Permen 07-PU-PK_25-10-2011

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSIPUSAT PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSIBADAN PEMBINAAN KONSTRUKSIKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

PERMEN pu no 07/PRT/M/2011STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERMEN PU No. 07/2011Terdiri dari:Batang tubuh 12 PasalLampiran 36 bukuPekerjaan Konstruksi 15 BukuJasa Konsultansi 21 Buku

Ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum: 31 Mei 2011

Diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM: 15 Juni 2011

PERMEN PU NOMOR 07/2011LAMPIRAN (PEKERJAAN KONSTRUKSI)Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi,7 Buku terdiri atas:Pascakualifikasi atau prakualifikasikontrak Harga Satuan, Lump Sum, atau Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.Evaluasi sistem gugur, sistem gugur (ambang batas), sistem nilaiMetode satu sampul atau dua tahap

PERMEN PU NOMOR 07/2011Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran, 7 Buku terdiri atas:Pascakualifikasi atau prakualifikasikontrak Harga Satuan, Lump Sum, atau Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.Evaluasi sistem gugur, sistem gugur (ambang batas), sistem nilaiMetode satu sampul atau dua tahap

PERMEN PU NOMOR 07/2011Pedoman Penyusunan Dokumen Pelelangan meliputi:Persiapan pengadaan (identifikasi, pemaketan, penyusunan HPS, pelelangan mendahului persetujuan DIPA/DPA)Kontrak Tahun JamakE-procurement (website PU dan LPSE)

PERMEN PU NOMOR 07/2011LAMPIRAN (JASA KONSULTANSI ) A. Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi, 10 buku terdiri atas:Kontrak Harga Satuan, Kontrak Lump Sump.Dua sampul: Metode evaluasi Kualitas, Kualitas & Biaya.Satu Sampul : Metode Evaluasi Pagu Anggaran, Biaya TerendahJasa Konsultansi PeroranganDokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi

PERMEN PU NOMOR 07/2011LAMPIRAN (JASA KONSULTANSI ) B. Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi, 10 buku terdiri atas :Kontrak Harga Satuan, Kontrak Lump Sump.Dua sampul: Metode evaluasi Kualitas, Kualitas & Biaya.Satu Sampul : Metode Evaluasi Pagu Anggaran, Biaya TerendahJasa Konsultansi PeroranganDokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi

PERMEN PU NOMOR 07/2011LAMPIRAN (JASA KONSULTANSI ) C. Pedoman Penyusunan Dokumen Seleksi meliputi:Persiapan pengadaan (pemilihan metode pengadaan, pemaketan pekerjaan, penyusunan HPS, seleksi mendahului persetujuan DIPA/DPA, pemilihan jenis kontrak)Penyusunan dokumen pengadaan tahun jamakPengadaan secara elektronik

PERMEN PU NOMOR 07/2011PERTIMBANGANBahwa pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi di bidang pekerjaan umum yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publikPERMEN PU NOMOR 07/2011RUANG LINGKUPPengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah).

Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang dananya bersumber dari pemerintah sebagaimana dimaksud di atas mencakup Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri.

PERMEN PU NOMOR 07/2011MAKSUD DAN TUJUANMaksud:sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.Tujuan:agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif.PERMEN PU NOMOR 07/2011KETENTUAN-KETENTUANProses pelaksanaan pelelangan/seleksi harus segera dimulai setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD sampai dengan penetapan pemenang, penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran disahkan.PPK menetapkan HPS pekerjaan konstruksi > 100 Milyar dan jasa konsultansi > 10 Milyar, setelah Rencana Perkiraan Biaya yang disusun mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I.

PERMEN PU NOMOR 07/2011Kontrak untuk pekerjaan konstruksi & jasa konsultansi yang bernilai > 100 Milyar dan/atau yang bersifat kompleks sebelum ditandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak.Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak maka pendapat hukum dapat diperoleh dari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak.Pengadaan Pekerjaan Konstruksi & Jasa Konsultansi di bidang pekerjaan umum dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri.

PERMEN PU NOMOR 07/2011 Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dapat menggunakan:Pekerjaan konstruksi kontrak Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan untuk pekerjaan tunggal atau terintegrasi.Jasa konsultansi kontrak Lump Sum didasarkan atas produk/keluaran (Output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu feasibility study, design, study, evaluasi, kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya.Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input (tenaga ahli dan biaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas) yang harus disediakan konsultan (Input based) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasan pekerjaan fisik, monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, survey, dan lainnya.

PERMEN PU NOMOR 07/2011PEMILIHAN METODE PENGADAAN (PK) Pemilihan metode pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas pekerjaan antara lain:metode dua tahap, sistem nilai dengan prakualifikasi.pekerjaan terintegrasi, yang merupakan pekerjaan konstruksi bersifat kompleks, dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan/atau pengadaan barangnya dilaksanakan dalam satu kontrak. Contoh: Design and Build; Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Based Contract/PBC); Engineering, Procurement, and Construction (EPC)/Turn Key.metode satu sampul, sistem gugur dengan prakualifikasi.dilaksanakan untuk pekerjaan tunggal dan kompleks, yaitu pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan > 100 Milyar

PERMEN PU NOMOR 07/2011metode satu sampul, sistem gugur dengan pascakualifikasi.dilaksanakan untuk pekerjaan konstruksi pada umumnya pekerjaan tunggal, yaitu pekerjaan-pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai tahapan setelah perencanaan teknik diselesaikan terlebih dahulu.PERMEN PU NOMOR 07/2011PEMILIHAN METODE PENGADAAN (JK) Kontrak Lump Sum dilakukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan keluaran (output basis) dengan demikian mata pembayaran dalam Rencana Anggaran Biaya tidak perlu rinci. Pekerjaan tersebut antara lain :Studi: Pra Studi Kelayakan, Studi Kelayakan, Baseline Study, Sistem Informasi, Studi Lingkungan / Kawasan, AMDAL, Identifikasi Program, Studi / Kajian lainnya.Perencanaan Umum dan Perencanaan Teknis: Master Plan, Pra Design, Basic Design, Concept Design, Design Development, Detail Engineering Design, Final Engineering Design, Review Design, Quantity Surveyor.Survei: Pemetaan / Foto Udara, Pengukuran Topografi, Bathymetri, Hydrologi, Soil Investigation / Geoteknik, Sosial Ekonomi, Survei Lalu Lintas dan O-D, Survei Kondisi Jalan/Jembatan, Leger Jalan, Survei lainnya.

