Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja Serta ... · PDF fileselalu ditekankan adanya keterbukaan, ... yang sedikit banyak mempengaruhi rasa keadilan sosial ... perlindungan

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 57

Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja

Serta Penyimpangan Jam Kerja

Oleh :

Widowati

Abtraksi :

Meskipun telah ditetapkan adanya hubungan tenaga kerja dan majikan yangmerupakan hubungan bersifat timbal balik yang saling membutuhkan, demikelancaran dalam proses produksi dan penghasilan bahwa tenaga kerja dan majikanselalu ditekankan adanya keterbukaan, sehingga apabila ada suatu perselisihandiantara kedua pihak dapat diselesaikan secara musyawarah. Undang-UndangKerja Nomor 12 tahun 1948 di mana di dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 yangmenetapkan lamanya waktu kerja 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, tidak berjalansebagaimana mestinya sebab dalam prakteknya di perusahaan ini adalah tidaksesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Dimana peraturan perusahaan tersebut memberlakukan jam kerja lebih lama dariwaktu yang telah ditetapkan. Dalam hal jam kerja yang tidak sesuai denganketentuan-ketentuan yang berlaku, selama ini pihak instansi yang berwenang(dalam hal ini pihak Departemen Tenaga Kerja) belum pernah melakukanpengawasan secara langsung dan memberikan teguran sebagaimana mestinyaterhadap perusahaan ini, karena pihak Departemen Tenaga Kerja selama inibersifat pasif yaitu hanya menunggu lapora dari masing-masing perusahaan.

A. Latar Belakang Permasalahan

Berbicara tenaga kerja, tidak bisa terlepas dari masalah kesejahteraan tenaga kerja,

baik yang berupa upah layak, perlindungan keselamatan kerja ataupun jaminan sosial.

Masalah kesejahteraan tenaga kerja di negara manapun selalu menjadi sumber yang

mengandung beih gejolak sosial bagi negara yang sedang membangun, yang sedang

mengejar ketinggalannya dalam pembangunan. Pemerintah menginginkan pembangunan

secara maksimal, untuk itu tidak bisa dilaksanakan hanya dengan alat-alat dan sarana-

sarana yang tersedia di dalam negara saja.

Dalam mensejahterakan rakyat, pemerintah tetap berpegang kepada kesanggupan

dan peningkatan kesempatan rakyat Indonesia sendiri untuk membangun ekonomi

sosialnya, tetapi juga memberikan kesempatan kepada modal dan teknologi modern untuk

turut serta memegang peranan sebagai pelengkap dalam pembangunan nasional.

Tidak bisa kita hindari bahwa dengan timbulnya perusahaan-perusahaan barsu yang

timbul akibat adaya kesempatan pemanfaatan modal dan teknologi yang ada akan membawa

pengaruh pula terhadap masalah ketenagakerjaan.

58 Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

Di dalam masalah ketenagakerjaan ini, hubungan antara majikan dan tenaga kerja

kalau ditinjau dari segi sosiologisnya tenaga kerja memang tidak mempunyai kebebasan.

Sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain selain tenaga dan pikirannya, ia

terpaksa bekerja pada orang lain. Maka majikan inilah yang pada dasarnya menentukan

syarat-syarat kerja itu. Tenaga kerja yang terutama menjadi kepentingan majikan,

merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi tenaga kerja, sehingga

tenaga kerja itu harus selalu mengikuti tenaganya ke tempat dan pada saat majikan

memerlukan pada prinsipnya majikan itu bekuasa.

Akan tetapi apabila dilihat dari segi yuridisnya, kedudukan tenaga kerja adalah

bebas. Oleh karena prinsip di negara kita adalah: tidak seorangpun boleh diperbudak,

diperulur atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan budak, dan perhambaan serta segala

perubuatan berupa apapun yang bertujuan kepada itu dilarang. Oleh sebab itu majikan

atau pengusaha harus menghormati hak-hak dan kebebasan tenaga kerja dalam

melakukan pekerjaannya.

Selama segala sesuatu mengenai hubungan antara majikan dan tenaga kerja itu

diserahkan kepada kebijaksanaan kedua belah pihak yang langsung berkepentingan itu,

maka masih sukar tercapainya suatu keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak

yang sedikit banyak mempengaruhi rasa keadilan sosial yang juga merupakan tujuan

pokok ketenagakerjaan.

Karena itu pengusaha baik dengan maupun tidak dengan bantuan organisasi tenaga

kerja, mengadakan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang bertujuan melindungi

pihak yang lemah (menempatkan pada kedudukan yang layak bagi kemanusiaan). Tujuan

dari pada diadakannya peraturan-peraturan yang menyangkut masalah ketenagakerjaan itu

pada dasarnya adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam ketenagakerjaan dan

pelaksanaan itu diselenggarakan dengan jalan melindungi tenaga kerja terhadap

kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan. Akan tetapi meskipun demikian pihak

tenaga kerja dan majikan diberi kebebasan untuk mengadakan peraturan-peraturan yang

tertentu (menurut kesepakatan mereka), akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan

peraturan yang ada.

Senada dengan permasalahan di atas tentang hubungan tenaga kerja dan majikan,

dapat kita ambil suatu contoh permasalahan yang menyangkut jam kerja tenaga kerja dan

jaminan sosial yang diberikan terhadap tenaga kerja.

Mengenai jam kerja tenaga kerja ini di dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1948

tentang Kesehatan Kerja, dimana dalam pasal 10- ditentukan bahwa: Buruh tidak boleh


menjalankan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari dan tidak boleh lebih dari 40 jam dalam

seminggu. Setelah bekerja selama 4 jam terus menerus harus diadakan waktu istirahat

selama 30 menit. Di dalam setiap minggu harus diadakan sedikitnya satu hari istirahat1

Mengenai waktu tenaga kerja yang harus diperhatikan oleh perusahaan diatur dalam pasal

77 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu:

a) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6

(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau

b) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5

(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Selain mengenai jam kerja tenaga kerja yang tak kalah pentingnya adalah

mengenai jaminan sosial tenaga kerja, yang mana hal ini merupakan hak tenaga kerja

yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga

Kerja. Di mana dalam Undang-Undang ditentukan bahwa dalam rangka memberikan

perlindungan tenaga kerja perlu diadakan jaminan sosial yang berbentuk santunan berupa

uang sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan

sebagai akibat peristiwa atau kejadian yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan

kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.hal ini semua bertujuan untuk

lebih memberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga

kerja dan keluarganya, sehingga diharapkan tenaga kerja dapat bekerja dengan tenang dan

produktivitas perusahaan pun dapat meningkat, yang mana pada gilirannya nanti dapat

pula meningkatkan produktivitas nasional.

Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud

diselenggarakan dalam bentuk program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)

yang bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotong-royong

sebagaimana dimaksud dalam jiwa dan semangat Pancasilan dan Undang-Undang Dasar

1945. Oleh karena itu pengusaha atau majikan memikul tanggung jawab utama dan secara

moral pengusaha atau majikan ini mempunyai kewajiban untuk meningkatkan

perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerjanya. Di samping itu, sudah sewajarnya kalau

tenaga kerja turut berperan aktif di dalamnya.

1Imam Soepomo, Undang-Undang No. 12 Tahun 1948, Cetakan ketigabelas, Penerbit Djambatan,

2003,hal.326.


B. Rumusan Masalah

Untuk merumuskan masalah yang menyangkut perlindungan tenaga kerja adalah

sebagai berikut: bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan

terhadap jaminan sosial tenaga kerja dan penyimpangan jam kerja? Dan Bagaimana

tindakan Departemen Tenaga Kerja dalam menanggapi adanya suatu penyimpangan

mengenai jam kerja yang sudah ditetapkan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mencari penyelesaian masalah mengenai masalah

perlindungan jam kerja tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

2. Untuk mengetahui langkah dan upaya apa yang diambil oleh pihak Departemen

Tenaga Kerja dalam menghadapi masalah penyimpangan jam kerja yang sudah

ditetapkan.

3. Untuk melaksanakan Tri darma Perguruan Tinggi Pada Universitas Tulungagung

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis mempergunakan pendekatan secara yuridis normatif

yaitu mempergunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat

memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Kemudian pendekatan secara sosiologis

maksudnya hukum dalam pengertian tingkat laku manusia penelitiannya secara

empiris. Terutama yang ada hubungannya dengan masalah ini.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang obyektif, penulis menggunakan teknik:

a. Studi Keputstakaan ( library research )

Yaitu suatu cara untuk memperoleh data atau bahan keterangan dengan jalan

membaca dan mempelajari buku-buku literatur pada kepustakaan, pendapat para

ahli melalui buku ilmiah dan bahan-bahan tertulis lain yang relevan dengan pokok

bahasan.

b. Studi lapangan

Yaitu suatu cara kerja untuk mendapatkan data atau bahan keterangan dengan

jalan mengadakan pengamatan langsung pada obyek study untuk mendapatkan

data yang faktual.


3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan tanya jawab secara

langsung dengan responden.

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan pengamatan langsung

atas gejala-gejala yang diteliti.

4. Penggolongan dan Analisis Data

Dalam penggolongan data, penulis terlebihy dahulu mengumpulkan, meneliti data

yang diperoleh untuk mengetahui tentang benar atau tidaknya data tersebut.

Kemudian data yang sudah diteliti tersebut diklasifikasikan sehingga dapat

mempermudah penelitian.

E. Pengertian Ketenagakerjaan

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu

melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan

barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan

masyarakat pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah

kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana

pembangunan harus di jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya

gunanya. Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994 pengertian

tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib

mengikuti program jaminan social tenaga kerja karena adanya pentahapan kepesertaan.

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh

setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada

perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan

peningkatan kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan social

tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat

dasar, dengan bersaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagai

mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945.


Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan jaminan sebagai upaya

penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan,

pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pemeliharaan

kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat

melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang

penyembuhan. Oleh karena itu upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit

dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah selayaknya

diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan social

tenaga kerja. Para pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat, dengan

resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada

mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan

kesejahteraannya sehingga menimbulkan rasa aman dalam bekerja.

Adapun syarat-syarat keselamatan kerja antara lain :

a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan

b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran

c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan

d. Memberikan kesempatan atau jalan penyelamatan diri waktu kebakaran atau

kejadian-kejadian lain yang berbahaya

e. Memberikan pertolongan pada kecelakaan

f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja

g. Memperoleh penerangan yang cukp dan sesuai

h. Menyelanggarakan suhu dan lembab udara yang baik

i. Memeliharaan kebersihan, kesehatan dan ketertiban

Syarat-syarat keselamatan kerja seperti tersebut diatas menandakan bahwa setiam

perusahaan wajib untuk memperhatikan keselamatan kerja bagi setiap pekerjanya.

F. Jenis Perlindungan Kerja

Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usahakemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyamdan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dankhususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosialdisebut juga dengan kesehatan kerja.

2. Perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usahauntuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan


oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebutsebagai keselamatan kerja.

3. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup gunamemnuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam halpekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan

jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.2

Ketiga jenis perlindungan di atas akan di uraikan sebagai berikut :

i. Perlindungan Sosial atau Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja sebagaimana telah dikemukakan di atas termasuk jenis

perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan

dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan

pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan

pekerja/buruh ”semaunya” tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku, dengan

tidak memandang pekerja/buruh sebagai mahluk Tuhan yang mempunyai hak asasi.

Karena sifatnya yang hendak mengadakan ”pembatasan” ketentuan-ketentuan

perlindungan sosial dalam UU No. 13 Tahun 2003, Bab X Pasal 68 dan seterusnya

bersifat ”memaksa”, bukan mengatur. Akibat adanya sifat memaksa dalam ketentuan

perlindunga sosial UU No. 13 Tahun 2003 ini, pembentuk undang-undang memandang

perlu untuk menjelaskan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan sosial ini

merupakan ”hukum umum” (Publiek-rechtelijk) dengan sanksi pidana. Hal ini disebabkan

beberapa alasan berikut :3

1. Aturan-aturan yang termuat di dalamnya bukan bermaksud melindungi kepentingan

seorang saja, melainkan bersifat aturan bermasyarakat.

