Perkiraan Masa Penawaran Awal Perkiraan Tanggal Efektif … · 2020. 3. 18. · 1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun

Perkiraan JadwalPerkiraan Masa Penawaran AwalPerkiraan Tanggal EfektifPerkiraan Masa Penawaran UmumPerkiraan Tanggal Penjatahan

18 – 24 Maret 20202 April 2020

6-8 April 202013 April 2020

Perkiraan Tanggal Distribusi SahamPerkiraan Tanggal Pengembalian Uang PemesananPerkiraan Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia

14 April 2020

14 April 202015 April 2020

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (”OJK”). NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT Bhakti Multi Artha TbkKegiatan Usaha Utama :

Bergerak Dalam Bidang Konsultasi Manajemen dan Perusahaan Holding Bidang Keuangan

Kantor Pusat :Sona Topas Tower Lantai 9Jl. Jend. Sudirman Kav. 26

Jakarta Selatan 12920Telp : +62 21 29110880Fax : +62 21 29110881

Email : [email protected] : www.bhaktimultiartha.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAMSebanyak-sebanyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Yang Ditawarkan”) dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada kisaran Harga Penawaran Rp 102,- (seratus dua Rupiah) sampai dengan Rp 108,- (seratus delapan Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak-banyaknya Rp 216.000.000.000,- (dua ratus enam belas miliar Rupiah).Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen, hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan efek Terlebih Dahulu dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi.Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment) terhadap Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN; KETIADAAN PASAR UNTUK SAHAM PERSEROAN DAPAT BERKONTRIBUSI PADA KURANGNYA LIKUIDITAS. DENGAN TERCATATNYA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK, TIDAK ADA KEPASTIAN BAHWA PASAR UNTUK SAHAM PERSEROAN DAPAT LIKUID, HAL INI TERGANTUNG PADA KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAN GLOBAL SELAIN DARI KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM PERSEROAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (’KSEI”).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITASPenjamin Emisi Efek

(akan ditentukan kemudian)PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH

(FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN SAHAM PERSEROAN Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2020

PROS

PEKT

US A

WAL

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan Surat No. 001/BMA-DIR/I/2020 tertanggal 13 Januari 2020, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-01440/BEI.PP3/03-2020 tanggal 3 Maret 2020. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang/Peraturan selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Republik Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen Penawaran untuk membeli saham, kecuali bila Penawaran dan pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Prospektus ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................................................................ i

DEFINISI DAN SINGKATAN .............................................................................................................iii

RINGKASAN ..................................................................................................................................... x

I. PENAWARAN UMUM ............................................................................................................. 1

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .................. 4

III. PERNYATAAN UTANG ........................................................................................................... 7

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .............................................................................. 12

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ......................................................... 15

VI. FAKTOR RISIKO ................................................................................................................... 32

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ............. 37

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ........................ 38I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN ..................................................................... 38

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN ......................................................................... 38B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN ......................................................................................................... 41C. KEGIATAN USAHA ................................................................................................. 42D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .... 43E. IZIN USAHA ............................................................................................................ 45F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN ............................................ 65G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ..................................................................................................... 68H. MANAJEMEN RISIKO ............................................................................................ 75I. STRUKTUR ORGANISASI ..................................................................................... 77J. SUMBER DAYA MANUSIA ..................................................................................... 77K. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM ...................................... 83L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM ... 84M. INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK ................................................................ 89N. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA .............................................................. 103O. PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DENGAN PIHAK AFILIASI .................................................................................................... 131P. ASET PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .......................................................... 132Q. ASURANSI ............................................................................................................ 134R. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ............................................................................................ 135

ii

II. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .............. 136A. UMUM ................................................................................................................... 136B. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN ....................................................... 137C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN ........................................................................ 137D. PEMASARAN ....................................................................................................... 144E. PERSAINGAN ...................................................................................................... 146F. PROSPEK USAHA PERSEROAN ........................................................................ 147G. STRATEGI ............................................................................................................ 150

IX. EKUITAS ............................................................................................................................. 151

X. KEBIJAKAN DIVIDEN ......................................................................................................... 153

XI. PERPAJAKAN ..................................................................................................................... 155

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK ................................................................................................ 158

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ................................................ 160

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM ......................................................... 163

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM .................................................................................... 175

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM................................................................................................................................ 183

XVII. PENDAPAT SEGI HUKUM .................................................................................................. 184

XVIII. LAPORAN KEUANGAN ...................................................................................................... 185

iii

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi : Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya,yaitu:1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan

sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

2. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut;

3. hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

4. hubungan antara Perseroan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;

5. hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau

6. hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.

BAE : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Share Star Indonesia.

BEI, Bursa Efek : Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Daftar Pemegang Rekening : Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI berkenaan dengan kepemilikan Efek oleh seluruh Pemegang Rekening dan/atau nasabah Pemegang Rekening, yang memuat keterangan antara lain nama, alamat, jumlah kepemilikan Efek, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan atau nasabahnya.

DPPS : Daftar Pemesanan Pembelian Saham, yaitu formulir yang berisi daftar nama-nama pemesan atau pembeli saham, jumlah saham yang dipesan dan disusun berdasarkan FPPS.

Efektif : Terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yaitu:a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:

i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum;atau

ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan;

iv

FKP : Formulir Konfirmasi Penjatahan, yaitu formulir yang merupakan konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan atau pembeli saham.

FPPS : Formulir Pemesanan Pembelian Saham, yaitu formulir yang digunakan pemesan atau pembeli saham untuk melakukan pemesanan pembelian saham perdana yang ditawarkan Perseroan.

Harga Penawaran : Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp **,- per saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada kisaran Harga Penawaran Rp 102,- (seratus dua Rupiah) sampai dengan Rp 108,- (seratus delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak-banyaknya Rp 216.000.000.000,- (dua ratus enam belas miliar Rupiah).

Hari Bursa : Hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

Hari Kalender : Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Hari Kerja : Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

KSEI : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Kustodian : Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.

Manajer Penjatahan : Berarti PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Masyarakat : Perorangan dan/atau badan hukum Indonesia, maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesiayang membeli saham Penawaran Umum di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

v

OJK : Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pemegang Rekening : Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perseroan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pemerintah : Pemerintah Republik Indonesia.

Penawaran Umum : Kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Penitipan Kolektif : Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Penjamin Emisi Efek : Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

: Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Jasa Utama Capital Sekuritas.

Peraturan No. IX.A.2 : Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.A.7 : Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 mengenai Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan No. IX.J.1 : Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-719/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 mengenai Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

: Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bhakti Multi Artha Tbk No. 107 tanggal 19 Desember 2019 yang telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bhakti Multi Artha Tbk No. 16 tanggal 5 Februari 2020 yang semuanya dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai persyaratan serta ketentuan penjaminan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, beserta akta perubahannya.

vi

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham

: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Bhakti Multi Artha Tbk No. 108 tanggal 19 Desember 2019 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, beserta akta perubahannya.

Pernyataan Efektif : Berarti pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual saham yang ditawarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

Perseroan : Badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Bhakti Multi Artha Tbk suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

POJK No.32/2014 dan POJK No.10/2017

: Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK No.33/2014 : Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No.34/2014 : Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No.35/2014 : Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No.30/2015 : Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

POJK No.55/2015 : Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

POJK No.56/2015 : Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.

POJK No.7/2017 : Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan/atau sukuk.

POJK No.8/2017 : Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

POJK No.23/2017 : Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

Prospektus : Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

vii

Prospektus Awal : Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

Rp atau Rupiah : Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.

RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.

RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Saham Baru : Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan.

Saham/Saham Biasa Atas Nama

: Saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan.