PERMEN PU NOMOR 07/2011Kontrak Harga Satuan dilakukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan input oleh karenanya personil/ tenaga ahli akan memberikan hasil sesuai kehadirannya, seperti :Advisory/Technical Assistance/Pendampingan.Supervisi, Manajemen Proyek, Manajemen Konstruksi.Pekerjaan yang beresiko tinggi dan / atau menggunakan teknologi tinggi dimana volume atau kuantitas atau waktu pelaksanaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani.

PERMEN PU NOMOR 07/2011EVALUASI PENAWARAN (PK)Apabila harga penawaran peserta lelang di bawah 80% HPS wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan meneliti dan menilai konsistensi rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama terhadap syarat teknis/spesifikasi sehingga tidak terjadi penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini dapat menyelesaikan pekerjaan.Apabila dalam klarifikasi hasil penelitian/analisis diperkirakan terjadi penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini tidak dapat menyelesaikan pekerjaan konstruksi maka Pokja wajib menyatakan gugur.

PERMEN PU NOMOR 07/2011Standar dokumen pengadaan(PASCAKUALIFIKASI)PEKERJAAN KONSTRUKSIStandar Dokumen PengadaanStandar Dokumen Pengadaan terdiri atas:Dokumen PemilihanDokumen KualifikasiSTANDAR DOKUMEN PENGADAANDokumen PemilihanDokumen Pemilihan meliputi:UmumPengumuman PelelanganInstruksi Kepada PesertaLembar Data PemilihanBentuk Dokumen Penawaran:Surat Penawaran;Surat Kuasa;Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO);Dokumen Penawaran Teknis;Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN;Jaminan Penawaran;STANDAR DOKUMEN PENGADAANBentuk Surat Perjanjian;Syarat-Syarat Umum Kontrak;Syarat-Syarat Khusus Kontrak;Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar; Daftar Kuantitas dan Harga;Bentuk Dokumen Lain :SPPBJ;SPMK;Jaminan Sanggahan Banding;Jaminan Pelaksanaan;Jaminan Uang Muka; Jaminan Pemeliharaan;STANDAR DOKUMEN PENGADAANFormulir Pra RK3K; (apabila dipersyaratkan)Daftar Barang yang diimpor; (apabila ada)Analisa Teknis Satuan Pekerjaan; (apabila dipersyaratkan)Analisa Harga Satuan Pekerjaan. (apabila dipersyaratkan)STANDAR DOKUMEN PENGADAANDokumen KualifikasiDokumen Kualifikasi meliputi:Lembar Data Kualifikasi;Pakta Integritas;Formulir Isian Kualifikasi;Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi;Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

STANDAR DOKUMEN PENGADAANInstruksi Kepada Peserta (IKP)PesertaDapat diikuti oleh semua peserta berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO yang memenuhi kualifikasi.Kemitraan/KSO baik dengan perusahaan nasional maupun asing, harus memiliki Perjanjian Kemitraan/KSO yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO.Untuk nilai pekerjaan di bawah 100 Milyar maka kemitraan/KSO harus terdiri dari perusahaan nasional.

STANDAR DOKUMEN PENGADAANDilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang mengikuti pelelangan harus memiliki bukti Ijin Perwakilan Jasa Konstruksi Asing dan melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.

STANDAR DOKUMEN PENGADAANSatu Penawaran Tiap PesertaSetiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan/KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.Isi Dokumen PengadaanPeserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan sepenuhnya merupakan risiko peserta.Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi Dokumen Pengadaan kepada Pokja ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

STANDAR DOKUMEN PENGADAANPemberian PenjelasanKetidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/ menggugurkan penawaran.Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP.Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP menjelaskan kepada peserta antara lain :Metode pelelangancara penyampaian Dokumen Penawarankelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaranpembukaan Dokumen Penawaran

STANDAR DOKUMEN PENGADAANmetode evaluasihal-hal yang menggugurkan penawaranjenis kontrak yang akan digunakanketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeririsiko K3ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecilbesaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan

STANDAR DOKUMEN PENGADAANPokja ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan keperluan peserta ditanggung oleh pesertaApabila dalam BAPP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen PengadaanKepada peserta untuk menghadiri pemberian penjelasan pekerjaan di kantor dan peninjauan lapangan agar dapat menyiapkan penawarannya dengan baik

STANDAR DOKUMEN PENGADAANTambahan Waktu Pemasukan Dokumen PenawaranDalam Adendum Dokumen Pengadaan, Pokja ULP dapat memberikan tambahan waktu untuk memasukkan Dokumen PenawaranDokumen Penawaran meliputi :surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:tanggal;masa berlaku penawaran;harga penawaran; jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dantanda tanganJaminan Penawaran asli;daftar kuantitas dan harga

STANDAR DOKUMEN PENGADAANsurat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan)surat perjanjian kemitraan/KSO (apabila melakukan KSO)dokumen penawaran teknis:metode pelaksanaan; jadwal waktu pelaksanaan;jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;spesifikasi teknis (apabila mengajukan spesifikasi yang berbeda dari yang ditetapkan); daftar personil inti;bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan

STANDAR DOKUMEN PENGADAANformulir rekapitulasi perhitungan TKDNdokumen isian kualifikasidokumen lain:Formulir Pra RK3K (apabila dipersyaratkan)Daftar Barang yang diimpor (apabila ada)ATSP (apabila dipersyaratkan)AHSP (apabila dipersyaratkan)

STANDAR DOKUMEN PENGADAANPengisian Dokumen Isian KualifikasiPeserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi.Pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya KKN termasuk penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan pekerjaan konstruksiFormulir Isian Kualifikasi adalah isian yang disampaikan peserta untuk menilai kualifikasi berupa daftar/tabel dan pernyataan.

