadakan inspeksi/pemeriksaan secara rutin di wilayah kerjanya setiap 10 hari atau 15 hari sekali, untuk memastikan bahwa jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik dan air dapat dibagi/dialirkan sesuai dengan ketentuan. Kerusakan ringan yang dijumpai dalam inspeksi rutin harus segera dilaksanakan perbaikannya sebagai pemeliharaan rutin, dicatat dan dikirim ke pengamat setiap akhir bulan. Selanjutnya Pengamat akan menghimpun semua berkas usulan dan menyampaikannya ke dinas pada awal bulan berikutnya.

II.2.2. Penelusuran Jaringan Irigasi

Berdasarkan usulan kerusakan yang dikirim oleh juru secara rutin, dilakukan penelusuran jaringan untuk mengetahui tingkat kerusakan dalam rangka pembuatan usulan pekerjaan pemeliharaan tahun depan. Penelusuran dilaksanakan setahun dua kali yaitu pada saat Pengeringan, untuk mengetahui endapan dan mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi di bawah air normal, dan pada saat air normal (saat Pengolahan Tanah) untuk mengetahui besarnya rembesan dan bocoran jaringan. Penelusuran dilakukan bersama secara partisipatif antara Pengamat/UPT/ Ranting, Juru/Mantri, dan GP3A/IP3A.

II.2.3. Identifikasi dan Analisis Tingkat Kerusakan

Berdasarkan hasil inventarisasi dilakukan survey identifikasi permasalahan dan kebutuhan pemeliharaan secara partisipatif, dan dibuat suatu rangkaian rencana aksi yang tersusun dengan skala prioritas serta uraian pekerjaan pemeliharaan. Dalam menentukan kriteria pemeliharaan dilihat dari kondisi kerusakan fisik

15

jaringan irigasi. Pada hakekatnya pemeliharaan jaringan irigasi yang tertunda akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah dan memerlukan rehabilitasi.

Klasifikasi kondisi fisik jaringan irigasi sebagai berikut :

Kondisi baik jika tingkat kerusakan <10 % dari kondisi awal bangunan/ saluran dan diperlukan pemeliharaan rutin.

Kondisi rusak ringan jika tingkat kerusakan 10 – 20 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan berkala.

Kondisi rusak sedang jika tingkat kerusakan 21 – 40 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan perbaikan.

Kondisi rusak berat jika tingkat kerusakan > 40% dari kondisi awal bangunan/ saluran dan diperlukan perbaikan berat atau penggantian.

Hasil identifikasi dan analisa kerusakan merupakan bahan dalam penyusunan detail desain pemeliharaan.

II.2.4. Pengukuran dan Pembuatan Detail Desain Perbaikan Jaringan Irigasi

a) Survey Dan Pengukuran Perbaikan Jaringan Irigasi

Survey dan pengukuran untuk pemeliharaan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara sederhana oleh petugas Dinas/pengelola irigasi bersama-sama perkumpulan petani pemakai air dengan menggunakan roll meter, alat bantu ukur, selang air, atau tali. Hasil survai dituangkan dalam gambar skets atau diatas gambar as built drawing. Sedangkan untuk pekerjaan perbaikan, perbaikan berat maupun penggantian harus menggunakan alat ukur waterpass atau theodolit untuk mendapatkan elevasi yang akurat. Hasil survey dan pengukuran ini selanjutnya digunakan oleh petugas Dinas/pengelola irigasi dalam penyusunan detail desain.

b) Pembuatan Detail Desain

Berdasarkan hasil survey dan pengukuran disusun rancangan detail desain dan penggambaran. Hasil rancangan detail desain ini didiskusikan kembali dengan perkumpulan petani pemakai air sebagai dasar pembuatan desain akhir yang dituangkan dalam berita acara.

II.2.5. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana anggaran biaya dihitung berdasarkan perhitungan volume dan harga satuan yang sesuai dengan standar yang berlaku di wilayah setempat. Sumber-sumber pembiayaan pemeliharaan jaringan irigasi berasal dari :

a) Alokasi biaya pemeliharaan dari sumber APBD atau DAK. b) Kontribusi biaya dari perkumpulan petani pemakai air. c) Alokasi biaya dari badan usaha atau sumber lainnya.

II.3. PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan berdasarkan hasil detail desain dan rencana kerja yang telah disusun oleh Dinas/Pengelola irigasi berdasarkan kesepakatan perkumpulan petani pemakai air. Adapun waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan jadwal pengaturan air dan masa pengeringan yang telah disepakati bersama dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota/ Gubernur sesuai kewenangannya. Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

16

II.3.1. Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan

Sebelum kegiatan pemeliharaan dilaksanakan perlu dilakukan sosialisasi kepada petani pemakai air sebagai anggota P3A/GP3A/IP3A, tentang waktu, jenis kegiatan, jumlah tenaga, bahan, peralatan yang akan digunakan, sifat pemeliharaan dan tingkat kesulitannya.

a) Pekerjaan pemeliharaan yang akan dilaksanakan secara swakelola harus melibatkan P3A/GP3A/IP3A/petani setempat, sesuai kemampuannya.

b) Pekerjaan yang akan dilaksanakan secara kontraktual. Disusun dalam paket paket pekerjaan yang menggambarkan lokasi, jenis pekerjaan, rencana biaya dan waktu pelaksanaannya. Dalam perjanjian kontrak antara Dinas/Pengelola irigasi dengan kontraktor perlu dicantumkan ketentuan yang mengikat antara lain : - Kontraktor harus melibatkan P3A/GP3A/IP3A sesuai kemampuannya. - Kontraktor harus menggunakan tenaga kerja setempat kecuali tenaga kerja

tersebut tidak tersedia. - adanya kesepakatan bersama antara kontraktor dengan P3A/GP3A/IP3A

mengenai jam kerja, upah kerja dan hal-hal lainnya.

II.3.2. Pelaksanaan Pemeliharaan

- Pelaksana swakelola dan kontraktor serta P3A/GP3A/IP3A dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan wajib memahami dan menerapkan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas/Pengelola irigasi.

- pelaksanaan pemeliharaan tidak mengganggu kelancaran pembagian air untuk tanaman, artinya pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal pengeringan dan giliran air.

- Dinas/Pengelola irigasi wajib menyampaikan kepada masyarakat pemakai air mengenai rencana pengeringan paling lambat tiga puluh hari sebelum pelaksanaan pengeringan.

- Untuk pekerjaaan yang dilaksanakan secara swakelola yang melibatkan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan, perlu adanya bimbingan teknis.

- Untuk pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor, sebagai kontrol sosial P3A dapat berperan secara swadaya mengawasi pekerjaan.

- Setelah pekerjaan perbaikan selesai dikerjakan harus dibuat berita acara bahwa pekerjaan perbaikan telah selesai dilaksanakan dan berfungsi baik.

II.4. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

II.4.1. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pada pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan untuk kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan sendiri secara swakelola ataupun dikontrakkan, baik untuk jenis pengamanan jaringan irigasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan penanggulangan/perbaikan darurat.

a) Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Dilaksanakan Secara Swakelola

Pemantauan untuk pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan secara swakelola baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala dilakukan oleh Dinas/Pengelola irigasi dengan melibatkan peran serta P3A/GP3A/IP3A.

Pemantauan dilakukan terhadap realisasi penggunaan sumberdaya yang meliputi : tenaga kerja, bahan (pelumas, cat dsb.), peralatan secara berkala

17

dipantau dan dibandingkan dengan program pemeliharaan rutin atau rencana yang telah ditetapkan. Waktu pemantauannya dapat ditetapkan harian atau mingguan oleh Dinas/Pengelola irigasi.

Setiap akhir bulan dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan proses pemeliharaan yang sedang dijalankan di lapangan. Setiap akhir pekerjaan dilakukan juga evaluasi untuk penyempurnaan kegiatan pemeliharaan yang akan datang. Hasil evaluasi tersebut dikirimkan kepada penanggungjawab pekerjaan.

Juru/Pengamat Pengairan mencatat hasil kegiatan pemeliharaan didalam buku catatan pemeliharaan (BCP). Didalam BCP dapat diketahui bagian bangunan atau ruas saluran yang sudah dan yang belum dilaksanakan pemeliharaannya.

b) Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Dilaksanakan Secara Kontraktual

Pemantauan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan secara kontraktual baik pemeliharaan berkala maupun perbaikan/ penggantian dilakukan oleh Dinas/Pengelola irigasi dengan melibatkan peran serta P3A/GP3A/IP3A.

1) Pemantauan Dan Evaluasi Mingguan Pemantauan dan evaluasi kemajuan pekerjaan dilakukan secara mingguan. Hal-hal yang dipantau dan dievaluasi secara mingguan antara lain meliputi: jenis dan volume pekerjaan; rencana dan realisasi fisik dan keuangan; nilai bobot (dlm %) yaitu biaya dibagi volume yang telah dilaksanakan; kemajuan hasil pekerjaan; nilai pelaksanaan (%) yaitu kemajuan hasil pekerjaan dibandingkan

dengan nilai bobot seluruh kegiatan.

2) Pemantauan dan Evaluasi Bulanan Pada setiap akhir bulan, dilakukan pemantauan dan evaluasi bulanan yang mencakup: jenis dan volume pekerjaan; rencana dan realisasi fisik dan keuangan; nilai bobot (dlm %) yaitu biaya dibagi volume yang telah dilaksanakan; kemajuan pekerjaan fisik (volume v.s. waktu); nilai tertimbang (%) yaitu bobot kemajuan biaya serta kinerja fisik.

Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut terutama ditujukan untuk keperluan perbaikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan yang sedang berjalan. Sedangkan untuk perbaikan program pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun. Dengan melihat hasil evaluasi tahunan tersebut, dapat dipelajari masalah dan kekurangan yang pernah terjadi, sehingga dapat dilakukan perbaikan rencana tahun berikutnya.

Apabila pekerjaan sudah selesai, penilaian hasil pekerjaan dilakukan terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan. Juga evaluasi dilakukan terhadap fungsi atau kinerja jaringan irigasi melalui penelusuran jaringan dan pengujian lapangan (trial run).

II.4.2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan

Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara berkala meliputi : Laporan bulanan

- Penggunaan bahan swakelola

18

- Realisasi pekerjaan yang diborongkan Laporan Tahunan

Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh pelaksana kegiatan dan disampaikan kepada Dinas/pengelola irigasi.

II.4.3 Indikator Keberhasilan Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

a) Terpenuhinya kapasitas saluran sesuai dengan kapasitas rencana. b) Terjaganya kondisi bangunan dan saluran :

• Kondisi baik jika tingkat kerusakan < 10 % dari kondisi awal bangunan dan saluran, diperlukan pemeliharaan rutin.

• Kondisi rusak ringan jika tingkat kerusakan 10 – 20 % dari kondisi awal bangunan dan saluran, diperlukan pemeliharaan berkala.

• Kondisi rusak sedang jika tingkat kerusakan 21 – 40 % dari kondisi awal bangunan dan saluran, diperlukan perbaikan.

• Kondisi rusak berat jika tingkat kerusakan > 40 % dari kondisi awal bangunan dan saluran, diperlukan perbaikan berat atau penggantian.

c) Meminimalkan biaya rehabilitasi jaringan irigasi d) Tercapainya umur rencana jaringan irigasi

III. PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

Meskipun telah dilakukan Operasi dan Pemeliharaan yang sebaik-baiknya, secara alami jaringan irigasi cenderung mengalami penurunan tingkat layanan akibat waktu (umur prasarana dan sarana) sampai pada tahapan kritis tingkat layanan menurun tajam dari rencana semula yang berakibat pada penurunan kinerja. Untuk menangulangi hal tersebut, dalam jangka waktu tertentu perlu dilakukan upaya-upaya Rehabilitasi guna mengembalikan kemampuan layanan jaringan irigasi sesuai dengan desain rencana.

Rehabilitasi adalah suatu proses perbaikan sistem jaringan yang meliputi perbaikan fisik atau non-fisik untuk mengembalikan tingkat pelayanan sesuai desain semula, maksimum yang pernah dicapai atau sesuai dengan kondisi lapangan.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah dana DAK untuk kegiatan rehabilitasi sistem irigasi yang menjadi kewenangan dan tangung jawab pemerintah daerah hanya dikhususkan untuk kegiatan fisik.

III.1. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

III.1.1. Jenis-Jenis Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Kegiatan rehabilitasi sistem irigasi secara umum dilakukan antara lain untuk jenis-jenis bangunan :

• Bendungan/Waduk/reservoir/embung/situ dan tampungan air lainnya untuk keperluan air irigasi

• Bangunan utama (bendung/intake,dll) • Saluran (induk, primer, sekunder, tersier, pembuang/drainase,suplesi, dll) • Morphologi sungai • Bangunan pelengkap lainnya (bangunan bagi/sadap, pintu air, gorong-gorong,

talang, siphon, pintu bilas, jembatan & jalan inspeksi, got, dll)

III.1.2. Metoda Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan rehabilitasi suatu jaringan irigasi dapat dilakukan secara kontraktual atau secara swakelola sebaiknya melibatkan masyarakat petani di wilayah

19

jaringan irigasi bersangkutan serta sebanyak mungkin memanfaatkan bahan dan material dari lokasi setempat.

III.1.3. Penyusunan Prioritas dan Rencana Definitif (RD)

A. Penyusunan Prioritas rehabilitasi jaringan irigasi

Suatu jaringan irigasi yang mendapat prioritas untuk di rehabilitasi melewati tahapan penyaringan dan harus memenuhi kriteria dari beberapa parameter. Salah satu parameter utama adalah apabila tingkat layanan (Q layan) < 60% (Q desain awal)/debit kebutuhan. Apabila Q layan < Q desain awal/kebutuhan maka jaringan irigasi yang bersangkutan layak untuk di rehabilitasi. Disamping hal tersebut beberapa parameter lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan suatu jaringan irigasi layak atau tidak untuk direhabilitasi adalah :

• Kondisi kerusakan jaringan • Luasan lahan fungsional • Intensitas tanam setelah kegiatan rehabilitasi

Bobot penilaian terhadap parameter mengacu pada tabel 1.3.

Prosedur Penyusunan Prioritas Rehabilitasi Jaringan Irigasi:

1. Untuk Irigasi air tanah dan irigasi rawa tidak ada penilaian ketersediaan air dengan asumsi ketersediaan airnya tersedia sepanjang tahun

2. Penyusunan rangking / peringkat prioritas disusun berdasarkan nilai kumulatif tertinggi sampai terendah dengan mengacu pada lembar isian pada tabel 1.4.

B. Penyusunan Rencana Definitif (RD)

Dari hasil penyusunan prioritas (table 4) dan dengan melihat ketersediaan dana baik DAK maupun dana dari Pemerintah Daerah selenjutnya disusun usulan program penanganan rehabilitasi jaringan irigasi dan kemudian disampaikan dalam bentuk Rencana Definitif (RD) yang mencakup informasi-informasi antara lain:

1. Nama program kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, 2. Nama dan lokasi Daerah Irigasi (Nama

DI/desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota), 3. Luasan jaringan irigasi fungsional (Ha), 4. Jenis-jenis kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi, 5. Perkiraan alokasi DAK dan dana pendamping,

III.2. PENYUSUNAN PERENCANAAN TEKNIS REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

Perencanaan rehabilitasi dilakukan untuk mendapatkan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi suatu jaringan irigasi. Penyiapan dokumen perencanaan rehabilitasi adalah dalam rangka menyiapkan dokumen perencanaan yang lama menjadi lebih baik. Untuk perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi tdak perlu melakukan proses ulang total, tetapi cukup melakukan perencanaan perbaikan seperti melengkapi data, perbaikan analisa dan penyempurnaan desain saluran dan bangunan. Manfaat adanya dokumen perencanaan jaringan irigasi antara lain :

• Sebagai dokumen pelengkap kontrak dalam rangka kontrol volume pekerjaan • Sebagai dokumen inventaris pihak pengelola dan pihak terkait lainnya dalam rangka

O&P jaringan

20

Pekerjaan Survei, Investigasi dan Desain rehabilitasi jaringan irigasi dibagi dalam empat kegiatan pokok sebagai berikut yang diuraikan lebih mendetail pada bab-bab berikutnya.

Kegiatan ( A ) : Pembuatan dan penyempurnaan peta dasar daerah irigasi, peta ikhtisar jaringan irigasi dan skema jaringan irigasi termasuk skema bangunan.

Kegiatan ( B ) : Survei/inventarisasi kerusakan jaringan irigasi, pengukuran saluran pembawa, saluran pembuang dan bangunan, serta penyelidikan geoteknik.

Kegiatan ( C ) : Pengumpulan data yang berkaitan dengan Operasi dan Pemeliharaan (O&P) dan pembuatan Laporan System Planning (termasuk daftar usulan pekerjaan konstruksi untuk rehabilitasi), pembuatan Pedoman O&P (O&M Manual) dan pembuatan Buku Data DI.

Kegiatan ( D ) : Pembuatan desain detail dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta menyiapkan dokumen lelang untuk kegiatan konstruksi Rehabilitasi.

III.2.1 Uraian Kegiatan - A

Tugas dalam kegiatan A ialah menyempurnakan dan menyusun peta-peta dan skema yang berikut :

− Sebuah Peta Dasar DI yang disempurnakan (skala 1 : 2.000 atau 1 : 5.000)

Apabila tidak terdapat peta DI, maka harus membuat peta dasar baru (skala 1 : 5.000) yang menunjukkan situasi lapangan yang ada.

− Peta ikhtisar jaringan irigasi (Peta DI) skala 1: 10.000 atau 1: 20.000 yang dapat dibuat dari peta dasar butir (a) di atas.

− Skema yang memperlihatkan keadaan sekarang mencakup data saluran, bangunan dan tersier.

Selama kegiatan-kegiatan susulan (B sampai D) peta-peta dan skema-skema ini harus direvisi untuk memperlihatkan modifikasi yang dilakukan selama system planning dan desain.

Peta dasar DI (skala 1 : 2.000 atau 1 : 5.000) akan memperlihatkan tata letak jaringan irigasi, jaringan drainase, jaringan jalan dan tata guna tanah (sawah, tegalan, pemukiman, dll), batas-batas tersier yang tepat, dan batas-batas lain. Pengukuran luas petak tersier akan didasarkan atas peta ini.

Peta DI yang disusun dari kegiatan ini harus memberikan rincian-rincian jaringan fisik dan terutama untuk dipakai dalam operasi dan pemeliharaan.

Peta DI harus memperlihatkan hal-hal berikut yang penting untuk O&P :

• Suatu peta situasi yang tepat tentang jaringan irigasi dan jaringan pembuang. • Suatu gambaran yang tepat tentang batas-batas petak tersier dan areal yang

direncanakan untuk pengairan dan areal yang sekarang sudah diairi. • Daerah desa & daerah-daerah tinggi dengan berjenis-jenis tipe tata guna

tanah. • Jaringan jalan propinsi dan kabupaten yang melewati DI dan jalan

masuk/inspeksi yang dipakai untuk O & P. Jalan-jalan yang dipelihara oleh Dinas/Sub Dinas Pengairan (D/SDP) dengan anggaran O & P harus dapat dikenali.

• Lokasi kantor dan perumahan instansi staf Dinas Pengairan. • Lokasi station hidrometeorologi dalam DI. • Lokasi patok-patok Benchmark.

21

− Melakukan survey dan pengukuran sipat-datar tambahan yang dibutuhkan. − Mencantumkan data hasil sutvey dan hasil peninjauan lapangan kepada peta

dasar pendahuluan. − Menyusun skema dan konsep Peta DI (1 : 10.000 atau 1 : 20.000) − Pembahasan peta dasar pendahuluan dan skema jaringan pada rapat system

planning. − Susun Peta Dasar DI, Peta DI dan Skema Jaringan Irigasi serta Skema

Bangunan yang final.

Urutan Pelaksanaan Pekerjaan

Urutan pekerjaan ialah sebagai berikut : • Mengumpulkan peta-peta, foto udara dan data lain yang dapat diperoleh dari

kantor-kantor/instansi terkait. • Mengkaji laporan-laporan dari survey sebelumnya. • Menyusun satu peta dasar pendahuluan (1 : 2.000 atau 1 : 5.000) dari peta

dan data yang ada • Mengadakan peninjauan lapangan dengan peta pendahuluan.

III.2.2 Uraian Kegiatan - B

Penyusunan inventarisasi jaringan irigasi dan survey serta pengukuran sipat-datar saluran irigasi dan pembuang, dan bangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk menyiapkan data-data system planning dan penyusunan daftar pekerjaan Rehabilitasi (Kegiatan c/butir 8), data dan gambar (Kegiatan D/butir 9) desain.

III.2.2.1 Survey/Inventarisasi Jaringan Irigasi

Pekerjaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

a). Menginspeksi setiap ruas saluran, suplesi dan pembuang setiap bangunan disepanjang saluran dan menginventarisasi kondisi saluran dan bangunannya. Sketsa detail semua bangunan yang dilengkapi dengan dimensi, ukuran pintu, elevasi mercu dsb harus dibuat. Rincian perbaikan Rehabilitasi, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan EOM, harus ditulis dalam sketsa tersebut. Data ini harus dimasukkan ke dalam blanko yang disediakan. Rincian pekerjaan Rehabilitasi dikemudian hari harus dicantumkan pada gambar yang dibuat untuk paket-paket kontrak.

b). Gambar purnalaksana semua bangunan, dalam jaringan irigasi, harus dibuat. Gambar-gambar yang tersedia tentang bangunan harus dibawa ke lapangan selama inspeksi, dan survey, dimensi penting dan elevasi bangunan diukur kembali dan dicatat diatas gambar. Kalau gambar bangunan tidak tersedia, harus dibuat sketsa yang bersih dilapangan dengan dimensi terinci untuk selanjutnya dibuat gambar-gambar berdimensi. Sketsa-sketsa ini harus dijilid rapi dan diserahkan pada akhir pekerjaan.

c). Elevasi mercu semua bendung, ketinggian ambang pintu penguras dan pengambilan pada bendung, ketinggian ambang bangunan bagi dan sadap, ketinggian mercu bangunan pengukur debit dan elevasi bangunan saluran sebelah udik dan sebelah hilir (bangunan pengatur, terjun, sipon dll) harus di sipat datar dengan tepat. Untuk tujuan pengukuran sipat datar ini, lokasi harus bersih dari endapan lumpur. Semua elevasi ini akan dimasukkan di tampang memanjang saluran.

d). Menyusun inventarisasi saluran irigasi dan drainase, bangunan pada saluran, bangunan pengukur debit, jalan inspeksi dan rumah instansi dalam blanko yang disediakan.

e). Peta skema yang tersedia harus dipelajari sebelum survey lapangan. Selama survey lapangan saluran kecil dan ujung saluran yang melayani kurang dari 100 ha harus dicatat untuk direklasifikasikan sebagai saluran tersier/saluran muka kalau sekarang dianggap sebagai saluran sekunder. Setelah dibicarakan dengan kepala Cabang

22

Dinas dan disetujui perubahan-perubahan itu harus dimasukkan kedalam peta skema dan peta DI yang baru. Hal ini dilakukan dalam kegiatan sstem planning pada butir III.2.3.1.2.

f). Melakukan survey dan membuat daftar yang memuat lokasi, ukuran dan tipe serta perkiraan luas layanan dari bangunan sadap liar, dan memplotnya pada konsep peta dasar skala 1 : 5.000 atau 1 : 2.000.

g). Terhadap bangunan sadap liar perlu tindakan sebagai berikut : − Diadakan survey lebih detail mengenai bangunan liar ini. Identifikasi sebab-

ebabnya sadap liar dibuat oleh petani. − Kemudian didiskusikan dengan Kepala Ranting Pengairan dan Kepala Cabang

Dinas PU Pengairan untuk menetapkan usulan, apakah bangunan sadap liar tersebut ditutup sama sekali ataukah dilegalisir dengan dibuatkan bangunan sadap tersier baru. Usulan itu kemudian akan ditegaskan dan diputuskan pada rapat system planning.

− Dalam hal bangunan sadap liar dilegalisir dengan dibuatkan, konsultan diharuskan melakukan pengukuran dan perencanaan petak tersier dari sadap yang dilegalisir.

− Tempat sadap yang telah disahkan harus diberi nama dan dimasukkan bersama-sama dengan sadap lainnya dalam gambar dengan catatan ”(bangunan baru)”.

Kalau belum diambil keputusan, sadapliar harus digambar dengan garis putus-putus diatas peta DI, skematik dan potongan memanjang.

h). Mempertegas batas petak tersier bagi petak-petak tersier. i). Meninjau dan mengamati sistem oprasi yang selama ini dijalalankan dan

mengumpulkan data seperti berikut ini, yang dibutuhkan untuk system planning dan enyusunan Pedoman O & P. − Data setengah bulanan debit sungai selama minimum 10 tahun terakhir. − Data setengah bulanan curah hujan selama minimum 10 tahun trakhir. − Data personil dan segala fasilitasnya yang tersedia ditingkat Ranting Pengairan

(atau tingkat Cabang Dnas, kalau DI > satu Ranting Dinas) pada saat pelaksanaan pekerjaan ini.

− Detail prosedur operasi jaringan yang berjalan sekarang dan kekurangan kekurangannya.

− Data kebutuhan air yang selama ini dipakai untuk perencanaan operasi dan pembagian air dalam daerah irigasi yang bersangkutan.

− Catatan tanaman (areal yang ditanami) menurut musim, jenis tanaman (palawija, tebu, dll) intensitas tanam dan hasil untuk lima tahun terakhir. Sumber data harus dicatat.

− Data lain tentang status sekarang, kendala-kendala dan masalah-masalah dalam operasi dan pemeliharaan, sebagaimana dibutuhkan untuk system planning (Kegiatan C).

− Status P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air). j). Selama inspeksi lapangan harus diperoleh informsi dan Mantri/Juru Pengairan dan

Pengamat, tentang tata cara dan unjuk kerja operasi jaringan sekarang, sehubungan dengan : • Masalah operasi pada bendung utama • Keterbatasan air selama musm kemarau dan keamanan pda waktu musim hujan • Untuk tiap ruas saluran, kecukupan kapasitas debit saluran untuk memenuhi

kebutuhan air areal yang dilayani • Petak-petak tersier yang mengalami kekurangan air ecara teratur • Saluran dan ruas saluran yang memerlukan pelebaran (bila ada) harus dicatat.