2. Pekerja/buruhIndonesia umumnya belum mempunyai pengertian atau kemampuan

untuk melindungi hak-haknya sendiri.

Jadi, jelasnya kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga pekerja/buruh

dari kejadian/keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaannya

dalam hal pekerja/buruh melakukan pekerjaannya. Adanya penekanan ”dalam suatu

hubungan kerja” menunjukkan bahwa semua tenaga kerja yang tidak melakukan

2Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja), Jakarta, Raja

Grafindo Persada, 2007, hal 783

Ibid, hal 80


hubungan kerja dengan pengusaha tidak mendapatkan perlindungan sosial sebagaimana

ditentukan dalam Bab X UU No 13 Tahun 2003.

ii. Perlindungan Teknis Atau Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan teknis, yaitu

perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan

oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan.

Berbeda dengan perlindungan kerja lain yang umumnya ditentukan untuk

kepentingan pekerja/buruh saja, keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan

perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi kepada pengusaha dan pemerintah.

Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akanmenimbulkan suasana kerja yang tentram sehingga pekerja/buruh dapat memusatkanperhatian pda pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akantertimpa kecelakaan kerja.

Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja di dalam perusahaannya akandapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harusmemberikan jaminan sosial.

Bagi pemerintah (dan masyarakat), dengan adanya dan ditaatinya peraturankeselamatan kerja, maka apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakanmasyrakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas

maupun kuantitas.4

Dasar pembicaraan masalah keselamatan kerja ini sampai sekarang adalah UU No

1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Namun, sebagian besar peraturan pelaksanaan

undang-undang ini belum ada sehingga beberapa peraturan warisan Hindia Belanda masih

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan keselamatan kerja di perusahaan. Peraturan

warisan Hindia Belanda itu dalah sebagai berikut :

a. Veiligheidsreglement, S 1910 No. 406 yang telah beberapa kali dirubah, terakhirdengan S. 1931 No. 168 yang kemudian setelah Indonesia merdeka diberlakukandengan Peraturan Pemerintah No. 208 Tahun 1974. Peraturan ini menatur tentangkeselamatan dan keamanan di dalam pabrik atau tempat bekerja.

b. Stoom Ordonantie, S 1931 No. 225, lebih dikenal dengan peraturan Uap 1930.c. Loodwit Ordonantie, 1931 No. 509 yaitu peraturan tentang pencegahan pemakaian

timah putih kering.5

iii. Perlindungan ekonomis atau Jaminan Sosial

Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan

kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat.

4Ibid, hal 84

5Ibid, hal 84


Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara, Indonesia seperti halnya berbagai

Negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan

funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas

pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Jaminan sosial tenaga kerja dalam pasal 10 Undang-undang Jaminan

SosialTenagakerja, No, 3 Tahun 1992 adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam

bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau

berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga

kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah

merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang ( jaminan

kecelakaan kerja, kematian, dan tabungan hari tua ), dan pelyanan kesehatan yakni

jaminan pemeliharaan kesehatan.

Jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam Undang – Undang Nomor. 3 Tahun

1992 adalah : Merupakan hak setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan kewajiban

dari majikan. Pada hakikatnya program jaminan soisal tenaga kerja dimaksud untuk

memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga yang

sebagian yang hilang.

Disamping itu program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek

antara lain : Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhanhidup minimal

bagi tenaga kerja beserta keluarganya dan merupakan penghargaan kepada tenaga kerja

mendidik kemandirian pekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasihan orang

lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko – resiko seperti kecelakaan kerja, sakit, hari

tua dan lainnya.

G. Perlindungan Terhadap Jam Kerja dan Tenaga Kerja

Dalam berbagai tulisan tentang ketenagakerjaan seringkali dijumpai kalimat yang

berbunyi “Pekerja atau tenaga kerja adalah tulang punggung Perusahaan”. Kalimat ini

nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai makna. Tetapi kalau dikaji lebih jauh

akan kelihatan kebenarannya. Pekerja atau tenaga kerja dikatakan sebagai tulang

punggung, karena memang dia mempunyai peranan yang sangat penting.

Tanpa adanya pekerja atau tenaga kerja tidaka akan mungkin perusahaan itu bisa

berjalan, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Menyadari akan pentingnya pekerja

atau tenaga kerja ini bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan


pemikiran agar tenaga kerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan tugasnya.

Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang

dihadapinya dalam bekerja dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga

kewaspadaan dalam menjalankan pekerja itu tetap terjamin.

Pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam

praktek sehari-hari berguna untuk perlindungan pekerja. Perlindungan pekerja ini dapat

dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan

pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi

melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka

perlindungan pekerja ini menurut Kartasapoetra, G. dan Rience Indraningsih akan

mencakup :

a. Norma Keselataman KerjaNorma keselamatan kerja ini meliputi kesempatan kerja bahan dan prosespengerjaannya, keadaan tempat kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat,alat-alat kerja, bahan, dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja danlingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.

b. Norma Kesehatan Kerja dan Higiene Kesehatan PerusahaanMeliputi pemeliharan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukandengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit.Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi higienekesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baiksebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatanbagi perumahan pekerja.

c. Norma KerjaYang meliputi perlindungan tenaga kerja yang bertalian dengan waktu kerja,sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadahmenurut agama keyakinan masing-masing yang diakui olehpemerintah,kewjiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna memeliharakegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi sertamenjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.

d. Kepada tenaga kerja yang mendapatkan kecelakaan dan atau menderita sakitakibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rahabilitai akibatkecelakaan dan ahli waris berhak mendapat ganti rugi apabila pekerja atau

buruh itu meninggal dunia.5

5Zainil Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuan, Edisi Satu, Cetakan ke 2, Penerbit PT. Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 1984. Hal.76.


Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan sub judul dari bab ini

yaitu mengenai perlindungan jam kerja, maka penuilis akan menguraikannya sesuai

dengan bahan yang ada.