STANDAR DOKUMEN PENGADAANFormulir Isian Kualifikasi terdiri atas:Data AdministrasiIjin UsahaIjin lainnya (apabila dipersyaratkan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan)Landasan hukum berdirinya Badan UsahaPengelola Badan UsahaData keuanganData personaliaData fasilitas/peralatan/perlengkapanData pengalaman perusahaanData pekerjaan yang sedang dilaksanakanModal kerja

STANDAR DOKUMEN PENGADAANDokumen Isian Kualifikasi (Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi) ditandatangani oleh :direktur utama/pimpinan perusahaan; penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; ataupejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.Apabila tidak mengisi dan menandatangani Pakta Integritas oleh yang berhak maka evaluasi kualifikasi tidak dilanjutkan (persyaratan peserta: telah mengisi dan menandatangani pakta integritas).

STANDAR DOKUMEN PENGADAANJaminan PenawaranJaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurangNama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan PenawaranBesaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurangBesaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf

STANDAR DOKUMEN PENGADAANJaminan Penawaran akan disita apabila sebagai:Peserta terlibat KKN Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambah nilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal harga penawarannya di bawah 80% HPSCalon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterimaCalon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak

STANDAR DOKUMEN PENGADAANPenetapan PemenangDalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan oleh ULP dalam waktu yang bersamaan, dan beberapa penawarannya terendah serta berdasarkan kemampuan menangani paket (SKP), akan ditetapkan sebagai calon pemenang oleh ULP pada paket berdasarkan perhitungan kombinasi yang menguntungkan negara.Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan oleh ULP dalam waktu yang bersamaan, dan dalam penawarannya peserta mengajukan personil dan/atau peralatan yang sama, penawaran tidak dapat digugurkan. Apabila berdasarkan hasil evaluasi semua penawarannya terendah maka akan ditetapkan sebagai calon pemenang oleh ULP pada paket berdasarkan perhitungan kombinasi yang menguntungkan negara.

STANDAR DOKUMEN PENGADAANPengumuman PemenangPokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) kepada masyarakat di website dan papan pengumuman resmi yang memuat sekurang-kurangnya :nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;nama dan alamat penyedia;harga penawaran terkoreksi;Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); danhasil evaluasi pelelangan untuk seluruh peserta yang dievaluasi (penjelasan gugurnya penawaran/tidak diusulkannya masing-masing peserta harus dicantumkan dalam pengumuman).

STANDAR DOKUMEN PENGADAANSanggahan:Materi sanggahan:penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasaadanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehatadanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnyaPihak yang dapat mengajukan sanggahan:direktur utama/ pimpinan perusahaan;penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan bukti otentik; ataupejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.Ditujukan kepada Pokja ULP

STANDAR DOKUMEN PENGADAANSanggahan Banding:Ditujukan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan InstitusiDisertai jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Pokja ULPMenghentikan proses pengadaanJawaban sanggahan banding bersifat finalPihak yang dapat mengajukan sanggahan banding:direktur utama/ pimpinan perusahaan;penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan bukti otentik; ataupejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

STANDAR DOKUMEN PENGADAANLembar Data Pemilihan (LDP)Memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan antara lain meliputi penyusunan, penyampaian, pembukaan, kriteria dan tata cara penilaian dokumen penawaran, pengumuman pemenang, sanggahan, dan sanggahan banding.Lingkup PekerjaanUraian secara singkat dan jelas pekerjaan/ kegiatan yang dilaksanakan.STANDAR DOKUMEN PENGADAANPendayagunaan Produksi Dalam NegeriPreferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa > 5 Milyar.Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN dengan 25%.Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan dan Peninjauan LapanganDokumen PenawaranDaftar Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

STANDAR DOKUMEN PENGADAANBagian Pekerjaan yang disubkontrakkan, ketentuan yang harus dipenuhi:Penyedia yang mempunyai harga Kontrak > 25 Milyar wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/ seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak.Catatan:bagian pekerjaan yang dapat disubkontrakkan:bukan merupakan pekerjaan utama, dan/ataupekerjaan spesialisUji mutu/teknis/fungsiSTANDAR DOKUMEN PENGADAANLembar Data Kualifikasi (LDK)memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan penyedia barang/jasa antara lain dalam menyiapkan, mengisi formulir isian kualifikasi, dan melengkapi pakta integritasLingkup KualifikasiNama Paket PekerjaanPersyaratan Kualifikasi:Peserta Kualifikasi badan usaha harus memiliki surat izin usahaPeserta Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing harus memiliki bukti Ijin Perwakilan Jasa Konstruksi Asing dan melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutanmemiliki pengalaman pada subbidangSTANDAR DOKUMEN PENGADAANMemiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian serta harus memenuhi persyaratanMemiliki Tenaga Teknis dengan kualifikasi kemampuan serta harus memenuhi persyaratanMemiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar 10% dari nilai total HPS (BUK)Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ peralatan/ perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksiDalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki perjanjian Kerja Sama Operasi/ kemitraan yang memuat persentase kemitraan/ KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebutSTANDAR DOKUMEN PENGADAANPEDOMAN EVALUASI PENAWARANKetentuan UmumDalam melakukan evaluasi penawaran perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :Informasi yang berhubungan dengan evaluasi, penelitian, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.Evaluasi terhadap data administrasi, teknis, dan harga hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi.Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi Dokumen PengadaanPokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen PenawaranPEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Penawaran yang memenuhi syarat antara lain:Disampaikan oleh penawar yang berhak, Pada waktu yang telah ditentukan, Untuk paket pekerjaan yang dilelangkan, Memenuhi syarat administrasi, Memenuhi syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis, dan Harga yang wajar dapat dipertanggung jawabkan Tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:penyimpangan dari Dokumen Pengadaan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan.penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi.Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK termasuk penyalahgunaan wewenang, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka :peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam.anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana.proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada).apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka pelelangan dinyatakan gagal.

