PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA JAMINAN KESEHATAN YANG ...eprints.ums.ac.id/67264/1/NASKAH PUBLIKASI jadi.pdf3 ... Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (Prof.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA JAMINAN

KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BPJS

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

VIVI PUTRI ARYANTI

C. 100.140.247

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

i

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA JAMINAN KESEHATAN

YANG DILAKSANAKAN OLEH BPJS

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

VIVI PUTRI ARYANTI

C. 100.140.247

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

( )

ii

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KESEHATAN

YANG DILAKSANAKAN OLEH BPJS

Oleh:

VIVI PUTRI ARYANTI

C. 100.140.220

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari ,... .................. ..........

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

1. (…………………………)

(Ketua Dewan Penguji)

2. (…………………………)

(Anggota I Dewan Penguji)

3. (…………………………)

(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH., M.Hum)

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat

karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan

tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang

pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah

dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka

akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 5 September 2018

Penulis

VIVI PUTRI ARYANTI

C. 100.140.247

1

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA JAMINAN KESEHATAN

YANG DILAKSANAKAN OLEH BPJS

Abstrak

BPJS merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk pemerataan pelayanan

kesehatan dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima

oleh masyarakat, namun kenyataannya, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

BPJS masih kurang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum

terhadap jaminan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS. Jenis penelitian yang

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian

hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif

dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaduan keluhan

terhadap pelayanan kesehatan yang telah diberikan yaitu dengan kotak saran,

mengadukannya secara langsung kepada dokter atau perawat yang menanganinya

serta kepala bidang pelayanan medik. Penyelesaian sengketa dalam sengketa

pelayanan kesehatan menggunakan dua jalur, yaitu litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci : perlindungan hukum, jaminan kesehatan, BPJS.

Abstrack

BPJS is a program launched by the government for the distribution of health services

and also to improve the quality of health services received by the community, but in

reality, community satisfaction with BPJS services is still lacking. This study aims to

analyze the legal protection of health insurance carried out by BPJS. The type of

research used by the authors in this study is empirical legal research. This legal

research is descriptive. This research was conducted with a qualitative approach. Data

analysis techniques in this study the authors use qualitative analysis with interactive

models. The results showed that complaints about complaints about health services

that had been given were with a suggestion box, complaining directly to the doctor or

nurse who handled it and the head of the medical service. Dispute resolution in health

service disputes uses two lines, namely litigation and non litigation.

Keywords: legal protection, health insurance, BPJS.

1. PENDAHULUAN

Jaminan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga Negara, dengan

memiliki jaminan kesehatan tersebut setiap warga Negara berhak mendapat layanan

kesehatan. Jaminan ini diatur dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menegaskan bahwa

2

setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan

layanan kesehatan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kesehatan sejak 1 Januari 2014

menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masayrakat melalui Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) menyelenggarakan Jaminan Kesehatan.1 Dengan demikian

pemerintah wajib menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pelayanan

kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah, hal tersebut

tercantum didalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 15

yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas

kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan

yang setinggi-tingginya”.2

Berdasarkan hal itu, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas atau

layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dengan pelayanan yang berkualitas, dalam

rangka memenuhi kepuasan pasien.

Ketertarikan masyarakat terhadap program BPJS ditunjukkan dengan besarnya

minat masyarakat menjadi peserta program BPJS. Data bulan september 2014 jumlah

peserta BPJS Kesehatan di Indonesia sebanyak 127,3 juta jiwa (65%) dan terus

meningkat, pada bulan November 2017 tercatat 183.579.086 peserta atau sekitar

70%.3

BPJS merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk pemerataan

pelayanan kesehatan dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang

diterima oleh masyarakat, namun kenyataannya, banyak penelitian yang melaporkan

bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPJS masih kurang, seperti

penelitian Ahmad, dkk. (2014) melaporkan bahwa kualitas pelayanan pasien BPJS di

1 Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

2 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

3 https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2017/529/Percepat-Validasi-Data-Peserta-

PBI-BPJS-Kesehatan-Integrasikan-Sistem-Informasi-dengan-Kemensos

3

Rumah Sakit Mojowarno Kabupaten Jombang masih rendah.4 Penelitian Ulinuha

(2014) yang meneliti kepuasan pasien BPJS terhadap pelayanan di Unit Rawat Jalan

Rumah Sakit Permata Medika Semarang Tahun 2014 Penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan relatif rendah,

yaitu rata-rata kepuasan yang dicapai berkisar antara 50%-55%.5 Wahyuni, dkk.