III.2.2.2 Pengukuran Saluran dan Bangunan

Pekerjaan ini meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Pemasangan BM dan CP

− Pemasangan BM (Bench Mark)

23

Menambah Bench Mark baru jika jarak BM yang ada lebih besar dari 2.000 m pada satu jalur saluran.

− Pemasangan CP Pada bangunan lama yang penting pada setiap dekzerk agar dipasang baut kuningan dan diukur posisi : x, y, z dipasang marmer dan diberi notasi/No. CP. Pada rencana bangunan baru agar supaya dipasang patok CP (Control Point) sesuai gambar terlampir.

b. Koordinat dan elevasi BM lama/baru diukur kembali c. Pemasangan patok BM lama/baru harus sesuai dengan spesifikasi standar Desain

Irigasi, tanda tanda pengenal (nomenklatur) harus dipasang dengan persetujuan Direksi Pekerjaan. Konsultan bertanggung jawab atas pemasangan BM baru.

d. Membuat deskripsi BM baru yang menunjukkan posisi letak (x,y) dan ketinggian (z) serta sketsa peta lokasinya. Deskripsi BM harus dilengkapi dengan lokasi, elevasi, referensi sipat datar BM bersangkutan. Posisi BM diplot pada peta skala 1 : 50.000 dan dilampirkan pada halaman muka BM. Dibuat daftar koordinat + elevasi BM baru/lama dan CP baru/lama. Setiap perbedaan elevasi anatar BM baru dan BM lama harus dijelaskan dalam bab tentang survey dalam laporan akhir, BM yang tidak berlaku dikeluarkan dari deskripsi BM, letak patok harus plot dalam skema pengukuran untuk mengetahui jarak secara planimetris.

e. Semua elevasi sawah tertinggi pada setiap petak tersier harus diukur untuk penentuan elevasi muka air (bila diperlukan) di saluran tersier dan induk.

f. Semua tanda muka air pada saluran (coklat) yang membekas agar dicatat, juga bekas muka air pada bangunan, harus di identifikasikan guna memberikan informasi dalam menentukan muka air yang tepat untuk pekerjaan desain hidraulik.

g. Mengukur dan nyipat-datar tampang memanjang dan melintang dari : − Saluran induk dan sekunder − Saluran suplesi yang dibangun dan dipelihara oleh DPUP − Saluran pembuang yang dibangun dan dipelihara oleh DPUP − Tiap pembuang lainnya, saluran pembuang alami atau sungai yang dianggap oleh

DPUP perlu untuk diperbaiki dalam program Rehabilitasi. h. Tampang Memanjang

− Tampang memanjang saluran pembawa diukur dengan jarak patok @ 50 m diukur mulai pintu pangkal saluran primer/sekunder.

− Setiap 500 m sepanjang saluran pembawa dipasang patok dari beton kayu ukuran 5 x 7 x 120 cm atau kayu bundar dengan garis menengah 7 cm, yang nantinya diganti dengan patok beton selama pelaksanaan konstruksi pekerjaan rehabilitasi. Pemasangan patok beton ini bukan tugas konsultan.

− Penyipatan datar harus diakhiri pada bangunan terakhir disaluran dan untuk drainase di titik tempat masuknya drainase itu kedalam drainase induk atau sungai.

− Pengukuran tampang memanjang harus diikat dengan BM yang ada sepanjang saluran.

− Patok dipasang tiap 50 m pada bagian yang lurus dan 25 m belokan, atau menurut kebutuhan.

− Bangunan-bangunan sepanjang saluran diukur terhadap patok-patok yang mengapitnya.

− Pengukuran harus dilakukan pulang balik dan double stand. i. Tampang Melintang

− Diukur setiap jarak profil 100 m untuk saluran pembawa dan 200 m untuk ruas saluran pembuang yang lurus. Jika terdapat patahan atau kerusakan lain pada saluran perlu ditambah profil khusus untuk ketepatan kerusakan dan perhitungan volume pekerjaan.

24

− Drainase gendong sepanjang saluran harus diperlakukan sebagai bagian dari tampang melintang saluran dan disipat-datar diplot bersama-sama dengan tampang saluran, dalam gambar yang sama.

− Lebar profil melintang yang diukur 10 m ke kiri dan ke kanan dari saluran dan dari kaki tanggul luar (bila ada tanggul) baik pada saluran pembawa maupun pembuang untuk b) diatas lebar profil melintang disesuaikan seperlunya.

− Setiap perubahan terarah, tampang saluran harus diukur.

III.2.3. Uraian Kegiatan - C

Membuat System Planning termasuk Pedoman O & P dan Buku Data DI dan penyusunan Daftar Kebutuhan Pekerjaan Rehabilitasi dari data lapangan yang telah diperoleh dalam Kegiatan B.

III.2.3.1 System Planning

Tujuan system planning yang diterapkan rehabilitasi ialah menilai status DI sekarang, menemukan kendala-kendala dan masalah yang merintangi pemantapan operasi dan pemeliharaan, dan untuk mengembangkan pemecahan yang tepat.

III.2.3.1.1 Bidang-bidang yang tercakup dalam system planning adalah :

a). Perkiraan debit sungai/sumber air dengan menganalisasi catatan data yang lampau. b). Penegasan areal potensial dan fungsional, penegasan petak tersier dalam Daerah

Irigasi. c). Penjagaan status pengembangan tersier. d). Peninjauan dan dokumentasi cara operasi sekarang, dengan perhatian atas hal-hal

berikut : − saling ketergantungan jaringan yang berhubungan dengan DI – DI lain yang

menerima atau memberikan debit tambahan atau membagi sumber sungai yang sama. Ini diperlakukan untuk mengembangkan atau menyepakati aturan operasional.

− Identifikasi lokasi untuk mencari penyebab dan mengembangkan pemecahan atau sadap liar (kesepakatan tentang mengizinkan atau menutupnya).

− Menentukan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan lainnya. − Identifikasi masalah operasional dan kendalanya untuk sebagai pertimbangan

dalam menentukan desain yang cocok. − Meninjau masalah yang lampau dalam menggunakan bangunan ukur atau cara

pengukuran debit di DI untuk untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan tipe bangunan ukur yang tepat dan layak untuk disediakan di DI itu.

e). identifikasikan masalah yang pemeliharaan dan sebab kerusakan bangunan dsb, yang berulang-ulang untuk mengembangkan pemecahan perbaikan dengan mempertimbangkan perhitungan hidrolis yang tepat.

f). Identifikasi kekurangan jumlah personil dan fasilitas O & P (perumahan karyawan, komunikasi, transportasi) dan menentukan kebutuhan-kebutuhan tambahan.

g). Persiapan rencana operasi jaringan. h). Persiapan rencana pemeliharaan termasuk pemakaian peralatan berat untuk

pemeliharaan. i). Penyusunan anggaran khusus untuk O & P ditingkat Ranting Dinas yang

bersangkutan. III.2.3.1.2 Kegiatan-kegiatan pelaksanaan system planning termasuk : a). Penilaian atas keadaan sekarang dalam jaringan sehubungan dengan kondisi jaringan

fisik (saluran, bangunan, jalan inspeksi, bangunan gedung dan lain-lain); unjuk kerja system irigasi sekarang dengan mengacu kepada berhasilnya pertanian; problem besar lainnya yang dialami dalam O & P.

b). Rencana perubahan areal, jaringan irigasi, luas dan batas petak tersier.

25

Perubahan areal berdasarkan areal yang sudah di ukur dengan planimeter, catatan lama dan pencocokan dilapangan. Penyusunan daftar petak tersiernya yang memperlihatkan areal lama dan baru, lengkap dengan rincian luas areal tiap desa.

c). Rencana pembuatan bangunan sadap tersier baru sebagai pengganti sadap liar. Dalam hal ini harus memperhatikan batasan sbb : i. Luas petak sawah 0 – 5 ha

− Pakai pipa cempolong (diameter 5 – 10 cm) − Ketinggian diset

ii. Luas petak sawah 5 – 10 ha − Pakai pintu sorong (lebar pintu maksimum 0,30 cm) bila daerah layanan saluran primer/sekunder dihilir > 500 ha − Tanpa pintu sorong bila daerah layanan saluran primer/sekunder dihilir < 500

ha − Pakai pipa sadap (diameter 5 – 15 cm)

d). Perhitungan/penentuan nilai debit andalan (dependable flow) (Q – 80 %) e). Penentuan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan lainnya berdasarkan pengalaman

masa lampau. f). Perhitungan debit kemampuan (kapasitas) saluran sekarang dan penyesuaian pada

desain saluran. g). Peninjauan rencana tanam yang ada dan revisi kalau perlu termasuk rencana

golongan, rencana pengeringan saluran dan lain-lain. h). Peninjauan prosedur operasi yang sekarang dan penyusunan prosedur yang tepat

untuk kondisi jaringan dengan memakai petunjuk-petunjuk tentang prosedur operasi jaringan irigasi.

i). Peninjauan desain jaringan untuk pengaturan dan pengukuran debit untuk memenuhi kebutuhan operasi, dengan mempertimbangkan tersedianya staf dan fasilitas O & P. Pada tiap batas kerja Juru dan Ranting (untuk DI . dari satu Ranting), harus diberikan fasilitas pengukuran debit. − Untuk rencana sadap tersier yang mengairi kurang dari 10 ha, tidak perlu memakai

alat ukur. − Untuk menentukan rencana lokasi bangunan ukur dan cara mengatur dan

mengukur air, perlu dibuat suatu skema Pengaturan dan Pengukuran Air, yang memperlihatkan dengan jelas lokasi bangunan – bangunan ukur (lama dan rencana baru) serta bangunan pengatur air. Skema tersebut harus dibuat berdasarkan skema Jaringan Irigasi yang lengkap dengan luas petak-petak tersier serta luas layanan tiap ruas saluran induk/sekunder.

j). Penambahan bangunan baru dan penyempurnaan jaringan irigasi serta fasilitas lainnya seperti bangunan terjun, lining saluran, pengatur/pengukur debit, kantor/rumah dinas dan sebagainya harus dalam batas-batas biaya Rehabilitasi dan harus dibuktikan bahwa hal tersebut memang benar-benar dibutuhkan.

k). Revisi nomenklatur bangunan agar sesuai dengan pedoman yang berlaku. l). Penilaian kebutuhan pegawai O & P di tingkat Ranting Dinas (atau Cabang Dina kalau

DI > satu Ranting Dinas) dan pada tingkat mantri, untuk jaringan irigasi yang bersangkutan.

m). Penyusunan daftar kebutuhan fasilitas O & P termasuk peralatan O & P, transport dan alat komunikasi.

n). Perhitungan biaya O & P berdasarkan kebutuhan nyata (NBB), dalam bentuk yang sudah disetujui, ditingkat Ranting Dinas ke bawah, untuk semua keperluan termasuk pemeliharaan rutin, peralatan dinas dan fasilitas.

o). Pembuatan pedoman O & P dan Buku Data DI.

III.2.3.2 Daftar Usulan Pekerjaan Rehabilitasi

Dalam kegiatan B telah dilakukan inventarisasi kerusakan jaringan irigasi berikut usulan usulan perbaikannya. Kemudian setelah dilakukannya penyusunan system planning dengan mempertimbangkan banyak hal, anatara lain ; ketersediaan air, perubahan luas

26

& petak petak tersier, kebutuhan untuk O & P, usulan petani/P3A, dan lain sebagainya, maka disusunlah daftar usulan pekerjaan Rehabilitasi yang meliputi :

a. Perbaikan bangunan utama/bendung berikut bangunan bangunan pelengkapnya, anatar lain; pintu penguras, kantong lumpur, intake, jembatan pelayanan dll.

b. Perbaikan, peningkatan dan atau penambahan bangunan bangunan air disaluran primer & sekunder, seperti; bangunan bagi, bangunan sadap, bangunan bagi sadap, bangunan/alat ukur, gorong gorong.

c. Perbaikan dan atau peningkatan saluran pembawa primer dan sekunder, termasuk kemungkinan adanya perubahan saluran tersier menjadi saluran sub-sekunder atau sekunder.

d. Perbaikan dan atau penyempurnaan saluran pembuang berikut bangunan bangunan pelengkapnya.

e. Perbaikan dan atau penambahan bangunan bangunan pelengkap lainnya, misalnya : jembatan kendaraan/orang, tempat mandi hewan, jalan inspeksi, kantor & rumah dinas, gudang untuk keperluan O & P, dll.

f. Perbaikan dan atau penambahan pintu-pintu air.

Dalam hal terjadinya perubahan kebutuhan pekerjaan rehabilitasi pada saat/setelah dilakukannya desain detail, maka konsultan diwajibkan merevisi daftar kebutuhan pekerjaan rehabilitasi sesuai dengan gambar desain yang telah disetujui, sebagai salah satu pekerjaan dalam kegiatan D.

III.2.3.3 Buku Pedoman O & P dan Buku Data DI

III.2.3.3.1 Buku Pedoman O & P

Pembuatan pedoman O & P dari suatu jaringan irigasi harus meliputi hal – hal sebagai berikut :

a. Prosedur operasi meliputi : − Prosedur perencanaan tanam (luas, jenis, intensitas tanaman, kebutuhan air

tanaman, ketersediaan debit andalan, dll.). − Rencana tata tanam dan persetujuannya (melibatkan HIPPA dan Dinas PU dari

kemantren sampai dengan Cabdin). − Rencana pembagian air. − Operasi musim hujan (prosedur, tindakan selama hujan lebat, dll) − Operasi musim kemarau. − Prosedur operasi bangunan utama (operasi pintu pengambilan, pintu penguras,

kantong lumpur, dll). − Prosedur operasi bangunan pengatur besar (operasi pintu, pengukur debit, dll).

b. Prosedur pemeliharaan meliputi : − Inspeksi pemeliharaan. − Pemeliharaan rutin (uraian pekerjaan & penugasan, perencanaan pemeliharaan

rutin, dll). − Pemeliharaan berkala (prosedur & penugasan, rencana jangka panjang,

pembuangan lumpur, perawatan periodik pintu dan bangunan ukur, dll). − Prosedur perbaikan darurat. − Sarana operasi dan pemeliharaan yang dipelihara.

c. Tindakan darurat (kriteria keadaan darurat banjir, pemberitahuan darurat & penugasan pegawai, sistem komunikasi, logistik, prosedur penutupan saluran, dll)

d. Organisasi dan personalia (organisasi O & P, daftar personalia, batas wilayah, Dalokasi tugas, jadwal inspeksi, dll).

e. Catatan dan laporan (catatan yang harus ditata dan laporan yang harus disusun meliputi operasi dan pemeliharaan, formulir formulir lainnya, alur data & pengolahan data, dll).

f. Panitia irigasi (struktur organisasi, kegiatan dan panitia irigasi). g. Perkumpulan pemakai air (struktur organisasi, data yang harus disusun untuk rapat,

tugas kaitan dengan P3A).

27

h. Penyusunan anggaran tahunan (data yang akan disusun, program & anggaran pemeliharaan, dll). Penyusunan buku data DI, meliputi : − Uraian Jaringan Irigasi (lokasi jaringan irigasi, sistemjaringan irigasi, dll) − Data dasar (peta & skema, data J.I, gambar & laporan, uraian B.M, dll). − Data hidrologi (curah hujan & data klimatologi, debit sungai, catatan banjir. Dll) − Data desain (data desain saluran, tabel debit untuk bangunan bagi, debit rencana

di sadap tersier, dll).

III.2.3.3.2 Penyusunan Dokumen dan Diskusi

a. Konsep Laporan System Planning Konsep laporan system planning (draft system planning note harus disusun bersama-sama dengan staf O & P lapangan. Laporan hendaknya merincikan status jaringan sekarang dan usulan rencana operasi dan pemeliharaan.

b. Pedoman O & P Sebuah perencanaan O & P (Plan for O & M, POM) yang terdiri dari Pedoman Operasi dan Pemeliharaan dan DI Data Book hendaknya dikonsep setelah selesainya system planning. Pedoman O & P adalah untuk pemakaian sehari-hari oleh staf O & P dan akan membuat prosedur-prosedur untuk operasi dan pemeliharaan seperti yang ditentukan selama system planning serta organisasi dan pembagian tugas dan instruksi spesifik kepada staf operasi.

c. Buku Data DI Data tentang jaringan irigasi yang dikumpulkan dan dihasilkan dalam kegiatan A sampai C (begitu pula data desain yang kelak dihasilkan dari kegiatan D) harus disusun menjadi Buku Data DI. Buku ini akan memuat data yang dibutuhkan untuk perencanaan tahunan O & P serta data umum. Bagi DI dengan daerah layanan kurang dari 1000 ha, pedoman O & P dan Buku Data bisa disusun dalam satu jilid.

d. Rapat Diskusi System Planning Konsep laporan system planning akan didiskusikan pada suatu rapat system planning dengan staf dari Koorwil, Cabang Dinas dan Ranting Dinas. Staf senior dari kantor propinsi dan dari Sub dit Irigasi Dit. Bina Teknik akan ikut serta rapat. Diskusi akan diadakan dikantor Proyek Irigasi, Cabang Dinas atau Koorwil yang bersangkutan. Tiap item dalam laporan harus dibahas dan diperjelas. Setelah mendiskusikan laporan System Planning, usulan daftar pekerjaan Rehabilitasi akan dibahas mendetail pada rapat ini. Akan disepakati dan disetujui usulan perbaikan dan penyempurnaan yang akan diambil untuk desain dan kostruksi. Peta-peta DI dan peta skema (yang disusun di kegiatan A) akan disesuaikan dan difinalisasikan pada rapat ini. Hasil diskusi tersebut dimuat dalam notulen yang ditanda tangani oleh semua peserta diskusi. Selanjutnya laporan system planning, usulan daftar pekerjaan Rehabilitasi, peta DI dan peta skema jaringan irigasi, pedoman O & P dan Buku DI hendaknya difinalkan sesuai dengan keputusan dalam rapat system planning tersebut.

III.2.3.3.3 Produk Kegiatan C

a). Laporan Draft System Planning b). Laporan Final System Planning termasuk daftar usulan pekerjaan rehabilitasi dan

catatan rapat system planning c). Pedoman Operasi dan Pemeliharaan d). Buku Data DI

III.2.4. Uraian Kegiatan - D

Tugas-tugas dibawah kegiatan ini adalah pembuatan detail desain, penyusunan volume pekerjaan dan dokumen tender untuk Rehabilitasi.

28

III.2.4.1 Desain

Desain hidrolis dan bangunan hendaknya dikerjakan untuk item-item yang telah disepakati pada rapat system planning. Desain akan didasarkan atas gambar-gambar tampang memanjang dan melintang saluran pembawa dan pembuang yang disusun dibawah kegiatan B, data lain serta keputusan-keputusan pada rapat system planning. Item-item yang akan didesain meliputi :

a). Perbaikan pada bendung, saluran dan bangunan. b). Penambahan-penambahan atau penyempurnaan kecil pada bangunan-bangunan

(bangunan pengatur dan pengukur debit, pintu-pintu, kantong lumpur dan sebagainya).

c). Harus juga dilakukan pengecekan terhadap kapasitas debit saluran, pintu pengambilan pintu sadap, bangunan pengatur debit lainnya agar memenuhi persyaratan-persyaratan desain.

d). Terhadap seleksi/desain pintu sadap harus diikuti Standar Perencanaan Irigasi. e). Untuk bangunan-bangunan besar seperti bendung, bangunan bagi besar atau urugan

tanggul-tanggul besar perlu dilakukan perhitungan stabilitas dengan melakukan penyelidikan mekanika tanah seperlunya.

III.2.4.2 Pembuatan Gambar

a). Semua bangunan air pada jaringan irigasi yang ada, kecuali tangga cuci, kubangan kerbau, jembatan hewan, jembatan, dan bangunan pengamanan, harus digambar (dalam skala 1 : 100 atau 1 : 50) dengan ukuran-ukuran sesuai dengan kenyataan dilapangan. Apabila gambar lama tidak ada, bagian bangunan yang tidak tampak (berada dibawah tanah/air) tidak perlu digambar. Jika gambar lama masih ada, maka bagian-bagian bangunan yang tidak tampak tersebut dapat dikutip dari gambar lama.

b). Dari hasil perhitungan hidrolis, ketinggian muka air yang direncanakan harus digambarkan pada gambar penampang memanjang dan melintang. Demikian juga profil hydrolik saluran yang direncanakan.

c). Pada gambar yang disebutkan dalam butir a pekerjaan perbaikan atau penyempurnaan harus dicantumkan dengan jelas. Jika dianggap perlu, bagian pekerjaan itu harus digambar dengan detail serta catatan yang jelas. Semua gambar bagian bangunan yang akan menjalani pekerjaan Rehabilitasi harus lengkap dengan dimensinya, sehingga memudahkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

d). Desain untuk bangunan baru yang direncanakan, harus digambar lengkap termasuk detail pondasi dan sebagainya.

e). Sebuah peta skema konstruksi baru harus disusun berdasarkan skema yang disusun pada Kegiatan A yang mencantumkan semua bangunan sepanjang saluran dengan menunjukkan secara jelas lokasi dalam km dan apakah bangunan itu baru, sudah ada untuk diperbaiki, sudah ada untuk dibongkar dan/atau untuk dibangun kembali. Lambang atau garis-garis yang berbeda harus dipakai untuk menunjukkan hal-hal ini sebagai diperintahkan.

f). Gambar bangunan standar harus diberi tabel dimensi yang jelas untuk tiap jenis bangunan.

g). Persyaratan gambar. Semua gambar harus : − Sesuai dengan Standar Perencanaan Irigasi, DITJENAIR, Desember 1986. − Untuk angka dan huruf harus dipakai sablon. − Semua gambar harus diatas kertas kalkir, ukuran A1 (594 mm x 841 mm). − Besarnya dan ketebalan garis harus sesuai dengan standar dalam butir (a) diatas.

h). Bangunan yang akan digambar harus dibagi kedalam dua kategori. − Bangunan baru dan yang ada dimana ada pekerjaan konstruksi dibawah

Rehabilitasi. − Bangunan tanpa pekerjaan konstruksi. Bangunan yang tidak memerlukan pekerjaan konstruksi/rehabilitasi harus dijilid dalam satu album terpisah dan diserahkan.

29

i). Selain gambar-gambar bangunan air tersebut harus dibuat juga gambar-gambar rencana bangunan gedung baru atau perbaikan. Lokasi semua bangunan agar digambarkan pada peta DI.

III.2.4.3 Laporan Perhitungan Desain (Desain Note)

a). Laporan Perhitungan Desain perlu disusun secara sistematis dan diserahkan. Perincian perhitungan disain harus diuraikan dengan jelas pada semua pekerjaan Rehabilitasi untuk acuan selama pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi dan sesudahnya.

b). Hal-hal berikut harus dimasukkan dalam catatan desain : − Parameter desain yang dipakai untuk saluran dan bangunan (koefisien kekasaran,

beban, tegangan). − Contoh Perhitungan debit hidrolis untuk saluran dan sadap, dengan tabel untuk

semua saluran dan sadap. − Perhitungan desain bangunan (catatan desain oleh teknik, insinyur). − Hal-hal lain apabila diminta/disetujui oleh Direksi. Teori tentang desain tidak perlu diberikan.

III.2.4.4 Perhitungan Volume Pekerjaan (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

a). Lembar perhitungan volume pekerjaan (BOQ) agar dirinci untuk seluruh usulan paket pekerjaan Rehabilitasi dan sesuai dengan hasil diskusi system planning. Kemudian dibuat daftar rekapitulasi pada masing-masing perincian tersebut, antara lain : volume galian dan timbunan (m3), volume pasangan batu )m3), luas plesteran (m2) dsb. Apabila dalam 1 paket terdiri dari 1 DI, maka rincian volume tiap DI juga harus dibuat. Prosedur sistematis harus diikuti untuk mempermudah perhitungan dan pengontrolan volume. Untuk pekerjaan bangunan air harus disediakan skets yang jelas untuk mutual check berikutnya antara pihak DPU/Proyek dan Kontraktor.

b). Pembuatan Rencana anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan konstruksi harus didasarkan atas harga bahan dan upah tenaga kerja yang berlaku dilokasi pekerjaan.

III.3. PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

Setelah melalui tahapan penyusunan prioritas dan rencana definitif dan selesai proses perencaaan teknis, maka selanjutnya adalah kegiatan pelaksanaan. Pada prinsipnya pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi suatu jaringan irigasi secara umum tidak berbeda dengan pembangunan baru, namun dalam proses pelaksanaan apabila dijumpai permasalahan maka harus dicarikan pemecahan permasalahannya. Tabel dibawah ini merupakan gambaran secara singkat mengenai permasalahan umum yang sering dijumpai dilapangan dan rekomendasi pemecahannya dapat dilihat pada tabel 1.5.

III.4. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

Pemantauan dan evaluasi pada jaringan irigasi dilakukan untuk kegiatan rehabilitasi baik yang dilaksanakan sendiri secara swakelola ataupun dikontrakkan.

III.4.1 Pemantauan dan evaluasi kegiatan swakelola rehabilitasi

Untuk kegiatan rehabilitasi Jaringan Irigasi Yang Dilaksanakan Secara Swakelola Pemantauan untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi yang dilakukan oleh Dinas/Pengelola irigasi bersama P3A/GP3A/IP3A.

Pemantauan dilakukan terhadap realisasi penggunaan sumberdaya yang meliputi: tenaga kerja, bahan, peralatan secara berkala dipantau dan dibandingkan dengan program yang telah ditetapkan. Waktu pemantauannya dapat ditetapkan harian atau mingguan oleh Dinas/Pengelola irigasi.

30

Setiap akhir bulan dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan proses rehabilitasi yang sedang dijalankan di lapangan. Setiap akhir pekerjaan dilakukan juga evaluasi untuk penyempurnaan kegiatan rehabilitasi yang akan datang. Hasil evaluasi tersebut dikirimkan pada penanggungjawab pekerjaan.

III.4.2. Pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi secara kontraktual

Untuk kegiatan rehabilitasi Jaringan Irigasi Yang Dilaksanakan Secara Kontraktual Pemantauan untuk pekerjaan dilakukan oleh Dinas/Pengelola irigasi dengan melibatkan peran serta P3A/GP3A/IP3A.