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Koreksi AritmatikKontrak Harga SatuanKoreksi aritmatik dilakukan sebagai berikut:volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen PengadaanApabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Jenis pekerjaan :yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.tidak ditawarkan atau menawarkan di bawah spesifikasi yang ditentukan, maka dilakukan klarifikasi, apabila hasil klarifikasi menunjukkan jenis pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan utama (major item) dan penyimpangan yang bersifat penting/pokok yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan penawaran tidak dilakukan evaluasi lebih lanjutTotal harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN EVALUASI SISTEM GUGURPEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Evaluasi AdministrasiEvaluasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi.penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:syarat-syarat substansial yang diminta dipenuhi/dilengkapi, antara lain: surat penawaranJaminan Penawaran asliRincian harga penawaranformulir rekapitulasi perhitungan TKDN (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, penawarannya tidak digugurkan; dan nilai TKDNnya dianggap nol).dll

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN surat penawaran memenuhi ketentuan: ditandatangani oleh yang berhakjangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurangjangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihibertanggal.Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan, antara lain:diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransimasa berlakunya tidak kurangbesaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurangdllsurat kuasa, antara lain:Harus ditandatangani direktur utama/pimpinan perusahaanNama penerima kuasa harus tercantum dalam akte pendirian atau perubahannyadll

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Evaluasi TeknisPenilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap:metoda pelaksanaan menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu.Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal sesuai dengan yang dibutuhkan.Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan harus dibandingkan produktifitasnya.

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN spesifikasi teknis memenuhi persyaratan; bagi penawar yang menyampaikan spesifikasi teknis yang berbeda dari yang ditetapkan maka spesifikasi teknis tidak boleh kurang dari yang disyaratkan, dan bagi penawar yang tidak menyampaikan perubahan spesifikasi teknis dianggap sama dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.personil inti sesuai dengan persyaratan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukanbagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan.Pra RK3K memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi. (Tidak dapat menggugurkan teknis berdasarkan Pra RK3K)

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi dengan menilai rincian/uraian analisa teknis satuan pekerjaan untuk pekerjaan utama meliputi komponen tenaga kerja, peralatan, dan bahan (material konstruksi) terhadap jenis pekerjaan yang perlu dinilai konsistensinya. Selanjutnya meneliti dan melakukan analisis terhadap uraian analisa teknis satuan pekerjaan tersebut antara lain:Komposisi bahanAnalisa penggunaan peralatanApabila dinilai tidak konsisten dan/atau tidak wajar maka penawaran tidak memenuhi syarat dan dalam evaluasi penawaran harus dinyatakan gugur teknis.Catatan:Peralatan dan personil yang disampaikan dalam penawaran hanya untuk 1 paket pekerjaan yang dilelangkan, apabila penawar mengikuti beberapa paket pekerjaan maka peralatan dan personil untuk paket pekerjaan lain harus dari peralatan dan personil yang berbeda.

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Evaluasi HargaUnsur-unsur yang perlu dievaluasi:penawaran terkoreksi dibandingkan terhadap nilai total HPS :apabila penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur.apabila semua penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga.mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya.PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut :Klarifikasi dalam hal penawaran TKDN berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja ULP.klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% HPS, harus dilakukan dengan ketentuan:menilai rincian/uraian AHSP meliputi komponen tenaga kerja, peralatan, dan bahan (material konstruksi) terhadap jenis pekerjaan utama yang perlu dinilai kewajarannya untuk diteliti dan dianalisa mencakup beberapa faktor :Komposisi bahan (material konstruksi) untuk memperoleh suatu produk konstruksi yang memenuhi syarat teknis (misal komposisi agregat, semen PC dan lainnya untuk menghasilkan beton K 125).PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Komposisi bahan (material konstruksi) untuk memperoleh suatu produk konstruksi yang memenuhi syarat teknis (misal komposisi agregat, semen PC dan lainnya untuk menghasilkan beton K 125).Kesesuaian harga bahan (material konstruksi) dengan harga pasaran pada saat penawaran dan harga tersebut dapat dibuktikan (misal harga semen, besi beton yang dicantumkan pada AHSP).Kesesuaian upah tenaga kerja yang diberlakukan pada pekerjaan konstruksi di lokasi kegiatan pada saat penawaran (misal mandor, kepala tukang, tukang, pembantu tukang).

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Kesesuaian penggunaan peralatan yang meliputi peralatan yang tercantum dalam daftar peralatan yang diberikan dalam penawaran, komposisi, kapasitas produk, bahan penunjang, dan perhitungan biaya peralatan yang digunakan pada AHSP untuk menghasilkan konstruksi yang memenuhi syarat teknis (misal alat pemadatan tanah).PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Apabila hasil analisa mengindikasikan bahwa pekerjaan utama tidak dapat dilaksanakan dengan harga yang ditawarkan yang disebabkan harga penawaran di bawah harga pasar dan dapat dibuktikan, sehingga akan menyebabkan terjadinya kerugian dibandingkan keuntungan yang akan diperoleh serta diperkirakan mempengaruhi lingkup, kualitas, hasil/ kinerja dan diyakini tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan/ ketentuan, maka penawaran tidak memenuhi syarat dan dalam evaluasi penawaran harus dinyatakan gugur.Indikasi kumulasi kerugian dan keuntungan diteliti dari data yang tercantum dalam analisa harga satuan pekerjaan dan rekapitulasi daftar kuantitas dan harga.PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% dari nilai total HPS.apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan ketentuan Perhitungan TKDN yang disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri, digunakan dalam evaluasi penawaran harga apabila pelelangan pekerjaan tersebut diberlakukan preferensi harga yaitu apabila memenuhi ketentuan:Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa > 5 MilyarPreferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN dengan 25%Apabila peserta tidak menyampaikan formulir perhitungan TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan.