(2015) meneliti tentang perbandingan preferensi peserta BPJS terhadap kualitas

pelayanan di Rumah Sakit DR. Pirngadi dan Rumah Sakit Martha Friska Medan tahun

2015 menyimpulkan bahwa preferensi kualitas pelayanan pasien BPJS di kedua rumah

sakit relatif sama, yaitu faktor kecepatan pengambilan tindakan merupakan faktor

yang paling dominan menurunkan penilaian pasien terhadap kualitas pelayanan.6

Mote (2008) berpendapat bahwa pelayanan kesehatan khususnya sektor publik

masih banyak kendala dan hambatan terutama dalam hal kualitas pelayanan,7

sedangkan Endang (2008) melaporkan bahwa menurut laporan Bank Dunia dari 157

Negara, Indonesia berada pada urutan ke-135 dalam kualitas layanan publik. Suatu

pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan

dan harapan masyarakat. Apabila masyarakat merasa tidak puas terhadap suatu

pelayanan yang disediakan, maka itu menandakan bahwa pelayanan publik di suatu

negeri tersebut berada dalam keadaan tidak efektif dan tidak efisien.8

Pelayanan kesehatan, tidak baik akan berakibat merugikan kepentingan

masyarakat yang memerlukan pelayanan medis. Terlebih apabila rumah sakit tidak

memberikan pelayanan yang layak sesuai prosedur yang diatur dalam Kitab

UndangUndang Hukum Pidana, yang dapat menyebabkan pasien menderita kerugian

sehingga mengakibatkan menderita kecacatan ataupun kematian maka hal tersebut

4 Ahmad, N dan Kiki, H. Hubungan Mutu Pelayanan Keperawatan Dengan Kepuasan Pasien

Pengguna Kartu BPJS Kesehatan di Puskesmas Mojowarno Kabupaten Jombang. (Program Studi

Pendidikan Profesi Ners, STIKES Pemkab Jombang, 2014), hlm. 122. 5 Ulinuha, F.E. Kepuasan Pasien BPJS Terhadap Pelayanan Di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit

Permata Medika Semarang. (Semarang: Jurnal Keperawatan, 2014), hlm. 2 6 Wahyuni WT, Arma AJ dan Fitria M. Perbandingan Preferensi Peserta BPJS terhadap Kualitas

Pelayanan di RS. Dr. Pirngadi dan RS Martha Friska Medan Tahun 2015. Jurnal Kependudukan.

(Medan: Departemen Kependudukan dan Biostratistik. FKM USU, 2015), hlm. 1. 7 Mote, Frederik. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap. Pelayanan Publik di

Puskesmas Ngesrep Semarang. (Tesis. Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hlm. 72. 8 Endang. Analisis Biaya Per Kapita sebagai Upaya Advokasi Pengendalian Biaya Progam

Jaminan Kesehatan. (Bali: Jembrana, 2008), Vol 11. No 1.

4

merupakan tindak pidana dan dapat dipidanakan sesuai hukum yang berlaku di

Indonesia. Pada dasarnya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan rumah sakit yang

mengakibatkan kerugian pasien, seharusnya perlu adanya perhatian pemerintah untuk

menangani permasalahan ini lebih serius lagi sehingga tidak akan terjadi kerugian

yang lebih parah bagi masyarakat.9

Banyaknya kasus Rumah Sakit yang mengakibatkan kerugian pada pasien

merupakan contoh buruknya pelayanan rumah sakit terhadap pasien. Salah satu contoh

terhadap buruknya pelayanan kesehatan yaitu: Dera meninggal setelah ditolak delapan

rumah sakit saat membutuhkan perawatan medis. Bayi Dera memiliki kelainan

pencernaan sehingga kondisi fisiknya naik turun. Hermansyah, sudah berusaha sekuat

tenaga membawa Dera ke Rumah Sakit. Awalnya, dia membawa bayi itu ke RS

pemerintah dikawasan Jaksel, RS Fatmawati. Namun pihak rumah sakit mengatakan

penuh, tidak ada kamar kosong untuk bayi. Kemudian, mereka membawa Dera ke

RSCM di Salemba, Jakarta Pusat. Namun hasilnya sama. Selanjutnya, Eliyas (ayah

dera) dengan ditemani ayahnya bergerak ke RS Harapan Kita di Slipi, Jakarta Barat,

jawaban yang diterima tidak jauh beda, yakni tidak ada kamar kosong. Mereka terus

menyisir seluruh Rumah Sakit besar di Jakarta. Antara lain, RS Harapan Bunda Pasar

Rebo, RS Tria Dipa, RS Asri Duren Tiga, RS Budi Asih, dan RS Jakarta Medical

Center (JMC) Buncit. Namun dalam lima hari tak ada yang bisa merawat putri

pertama pasangan itu. Akhirnya, Dera meninggal dunia.10

Tindakan penolakan dalam bidang kesehatan diketahui sebagai tindakan yang

telah melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, salah

satunya tenaga kesehatan atau rumah sakit dilarang menolak pasien yang

membutuhkan pertolongan pertama dengan alasan apapun, sehingga pasien BPJS

harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan yang

dilaksanakan oleh BPJS.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok

9 Cahyo Agi Wibowo, Hari Wahyudi dan Sudarto. Penolakan Pelayanan Medis oleh Rumah Sakit

terhadap Pasien yang Membutuhkan Perawatan Darurat. (Surabaya: Justitia Jurnal Hukum, 2017),

hlm. 81 10

Jawa Pos, Selasa 19 Februari 2013, Hlm.10

5

permasalahan sebagai berikut (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap

jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS? (2) Bagaimanakah konsep kedepan

perlindungan hukum yang baik terhadap peserta jaminan kesehatan oleh BPJS?