1) Pemantauan Dan Evaluasi Mingguan

Untuk pekerjaan rehabilitasi yang dilaksanakan secara kontraktual, pemantauan dan evaluasi kemajuan pekerjaan dilakukan secara mingguan. Hal-hal yang dipantau dan dievaluasi secara mingguan antara lain meliputi:

jenis dan volume pekerjaan; rencana dan realisasi biaya; nilai bobot (dlm %) yaitu biaya dibagi volume yang telah dilaksanakan; kemajuan hasil pekerjaan; nilai pelaksanaan (%) yaitu kemajuan dibandingkan dengan nilai bobotnya.

2) Pemantauan dan Evaluasi Bulanan

Pada setiap akhir bulan, dilakukan pemantauan dan evaluasi yang mencakup:

jenis dan volume pekerjaan; rencana dan realisasi biaya; nilai bobot (dlm %) yaitu biaya dibagi volume yang telah dilaksanakan; kemajuan pekerjaan fisik (volume v.s. waktu); nilai tertimbang (%) yaitu bobot kemajuan biaya serta kinerja fisik.

Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut terutama ditujukan untuk keperluan perbaikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi yang sedang berjalan. Sedangkan untuk perbaikan perencanaan program rehabilitasi, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun terhadap hasil pemantauan selama tahun yang baru berakhir. Dengan melihat hasil evaluasi tahunan. tersebut, dapat dipelajari masalah dan kekurangan yang pernah terjadi, sehingga dapat dilakukan perbaikan rencana tahun berikutnya.

Apabila pekerjaan sudah selesai, penilaian hasil pekerjaan dilakukan terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan. Juga evaluasi dilakukan terhadap fungsi jaringan irigasi melalui penelusuran jaringan dan pengujian lapangan (trial run).

III.4.3. Laporan Kemajuan Pelaksanaan

Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara berkala meliputi :

Laporan bulanan - Realisasi pekerjaan yang diborongkan

Laporan Tahunan

Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh pelaksana kegiatan dan disampaikan kepada Dinas/pengelola irigasi.

III.4.4. Indikator Keberhasilan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

a) Terpenuhinya kapasitas saluran sesuai dengan kapasitas rencana. b) Terjaganya kondisi bangunan dan saluran :

• Kondisi baik jika tingkat kerusakan < 10 % dari kondisi awal bangunan

31

• Kondisi rusak ringan jika tingkat kerusakan 10 – 20 % dari kondisi awal • Kondisi rusak sedang jika tingkat kerusakan 21 – 40 % dari kondisi awal • Kondisi rusak berat jika kerusakan >40% dari kondisi awal

c) Meminimalkan biaya rehabilitasi jaringan irigasi d) Tercapainya umur rencana jaringan irigasi

Tabel 1.1 Pembobotan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi untuk kabupaten/kota Irigasi Permukaan Irigasi Air Tanah Irigasi Rawa

No. Parameter Kriteria Nilai Kriteria Nilai Kriteria Nilai

a.Bendung/saluran/bangunan lainnya b. Pompa/saluran/bangunan

lainnya c. Saluran/bangunan lainnya

- rusak berat 40 - rusak berat 50 - rusak berat 50

- rusak sedang 30 - rusak sedang 40 - rusak sedang 40

- rusak ringan 15 - rusak ringan 20 - rusak ringan 20

1. Kondisi

Prasarana Jaringan

- baik 10 - baik 10 - baik 10

Ada air sepanjang tahun 20

Tidak ada air < 3 bulan 10

Tidak ada air 3-6 bulan 7 2.

Ketersediaan Air dari

sumber air Tidak ada air > 6 bulan 5

501 - 1000 10 > 100 20 501 - 1000 20

201 - 500 7 60 – 100 10 201 - 500 10

151 - 200 5 30 – 59 5 151 - 200 5 3.

Luas Areal fungsional

(ha) 0 - 150 2 < 30 2 0 - 150 2

> 250 10 > 250 10 > 250 10

201 – 250 7 201 – 250 7 201 – 250 7

150 – 200 5 150 – 200 5 150 – 200 5 4. Intensitas

Tanam (%)

< 150 2 < 150 2 < 150 2

> 4 10 > 4 10 > 3 10

2 – 4 5 2 – 4 5 1 – 3 5 5. Produksi (ton/ha)

< 2 2 < 2 2 < 1 2

0 - Rp.100.000,- 10 0 - Rp.100.000,- 10 0 - Rp.100.000,- 10

> Rp,100.000 - Rp.180.000 5 > Rp,100.000 – Rp.180.000 5 > Rp,100.000 - Rp.180.000 5 6. Usulan Biaya Pemeliharaan

(Rp./ Ha) > 180.000 0 > 180.000 0 > 180.000 0

TOTAL NILAI MAKSIMUM 100 100 100

33

Tabel 1.2 Lembar perhitungan nilai dan penentuan prioritas program pemeliharaan jaringan irigasi

KONDISI PRASARANA

(bendung/saluran/bangunan lainnya)

KETERSEDIAAN AIR

LUAS AREAL IRIGASI

INTENSITAS TANAM PRODUKSI BIAYA USULAN

PROYEK NO.

NAMA DAERAH IRIGASI

kondisi nilai Juml. Bln nilai Luas

(Ha) nilai IP (%) nilai Jml. Ton/Ha nilai

Rp./Ha nilai

TOTALNILAI

URUTAN PRIORITAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

18

Dst

Tabel 1.3 Pembobotan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk kabupaten/kota Irigasi Permukaan Irigasi Air Tanah Irigasi Rawa

No. Parameter Kriteria Nilai Kriteria Nilai Kriteria Nilai

a.Bendung/saluran/bangunan lainnya b. Pompa/saluran/bangunan lainnya c. Saluran/bangunan lainnya - rusak berat 40 - rusak berat 50 - rusak berat 50 - rusak sedang 30 - rusak sedang 40 - rusak sedang 40 - rusak ringan 15 - rusak ringan 20 - rusak ringan 20

1. Kondisi

Prasarana Jaringan

- baik 10 - baik 10 - baik 10 Ada air sepanjang tahun 20 Tidak ada air < 3 bulan 10 Tidak ada air 3-6 bulan 7

2. Ketersediaan

Air dari sumber air

Tidak ada air > 6 bulan 5 501 - 1000 10 > 100 20 501 - 1000 20 201 - 500 7 60 – 100 10 201 - 500 10 151 - 200 5 30 – 59 5 151 - 200 5

3. Luas Areal fungsional

(ha) 0 - 150 2 < 30 2 0 - 150 2 > 150 10 > 150 10 > 150 10

100 – 150 5 100 – 150 5 100 – 150 5 4. Peningkatan

Intensitas Tanaman (%) < 100 2 < 100 2 < 100 2

> 3 10 > 3 10 > 2 10 1 – 3 5 1 – 3 5 1 – 2 5 5.

Peningkatan Produksi (ton/ha) < 1 2 < 1 2 < 1 2

0 – Rp.2.000.000,- 10 0 – Rp.2.000.000,- 10 0 – Rp.2.000.000,- 10 Rp,2.000.000 - Rp.3.500.000 5 Rp,2.000.000 - Rp.3.500.000 5 Rp,2.000.000 - Rp.3.500.000 5 6.

Usulan Biaya Pemeliharaan

(Rp./ Ha) > 3.500.000 0 > 3.500.000 0 > 3.500.000 0 TOTAL NILAI MAKSIMUM 100 100 100

35

Tabel 1.4 Lembar perhitungan nilai dan penentuan prioritas program rehabilitasi jaringan irigasi KONDISI

PRASARANA (bendung/saluran/ban

gunan lainnya)

KETERSEDIAAN AIR

LUAS AREAL IRIGASI

PENING KATAN

INTENSITAS TANAM

PENINGKATAN PRODUKSI

BIAYA USULANPROYEK

NO. NAMA

DAERAH IRIGASI

kondisi nilai Juml. Bln nilai Luas (Ha) nilai IP (%) nilai Jml.

Ton/Ha nilai Rp./Ha nilai

TOTALNILAI

URUTAN PRIORITAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dst

36

TABEL 1.5 PERMASALAH UMUM DAN PEMECAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI

No Permasalahan Umum di lapangan Pemecahan Masalah Data/ informasi yg diperlukan

Ket.

1.

Dana rehabilitasi tahunan terbatas Pelaksanaan rehabilitasi bisa lebih dari 1 tahun

2. Lahan yg ada harus tetap produktif saat kegiatan rehabiltasi

• Melakukan koordinasi dg panitia irigasi setempat untuk mengatur pola tanam saat ada proyek rehabilitasi

• Saat merencanakan pola tanam, jenis tanaman dipilih yg tidak memerlukan banyak air misalnya kedelai, kacang tanah, jagung, dan jenis polowijo lainya

• Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dilakukan secara bertahap dengan membagi jaringan menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diselesaikan serempak atau paling tidak bagian dibawah muka air normal harus terselesaikan

3. Pembebasan lahan Pembebasan lahan diselesaikan sebelum pekerjaan rehabilitasi ditenderkan

4. Musim hujan Pengecoran beton, penimbunan tanah, pengaspalan jalan inspeksi, pasangan batu, plesteran dan sejenisnya diusahakan diselesaikan dimusim kemarau

5. Kekurangan air untuk pemadatan, pemasangan lining, pengecoran beton, dll dimusim kemarau

Perlu disediakan penampungan bak-bak penampungan air pada tempat-tempat tertentu dan penyediaan truk pengangkut air di musim kemarau dengan jumlah yg cukup

6. Air untuk kantor/ basecamp Dianjurkan menggunakan air dari PDAM, bila tidak mungkin bisa membuat sumur dalam dan dalam hal ini diperlukan ijin khusus dari instansi yang berwenang

Konsultasi dengan dinas pertambangan setempat

7. Listrik dialokasikan proyek Bila untuk kantor, basecamp crusing plant dan gudang penimbunan material bangunan memungkinkan mengambil sumber daya listrik dari PLN maka hal ini sangat dianjurkan dan apabila tidak memungkinkan perlu disediakan generator yang memadai.

Bila untuk kepentingan lembur disitenya misalnya untuk pelaksanaan pekerjaan yang terpaksa diprogramkan dimalam hari bisa menggunakan daya listrik yang portable yang bisa disewa dari PLN

Konsultasi dengan PLN

8. Galian C Para pelaksana harus mengambil material galian C dilokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat dan harus membayar retribusi yang besarnya sesuai dengan peraturan yang ada

Perlu menghubungi pemda dan dinas pertambangan setempat

37


Ket.

9. Kelas jalan/jembatan yang terbatas Dalam merencanakan pemilihan alat-alat berat yang akan digunakan agar tonasenya disesuaikan dengan kelas jalan atau jembatan yang akan dilalui

Konsultasi dengan instansi terkait setempat

10. Air pada ruas saluran/ kanal tertentu harus tetap mengalir

Biasanya pada saluran primer yang cukup lebar maka penggalian sedimen dapat menggunakan backhoe atau kapal keruk untuk kedalama atau lebar saluran/kanal tertentu dengan dibantu dengan peralatan berat lainnya

11. Air tanah tinggi Dibantu kistdam dan pompa air yang kapasitasnya memadai Perlu memperhatikan spek pompa dari pabriknya

12. Sifat tanah sangat ekspansif

Tanah yang bermasalah

Pada pekerjaan pondasi, begitu galian selesai agar segera pondasi dipasang agar tanah galian tidak bereaksi dengan udara terbuka.

Untuk yang bermasalah perlu konsultasi kepada perencana

Perlu konsultasi dengan ahli geologi

13. Arus lalu lintas Pada pelaksanaan gorong-gorong atau jembatan agar diusahakan arus lalu lintas tidak boleh terganggu dengan membuatkan jalan/jembatan sementara sesuai klas jalan/jembatan

Konsultasi dengan instansi terkait.

14. Keselamatan kerja Setiap tenaga kerja yang diperkerjakan pad proyek rehabilitasi harus memenuhi ketentuan K3 dan Jamsostek sesuai perundangan Tenaga Kerja yang berlaku

15. Kontrak Mengingat keakuratan detail designnya, khususnya design untuk perbaikan pekerjaan dibawah muka air sifatnya masih kira-kira dalam memperkirakan volumenya maka pekerjaan rehabilitasi harus dilaksanakan dengan kontrak unit price.

16. Keadaan/kondisi bangunan di lapangan berbeda dengan gambar rencana

Keadaan ini sangat sering terjadi untuk bagian bangunan di bawah muka air. Dalam gambar diperkirakan masih baik tetapi ternyata bangunan tersebut bayak terjadi kerusakan, demikian juga sebaliknya. Dalam hal ini pelaksana lapangan harus segera melaporkan dan atau mengusulkan hal ini ke designer/ bagian perencanaan dan setelah diadakan redesign maka pekerjaan konstruksi baru dapat dilanjutkan. Harus sesuai dengan spesifikasi teknis.

17. Mutu Pekerjaan Dianjurkan sebelum mengerjakan pekerjaan, terlebih dahulu dibuat contoh pasangan batu yang campurannya sesuai dengan spesifikasinya dan cara mencampurnya dianjurkan dengan menggunkan molen/mesin pengaduk, cara ini memudahkan para direksi lapangan mengetahui mutu bangunan pasangan batu yaitu dengan membandingkan warnanya dengan contohnya.

Perlu dibuat contoh campuran sesuai dengan spesifikasinya.

Ikuti prosedur pengawasan pelaksanaan harus ketat.

Lanjutan Tabel 1.5 Permasalahan Umum ………

38

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 29 Desember 2006


ttd

DJOKO KIRMANTO


Ket.

18. Upah minimum Untuk mengurangi tuntutan/permasalahan tenaga kerja ketentuan upah minimum dari pemerintah setempat harus dipenuhi.

Perlu konsultasi dengan Dep. Tenaga Kerja & Transmigrasi

Sesuai UMR

19. Kesalahan peil bangunan Fungsi bangunan air sangat dipengaruhi oleh kebenaran peil/duga dan dimensinya dan untuk menghindari kesalahan di lapangan dianjurkan kepada para pimpinan pekerja/mandornya diharuskan mengikuti kursus singkat tentang bangunan yang akan dilaksanakan dengan instruktur dari para perencana.

Pengikatan titik tinggi (elevasi) harus dikaitkan pada satu BM yang sudah diikat oleh sistem yang ada.

Modul /materi kursus sifatnya praktis saja.

20. Administrasi proyek harus tertib - Selalu harus disiplin dalam mengisi buku harian, mingguan, bulanan dan memperhatikan petunjuk Direksi.

- Time schedule harus dibuat dan dimonitor.

- Pertemuan rutin harus dilaksanakan antara kontraktor, Direksi untuk evaluasi dan mengatasi segala permasalahan pelaksanaan pekerjaan.

21. Foto dokumentasi Sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

22. I K M N Pengadministrasian IKMN dilakukan sesuai dengan keputusan yang berlaku.

Lanjutan Tabel 1.5 Permasalahan Umum ………

LAMPIRAN 2 : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 39/PRT/M/2006 TANGGAL : 29Desember 2006

PETUNJUK TEKNIS SUB BIDANG JALAN

I. PENDAHULUAN

Petunjuk Teknis Bidang Jalan Bantuan Dana Alokasi Khusus ini sebagai lampiran Peraturan Menteri PU tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2007, dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, pada pasal 59 (1) menyatakan bahwa Menteri Teknis Menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.07/2006 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2007.

Sesuai Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan bahwa :

• DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

• Besaran alokasi DAK ditentukan berdasarkan kriteria umum, khusus, serta teknis. Menteri teknis menyampaikan Kriteria Teknis yang dirumuskan melalui indeks teknis.

• Berdasarkan Penetapan Alokasi DAK, Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.

Undang Undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan serta Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, digunakan sebagai acuan dari aspek hukum dalam kaitan pembagian wewenang antara Pemerintah (Pusat) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal Penyelenggaraan Jalan

Sesuai Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 14 menyatakan bahwa wewenang Pemerintah disamping penyelenggaraan jalan nasional, juga penyelenggaraan jalan secara umum meliputi:

• Pengaturan Secara Umum antara lain tentang penetapan pedoman, standar, kriteria (UU No 38 psl 18).

• Pembinaan Secara Umum antara lain tentang pemberian bimbingan, pelatihan aparatur di bidang jalan (UU No 38 psl 24).

• Pembangunan Secara Umum antara lain, bahwa penyelenggara jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan (UU No 38 psl 30).

• Pengawasan Secara Umum antara lain bahwa pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan (UU No 38 psl 37).

Sesuai Undang Undang No 38 tahun 2004 tentang Jalan, pasal 23 menyatakan bahwa Pembinaan jalan secara umum termasuk pembinaan jalan kabupaten/kota, disamping jalan nasional, provinsi, serta desa.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum beserta lampirannya disusun untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pelaksanaan DAK, mulai dari proses perencanaan dan pemrograman, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan proses monitoring dan evaluasi.

40

Dengan demikian diharapkan pelaksanaan penanganan infrastruktur bidang jalan dapat menghasilkan kualitas sesuai umur rencana yang diharapkan, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan petunjuk teknis sesuai bidang masing-masing. Berdasarkan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan pasal 84 ayat 3 disebutkan bahwa program penanganan jaringan jalan meliputi program pemeliharaan jalan, program peningkatan jalan serta program konstruksi jalan baru.

Tahapan Penanganan Jalan Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan DAK (sesuai Gambar 1), meliputi:

• Kegiatan Pemrograman dan penganggaran terdiri atas: 1. Kegiatan Penyusunan Daftar Induk Ruas Jalan Kabupaten, 2. Penyusunan Usulan Penanganan Ruas Jalan, 3. Penyusunan Daftar Kondisi Jalan, 4. Penyusunan Program Penanganan serta Penyusunan Rencana Definitif (RD).

• Perencanaan Teknis Jalan • Pelaksanaan Konstruksi / Pekerjaan • Monitoring dan Evaluasi Pelaksaaan, Pelaporan dan Penilaian Kinerja.

Menunjuk pada Gambar 1, bahwa pada awal tahun anggaran (bulan januari), terdapat kegiatan perencanaan, dan pelaksanaan yang bersamaan, hal ini dimaksudkan untuk :

• Kegiatan perencanaan tahun berjalan yang diperuntukkan pelaksanaannya pada tahun anggaran berikutnya. Kegiatan perencaaan ini termasuk kegiatan pemrograman, penganggaran serta perencanaan teknis, yang dilaksanakan mulai pada bulan Januari s/d bulan November.

• Kegiatan pelaksanaan diperuntukkan pada tahun berjalan, serta sinkronisasi program atas Rencana Definitif (RD) tahun berjalan, terhadap kriteria prioritas penanganan.

II. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

II.1. KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN DANA PERIMBANGAN (DAK)

Mengacu pada kebijakan Departemen Keuangan bahwa kebijakan bantuan DAK adalah mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan sel-sel pertumbuhan di daerah. Mengalihkan kegiatan-kegiatan yang didanai dari dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang telah menjadi urusan daerah secara bertahap ke DAK.

Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Subbidang Jalan yang merupakan Lampiran Peraturan Menteri PU tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur disusun sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.07/2006 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007. Alokasi DAK untuk subbidang jalan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada Tahun Anggaran 2007 subbidang jalan mendapat alokasi sebesar Rp 3.113 juta atau mengalami kenaikan sekitar 20% dari tahun sebelumnya.

Dari panjang jalan kabupaten/kota 275.491 km, 47,49% menunjukkan kondisi rusak dan rusak berat.

Sesuai pasal pada Permen Petunjuk ini disebutkan bahwa dari alokasi DAK yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 128/PMK.07/2006 tentang Penetapan Alokasi DAK, minimal 70% dari alokasi diperuntukan kegiatan pemeliharaan berkala (PM), sedangkan maksimal 30% dari alokasi DAK tsb diperuntukkan kegiatan peningkatan jalan (PK). Kegiatan pemeliharaan mendapat porsi yang lebih besar diharapkan dengan assumsi

41

unit cost pemeliharaan lebih rendah dari pada kegiatan peningkatan maka dengan alokasi minimal 70%, akan diperoleh penanganan yang lebih panjang.

II.2. PENYUSUNAN PROGRAM PENANGANAN

Menunjuk Keputusan Menteri Keuangan No. 128/PMK.07/2006 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan DAK TA. 2007, Subbidang Jalan Kabupaten, terdapat alokasi DAK untuk masing-masing kabupaten. Petunjuk Teknis ini, menjelaskan pemanfaatan anggaran tersebut, dimulai dari tahapan penyusunan program sampai dengan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan, Pelaporan dan Penilaian Kinerja (Lihat Gambar 2.1).

II.2.1. PENYUSUNAN DAFTAR INDUK RUAS JALAN KABUPATEN

Tahap awal yang perlu dipersiapkan oleh Pelaksana Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Tingkat Kabupaten, adalah “ Daftar Induk Jaringan Jalan” dimana ruas-ruas yang termasuk adalah seluruh ruas jalan yang ada di kabupaten. Daftar ruas jalan tsb disusun dalam Form K-01 terlampir, antara lain berisi :

• Nama ruas jalan, • Nama pangkal ruas, nama ujung ruas, • Panjang ruas, • Tipe permukaan serta kondisi Jalan, • Total Lalu Lintas Harian (LHR), • Dll.

Kelengkapan dan cara pengisiannya dapat dilihat pada Buku Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten Bagian B Pedoman Prosedur SK 77/KPTS/Db/1990.

Selanjutnya dilakukan penyusunan pada Form JL-01 (terlampir) dan “Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten” kemudian penyusunan JL-02 (terlampir) tentang “Data Kondisi Prasarana Jalan Kabupaten”. Ruas-ruas jalan Kabupaten/Kota yang termasuk dalam daftar ini adalah ruas-ruas jalan kabupaten/kota yang yang telah ditetapkan oleh SK Bupati/Walikota sesuai Ketetapan UU 38/tahun 2004 Tentang Jalan, atau status jalan Kabupaten yang masih ditetapkan oleh Gubernur (perlu direvisi), belum mengacu ke UU no 38/2004 Tentang Jalan.

Form JL-01 “Data dasar Prasarana Jalan Kabupaten/Kota”, berisi antara lain:

• Nomor dan Nama Ruas status jalan kabupaten, • Kecamatan yang dilalui, • Panjang dan lebar jalan, • Jenis Permukaan, dll.

Form JL-02 “Data Kondisi Prasarana Jalan Kabupaten”, berisi antara lain :

• Nomor dan nama ruas jalan kabupaten, • Panjang jalan, • Kondisi jalan, • Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR), • Kawasan dan sektor yang didukung, dll.

42

II.2.2. PENYUSUNAN USULAN RUAS JALAN PRIORITAS

Daftar ruas jalan kabupaten yang telah disusun pada Form JL-01, dikelompokkan penyusunannya berdasarkan ketentuan dana bantuan perimbangan tsb, berdasarkan :

• Prioritas Nasional untuk meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, melalui penanganan jalan kabupaten yang merupakan akses ke Jalan Nasional/Strategis Nasional atau ke jalan provinsi, minimal 80% dari alokasi DAK.

• Prioritas Nasional untuk meningkatkan akses-akses ke daerah potensial, membuka daerah terisolir, terpencil, penanganan daerah rawan bencana serta pendukung pengembangan kawasan perbatasan maksimal 20% dari alokasi DAK.

Atas dasar penyusunan pada Form JL-01 yang telah dikelompokkan, digabungkan dengan Form JL-02, Data Kondisi jalan Kabupten, maka dapat disusun urutan prioritas yang disusun mulai dari kondisi rusak berat sampai dengan kondisi baik. Urutan yang disusun berdasarkan prioritas tinggi untuk ditangani sampai dengan rendah, pada Form K-2 “Usulan Ruas Jalan Prioritas”, yang antara lain berisi :

• Nomor, nama ruas, • Panjang, type permukaan dan kondisi jalan, • Aktifitas yang dilayani, • Dll.

II.2.3. PENYUSUNAN PROGRAM PENANGANAN

Program/kegiatan penanganan jalan ditentukan oleh tingkat kerusakan jalan.

Klasifikasi program/kegiatan penanganan adalah:

• Pemeliharaan Rutin (PR) adalah penanganan terhadap ruas jalan yang kondisi baik atau mantap, dimaksudkan menjaga agar jalan tetap pada kondisi baik.

• Pemeliharaan Berkala (PM), penanganan terhadap ruas jalan dengan kondisi sedang dan rusak, dimaksudkan agar dapat tetap bertahan sesuai umur rencana,

• Peningkatan Jalan (PK), penanganan terhadap ruas dengan kondisi rusak berat, dimaksudkan untuk meningkatkan jalan, yang sudah habis umur rencana, atau diperlukan pelebaran jalan karena adanya peningkatan volume lalu lintas. Dalam program peningkatan ini, dapat termasuk program penggantian jembatan dengan bentang maksimal 20 m.

Klasifikasi Kondisi Jalan adalah :

• Baik dengan kerusakan jalan < 11 % terhadap panjang jalan. • Sedang dengan kerusakan jalan 11 -<16 % terhadap panjang jalan • Rusak dengan kerusakan jalan 16 – 23 % terhadap panjang jalan • Rusak Berat dengan kerusakan jalan > 23 % terhadap panjang jalan

Sesuai SK-77, tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Pemrograman Jalan Kabupaten korelasi antara tingkat kerusakan jalan dengan program/kegiatan penanganan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

43

Tabel 2.1 Korelasi Kondisi kerusakan jalan (%) dengan Program/Kegiatan Penanganan

Kondisi

Ruas %

kerusakan Jenis Pekerjaan Penanganan

Baik <11 Hanya pemeliharaan rutin ringan PR Sedang 11 - <16 Pemeliharaan rutin berat /pengaspalan untuk

pencegahan PM

Rusak 16 - 23 Rehabilitasi atau pekerjaan penyangga PM Rusak berat

> 23 Rekonstruksi/dibangun kembali atau rehabilitasi berat

PK

Keterangan PR : Pemeliharaan Rutin PM : Pemeliharaan Berkala PK : Peningkatan

Penyusunan Program Penanganan Ruas, pertama kali dilakukan penilaiannya menurut segmen 100 m, selanjutnya menjadi penilaian per ruas, tahapan dilakukan sbb :

Penentuan persentase kerusakan ruas jalan, ruas jalan yang akan disurvai dibagi menjadi segmen yang berjarak 100 meter, dengan menggunakan Format S1 /Survey yaitu “Survai Penjajagan Kondisi Jalan” dalam SK-77, yang antara lain berisi :

o No Ruas, segmen, o Jenis Permukaan Jalan, o Kondisi jalan,

Hasil penilaian kondisi jalan menurut segmen dari Form S1, serta tabel Korelasi Kondisi kerusakan jalan (dalam persentase) dengan program/kegiatan Penanganan tersebut di atas, kemudian dapat dilakukan pengisian Form S1-A yaitu “Penentuan program/kegiatan penanganan per ruas”.