Saham Yang Ditawarkan : Saham yang berasal dari portepel sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

Tanggal Distribusi Saham : Tanggal penyerahan efek kepada pembeli efek dalam rangka Penawaran Umum paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Tanggal Pembayaran : Tanggal dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyerahkan seluruh hasil penjualan Saham Baru kepada Perseroan ke dalam rekening Perseroan.

Tanggal Pencatatan : Tanggal pencatatan Saham Baru untuk diperdagangkan di BEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham.

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan

: Tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan yaitu selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda selambat-lambatnya sejak 2 (dua) hari kerja sejak tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.

Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

viii

Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM

: Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3608 Tahun 1995.

UUPT : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

WIB : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM

SDM = PT Surya Duta Mas (d/h PT Nasional Mitra Abadi ”NMA”)

NNA = PT Nasional Niaga Abadi

Rudy = Rudy Purnomo

Liem = Liem Sien Lan

SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK

ASJN = PT Asuransi Jiwa Nasional

BCU = PT Bhakti Cahaya Utama

BFI = PT Bhakti Fintek Indonesia

NIP = PT Nasional Investindo Perkasa

ix

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

UMUM

PT Bhakti Multi Artha Tbk (“Perseroan”) dahulu didirikan dengan nama PT Nasional Mitra Utama pada tahun 2017 berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 146 tanggal 23 Mei 2017, yang dibuat oleh Ardi Kristiar, S.H., MBA., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor 05/MPDN.JKT.SELATAN/CT/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah ditunjuk sebagai pengganti dari Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan dengan akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-0023737.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-0066580.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 23 Mei 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 63 tanggal 8 Agustus 2017, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 33720 Tahun 2017. (“Akta Pendirian”).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan:

i. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor : 1261 tanggal 24 September 2019, yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon, yang isinya sehubungan dengan :

a) Persetujuan perubahan nama Perseroan yang semula bernama PT Nasional Mitra Utama menjadi PT Bhakti Multi Artha;

b) Persetujuan perubahan nama pemegang saham Perseroan yang semula bernama PT Nasional Niaga Abadi (NNA) menjadi PT Cakrawala Mega Utama (CMU*), dan PT Nasional Mitra Abadi (NMA) menjadi PT Surya Duta Mas (SDM);

c) Persetujuan perubahan nama Perseroan yang semula bernama PT Nasional Mitra Utama menjadi PT Bhakti Multi Artha;

d) Persetujuan merubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah); dan

e) Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dan modal ditempatkan / disetor dari semula sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah), dimana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) telah disetor oleh para pemegang saham sebagaimana ternyata dari akta Nomor 11 tanggal 3 Agustus 2017, sebesar Rp 299.900.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus juta Rupiah) disetor oleh NNA dan SDM.

Akta tersebut telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0074929.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 September 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0337198 tanggal 25 September 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0337199 tanggal 25 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT di bawah No. AHU-0179291.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 25 September 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 49559 Tahun 2019. (“Akta No. 1261/2019”).

x

ii. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 76 tanggal 16 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang isinya sehubungan dengan menyetujui, antara lain: a) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham

Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran Umum”) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;

b) Menyetujui rencana untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

c) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melaui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

d) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam

Penawaran Umum;b. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran

Umum;c. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah

dikeluarkan dan disetor penuh pada ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;d. untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan

Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.

e) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas;

f) Merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 19 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sebagaimana akan diuraikan dalam lampiran Keputusan Para Pemegang Saham;

g) Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat dan menetapkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:Direktur Utama : DIMAS TEGUH MULYANTODirektur : CHANDRA SIM

DEWAN KOMISARIS:Komisaris Utama : PAUL RACHMAT WULLURKomisaris Independen : ANG HENDRA SETIAWAN ANGKAW

xi

h) Menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam penyesuaian dengan Pengaturan Bapepam-LK nomor IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK nomor Kep-179/BL/2018 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, anggaran dasar mana terlampir Keputusan Para Pemegang Saham. (“Akta No. 76/2019”).

iii. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 91 tanggal 19 Februari 2020,dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0098443 tanggal 20 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0035095.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 20 Februari 2020, di mana para pemegang saham Perseroan dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:a) Merubah Pasal 12 ayat 3, ayat 5 dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan;b) Merubah Pasal 15 ayat 7, ayat 8 dan ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.

iv. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 01 tanggal 3 Maret 2020, yang dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0121751 tanggal 4 Maret 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0043743.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 4 Maret 2020, serta berdasarkan Surat Keterangan Notaris YULIA Surat Keterangan Notaris YULIA nomor 278/CN/N/II/2020 tanggal 6 Maret 2020, Berita Negara dan Tambahan Berita Negara sedang dalam proses pengurusan, di mana para pemegang saham Perseroan dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan untuk merubah Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.

Pada saat pendirian, sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 146 tanggal 23 Mei 2017, kegiatan usaha Perseroan ialah berusaha dan/atau melakukan investasi dibidang Perdagangan, Pengangkutan, Pembangunan, Perindustrian, Jasa baik dibidang industri keuangan maupun non industri keuangan, Percetakan, Perbengkelan, Pertanian dan Kehutanan.

Kegiatan usaha Perseroan mengalami perubahan menjadi Konsultasi Manajemen dan Perusahaan Holding yang bergerak dalam Bidang Keuangan, berdasarkan Akta Nomor 652 tanggal 11 November 2019.

Keterangan : *Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Cakrawala Mega Utama nomor 1442 tanggal 21 November 2019 dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, telah disetujui untuk dilakukan perubahan nama menjadi PT Nasional Niaga Abadi (“NNA”), yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0096978.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 22 November 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0224999.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 November 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara nomor 49562 tahun 2019.

xii

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

I. UMUM

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 2017 di Jakarta. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan bergerak di bidang Konsultasi Manajemen dan Perusahaan Holding bergerak di bidang keuangan.

Visi Perseroan adalah:“Menjadi mitra solusi keuangan yang bertumbuh dan berkembang seiring dengan kepercayaan nasabah.”

Untuk mewujudkannya, Perseroan memiliki misi sebagai berikut.• Konsisten dalam memberikan layanan keuangan yang kompetitif.• Menciptakan hubungan jangka panjang dengan nasabah, debitur dan kreditur.• Menjalankan usaha sesuai dengan tata kelola dan berkesinambungan.• Melakukan inovasi untuk pertumbuhan dan layanan yang lebih baik.

Perseroan juga memiliki nilai-nilai yang menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

“BHAKTI”• Bertumbuh

Menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan pertumbuhan Bersama.• Harmoni

Sinergi dengan harmoni dalam inetgrasi kegiatan usaha• Aman

Menjalankan usaha dengan prinsip kehati-hatian • Kualitas

Memberikan produk dan layanan yang berkualitas• Terpercaya

Menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan• Inovasi

Terus berinovasi dalam menjalankan usaha

II. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan dan Entitas Anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

• Memiliki Entitas Anak di bidang asuransi yang telah beroperasi.• Pengembangan usaha berfokus pada bidang keuangan• Tim manajemen yang berpengalaman.• Entitas Anak memiliki beragam produk mulai dari individu sampai dengan produk kumpulan.

III. KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini bergerak dibidang layanan jasa keuangan melalui Entitas Anak. Perseroan saat ini memiliki 3 (tiga) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung dan 1 Entitas Anak tidak langsung.