Perlindungan jam kerja terhadap tenaga kerja ini dimaksudkan untuk melindungi

tenaga kerja terhadap pemerasan tenaga kerja oleh majikan, misalnya untuk mendapatkan

tenaga kerja murah, mempekerjakan budak, dan pekerja rodi.

Mengenai jam kerja tenaga kerja ini di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1948

tentang Kesehatan Kerja, di mana dalam pasal 10 ditentukan bahwa : Buruh tidak boleh

menjalankan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari dan tidak boleh lebih dari 40 jam dalam

seminggu. Setelah bekerja selama 4 jam terus menerus, harus diadakan waktu istirahat

selama 30 menit. Di dalam setiap minggu harus diadakan sedikitnya satu hari istirahat.6

Ketentuan waktu kerja ini tidak berlaku bagi tenaga kerja di tempat pekerjaan yang bukan

bersifat perusahaan.

Akan tetapi demi pembangunan nasional atau negara, majikan atau pengusaha

dapat juga mengadakan aturan yang menyimpang dari ketentuan pasal 10 Undang-

Undang No. 12 tentang kesehatan kerja. Hal ini ditegaskan dalam pasal 77 ayat 2

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai waktu kerja. Terhadap peraturan

perusahaan yang bersifat menyimpang dari Undang-Undang Tenaga Kerja sebagaimana

yang diatur pasal 77 ayat 2, pihak perusahaan berkewajiban memberitahukan kepada

pihak Departemen Tenaga Kerja selaku instansi yang berwenang.

Juga dengan seijin pihak Departemen Tenaga Kerja dalam hal dimana suatu waktu

atau biasanya pada tiap waktu atau dalam masa tertentu ada pekerjaan yang bertimbun-

timbun yang harus segera diselesaikan, pihak perusahan boleh melakukan aturan yang

menyimpang dari ketentuan jam kerja tersebut, dengan syarat bahwa waktu kerja itu

tidak boleh melebihi dari 54 jam seminggu. Sedangkan peraturan yang mengatur jamkerja

khusus bagi pengemudi kendaraan bermotor, sebagai dimuat dalam “Voorschriften omtret

de diesnt en rusttijden van Bestuurders van Motorrijtuigen” (peraturan tentang jam kerja

dan waktu istirahat bagi pengmudi kendaraan bermotor) harus disesuaikan dengan waktu

kerja menurut Undang-Undang Kerja. Peraturan khusus tersebut menetapkan :

1. Jam kerja para pengemudi bus dan truk tidak boleh lebih dari 12 jam, termasukwaktu istirahat sedikit-dikitnya 1jam untuk makan.

6Imam Soepomo, Undang-Undang No. 12 Tahun 1948, Cetakan Ketigabela, Penerbit Djambatan,

Jakarta, 1992, hal.326.


2. Dalam kerja itu seorang pengemudi dilarang mengemudikan bus lebih dari 8jam dan truk lebih dari 10 jam.

3. Setelah mengemudikan terus-menerus selama 4 jam harus dapat istirahatsedikit-dikitnya setengah jam.

4. Larangan mengemudikan terus menerus lebih dari 4 jam, tidak berlaku

terhadap pengemudi truck yang semata-mata bekerja di lingkungan kota.7

Ketentuan-ketentuan tentang jam kerja seperti tersebut di atas sering kali

kurang diperhatikan oleh pihak perusahaan, di mana mereka membuat ketentun jam kerja

melebihi dari ketentuan yang berlaku ataupun mengenai waktu kerja pada malam hari

dan sebagainya, ketentuan yang bersifat menyimpang ini kadangkala tidak dilaporkan

pihak perusahaan kepada instansi yang berwenang oleh karena itu mereka menganggap

bahwa hal itu merupakan wewenang intern perusahaan. Ketentuan perusahaan yang

demikian itu yang sering kali menimbulkan masalah antara tenaga kerja dan pihak

perusahaan sebagai majikan. Di mana ketentuan tentang jam kerja yang melebihi dari

ketentuan pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 harus disesuaikan dengan upah

yang akan diterima oleh tenaga kerja.

H. Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)

1. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial tenaga kerja yang pada prinsipnya menanggulangi resiko-resiko

kerja sekaligus aka menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan

membantu meningkatkan produktivitas kerja. Ketenangan kerja dapat tercapai karena

jaminan sosial tenaga kerja mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam

menghadapi berbagai resiko sosial ekonomi. Sebagaimana yang disebutkan dalam

pasal 1 (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992, mengenai pengertian dari

JAMSOSTEK adalah:

Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uangsebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang danpelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga

kerja berupa kecelakaan kerja, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.8

7Imam Soepomo, Pengantar Ilmu Hukum Perburuan, Cetakan Kedelapan, Penerbit Djambatan,

Jakarta, 2003, hal.111.8

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Undang-Undang No. 3 Tahun 1992), Edisi Kedua, Penerbit SinarGrafika, Jakarta, 1994, hal. 32


Jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia diselenggarakan oleh PT. ASTEK,

selain itu program asuransi sosial pegawai sipil di selenggarakan oleh PT. TASPEN,

sedangkan asuransi sosial ABRI diselenggarakan oleh Perum ASABRI.

2. Maksud dan Tujuan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Maksud dari diselenggarakannya program jaminan sosial tenaga kerja ini

adalah untuk menumbuhkan kemandirian dan menjaga harkat dan martabat serta

harga diri tenaga kerja dalam menghadapi resiko-resiko sosial ekonomi. sedangkan

tujuannya adalah mengurai ketidakpastian masa depan tenaga kerja yang akan

menunjang ketenangan kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

3. Peranan Pengusaha dan Pekerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Program jaminan sosial tenaga kerja hanya akan dapat berjalan dengan baik

jika pengusaha mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Apabila dalam

menyampaikan data ketenagakerjaan dan perusahaan pengusaha terbukti tidak

melakukan secara tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak

terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja, maka pengusaha harus

memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian

pula jika mengakibatkan kekurangan pembayaran tunjangan kepada tenaga kerja,

maka pengusaha perlu mematuhi kekurangan jaminan yang diterima oleh tenaga

kerjanya sebagai akibat laporan yang kurang akurat yang diberikan kepada

penyelenggara jaminan sosial.