Program/kegiatan penanganan suatu ruas jalan ditentukan oleh segmen terbanyak menurut masing-masing program penanganan (PR, PM, PK), contoh perhitungan dapat dilihat dalam tabel contoh perhitungan Form S1.

Penanganan jalan melalui kegiatan peningkatan maupun pemeliharaan jalan, untuk suatu ruas jalan terdiri dari panjang efektif dan panjang fungsional. Target efektif penanganan pekerjaan peningkatan jalan dan pekerjaan pemeliharaan jalan adalah sebesar persentase kerusakan.

Khusus untuk pekerjaan peningkatan, biasanya panjang efektif yang ditangani cukup panjang dan membutuhkan anggaran yang cukup besar, diharapkan pada tahun berikutnya menjadi prioritas penanganan apabila tidak dapat diselesaikan pada satu tahun anggaran. Segmen jalan diluar panjang efektif yaitu panjang fungsional baik pada kegiatan pemeliharaan berkala maupun kegiatan peningkatan tetap dipelihara dengan pemeliharaan rutin (PR), menjaga agar ruas jalan tetap berfungsi.

Sesuai dengan Permen PU Tentang Pemanfaatan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2007 ini, pada penyusunan Rencana Definitif (RD) untuk subbidang jalan pemanfatan alokasi untuk kegiatan pemeliharaan berkala (PM) minimal 70%, sedangkan untuk kegiatan peningkatan (PK) maksimal 30%.

44

II. 3 PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF (RD)

Usulan program penanganan jalan kemudian disusun dalam bentuk Rencana Definitif yang mencakup informasi-informasi antara lain:

1. Program penanganan ruas jalan, mengacu ke form S1-A, 2. Nama ruas jalan, mengacu ke form JL-01, dan JL-02, 3. Panjang ruas jalan, mengacu ke form JL-01, JL-02, 4. Panjang efektif ruas jalan, mengacu ke form S1 dan S1-A, 5. Perkiraan alokasi DAK dan dana pendamping. untuk unit cost penanganan jalan dapat

mengacu harga satuan penanganan DAK pada tahun 2005 dan 2006.

Untuk penanganan Pemeliharaan Berkala (PM) = 100 – 250 juta/km

Untuk penanganan Peningkatan (PK) = 250 – 500 juta/km

III. PERENCANAAN TEKNIK DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

III.1. UMUM

Setelah teralokasinya dana untuk penanganan jalan baik itu peningkatan maupun pemeliharaan, maka proses berikutnya adalah melakukan kegiatan perencanaan teknik jalan atau jembatan.

Menunjuk Permen PU tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2007 mengenai Koordinasi Penyelenggaraan, menjelaskan bahwa koordinasi penyenggaraan dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat Pusat/Departemen, kemudian tingkat pemerintah provinsi, hingga tingkat pemerintah kabupaten/kota.

Khusus Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK subbidang jalan di tingkat provinsi dibantu oleh SNVT P2JJ untuk bantuan DAK jalan kabupaten/kota, sedangkan bantuan DAK jalan kota metropolitan dibantu oleh SNVT P2JJ metro.

III.2. PERENCANAAN TEKNIK

III.2.1. PERENCANAAN TEKNIK JALAN

Perencanaan teknis jalan Kabupaten didasarkan pada Petunjuk Teknis No. 013/T/Bt/1995, mengenai Petunjuk Teknik Survai dan Perencanaan Teknik Jalan Kabupaten.

Pada prinsipnya Petunjuk Teknis tersebut mengatur Perencanaan Teknis dalam penanganan Jalan kabupaten yang pelaksanaannya tidak terlepas dari Petunjuk teknis Perencanaan dan Penyusunan Program jalan Kabupaten (SK. No 77/KPTS/Db/1990). Pada prinsipnya perencanaan teknis dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu :

1. Pekerjaan Persiapan. Yang perlu dilakukan pada tahap ini antara lain menyiapkan daftar jalan untuk Survai dan Disain, kemudian tentukan titik awal dan akhir ruas proyek dengan ditandai Patok-patok. Lalu dapatkan data lalu lintas dari study perencanaan serta daftar lokasi sumber-sumber bahan.

2. Survai Pekerjaan Survai meliputi Survai geometri, Survai Lalu Lintas dan Survai Penyelidikan Tanah Dasar secara terinci. Tahapan ini juga mencakup survai jalan dan drainase, serta survai mengenai jenis tenaga kerja dan bahan material yang tersedia.

45

3. Analisa Dari hasil survai dianalisa lebih lanjut untuk mendapatkan data yang dibutuhkan pada tahapan disain. Dari survai geometri dianalisa untuk mendapatkan alinyemen horizontal dan vertikal serta pengukuran penampang melintang. Survai jalan dan drainase di analisa mengenai kondisi jalan dan drainase serta jenis pekerjaan yang diperlukan untuk penanganannya. Penyelidikan tanah dasar untuk mendapatkan daya dukung tanah serta pekerjaan yang diperlukan dalam penanganan pada kondisi tanah yang labil. Survai jenis tenaga kerja dan bahan material yang tersedia di analisa untuk penentuan harga satuan.

4. Perencanaan Setelah tahapan analisa maka langkah selanjutnya adalah disain yang terdiri dari disain geometri, disain tanah dan struktural, disain drainase, serta disain struktur perkerasan.

5. Hasil Terakhir akan didapat gambar-gambar rencana, denah dan profil penampang melintang, peta sumber bahan dan rambu-rambu serta Daftar rencana anggaran biaya proyek.

6. Rencana Anggaran Biaya Dalam pembuatan perencanaan Rencana Anggaran dan Biaya dapat digunakan petunjuk No. 015/T/Bt/1995, yaitu Petunjuk mengenai Teknik Analisa Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan Jalan.

III.2.2. PERENCANAAN TEKNIK JEMBATAN

Perencanaan teknis jembatan Kabupaten berpedoman pada Petunjuk Teknis No. 016/T/Bt/1995, mengenai Petunjuk Perencanaan Teknik Jembatan Kabupaten.

Pada prinsipnya Petunjuk Teknis tersebut mengatur Perencanaan Teknis dalam penanganan Jembatan Kabupaten baik pembangunan jembatan baru sampai dengan pemeliharaan jembatan lama. Pada prinsipnya perencanaan teknis dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu :

1. Pekerjaan Persiapan. Dalam tahap persiapan yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan Daftar Jalan-jalan untuk survai dan desain serta daftar jembatan-jembatan dalam inventarisasi jembatan.

2. Survai Pekerjaan survai meliputi survai jalan, Inspeksi pemeliharaan jembatan, Survai mendetail jembatan lama dan Survai mendetail dan penyelidikan untuk jembatan baru.

3. Analisa Dari hasil survai akan dianalisa jembatan baru yang dibutuhkan, penilaian kondisi baik atau buruk jembatan lama, kemungkinan peningkatan atau penggantian, serta penentuan jenis jembatan dan pondasinya.

4. Perencanaan Pada tahap perencanaan ini dibuat desain yang diperlukan untuk peningkatan ataupun desain jembatan baru.

5. Hasil Terakhir adalah penentuan untuk jenis penanganan, pembuatan gambar-gambar dan spesifikasi teknis dari hasil disain dan perhitungan volume pekerjaan. Dalam pembuatan gambar teknik Petunjuk Teknis No. 017/T/Bt/1995, mengenai Gambar Perencanaan Teknis Jembatan Kabupaten.

46

6. Rencana Anggaran Biaya Dalam pembuatan perencanaan Rencana Anggaran dan Biaya dapat digunakan petunjuk No. 015/T/Bt/1995, yaitu Petunjuk mengenai Teknik Analisa Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan Jalan.

III.3. PELAKSANAAN KONSTRUKSI

III.3.1. KONSTRUKSI JALAN

A. Pekerjaan Pemeliharaan

Berdasarkan SK 77/KPTS/Db/1990 mengenai Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten, menyebutkan bahwa pekerjaan pemeliharaan dilaksanakan untuk jalan dengan kondisi baik atau sedang dan harus mendapatkan prioritas dalam pengalokasian dana. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar kondisi jalan selalu terjaga dengan baik, sehingga ruas jalan memungkinkan untuk tetap bertahan sesuai dengan umur disain yang direncanakan.

Untuk pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan ini berpedoman pada Petunjuk Teknis No. 024/T/Bt/1995 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten yang memuat prosedur tata cara pelaksanaan kegiatan pemeliharaan.

Seperti yang diuraikan di atas, pekerjaan pemeliharaan terdiri atasi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.

1. Pemeliharaan rutin jalan adalah pekerjaan ringan/perbaikan kecil dan secara umum dilakukan pada interval satu tahun atas dasar pekerjaan yang diperlukan misalnya penambalan permukaan, pemotongan rumput pada ruang milik jalan, termasuk pengecatan ulang tiang rambu kilometer jalan.

2. Pemeliharaan Berkala Jalan adalah pekerjaan perbaikan dan pembentukan/ pelapisan ulang permukaan yang diperlukan untuk menjaga agar permukaan jalan selalu dalam kondisi baik. Pekerjaan ini termasuk perbaikan bahu jalan dan saluran tepi jalan. Pemeliharaan berkala ini biasanya dilakukan sekali dalam dua atau tiga tahun tertentu tetapi tidak dilakukan pada segmen yang sama untuk tahun yang berurutan. Termasuk dalam pemeliharaan berkala jalan adalah pekerjaan penggantian rambu-rambu lalu lintas.

B. Pekerjaan Peningkatan

Berdasarkan SK. 77/KPTS/Db/1990 mengenai Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten, dijelaskan bahwa kegiatan peningkatan ini dapat dikatakan untuk meningkatan standar pelayanan dari jalan yang ada, baik yang membuat lapisan permukaan menjadi lebih rata seperti pengaspalan terhadap jalan yang belum diaspal atau menambah lapis permukaan, atau pekerjaan penambahan lapisan struktural yang berarti untuk memperkuat perkerasannya atau memperlebar lapisan perkerasan yang ada (yang kurang lebarnya).

Untuk pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan ini berpedoman pada Petunjuk Teknis No. 024/T/Bt/1995 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten yang memuat prosedur tata cara pelaksanaan kegiatan pemeliharaan.

47

III.3.2. KONSTRUKSI JEMBATAN

A. Pekerjaan Pemeliharaan

Untuk pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan ini berpedoman pada Petunjuk Teknis No. 019/T/Bt/1995 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten yang memuat prosedur tata cara pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta Petunjuk Teknis No. 022/T/Bt/1995 mengenai Spesifikasi Umum Jembatan Kabupaten.

Pekerjaan pemeliharaan jembatan terdiri dari pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.

Pemeliharaan rutin terdiri dari kegiatan pembersihan semua bagian jembatan, pengecatan ulang rangka dan pembangungan ulang permukaan aspal (bila ada).

Pemeliharaan berkala terdiri dari perbaikan kerusakan kerusakan pada jembatan perbaikan longsoran tepi dengan erosi dan perlindungan gerusan penggantian lantai.

B. Penggantian/Peningkatan Jembatan

Pekerjaan Penggantian/Peningkatan jembatan ini diuraikan secara rinci pada pada Petunjuk Teknis No. 019/T/Bt/1995 mengenai Petunjuk Pemeliharaan Jembatan Kabupaten.

Termasuk dalam pekerjaan penggantian jembatan adalah memperkuat struktur dan menambah lebar jembatan, meliputi penggantian gelegar jembatan, lantai jembatan, struktur pondasi, pilar, dan lain lain.

IV. PELAPORAN, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

IV.1. PELAPORAN

Sesuai dengan Permen PU tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2007, bahwa mekanisme pelaporan subbidang jalan mengikuti Permen PU baik Waktu Pelaporan, Isi Laporan, maupun Penyampaian Laporan. Secara lebih terinci khusus subbidang jalan tentang Format Laporan dan frekwensi penyampaiannya sebagai berikut :

1. Yang dilaporkan 1 kali setahun : • Daftar Induk Jaringan Jalan Kabupaten/kota (Form K-01) • Inventarisasi Jembatan Kabupaten/kota (Form K-10) • Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten/kota ( JL-01) • Data Kondisi Prasarana Jalan Kabupaten/kota (JL-02) • Pemantauan Kesesuaian Program (JL-03) • Data Pendanaan Penanganan Jalan Kabupaten/Kota ( JL-04) • Peta Kabupaten dan lokasi proyek.

2. Yang dilaporkan pada triwulan ke I • Rencana Definitif dan Perubahannya.

3. Yang dilaporkan pada triwulan ke IV • Pemantauan Kualitas Hasil Pekerjaan (JL-08) • Tujuan, Sasaran dan Manfaat (JL-09) • Peningkatan Kinerja Jalan Kabupaten/Kota ( JL-10)

4. Yang dilaporkan setiap triwulan, • Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan (JL-05)

48

• Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (JL-06) • Masalah dan Upaya Pemecahan (JL-07) • Foto pelaksanaan pada progres 0%, 50% dan 100%.

Laporan dapat disampaikan dalam bentuk buku dan CD (hard copy dan soft copy).

IV.2. EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Menteri Teknis dalam hal ini Departemen PU (sesuai PMK No. 128/PMK.07/2006 pasal 31), khusus untuk subbidang jalan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, selanjutnya dilakukan penilaian kinerja sebagai evaluasi atas pemanfataan DAK. Penilaian Kinerja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa aspek penilaian. Masing-masing aspek penilaian mengacu kepada format-format Subbidang Jalan Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2007.

Berikut adalah penilaian masing-masing aspek :

Nilai Format No Aspek Penilaian Bobot

% Angka Huruf

a Peningkatan kinerja jalan Kabupaten/kota 20

10 6-8 <6

Baik Cukup Buruk

JL-10

b Kesesuaian Rencana Kegiatan dalam RD dengan arahan pemanfaatan DAK

20 10 6-8 <6

Baik Cukup Buruk

JL-03

c Kesesuaian Pelaksanaan dengan RD 15

10 6-8 <6

Baik Cukup Buruk

JL-03 JL-05

d Kesesuaian pelaksanaan fisik dengan Spek.Teknis/ Dokumen kontrak

10 10 6-8 <6

Baik Cukup Buruk

JL-05 JL-06

e Pencapaian Sasaran Kegiatan 10 10 6-8 <6

Baik Cukup Buruk

JL-06 JL-07 JL-08

f Dampak dan Manfaat 15 10 6-8 <6

Baik Cukup Buruk

JL-09

g Kepatuhan dan Ketertiban Pelaporan (empat triwulan)

10

10 6-8 <6

Baik Cukup Buruk

JL-01 s/d JL-10

T O T A L 100

Nilai Total = 20% * Nilai (a)/10 + 20% * Nilai (b)/10 + 15% * Nilai (c)/10 +

10% * Nilai (d)/10 + 10% * Nilai (e)/10 + 15% * Nilai (f)/10 + 10% * Nilai (g)/10

Klasifikasi Penilaian: Nilai > 80 Klasifikasi Baik Nilai antara 60 s/d 80 Klasifikasi Cukup Nilai < 60 Klasifikasi Buruk

49

Penjelasan mengenai pelaksanaan penilaian performance DAK

A. Peningkatan Kinerja Jalan Kabupaten/Kota


% Huruf Angka

a Peningkatan Kinerja Jalan Kabupaten/Kota 20

Baik Cukup Buruk

10 6-8 <6

JL-10

Dengan mengacu kepada Form JL-10: a. Penilaian “Baik”, bila

Kenaikan kemantapan jalan 2-3% terhadap tahun sebelumnya. b. Penilaian “Cukup”, bila

Tidak ada kenaikan kemantapan jalan (tetap) terhadap tahun sebelumnya. c. Penilaian “Buruk”, bila

Terjadi penurunan kemantapan jalan terhadap tahun sebelumnya.

B. Kesesuaian Rencana Kegiatan dalam RD dengan arahan pemanfaatan DAK


% Huruf Angka

b

Kesesuaian Rencana Kegiatan dalam RD dengan arahan pemanfaatan DAK

20

Baik Cukup Buruk

10 6-8 <6 JL-03

Dengan mengacu kepada Form JL-03 : a. Penilaian “Baik”, bila

Kesesuaian rencana kegiatan > 80% b. Penilaian “Cukup”, bila

Kesesuaian rencana kegiatan 60% - 80% c. Penilaian “Buruk”, bila

Kesesuaian rencana kegiatan < 60% C. Kesesuaian Pelaksanaan dengan RD


% Huruf Angka

c Kesesuaian Pelaksanaan dengan RD

15 Baik Cukup Buruk

10 6-8 <6

JL-03 JL-05

Dengan mengacu kepada Form JL-03 dan JL-05: a. Penilaian “Baik”, bila

Kesesuaian rencana kegiatan 80% b. Penilaian “Cukup”, bila

Kesesuaian rencana kegiatan 60% - 80% c. Penilaian “Buruk”, bila

Kesesuaian rencana kegiatan < 60%

50

D. Kesesuaian Hasil dengan Spek.Teknis/ Dokumen kontrak


% Huruf Angka

d Kesesuaian pelaksanaan fisik dengan Spek. Teknis/ Dokumen kontrak

10 Baik Cukup Buruk

10 6-8 <6

JL-05 JL-06

Dengan mengacu kepada Form JL-05 dan JL-06: • Penilaian “Baik”, bila

Kesesuaian dokumen kontrak dan pelaksanaan fisik > 80% • Penilaian “Cukup”, bila

Kesesuaian dokumen kontrak dan pelaksanaan fisik 60% - 80% • Penilaian “Buruk”, bila

Kesesuaian dokumen kontrak dan pelaksanaan fisik < 60%

E. Pencapaian Sasaran Kegiatan


% Huruf Angka

e Pencapaian Sasaran Kegiatan

10 Baik Cukup Buruk

10 6-8 <6

JL-06 JL-07 JL-08

a. Penilaian “Baik”, bila

- Pada JL-06, progress tercapai >80% - Pada JL-07, tidak ada permasalahan - Pada JL-08, hasil kualitas pekerjaan >80% baik

b. Penilaian “Cukup”, bila - Pada JL-06, progress tercapai 60% - 80% - Pada JL-07, permasalahan dapat diselesaikan - Pada JL-08, hasil kualitas pekerjaan 60% - 80% baik

c. Penilaian “Buruk”, bila - Pada JL-06, progress tercapai <60% - Pada JL-07, tidak ada permasalahan - Pada JL-08, hasil kualitas pekerjaan <60% baik

F. Dampak dan Manfaat


% Huruf Angka

f Dampak dan Manfaat 15 Baik Cukup Buruk

10 6-8 <6

JL-09

a. Penilaian “Baik” bila

- Diperoleh pertumbuhan ekonomi, memperlancar lalu lintas dan mengurangi ongkos transport.

b. Penilaian “Cukup” - Tidak ada pertumbuhan ekonomi, memperlancar lalu lintas dan ongkos transport

tetap. c. Penilaian “Buruk”

- Tidak ada pertumbuhan ekonomi, tidak memperlancar lalu lintas dan menambah ongkos transport.

51

G. Kepatuhan dan Ketertiban Pelaporan (empat triwulan)


% Huruf Angka

g Kepatuhan dan Ketertiban Pelaporan ( empat triwulan)

10 Baik Cukup Buruk

10 6-8 <6

JL-01 s/d JL-10

a. Penilaian “Baik” bila

- Semua laporan lengkap, disampaikan sesuai pedoman/ peraturan DAK. b. Penilaian “Cukup” bila

- Sebagian laporan lengkap, disampaikan sesuai pedoman/ peraturan DAK. c. Penilaian “Buruk” bila

- Semua/sebagian besar laporan tidak lengkap atau kosong, disampaikan tidak sesuai pedoman/ peraturan DAK.

52

Tabel 2.2 Kegiatan Tahapan Penanganan Jalan Kabupaten/Kota dalam Tahun Anggaran serta

Format yang digunakan No Kegiatan Form 1.

Penyusunan Daftar Induk Ruas Jalan Kabupaten a. Ruas-ruas jalan Kab/Kota yang sudah ditetapkan dalam SK Gubernur masing-

masing Provinsi sesuai UU 13/1980 b. Ruas-ruas jalan Kab/Kota yang ditetapkan dalam SK Bupati/Walikota, sesuai

dengan UU 38/2004 dan PP Jalan 34/2006

K-1 JL-01 JL-02

2. Penyusunan Usulan Prioritas Ruas Jalan Prioritas Nasional untuk meningkatkan meningkatkan integrasi fungsi jaringan

jalan, melalui penanganan jalan kabupaten yang merupakan akses ke Jalan Nasional/ Strategis Nasional atau ke jalan provinsi, minimal 80% dari alokasi DAK.

Prioritas Nasional untuk meningkatkan akses-akses ke daerah potensial, membuka daerah terisolir, terpencil, penanganan daerah rawan bencana serta pendukung pengembangan kawasan perbatasan maksimal 20% dari alokasi DAK.

K-2

3. Penyusunan Daftar Kondisi Jalan a. Survey Kondisi Mengacu SK-77, Tahapan ini masuk dalam Tugas 2 (Survey

Penjajagan Kondisi Jalan) Form S1 b. Kondisi masing-masing segmen berdasarkan persentase kerusakan

Baik : 6 - <11% Sedang : 11 - <16% Rusak : 16 - 23% R.Berat : > 23%

c. Penyusunan Daftar Kondisi Rata-rata Ruas Jalan berdasarkan jumlah segmen terbanyak menurut masing-masing program penanganan

Form S1 Form S1-A

4. Penyusunan Program Penanganan a. Program Penanganan PM (pemeliharaan berkala) b. Program Penanganan PK (peningkatan)

5. Penyusunan Rencana Definitif (RD) a. Besaran alokasi DAK berdasarkan PMK No. 128/PMK.07/2006 b. Alokasi Proporsi Pemanfaatan DAK sesuai Juknis Pemanfaatan DAK bidang

infrastruktur tahun 2007 : - Minimal 70% untuk kegiatan Pemeliharaan Berkala (PM) - Maksimal 30% untuk kegiatan Peningkatan (PK)

c. Usulan RD meliputi : Program penanganan, Nama Ruas Jalan, Panjang Ruas Jalan, Panjang Efektif dan Perkiraan Alokasi Dana

d. Penentuan Panjang Penanganan Efektif : - Program PM menangani kondisi Sedang/Rusak dengan panjang efektif sesuai

persentase kerusakan jalan - Program PK menangani kondisi Rusak Berat dengan panjang efektif sesuai

persentase kerusakan jalan

6. Perencanaan Teknis Jalan/Jembatan Berdasarkan Juknis Ditjen. Bina Marga: a. Petunjuk Teknis No. 013/T/Bt/1995, Survai dan Perencanaan Teknik Jalan Kab. b. Petunjuk Teknis No. 016/T/Bt/1995, Perencanaan Teknis Jembatan Kab. c. Petunjuk Teknis No. 017/T/Bt/1995, Gambar Perencanaan Teknis Jembatan Kab.

7. Pelaksanaan Pekerjaan - Pekerjaan Pemeliharaan dan Peningkatan

a. Petujuk Teknis Pemeliharaan Jalan No. 024/T/BT/1995 b. Petujuk Teknis Pemeliharaan Jembatan No. 019/T/BT/1995 c. Spesifikasi Umum Jalan dan Jembatan

8. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan, Pelaporan dan Penilaian Kinerja Terlampir kriteria penilaian kinerja pelaksanaan pemanfaatan DAK

JL 03 sd JL 09, Peta, Foto

Pelaksanaan

Kab Prov Pusat1 Penyusunan Daftar Induk Ruas Jalan Kabupaten K1

a. Ruas-ruas jalan Kab/Kota yang sudah ditetapkan dalam SK Gubernur JL-01 masing-masing Provinsi sesuai UU 13/1980 JL-02

b. Ruas-ruas jalan Kab/Kota yang ditetapkan dalam SK Bupati/Walikota, sesuai dengan UU 38/2004 dan PP Jalan 34/2006

2 Penyusunan Usulan Penanganan Ruas Jalan - Prioritas Nasional untuk meningkatkan meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, melalui penanganan jalan kabupaten yang merupakan akses ke Jalan K2 Nasional/Strategis Nasional atau ke jalan provinsi, minimal 80% dari alokasi DAK.- Prioritas Nasional untuk meningkatkan akses-akses ke daerah potensial, membuka daerah terisolir, terpencil, penanganan daerah rawan bencana serta pendukung pengembangan kawasan perbatasan maksimal 20% dari alokasi DAK.

3 Penyusunan Program Penanganana. Survey Kondisi Mengacu SK-77, Tahapan ini masuk dalam Tugas 2 (Survey S1

Penjajagan Kondisi Jalan) Form S1 S1-Ab. Kondisi masing-masing segmen berdasarkan persentase kerusakan

Baik : <11% Sedang : 11 - <16% Rusak : 16-23% R.Berat : > 23%

c. Penyusunan Daftar Kondisi Rata-rata Ruas Jalan berdasarkan jumlah segmen terbanyak menurut masing-masing program penanganan

4 Penyusunan Program Penanganan a. Program Penanganan PM (pemeliharaan berkala)b. Program Penanganan PK (peningkatan)

Keterangan :

: Pelaksana.

: Pembina, dalam hal penyiapan NSPM yang menunjang kegiatan Perencanaan dan Pemrograman, Perencanaan Teknik, Pelaksanaan Konstruksi, Monitoring dan Evaluasi.

Pembina Pusat dari Ditjen Bina Marga yang terdiri dari unsur Perencanaan dan Pemrograman, Perencanaan Teknik dan Pelaksanaan.