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

empiris. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan

pendekatan kualitatif. Penulis memilih lokasi penelitian di BPJS Kesehatan Cabang

Surakarta Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 114, Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa

Tengah yang dianggap merupakan institusi yang berwenang dalam kaitannya dengan

perlindungan hukum jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS. Sumber data

dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder.

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan keterangan dari

pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah keterangan dari pihak BPJS Kesehatan

Cabang Surakarta terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan sumber data

sekunder terdiri atas badan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan

data yang digunkan penulis dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan dan

studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis

kualitatif dengan model interaktif, Proses interktif ini dilakukan dengan

membandingkan data yang telah diperoleh lewat wawancara dengan data hasil

obsevasi, arsip, dan sebagainya sebagai usaha pemantapan kesimpulan yang dicoba

untuk dikembangkan dan validitas datanya dengan melihat tingkat kesamaannya,

perbedaannya, atau kemungkinannya lainnya11

.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum terhadap Jaminan Kesehatan yang Dilaksanakan oleh

BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS sendiri

adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan

11

H.B Sutopo, Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian, Surakarta:

Universitas Sebelas Maret, 2006, hlm.107

6

sosial. BPJS sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Tugas utama BPJS Kesehatan

adalah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga negara

Indonesia. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS mencakup pelayanan

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan

medis habis pakai sesuai kebutuhan medis yang diperlukan.

Namun dalam penerapan program BPJS Kesehatan sering ditemukannya

permasalahan-permasalahan yang terjadi diantaranya permasalahan antara pihak

Peserta BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit sehingga pihak Peserta BPJS

Kesehatan merasa tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan cenderung merasa dirugikan oleh pihak rumah sakit sendiri.

Kemudian terkait dengan Perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan

yang dilaksanakan oleh BPJS, berdasarkan hasil penelitian penulis dasar

pemberian perlindungan hukum tersebut diatur di dalam beberapa peraturan

perundang-undangan, yaitu sebagai berikut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen yang rumusan pasalnya menyebutkan jaminan

kesehatan yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

memberi perlindungan pada jaminan kesehatan. Dan UU No. 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan yang mana didalamnya diatur secara jelas mengenai hak-hak

pasien dan kewajiban pasien, hak-hak tenaga kesehatan dan kewajiban tenaga

kesehatan itu sendiri dengan demikian didalamnya terdapat suatu hubungan antara

pasien sebagai konsumen dan tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa konsumen

yang pada akhirnya menimbulkan suatu perlindungan hukum terhadap pasien itu

sendiri.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan yang

dilakukan oleh BPJS dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan

Kepala BPJS Cabang Surakarta, menurut Dr. Agus Purwono, MM., AAK terkait

dengan apabila pasien merasa dirugikan kemanakah pasien dapat

mengadukannya, dalam hal ini pasien dapat mengadukannya di bidang pelayanan,

7

jika ada keluhan biasanya berkaitan dengan bidang pelayanan dan tanggapan tentu

saja aka nada dari bidang pelayanan tersebut dan biasanya akan langsung diambil

tindakan tertentu. Selain itu sudah disediakan kotak saran untuk menampung

keluhan-keluhan dari pasien dan dari pasien yang diterima dari kotak saran

nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi rumah sakit”.12

Kemudian dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap empat

orang di kota Surakarta pengguna jasa layanan BPJS terkait dengan perlindungan

hukum terhadap jaminan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS, yaitu sebagai

berikut:

Pertama, menurut Santoso, terkait dengan perlindungan hukum ini

berkaitan selalu ketika terjadi permasalahan hukum terkait dengan jaminan

kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS, lebih lanjut menurut Santoso biasanya dia

langsung ke dokter yang merawatnya atau ke kepala instalasinya langsung,

biasanya dokter langsung menanggapinya dan memberikan informasi mengenai

apa yang harus saya lakukan dan juga dokter mengambil tindakan secara

langsung.13

Dan menurut Santosa sebagai pengguna layanan BPJS Kesehatan,

dalam memberikan perlindungan tersebut BPJS terlalu berbelit-belit dan memiliki

prsedur yang membingungkan dengan demikian menurutnya perlindungannya

tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi.

Kedua, menurut Agus Trifanto14

terkait dengan perlindungan hukum

terhadap Jaminan Kesehatan yang Dilaksanakan oleh BPJS menyatakan ketika dia

dilakukan rawat inap di rumah sakit bahwa dia sebagai Pasien BPJS Kesehatan

yang mengaku tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan yang baik seperti saat melakukan rawat inap maupun pelayanan

kesehatan di rumah sakit yang kurang memiliki standar yang baik. Padahal bapak

agus tersebut sudah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah

12

Agus Purwono, Kepala BPJS Cabang Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Senin, 9 Juli

2018, Pukul 09:00 WIB. 13

Bapak Santoso, Pasien yang menggunakan Asuransi BPJS Kesehatan Cabang Surakarta,

Wawancara Pribadi, Surakarta Rabu, 11 Juli 2018, Pukul 10:00 WIB. 14

Agus Trifanto, Pasien yang menggunakan Asuransi BPJS Kesehatan Cabang Surakarta,

Wawancara Pribadi, Surakarta Rabu, 15 Agustus 2018, Pukul 11:00 WIB.