Program jaminan sosial tenaga kerja hanya dapat diselenggarakan dengan

baik apabila sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam pasal 22 (1) Undang-

Undang Nomor 3 Tahunm 1992 yaitu : Pengusaha membayar iuran dan melakukan

pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah

atau gaji tenaga kerja serta menyetorkannya ke badan pelaksana jaminan sosial tenaga

kerja dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.8

Sedangkan tentang dasar iuran yang harus dibayar oleh pihak pengusaha itu

diatur oleh Peraturan Pemerintah. Bagi pengusaha yang tidak mengikutsertakan para

pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja ini yang mana bertentangan

8Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Undang-Undang No. 3 Tahun 1992), Op. Cit, hal. 39


dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 akan dikenakan ancaman pasal

20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, yaitu dengan hukuman kurungan selama-

lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah). sedangkan bagi perusahaan yang mengulangi pelanggaran yang sama

akan diancam hukuman kurungan selama-lamanya 8 bulan.

4. Jenis-Jenis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pada hakekatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan

kepasatian berlangsungnya arus penerima penghasilan keluarga sebagai pengganti

sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang. Jaminan sosial tenaga kerja

mempunyai beberapa aspek, antara lain:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidupminimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.

2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telahmenyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat

mereka bekerja.9

Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 9004 ini adalah sebagai pelaksanaan pasal 8 sampai dengan

16 Undang-Undang Sistem Pengajuan sosial, nasional yang meliputi jaminan

kecelakaan kerja, jaminan kematihan, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan

kesehatan. Akan tetapi mengingat obyek yang mendapat jaminan sosial tenaga kerja

yang diatur dalam Undang-Undang ini diprioritaskan bagi tenaga kerja yang bekerja

pada perusahaan, perorangan dengan menerima upah maka kepada tenaga kerja di

luar hubungan kerja atau dengan kata lain tidak bekerja pada perusahaan, peraturan

tentang jaminan sosial tenaga kerjanya akan diatur tersendiri dengan Peraturan

Pemerintah.

I. Pelaksanaan Perlindungan Jam Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

1. Perlindungan Jam Kerja

Manusia (tenaga kerja) itu bukan mesin. Mereka adalah organisasi yang

dinamis, yang dapat merasakan perasaan-perasaan cinta dan benci, suka dan duka dan

9Ibid, hal. 45


perasaan lainnya. Kadangkala mereka merasakan saat-saat yang penuh dengan

kegembiraan, di lain waktu mereka merasakan perasaan duka yang mendalam .

Salah satu upaya untuk mempertahankan serta mempertinggi produktivitas

dari para tenaga kerja itu adalah memberikan atau membina kesejahteraan tenaga

kerja yang dapat berupa upah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang serta

insentif-insentif lainnya yang dapat berupa jaminan-jaminan sosial yang memuaskan

seperti cukup sandang perumahan, pendidikan untuk anak-anak, rekreasi berupa

tempat-tempat hiburan dan tempat peristirahatan serta pemeliharaan bagi tenaga kerja

dan keluarga, pemeliharaan yang dimaksud di sini adalah pemeliharaan secara

keseluruhan mengenai kesejahteraan tenaga kerja maupun keluarga si tenaga kerja.

Bila kita bandingkan dengan bunyi pasal 10 Undang-Undang Kerja No. 12

tahun 1948, bahwa tenaga kerja tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari 7 jam

sehari atau 40 jam seminggu, dengan sistem pengaturan jam kerja yang dipakai, jelas

aturan kerjanya menyimpang, karena mempergunakan jam kerja 45 jam seminggu

walaupun tetap 7 ½ jam seharinya.

Akan tetapi bila kita pelajari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 13

tahun 1950 pada pasal 2 bahwa :

Dengan ijin dari Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan atau pegawai yangditunjuk olehnya, bagi perusahaan yang penting untuk pembangunan negaramajikan dapat mengadakan aturan kerja yang menyimpanng dari pasal 10ayat (1) kalimat pertama, ayat 2 dan (3) Undang-Undang Kerja tahun

1948.10

Pada pasal 29 ayat (1) peraturan perusahaan menyebutkan bahwa perusahaan

akan memberikan hak istirahat kepada para tenaga kerja dan karyawan, yaitu hak cuti

tahunan yang menyebutkan: Karyawan yang bekerja terus-menerus dengan tidak

terputus selama 12 (dua belas) bulan berhak atas cuti tahunan selama 2 (dua) minggu

dengan mendapat upah penuh.11

Artinya pemberian cuti pada perusahaan ini tetap berpegang pada kepada

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 paal 14.

10Imam Soepomo, Hukum Perburuan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan, Penerbit

Djambatan, Cetakan ketiga belas, jakarta, 1992, hal. 334.11

Peraturan Perusahaan PT. Filma Utama Soap Suranaya, Pasal 29 ayat (1)


Hak cuti tahunan ini menjadi gugur apabila dalam waktu 6 bulan setelah

lahirnya hak cuti itu tidak dipergunakan oleh yang bersangkutan, bukan karena alasan

yang diberikan oleh perusahaan.12

Di perusahaan ini juga memberikan cuti haid dan cuti hamil bagi karyawan

wanita sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 32 peraturan perusahaan yang

berbunyi:

Karyawan wanita berhak mendapatkan cuti dengan upah penuh selama :

1. 2 (dua) hari: yakni hari pertama dan hari kedua waktu haid melaluipemeriksaan dokter/poliklinik perusahaan.

2. 3(tiga) bulan bagi yang akan melahirkan, dengan ketentuan cuti diambil1 ½ bulan sebelum, dan 1 ½ bulan sesudah melahirkan.