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 54 Tahun 2010.Rumus penghitungan sebagai berikut:

HEA = Harga Evaluasi Akhir.KP = Koefisien Preferensi (TKDN dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa).HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran/terkoreksi yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi).PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN

Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang.Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang.Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Uraian PekerjaanNIlai Gabungan Barang dan Jasa (Rp)TKDNKDNKLNTotalBarang/JasaGabungan(1)(2)(3)(4)(5)(6)Barang*)Material langsung (Bahan Baku)(1A)(1B)(1C)(1D)Peralatan (Barang Jadi)(2A)(2B)(2C)(2D)Sub Total Barang(3A)(3B)(3C)(3D)Jasa**)Manajemen Proyek dan Perekayasaan(4A)(4B)(4C)(4D)Alat Kerja/Fasilitas Kerja(5A)(5B)(5C)(5D)Konstruksi dan Fabrikasi (6A)(6B)(6C)(6D)Jasa Umum(7A)(7B)(7C)(7D)Sub Total Jasa(8A)(8B)(8C)(8D)Total Biaya (A+B)(9A)(9B)(9C)(9D)(9E)FORMULIR TKDNCatatan :*) diambil dari daftar inventarisasi barang yang diterbitkan Kementerian Perindustrian.**) dilakukan perhitungan sendiri (self assessment)

Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah biaya Material Langsung (Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan Jasa lainnya dari dalam negeri.Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah biaya Material Langsung (Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan Jasa lainnya dari luar negeri.PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Formulasi perhitungan :

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN % TKDN Gabungan Barang & Jasa (9E)=Biaya Gabungan (9C) Biaya Gabungan LN (9B)X 100%Biaya Gabungan (9C)Preferensi HargaSumber PendanaanNilai TKDN ProdukPreferensiDalam Negeri 25%Barang: max 15%Jasa: 7,5% diatas harga penawaran terendah dari kontraktor asingPinjaman Luar Negeri atau Hibah 25%Barang: max 15%Jasa: 7,5% diatas harga penawaran terendah dari kontraktor asingPEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai > 5 MilyarContoh Perhitungan HEANama PerusahaanStatus PerusahaanPenawaran (Juta Rupiah)PeringkatTKDN (%)BarangJasaTotalBarangJasaPT. ANasional730.00010.000740.000III30100PT. BNasional730.0007.000737.000II2550PT. CAsing718.0008.000726.000I1020PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Catatan:Preferensi barang = 15%Preferensi Jasa = 0%Preferensi diberikan untuk TKDN 25%

HP = Harga PenawaranKp = TKDN x preferensiKp = koef. preferensi

HEA PT.B =

= 698.564,6 + 10.000 = 708.564,6

HEA PT.A =

= 703.614,5+ 7.000 = 710.614,5PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN 77Nama PerusahaanPenawaran (Juta Rupiah)TKDN (%)HEA (Juta Rupiah)BarangJasaTotalBarangJasaBarangJasaTotalPT. A730.00010.000740.00030100698.564,610.000708.564,6PT. B730.0007.000737.0002550703.614,57.000710.614,5PT. C718.0008.000726.0001020718.0008.000726.000PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Catatan:Preferensi barang = 15%Preferensi Jasa = 0%Preferensi diberikan untuk TKDN 25%

Besar preferensi harga untuk pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh Kontraktor Nasional adalah 7,5% diatas harga penawaran terendah Kontraktor AsingBesar Preferensi = 7,5% x Rp 726.000.000.000,- (harga penawaran PT. C)Sehingga:HEA PT. A = Rp 708.564.590.000,- Rp 54.450.000.000,- = Rp 654.114.590.000HEA PT. B = Rp 710.614.460.000,- Rp 54.450.000.000,- = Rp 656.164.460.000,-

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Nama PerusahaanStatus PerusahaanHarga PenawaranHEA Preferensi Barang (Juta Rupiah)HEA Preferensi Kontraktor Nasional(Juta Rupiah)PeringkatANasional740.000708.564,59654.114,59IBNasional737.000710.614,46656.164,46IICAsing726.000726.000,00726.000,00IIIEvaluasi KualifikasiKetentuan UmumDokumen Kualifikasi yang dievaluasi harus memenuhi syarat.Pokja memeriksa, membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Isian Kualifikasi dalam hal:Kelengkapan Dokumen Isian KualifikasiPemenuhan persyaratan kualifikasiFormulir Isian kualifikasi tidak bermeterai tidak digugurkan, peserta diminta melengkapi meterai Rp 12.000 .Dapat meminta klarifikasi secara tertulis termasuk peninjauan lapangan, namun tidak boleh mengubah substansi Formulir Isian Kualifikasi.Evaluasi kualifikasi (pascakualifikasi) sudah merupakan kompetisi, isian data yang kurang tidak dapat dilengkapi.PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Tata Cara Evaluasi KualifikasiDokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :formulir isian kualifikasi ditandatangani.memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar HitamPEDOMAN EVALUASI PENAWARAN memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF).memperoleh paling sedikit 1 pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrakmemiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuaimemiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaanPEDOMAN EVALUASI PENAWARAN menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakanmemiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPSdalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO :wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSOevaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 7 dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan/KSO. Khusus untuk angka 8 dan 10 evaluasi persyaratan digabungkan sebagai evaluasi kemitraan/KSO