Berikut adalah data mengenai Entitas Anak milik Perseroan :

No Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Tahun

PendirianTahun

Penyertaan Domisili Status Operasional

Persentase Kepemilikan

1 BFI Jasa Konsultasi Manajemen 2019 2019 Jakarta

Belum beroperasi komersial

99,00%

2 NIPJasa Konsultasi

Manajemen dan Aktivitas Perusahaan Holding

2017 2017 JakartaBelum

beroperasi komersial

99,00%

xiii


PendirianTahun



3 BCU Jasa Konsultasi Manajemen 2019 2019 Jakarta


99,00%

Kepemilikan Tidak Langsung PerseroanMelalui NIP

1 ASJN Asuransi Jiwa Nasional 2017 2017 Jakarta Beroperasi Komersial 99,00%

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perkembangan Ekonomi

Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME) yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada triwulan II-2019, memprakirakan perekonomian Indonesia tahun 2019 akan tumbuh 5,14% (yoy), melambat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,17% (yoy). Prakiraan responden tersebut masih sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 berada di bawah titik tengah kisaran 5,0-5,4%1 Terkait dengan perkembangan harga, responden memprakirakan inflasi pada tahun 2019 sebesar 3,22% (yoy), lebih tinggi dari realisasi inflasi tahun 2019 sebesar 3,13% (yoy). Angka prakiraan tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi tahun 2019 sebesar 3,5±1%. Menurut responden, nilai tukar Rupiah terhadap US Dolar pada akhir tahun 2019 akan menguat hingga mencapai Rp14.387 per US Dolar dibandingkan realisasi akhir tahun 2019 sebesar Rp14.481 per US Dolar. Responden memprakirakan bahwa penguatan nilai tukar Rupiah tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global terutama penurunan Fed Fund Rates dan ekspektasi pasar Internasional terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Prakiraan nilai tukar tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi makro dalam APBN 2019 sebesar Rp15.000 per US Dolar.

Pada tahun 2020, responden optimis perekonomian Indonesia akan membaik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019. PDB tahun 2020 diprakirakan akan tumbuh 5,34% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan prakiraan pertumbuhan tahun 2019 sebesar 5,14%. Responden menyatakan bahwa peningkatan kinerja perekonomian pada tahun 2020 antara lain disebabkan oleh perbaikan ekonomi global, peningkatan investasi domestik dan asing, dan dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan. Responden memiliki optimisme yang cukup tinggi terhadap prospek perekonomian Indonesia tahun 2020, yang diindikasikan dengan 57,1% responden memprakirakan ekonomi tahun 2020 akan tumbuh di atas 5,25%.

Perkiraan pertumbuhan PDB Triwulanan

Sumber : Bank Indonesia

xiv

Industri Asuransi Jiwa

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, jumlah perusahaan perasuransian yang memiliki izin usaha untuk beroperasi di Indonesia per 31 Desember 2019 adalah 138 perusahaan asuransi dan reasuransi. Perusahaan asuransi dan reasuransi terdiri dari 53 perusahaan asuransi jiwa, 74 perusahaan asuransi umum, 6 perusahaan reasuransi, 2 badan penyelenggara program jaminan sosial, dan 3 perusahaan penyelenggara asuransi wajib.

Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Perasuransian 2014 – 2019

Keterangan 2014 2015 2016 2017 2018 2019Asuransi Jiwa 50 55 55 61 60 53Asuransi Umum 81 80 80 79 79 74Reasuransi 5 6 6 7 7 6Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 2 2 2 2 2 2Penyelenggara Asuransi Wajib 3 3 3 3 3 3

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Tingkat penetrasi asuransi jiwa adalah perbandingan antara premi bruto asuransi jiwa dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nominal. Sedangkan densitas asuransi jiwa adalah perbandingan antara premi bruto asuransi jiwa dengan jumlah penduduk di Indonesia. Indikator tersebut menjelaskan tentang seberapa besar dana yang dikeluarkan masyarakat Indonesia untuk membayar premi asuransi jiwa.

Tingkat Penetrasi Asuransi Jiwa di Indonesia (2013-Q32018)

Tahun Premi Asuransi Jiwa PDB Nominal Penetrasi2013 113,22 9.546 1,19%2014 112,88 10.570 0,07%2015 135,13 11.532 1,17%2016 167,17 12.407 1,35%2017 194,42 13.589 1,43%

2018 Q3 141,14 11.028 1,28%Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Berdasarkan data diatas kita dapat melihat bahwa penetrasi asuransi masih rendah. Hal tersebut membuka kesempatan untuk Entitas Anak dalam pengembangan usaha asuransi jiwa. Penetrasi yang tinggi pada umunya terjadi di negara maju. Adanya generasi milenial yang lebih teredukasi mengenai produk jasa layanan keuangan diharapkan mampu meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia.

STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA

1. Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel

2. Persentase Penawaran Umum Perdana

: Sebanyak-banyaknya sebesar 40,00% (empat puluh koma nol nol persen) dari Modal Disetor dan Ditempatkan setelah Penawaran Umum Perdana

3. Nilai Nominal : Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham4. Harga Penawaran : Rp **,- (** Rupiah) per saham5. Kisaran Harga Penawaran : Rp 102,- (seratus dua rupiah) sampai dengan

Rp 108,- (seratus delapan rupiah)6. Total Nilai Penawaran Umum

Perdana Maksimal: Sebanyak-banyaknya Rp 216.000.000.000,- (dua

ratus enam belas miliar rupiah).7. Total Nilai Penawaran Umum

Perdana: Rp **,- (**Rupiah)

xv

8. Perkiraan Masa Penawaran Umum : 6 - 8 April 20209. Perkiraan Tanggal Pencatatan : 15 April 2020

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 1261 tanggal 24 September 2019, yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

KeteranganJumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %

Nilai Nominal Rp 100,- setiap sahamModal Dasar 12.000.000.000 1.200.000.000.000 -Modal Ditempatkan dan disetor penuhNNA 2.700.000.000 270.000.000.000 90,00SDM 300.000.000 30.000.000.000 10,00Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 3.000.000.000 300.000.000.000 100,00Saham dalam portepel 9.000.000.000 900.000.000.000 -

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp 100,- per lembar sahamSebelum Penawaran Umum Perdana Setelah Penawaran Umum Perdana

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)

% Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)

%

Modal Dasar 12.000.000.000 1.200.000.000.000 12.000.000.000 1.200.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor PenuhNNA 2.700.000.000 270.000.000.000 90,00 2.700.000.000 270.000.000.000 54,00SDM 300.000.000 30.000.000.000 10,00 300.000.000 30.000.000.000 6,00Masyarakat - - - 2.000.000.000 200.000.000.000 40,00Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 3.000.000.000 300.000.000.000 100,00 5.000.000.000 500.000.000.000 100,00Saham Dalam Portepel 9.000.000.000 900.000.000.000 7.000.000.000 700.000.000.000

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

PENCATATAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak-banyaknya sebesar 40,00% (empat puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) lembar saham atau 60,00% (enam puluh koma nol nol persen), yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum pernyataan pendaftaran. Saham tersebut adalah saham milik NNA sebanyak 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta) lembar saham atau 54,00% (lima puluh empat koma nol nol persen), SDM sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham atau 6,00% (enam koma nol nol persen).

xvi

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham atau sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-baiya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya untuk melakukan peningkatan modal pada PT Nasional Investindo Perkasa (“NIP”). Selanjutnya NIP akan melakukan peningkatan modal di PT Asuransi Jiwa Nasional (“ASJN”), selanjutnya ASJN akan mempergunakan untuk penempatan investasi jangka pendek dan jangka panjang.