8

ditentukan oleh pihak BPJS Kesehatan maupun pihak rumah sakit dengan

demikian bapak agus tersebut merasa dirugikan dalam proses pelayanan kesehatan

dan menggap pelayanan kesehatan yang dilaksanakan BPJS tidak memberikan

perlindungan hukum yang baik. Dalam hal ini bapak agus santosa hanya

melakukan pengaduan langsug dengan dokter yang langsung menangani.

Ketiga, menurut Vanida Lingga Binayu,15

terkait dengan pelayanan

kesehatan yang diberikan oleh BPJS yang pernah ia alami, bahwa ia pernah ditolah

oleh salah satu rumah sakit di Kota Surakarta dengan alasan apabila kamar sudah

penuh. Padahal rumah sakit tersebut menyediakan layanan BPJS. Dengan

demikian menurut Vanida Lingga Binayu, seharusnya pihak rumah sakit tidak

serta merta untuk menolak pasien dengan alasan kamar penuh, seharusnya rumah

sakit melakukan pengalihan ke kamar lain. Karena di sini ketika ia melakukan

kewajiban BPJS dia juga mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh seperti

salah satunya adalah pelayanan dan pengobatan demi kesembuhan pasien. Dengan

demikian menurutnya perlindungan hukum yang dilakukan oleh BPJS belum

berjalan sebagaimana mestinya. Terkait dengan kejadian ini narasumber

melakukan pengaduan melalui kotak dan saran yang tersedia di rumah sakit dan

melakukan complain ke pihak BPJS tapi tanggapan yang diberikan juga tidak

memuaskan.

Keempat, Menurut ibu Titik,16

menyatakan apabila perlindungan hukum

yang dilakukan oleh BPJS terkait dengan pelayanan kesehatan belum sepenuhnya

berjalan dengan baik. Dalam hal ini ibu titik mengungkapkan pengalamannya

ketika dirawat dengan mengggunakan layanan BPJS bahwa terdapat perbedaan

pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit terhadap pasien yang

menggunakan BPJS dan pasien yang tidak menggunakan BPJS, dimana pasien

BPJS dilayani oleh dokter dengan ala kadarnya begitupula dengan pelayanan yang

lain, hal ini sangat kontras apabila pasien tidak menggunakan layanan BPJS atau

15

Vanida Lingga Binayu, Pasien yang menggunakan Asuransi BPJS Kesehatan Cabang Surakarta,

Wawancara Pribadi, Surakarta Rabu, 15 Agustus 2018, Pukul 13:00 WIB. 16

Titik, Pasien yang menggunakan Asuransi BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Wawancara

Pribadi, Surakarta Rabu, 15 Agustus 2018, Pukul 14:00 WIB.

9

dapat dikatakan menggunakan dana pribadi bilamana pelayanan yang diberikan

oleh rumah sakit lebih baik. Dalam hal kejadian yang terjadi tersebut narasumber

melakukan pengaduan langsung terhadap perawat dengan mengeluh terhadap

buruknya pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara yang dilakukan tersebut dapat dilihat

sebagai contoh bahwa apabila perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan

yang dilaksanakan oleh BPJS terdapat permasalahan-permasalahan yang

melanggar hak-hak yang dimiliki oleh pengguna layanan BPJS yang kemudian

menunjukan apabila perlindungan hukum yang diberikan tidak maksimal karena

tidak ada tindakan langsung dari BPJS.

Selain itu juga pihak BPJS terlihar kurang melakukan sosialisasi terhadap

pengguna layanan BPJS hal ini terlihat seperti cara pesien mengadukan keluhan

terhadap layanan kesehatan yang telah diberikan dengan tiga cara yaitu dengan

kotak saran, mengadukannya secara langsung kepada dokter atau perawat yang

menanganinya serta kepala bidang pelayanan medik. Padahal terkait dengan

permasalahn tersebut Undang-undang Perlindungan Konsumen yang disebutkan di

dalam Pasal 4 huruf e dan h serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan pasal 58 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pasien mempunyai hak

untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa

secara patut dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi

dan/atau penggantian, apabila barang/jasa tidak sesuai dengan sebagaimana

mestinya.

Terkait dengan hal ini Dr. Agus Purwono, MM., AAK Kepala BPJS

Cabang Surakarta menyampaikan bahwa Seringkali keluhan yang disampaikan

oleh pasien itu tidak memberikan kepuasan kepada salah satu pihak, dengan

demikian bisa terjadi sengketa antara pasien dengan penyelenggara kesehatan,

untuk itu dilakukan penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan melalui jalur

litigas dan non litigasi.17

Dalam melakukan penyelesaian sengketa dalam sengketa

17

Agus Purwono, Kepala BPJS Cabang Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Senin, 9 Juli

2018, Pukul 09:10 WIB.