FormApr MeiMar

Tahun N

Jun

Gambar 2.1 Tahapan Penanganan Jalan Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan DAK (Dana Alokasi Khusus) per Tahun AnggaranKegiatanNo

Jan FebPelaks/Pembina

Agt SepJul

Penyusunan PrioritasRuas Jalan

Daftar Prioritas Ruas Jalan dan

Jembatan

Survey

Daftar Kondisi Segmen Jalan/Jembatan

Penyusunan Kondisi Ruas Jalan/Jembatan

Daftar Kondisi Ruas Jalan/Jembatan

Daftar Program Penanganan Ruas Jalan/Jembatan

Daftar Induk Ruas Jalan Kabupaten/

Kota

54

Kab Prov Pusat5 Penyusunan Rencana Definitif (RD)

a. Besaran alokasi DAK berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.07/2006b. Alokasi Proporsi Pemanfaatan DAK sesuai Juknis Pemanfaatan DAK bidang

infrastruktur tahun 2007 :- Minimal 70% untuk kegiatan Pemeliharaan Berkala (PM)- Maksimal 30% untuk kegiatan Peningkatan (PK)

c. Usulan RD meliputi : Program penanganan, Nama Ruas Jalan, Panjang Ruas Jalan, Panjang Efektif dan Perkiraan Alokasi Dana

d. Penentuan Panjang Penanganan Efektif :- Program PM menangani kondisi Sedang/Rusak dengan panjang efektif sesuai persentase kerusakan jalan- Program PK menangani kondisi Rusak Berat dengan panjang efektif sesuai persentase kerusakan jalan

6 Perencanaan Teknis Jalan/Jembatan Berdasarkan Juknis Ditjen. Bina Marga:a. Petunjuk Teknis No. 013/T/Bt/1995, Survai dan Perencanaan Teknik Jalan Kab.b. Petunjuk Teknis No. 016/T/Bt/1995, Perencanaan Teknis Jembatan Kab.c. Petunjuk Teknis No. 017/T/Bt/1995, Gambar Perencanaan Teknis Jembatan Kab.

7 Pelaksanaan Pekerjaan- Pekerjaan Pemeliharaan dan Peningkatana. Petujuk Teknis Pemeliharaan Jalan No. 024/T/BT/1995b. Petujuk Teknis Pemeliharaan Jembatan No. 019/T/BT/1995c. Spesifikasi Umum Jalan dan Jembatan No. 022/T/BT/1995

8

Terlampir kriteria penilaian kinerja pelaksanaan pemanfaatan DAK Peta

Keterangan :

: Pelaksana.

: Pembina, dalam hal penyiapan NSPM yang menunjang kegiatan Perencanaan dan Pemrograman, Perencanaan Teknik, Pelaksanaan Konstruksi, Monitoring dan Evaluasi.

Pembina Pusat dari Ditjen Bina Marga yang terdiri dari unsur Perencanaan dan Pemrograman, Perencanaan Teknik dan Pelaksanaan.

Lanjutan Gambar 2.1 Tahapan Penanganan ...............

Foto pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan, Pelaporan dan Penilaian Kinerja

Kegiatan

JL-03 sd JL-10

NoOkt Nop

FormDes

Pelaks/PembinaTahun N+1

Jan Feb Mar

Rencana Definitif (RD)

Survey Disain Jalan/Jembatan dan Analisa

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan serta Penilaian Kinerja

Proses Tender

Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan

55

FORM K-2

PROPINSI :

KABUPATEN : DIISI OLEH : TANGGAL :

LHR KOTA UTAMA /NO PAN- KONDISI LE- KEND. AKTIVITAS

RUAS JANG BAR RODA4 YANG DILAYANI(Km) (m) /Tahun

1 3 4 5 6 7 (A) Prioritas nasional, akses ke jalan Nasional/Provinsi

(B) Prioritas nasional, ruas-ruas jalan di daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, rawan bencana, dll.

USULAN RUAS JALAN PRIORITAS

NAMA RUAS

2

FORM S1

KABUPATEN DISURVAI OLEH : FAKTORPENYESUAI

TANGGAL TIPE KENDARAAN : ODOMETER

NO. RUAS

NAMA RUAS KM. ODOM

KM. YSD(YANG SUDAH

HAL DARI DISESUAIKAN)

Lbng Lmbk Erosi Alur Glbg Kmrg

.9

.8

.7

.6

.5

.4

.3

.2

.1

.0

.9

.8

.7

.6

.5

.4

.3

.2

.1

.0AWALODOM A: Aspal B: Batu KERUSAKAN PERMUKAAN : % LUAS

B: Beton TIPE 1 2 3 4 K: Kerikil T: Tanah KERUSAKAN BAIK SDNG RUSAK RS.BRT

B: Baik S: Sedang R: Rusak RB: Rusak Berat BERASPALB Lubang-lubang 0 - 1 1 - 5 5 - 15 > 15C Legokan 0 - 5 5 - 10 10 - 50 > 50D Retak-retak 0 - 3 3 - 12 12 - 25 > 25E Alur bekas roda 0 - 3 3 - 5 5 - 25 > 25

TDK BERASPAL

F Lubang-lubangG Titik2 lembekH Erosi permukaan I Alur bekas rodaJ Bergelombang > 50

10 - 25

KONDISI PERMUKAAN

TITIK PENGENAL PANGKAL RUAS

3 - 10

10 - 2510 - 2515 - 50 > 50

0 - 3

0 - 3

0 - 30 - 5

10 - 50

3 - 103 - 105 - 15

> 25

> 25> 25

0 - 3 3 - 10

I J KF

KM IKHTISAR SITUASI JALAN Odometer

A

JALANLbar(m) M

YSD sepeTi- Kon.

Bahuina-Dra

C L KKmrg

EAlurLgokLbngPERMUKAAN

G H

RetakD

TITIK PENGENAL UJUNG RUAS

B

PANGKAL RUAS UJUNG RUAS

ANGKA KM ODOM

... / ….

TIPE PERMUKAAN

SURVAI PENJAJAGAN KONDISI JALAN

PENILAIAN

57

KABUPATEN : LABUHAN BATU DISURVAI OLEH : B. SYAFRUDDIN FAKTORPENYESUAI

TANGGAL : 10 - 10 - 1993 TIPE KENDARAAN : TOYOTA KIJANG ODOMETER

NO. RUAS

NAMA RUAS KM. ODOM

KM. YSD(YANG SUDAH

HAL DARI DISESUAIKAN)

Lbng Lmbk Erosi Alur Glbg Kmrg

.9

.8

.7

.6

.5

.4

.3 A. Rintis

.2

.1

.0

.9

.8

.7

.6

.5

.4

.3

.2

.1

.0AWALODOM A: Aspal B: Batu KERUSAKAN PERMUKAAN : % LUAS

B: Beton TIPE 1 2 3 4 K: Kerikil T: Tanah KERUSAKAN BAIK SDNG RUSAK RS.BRT

B: Baik S: Sedang R: Rusak RB: Rusak Berat BERASPALB Lubang-lubang 0 - 1 1 - 5 5 - 15 > 15C Legokan 0 - 5 5 - 10 10 - 50 > 50D Retak-retak 0 - 3 3 - 12 12 - 25 > 25E Alur bekas roda 0 - 3 3 - 5 5 - 25 > 25

TDK BERASPAL

F Lubang-lubangG Titik2 lembekH Erosi permukaan I Alur bekas rodaJ Bergelombang

CONTOH PERHITUNGAN

PENILAIAN

0,96

7,2

6,9

31 / 03

S 3,56,0 0,0

A

TITIK PENGENAL UJUNG RUAS

5

G H

7,2 1,1

7,5

7,9

YSDB

S 3,5

M

1,8

S

S 3,5

S

3,5

6,5

A

K

SIMPANG RINTIS RINTIS

L KKmrgRetak

DC

PANGKAL RUAS UJUNG RUAS

LbngPERMUKAAN36 / KD.Rintis

TIPE PERMUKAAN

peTi- se

A

Kon.(m)

A

A

3,5

KM IKHTISAR SITUASI JALAN Odometer

ALbar

JALAN ina-Dra

I JF

EAlurLgok Bahu

0 - 3 3 - 10

> 25> 50

0 - 3

0 - 3

0 - 30 - 5 15 - 50

10 - 50

3 - 105 - 15

> 25> 253 - 10

FORM S1. SURVAI PENJAJAGAN KONDISI JALAN

ANGKA KM ODOM

> 50

10 - 25

KONDISI PERMUKAAN

TITIK PENGENAL PANGKAL RUAS

3 - 10

10 - 2510 - 25

2 5 4 4 4 24

1 1 0 1 1 1 5

5 2 4 4 4 4 23

4 4 3 4 4 3 22

3 2 3 2 3 3 16

4 4 4 5 3 4 24

4 4 4 4 4 4 24

4 2 2 2 3 2 15

2 2 2 2 2 2 12

6 4 5 3 3 3 24

5 4 2 4 5 2 22

4 5 3 3 4 4 23

4 5 4 3 3 4 23

3 3 5 5 4 3 23

5 4 4 5 3 3 24

2 1 0 2 0 2 7

2 2 2 2 2 2 12

2 4 2 2 2 2 14

2 1 2 2 2 2 11

2 3 3 2 2 2 14

3

3

01

3103

5 4 4 4 24

4 5 3 3 4 4 23

4 5 4 3 3 4

58

FORM S1-A

Propinsi :Kabupaten :No Ruas : 01.001Nama Ruas : Kota 1 - Kota Kec.2Awal Km Ruas : 21.000Akhir Km Ruas : 22.000

Nilai Kerusakan(%) PR PM PK

1 2 3 4 5 6 7

1234567891011121314151617181920

Program/Kegiatan :Target Efektif :

PENENTUAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGANAN SUATU RUAS JALAN

Keterangan

Jumlah Nilai Kerusakan (%)

Program Penanganan

Rata-rata Nilai Kerusakan per segmen (%)

Jumlah Segmen yang ditanganiPanjang segmen tiap penanganan (m)

No SegmenNo

59

Propinsi :Kanbupaten :No Ruas : 01.001Nama Ruas : Kota 1 - Kota Kec.2Awal Km Ruas : 21.000Akhir Km Ruas : 22.000

Nilai Kerusakan(%) PR PM PK

1 2 3 4 5 6 7

1 1 24 24 PK2 2 5 5 PR3 3 23 23 PM4 4 22 22 PM5 5 16 16 PM6 6 24 24 PK7 7 24 24 PK8 8 15 15 PM9 9 12 12 PM10 10 24 24 PK11 11 22 22 PM12 12 23 23 PM13 13 23 23 PM14 14 23 23 PM15 15 24 24 PK16 16 7 7 PR17 17 12 12 PM18 18 14 14 PM19 19 11 11 PM20 20 14 14 PM

12,00 230,00 120,00 2 13 5

200 1.300 500 6,00 17,69 24,00

Program/Kegiatan : PMTarget Efektif : 17.69% dari jumlah panjang segmen yang ditangani

17.69% x 1300 m230,00 m

Catatan:Kolom, 1 : nomor urut

2 : Diisi odometer sesuai dengan hasil survey per 100 meter dari Tabel S13 : Diisi Nilai Kerusakan (%) dari kolom Penilaian Tabel S14 : Diisi Nilai Kerusakan dari kolom 3 apabila Nilai Prosentase < 11%5 : Diisi Nilai Kerusakan dari kolom 3 apabila Nilai Prosentase 11-23%6 : Diisi Nilai Kerusakan dari kolom 3 apabila Nilai Prosentase >23 %

Baris : - "Jumlah Nilai Kerusakan" adalah total Jumlah Nilai Kerusakan pada kolom program penanganan (kolom 4, 5, dan 6)- "Jumlah Segmen yang ditangani" adalah jumlah segmen pada kolom program penanganan (kolom 4, 5, dan 6)- "Panjang segmen tiap penanganan" adalah jumlah segmen dikali panjang segmen yang ditangani kolom program penanganan (kolom 4, 5, dan 6)- "Rata-rata Nilai Kerusakan per segmen" adalah Jumlah Nilai Kerusakan dibagi Jumlah Segmen masing-masing program penanganan, contoh (pada kolom 5) : 230/13 = 17.69%

CONTOH PERHITUNGAN FORM S1-A

PENENTUAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGANAN SUATU RUAS JALAN

Keterangan

Jumlah Nilai Kerusakan (%)

Program Penanganan

Rata-rata Nilai Kerusakan per segmen (%)

Jumlah Segmen yang ditanganiPanjang segmen tiap penanganan (m)

No SegmenNo

PEMANTAUAN DAK BIDANG INFRASTRUKRTUR TAHUN 2007PRASARANA JALAN KABUPATEN/KOTA …………….

PETA PROPINSI /KABUPATEN/KOTA DAN LOKASI PROYEK

Catatan : Peta berwarna Jaringan Jalan Kabupaten/Kota ybs, lengkap dengan nomor ruas dan legenda berdasarkan status jalan Nasional/Provinsi/Kab/Kota

61

Propinsi :Kabupaten :Bulan :

Paket : Paket : Paket :Lokasi Pekerjaan : Lokasi Pekerjaan : Lokasi Pekerjaan :

Paket : Paket : Paket :Lokasi Pekerjaan : Lokasi Pekerjaan : Lokasi Pekerjaan :

Catatan : Diisi dengan foto keadaan sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan kegiatan (progres 0%, 50% dan 100%)

FOTO PELAKSANAAN PEKERJAANDAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2007

PRASARANA JALAN KABUPATEN/KOTA

62

Propinsi :Kabupaten/Kot :

Aspal (AC/HRS)

Penetrasi Macadam

Telford/Kerikil Tanah Belum

Tembus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Catatan :

1 diisi no urut ruas jalan 6 diisi titik pengenal ujung ruas jalan tsb, contoh Pertigaan arah Sadang2 diisi no kode Kabupaten / Kota yang bersangkutan 7 diisi nama-nama Kecamatan yang dilalui jalan tersebut, contoh Sukamandi, Kalijati3 diisi no ruas jalan dalam Kabupaten / Kota ybs 8 diisi panjang ruas jalan tersebut dalam kilometer, contoh 23,504 diisi nama ruas jalan, contoh Sukamandi - Kalijati 9 diisi lebar perkerasan jalan tersebut dalam meter, contoh 4,55 diisi titik pengenal pangkal ruas jalan tsb, contoh Pertigaan Sukam 10 - 14 diisi tiap panjang tiap jenis permukaan dalam ruas ybs. Contoh : Aspal = 10,5 km, PM = 5,0 km. Dst.

(sesuai SK Bupati/Walikota)

FORM JL - 01

KeteranganTitik

Pengenal Pangkal

Titik Pengenal

Ujung

Nama Kecamatan Yang dilalui

Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten/Kota

NoNo.

Kab./Kota

No. Ruas

Panjang Tiap Jenis Permukaan (Km)

Nama RuasPanjang

Ruas (Km)

Lebar Rata -

Rata (m)

Data diisi untuk seluruh ruas yang ada di Kabupaten/Kota ybs, dan diisi secara lengkap sekali saja (dilampirkan SK Gubernur/ SK Kabupaten /Kota tentang penetapan status jalan kab/kota)

63

PropinsiKabupaten

(Km) (m) Baik Sedang Rusak Rusak Berat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Catatan :# Data diisi untuk seluruh jalan yang ada di Kabupaten / Kota ybs, dan diisi secara lengkap sekali saja

1 - 4 = diisi sama seperti cara pengisian pada form JL - 015 = diisi panjang jalan pada ruas tersebut dalam kilometer6 = diisi panjang jembatan tersebut dalam meter

7-10 = diisi panjang jalan / jembatan untuk masing-masing kondisi pada ruas jalan tersebut dalam kilometer/meter, contoh Baik = 3,5, Sedang = 4,0 dst. (status akhir TA. 2006)11 = diisi jumlah lalu lintas harian rata-rata yang lewat pada ruas tersebut, contoh 55012 = diisi status jalan yang dituju oleh ruas jalan tersebut, contoh Nasional, Provinsi, Kabupaten13 = diisi perkiraan jumlah penduduk yang dilayani atau bermukim disepanjang ruas jalan tersebut, contoh 35.500

FORM JL - 02

Panjang Tiap Kondisi KeteranganLHR Rata-

rataAkses ke Jalan

N/P/K

Jumlah Penduduk

yang dilayani

DATA KONDISI PRASARANA JALAN KABUPATEN/KOTA

No Panjang No.

Ruas Nama Ruas / JembatanNo.

Kab./Kota

64

PropinsiKabupaten

Gambar Spesifikasi RAB

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan : # Data diisi secara lengkap sekali saja dengan mengacu pada kegiatan dalam Rencana Definitif ( RD )

1 = No. urut2 = diisi nama paket pekerjaan atau nama ruas jalan / jembatan yang ditangani3 = diisi nama Kecamatan yang dilalui ruas jalan tersebut4 = diisi kesesuaian rencana definitif ( RD ) dengan pemanfaatan DAK5 = diisi kesesuaian program penanganan pada ruas tersebut dengan rencana definitif ( RD )6 = diisi alasan terhadap ketidaksesuaian yang ada

7-9 = diisi kelengkapan dokumen yang ada10 = diisi hal - hal yang perlu ditambahkan

No

PEMANTAUAN KESESUAIAN PROGRAMPENYELENGGRAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2007, PRASARANA JALAN KABUPATEN/KOTA

2

Kesesuaian Program

dengan RD (Ya / Tidak)

Kesesuaian RD dengan

Pemanfaatan DAK (Ya / Tidak)

Nama Kecamatan yang dilalui

Nama Paket ( Ruas Jalan / Jembatan )

Kelengkapan Dokumen (Ada/Tidak Ada)

KeteranganAlasan Ketidaksesuaian

FORM JL - 03

65

PropinsiKabupaten

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Jalana Pemeliharaan Rutinb Pemeliharaan Berkalac Peningkatand Pembangunane Transisi/Daruratf Jalan yang tidak ditangani

Sub Total Jalan

2 Jembatana Pemeliharaanb Pembangunan c Jembatan yang tidak ditangani

Sub Total Jembatan3 APBD Bidang Jalan4 Total APBD5 % Penanganan APBD Bid.Jalan

Catatan : # Data diisi secara lengkap sekali saja

1 = No. urut 11 = diisi target / panjang efektif ruas jalan yang didanai dengan alokasi dari dana pinjaman 2 = diisi jenis program penanganan sebagaimana tertera di atas TA. 20073 = diisi target / panjang efektif yang didanai dengan alokasi dari APBD pada TA - 2006 12 = diisi jumlah biaya yang didanai dengan alokasi dari dana pinjaman pada TA - 20074 = diisi jumlah biaya yang didanai dengan alokasi dari APBD pada TA - 2006 13 = diisi target / panjang efektif ruas jalan yang didanai dengan alokasi dari APBD,5 = diisi target / panjang efektif ruas jalan yang didanai dengan alokasi dari APBD TA-2007 DAK, sektoral dan pinjaman pada TA - 20076 = diisi jumlah biaya yang didanai dengan alokasi dari APBD pada TA - 2007 14 = diisi jumlah biaya yang didanai dengan alokasi dari APBD, DAK, sektoral dan7 = diisi target/panjang efektif ruas jalan yg didanai dengan alokasi dari DAK TA 2007 dan pinjaman pada TA - 20078 = diisi jumlah biaya yang didanai dengan alokasi DAK non DR bidang jalan pada TA - 20079 = diisi target / panjang efektif ruas jalan didanai dengan alokasi dari dana sektoral TA - 2007

10 = diisi jumlah biaya yang didanai dengan alokasi dari dana sektoral pada TA - 2007

FORM JL - 04

DATA PENDANAAN PENANGANAN JALAN KABUPATEN/KOTA

Target (Km/m) Biaya (Juta Rp) Target

(Km/m)Target (Km/m) Biaya (Juta Rp) Target

(Km/m)

APBD Untuk Bid. Jalan DAK Untuk Bid Jalan

Biaya (Juta Rp) Target (Km/m)

ALOKASI TA - 2007

Biaya (Juta Rp) Target (Km/m) Biaya (Juta Rp)

Sektor (Pusat) Pinjaman/Hibah Total

Biaya (Juta Rp)

2

Realisasi APBD 2006No. Program Penanganan

66

PropinsiKabupaten

(m) Unit DAK Pendamping Total

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Catatan : # Data diisi secara lengkap sekali saja dengan mengacu pada kegiatan dalam Rencana Definitif (RD)

1 = No. urut 8 = diisi metoda pelaksanaan/kontrak yang digunakan, seperti Swakelola atau dikontrakkan2 = diisi nama paket pekerjaan atau nama ruas jalan / jembatan yang ditangani 9 = diisi tanggal kontrak atau tanggal SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)3 = diisi nama Kecamatan yang dilalui Ruas Jalan tersebut 10 = diisi tanggal direncanakan pekerjaan akan diselesaikan (PHO)4 = diisi target efektif dalam Km/m dari paket ybs 11 = diisi waktu pelaksanaan dalam hari5 = diisi besarnya dana alokasi DAKuntuk per paket ybs 12 = diisi nama Pinpro/Pinbagpro/Pinket yang menangani paket tersebut6 = diisi besarnya dana alokasi pendamping dari APBD untuk paket ybs 13 = diisi nama Kontraktor/Pelaksana yang menangani paket tersebut (diisi jika pekerjaan dilaksanakan dengan cara kontrak)7 = diisi besarnya dana alokasi total untuk paket ybs 14 = diisi nama pengawas pekerjaan yang menangani paket tersebut

FORM JL - 05

Kontraktor Pengawas Lapangan

Tanggal SPMK

Rencana PHO

Waktu Pelaksanaan

(Hari)

Pimpro / Pimbagpro /

Pimket

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEKERJAANDAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2007, PRASARANA JALAN KABUPATEN/KOTA

Keterangan

# Swakelola adalah pekerjaan yang melibatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat

2

Target / Volume Metoda Pelaks. (Swa,

Kontrak, dll)

No Nama Paket ( Ruas Jalan / Jembatan )Nama

Kecamatan yang dilalui

Biaya (Ribu Rp)

4

67

PropinsiKabupatenStatus

(Km) (m) Fisik Keu. Fisik Keu. Fisik Keu.

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Catatan : # Data diisi secara lengkap dan dilaporkan secara Bulanan dan Triwulanan

3

Keterangan

2

Biaya (Rp.)Rencana (%) Realisasi (%) Deviasi (%) Jumlah

Tenaga yang terserap

FORM JL - 06

DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2007, PRASARANA JALAN KABUPATEN/KOTA

No Nama Paket ( Ruas Jalan / Jembatan )

Target Masalah Pokok yang Dihadapi

PEMANTAUAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Triwulan ke : Status Progres per :

68

FORM JL - 07

Propinsi : Kabupaten :

1 3 4 5 6

Catatan : # Data diisi secara lengkap dan dilaporkan secara Bulanan dan Triwulanan

MASALAH DAN UPAYA PEMECAHAN

Instansi Terkait Status Perkembangan Penyelesaian Masalah

2


No Nama Paket ( Ruas Jalan / Jembatan ) Masalah Pelaksanaan di lapangan

Upaya Pemecahan Masalah yang telah dilakukan

Triwulan ke :Status Progres per :

69

Propinsi : Kabupaten:

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Catatan : Isian Tabel adalah Kualitas Pekerjaan di Lapangan sesuai kegiatan yang tercantum dalam Rencana Definitif (RD) dalam kategori : Baik, Sedang, Buruk, dan Sangat Buruk Dilaporkan pada triwulan ke - IV (terakhir) atau setelah kegiatan selesai dilaksanakanLHR adalah Lalulintas harian rata-rata setelah dilakukan penanganan jalan oleh DAK

FORM JL - 08PEMANTAUAN KUALITAS HASIL PEKERJAAN

Lainnya

PEKERJAAN JEMBATANPEKERJAAN JALAN

Perkerasan Bahu Drainase Trotoar


No

2

PengecatanLainnyaTaludNama Paket ( Ruas Jalan /

Jembatan ) Pagar Pengaman

LHR (smp/jam) KeteranganBeton Kayu/Baja Oprit

Triwulan ke :Status Progres per :

70

PropinsiKabupaten

1 3 4 15

Catatan : Diisi dengan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Definitif (RD) & dilaporkan pada triwulan ke - IV (terakhir) atau setelah kegiatan selesai dilaksanakan

FORM JL - 09TUJUAN , SASARAN, DAN MANFAAT

Tujuan / SasaranManfaat ditanganinya Pekerjaan

tersebut2

NoNama Paket ( Ruas Jalan / Jembatan

)Keterangan

DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2007, PRASARANA JALAN KABUPATEN/KOTATriwulan ke :Status Progres per :

71

FORM JL-10

PropinsiKabupaten

(Km) (m) Baik Sedang Rusak Rusak Berat Baik Sedang Rusak Rusak

Berat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TOTAL

Catata# Data diisi untuk seluruh jalan yang ada di Kabupaten / Kota ybs, dan diisi secara lengkap sekali saja# Data diisi untuk seluruh yang ada di Kabupaten / Kota ybs, dan diisi secara lengkap pada Triwulan IV

1 -10 = diisi sama seperti cara pengisian pada form JL - 02 (status akhir tahun 2006)11-14 = diisi sama seperti cara pengisian pada pada kolom 7-10 (status akhir tahun 2007)

Akhir 2007 Panjang

Keterangan Panjang Tiap Kondisi (Km)

PENINGKATAN KINERJA JALAN KABUPATEN/KOTA

NoNo.

Kab./Kota

No. Ruas Nama Ruas / Jembatan

Panjang Tiap Kondisi (Km) Akhir 2006

72

DAFTAR INDUK JARINGAN JALAN KABUPATENPropinsi :Kabuapten/Kota :

1 4 5 6 7 8 9 10.1 10.2 11 12.1 12.2 13 14 15.1 15.2 16 17 18 19 20 21 22 23

TOTAL

1. Nomor Ruas 7. Klasifikasi Fungsi Ruas 8. Status Administrasi 12.2. Kondisi 16. Kelas Rencana Lalu Lintas400 = Jalan dalam Kota TRAN = Transmigrasi K = Kabupaten B = Baik KRLL 1 = LHR < 50500 = Jalan Irigasi PIR = Perkebunan Inti Rakyat D = Desa S = Sedang KRLL 2 = LHR < 51 - 200600 = Jalan Baru NMG = Ekspor Non Migas P = Perkebunan SR = Sedang/Rusak KRLL 3 = LHR < 201 - 500700 = Jalan Tranmigrasi PAR = Pariwisata H = Hutan R = Rusak KRLL 4 = LHR < 501 - 1500800 = Jalan Perkebunan LU = Pelayanan Umum T = Transmigrasi RB = Rusak Berat KRLL 5 = LHR > 1500900 = Jalan Desa JJS = Jaringan Jalan Strategis A = Irigasi 10.1 dan 10.2

JI = Jaringan irigasi BM = Propinsi/Pusat PAL Km Panjang Bagian doukur dari pangkal ruas (KM. 0.0)KOTA = Jalan Kota 12.1. Tipe 13. Hambatan lalu - lintasUH = Jalan Pengusahaan Hutan A = Aspal TB = Terbuka untuk kendaraan Roda 4 sepanjang tahun.