Transaksi penyertaan modal oleh Perseroan ke dalam PT Nasional Investindo Perkasa (“NIP”) dan transaksi penyertaan modal dari NIP ke PT Asuransi Jiwa Nasional (“ASJN”) merupakan:

a. Transaksi Material atas penyertaan modal oleh Perseroan ke dalam NIP dan penyertaan modal oleh NIP ke ASJN adalah penyertaan dalam badan usaha dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf a nomor 2) butir a) Peraturan Bapepam No IX.E.2. tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (“Peraturan No. IX.E.2”) namun dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf a nomor 1 Peraturan No. IX.E.2, oleh karena Perseroan memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor NIP dan NIP memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor dalam ASJN; dan

b. Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan dengan NIP sebagai afiliasi dari Perseroan dan oleh NIP sebagai perusahaan terkendali dari Perseroan dengan ASJN sebagai afiliasi dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf d Peraturan No. IX.E.I tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 2 November 2009 (“Peraturan No. IX.E.1”) namun dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf c nomor 5 Peraturan No. IX.E.I, oleh karena transaksi yang merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan NIP, di mana Aktivitas Perusahaan Holding merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan NIP.

c. Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.

Sesuai dengan peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan.

Laporan Realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

xvii

FAKTOR RISIKO

Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

Risiko Sebagai Perusahaan IndukSebagai Perusahaan Induk, pendapatan Perseroan tidak terlepas dari pendapatan usaha dari Entitas Anak. Apabila kegiatan dan pendapatan usaha Entitas Anak menurun, pendapatan Perseroan juga akan menurun.

B. RISIKO USAHA

• PERSEROAN1. Risiko Kesalahan Dalam Menganalisa Peluang Bisnis.2. Risiko Penghentian Ijin Usaha Entitas Anak.3. Risiko Kelangkaan Sumber Daya.

• RISIKO USAHA PERSEROAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK1. Risiko Gagal Bayar Klaim.2. Risiko Persaingan.3. Risiko Investasi.4. Risiko Teknologi.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Sosial, Politik dan Perekenomian Indonesia.2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum.3. Risiko Peraturan Perundang-undangan.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham.2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan.3. Risiko Kebijakan Dividen.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen apabila Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan Persetujuan Pemegang Saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah :

a. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;

b. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;

xviii

c. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan;

d. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);

e. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;

f. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPTdan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran

Dasar Perseroan

Mulai tahun buku 2021, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan atau ditentukan lain dalam RUPS.

Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Keputusan untuk membayar dividen kas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka

mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;2) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Tidak ada negative covenants sehubungan dengan pembatasan dari pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen untuk tahun – tahun sebelumnya.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 (Diaudit) dengan angka perbandingan tanggal 31 Oktober 2018 (Tidak Diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan periode delapan bulan sejak pendirian Perseroan tanggal 23 Mei 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli dan ditanda tangani oleh Helmiansyah Irawan dengan opini tanpa modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan31 Oktober 31 Desember

2019 2018 2017Aset 383.315 238.827 203.682 Liabilitas 74.102 234.327 200.260 Ekuitas 309.213 4.500 3.422

xix

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN



2019 2018 2018 2017Pendapatan 44.824 28.318 50.602 25.088 Beban Usaha (41.595) (30.928) (49.641) (24.907)Penghasilan Lain-lain Neto 34 20 21 20 Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan 3.264 (2.591) 982 202 Jumlah laba (rugi) bersih periode berjalan 3.364 (2.567) 1.011 222Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan 1.447 55 67 0 Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan 4.812 (2.511) 1.078 222 Laba (rugi) per saham 8.989 (6.869) 2.700 592

RASIO KEUANGAN

Uraian 31 Oktober 31 Desember2019 2018 2017

Rasio Pertumbuhan (%)Pendapatan Usaha 58,29% 101,70% -Laba Usaha -223,70% 428,63% -Laba Bersih -231,07% 355,23% -Aset 60,50% 17,26% -Kewajiban -68,38% 17,01% -Ekuitas 6771,89% 31,49% -Rasio Usaha (%)Laba usaha / Pendapatan usaha 7,20% 1,90% 0,72%Laba bersih / Pendapatan usaha 7,51% 2,00% 0,89%Laba usaha / Ekuitas 1,04% 22,47% 6,49%Laba bersih / Ekuitas (ROE) 1,09% 22,47% 6,49%Laba usaha / Aset 0,84% 0,40% 0,09%Laba bersih / Aset (ROA) 0,88% 0,42% 0,11%Rasio Keuangan (%)Rasio lancar 523,43% 101,61% 101,61%Jumlah kewajiban / Ekuitas 23,96% 5207,65% 5851,96%Jumlah kewajiban / Jumlah aset 19,33% 98,12% 98,32%Pendapatan usaha / Aset 11,69% 18,77% 12,32%

Halaman ini sengaja dikosongkan

1

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 40,00% (empat puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Yang Ditawarkan”) dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada kisaran Harga Penawaran Rp 102,- (seratus dua Rupiah) sampai dengan Rp 108,- (seratus delapan Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak-banyaknya Rp 216.000.000.000,- (dua ratus enam belas miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen, hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan efek Terlebih Dahulu dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi.

PT Bhakti Multi Artha TbkKegiatan Usaha Utama :

Bergerak Dalam Bidang Konsultasi Manajemen dan Perusahaan Holding Bergerak Di Bidang Keuangan

Kantor Pusat :Sona Topas Tower, Lantai 9Jl. Jend. Sudirman Kav. 26

Jakarta Selatan 12920Telp : +62 21 29110880Fax :+62 21 29910881

Email : [email protected] : www.bhaktimultiartha.co.id

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK.

2

STRUKTUR PEMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 1261 tanggal 24 September 2019, yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp 100,- per lembar sahamSebelum Penawaran Umum Perdana Setelah Penawaran Umum Perdana

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)

% Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)

%

Modal Dasar 12.000.000.000 1.200.000.000.000 12.000.000.000 1.200.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor PenuhNNA 2.700.000.000 270.000.000.000 90,00 2.700.000.000 270.000.000.000 54,00SDM 300.000.000 30.000.000.000 10,00 300.000.000 30.000.000.000 6,00Masyarakat - - - 2.000.000.000 200.000.000.000 40,00Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 3.000.000.000 300.000.000.000 100,00 5.000.000.000 500.000.000.000 100,00Saham Dalam Portepel 9.000.000.000 900.000.000.000 7.000.000.000 700.000.000.000

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

PENCATATAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak-banyaknya sebesar 40,00% (empat puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) lembar saham atau 60,00% (enam puluh koma nol nol persen), yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum pernyataan pendaftaran. Saham tersebut adalah saham milik NNA sebanyak 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta) lembar saham atau 54,00% (lima puluh empat koma nol nol persen), SDM sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham atau 6,00% (enam koma nol nol persen).

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham atau sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

3

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor : 1261 tanggal 24 September 2019, yang dibuat di hadapan Arief Yulianto SH., M.Kn., Notaris di Cirebon dengan wilayah jabatan Propinsi Jawa Barat, yang isinya sehubungan dengan persetujuan pemegang saham untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula berjumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).

Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan seluruhnya dilakukan secara proporsional oleh CMU* dan SDM, dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :• CMUsebesarRp269.930.000.000,-;dan• SDMsebesarRp29.970.000.000,-.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017, setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka seluruh saham milik CMU* dan seluruh saham milik SDM tidak akan dialihkan seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.