10

pelayanan kesehatan menggunakan dua jalur, yaitu litigasi dan non litigasi

(Alternative Dispute Resolution).

Non litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa

yaitu Negosiasi, Mediasi, Arbitrasi, Konsiliasi. Keempat bentuk penyelesaian

sengketa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau terjadinya perbedaan

pendapat baik itu antara individu, kelompok maupun antar badan usaha.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan untuk menyelesaikan

sengketa dengan cara musyawarah negosiasi dan menghadirkan pihak yang

berfungsi sebagai perantara dan juga sudah banyak dilakukan .18

Jalur non litigasi

berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Bentuk-bentuk

penyelesaian lingkungan hidup di luar pengadilan ini menganut konsep Alternative

Dispute Resolution (ADR).19

Sedangkan jalur Litigasi digunakan dengan cara memasukkan gugatan

kepada lembaga peradilan umum atau dapat pula mengajukan gugatan ke Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dr. Agus Purwono, MM., AAK

Kepala BPJS Cabang Surakarta menyampaikan bahwa Secara umum penyelesaian

sengketa melalui jalur litigasi dengan sengketa yang sampai masuk gugatannya di

peradilan umum ataupun BPSK Kota Surakarta jarang terjadi, hal tersebut

disebabkan karena apabila pasien mengalami kerugian atas pelayanan kesehatan

yang diterima maka oleh pihak pelayanan kesehatan akan segera

bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi.20

Jadi dalam hal ini BPJS lebih

memilih untuk menyelesaikan kasus sengeketa yang terjadi dengan menggunakan

jalun Non-Litigasi

Meskipun kelalaian tersebut bukanlah suatu unsur kesengajaan yang

dilakukan dengan tujuan untuk merugikan pasien BPJS. Sebelum mengajukan

gugatan di peradilan umum sebagai salah satu penyelesaian sengketa, oleh

18

Absori, 2005, Pengekan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam era perdagangan bebas,

Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 92 19

Absori, dkk, 2009, Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga

Alternatif.,Mimbar Hukum Vol 20, no 2, hlm.376 20

Agus Purwono, Kepala BPJS Cabang Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Senin, 9 Juli

2018, Pukul 09:20 WIB.

11

Undang-Undang diwajibkan menggunakan mediasi sebagai upaya penyelesaian

sengketa. Mediasi sendiri merupakan upaya sederhana dan praktis dalam

menyelesaikan persengketaan yang didahului dengan cara mencari dan

mempertemukan kesepakatan pemecahan masalah, dengan dibantu oleh seorang

atau lebih selaku penengah yang besifat netral dan hanya berfungsi sebagai

fasilitator. Keputusan akhir berada pada kekuasaan pihak yang bersengketa yang

diyuangkan dalam suatu keputusan bersama.21

Dengan demikian menurut penulis dalam pelaksanaan perlidungan hukum

terhadap jaminan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS belum berjalan dengan

sebagaimana mestinya dan terdapat dua hal yang menghambat maupun

mendukung perlindungan hukum terhadap pasien tersebut. Faktor penghambat dan

pendukung yaitu:

1) Faktor Internal

Dr. Agus Purwono, MM., AAK Kepala BPJS Cabang Surakarta

menyampaikan bahwa faktor internal yang menghambat perlindungan hukum

adalah komunikasi yang kurang antara pasien dengan tenaga kesehatan, fasilitas

pengaduan bagi pasien BPJS yang belum ada, Fasilitas tenaga kesehatan/dokter

yang kurang memadai, lingkungan kerja.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah pasien yang tidak

membawa persyaratan dengan lengkap, tagihan yang terhenti karena kekeliruan

saat peserta BPJS Kesehatan akan membayar iurannya, kurangnya sosialisasi

kepada masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan, tentang bagaimana cara

penggunaan dan syarat apa saja yang harus dibawa”.22

21

Hamdi. 2016, Alternative Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengekta Pencemaran

Lingkungan (Studi Kaus di Kelurahan Wonoyono Kabupaten Pekalongan), Tesis Program Megister

Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 13. 22

Agus Purwono,Kepala BPJS Cabang Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Senin, 9 Juli

2018, Pukul 09:30 WIB.

12

3.2 Konsep Kedepan Perlindungan Hukum yang Baik terhadap Peserta Jaminan

Kesehatan oleh BPJS

Ide negara kesejahteraan telah menjadi praktik diskursif sejak pertengahan abad

ke-20 (1970-an). Studi kontemporer tentang negara kesejahteraan modern telah

menarik para sejarawan, ilmuwan politik, dan ilmuwan sosial lainnya. Negara

kesejahteraan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk bentuk

keterlibatan negara dalam mempromosikan kesejahteraan rakyat. Munculnya

fakta-fakta empiris tentang kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat meningkatkan keyakinan ini.23