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN untuk usaha non-kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan:KD = 3 NPtdalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan/KSOKD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPSpengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnyanilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilaipekerjaan sekarang (present value) menggunakan perhitungan sebagai berikut:

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN NPs = Nilai pekerjaan sekarangNpo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertamaIo = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertamaIs = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaanPEDOMAN EVALUASI PENAWARAN mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan :SKP = KP jumlah paket yang sedang dikerjakanKP = Kemampuan menangani paket pekerjaan untuk usaha non kecil KP = 6 atau KP = 1,2 NN = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 tahun terakhirPEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Pembuktian KualifikasiTerhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (sesuai dengan tugas dan fungsinya) dan meminta salinan dokumen tersebut. Dalam pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh penanggung jawab penawaran atau yang menerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam.Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima maka jaminan penawaran dapat dicairkan.Apabila tidak ada calon pemenang yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN EVALUASI SISTEM GUGUR (AMBANG BATAS)PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Evaluasi TeknisDalam evaluasi menggunakan ambang batas minimal, evaluasi teknis (perolehan nilai) dilakukan dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis. Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal.Penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap:metoda pelaksanaan menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis (contoh bobot max 20%, min 10%).Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu (contoh bobot max 20%, min 20%)

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal sesuai dengan yang dibutuhkan (contoh bobot max 15%, min 7,5%)Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan harus dibandingkan produktifitasnya.spesifikasi teknis memenuhi persyaratan; bagi penawar yang menyampaikan spesifikasi teknis yang berbeda dari yang ditetapkan maka spesifikasi teknis tidak boleh kurang dari yang disyaratkan, dan bagi penawar yang tidak menyampaikan perubahan spesifikasi teknis dianggap sama dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan (contoh bobot max 10%, min 10%).

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN personil inti sesuai dengan persyaratan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan (contoh bobot max 15%, min 7,5%)bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan (contoh bobot max 10%, min 5%);Pra RK3K memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Tidak dapat menggugurkan teknis berdasarkan Pra RK3K (contoh bobot max 10%, min 5%)

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Contoh apabila menggunakan ambang batas:

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Penilaian TeknisBobot (%)Perolehan (%)MaxMinPT APT BPT CPT D(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)Metode Pelaksanaan201012151020Jadwal waktu pelaksanaan*)20202020200Peralatan157,510157,55spesifikasi teknis **)101010101010personil inti157,512127,515bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan105810510Pra RK3K10578510Total10079906565Keterangan: *) apabila jadwal waktu pelaksanaan melampaui yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan dinilai nol atau gugur.**)apabila tidak mengajukan perubahan spesifikasi teknis dinilai 10, apabila mengajukan perubahan spesifikasi teknis dibawah standar yang ditetapkan dinilai nol atau gugur.

PT. D gugur karena jadwal waktu pelaksanaan mendapatkan nilai nol dan peralatan mendapatkan nilai dibawah nilai minimum.PT. A, PT. B, PT. C lulus dan dilanjutkan ke evaluasi harga.Apabila menggunakan nilai ambang batas 70, maka penawaran PT. C dinyatakan gugur karena nilai perolehan total dibawah ambang batas.

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN EVALUASI SISTEM NILAIPEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Ketentuan UmumDihitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis (dengan bobot 10% 30%) dengan nilai harga penawaran terkoreksi (dengan bobot 70% 90%)PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Evaluasi TeknisPenilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap:metoda pelaksanaan menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis (contoh bobot max 20%, min 10%).Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu (contoh bobot max 20%, min 20%)

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal sesuai dengan yang dibutuhkan (contoh bobot max 15%, min 7,5%)Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan harus dibandingkan produktifitasnya.spesifikasi teknis memenuhi persyaratan; bagi penawar yang menyampaikan spesifikasi teknis yang berbeda dari yang ditetapkan maka spesifikasi teknis tidak boleh kurang dari yang disyaratkan, dan bagi penawar yang tidak menyampaikan perubahan spesifikasi teknis dianggap sama dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan (contoh bobot max 10%, min 10%).

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN personil inti sesuai dengan persyaratan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan (contoh bobot max 15%, min 7,5%)bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan (contoh bobot max 10%, min 5%);Pra RK3K memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Tidak dapat menggugurkan teknis berdasarkan Pra RK3K (contoh bobot max 10%, min 5%)

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Contoh perhitungan evaluasi teknis (bobot teknis 30%):

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Penilaian TeknisBobot (%)Perolehan (%)MaxMinPT APT BPT CPT D(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)Metode Pelaksanaan201012151020Jadwal waktu pelaksanaan*)20202020200Peralatan157,510157,55spesifikasi teknis **)101010101010personil inti157,512127,515bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan105810510Pra RK3K10578510Total10079906565Keterangan: *) apabila jadwal waktu pelaksanaan melampaui yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan dinilai nol atau gugur.**)apabila tidak mengajukan perubahan spesifikasi teknis dinilai 10, apabila mengajukan perubahan spesifikasi teknis dibawah standar yang ditetapkan dinilai nol atau gugur.

PT. D gugur karena jadwal waktu pelaksanaan mendapatkan nilai nol dan peralatan mendapatkan nilai dibawah nilai minimum.PT. A, PT. B, PT. C lulus dan dilanjutkan ke evaluasi harga.Apabila menggunakan nilai ambang batas 70, maka penawaran PT. C dinyatakan gugur karena nilai perolehan total dibawah ambang batas.