Catatan : K = Kerikil TMH = Tertutup untuk kendaraan roda 4 pada musim hujan# Data Diisi untuk seluruh Ruas yang ada di Kabupaten/Kota ybs, dan diisi secara lengkap sekali saja B = Batu TST = Tertutup untuk kendaraan Roda 4 sepanjang tahun.

T = TanahC = Beton

Hal. 1 dari ……

FORM K-01

Penduduk

(Jiwa)

Bln Thn Peruba

han Data Status Rawan

Total LHR

Studi

Status per bulan/tahun

Panjang Bagian Permukaan Jalan

KR LL

Total LHR

Kend. Roda 4

Ekivalen Roda 4

Bln Thn Perenc. Terakhi

r Tipe Kondisi

Tahun Pekerjaan Akhir

Tipe Kondisi

Hambatan L.L

PENENTUAN RUAS JALAN

Pal Km Awal

KARAKTERISTIK YANG ADA

Pal Km Akhir

LebarKlasifikasi Ruas

Kode Status Adm

Trmsk Kecamatan

No. Ruas Nama Pangkal Ruas Titik Pengenal

Pangkal

Panj. Ruas (Km)

2

Nama Ujung Ruas

3

Titik Pengenal Ujung

73

PROGRAM PEMELIHARAAN

TAHUN/TAHUN

TANGGAL DISIAPKAN

RURAL ROAD

OLEH : DEVELOPMENT PROJECT PROVINSI : ……………….. KABUPATEN/KOTA : …………….

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18

Catatan :# Data diisi untuk seluruh ruas jembatan yang ada di Kabupaten/Kota ybs, dan diisi secara lengkap sekali saja

5. Tipe penyebrangan Bahan 15. Tipe Pondasi KondisiJN = Jalan K = Kayu CA = Cakar Ayam 0 = Baik sekaliKA = Kereta Api S = Pasangan Bata LS = Langsung 1 = Rusak ringan, memerlukan pemel. RutinS = Sungai M = Pasangan Batu TP = Tiang Pancang 2 = Rusak, perbaikan berkalaL = Lain - lain G = Bronjong dan Sejenisnya PB = Bore Pile 3 = Rusak Berat, perbaikan secepatnya dalam kurun 1 thn

H = Pasangan Batu Kosong SU = Sumuran 4 = Kritis, penaganan segera9. Tipe Bangunan Atas D = Beton Tak Bertulang TU = Tiang Ulir 5 = Jembatan runtuh

B = Gorong-gorong Kotak T = Beton Bertulang BR = Kawat BronjongY = Gorong-gorong Pipa P = Beton Pratekan LL = Lain - lainT = Gantung B = BajaW = Sokongan Gantung U = Lantai baja bergelombang 18. Tipe Kepala JembatanG = Gelagar Y = Pipa baja diisi beton A = Kep (Cap)M = Gelagar Komposit J = Aluminium B = Dinding PenuhL = Balok Pelengkung E = Neoprene / KaretE = Pelengkung F = Teflon Tipe PilarP = Plat V = PVC C = Kep (Cap)R = Rangka X = Geotextile P = Dinding PenuhS = Jembatan Sementara O = Tanah Biasa/Lempung atau timbunan S = Satu KolomFX = Ferry A = Aspal D = Dua KolomKX = Lintasan Kereta Api R = Kerikil Pasir T = Tiga Kolom atau PenuhWX = Lintasan Basah W = Macadam L = Lain-lainU = Lain-lain L = Lain-lain

16

Hal. 1 dari …..

BahanKondisi

Kep. Jembatan

Tipe

Pondasi

Bahan

19

Tipe/Kondisi

9

Tipe

11

KondisiKondisi Kondisi

13

Tipe

FORM - K10IKHTISAR INVENTARISASI JEMBATAN

Tipe

No. Ruas

JEMBATAN Ukuran

Panjang (m)

Asal

Lebar (m)

Jumlah bentang

No. Urut Tipe

Baha

nNama Jembatan/Sungai PAL Km

Tipe Penyeber

angan

Bangunan Atas Lantai Sandaran

KODE KODE



ttd

DJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN 3.a. : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 39/PRT/M/2006 TANGGAL : 29 Desember 2006

PETUNJUK TEKNIS SUB BIDANG AIR BERSIH

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kewajiban Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia, seperti air minum, memotivasi Pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) khususnya bagi masyarakat perdesaan yang notabene merupakan masyarakat dengan tingkat pelayanan SPAM terendah. Sesuai dengan data BPS, cakupan pelayanan SPAM di perdesaan hanya 8%. Selain itu, Pemerintah juga terpacu untuk mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015, yaitu menurunkan separuh proporsi penduduk yang belum terlayani fasilitas air minum.

Penyediaan air minum untuk kawasan kumuh perkotaan, permukiman nelayan dan perdesaan dapat dilakukan melalui sistem penyediaan air minum dengan teknologi sederhana (untuk selanjutnya disingkat Air Minum Sederhana). Hal tersebut mempertimbangkan agar prasarana air minum yang dibangun dapat dikelola oleh masyarakat pengguna itu sendiri dalam skala komunal, bersifat mudah dan ekonomis dalam pembangunan, operasional dan pemeliharaan serta pengelolaannya. Memperhatikan bahwa prioritas lokasi-lokasi yang akan menjadi lingkup pelaksanaan adalah desa/kelurahan yang belum pernah mendapat pelayanan air minum secara formal (pelayanan oleh perusahaan daerah air minum setempat), maka perlu diberikan acuan petunjuk bagi para pelaksana program, baik untuk aparat pemerintah terkait maupun untuk masyarakat sebagai aktor utama pelaksanaan program, dengan demikian akan diperoleh arah, pengertian dan pengetahuan yang sama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan bahwa:

• DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

• Besaran alokasi DAK ditentukan berdasarkan kriteria umum, khusus, serta teknis. Menteri teknis menyampaikan Kriteria Teknis yang dirumuskan melalui indeks teknis

• Berdasarkan Penetapan alokasi DAK, Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK

1. Maksud

Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada para pelaksana dan pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan perencanaan prasarana air bersih sederhana.

2. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian, ketertiban, dan ketepatan dalam pembangunan prasarana air minum sederhana sehingga prasarana yang dibangun dapat dimanfaatkan secara andal dan berkelanjutan.

75

C. RUANG LINGKUP

Dalam melakukan pemilihan kegiatan DAK sub bidang air minum, terlebih dahulu melakukan review atau kajian terhadap sistem eksisting atau sistem yang sudah ada. Petunjuk teknis ini menjelaskan kriteria, perhitungan, data dan tahapan yang diperlukan dalam perencanaan prasarana air minum sederhana, meliputi pembangunan baru, rehabilitasi, dan optimalisasi. Pembangunan infrastuktur baru meliputi perencanaan bangunan pengambilan air baku, unit pengolahan, perpipaan, perpompaan, dan unit pemanfaatan sesuai lingkup program.

Secara rinci petunjuk teknis air minum sederhana ini agar menggunakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Sederhana yang antara lain terdiri dari:

− Petunjuk Teknis Pembangunan Penangkap Mata Air (PMA) − Petunjuk Teknis Pembangunan Sumur Air Tanah Sedang/Dalam (SATS/D) − Petunjuk Teknis Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS) − Petunjuk Teknis Pembangunan Penampungan Air Hujan (PAH) − Petunjuk Teknis Pembangunan Bangunan Pengambilan Air Baku − Petunjuk Teknis Pembangunan Hidran Umum − Petunjuk Teknis Pemasangan Perpipaan − Petunjuk Teknis Pembangunan Pompa Hidram − Petunjuk Teknis Pembangunan Destilator Surya Atap Kaca (DSAK) − Petunjuk Teknis Operasional dan Pemeliharaan

II. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

A. KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN DANA PERIMBANGAN (DAK)

Menunjuk Keputusan Menteri Keuangan No. 128/PMK.07/2006 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan DAK TA. 2007, Subbidang Jalan Kabupaten, terdapat alokasi DAK untuk masing-masing kabupaten. Petunjuk Teknis ini, menjelaskan pemanfaatan anggaran tersebut, dimulai dari tahapan penyusunan program sampai dengan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan, Pelaporan dan Penilaian Kinerja.

Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis beserta lampirannya terbit setiap tahun anggaran dan diharapkan dari tahun ke tahun mengalami penyempurnaan.

B. PENYUSUNAN PROGRAM PENANGANAN

Dalam mempersiapkan program, perlu dilihat apakah sudah ada pengembangan SPAM atau belum. Bila belum ada SPAM, maka dilanjutkan proses pemilihan prasarana untuk pembangunan baru. Bila ternyata sudah ada SPAM, maka dilakukan pengkajian sistem yang sudah ada (eksisting).

Penyempurnaan SPAM Eksisting Penyempurnaan SPAM eksisting dilakukan melalui rehabilitasi maupun optimalisasi, tergantung pada jenis kebutuhan SPAM yang ada tersebut.

Pembangunan SPAM Baru Jenis prasarana yang tepat untuk suatu wilayah rencana pelayanan ditentukan dengan mempertimbangkan parameter-parameter sebagai berikut: − Jenis sumber air baku, termasuk kualitas dan kuantitasnya

− Kondisi topografi

Jenis prasarana yang termasuk bidang prasarana air minum perdesaan sebagaimana disebutkan sebelumnya, khususnya unit produksi sangat ditentukan oleh beberapa parameter

76

diantaranya adalah jenis sumber air baku. Oleh karena itu jenis prasarana sistem penyediaan air minum berdasarkan jenis sumber air baku adalah sebagai berikut: a. Mata air: Perlindungan Mata air (PMA) b. Air tanah

i. Sumur Air Tanah Sedang/Dalam (SATS/D) ii. Sumur Gali (SG) iii. Sumur Pompa Tangan (SPT)

c. Air permukaan i. Paket Instalasi Pengolahan Air (IPA) ii. Pompa Hidram iii. Destilator Atap Kaca (DSAK) untuk air asin iv. Reverse Osmosis (RO) untuk air asin v. Sistem Pengolahan Air Gambut vi. Saringan Rumah Tangga (SARUT) vii. Saringan Pipa Resapan (SPR)

d. Air hujan

Selain unit produksi sebagaimana hal tersebut di atas, beberapa prasarana sebagai kelengkapan dari SPAM dapat berupa: a. Unit Distribusi Perpipaan b. Perpompaan untuk sistem dengan topografi dimana wilayah pelayanan lebih tinggi dari

unit produksi c. Unit pelayanan yang terdiri dari:

i. Hidran Umum ii. Terminal Air iii. Sambungan Rumah Sederhana

Pemilihan prasarana tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan bahwa teknologi yang diterapkan sesuai dengan karakteristik dan sumber daya yang ada di daerah perencanaan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas pelayanan air minum yang direncanakan.

C. PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF (RD)

Usulan program pengembangan SPAM Sederhana kemudian disusun dalam bentuk Rencana Definitif (RD) yang mencakup informasi sebagai berikut: 1. Program pengembangan SPAM Sederhana 2. Nama Kota dan nama lokasi 3. Jenis kegiatan dan volume kegiatan 4. Perkiraan alokasi DAK dan dana pendamping.

Kuantitas, Kualitas,

Kontinuitas baik?

Gambar 1 Proses Seleksi Kegiatan dan Pemilihan Infrastruktur Air Minum Sederhana

Air tanah dangkal?

Ya

Kuantitas cukup?

Ya

- Sumur pompa tangan- Sumur gali

Tidak

Tidak

Survey geolistrik

Pengolahan air minum

Sistem pompa

Mata air?

Kuantitas cukup?

Ya

Ya

Kualitas baik?

Ya

Tidak

Ya

Gravitasi?

Tidak

Tidak

Distribusi dengan HU


Tidak

Penampungan air hujan

Peta hidrologi


Air tanah sedang/ dalam?

Ya

Kuantitas cukup?

Ya

Kualitas baik?

Ya

Tidak

Tidak

Tidak


Sumber air permukaan?

Kualitas baik?

Ya

Tidak

Tidak

Kuantitas cukup?

Ya

Kualitasbaik?

Ya

Tidak

Tidak

Ya


Gravitasi? Tidak

Ya

- Peta geo-hidrologi

- Sumur eksisting

- Sumur observasi


Sistem pompa

Kebutuhan pelayanan air

minum

Review Sistem Penyediaan Air

Minum

Keter-sediaan Sistem

Tidak

Ya

Ya

Pengembangan melalui jalur program secara

normal

Tidak

Infrastuktur Rusak

Rehabilitasi Infrastruktur SPAM

Kuantitas kurang, kualitas tidak sesuai standar, kontinuitas<

24 jam*

Optimalisasi Infrastruktur SPAM

* Untuk Sistem Pompa

Gambar 3.1 Proses Seleksi Kegiatan dan Pemilihan Infrastruktur Air Minum Sederhana

III. PERENCANAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH A. UMUM

Setelah alokasi dana ditetapkan serta pemilihan program sudah dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah memilih prasarana SPAM sebagai solusi teknis yang sesuai dengan kondisi setempat. Proses seleksi pemilihan prasarana untuk suatu wilayah dilakukan sesuai diagram alir pada Gambar 3.1.

B. PERENCANAAN TEKNIK 1. Penentuan Kebutuhan Air

Kebutuhan air minum yang diperlukan untuk suatu daerah pelayanan ditentukan berdasarkan 2 (dua) parameter, yaitu: − Jumlah penduduk − Tingkat konsumsi air Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih selanjutnya dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prasarana Air Minum Sederhana yang diterbitkan oleh Ditjen Cipta Karya.

2. Pengukuran Debit Air Baku

Sumber air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku meliputi: A. Mata air B. Air tanah C. Air permukaan D. Air hujan Pengukuran debit air baku dilakukan untuk menghitung potensi sumber air yang akan digunakan. Tata cara pengukuran debit air baku dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Sederhana yang diterbitkan oleh Ditjen Cipta Karya.

3. Pemeriksaan Kualitas Air Baku

Pemeriksaan kualitas air baku dilakukan terhadap kualitas fisik, kimiawi, dan mikrobiologis. Hasil yang akurat dari kualitas air baku dapat diperoleh melalui pemeriksaan sampel air baku di laboratorium yang telah ditunjuk sebagai laboratorium rujukan. Standar kualitas air di perairan umum yang digunakan sebagai sumber air baku sesuai Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990, sedangkan untuk persyaratan kualitas air minum sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002. Untuk pemeriksaan di lapangan, kualitas dapat ditinjau dari parameter-parameter berikut: − Bau − Rasa − Kekeruhan − Warna

4. Perencanaan Teknis

Penyusunan perencanaan teknis dari alternatif solusi teknis disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: Unit produksi yang meliputi bangunan pengambilan air baku dan unit pengolahan

fisik/kimia (jika diperlukan)

79

Unit Distribusi Perpipaan Perpompaan Unit Pelayanan

Perencanaan teknis masing-masing modul secara umum terdiri dari: a. Komponen prasarana dan sarana b. Perhitungan dimensi c. Spesifikasi teknis

Persyaratan umum Bahan Peralatan

d. Cara pengerjaan Pekerjaan persiapan Pekerjaan konstruksi

e. Operasi dan pemeliharaan Operasi Pemeliharaan Perbaikan/rehabilitasi Pelaporan

Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum selengkapnya dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Sederhana yang diterbitkan oleh Ditjen Cipta Karya.

IV. PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM TERBANGUN

Untuk menjaga agar SPAM sederhana ini berkelanjutan, maka perlu dibentuk lembaga di tingkat masyarakat sebagai penyelenggara SPAM. Lembaga ini selain berupa lembaga legislatif juga lembaga pengelola dan pemelihara SPAM. Untuk dapat menciptakan mekanisme pengelolaan yang bertumpu pada masyarakat, khususnya sektor air minum, penyelenggaan pengelolaan prasarana air minum terbangun dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat Setempat–Air Minum (OMS-AM), Koperasi Air Minum, dan Kelompok Pengguna dan Pemanfaat (KP2) Air Minum sebagaimana diuraikan pada bagian berikut. A. KELEMBAGAAN

1.1 Organisasi Masyarakat Setempat-Air Minum (OMS-AM) Organisasi Masyarakat Setempat-Air Minum (OMS-AM) adalah lembaga legislatif dari suatu wilayah pelayanan air minum dan merupakan nama generik dari lembaga di tingkat masyarakat, yang merupakan forum demodrasi dan wadah proses pengaambilan keputusan tertinggi yang mencerminkan aspirasi masyarakat pengguna air minum. Pembentukan, keanggotaan, pengurus, mekanisme pemilihan, tugas kewenangan dan pengaturan lainnya berkenaan dengan OMS-AM ini diuraikan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Sederhana.

1.2 Koperasi Air Minum Koperasi Air Minum merupakan bentuk lain dari OMS-AM, namun bentuk perkoperasian ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum loperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Keanggotaan dan susunan pengurus, Kewajiban dan hak, serta ketentuan lain berkenaan koperasi air minum ini diuraikan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Sederhana.

80

1.3 Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air Minum (KP2-AM) Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air Minum (KP2-AM) adalah badan pelaksana dan pengelola pelayanan air minum yang anggotanya ditunjuk oleh OMS-AM atau Koperasi Air Minum, yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai keahlian yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan air minum. Keanggotaan, susunan pengurus, mekanisme pemilihan anggota, tugas dan kewenangan, serta ketentuan lain berkenaan dengan KP2-AM diuraikan lebih rinci dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Sederhana.

B. PRINSIP DASAR DAN ASPEK PENGELOLAAN BERBASIS MASYARAKAT Dalam upaya pemanfaatan prasarana dan sarana air minum yang berkelanjutan, perlu dicciptakan mekanisme pengelolaan yang berbasis masyarakat, yaitu pengelolaan yang dilaksanakan oleh masyarakat pengguna itu sendiri. Oleh karena itu perlu dipahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan, aspek pengelolaannya, aspek hukum dan hal-hal lainnya diuraikan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Sederhana.

C. PENETAPAN BESARAN IURAN PENGGUNAAN AIR Lembaga pengelola mengadakan rembug warga untuk menentukan besarnya harga air bersih per-m3 atau per-jerigen 20 liter dan 10 liter yang harus dibayar oleh masyarakat untuk keperluan antara lain: a. Membayar harga air minum; b. Insentif kepada petugas pengelola prasarana sesuai kesepakatan; c. Insentif kepada pemilik tanah (bila diperlukan); d. Biaya operasi dan pemeliharaan prasarana; e. Kontribusi untuk RT (bila diperlukan). Besarnya harga air bersih tersebut harus lebih murah dari harga air yang harus dibayar oleh masyarakat sebelum dilaksanakannya pengembangan sistem penyediaan air minum tersebut.

V. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA Ruang lingkup pemantauan, pelaksanaan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi penggunaan dana alokasi khusus untuk bidang air bersih, secara umum mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4. 1. Pemantauan

Secara khusus, pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pemanfaatan DAK subbidang air bersih menggunakan format pemantauan sebagaimana terlampir dengan penjelasan sebagai berikut: • Form AB-T1: Rangkuman Penyampaian Laporan Provinsi Ke Tim Teknis

Form ini berisikan rangkuman laporan-laporan pemantauan dari tiap-tiap provinsi yang disertai dengan lampiran form laporan dari kabupaten/kota. Form ini diisi oleh Tim Teknis Departemen Pekerjaan Umum Subbidang Air Bersih

• Form AB-P1: Pemantauan Kesesuaian Kegiatan Form ini digunakan untuk memantau kesesuaian antara paket/kegiatan berdasarkan RD dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Subbidang Air Bersih. Form ini diisi oleh Tim Pemantau Provinsi;

• Form AB-P2: Pemantauan Kesesuaian Pelaksanaan Fisik dengan Spesifikasi Teknis/Dokumen Tender Form ini memantau dan mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan fisik dengan spesifikasi teknis/dokumen tender, termasuk penilaian terhadap kualitas akhir pekerjaan fisik. Form ini diisi oleh Tim Pemantau Provinsi;

81

• Form AB-P3: Rangkuman Laporan Triwulan Kabupaten/Kota ke Provinsi Form ini berisikan rangkuman dari laporan-laporan yang dikirimkan oleh Kabupaten/Kota ke Tim Pemantau Provinsi dan disertai lampiran laporan dari masing-masing Kabupaten/Kota. Form ini disusun oleh Tim Pemantau Provinsi dan atau bersama Tim Teknis;

2. Evaluasi dan Penilaian Kinerja Evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum selaku Menteri Teknis yang membidangi air minum, cq Direktorat Jenderal Cipta Karya, untuk selanjutnya dilakukan penilaian kinerja sebagai evaluasi pemanfaatan DAK subbidang Air Bersih. Lingkup evaluasi dan kriteria penilaian sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian

NILAI NO KRITERIA PENILAIAN BOBOT (%)

ANGKA HURUF

FORMAT

1. (A) Kesesuaian rencana kegiatan dalam rencana definitif (RD) dengan petunjuk teknis penggunaan DAK

30 > 8 6-8 <6

Baik Cukup Kurang

AB-P1

2. (B) Kesesuaian hasil pelaksanaan fisik dengan spesifikasi teknik/dokumen tender 20

> 8 6-8 <6

Baik Cukup Kurang

AB-P2

3. (C) Pencapaian tujuan, sasaran, dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan 30

> 8 6-8 <6

Baik Cukup Kurang

AB-K5

4. (D) Ketaatan dan ketertiban dalam pelaporan 20

> 8 6-8 <6

Baik Cukup Kurang

AB-P3

TOTAL 100

Ketentuan pemberian nilai: Baik apabila kesesuaian dengan kriteria > 80% Cukup apabila kesesuaian dengan kriteria antara 60%-80% Kurang apabila kesesuaian dengan kriteria < 60% Nilai total= 0,30 (A) + 0,20 (B) + 0,30 (C) + 0,20 (D) Klasifikasi nilai: Nilai > 8 Baik Nilai antara 6-8 Cukup Nilai <6 Kurang

VI. PELAPORAN Pelaporan secara umum mengikuti mekanisme pelaporan sebagaimana tertuang dalam Lampiran dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini. Form laporan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan dengan dana DAK adalah sebagai berikut: • Form AB-K1: Laporan Data Pelaksanaan Kegiatan

Form ini menginformasikan data nama lokasi, paket kegiatan, DAK dan dana pendamping, dan kontrak pelaksanaan. Form ini disusun dan dilaporkan oleh Kabupaten/Kota;

• Form AB-K2: Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Form ini melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik dan penyerapan keuangan yang disusun dan dilaporkan oleh Kabupaten/Kota;

• Form AB-K3: Laporan Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah

82

Form ini melaporkan hambatan pencapaian kemajuan fisik dan penyerapan keuangan yang berupa identifikasi masalah yang dihadapi, upaya penyelesaian masalah, dan penanggungjawab/pelaksana penyelesaian masalah;

• Form AB-K4: Laporan Dokumentasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Form ini memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan fisik di lokasi pada saat kondisi sebelum pelaksanaan kegiatan (0%), saat pelaksanaan kegiatan (kemajuan 50%) dan setelah penyelesaian fisik (100%);

• Form AB-K5: Laporan Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Form ini memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, dan manfaat dari dibangunnya prasarana SPAM ini; Pengaturan pelaporan untuk subbidang air bersih adalah sebagai berikut: A. Laporan Kemajuan Pelaksanaan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK

Kabupaten/Kota 1. Laporan Triwulan Pertama memuat:

• Rencana Definitif (RD1) dan perubahannya • Form AB-K1: Laporan Data Pelaksanaan Kegiatan

2. Laporan pada setiap triwulan memuat: • Form AB-K2: Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan • Form AB-K3: Laporan Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah

3. Laporan Triwulan Akhir, selain laporan triwulanan, juga memuat: • Form AB-K4: Laporan Dokumentasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan • Form AB-K5: Laporan Tujuan, Sasaran, dan Manfaat

4. Laporan lainnya (satu kali dalam satu tahun): • Data umum demografi Kabupaten/kota sampai dengan desa lokasi kegiatan • Gambaran umum SPAM serta data pelayanan air minum eksisting kabupaten/

kota dan desa lokasi kegiatan • Peta SPAM eksisting

Laporan disampaikan dalam bentuk buku dan CD (hard copy dan soft copy). B. Laporan Pemantauan Pelaksanaan oleh Tim Pemantau Provinsi

1. Laporan Triwulan Pertama memuat: • Form AB-P1: Pemantauan Kesesuaian Kegiatan

2. Laporan pada setiap triwulan memuat: • Form AB-P3: Rangkuman Laporan Triwulan Kabupaten/Kota ke Provinsi

3. Laporan akhir triwulan memuat: • Form AB-P2: Pemantauan Kesesuaian Pelaksanaan Fisik dengan Spesifikasi

Teknis/Dokumen Tender Laporan disampaikan dalam bentuk buku dan CD (hard copy dan soft copy).

C. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan oleh Tim Teknis Subbidang Air Bersih Laporan Semester dan Laporan Akhir Tahun memuat: • Form AB-T1: Rangkuman Penyampaian Laporan Provinsi Ke Tim Teknis Laporan disampaikan dalam bentuk buku dan CD (hard copy dan soft copy).

Triwulan keStatus Progres Per

AB-P1 AB-P3 Lamp. AB-P2 AB-P3 Lamp. DUD SPAM Peta SPAM Kab/kota Laporan Semester awal Semester akhir1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0!