Globalisasi telah membatasi kapasitas negara untuk mempromosikan

perlindungan sosial. Pengurangan peran dan fungsi strategis negara-negara bagian,

yang dapat memperburuk kemiskinan dan kesenjangan sosial dan menyebabkan

konflik sosial dan perang saudara. Transformasi paradigma kapitalistik mengalami

lompatan ekstrim menuju neoliberalisme. Neoliberalisme semakin tidak

menyisakan ruang negara, bahkan untuk kebijakan yang ditujukan untuk keadilan

sosial. Subsidi, jaminan layanan publik dasar, dan jaminan sosial lainnya dianggap

tidak efisien. Pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia telah menjadi

komoditas yang diperdagangkan. Neoliberalisme telah menjadikan sistem ekonomi

kapitalis dan sistem perdagangan bebas sebagai alat untuk melakukan kejahatan

pasar. John Perkin menyebut praktik-praktik ini sebagai kejahatan Corporatokrasi

atau jaringan yang bertujuan mendapatkan keuntungan melalui korupsi, kolusi, dan

nepotisme dari negara-negara dunia ketiga dan bekerja seperti mafia.24

Dalam garis besarnya, negara kesejahteraan menunjuk kepada sebuah

model ideal di dalam pembangunan yang difokuskan kepada peningkatan

kesejahteraan dengan pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam

memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada

warganya. Karena Negara dalam hal ini merupakan organisasi tertinggi di antara

23

Absori. dkk, 2018, The formulation of welfare state: the perspective of Maqāṣid al-Sharī‘ah,

Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 8, no.1 (2018), pp. 117-146, doi :

10.18326/ijims.v8i1. hal. 119 24

Ibid, hal.119-120.

13

satu kelompok atau di dalam beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai

cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai

pemerintahan yang berdaulat.25

Pelayanan sosial tersebut termasuk pemberian

jaminan kesehatan terhadap peserta BPJS.

Kemudian terkait dengan kekurangan-kekurangan sebagaimana disebutkan

dalam bab sebelumnya, di dalam pembahasan kali ini penulis akan menguraikan

Perlindungan hukum yang baik dalam pelaksanaan jaminan kesehatan oleh BPJS

yaitu sebagai berikut :

3.2.1 Sarana dan Prasarana

Berkaitan dengan hal ini perlinudngan hukum terkait dengan jaminan kesehatan

yang dilakukan oleh BPJS akan baik apabila didukung dengan sarana dan prasaran

yang menunjang dalam pemberian pelayanan kesehataan terhadap peserta BPJS.

Dengan adanya sarana dan prasarana yang sebagaiaman dimaskud tersebut di

maksudkan agar dapat mempermudah proses pelayanan dan sangat membantu

dalam melayani peserta BPJS.

3.2.2 Kualitas Pelayanan

Pada dasarnya setiap peserta BPJS Kesehatan berhak memperoleh pelayanan

kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif

termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan

medis yang diperlukan. Dengan demikian apabila setiap pelayanan-pelayanan

tersebut dapat berjalan dengan baik amak akan memberikan kualitas pelayanan

yang baik.

Pelayanan kesehatan tersebut merupakan hak mutlak bagi setiap peserta

BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi semua fasilitas kesehatan

tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan namun pada praktiknya

sebagaimana yang telah diruaikan di atas dalam pemberian layanan kesehatan

yang dilakasanakan oleh BPJS mengalami kendala-kendala yang salah satunya

adalaha sengketa antara pasien BPJS dan BPJS itu sendiri.

25

Moh Mahfud MD, 2001, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta:

Renaka Cipta, hal 64.

14

Dengan demikian pihak BPJS dalam upaya memberikan perlinudngan

hukum yang baik ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh peserta

BPJS untuk menuntut kerugian yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit,

seperti mediasi (non litigasi) dan pengajuan gugatan melalui pengadilan (litigasi).

Upaya hukum mediasi (non litigasi) diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penyelesaian pengaduan atau sengketa melalui

jalur mediasi harus dilakukan terlebih dahulu, Hal ini bermakud apabila

penyelesaian sengekta yang terjadi dengan menggunakan jalur Non-litigasi dengan

tujuan tercapainya perlindungan hukum terhadap peserta BPJS agar tercapainya

win-win solution antara para pihak..

3.2.3 Informasi Pelayanan Kesehatan

Pelrlindungan hukum yang baik guna terlaksananya jamianan kesehatan bagi

pasien BPJS maka menurut penulis perlu adanya suatu kebijakan institusi

pemerintah penyelenggara kesehatan untuk mewajibkan kepada rumah sakit yang

bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menyediakan sarana media informasi

tentang ketersediaan kamar rawat inap dan paket-paket biaya pengobatan pada

bagian-bagian yang menangani hal tersebut yang dapat dilihat secara umum oleh

peserta BPJS Kesehatan.

Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 13 (E) dan (F) Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan tentang pemberian informasi kepada

peserta BPJS Kesehatan mengenai hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

ditegaskan bahwa pelayanan kesehatan perorangan ditujukan untuk

menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan dan keluarga.