Keterangan : *Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Cakrawala Mega Utama (“CMU”) nomor 1442 tanggal 21 November 2019 dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, telah disetujui untuk dilakukan perubahan nama sebelumnya PT Cakrawala Mega Utama (“CMU”) menjadi PT Nasional Niaga Abadi (“NNA”), yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0096978.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 22 November 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0224999.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 November 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara nomor 49562 tahun 2019.

4

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya untuk melakukan peningkatan modal pada PT Nasional Investindo Perkasa (“NIP”). Selanjutnya NIP akan melakukan peningkatan modal di PT Asuransi Jiwa Nasional (“ASJN”), selanjutnya ASJN akan mempergunakan untuk penempatan investasi jangka pendek dan jangka panjang.

Maksud dan tujuan NIP sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar NIP ialah berusaha dalam bidang konsultasimanajemenlainnyadanaktifitasperusahaanholding.NIPtelahmelakukanpenyertaansaham pada Entitas Anak yaitu dengan memiliki 99,00% saham di ASJN.

Kegiatan usaha ASJN bergerak di bidang asuransi jiwa, telah memperoleh izin usaha di bidang asuransi dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan No.KEP-57/D.05/2017 tanggal 19 Juli 2017.

Alasan dan pertimbangan dilakukannya peningkatan penyertaan dalam NIP dan ASJN adalah Peningkatan penyertaan pada NIP karena NIP merupakan induk usaha (holding company) dari ASJN, yang selanjutnya NIP akan meningkatkan penyertaan dalam ASJN.

Sedangkan pertimbangan dilakukannya peningkatan penyertaan dalam ASJN yaitu bahwa usaha asuransi jiwa di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar karena penetrasi asuransi jiwa yang masih rendah. Perseroan juga melihat bahwa jumlah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia masih sangat sedikit yaitu berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per 31 Desember 2019 hanya ada 53 perusahaan saja. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan penetrasi asuransi jiwa yang rendah serta jumlah perusahaan asuransi jiwa yang masih sedikitnya merupakan peluang yang sangat besar bagi pertumbuhan usaha ASJN.

Rencana waktu pelaksanaan peningkatan modal pada NIP adalah segera setelah Perseroan mendapatkan dana dari Penawaran Umum Perdana, selambat lambatnya 60 hari setelah Penawaran Umum. Sedangkan NIP akan melaksanakan peningkatan modal pada ASJN, setelah ASJN mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan – Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Pada saat ini ASJN sudah memasukan penyertaan modal dalam rencana kerjanya tahun 2020.

HubunganafiliasiantaraNIPdanASJNdenganPerseroanadalah:• PerseroansebagaipemegangsahamutamaNIPdenganpemilikansebesar99%;dan• NIPsebagaipemegangsahamutamaASJdenganpemilikansebesar99%.

Transaksi penyertaan modal oleh Perseroan ke dalam PT Nasional Investindo Perkasa (“NIP”) dan transaksi penyertaan modal dari NIP ke PT Asuransi Jiwa Nasional (“ASJN”) merupakan:

a. Transaksi Material atas penyertaan modal oleh Perseroan ke dalam NIP dan penyertaan modal oleh NIP ke ASJN adalah penyertaan dalam badan usaha dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf a nomor 2) butir a) Peraturan Bapepam No IX.E.2. tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (“Peraturan No. IX.E.2”) namun dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf a nomor 1 Peraturan No. IX.E.2, oleh karena Perseroan memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor NIP dan NIP memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modaldisetordalamASJN;dan

5

b. TransaksiAfiliasiyangdilakukanolehPerseroandenganNIPsebagaiafiliasidariPerseroandan oleh NIP sebagai perusahaan terkendali dari Perseroan denganASJN sebagai afiliasidari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf d Peraturan No. IX.E.I tentang TransaksiAfiliasi danBenturanKepentinganTransaksiTertentu, LampiranKeputusanKetuaBapepam Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 2 November 2009 (“Peraturan No. IX.E.1”) namun dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf c nomor 5 Peraturan No. IX.E.I, oleh karena transaksi yang merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan NIP, di mana Aktivitas Perusahaan Holding merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan NIP.

c. Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.

Sesuai dengan peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan.

Laporan Realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Sesuai dengan Peraturan OJK nomor 08/POJK.04/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar ...% (... persen) dari total dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan rincian persentase untuk masing-masing biaya dari total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :

• TotalbiayaJasaPenjaminEmisiEfeksebesar…%yangterdiridari:o JasaPenjaminan(underwritingfee)sebesar…%o JasaPenjualan(sellingfee)…%o Jasa Penyelenggaraan (management fee) sebesar ...%

• TotalBiayaJasaLembagadanProfesiPenunjangPasarModalsebesar…%yangterdiridari:o JasaAkuntanPubliksekitar…%o JasaKonsultanHukumsekitar…%o Notarissekitar…%o BiroAdministrasiEfeksekitar…%

• Biayalain-lain(terdiridaribiayapendaftarandiOJK,percetakanprospektus,formulir-formulirpemesanan saham, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan Public Expose, biaya pencatatandiBEIdanKSEIdanlain-lain)sekitar…%.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK No.30/2015.

Dana emisi yang belum direalisasikan akan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

6

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Oktober 2019, yang angka-angkanya bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah danYassirlidanditandatanganiolehHelmiansyahIrawandenganopinitanpamodifikasian.

Pada tanggal 31 Oktober 2019, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 74.101.797.758 dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)KETERANGAN JUMLAH

LIABILITASUtang klaim 1.706.533.213 Utang reasuransi 7.280.272.661 Utang lain-lain

Pihak ketiga 148.132.199 Pihak berelasi 1.469.927.867

Utang pajak 298.189.874 Utang komisi 147.950.525 Beban akrual 64.780.243 Liabilitas kontrak asuransi 61.868.059.000 Liabilitas imbalan pasca-kerja 1.117.952.176 JUMLAH LIABILITAS 74.101.797.758

UTANG KLAIM

Utang klaim pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 1.706.533.213 yang seluruhnya merupakan utang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim dan manfaat yang diajukan oleh tertanggung yang belum dibayar oleh ASJN, Entitas Anak. Utang klaim dan manfaat diakui dan dicatat pada saat klaim dan manfaat disetujui untuk dibayar (claim settled).

UTANG REASURANSI

Utang reasuransi pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 7.280.272.661 yang seluruhnya merupakan utang premi untuk kontrak reasuransi outward dan diakui sebagai beban pada saat jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut :


Utang reasuransiPT Tugu Reasuransi Indonesia 3.951.580.661 PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) 3.328.500.000 PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk 192.000

TOTAL 7.280.272.661

7

UTANG LAIN-LAIN

Utang lain-lain pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 1.618.060.066 dengan rincian sebagai berikut:


Utang lain-lainPihak berelasi 1.469.927.867 Pihak ketiga 148.132.199

TOTAL 1.618.060.066

UTANG PAJAK

Utang pajak pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 298.189.874 dengan rincian sebagai berikut:


Utang pajakPajak penghasilan Pasal 21 213.343.477 Pasal 29 78.435.250 Pasal 23 6.411.147

TOTAL 298.189.874

UTANG KOMISI

Utang komisi pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 147.950.525 yang seluruhnya merupakan utang komisi yang belum dibayarkan.

BEBAN AKRUAL

Beban akrual pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 64.780.243 yang seluruhnya merupakan beban yang belum dibayarkan.