Diisi oleh tim teknis sesuai waktu pelaporan dan dilaporkan ke koordinator tim pusat setiap semesterForm-form Laporan dari Kab/Kota dilampirkan

Keterangan:Kolom 1 : diisi nomor urutan kabupaten/kotaKolom 2 : diisi nama provinsiKolom 3-15 : diisi dengan jumlah kabupaten/kota yang mengirimkan Laporan yang dimaksudKolom 16 : diisi dengan jumlah kab/kota seluruhnya dalam provinsi tersebutKolom 17 : diisi dengan Jumlah kabupaten/kota yang mengirimkan semua Laporan (dalam softcopy sudah built-in formula)Kolom 24

DUD : data umum demografi kabupaten, kecamatan, dan desa lokasi kegiatanSPAM : gambaran umum SPAM dan data pelayanan eksisting kabupaten/kota dan desa lokasi kegiatanPeta SPAM : pemetaan lokasi SPAM eksisting

: diisi dengan persentase Rata-Rata Kabupaten/Kota yang Mengirimkan Laporan terhadap Jumlah Seluruh Kabupaten/Kota (dalam softcopy sudah built-in formula)

Kabupaten/Kota

No. ProvinsiLainnya Nilai Tingkat Kepatuhan (%)Jumlahsemester awal semester akhir

RANGKUMAN PENYAMPAIAN LAPORAN PROVINSI KE TIM TEKNISDAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2007, PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH PERDESAAN/ PERKOTAAN

PEMANTAUAN PUSATFORM AB - T1

Propinsi

84

Gambar Spesifikasi RABBobot 35% Bobot 35% Bobot 10% Bobot 10% Bobot 10% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diisi lengkap oleh provinsi dan disampaikan pusat pada laporan triwulan awal

Keterangan:Kolom 1 : diisi nomor urutKolom 2 : Diisi nama paket/kegiatanKolom 3 : diisi lokasi kegiatan meliputi nama kecamatan dan nama desaKolom 4 : diisi dengan penilaian kesesuaian RD dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK (Subbidang Air Bersih) dengan skala 0-100Kolom 5 : diisi dengan penilaian kesesuaian kegiatan dengan RD dengan skala 0-100Kolom 6 : diisi alasan kesesuaian/ketidaksesuaian dengan juknis penggunaan DAKKolom 7-9 : diisi dengan nilai 10 apabila ada dan nilai 0 apabila tidak adaKolom 10 : diisi dengan tingkat kesesuaian berdasarkan hasil penilaian

Lokasi Desa/ Kelurahan, Kecamatan

Nama Paket/ KegiatanNo.

PEMANTAUAN KESESUAIAN KEGIATANDAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2007, PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH PERDESAAN/ PERKOTAAN

PropinsiKabupaten/Kota

PEMANTAUAN PROV

Alasan kesesuaian/ ketidaksesuaian

Kesesuaian RD dengan juknis

penggunaan DAK (sesuai/ tidak)

Kesesuaian kegiatan

dengan RD (sesuai/ tidak)

FORM AB - P1

Kelengkapan dokumen (ada/tidak) Nilai Tingkat Kesesuaian

85

Kondisi Setempat Desain/ Perencanaan

(sesuai/tidak) (sesuai/tidak)Bobot 30% Bobot 30% Bobot 40% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8.

Diisi dengan lengkap oleh provinsi dan disampaikan ke pusat pada triwulan akhir

Catatan:Pencapaian tujuan, sasaran, dan manfaat akan diperhitungkan sesuai dengan investasi berdasarkan masing-masing wilayah sebagai dasarevaluasi penilaian kinerja penggunaan DAK

Kesesuaian Pelaksanaan Fisik dengan

PEMANTAUAN PROVFORM AB - P2

Kualitas Akhir Pekerjaan

Nilai Tingkat Kesesuaian

(%)

DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2007, PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH PERDESAAN/ PERKOTAANPEMANTAUAN KESESUAIAN PELAKSANAAN FISIK DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS/ DOKUMEN TENDER


No. Nama Paket/ Unit Kegiatan


Jenis Prasarana SPAM

86

Triwulan keStatus Tanggal

RD AB-K1 AB-K2 AB-K2 AB-K3 AB-K2 AB-K3 AB-K2 AB-K3 AB-K5 DUD SPAM Peta SPAM Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 0% 0% 0% 0%0 0% 0% 0% 0%0 0% 0% 0% 0%0 0% 0% 0% 0%0 0% 0% 0% 0%0 0% 0% 0% 0%0 0% 0% 0% 0%0 0% 0% 0% 0%0 0% 0% 0% 0%0 0% 0% 0% 0%

Diisi dengan lengkap oleh provinsi sesuai waktu pelaporan (triwulanan) dan dikirimkan ke pusat setiap triwulanForm-form Laporan dari Kab/Kota dilampirkan

Keterangan:Kolom 1 : diisi nomor urutan kabupaten/kotaKolom 2 : diisi nama kabupaten/kotaKolom 3-15 : diisi dengan angka 1 apabila Laporan yang dimaksud ada dan diisi dengan angka 0 apabila Laporan tidak adaKolom 16 : diisi dengan jumlah Laporan yang dikirimkan oleh Kab/Kota (dalam softcopy sudah built-in formula)Kolom 17-20 : diisi dengan tingkat kepatuhan pengiriman laporan per triwulan (dalam softcopy sudah built-in formula)DUD : data umum demografi kabupaten, kecamatan, dan desa lokasi kegiatanSPAM : gambaran umum SPAM dan data pelayanan eksisting kabupaten/kota dan desa lokasi kegiatanPeta SPAM : pemetaan lokasi SPAM eksisting

triwulan 3 triwulan 4Kabupaten/KotaNo.

triwulan 1 triwulan 2 Nilai Tingkat Kepatuhan (%)

RANGKUMAN LAPORAN TRIWULANAN KABUPATEN/KOTA KE PROVINSIDAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2007, PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH PERDESAAN/ PERKOTAAN

Kabupaten/Kota

PEMANTAUAN PROVFORM AB - P3

Jumlah Laporan

Lainnya

Propinsi

87


Jumlah Satuan DAK Pendamping/ APBD Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Diisi dengan lengkap oleh kab/kota dan disampaikan ke provinsi pada triwulan pertama

No.

PELAPORAN DATA PELAKSANAAN KEGIATANDAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2007, PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH PERDESAAN/ PERKOTAAN

Tgl. Selesai/ Serah Terima KeteranganTgl./No

Kontrak Tgl. SPMKNama Paket/ KegiatanDesa/ KelurahanKecamatan

LAPORAN KAB/KOTAFORM AB - K1

Biaya (Rp. X juta)Volume

88


Jaringan Perpipaan SRM

Hidran Umum/

Tangki Air

Jml Kap. Jml Kap. Jml Kap. Panjang Jml Jml(unit) (L/s) (unit) (L/s) (unit) (L/s) (m) (unit) (unit)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Diisi lengkap oleh kab/kota dan disampaikan ke provinsi setiap triwulan

Sumur Dalam IPAS


FISIK

Progres Fisik (%)

Mata Air Pagu Dana (Rp.)

Progres Keuangan

(%)

Nilai Kontrak

(Rp.)

Penyerapan (Rp.)

PELAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2007, PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH PERDESAAN/ PERKOTAAN

No.Nama Paket/

Kegiatan

Lokasi Desa/ Kelurahan

dan Kecamatan

Keterangan

KEUANGAN


89


1 2 3 4 5 6 7

Diisi dengan lengkap oleh kab/kota dan disampaikan ke provinsi setiap triwulan

DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2007, PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH PERDESAAN/ PERKOTAANPELAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH

FORM AB - K3Propinsi

LAPORAN KAB/KOTA

Kabupaten/Kota

No. Nama Paket/ Kegiatan Status Perkembangan Penyelesaian


Masalah / Hambatan Selama Pelaksanaan

Upaya Pemecahan yang Dilakukan

Penanggung Jawab Penyelesaian Masalah

90


KecamatanDesa/lokasiFoto sebelum pelaksanaan kegiatan (0%) Foto sebelum pelaksanaan kegiatan (50%) Foto sebelum pelaksanaan kegiatan (100%)

KecamatanDesa/lokasiFoto sebelum pelaksanaan kegiatan (0%) Foto sebelum pelaksanaan kegiatan (50%) Foto sebelum pelaksanaan kegiatan (100%)

Diisi dengan lengkap oleh kab/kota dan disampaikan ke provinsi pada triwulan akhir

PELAPORAN DOKUMENTASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATANDAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2007, PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH PERDESAAN/ PERKOTAAN


91



ttd

DJOKO KIRMANTO


Peningkatan Kapasitas (L/s)

Peningkatan Pelayanan

SR/HU (unit)

Lembaga Pengelola (Ada/

Tidak)

Operasional Prasarana SPAM

(Beroperasi/ Tidak)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diisi dengan lengkap oleh SKPD DAK kab./kota dan disampaikan ke provinsi pada triwulan akhir.

KeteranganNo. Nama Paket/ Unit KegiatanKecamatan Penerima Manfaat

Kegiatan (Jiwa)Desa/ Kelurahan

Tujuan dan Sasaran

FORM AB - K5LAPORAN KAB/KOTA

PELAPORAN TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT KEGIATANDAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2007, PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH PERDESAAN/ PERKOTAAN

LAMPIRAN 3.b. : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 39/PRT/M/2006 TANGGAL : 29 Desember 2006

PETUNJUK TEKNIS SUB BIDANG SANITASI

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Petunjuk Teknis Sub Bidang Sanitasi sebagai lampiran Peraturan Menteri PU tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastrukt ur, tahun 2007 dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, pada pasal 59 (1) menyatakan bahwa Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.07/2006 Tahun 2007 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2007.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum beserta lampirannya tersebut dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan DAK. Agar pelaksanaan penanganan infrastruktur bidang sanitasi dapat menghasilkan kualitas yang diharapkan perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan petunjuk teknis sesuai dengan bidang masing-masing, untuk itu maka petunjuk teknis bidang sanitasi ini disusun.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada Pasal 21 ayat (1) bahwa perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia; serta ayat (2) bahwa Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: (d) pengaturan prasarana dan sarana sanitasi.

Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum pada Pasal 14 ayat (1) bahwa Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan PS Sanitasi; serta ayat (2) bahwa PS Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi PS Air Limbah dan PS Persampahan.

B. MAKSUD

Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) ini adalah sebagai acuan dan pegangan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan prasarana-sarana sanitasi sederhana yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi hingga tahap pengelolaan (operasi dan pemeliharaan), dalam rangka meningkatkan kondisi sanitasi lingkungan permukiman kumuh perkotaan dan permukiman nelayan yang dapat dikelola oleh masyarakat itu sendiri.

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan tata cara ini adalah agar masyarakat lebih mudah dalam melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana-sarana sanitasi sederhana yang terbangun sesuai dengan kaidah serta ketentuan teknis yang telah ada.

93

D. RUANG LINGKUP

Tata cara ini memuat pengertian, persyaratan-persyaratan dan cara penyelenggaraan prasarana sarana sanitasi sederhana untuk kawasan kumuh perkotaan dan permukiman nelayan dan skala komunal.

Tata cara Ini terdiri dari 10 modul, yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan dan Pemeliharaan MCK 2. Pembangunan dan Pemeliharaan Cubluk 3. Pembangunan dan Pemeliharaan Tangki Septik 4. Pembangunan dan Pemeliharaan SPAL 5. Pengelolaan Sampah Skala Lingkungan (Komunal) Permukiman 6. Pembangunan Prasarana Pembuatan Kompos 7. Pembuatan Kompos 8. Pembuatan Kompos dengan Komposter 9. Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Permukiman 10. Penyelenggaraan SANIMAS

E. PENGERTIAN

MANDI CUCI KAKUS (MCK)

Yang dimaksud dengan :

1) Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) adalah bangunan yang terdiri dari bangunan atas dan bangunan bawah.

2) bangunan atas adalah bangunan pokok dari MCK atau MK yang berfungsi untuk melindungi pemakai dari gangguan cuaca dan pandangan orang lain.

3) bangunan bawah adalah bangunan pokok dari MCK yang berfungsi untuk menampung tinja dan urine yang berupa cubluk & tangki septiK

4) atap adalah sarana atau perlengkapan bangunan atas untuk melindungi pemakai dari cuaca panas dan hujan.

5) dinding adalah sarana atau perlengkapan bangunan atas untuk melindungi pemakai dari pandangan orang lain.

6) lantai jamban adalah sarana untuk kenyamanan pemakai dan memudahkan pengaliran air basuhan ke saluran pembuang.

7) pondasi jamban adalah sarana atau perlengkapan bangunan atas agar bangunan kuat menopang beban-beban diatasnya.

8) plat jongkok adalah sarana untuk lubang masuk tinja dan air kotor dan dialirkan ke cubluk atau tangki septik.

9) Leher angsa adalah komponen plat jongkok yang berisi air perapat untuk menahan bau dan serangga agar tidak keluar/masuk di ruangan jamban.

10) Bak kontrol adalah komponen saluran untuk memeriksa bila terjadi penyumbatan. 11) Pipa penyalur adalah saluran yang berupa pipa untuk menyalurkan air limbah dari

jamban ke cubluk atau tangki septik.

12) Air perapat (water seal) adalah air yang ditahan di dalam pipa yang dibengkokkan menyerupai leher angsa untuk mencegah bau.

94

CUBLUK


1) cubluk adalah sumuran atau lubang untuk menampung dan merembeskan limbah kakus

2) bak kontrol adalah bangunan yang berbentuk bak dan berfungsi pengontrol pengaliran air

3) kloset adalah dudukan/tempat buang air kotor 4) air kotor adalah cairan yang berasal dari kakus 5) perapatan air adalah air yang tertahan didalam leher angsa. 6) Penggunaan cubluk sangat cocok untuk perumahan yang tidak terlalu padat seperti di

daerah pedesaan atau masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena biaya pembuatan dan perawatannya cukup murah.

7) Ditinjau dari jumlah pemakai, cubluk dapat digunakan untuk satu rumah atau beberapa rumah dan volume cubluk lebih besar.

8) Bangunan cubluk terdiri dari 2 jenis yaitu : Cubluk Tunggal Cubluk Kembar

9) Bentuk bangunan cubluk terdiri dari 2 macam yaitu : Bentuk bulat/silinder Bentuk segi empat

10) Bak kontrol berfungsi untuk memeriksa apabila pengaliran air kotor dari jamban ke cubluk tidak lancar/mampet juga dapat berfungsi sebagai bak pengatur aliran pada cubluk kembar

11) Media penyaring berfungsi menyaring air kotor sebelum diserap kedalam tanah disekitar cubluk.

12) Media penyaring dapat berupa ijuk atau kerikil yang disusun diluar dinding cubluk.

TANGKI SEPTIK


1) Tangki septik adalah suatu ruangan kedap air atau beberapa kompartemen ruangan yang berfungsi menampung/mengolah air limbah tangga dengan kecepatan alir yang lambat, sehingga memberi kesempatan untuk terjadi pengendapan terhadap suspensi benda-benda padat dan kesempatan untuk penguraian bahan-bahan organik oleh jasad anacrobik membentuk hambatan-hambatan larut air dan gas.

2) Air yang keluar dari tangki septik masih mengandung jasad-jasad renik dan zat-zat organik, maka perlu pengolahan lebih lanjut.

3) Air limbah rumah tangga ialah semua jenis air buangan rumah tangga yang berasal dari mandi, dapur, cucian dan kakus;

4) Air tanah rendah ialah keadaan dimana muka air tanah pada musim hujan berada pada kedalaman 1,20 meter dari permukaan tanah.

5) Aenorobik ialah keadaan dimana tidak terdapat udara (oksigen) 6) Limpahan keluar ialah aliran air keluar dari suatu sistem pengolahan air limbah rumah

tangga. 7) Limpahan kedalam ialah aliran air masuk ke suatu sistem pengolahan air limbah

rumah tangga; 8) Kerak buih ialah massa terapung didalam tangki disebabkan karena gas-gas

terperangkap, lemak dan bahan-bahan lainnya;

95

9) Pipa keramik ialah pipa yang terbuat dari tanah liat dan dibakar pada suhu tinggi, sehingga bila direndam air tidak dapat hancur;

10) Pipa T ialah pipa yang berbentuk seperti huruf T; 11) Sarana pengolahan limpahan keluar ialah suatu tempat pengolahan limpahan keluar

untuk meresapkan pembuangan air dari tangki septik, sehingga aman bagi kesehatan dan lingkungan;

12) Sekat ialah penyekat tangki yang berfungsi untuk menahan aliran yang tiba-tiba.

SARANA PEMBUANGAN AIR LIMBAH (SPAL)

1) SPAL adalah bangunan yang digunakan untuk mengumpulkan air buangan dari kamar mandi. tempat cuci, dapur dari lain-lain (bukan dari peturasan/jamban), sehingga air limbah tersebut dapat tersimpan atau meresap ke dalam tanah dan tidak menjadi penyebab penyebaran penyakit serta tidak mengotori lingkungan permukiman.

2) Air limbah rumah tangga adalah semua jenis air buangan rumah tangga yang berasal dari kamar mandi, cucian, dapur.

PENGELOLAAN SAMPAH PERMUKIMAN


1) Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.

2) Pewadahan Sampah adalah cara penampungan sampah sementara disumbernya baik individual maupun komunal (bersama-sama).

3) Pewadahan individual adalah cara penampungan sampah sementara dimasing-masing sumbernya.

4) Pewadahan komunal adalah cara penampungan sampah sementara secara bersama-sama pada satu tempat

5) Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan sementara (TPS ) sampah

6) Pengomposan adalah sistem pengolahan sampah organik dengan bantuan mikro organisme sehingga terbentuk pupuk kompos

7) Pembakaran sampah adalah salah satu teknik pengolahan sampah dengan membakar sampah secara terkendali, sehingga terjadi perubahan bentuk/reduksi dari sampah padat menjadi abu, gas/asap

8) Jenis sampah dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: • Sampah basah (organik) misal : sisa makanan. sisa sayuran, kulit buah-buahan.

daun dan sebagainya. • Sampah kering (non organik) misal : sisa kertas, kantong plastik. botol, kaleng,

sisa bangunan (pecahan batu, batu bata), kayu, seng, logam, dan lain-lain. 9) Sampah di daerah permukiman.

Jumlah sampah yang dihasilkan di daerah permukiman relatif sedikit dibanding lahan yang ada. Jenis sampahnya terdiri dari bahan organik yang mudah dihancur secara alami oleh alam.

10) Pengangkutan Sampah permukiman. Sampah yang telah terkumpul di TPS kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan menggunakan alat angkut sampah. Alat angkut sampah tersebut

96

bias berupa : Dump Truckmaupun Arm Roll Truck dengan kapasitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

PEMBANGUNAN PRASARANA PEMBUATAN KOMPOS


1) Bangunan Prasarana Pembuatan Kompos adalah bangunan pokok Prasarana Pembuatan Kompos yang terdiri dari ruang kantor, gudang, pemilihan pengomposan yang berfungsi untuk melaksanakan kegiatan pengomposan serta melindungi pemakai / pekerja dan peralatan serta bahan kompos dan gangguan cuaca.

2) Atap adalah sarana atau perlengkapan bangunan atas untuk melindungi pemakai/pekerja dari cuaca panas dan hujan.

3) Lantai kerja pengomposan adalah sarana atau perlengkapan bangunan berupa lantai untuk aktivitas pemrosesan kompos dari bahan baku menjadi kompos.

4) Lantai kerja pengomposan adalah sarana atau perlengkapan bangunan berupa lantai untuk aktivitas pemrosesan kompos dari bahan baku menjadi kompos.

5) Pondasi bangunan adalah sarana atau perlengkapan bangunan berupa rangka bangunan agar tetap tegak dan menopang beban-beban diatasnya.

6) Kompos adalah hasil pengolahan sampah oranik dengan bantuan mikroorganisme sehingga terbentuk pupuk organik.

7) Gudang adalah sarana untuk menyimpan peralatan dan hasil produksi kompos yang sudah jadi.

8) Sampah yang tidak dapat dikomposkan adalah sampah yang terdiri dari : a). Residu yang terdiri antara lain dari daun yang keras dan berserat, sabut tempurung

kelapa, sekam tulang, kayu dan lain-lain. b). Barang lapak sampah yang terdiri antara lain dari kaleng, kardus, plastik, gelas,

kaca, besi tua, dan logam. c). Barang berbahaya sampah yang terdiri antara lain dari bekas pisau cukur, bekas

alat suntik, infus bekas, benda tajam lainnya (paku, tusuk sate), dan obat kadaluwarsa.

PEMBUATAN KOMPOS


1) Kompos adalah bentuk akhir dari bahan-bahan organik setelah mengalami proses pembusukan dan berfungsi sebagai penyubur tanah

2) Pengomposan adalah proses biologi yang terjadi pada pembusukan sampah karena adanya kegiatan jasad renik dengan menghasilkan produk kompos yang aman

3) Sampah Organik, antara lain sampah yang berasal dari daun-daunan, rumput, sampah dapur (sisa makanan, sisa ikan, sayur-sayuran, sisa dan kulit buah-buahan), cacahan kertas, kue/roti, dan jerami.

4) Sampah yang tidak dapat dikomposkan adalah sampah yang terdiri dari : a). Residu yang terdiri antara lain dari daun yang keras dan berserat, sabut tempurung

kelapa, sekam tulang, kayu dan lain-lain. b). Barang lapak sampah yang terdiri antara lain dari kaleng, kardus, plastik, gelas,

kaca, besi tua, dan logam. c). Barang berbahaya sampah yang terdiri antara lain dari bekas pisau cukur, bekas

alat suntik, infus bekas, benda tajam lainnya (paku, tusuk sate), dan obat kadaluwarsa.

5) Terowongan bambu (bambo aerator) adalah alat yang digunakan untuk mengalirkan

97

udara kedalam tumpukan sampah 6) Pemilahan sampah adalah langkah untuk memilih bahan organik yang dapat

digunakan untuk proses pengomposan serta bahan anorganik untuk daur ulang 7) Pembalikan adalah cara pengadukan tumpukan sampah yang berfungsi untuk

mebuang panas, CO, dan aerasi. 8) Pembalikan ganda adalah pembalikan yang dilakukan dengan cara memindahkan

tumpukan kesamping kemudian menumpukannya kembali ditempat semula 9) Pembalikan tunggal adalah pembalikan yang dilakukan dengan langsung menyusun

tumpukan ditempat baru 10) Pematangan kompos adalah tahapan proses dirnana bahan sampah telah dalam

keadaan cukup busuk 11) Pengayakan adalah cara untuk memperoleh ukuran partikel kompos yang

dikehendaki, sesuai dengan kebutuhan konsumen.

PEMBUATAN KOMPOS DENGAN KOMPOSTER


1) Komposter rumah tangga adalah alat yang digunakan untuk mengolah sampah dapur menjadi kompos terdiri dari 2 unit dipakai secara bergantian ditempatkan secara berdekatan atau terpisah.

2) Pipa gas adalah sarana untuk mengalirkan gas hasil proses penguraian zat organik pada komposter.

3) Lubang pengering adalah lubang untuk mengalirkan atau mengeringkan air yang masuk ke dalam komposter serta sarana masuknya micro organisme tanah.

4) Lubang gas adalah lubang untuk keluar-masuknya gas. 5) Sampah dapur adalah sampah organik yang dihasilkan dari dapur. 6) Sampah yang tidak dapat dikomposkan adalah sampah yang terdiri dari :

a). Residu yang terdiri antara lain dari daun yang keras dan berserat, sabut tempurung kelapa, sekam tulang, kayu dan lain-lain.

b). Barang lapak sampah yang terdiri antara lain dari kaleng, kardus, plastik, gelas, kaca, besi tua dan logam.

c). Barang berbahaya sampah yang terdiri antara lain dari bekas pisau cukur, bekas alat suntik, infus bekas, benda tajam lainnya (paku, tusuk sate), dan obat kadaluwarsa.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE PERMUKIMAN


1) Drainase adalah sistem saluran pembuangan air hujan yang menampung dan mengalirkan air hujan yang berasal dari daerah terbuka maupun terbangun.

2) Badan penerima adalah berupa saluran induk, sungai, laut, danau atau peresapan dan tanah tempat dimana air hujan dibuang.

3) Saluran drainase primer yaitu saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan penerima air.

4) Saluran drainase skunder yaitu bagian dari sistem primer yang langsung melayani wilayah permukiman.

5) Saluran drainase tersier adalah cabang dari saluran sekunder yang menerima air hujan yang berasal dari persil bangunan.

98

6) Gorong-gorong adalah salah satu bangunan pelengkap sistem drainase yang berfungsi untuk mengalirkan air melalui sebuah terowongan.

PENYELENGGARAAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (SANIMAS)

1) SANIMAS adalah penyelenggaraan sanitasi berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sanitasi lingkungan pada masyarakat miskin perkotaan berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian masyarakat itu sendiri.

2) SANIMAS pada prinsipnya membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyediakan prasarana dan sarana sanitasi melalui Sanitasi oleh Masyarakat sebagai pilihan yang dapat dijalankan oleh masyarakat miskin perkotaan.

3) Pemilihan Teknologi SANIMAS didasarkan pada prinsip : keterjangkauan harga, efisiensi, mengutamakan prinsip pengeoperasian dan perawatan yang mudah, tidak memerlukan input energi serta tidak perlu menghidupkan/mematikan kontak energi serta mengolah air limbah organik dari sumber limbah.

II. PERENCANAAN DAN PEMPROGRAMAN

A. KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN DANA PERIMBANGAN (DAK)

Mengacu pada kebijakan Departemen Keuangan bahwa kebijakan bantuan DAK adalah mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan sel-sel pertumbuhan di daerah. Mengalihkan kegiatan yang didanai dari dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang telah menjadi urusan daerah seacara bertahap ke DAK.

Peraturan menteri tentang Petunjuk Teknis beserta lampirannya terbit setiap tahun anggaran dan diharapkan dari tahun ke tahun mengalami penyempurnaan.

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas bahwa untuk kegiatan DAK ada 3 jenis penanganan yaitu kegiatan rehabilitasi, kegiatan optimalisasi dan kegiatan peningkatan/pembangunan baru.

Program Pemeliharaan merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga sumber pendanaan pemeliharaan dibebankan pada APBD murni.