Disamping itu, berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan diatur mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan

dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merta dan non

diskriminatif. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan

dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

15

Maka dengan demikian Untuk mencerminkan nilai keadilan, hukum

kesehatan harus memenuhi nilai-nilai yang menjadi perwujudan keadilan itu

sendiri, yaitu keadilan sebagai keadilan, sehingga diperlukan kesepakatan yang

adil pada semua pihak sebagai kunci keadilan yang diperoleh dari prosedur yang

tidak memihak, Dalam proses mematuhi prosedur murni keadilan, semua pihak

harus berada di posisi semula dan semua pihak tidak tertarik dan netral. Untuk

mewujudkan keadilan berdasarkan hukum kesehatan berdasarkan kesetaraan

profesi pada keadilan sosial, hukum kesehatan harus menggunakan pendekatan

adaptif dengan memasukkan kondisi nilai-nilai keadilan dengan pemahaman

bahwa hukum kesehatan bukan hanya norma positif dalam legislasi atau hanya

keputusan hakim secara konkrit, tetapi Perlu dipahami bahwa perilaku sosial dan

faktor-faktor di sekitarnya sebagai variabel empiris dalam interaksi adalah

terminologi hukum yang tidak hanya memenuhi jaminan penuh hukum tetapi juga

bermanfaat dan adil.26

3.2.4 Responsibilitas

Sebagai tindak lanjut dari imlementasi pembangunan berkelanjutan pemerinah

Indonesia telah memprakarsai Kesepakatan Nasional dan Rencana tindak

pembangunan berkelanjutan, yang dimana rumusan rencana tindak salah satunya

adalah untuk sektor kesehatan.27

Namun pada praktiknya sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan

sebelumnya yang dimana pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah

sakit yang bekerjasama dengan BPJS belum sesuai atau belum melaksanakan

adminsitasi yang baik. Dengan demikian diperlukan penyetaraan kualitas yang

dimiliki setiap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS dan juga pihak

BPJS untuk selalu aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi berkenaan dengan

system administrasi dalam penggunaan BPJS. Dalam hal ini diperlukan respon

atau kesigapan petugas loket pendaftaran untuk mengenali, memahami kebutuhan

26

Absori, Ta’adi Samsuri, Khudzaifah Dimyati, 2018, JUSTICE-BASED HEALTH LAW: STUDY

OF PROFESSION EQUALITY- BASED JUSTICE ON SOCIAL JUSTICE, Jurnal Dinamika Hukum

Vol. 18 No. 2, May 2018, hal. 170 27

Absori, 2006, Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya di Indonesia, Jurnal

Ilmu Hukum, vol.9, No.1 Maret 2006, hal:46.

16

peserta BPJS, hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat dengan

disediakannya tempat menampung aspirasi seperti kotak saran dan behakan nomor

telepon dari pihak BPJS sendiri.

3.2.5 Akuntabilitas

Salah faktor yang paling penting dan untuk melihat sejauh mana adanya

perlindungan hukum di suatu rumah sakit adalah terpenuhinya hak-hak pasien

yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan informasi. Hak atas informasi

ini terproses secara revolusi, sejalan dengan perkembangan dari hak asasi manusia.

Inti dari hak atas informasi ini adalah hak pasien untuk mendapatkan informasi

dari dokter, tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatannya, dalam hal

terjadi hubungan dokter dan pasien, adalah tindakan yang baik bila dokter

menginformasikan kepada pasien tentang kesehatannya.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Pertama, terkait

dengan perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan yang Dilaksanakan oleh

BPJS adalah (1) pengaduan keluhan terhadap pelayanan kesehatan yang telah

diberikan yaitu dengan kotak saran, mengadukannya secara langsung kepada dokter

atau perawat yang menanganinya serta kepala bidang pelayanan medik. (2) Jaminan

upaya hukum pasien apabila merasa dirugikan hak-haknya sudah dilaksanakan oleh

tenaga kesehatan serta rumah sakit dengan implikasi baik, hal ini dapat dibuktikan

dengan adanya kotak surat yang disediakan oleh rumah sakit sebagai saranan

menampung keluhan-keluahn pasien, pasien juga dapat mengadukan keluhannya

kepada dokter atau perawat apabila merasa dirugikan dengan pelayanan kesehatan

yang diberikan serta adanya bidang pelayanan yang merespon positif terhadap

keluhan-keluahan dari pasien dengan baik. (3) Penyelesaian sengketa dalam sengketa

pelayanan kesehatan menggunakan dua jalur, yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi

digunakan dengan cara memasukkan gugatan kepada lembaga peradilan umum atau

dapat pula mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Sementara itu faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap

17

Jaminan Kesehatan yang Dilaksanakan BPJS yaitu Faktor internal yang menghambat

perlindungan hukum adalah komunikasi yang kurang antara pasien dengan tenaga

kesehatan, fasilitas pengaduan bagi pasien BPJS yang belum ada, Fasilitas tenaga

kesehatan/dokter yang kurang memadai, lingkungan kerja. Dan Faktor eksternal yang

menjadi penghambat adalah pasien yang tidak membawa persyaratan dengan lengkap,

tagihan yang terhenti karena kekeliruan saat peserta BPJS Kesehatan akan membayar

iurannya, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang menggunakan BPJS

Kesehatan, tentang bagaimana cara penggunaan dan syarat apa saja yang harus

dibawa.