LIABILITAS KONTRAK ASURANSI

Saldo uang muka pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar 61.868.059.000 dengan rincian sebagai berikut :


Liabilitas kontrak asuransiLiabilitas manfaat polis masa depan 27.806.092.000 Estimasi liabilitas klaim 27.994.568.000 Cadangan risiko bencana 307.801.000 Premi yang belum merupakan pendapatan 5.759.598.000

TOTAL 61.868.059.000

Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan jumlah dana yang harus disediakan oleh penanggung untuk membayar manfaat dari klaim yang jatuh tempo di masa yang akan datang kepada pihak sebagaimana dinyatakan dalam polis dan dihitung berdasarkan pedoman asuransi jiwa di Indonesia.

8

Berikut ini adalah asumsi aktuaria yang digunakan oleh ASJN, Entitas Anak, dalam menghitung liabilitas manfaat polis masa depan :

Metode perhitungan : Metode Penilaian Gross PremiumTabel mortalita : Tabel ReasuransiTingkat bunga : 7% untuk polis dalam RupiahAsuransi kolektif : 7% untuk polis dalam RupiahUmur : Menurut umur ulang tahun terdekatMasa pertanggungan : Menurut masa pertanggungan yang sebenarnya

Terdapat perbedaan atas persyaratan antara Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia melalui PSAK 62 : “Kontrak Asuransi” dengan peraturan asuransi di Indonesia melalui PER-09/BL/2012 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2017, mengenai asumsi tingkat diskonto. PSAK 62 mengatur asumsi tingkat diskonto yang digunakan sebagai dasar perhitungan cadangan menggunakan tingkat diskonto masa kini sedangkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2017 mengatur asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung cadangan premi paling tinggi sebesar rata-rata tingkat imbal hasil surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun terakhir, dengan penambahan paling tinggi 0,5% apabila diperlukan. Perhitungan ASJN, Entitas Anak, berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2017, yang mengatur asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung cadangan premi paling tinggi sebesar rata-rata tingkat imbal hasil surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun terakhir, dengan penambahan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) apabila diperlukan.

LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 1.117.952.176.

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) PT RAS Actuarial Consulting. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

Usia pension : 55 (lima puluh lima) tahunTingkat kenaikan gaji : 5%Tingkat diskonto : 8%Tingkat mortalita : Sesuai dengan Tabel Mortalita Indonesia III 2011Tingkat mortalita : 10% dari Tabel Mortalita Indonesia 2011Tingkat ketidakmampuan/cacat : 5% dari tingkat mortalitaTingkat pengunduran diri : 6% pada usia <= 30 tahun menurun secara bertahap ke 0%

pada usia >= 52 tahun

9

Sensitivitas keseluruhan liabilitas pensiun terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

KETERANGAN JUMLAHSensitivitas Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Diskonto Penurunan (-1%) Nilai kini imbalan pascakerja (PVBO) 1,231,401,000 Biaya jasa kini 0 Kenaikan (+1%) Nilai kini imbalan pascakerja (PVBO) 1,019,286,000 Biaya jasa kini 0 Kenaikan gaji Penurunan (-1%) Nilai kini imbalan pascakerja (PVBO) 1,016,133,000 Biaya jasa kini 0 Kenaikan (+1%) Nilai kini imbalan pascakerja (PVBO) 1,233,271,000

Biaya jasa kini 0

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontijensi.

SELURUH LIABILITAS PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGALEFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 OKTOBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

10

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 (Diaudit) dan 2018 (Tidak Diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk periode delapan bulan sejak tanggal 23 Mei 2017 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut diatas telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli dan ditanda tangani oleh Helmiansyah Irawan dengan opini tanpa modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN


Uraian31 Oktober 31 Desember

2019 2018 2017ASET Kas dan bank 10.469 7.118 2.261 Investasi

Deposito berjangka 205.000 60.000 65.000 Surat berharga negara 35.191 33.881 31.478 Reksadana 77.692 69.241 81.436

Piutang premi 16.301 31.814 12.529 Piutang reasuransi 4.398 3.282 0 Aset reasuransi 31.181 31.814 9.784 Piutang hasil investasi 941 482 527 Piutang lain-lain - Pihak ketiga 0 1 194 Biaya dibayar di muka 817 106 70 Uang muka 27 15 0 Aset tetap - Neto 649 644 272 Aset tak berwujud 113 83 79 Aset pajak tangguhan 279 86 49 Uang jaminan 258 258 4 JUMLAH ASET 383.315 238.827 203.682

LIABILITAS DAN EKUITASLIABILITASUtang klaim 1.707 763 0 Utang reasuransi 7.280 10.391 10.866 Utang lain-lain 0 0 0

Pihak ketiga 148 25 0 Pihak berelasi 1.470 156.109 161.279

Utang pajak 298 328 368 Utang komisi 148 763 216 Beban akrual 65 196 84 Liabilitas kontrak asuransi 61.868 65.407 27.252 Liabilitas imbalan pasca-kerja 1.118 345 194 Jumlah liabilitas 74.102 234.327 200.260

11



2019 2018 2017EKUITASModal saham 300.000 100 100 Komponen ekuitas lainnya 1.499 66 0 Saldo laba 4.500 1.206 217 Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepemilik entitas induk 305.999 1.372 317 Kepentingan nonpengendali 3.214 3.128 3.105 Jumlah ekuitas 309.213 4.500 3.422 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 383.315 238.827 203.682

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN



2019 2018 2018 2017PENDAPATANPremi bruto 37.527 33.423 62.019 30.900 Premi reasuransi (13.324) (9.364) (18.378) (10.866)Perubahan premi bruto yang belum merupakan pendapatan (1.738) 214 (144) (597)Pendapatan premi - Neto 22.465 24.273 43.496 19.437 Hasil investasi 22.358 4.045 7.106 5.652 Jumlah Pendapatan 44.824 28.318 50.602 25.088 BEBAN USAHABeban asuransi (12.960) (9.447) (22.421) (16.871)Beban umum dan administrasi (19.995) (16.291) (19.809) (4.708)Beban akuisisi (8.560) (5.155) (7.373) (3.326)Beban pemasaran (79) (35) (38) (1)Jumlah Beban Usaha (41.595) (30.928) (49.641) (24.907)PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAINPenghasilan bunga 41 25 27 22 Beban bunga dan administrasi bank (5) (4) (6) (2)Beban lain-lain (2) (1) (1) 0 Penghasilan Lain-lain Neto 34 20 21 20 LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN 3.264 (2.591) 982 202

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILANKini (19) (26) (31) (29)Tangguhan 119 50 60 49 Manfaat Pajak Penghasilan - Neto 101 24 29 20 JUMLAH LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN 3.364 (2.567) 1.011 222 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYAPos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya :Keuntungan (kerugian) dari pengukuran skema manfaat imbalan pasti (222) 55 67 0

Pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya :Aset keuangan tersedia untuk dijual 1.669 0 0 0 Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan 1.447 55 67 0 JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 4.812 (2.511) 1.078 222

LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA : Pemilik entitas induk 3.294 (2.517) 989 217 Kepentingan non-pengendali 70 (50) 22 5 Jumlah 3.364 (2.567) 1.011 222

12



2019 2018 2018 2017LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA : Pemilik entitas induk 4.727 (2.462) 1.055 217 Kepentingan non-pengendali 85 (49) 22 5 Jumlah 4.812 (2.511) 1.078 222 LABA (RUGI) PER SAHAM 8.989 (6.869) 2.700 592