B. PERSYARATAN PERENCANAAN PERSAMPAHAN

Pengelolaan sampah di permukiman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah untuk permukiman bergabung dengan TPA Kota yang terdekat sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

2. Frekwensi pengangkutan sampah ke TPA diatur seminggu sekali dengan volume sampah minimal.

3. Untuk meminimalisasi volume sampah ke TPA, dihimbau/disarankan kepada masyarakat agar melaksanakan pembuatan kompos.

C. PERSYARATAN PERENCANAAN AIR LIMBAH

Pemilihan Sistem Pengolahan Air Limbah Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sistem pengolahan air limbah adalah :

1. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk menjadi menentukan dalam hal penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas pengolahan air limbah baik dalam sistem terpusat maupun

99

setempat. Akan tetapi pada dasarnya faktor ini tergantung pula pada tipe perumahan dan tata letaknya. Sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan teknologi yang akan diterapkan, maka makin tinggi angka kepadatan penduduknya, teknologi yang dipakai juga akan semakin mahal baik dalam investasi maupun operasi dan pemeliharaannya. Dan hal tersebut, sebaiknya diikuti pula dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan yang memadai sehingga dapat ikut serta dalam memelihara prasarana yang telah dibangun. Strategi nasional telah mengklasifikasikan tingkat kepadatan sebagai berikut : Tingkat kepadatan ini berkaitan erat dengan tingkat pencemaran yang dapat ditimbulkan pada air permukaan. -Kepadatan rendah 100 jiwa/Ha = BOD 0 ñ 30 mg/l -Kepadatan sedang 100-300 jiwa/Ha = BOD 30 ñ 80 mg/l -Kepadatan tinggi 300 jiwa/Ha = BOD 80 ñ 200 mg/l

− Tingkat kepadatan sangat tinggi = 500 jiwa/Ha − Tingkat kepadatan tinggi = 300 - 500 jiwa/Ha − Tingkat kepadatan sedang = 150 - 300 jiwa/Ha − Tingkat kepadatan rendah = < 150 jiwa/Ha

2. Sumber Air Yang Ada

Merupakan faktor penting dalam perencanaan pemakaian sewerage terutama sewerage yang direncanakan membawa buangan padat di samping limbah cairnya. Pemakaian sewerage lebih disarankan untuk daerah yang telah mempunyai jaringan air bersih dengan besar pemakaian > 60 liter/org/hari.

3. Permeabilitas Tanah

Permeabilitas tanah sangat dipertimbangkan untuk efektifnya pemakaian fasilitas pembuangan limbah seperti tangki septik yang menjadi faktor yang harus ada dalam

pemilihan sistem Small Bore sewer. Kisaran permeabilitas yang efektif adalah 2,7.10-4

L/m2/dt ñ 4,2.10

-3 L/m

2/dt.

4. Kedalaman Muka Air Tanah

Kedalaman air tanah dipertimbangkan untuk menghindari kemungkinan pencemaran air tanah oleh fasilitas sanitasi yang dipergunakan.

5. Kemiringan Tanah

Kondisi tanah permukaan/topografi/kemiringan tanah, dimana daerah dengan kemiringan 1% lebih memberikan biaya ekonomis dalam pembangunannya dibandingkan dengan daerah yang datar.

6. Kemampuan Membiayai

Adanya potensi peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan operasi dan pemeliharaan.

D. PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF (RD)

Usulan program penanganan sanitasi kemudian disampaikan dalam bentuk rencana definitif yang mencakup informasi-informasi antara lain:

1. Program penanganan sanitasi 2. Nama kota 3. Nama lokasi pelaksanaan 4. Jenis kegiatan dan volume kegiatan 5. Perkiraan alokasi DAK dan dana pendamping

100

III. PERENCANAAN TEKNIK DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

A. UMUM

Setelah teralokasinya dana untuk penanganan sanitasi baik itu rehabilitasi, paningkatan maupun pembangunan baru maka proses berikutnya adalah melakukan kegiatan perencanaan teknik dan pelaksanaan konstruksi.

Secara umum, pelaksanaan pembangunan prasarana sarana Penyehatan Lingkungan Permukiman (sanitasi) harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek berikut ini :

1. Lokasi

Apabila dimungkinkan dengan partisipasi masyarakat maka dapat diperoleh lokasi pengolahan yang akan memudahkan dalam pekerjaan pembangunan. Serta diperoleh akses jalan menuju lokasi proyek sehingga dapat dicapai dengan mudah.

2. Bahan

Pekerjaan pembangunan akan dipermudah apabila bahan-bahan yang direncanakan dapat diganti dengan bahan-bahan lokal yang berasal dari pertisipasi masyarakat sehingga lebih mudah diperoleh dan mengurangi waktu pengangkutan bahan ke lokasi program serta mengurangi biaya pembelian bahan kerja.

3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang berasal dari tenaga kerja lokal akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk upah buruh dan buruh lokal akan berusaha membantu percepatan penyelesaian program pembangunan pengolahan air limbah domestik.

4. Biaya Pembangunan

Pembangunan pengolahan air limbah domestik yang dibantu dengan pertisipasi masyarakat dalam hal pembiayaan pembangunan proyek akan mengurangi biaya pembangunan proyek yang harus disediakan oleh institusi yang berwenang.

5. Peran Serta Masyarakat dan Swasta

Peran swasta dalam pembangunan pengolahan air limbah domestik dilakukan dengan mensubstitusikan peran-peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal perencanaan, pembangunan dan pengolahan air limbah domestik atau sebagai penyandang dana. Peran swasta yang akan mempermudah pekerjaan pembangunan pengolahan air limbah diantaranya adalah :

• Penyediaan Lokasi

Pihak swasta dapat ikut berperan serta dengan memberikan lokasi yang dimiliki untuk suatu pengolahan air limbah domestik (bila pihak swasta sebagai pengembang atau pemilik tanah) atau dapat pula berupa bantuan dana untuk memperoleh lokasi yang dibutuhkan.

• Penyediaan Bahan

Pekerjaan pembangunan akan dipermudah apabila bahan-bahan yang direncanakan dapat disediakan oleh pihak swasta sehingga mengurangi biaya pembelian bahan kerja atau dapat beberapa alat kerja yang dibutuhkan untuk pembangunan pengolahan dan pengelolaan air limbah disediakan oleh pihak swasta.

• Biaya Pembangunan

Peran pihak swasta dalam pembangunan pengolahan air limbah domestik dapat berupa pemberian bantuan biaya untuk melakuakan pembangunan pengolahan air limbah domestik atau dengan membangun pengolahan air limbah domestik yang kemudian diserahkan kepada lembaga pengelola atau masyarakat pengelola.

101

B. PELAKSANAAN

a. Pelaksanaan Persampahan

Operasional pengelolaan sampah dipermukiman tergantung pada kepadatan penduduk, pengelolaan sampah dapat dibagi dalam 2 sistem penanganan sampah yaitu :

1. Penanganan sampah untuk permukimanan dengan kepadatan penduduk rendah dan sedang (< 50 jiwa/ha)

Ada 3 (tiga) cara penanganan sampah untuk kepadatan penduduk < 50 jiwa/ha

• Dengan pembakaran sampah • Pembuatan Lobang sampah • Pembuatan Kompos

2. Penanganan sampah untuk permukiman dengan kepadatan penduduk tinggi (> 50 jiwa/ha)

Teknik operasional pengelolaan sampah terdiri dari kegiatan pewadahan, pengumpulan sampai dengan Tempat Pembuangan Sementara sampah (untuk tingkat Kelurahan) dan dikembangkan sampai ke Pembuangan Akhir (untuk tingkat Kecamatan).

b. Pelaksanaan Air Limbah

Sistem pengolahan air limbah domestik secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Off Site System) dan Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (On Site System). Sistem pengolahan air limbah terpusat merupakan sistem pengolahan dimana fasilitas instalasi pengolahan air limbah berada di luar persil atau dipisahkan dengan batas tanah atau jarak, sedangkan sistem pengolahan air limbah setempat merupakan sistem di mana fasilitas pengolahan air limbah berada di dalam persil atau batas tanah yang dimiliki.

1. Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Off Site System)

Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat untuk DAK menggunakan suatu sistem pengelolaan air limbah dengan skala lingkungan (komunal) sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat untuk selanjutnya diolah.

Kelebihan sistem pengolahan air limbah terpusat :

• menyediakan pelayanan yang terbaik • sesuai untuk daerah dengan kepadatan tinggi • pencemaran terdahap air tanah dan badan air dapat dihindari • memiliki masa guna lebih lama • dapat menampung semua air limbah.

Kekurangan sistem pengolahan air limbah terpusat :

• memerlukan biaya investasi, operasi dan pemeliharaan yang tinggi • menggunakan teknologi tinggi • tidak dapat dilakukan oleh perseorangan • manfaat secara penuh diperoleh setelah selesai jangka panjang • waktu yang lama dalam perencanaan dan pelaksanaan • memerlukan pengelolaan, operasi dan pemeliharaan yang baik.

102

2. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (On Site Sistem) Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat sebagai sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada di dalam persil atau batas tanah yang dimiliki. Mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan sistem pengolahan air limbah setempat :

• menggunakan teknologi sederhana, • memerlukan biaya yang rendah, • masyarakat dan tiap-tiap keluarga dapat menyediakan sendiri, • pengoperasian dan pemeliharaan oleh masyarakat, • manfaat dapat dirasakan secara langsung.

Kekurangan sistem pengolahan air limbah setempat :

tidak dapat diterapkan pada setiap daerah, misalkan sifat permeabilitas tanah, tingkat kepadatan dan lain-lain, -fungsi terbatas hanya dari buangan kotoran manusia, tidak melayani air limbah kamar mandi dan air bekas mencuci, -operasi dan pemeliharaan sulit dilaksanakan.

c. Pelaksanaan Drainase

Beberapa prinsip utama yang harus diletakan sebagai dasar pembangunan sistem drainase dalam skala lingkungan (kawasan kumuh perkotaan), antara lain :

i. Kapasitas sistem harus mencukupi, baik untuk melayani air hujan yang akan dialirkan ke badan penerima air (laut, sungai) atau diresapkan ke dalam tanah.. Untuk mencapai kapasitas sistem yang memadai, dilakukan berdasarkan prinsip hidrologi dan hidrolika.

ii. Tata letak sistem memenuhi kriteri perkotaan dan memiliki kesempatan untuk perluasan sistem. Dalam pelaksanaannya harus diperhatikan segi hidraulik dan tata letak dalam kaitannya dengan prasarana lain

iii. Stabilitas sistem harus terjamin, baik dari segi struktural, keawetan sistem dan kemudahan dalam operasi dan pemeliharaanya. Dalam pelaksanaannya diperlukan prinsip-prinsip structural yang harus dipenuhi, termasuk bentuk struktur yang memudahkan operasi dan pemeliharaan.

iv. Pengaliran secara gravitasi. Sistem drainase perkotaan sedapat mungkin menggunakan sistem pengaliran secara gravitasi, mengingat cara ini lebih ekonomis dalam pengoperasian dan pemeliharaannya

v. Minimalisasi pembebasan tanah, pengembangan sistem drainase perkotaan harus diusahakan mencari jalur terpendek ke badan penerima air. Hal ini agar pembebasan tanah dapat ditekan sedikit mungkin.

vi. Drainase Berwawasan Lingkungan

Perencanaan drainase harus pula memperhatikan konsep berwawasan lingkungan, artinya air hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya kesungai, namun diusahakan meresap kedalam tanah guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau (usaha konservasi air ).

Perubahan fungsi dan peruntukan lahan di perkotaan yang tanpa memperhatikan keseimbangan air akan mengurangi jalur lintasan air dan daya resapannya, meningkatkan kecepatan maupun volume limpasan air permukaan yang dapat menimbulkan genangan bahkan banjir besar.

Beberapa usaha untuk mengurangi genangan air adalah dengan meningkatkan fungsi dan kapasitas saluran drainase yang ada, antara lain dengan melakukan : reboisasi,

103

normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, pembuatan saluran baru, sodetan, pemanfaatan kolam detensi, atau menambah kolam retensi, sumur resapan dipekarangan dan sumur resapan di halaman parkir.

C. PEMELIHARAAN

a. Pemeliharaan Persampahan

Tujuan utama program pemeliharaan sistem persampahan adalah untuk memanfaatkan modal investasi yang telah ditanam dalam pembangunan sistem penyaluran air limbah domestik, agar dapat dioperasikan dengan efisien dan kinerja yang optimum.

Jenis-jenis program pemeliharaan diantaranya yang penting adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Pencegahan (Preventive Maintenance).

Jadual operasi pemeliharaan harus direncanakan yang sistematis dan ketat, agar dapat memperkecil gangguan (misal : pelapisan/coating agar tidak cepat keropos akibat korosi) dan memperbaiki kemacetan (misal : pelumasan peralatan) serta memperlancar operasi setempat (misal jadwal pemeliharaan dan perawatan berkala truck pengangkut sampah) sehingga umur efektifnya dapat lebih panjang atau minimal sama dengan umur efektif rencana.

2. Pemeliharaan Perbaikan (Corrective Maintenance).

Pemeliharaan perbaikan meliputi perbaikan tempat pewadahan sampah, perbaikan kerusakan alat transportasi pengangkut sampah (truck sampah, dump truck, armroll truck), pemeliharaan perbaikan TPS, pemeliharaan akses ke TPA.

3. Pemeliharaan skala rumah tangga (House Keeping Maintenance)

Menjaga kebersihan dan keindahan semua unit fasilitas yang ada serta melakukan tindakan pengurangan timbulan sampah sehingga diharapkan dapat mengurangi beban TPA.

4. Pendataan dan Pelaporan (Records and Report)

Pendataan dan pelaporan ada dua kelompok, yaitu data intern dan ekstern. Data intern yaitu data sistem organisasi dan man power, desain dan pelaksanaan pembangunan, investasi pelaksanaan dan pembiayaan operasi dan pemeliharaan. Sedangkan data ekstern adalah dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

b. Pemeliharaan Air Limbah

Tujuan utama program pemeliharaan air limbah adalah untuk memanfaatkan modal investasi yang telah ditanam dalam pembangunan sistem penyaluran air limbah domestik, agar dapat dioperasikan dengan efisien dan kinerja yang optimum.

Jenis-jenis program pemeliharaan diantaranya yang penting adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Pencegahan (Preventive Maintenance.

Jadual operasi pemeliharaan harus direncanakan yang sistematis dan ketat, agar dapat memperkecil gangguan (misal : pelapisan/coating agar tidak cepat keropos akibat korosi) dan memperbaiki kemacetan (misal : pelumasan peralatan) serta memperlancar operasi setempat (misal pengesetan alat-alat seperti ada mur baut yang akan lepas) sehingga umur efektifnya panjang.

2. Pemeliharaan Perbaikan (Corrective Maintenance).

Pemeliharaan perbaikan meliputi normalisasi jaringan pipa, perbaikan atau mengganti peralatan atau perlengkapan yang telah rusak. Kerusakan pada saluran diklasifikasikan ke dalam 2 tipe yaitu kerusakan struktur dan kerusakan fungsi.

104

3. Pemeliharaan urusan rumah tangga (House Keeping Maintenance)

Menjaga kebersihan dan keindahan semua unit fasilitas yang ada.

4. Pendataan dan Pelaporan (Records and Report)

Pendataan dan pelaporan ada dua kelompok, yaitu data intern dan ekstern. Data intern yaitu data sistem organisasi dan man power, desain dan pelaksanaan pembangunan, investasi pelaksanaan dan pembiayaan operasi dan pemeliharaan. Sedangkan data ekstern adalah dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

c. Pemeliharaan Drainase

Pemeliharaan drainase adalah semua pekerjaan rutin dan berulang yang diperlukan untuk memelihara fasilitas drainase, misalnya suatu saluran, struktur, fasilitas penyimpanan, dll. Dalam kondisi seperti ini memungkinkan untuk digunakan pada kapasitas aslinya atau kapasitas rancangannya dan efisiensinya.

Pemeliharaan dari pekerjaan drainase kota dapat dibedakan menjadi dua kategori utama:

1) Pemeliharaan Pencegahan

Ini meliputi semua aktivitas yang dilaksanakan untuk memelihara fungsi optimum dari suatu fasilitas dan komponen-komponennya menurut suatu program pro-jadwal/pre-scheduled. Pemeliharaan pencegahan meliputi: Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala dan Pekerjaan Reparasi (Overhauling alat – alat berat).

2) Pemeliharaan Koreksi

Tindakan ini dilaksanakan untuk mencegah munculnya kembali kegagalan dan kerusakan suatu fasilitas. Aktivitas ini diambil atas dasar dari suatu analisa dari kegagalan sebelumnya. Pemeliharaan Koreksi bisa meliputi: Pemeliharaan Khusus, Rehabilitasi, Perbaikan Kapasitas ( Normalisasi )

3) Pemeliharaan Keadaan darurat

Aktivitas ini meliputi pekerjaan mendesak dimana dibutuhkan sebagai hasil dari kegagalan suatu komponen sistem saluran dalam kaitan dengan runtuhnya dinding saluran, erosi, robohnya struktur, dll.

Kegiatan pemeliharaan drainase dapat dikelompokkan atas empat bagian :

a) Pengenalan setiap bagian sarana dan prasarana sistem drainase. Kegiatan ini meliputi pengenalan sistem sarana dan prasarana drainase yang ada, yang harus dipahami cara kerja, fungsi, dan syarat teknisnya.

b) Inspeksi dan dokumentasi sarana dan prasarana sistem drainase yang ada. Sebagai masukan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan diperlukan dokumentasi tentang panjang saluran dan potongan melintangnya, kondisi gorong-gorong, keberadaan pintu air, debit pompa dsb.

c) Dari dokumentasi yang ada, kemudian dilakukan penyusunan program perbaikan dan pemeliharaan yang meliputi seluruh sarana dan prasarana sistem drainase yang ada.

d) Sebagai kontrol dan kendali program, maka disusunlah suatu kegiatan supervisi pelaksanaan program yang sekaligus menjadi wadah untuk memperbaharui dokumentasi prasarana yang ada.

105



ttd

DJOKO KIRMANTO

IV. PELAPORAN DAN EVALUASI

A. PELAPORAN

Sesuai dengan petunjuk teknis Pemanfaatan DAK bidang infrastruktur yang dikeluarkan departemen Pekerjaan Umum, pelaporan disampaikan secara triwulan dan laporan semester. Pengalokasian DAK tahun berikutnya antara lain tergantung dari disiplin kelengkapan dan waktu penyampaian laporan.

Tujuan pelaporan pelaksanaan DAK adalah untuk mengakomodasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 63 menyebutkan bahwa:

(1) Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada:

a. Menteri Keuangan;

b. Menteri Teknis; dan

c. Menteri Dalam Negeri

(2) Penyampaian laporan triwulan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

(3) Penyaluran DAK dapat ditunda apabila Daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(4) Menteri teknis menyampaikan laporan peaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri.

B. EVALUASI

Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan dan pelaporan yang diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kriteria. Tiap kriteria diuraikan lebih mendalam berdasarkan aspek-aspek yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur. Keempat kriteria tersebut adalah:

1. Kedisiplinan pengiriman laporan triwulanan oleh Kabupaten/Kota;

2. Kelengkapan pengisian form-form berdasarkkan aspek-aspek pemantauan teknis;

3. Progres pelaksanaan fisik dan keuangan pada akhir tahun anggaran;

4. kesesuaian program antara rencana dan realisasi.

106


PEMANTAUAN DAN EVALUASI

a. Lingkup Pemantauan

Pemantauan teknis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2007 meliputi:

1) kesesuaian rencana kegiatan dalam rencana definitif (RD) dengan arah penggunaan DAK Bidang Infrastruktur dan program prioritas nasional bidang PU,

2) kesesuaian pelaksanaan dengan rencana definitif (RD),

3) kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan,

4) pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta

5) dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

b. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dari segi teknis oleh Departemen Pekerjaan Umum terhadap kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur dilakukan oleh tim Pelaksana Pemantauan (selanjutnya disebut Tim Pemantau) sebagai berikut :

1. Tim Pemantau Departemen, yang terdiri dari Tim Koordinasi Departemen dan Tim Teknis Eselon-1 di masing-masing Direktorat Jenderal, berkoordinasi dengan Tim Pemantau Provinsi.

2. Tim Pemantau Provinsi, terdiri dari Tim Koordinasi Provinsi dan Satuan Kerja Pusat yang ada di daerah dari masing-masing subbidang yaitu :

a) Untuk subbidang jalan adalah Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan (P2JJ).

b) Untuk subbidang irigasi adalah Balai Wilayah Sungai.

c) Untuk subbidang prasarana air bersih dan sanitasi adalah Satuan Kerja Pengembangan Pengelolaan Air Minum, dan Satuan Kerja Pengembangan Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Tim Pemantau Departemen berkoordinasi dengan Tim Pemantau Provinsi melakukan pemantauan ke kabupaten/kota untuk meningkatkan efektivitas penggunaan DAK bidang infrastruktur 2007.

Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum melalui Tim Koordinasi Departemen dengan dibantu oleh :

1. Tim Teknis Direktorat Jenderal Bina Marga, untuk prasarana jalan Kabupaten/Kota,

2. Tim Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, untuk prasarana irigasi kabupaten,

3. Tim Teknis Direktorat Jenderal Cipta Karya, untuk prasarana air bersih dan sanitasi.

107



ttd

DJOKO KIRMANTO

c. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan oleh Tim Pemantau di setiap provinsi berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (sesuai KMK. No. 505/KMK.02/2004, Bab IX, Pasal 26).

Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dan instansi pelaksana kegiatan/SKPD DAK di daerah berkoordinasi dalam pembuatan laporan dan pengisian form pemantauan teknis sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari masing-masing Subbidang (Lampiran 1 untuk prasarana irigasi, Lampiran 2 untuk prasarana jalan, dan Lampiran 3 untuk prasarana air bersih dan sanitasi) sebagai bahan data penyusunan Laporan Triwulanan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh Pelaksana Pemantauan, maka Bupati/Walikota menyampaikan tembusan Laporan Triwulanan kepada Tim Pemantau di masing-masing provinsi sesuai dengan bidang prasarananya.

Tim Pemantau Provinsi menyampaikan laporan evaluasi triwulanan berdasarkan laporan triwulanan dari kabupaten/kota, dengan status per akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember tahun berjalan kepada Tim Pemantau Departemen (Tim Koordinasi Departemen dan Tim Teknis Eselon-1).

Evaluasi pelaksanaan pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur tahun berjalan dilaksanakan oleh Koordinator Pelaksana Pemantauan dan dilakukan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya berdasarkan Laporan triwulanan yang disampaikan Tim Pemantau Provinsi.

Tim Koordinasi Departemen Pekerjaan Umum merumuskan hasil evaluasi Laporan Semester dan Laporan Akhir Tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus tahun berjalan dan bulan Februari tahun berikutnya dan selanjutnya dijadikan laporan Menteri Pekerjaan Umum kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Tim Koordinasi Departemen Pekerjaan Umum bersama-sama Tim Koordinasi Pusat lintas Departemen melakukan evaluasi atas jalannya pelaksanaan pemantauan dan pemanfaatan DAK tahun berjalan.

Hasil evaluasi pelaksanaan pemanfaatan DAK tahun berjalan, akan digunakan sebagai salah satu masukan dalam penyusunan kriteria teknis sektor/kegiatan dan rekomendasi pengalokasian dana yang dapat dibiayai dari DAK pada tahun berikutnya.

108


MEKANISME PELAPORAN 1. Waktu Pelaporan

Gubernur, Bupati, atau Walikota yang menerima DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2007 menyampaikan Laporan Triwulanan yaitu status kemajuan pekerjaan (progress) pada akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember tahun berjalan, yang berisikan laporan tentang pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2007 yang disampaikan selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, serta bulan Januari tahun berikutnya.

2. Isi Laporan

Materi Laporan Triwulanan mengacu pada mekanisme pelaporan dari masing-masing subbidang sebagaimana tertuang dalam Lampiran 1 untuk subbidang irigasi, Lampiran 2 untuk subbidang jalan, dan Lampiran 3a dan 3b untuk subbidang air bersih dan sanitasi.

Rangkuman Laporan Triwulanan yang disampaikan oleh Tim Pemantau berisikan rangkuman dan evaluasi Laporan Triwulanan dari seluruh Kabupaten/Kota di provinsi masing-masing disertai uraian permasalahan dan kendala pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2007 beserta tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan.

Laporan Semester yang disampaikan Koordinator Pelaksana Pemantauan berisikan rangkuman dan evaluasi Laporan Triwulanan dari seluruh provinsi sesuai jenis prasarana masing-masing disertai uraian permasalahan dan kendala pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2007 beserta tindak lanjut yang telah dilakukan.

Laporan Semester dan Akhir Tahun Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2007 berisikan rangkuman dan evaluasi Laporan Semester seluruh bidang/prasarana/provinsi.

3. Mekanisme Pelaporan

Mekanisme koordinasi dan pelaporan mengacu pada Gambar 5.1.

4. Penyampaian Laporan Triwulanan

Laporan Triwulanan dari Gubernur, Bupati, dan Walikota disampaikan kepada: a) Menteri Pekerjaan Umum

cq. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum Jl. Pattimura No. 20 – Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Dengan tembusan kepada :

• Direktur Jenderal Sumber Daya Air, • Direktur Jenderal Bina Marga, • Direktur Jenderal Cipta Karya

b) Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen. Bina Bangda Jl. Taman Makam Pahlawan No.20 Kalibata, Jakarta Selatan 12740

c) Tembusan disampaikan kepada Menteri Keuangan Cq. Dirjen. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat 10710

109



ttd

DJOKO KIRMANTO

Gambar 5.1 Mekanisme Koordinasi Dan Pelaporan

Tim TeknisSub Bidang

Irigasi

Tim TeknisSub Bidang

Jalan

Tim Teknis Sub Bidang Air

Bersih dan Sanitasi

Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur Departemen PU

MENTERI PU

Balai/Satker PSDA

Satker P2JJ

Satker P2AM dan P3LP

Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur Provinsi

Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur Kabupaten/Kota

SKPD DAK

Kabupaten/Kota Sub Bidang

GUBERNUR

BUPATI / WALIKOTA

Permen Pu No 39 Tahun 2006 Tentang DAK

Documents