3. 1 ½ bulan bagi yang mengalami gugur kandungan13

Selain cuti tahunan, cuti haid dan cuti hamil di perusahaan ini juga

memberikan cuti besar. Adapun yang dimaksud dengan cuti besar ini adalah cuti yang

diberikan kepada karyawan yang telah bekerja selama 5 tahun terus-menerus dan

tidak terputus, berhak mendapatkan cuti panjang selama 1 bulan.14

2. Perlindungan Upah, Pemberian Tunjangan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pada perlindungan upah dan jaminan sosial tenaga kerja,di sini yang perlu

dibahas adalah mengenai perlindungan upah, keselamatan kerja dan jaminan sosial

tenaga kerja, yang data-datanya diambil dari hasil penelitian di Perusahaan.

a. Perlindungan Upah

Besar kecilnya gaji atau upah yang diterima para karyawan ditentukan

oleh beberapa faktor yaitu:

1. Dari tingkat pendidikan

2. Lamanya bekerja di perusahaan tersebut

3. Keahlian

4. Dan pertimbangan penilaian prestasi karyawan.15

12Ibid. ayat (3)

13ibid

14Wawancara, dengan Bp.I Wayan Dendra, Bagian Personal & G.A. Manager, tanggal 20 Juni 2010

15Ibid, pasal 6 ayat (5)


Pada pasal 6 peraturan perusahaan tersebut di atas menentukan bahwa,

upah atau penghasilan utama tenaga kerja ialah imbalan jasa atau upah diberikan

dalam bentuk uang serta dibayarkan sesudah dipotong pajak penghasilan, belum

termasuk upah lembur dan premi kerja malam, bagi karyawan yang berhak untuk

itu.

Pembayaran gaji atau upah baik itu untuk pegawai yang ada di kantor

maupun pegawai yang ada di pabrik, menggunakan dua cara pembayaran yaitu :

1. Gaji atau upah yang dibayarkan per bulanUntuk gaji atau upah karyawan kantor yang dibayar bulanan,perusahaan mempunyai standart tersendiri, berdasarkan jabatan danbesarnya tanggung jawab. Gaji atau upah karyawan tersebutdibayarkan antara tanggal 25 – 27 akhir bulan.

2. Gaji atau upah yang dibayarkan secara harian (Mingguan)Sedangkan gaji atau upah karyawan pabrik (harian atau minguan)perusahaan memberikan gaji atau upah di atas gaji atau upah minimumberdasarkan peraturan pemerintah.Masing-masing karyawan akan menerima Gaji atau upah yangberbeda-beda dengan dengan prestasinya.Bagi mereka yang berprestasi tinggi, tentu saja akan menerima gajiatau upah lebih besar dari pada mereka yang berprestasi rendah. Gajiatau upah mereka pada dasarnya sama, akan tetapi karena prestasikerjanya berbeda, misalnya seorang karyawan bekerja di atas waktustandart yang telah ditapkan oleh perusahaan sehingga terjadiovertimes atau lembur, maka perusahaan akan memberikan bonus ataupremi berdasarkan waktu standart yang dicapai oleh karyawan

tersebut.16

Pada pasal 7 peraturan perusahaan ditentukan adanya upah lembur yang

besarnya ditetapkan menurut peraturan yang berlaku dari instansi yang

berwenang, dan kerja lembur pada dasarnya bersifat sukarela bagi tenaga kerja.

b. Pemberian Tunjangan

Tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh pihak perusahaan yang

ditentukan dalam pasal 8 Peraturan perusahaan yang menyatakan bahwa di

samping upah seperti dimaksud dalam bab IV pasal 6 ayat (2) dan (3) sepanjang

16Wawancara, dengan Bp. I Wayan Dendra, Bagian Personal & G.A. Manager, tanggal 20 Juni 2010


kesanggupan perusahaan memungkinkan, karyawan akan memperoleh tunjangan-

tunjangan sebagai berikut:

a. Tunjangan transport

b. Tunjangan keluarga

c. Tunjangan Hari Raya.

Pengertian dari ketiga bentuk tunjangan yang diberikan oleh perusahaan

tersebut dijelaskan pada pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 sebagai berikut:

Pasal 9 menerangkan :Pada dasarnya perusahaan tidak memberikan tunjangan berupa uangtransport kepada karyawan, namun karyawan/pejabat tertentusehubungan dengan fungsi dan tugasnya, diberikan untuk digunakansebagaimana mestinya kendaraan dinas yang pelaksanaannya diaturtersendiri secara khusus dengan Surat Keputusan Perusahaan.

Pasal 10 menerangkan :Karyawan yang melakukan pekerjaan dinas ke daerah-daerah ataukeluar daerah di samping mendapat biaya transport dan biayaperjalanan Dinas yang besarnya ditentukan

Pasal 11 menerangkan :Jika keadaan keuangan perusahaan memungkinkan, karyawan akanmendapat tunjangan hari raya yang dijumlahnya ditetapkan oleh

perusahaan.17

c. Keselamatan Kerja

Berdasarkan pertimbangan bahwa bisa terjadi kemungkinan adanya

kecelakaan, perusahaan menentukan dalam pasal 18 Peraturan Perusahaan bahwa:

Untuk melindungi dan menghindari dan setidak-tidaknya mengurangiterjadi kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan atau dalam menjagakesehatan karyawan dari penyakit pekerjaan, maka untuk jenis dantempat-tempat pekerjaan tertentu:1. Perusahaan menyediakan alat-alat keselamatan kerja yang harus

dipakai dalam waktu kerja.2. Karyawan wajib memakai dan mempergunakan serta memelihara alat-

alat keselamatan,.begitu pula wajib mematuhi peraturan-peraturankeselamatan kerja.

3. Karyawan yang dengan sengaja menghilangkan atau merusak alat-alatperlengkapan kerja akan di PHK seketika menurut perundanng-

undangan yang berlaku18

17Ibid

18ibid


Juga dalam pasal 19 dan 20 menyatakan :

Pasal 19

1. Jika sewaktu menunaikan tugasnya dan karena jenis, tempat danlingkungan pekerjaan karyawan memerlukan perlindungan untuk daridan kesehatannya, kepadanya akan diberikan perlengkapankeselamatan kerja.