Kedua, Perlindungan hukum yang baik dalam pelaksanaan jaminan kesehatan

oleh BPJS yaitu dengan menggunakan beberapa indicator yaitu (1) Sarana dan

Prasarana, yaitu dukungan dengan sarana dan prasaran yang menunjang dalam

pemberian pelayanan kesehataan terhadap peserta BPJS. (2) Kualitas Pelayanan,

peserta BPJS Kesehatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup

pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan

bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. (3)

Informasi Pelayanan Kesehatan, perlu adanya suatu kebijakan institusi pemerintah

penyelenggara kesehatan untuk menyediakan sarana media informasi (4)

Responsibilitas, perlu penyetaraan kualitas yang dimiliki setiap pelayanan kesehatan

yang diberikan oleh BPJS. (5) Akuntabilitas, terpenuhinya hak-hak pasien yang salah

satunya adalah hak untuk mendapatkan informasi.

Dalam Skripsi ini penulis memberikan saran yaitu, Pertama, penyedia

pelayanan kesehatan di Kota Surakarta, dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada

pasien BPJS juga harus ditunjang dengan adanya perbaikan fasilitas. Kedua, Bagi

penyelenggaraan jaminan sosial yang dilaksanakan oleh BPJS yang bertujuan untuk

memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan yang baik. Ketiga, Bagi penggunan jaminan kesehatan BPJS

diharapkan dalam menerima pelayanan kesehatan lebih berani dalam mengungkapkan

keluhan atas pelayanan yang diterima (tidak pasif).

18

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

Pertama, kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam

pembuatan karya ilmiah ini. Kedua, saudara yang telah memberikan semangat kepada

penulis untuk menulis karya ilmiah ini. Ketiga, teman yang selalu memberikan

semangat, memberi masukan dan membantu dalam penulisan karya ilmiah ini.

Keempat, Ibu Kuswadhani, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing pembuatan karya

ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Absori. dkk, (2018), The formulation of welfare state: the perspective of Maqāṣid al-

Sharī‘ah, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 8, no.1

(2018), pp. 117-146, doi : 10.18326/ijims.v8i1.

Absori, (2005), Pengekan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam era perdagangan

bebas, Surakarta: Muhammadiyah University Press,

Absori, dkk, (2009), Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga

Alternatif.,Mimbar Hukum Vol 20, no 2.

Absori dan Muhammad Syiblunnur, (2017), Perlindungan Hukum Pada Pelayanan

Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Kotwaringin Timur, Surakarta:

Tesis Megister llmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Absori, Ta’adi Samsuri, Khudzaifah Dimyati, (2018), JUSTICE-BASED HEALTH

LAW: STUDY OF PROFESSION EQUALITY- BASED JUSTICE ON SOCIAL

JUSTICE, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 18 No. 2, May 2018.

Absori, (2006), Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya di

Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, vol.9, No.1 Maret 2006.

Ahmad, N dan Kiki, H. (2014). Hubungan Mutu Pelayanan Keperawatan Dengan

Kepuasan Pasien Pengguna Kartu BPJS Kesehatan di Puskesmas Mojowarno

Kabupaten Jombang. Program Studi Pendidikan Profesi Ners, STIKES

Pemkab Jombang.

Cahyo Agi Wibowo, Hari Wahyudi dan Sudarto. (2017). Penolakan Pelayanan Medis

oleh Rumah Sakit terhadap Pasien yang Membutuhkan Perawatan Darurat.

Surabaya: Justitia Jurnal Hukum.

19

Endang. (2008). Analisis Biaya Per Kapita sebagai Upaya Advokasi Pengendalian

Biaya Progam Jaminan Kesehatan. Bali: Jembrana.

Hamdi. (2016), Alternative Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengekta

Pencemaran Lingkungan (Studi Kaus di Kelurahan Wonoyono Kabupaten

Pekalongan), Tesis Program Megister Ilmu Hukum Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

MD, Moh Mahfud, (2001), Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi

Revisi), Jakarta: Renaka Cipta.

Mote, Frederik. (2008). Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap.

Pelayanan Publik di Puskesmas Ngesrep Semarang. Tesis. Universitas

Diponegoro Semarang.

Sutopo, H.B. (2006). Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya Dalam

Penelitian, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Ulinuha, F.E. (2014). Kepuasan Pasien BPJS Terhadap Pelayanan Di Unit Rawat

Jalan Rumah Sakit Permata Medika Semarang. Semarang: Jurnal

Keperawatan.

Wahyuni WT, Arma AJ dan Fitria M. (2015). Perbandingan Preferensi Peserta BPJS

terhadap Kualitas Pelayanan di RS. Dr. Pirngadi dan RS Martha Friska

Medan Tahun 2015. Jurnal Kependudukan. Medan: Departemen

Kependudukan dan Biostratistik. FKM USU.

Referensi lain:

Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2017/529/Percepat-Validasi-

Data-Peserta-PBI-BPJS-Kesehatan-Integrasikan-Sistem-Informasi-dengan-

Kemensos