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN Penawaran Harga sebesar (bobot harga 70%):PT.A = Rp 200.000.000.000PT.B = Rp 205.000.000.000PT.C = Rp 210.000.000.000

PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN PEDOMAN EVALUASI PENAWARAN PesertaPenawaran HargaPenawaran TeknisNilai Kombinasi (teknis dan harga)PeringkatHarga(Milyar)RpNilai Harga(%)Bobot harga 70%Nilai Penawaran HargaNilai Teknis (%)Bobot teknis 30%Nilai Penawaran Teknis(1)(2)(3)(4)(4) = (3) x (4)(5)(6)(7) = (5) x (6)(8) = (4) +(7)(9)PT. A20070(100 x 0,7) = 707930(79 x 0,3) = 23,793,7IIPT. B20570(97,56 x 0,7) = 68,299030(90 x 0,3) = 2795,29IPT. C21070(95,24 x 0,7) = 66,666530(65 x 0,3) = 19,586,17III

KontrakSyarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)Ketentuan UmumPelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan KontrakHak dan Kewajiban Para PihakPersonil Inti dan/atau Peralatan PenyediaKewajiban PPKPembayaran Kepada PenyediaPengawasan MutuPenyelesaian Perselisihan

A. Ketentuan UmumPengalihan dan/atau SubkontrakPenyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat merger maupun akibat lainnya.Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.KONTRAKAkses ke Lokasi KerjaPenyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan.Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat pengunaan jalur akses.Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk.Biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh penyedia, harus ditanggung penyedia.PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

KONTRAKPenyerahan Lokasi KerjaPPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan penyedia yang tercantum dalam rencana kerjanya untuk melaksanakan pekerjaan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

KONTRAKB.1 Pelaksanaan PekerjaanSurat Perintah Mulai Kerja (SPMK)PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrakDalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.Program MutuPenyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPKProgram mutu disusun paling sedikit berisi:informasi mengenai pekerjaan yg akan dilaksanakan;organisasi kerja penyedia;jadwal pelaksanaan pekerjaan;prosedur pelaksanaan pekerjaan;prosedur instruksi kerja; danpelaksana kerja.

KONTRAKRapat Persiapan Pelaksanaan KontrakSelambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.KONTRAKWaktu Penyelesaian PekerjaanTanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaanPeringatan DiniPenyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.

KONTRAKB.2 Pengendalian WaktuSerah Terima PekerjaanSetelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.PengambilalihanPPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

KONTRAKB.3 Penyelesaian KontrakPedoman Pengoperasian dan Perawatan/PemeliharaanPenyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan.Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.KONTRAKPerubahan Lingkup PekerjaanApabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/ataumelaksanakan pekerjaan tambah yg belum tercantum dalam kontrak yg diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai lingkup kontrak awal.

KONTRAKB.4 AdendumPerubahan Lingkup PekerjaanPekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% dari nilai kontrak awal.Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.

KONTRAK13.Perubahan Jadwal Pelaksanaan PekerjaanPerpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:pekerjaan tambah;perubahan disain;keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/ataukeadaan kaharWaktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar atau waktu yang diperlukan utk menyelesaikan pekerjaan.

KONTRAK14.Keadaan KaharApabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

KONTRAKB.5 Keadaan Kahar15.Penghentian dan Pemutusan KontrakPenghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;biaya langsung demobilisasi Personil.Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.

KONTRAKB.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak16.Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak KritisKontrak dinyatakan kritis apabila :Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

KONTRAK17.Hak Kekayaan IntelektualPenyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.Kerjasama Antara Penyedia dan Sub PenyediaPenyedia yang mempunyai harga Kontrak di atas 25 Milyar wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

KONTRAKC. Hak dan Kewajiban Para Pihak19.Keselamatan dan Kesehatan KerjaPenyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan semua pihak di lokasi kerja.Penyedia harus memastikan bahwa staf kesehatan, fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan, dan layanan ambulance dapat disediakan setiap saat di lapangan bagi personil penyedia termasuk subpenyedia maupun personil PPK dan telah dibuat perencanaan yang sesuai dengan semua persyaratan kesehatan dan kebersihan untuk mencegah timbulnya wabah penyakit.Penyedia harus menunjuk petugas keselamatan kerja yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan.KONTRAK20.JaminanJaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah SPPBJ sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besaran/nilai:5% dari nilai kontrak; atau5% dari nilai total HPS bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% HPS.KONTRAK21.Peristiwa KompensasiPeristiwa Kompensasi yg dapat diberikan kepada penyedia yaitu:PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;keterlambatan pembayaran kepada penyedia;PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;penyedia blm bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dlm kontrak; PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia utk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tdk ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

KONTRAKE. Kewajiban PPKPPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;ketentuan lain dalam SSKK. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.KONTRAKSyarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)KorespondensiWakil Sah Para PihakTanggal Berlaku KontrakMasa PemeliharaanUmur KonstruksiPedoman Pengoperasian dan Perawatan/PemeliharaanPembayaran TagihanPencairan JaminanTindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas PekerjaanKepemilikan Dokumen

FasilitasPeristiwa Kompensasi Sumber PembiayaanPembayaran Uang MukaPembayara Prestasi PekerjaanDendaUsaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi KecilPenyelesaian PerselisihanF.Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/PemeliharaanGambar As built dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan selambat-lambatnya: (dalam huruf) - hari kalender/bulan /tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.G.Pembayaran TagihanBatas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah ...........(......dalam huruf.........) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

KONTRAKO.Pembayaran Prestasi PekerjaanPembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: [Termin/Bulanan/Sekaligus].Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ............. [sebutkan ketentuannya, misalnya prestasi fisik 30%, 50%, dst]Dokumen penunjang yg disyaratkan utk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: ............ [sebutkan dokumennya]P.DendaUntuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari [harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, agar diperhatikan dari lingkup kontrak apakah ada bagian dari lingkup pekerjaan yang dapat diserah terimakan sebagian/parsial untuk mengisi harga tersebut di atas]

KONTRAKSYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)Q.Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi KecilSanksi kepada penyedia apabila melanggar ketentuan mengenai subkontrak :Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang mensubkontrakkan pekerjaan adalah [diisi di denda senilai pekerjaan yang dikontrakkan kepada pihak lain atau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku] Penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang tidak mensubkontrakkan pekerjaan adalah .. [diisi di denda senilai pekerjaan yang akan disubkontrakkan yang dicantumkan dalam dokumen penawaran atau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku] Penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yg mensubkontrakkan pekerjaan utama adalah [diisi di denda senilai pekerjaan utama yg disubkontrakkan atau sesuai ketentuan peraturan yg berlaku]KONTRAKR.Penyelesaian Perselisihan[Apabila BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa]Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.KONTRAKPenyusunan dokumen pENGADAANPemaketan PekerjaanPA/KPA dalam melakukan pemaketan pekerjaan konstruksi wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil.Nilai paket pekerjaan sampai dengan 2,5 Milyar diperuntukkan bagi usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil kecuali untuk pekerjaan konstruksi yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil.Menetapkan sebanyak-banyaknya paket pekerjaan konstruksi untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas dan kemampuan teknis usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil.PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAANDilarang memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket kecil dengan maksud untuk menghindari pelelangan.Dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing.Dilarang menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya dapat dipisahkan dan/atau besaran nilainya yang seharusnya dilakukan oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil.Dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak objektif.Paket pekerjaan konstruksi kontrak tahun jamak sebaiknya memiliki perkiraan > 200 Milyar.PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAANDokumen Pengadaan Tahun JamakDokumen Pengadaan kontrak tahun jamak harus disusun berdasarkan Permen PU No 07/PRT/M/2011Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak dengan ketentuan sebagai berikut:pengadaan memerlukan waktu > 1 TA dan sumber dana yang diperlukan untuk pengadaan yang berasal dari rupiah murni (APBN/APBD).secara teknis pekerjaan tidak dapat dipecah-pecah dan/atau penyelesaian pekerjaan tersebut membutuhkan waktu lebih dari 12 bulan dan/atau dalam rangka mengefektifkan pencapaian program sesuai target yang telah ditetapkan.sebelum pemilihan dimulai, sudah mendapatkan persetujuan pelaksanaan kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan (APBN) atau Kepala Daerah (APBD).Dalam melaksanakan pelelangan kontrak tahun jamak dilakukan sekaligus meliputi keseluruhan biaya pelaksanaan paket pekerjaan sampai dengan selesai, tidak berdasarkan anggaran yang tersedia di tahun pertama (bertahap).PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAANPenyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen PengadaanDalam kontrak lump sum tidak dibolehkan adanya Penyesuaian Harga.Untuk kontrak gabungan penyesuaian harga diberlakukan terhadap bagian Kontrak Harga Satuantata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaanpenyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap pekerjaan dengan Harga Satuan timpang.penyesuaian harga tidak berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersifat borongan misalnya pekerjaan Lump Sum.PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAANPada pengumuman harus ditambahkan pencantuman sumber pendanaan dan TA yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut termasuk perkiraan kebutuhan dana untuk Penyesuaian Harga dan jangka waktu pelaksanaanHarus ditambahkan ketentuan Penyesuaian Harga pada SSUK sebagai berikut:Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 sejak pelaksanaan pekerjaan.Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran.Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.

PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAANPenyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAANPenyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran;a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00.Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan kontrak.PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAANPenetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh Menteri dan dicantumkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak.Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam SSKK.Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dstPn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAANPembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.Harus ditambahkan ketentuan Penyesuaian Harga yaitu penetapan koefisien komponen bahan, tenaga kerja dan alat kerja pada SSKK

PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAANPekerjaanKoefisien Komponena.b.c.d.a+b+c+dTimbunan0,15.....1,00Galian0,15.....1,00Galian dengan alat0,15.....1,00Beton0,15.....1,00Pengadaan Secara ElektronikDalam penyusunan Dokumen Pengadaan secara Elektronik dan pada saat pemberian penjelasan pekerjaan harus mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pengadaan secara elektronik (sepanjang tidak ditentukan lain)Dokumen Pengadaan diunggah oleh Pokja ULP:Dokumen Pengadaan diunggah secara utuh (lengkap) serta tidak boleh terputus (tidak terjadi jeda) agar tidak menimbulkan salah pengertian bagi penyedia.setelah dapat dipastikan dokumen diunggah secara utuh, Pokja ULP mencantumkan keterangan bahwa dokumen telah ter-upload secara lengkap dengan diberi tanda khusus dan waktu misalnya ..... selesai tanggal .... hari.... pukul .....apabila terdapat hambatan teknis yang terkait dengan sistem pengadaan secara elektronik sehingga Pokja ULP tidak dapat mengunggah (upload) dokumen pengadaan secara utuh maka segera memberitahukan/menghubungi pihak terkait untuk diadakan perubahan/penyesuaian jadwal dengan memperhatikan alokasi waktu yang cukup.PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAANEvaluasi PenawaranData yang digunakan Pokja ULP dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran dari peserta adalah:Semi e-procurement : data yang disampaikan secara hard copyFull e-procurement : data yang disampaikan secara softcopy, Pokja ULP mengunduh melalui website www.pu.go.idEvaluasi secara elektronikDilakukan sesuai ketentuan/kriteria evaluasi yang telah ditetapkan/ dicantumkan dalam Standar Dokumen PengadaanDokumen elektronik yang rusak akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh penyedia jasa yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja ULP, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syaratPENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAANDalam hal Full e-Procurement, Peserta yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan atau calon pemenang cadangan menyerahkan dokumen asli (hardcopy) untuk dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Elektronik dengan Dokumen Asli, apabila terjadi perbedaan data penawaran (termasuk data kualifikasi) maka penawaran tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang atau pemenang cadangan.PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAANTERIMA KASIH