2. Selama menunaikan tugasnya perlengkapan alat keselamatan kerjatersebut harus selalu dipakai

3. Karyawan yang dengan sengaja mengabaikan ketentuan ayat 2 di atasdapat diberikan surat peringatan.

Pasal 20:

1. Karyawan yang menurut sifat pekerjaannya memerlukan pakaiankerja, maka kepada mereka setiap tahun diberikan pakaian /seragamkerja.

2. Pakaian kerja ini harus dipelihara dan dipakai sewaktu menhalnkantugas dan pada waktu jam kerja.

3. Tidak dipakaianya pakaian kerja mengakibatkan :a. dicabutnya kembali pakaian tersebut

b. tidak diberikan pakaian kerja lagi untuk selanjutnya.19

Hal tersebut di atas bisa dilihat dari sarana-sarana yang disediakan oleh

perusahaan, dengan banyaknya hal-hal yang memungkinkan terjadinya kecelakaan

seperti, dengan kipas, bunyi mesin serta zat-zat kimia, dan alat pencegah

terjadinya bahaya atau kecelakaan tersebut adalah, masker bagi para tenaga kerja

yang bekerja di bagian finishing, processing, penutup bising di bagian weaving,

juga pakaian kerja khusus untuk tenaga kerja yang bekerja di bagian laboratorium,

engeneering dan pemeriksaan kesehatan secara rutin satu bulan sekali bagi setiap

tenaga kerja untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak dikehendaki.

Selain tersedianya sarana-sarana tadi, ruang kerja para karyawan ternyata

lingkungan kerjanya baik dan rapi, karena adanya pertukaran udara yang baik,

ruang tanpak bersih dan rapi, penerangan yang cukup dan sebagainya, jadi lokasi

atau keadaan gedung di dalam komplek pabrik memungkinkan mencegah

terjadinya bahaya-bahaya ataupun penyakit yang ditimbulkan dari pekerjaan

mereka yang akan mengganggu kesehatan.

19ibid


Perusahaan telah membentuk suatu panitia keselamatan yang bertugas

memberikan penerangan-penerangan tentang pentingnya mematuhi peraturan

keselamatan kerja demi mencegah terjadinya kecelakaan.20

d. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pada bab VII pasal 21 peraturn perusahaan, buruh oleh perusahaan telah

dimasukkan asuransi yaitu ASTEK berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 14

tahun 1993.

Dari hasil survey dan wawancara yang penulis jelas terlihat bahwa

perusahaan ini benar-benar memperhatikan masalah kesejahteraan para karyawan

atau tenaga kerjanya.ini dapat dilihat dari tersedianya sebuah poliklinik yang

buka setiap hari kerjanya, jaminan pengobatan bagi karyawan yang sakit

ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan baik berobat jalan maupun memerlukan

perawatan di rumah sakit.

Untuk lebih jelasnya mengenai masalah jaminan sosial ini, berikut akan

penulis uraikan sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak I. Wayan Dendra

mengenai program jaminan sosial yang ada di PT. Filma Utama Soap yaitu :

1. Tersedianya unit toko murah bagi karyawan, yang mana harga setiapbarangnya dibawah nilaio harga pasar.

2. Tersedianya poliklinik, jaminan pengobatan bagi karyawan yang sakitditanggung sepenuhnya oleh perusahaan baik berobat jalan maupumemerlukan perawatan rumah sakit (disesuaikan dengan peraturanperusahaan).

3. Perusahaan telah memberikan fasilitas tempat olah raga atau menyewasarana dan fasilitas-fasilitas tersebut berupa, tenis meja, sepak bola,bulu tangkis, tenis lapangan, volly.Kegiatan olah raga ini diselenggarakan dengan volume satu kaliseminggu.

4. Jaminan makan satu kali5. Diberikan tunjangan hari raya ( THR) dua klai setahun yaitu sebulan

menjelang hari raya Idul fitri dan sebulan menjalang Natal (jikakeadaan keuangan perusahaan memungkinkan).



6. Diadakannya rekreasi untuk keluarga para karyawan pada setiaptahun.

7. Dibentuknya suatu ikatan keluarga karyawan, yang mana funsginyaadalah untuk mempererat tali persaudaraan antar keluarga parakaryawan.

8. Adanya mushola di lingkungan kerja sebagai tempat ibadah bagi para

karyawan.21

Selain dari ketujuh point di atas dalam melaksanakan program jaminan

sosial yang pada akhirnya bertujuan menjaga atau memelihara kesejahteraan para

karyawannya, juga memberikan kebebasan bagi para karyawan untuk

menjalankan ibadah agama, sebagai contoh perusahaan akan memberikan ijin bagi

karyawannya untuk menunaikan ibadah haji dan selama menunaikan ibadah haji

tersebut karyawan yang bersangkutan tetap diberikan gaji penuh.

Kalau kita pelajari, penulis menemukan kenyataan bahwa, walaupun pada

prinsipnya pengusaha telah memberikan usaha-usaha perlindungan kerja yang

baik, akan tetapi pengusaha belum secara terbuka mengajak tenaga kerja

berdialog dalam arti menganggap tenaga kerja sebagai partner pengusaha dalam

berproduksi.

Bila kita lihat isi dari peraturan perusahaan yang relatif hanya berisikan

tanggung jawab para tenaga kerja, peraturan tersebut sedikit sekali memuat hal-

hal yang menyangkut kesejahteraan tenaga kerja, hak-hak tenaga kerja, pihak

tenaga kerja sendiri kurang menyadari akan peranannya dalam perusahaan,bukan

hanya semata-mata penjual tenaga kerja.

Suasana yang baik antara pengusaha dan tenaga kerja dalam proses

produksi hanyalah bisa dicapai apabila terjadi komunikasi yang baik antar kedua

belah pihak dan sarana yang paling tepat untuk menjalin komunikasi tersebut ialah

dengan melalui serikat pekerja.

Jika kita lihat perhitungan jam kerja di atas, berarti kelebihan 5 jam kerja

dalam setiap minggunya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12

tahun 1948, meskipun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1950 yang

mengatur kelebihan jam kerja diperbolehkan bagi perusahaan yang penting demi

pembangunan negara, tapi pada dasarnya kelebihan waktu tersebut adalah

merupakan hak-hak tenaga kerja yang harus diperhitungkan dan alangkah baik



bagi tenaga kerja bila kelebihan jam 5 jam kerja tersebut dimasukkan juga pada

jam kerja lembur.

J. Tindakan Departemen Tenaga Kerja Adanya Penyimpangan Mengenai Jam Kerja

Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1. Pengawasan yang Dilakukan Depnaker

Upaya yang dilakukan Departemen Tenaga Kerja sebagai instansi yang

berwenang untuk mencegah terjadinya penyimpangan jam kerja dan kesejahteraan

tenaga kerja sering juga disebut dengan upaya preventif, yaitu merupakan tindakan

atau upaya Departemen Tenaga Kerja untuk mencegah atau menghindari kerugian

yang dapat diderita oleh pihak tenaga kerja.

Adanya tindakan atau upaya pihak Departemen Tenaga Kerja dalam

menangani adanya suatu penyimpangan terhadap jam kerja dan jaminan sosial tenaga

kerja secara umum terdapat dua mekanisme pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan Secara Langsung

Pengawasan langsung ini maksudnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh

pihak Departemen Tenaga Kerja yang mana pelaksanaannya dilakukan secara

terjun langsung atau kunjungan rutinitas ke perusahaan-perusahaan yang ada, dan

menerima laporan yang masuk dari masyarakat.

2. Pengawasan Secara Tidak Langsung

Dalam pengawasan tidak langsung ini pihak Departemen Tenaga Kerja membuat

atau mengadakan:

a. Rencana pemeriksaan pada perusahaan

b. Diadakannya pemeriksaan ke perusahaan

Pemeriksaan ke perusahaan ini dibagi dua yaitu:

1. Pemeriksaan umum secara keseluruhan, maksudnya pihak

Departemen Tenaga Kerja akan memeriksa secara keseluruhan

struktur organisasi yang ada di perusaah baik itu dari surat izinnya

sampai pada penetapan upah minimum dan penetapan upah lembur

yang diberikan kepada tenaga kerja.

2. Pemeriksana khusus, maksudnya pemeriksaan pihak Departemen

Tenaga Kerja secara khusus hanya memeriksa mengenai :

a. Pengupahan


b. Jamsostek

c. Jam Kerja

d. Kerja malam wanita

e. Perhitungan upah lembur dan sebagainya.22

2. Upaya atau Tindakan yang Diambil oleh Depnaker

1. Dari apa yang di laksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja dalam pengawasan

ini apabila terdapat suatu penyimpangn maka, hasil pemeriksaan ini dituangkan di

dalam Nota Pemeriksaan, dengan jangka waktu tertentu untuk pemenuhannya.

2. Dan apabila jangka waktu yang telah diberikan kepda pihak perusahaan untuk

pemenuhan tersebut tidak dipenuhi, maka akan diberikan Nota Peringatan ke II.

3. Nota Peringatan ke II juga tidak dipenuhi, maka akan diberikan Nota Peringatan

ke III.

4. Nota Peringatan ke III masih tidak dipenuhi juga, perusahaan membuat berita

acara pemeriksaan untuk diajukan ke Pengadilan.

Dengan adanya pengawasan terhadap perusahaan berkaitan dengan jaminan sosial

tenaga kerja diharapkan antara tenaga kerja dengan majikan atau perusahaan tidak

terdapat sengketa atau perselihan.

K. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang penulis uraikan pada bab terdahulu mengenai

masalah perlindungan jam kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, maka bisa diambil suatu

kesimpulan sebagai berikut:

1. Meskipun telah ditetapkan adanya hubungan tenaga kerja dan majikan yang

merupakan hubungan bersifat timbal balik yang saling membutuhkan, demi

kelancaran dalam proses produksi dan penghasilan bahwa tenaga kerja dan

majikan selalu ditekankan adanya keterbukaan, sehingga apabila ada suatu

perselisihan diantara kedua pihak dapat diselesaikan secara musyawarah.

Di samping itu adanya usaha-usaha yang positif dari pihak pengusaha untuk

mendirikan Serikat Pekerja dalam menciptakan suasana yang baik dalam

22Wawancara dengan Kabag Pengawasan Lapangan Depnaker Kabupaten Tulungagung, Tanggal 22

Juni 2010


kelancaran berproduksi, juga adanya fasilitas-fasilitas latihan bagi

peningkatan ketrampilan dan kemampuan tenaga kerja.

2. Undang-Undang Kerja Nomor 12 tahun 1948 di mana di dalam pasal 10 ayat

1 dan 2 yang menetapkan lamanya waktu kerja 7 jam sehari dan 40 jam

seminggu, tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab dalam prakteknya di

perusahaan ini adalah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada

dalam Undang-Undang tersebut. Di mana peraturan perusahaan tersebut

memberlakukan jam kerja lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

Dalam hal jam kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang

berlaku, selama ini pihak instansi yang berwenang (dalam hal ini pihak

Departemen Tenaga Kerja) belum pernah melakukan pengawasan secara

langsung dan memberikan teguran sebagaimana mestinya terhadap

perusahaan ini, karena pihak Departemen Tenaga Kerja selama ini bersifat

pasif yaitu hanya menunggu lapora dari masing-masing perusahaan.


DAFTAR PUSTAKA

Brosur Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Penerbit PT. ASTEK, Jakarta, 1993.

Garis-Garis Besar Haluan Negara, (GBHN) Republik Indonesia Tap MPR No. II/MPR/1983,Cetakan UIP,Jakarta, 1985.

Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,Penerbit PT. ASTEK, Jakarta, 1993.

Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Penerbit Djmbatan, Cetakan ke delapan,Jakarta, 2003.

Imam Soepomo, Hukum Perburuhan (Undang-Undang dan Peraturan), Penerbit Djmbatan,Cetakan ke tigabelas, Jakarta, 1992.

Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Edisi Satu Cetakan kedua, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta, 1994.

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja Serta ... · PDF fileselalu ditekankan adanya keterbukaan, ... yang sedikit banyak mempengaruhi rasa keadilan sosial ... perlindungan

Documents