RASIO KEUANGAN


2019 2018 2017Rasio Pertumbuhan (%)Pendapatan Usaha 58,29% 101,70% -Laba Usaha -223,70% 428,63% -Laba Bersih -231,07% 355,23% -Aset 60,50% 17,26% -Kewajiban -68,38% 17,01% -Ekuitas 6771,89% 31,49% -Rasio Usaha (%)Laba usaha / Pendapatan usaha 7,20% 1,90% 0,72%Laba bersih / Pendapatan usaha 7,51% 2,00% 0,89%Laba usaha / Ekuitas 1,04% 22,47% 6,49%Laba bersih / Ekuitas (ROE) 1,09% 22,47% 6,49%Laba usaha / Aset 0,84% 0,40% 0,09%Laba bersih / Aset (ROA) 0,88% 0,42% 0,11%Rasio Keuangan (%)Rasio lancar 523,43% 101,61% 101,61%Jumlah kewajiban / Ekuitas 23,96% 5207,65% 5851,96%Jumlah kewajiban / Jumlah aset 19,33% 98,12% 98,32%Pendapatan usaha / Aset 11,69% 18,77% 12,32%

13

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan dan analisa atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan dan Entitas Anak harus dibaca bersama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 (Diaudit) dan 2018 (Tidak Diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk periode delapan bulan sejak tanggal 23 Mei 2017 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut diatas telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli dan ditanda tangani oleh Helmiansyah Irawan dengan opini tanpa modifikasian.

1. UMUM

PT Bhakti Multi Artha Tbk (“Perseroan”) dahulu didirikan tanggal 23 Mei 2017 dengan nama “PT Nasional Mitra Utama” berdasarkan akta No.146 dari Ardi Kristiar, S.H., MBA., pengganti dari Yulia, S.H., notaris di Jakarta Selatan. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0023737.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta No.1261 dari Arief Yulianto, S.H., M.Kn., notaris di Cirebon dengan wilayah jabatan Propinsi Jawa Barat tanggal 24 September 2019 mengenai :

• perubahansusunandireksidankomisarisPerseroan;• perubahannamapemegangsahamPerseroan;• perubahannamaPerseroan;• perubahannilainominalsahamPerseroan;dan• peningkatanmodaldasar,modalditempatkandandisetorPerseroan.

Perubahan tersebut telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0074929.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 September 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0337198 tanggal 25 September 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0337199 tanggal 25 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT di bawah No. AHU-0179291.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 25 September 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 49559 Tahun 2019.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Konsultasi Manajemen dan Perusahaan Holding. Kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh Perseroan adalah jasa konsultasi konsultasi manajemen lainnya dan aktivitas perusahaan holding yang bergerak di bidang keuangan.

Perseroan beroperasi secara komersil mulai tahun 2017.

Perseroan berdomisili di Sona Topas Tower Lt. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan 12920.

14

2. DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Peraturan Bapepam LK No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik” yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-37/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan bergerak di bidang asuransi jiwa melalui Entitas Anak.

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor-faktor yang memiliki kaitan erat dengan kegiatan usaha Perseroan. Pandangan Manajemen terhadap faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut.

Kinerja Operasional Pada saat ini Perseroan sudah melakukan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kinerja Perseroan darisisioperasionalsepertipenerbitanpolisyanglebihcepatdanefisien,pelayanannasabahyanglebih baik dan memadai, penambahan sumber daya manusia yang lebih berpengalaman dalam bidangnya masing- masing, dan pengelolaan investasi dan cash management yang efektif dan optimal.

Persaingan Usaha Persaingan usaha industri asuransi jiwa di Indonesia cukuplah ketat walaupun tingkat penetrasi asuransi jiwa yang masih cukup rendah yaitu sebesar 3,00% pada tahun 2017. Saat ini, terdapat 60 perusahaan asuransi jiwa yang terdiri dari 36 perusahaan lokal dan 24 joint venture. Karenanya, Perseroan harus terus berinovasi dalam pengembangan produk-produk agar dapat meningkatkan jumlah tertanggung baru dan terus bersaing dalam industri asuransi jiwa . Selain itu, Perseroan juga harus terus mengembangkan strategi pemasaran guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi jiwa yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah tertanggung dan pendapatan Perseroan.

Kebijakan PemerintahKebijakan Pemerintah yang terkait dengan moneter, fiskal dan lainnya terkait perekonomianIndonesia juga dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Dengan adanya aturan permodalan minimum Perseroan asuransi sesuai PP No. 81 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian membuat kompetisi tersendiri bagi Perusahaan-Perusahaan kebijakan Pemerintah mengenai modal minimum perseroan asuransi sebesar Rp 100 miliar yang mulai diberlakukan pada akhir tahun 2014. Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja Perseroan maupun strategi yang akan dilakukan Perseroan kedepannya, apabila Pemerintah merubah peraturannya dengan menaikan modal minimum.

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:a. Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruh beban pajak dan laba bersih Perseroan.b. Kebijakan mengenai asuransi atau industri keuangan nonbank yang dapat mempengaruhi

kinerja operasional Perseroan.

Pertumbuhan Industri AsuransiKejadian atau transaksi tidak normal dan terjadi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitasyangdilaporkandalamlaporankeuanganadalahperkembangandariindustriasuransi.

15

Dampak InflasiInflasidiIndonesiayangdiperkirakansebesar3,5persendenganplusminus1persenpadatahun2019 tidak berdampak langsung pada asuransi. Entitas anak (ASJN) sebagai perusahaan asuransi jiwa,industriasuransijiwaadalahyangpaling‘belakangan’terkenadampakinflasisetelahotomotif,perbankan dan jasa keuangan.

Inflasi memengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, akan berpengaruhbanyak terhadapkebijakanasuransikerugiankarena terkaitasuransikendaraanbermotor. Inflasimaupun kenaikan suku bunga Bank Indonesia lebih berdampak pada sektor perbankan, terutama untuk sewa guna usaha (leasing) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sehingga tidak berdampak langsung terhadap penjualan dan pendapatan bersih perseroan serta laba operasi Perseroan selama menjalankan usahanya.

Namun demikian, perkembangan industri asuransi akan berdampak terhadap pertumbuhan penerimaan premi Entitas Anak. Dengan meningkatnya pasar industri asuransi akan mempengaruhi kenaikan premi yang mampu diserap oleh Entitas Anak sehingga akan berdampak terhadap penjualan dan pendapatan bersih perseroan serta laba operasi Perseroan selama menjalankan usahanya.

Kejadian Atau Transaksi Tidak Normal dan Jarang TerjadiKejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan ekonomi secara global dapatmempengaruhijumlahpendapatandanprofitabilitasyangdilaporkandalamlaporankeuanganyang telah diaudit akuntan publik, seperti :a. penurunan index harga saham gabungan yang berdampak terhadap nilai investasi perseroan

pada waktu tertentu sehingga menurunkan minat masyarakat untuk berinvestasi, termasuk minatuntukmembeli produkasuransi sehinggamenurunkanpertumbuhan industri asuransi;dan

b. risiko yang timbul akibat bencana seperti banjir, tsunami, gempa bumi, erupsi gunung berapi yang merupakan kategori catastrophic risk (risiko bencana alam).

Kedua hal tersebut dapat berdampak pada penurunan pertumbuhan penerimaan premi pada Entitas Anak (ASJN) untuk beberapa kurun usaha Perseroan.

Namun untuk saat ini, hal tersebut tidak berdampak langsung bagi Perseroan karena Entitas Anak (ASJN) masih didominasi oleh pendapatan premi dari lini asuransi dengan produk non-investasi sehinggapenerimaanpremiyangtelahdiperolehtidakterlaluberdampaksignifikanterhadappotensipenurunan.

4. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu sejak 23 Mei 2017 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 yang mengakibatkan perubahan yang material dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan.

5. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

a. Pendapatan

Pendapatan Perseroan diperoleh dari premi bruto, dan hasil investasi. Tabel berikut menyajikan pendapatan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk periode delapan bulan sejak tanggal 23 Mei 2017 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

16



2019 2018 2018 2017PENDAPATANPremi bruto 37.527 33.423 62.019 30.900 Premi reasuransi (13.324) (9.364) (18.378) (10.866)Perubahan premi bruto yang belum merupakan pendapatan (1.738) 214 (144) (597)Pendapatan premi - Neto 22.465 24.273 43.496 19.437 Hasil investasi 22.358 4.045 7.106 5.652 Jumlah Pendapatan 44.824 28.318 50.602 25.088

Berikut adalah rincian dari premi bruto milik Entitas Anak ASJN berdasarkan kelompok usaha dan metode pembayaran :



2019 % 2018 % 2018 % 2017 %Kumpulan - Neto 37.026 98,66% 32.862 98,32% 60.957 98,29% 33.284 100,00%Individu 501 1,34% 561 1,68% 1.062 1,71% - 0,00%Jumlah 37.527 100,00% 33.423 100,00% 62.019 100,00% 33.284 100,00%

Berikut adalah rincian premi bruto berdasarkan jenis asuransi :



2019 % 2018 % 2018 % 2017 %Jangka warsa 26.262 69,98% 30.737 91,96% 56.673 91,38% 31.116 93,48%Eka warsa 10.742 28,62% 2.125 6,36% 4.284 6,91% 2.168 6,52%Dwiguna 501 1,34% 561 1,68% 1.062 1,71% 0 0,00%Kecelakaan diri 21 0,06% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%Jumlah 37.527 100,00% 33.423 100,00% 62.019 100,00% 33.284 100,00%

Berikut adalah rincian premi reasuransi berdasarkan reasuradur :



2019 % 2018 % 2018 % 2017 %PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugu Re) 9.992 74,99% 9.353 99,88% 18.366 99,93% 10.865 100,00%PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) 3.329 24,98% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%PT Reasuransi Nusantara Makmur (Nusantara Re) 3 0,03% 10 0,11% 12 0,07% 0 0,00%PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%Jumlah 13.324 100,00% 9.364 100,00% 18.378 100,00% 10.866 100,00%

Berikut adalah rincian premi reasuransi milik Entitas Anak berdasarkan jenis asuransi :



2019 % 2018 % 2018 % 2017 %Jangka warsa 8.313 62,40% 8.885 94,88% 17.351 94,41% 10.324 95,01%Eka warsa 5.007 37,58% 479 5,12% 1.027 5,59% 542 4,99%Kecelakaan Diri 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%Dwiguna 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%Jumlah 13.324 100,00% 9.364 100,00% 18.378 100,00% 10.866 100,00%

17

Selain itu terdapat juga pendapatan yang berasal dari hasil investasi. Berikut adalah rinciannya :



2019 2018 2018 2017Laba penjualan saham 11.770 0 0 0 Laba belum direalisasi dari reksadana 3.421 4.104 2.775 1.936 Bunga deposito berjangka 2.699 2.710 3.251 3.673 Kupon surat berharga negara 1.888 1.692 2.020 0 Laba penjualan reksadana 1.517 0 1.530 0 Laba (rugi) belum direalisasi dari obligasi 1.310 (4.442) (2.448) 44 Beban penjualan saham (225) 0 0 0 Beban kustodi (22) (18) (22) (2)

Jumlah 22.358 4.045 7.106 5.651

Komponen penting dari pendapatan yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan adalah pendapatan premi neto dan hasil investasi. Kedua komponen tersebut menentukan hasil usaha Perseroan dikarenakan kontribusi terbesar pendapatan Perseroan adalah komponen tersebut.

Perubahan kurs valuta asing tidak berdampak terhadap pendapatan dan laba operasi Perseroan karena penjualan seluruhnya menggunakan satuan mata uang dalam bentuk Rupiah.

b. Beban Asuransi

Beban asuransi terutama terdiri dari klaim dan manfaat dibayar, klaim reasuransi dan perubahan manfaat polis masa depan dan estimasi liabilitas klaim.

Tabel berikut ini menyajikan beban asuransi Perseroan untuk periode yang disajikan :



2019 % 2018 % 2018 % 2017 %Klaim dan manfaat dibayar 35.431 273,38% 9.880 104,58% 12.155 54,21% 0 0,00%Klaim reasuransi (17.828) -137,56% (4.840) -51,24% (5.714) -25,49% 0 0,00%Perubahan manfaat polis masa depan dan estimasi liabilitas klaim (4.643) -35,83% 4.407 46,65% 15.980 71,27% 16.871 100,00%Jumlah 12.960 100,00% 9.447 100,00% 22.421 100,00% 16.871 100,00%

c. Beban Akuisisi

Biaya Akuisisi adalah biaya perolehan atas polis yang akan dibebankan ke nasabah ketika membeli polis asuransi jiwa untuk mendapatkan fasilitas polis. Beban akuisisi terdiri dari komisi dan administrasi.

Tabel berikut ini menyajikan beban akuisisi Perseroan untuk periode yang disajikan:



2019 % 2018 % 2018 % 2017 %Komisi 8.424 98,40% 4.486 87,03% 6.702 90,90% 1.119 33,63%Administrasi 137 1,60% 669 12,97% 671 9,10% 2.208 66,37%Jumlah 8.560 100,00% 5.155 100,00% 7.373 100,00% 3.326 100,00%

18

d. Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan selain dari beban asuransi, beban akuisisi dan beban pemasaran.

Tabel berikut ini menyajikan beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode yang disajikan:



2019 % 2018 % 2018 % 2017 %Beban pegawai dan pengurus 16.051 80,28% 13.020 79,92% 15.380 77,64% 4.067 86,39%Sewa 2.395 11,98% 1.996 12,25% 2.465 12,44% 145 3,09%Imbalan pasca kerja 477 2,39% 199 1,22% 239 1,21% 194 4,13%Penyusutan dan amortisasi 225 1,12% 117 0,72% 153 0,77% 19 0,40%Pelatihan dan pengembangan 195 0,98% 201 1,23% 236 1,19% 10 0,22%Kendaraan 178 0,89% 102 0,62% 149 0,75% 0 0,00%Keanggotaan 126 0,63% 122 0,75% 145 0,73% 172 3,66%Komunikasi 116 0,58% 114 0,70% 151 0,76% 18 0,38%Umum dan kantor 84 0,42% 107 0,66% 192 0,97% 2 0,03%Jasa profesional 35 0,18% 29 0,17% 117 0,59% 64 1,36%Jamuan 25 0,12% 25 0,15% 54 0,27% 2 0,04%Pemeliharaan dan perbaikan 21 0,10% 182 1,12% 449 2,27% 14 0,29%Listrik dan air 6 0,03% 18 0,11% 20 0,10% 1 0,02%Lain-lain 60 0,30% 60 0,37% 61 0,31% 0 0,00%Jumlah 19.995 100,00% 16.291 100,00% 19.809 100,00% 4.708 100,00%

6. HASIL OPERASI

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam jutaan Rupiah penuh)


2019 2018 2018 2017Pendapatan 44.824 28.318 50.602 25.088 Beban Usaha (41.595) (30.928) (49.641) (24.907)Penghasilan Lain-lain Neto 34 20 21 20 Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan 3.264 (2.591) 982 202 Laba (rugi) bersih periode berjalan 3.364 (2.567) 1.011 222Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan 1.447 55 67 0 Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan 4.812 (2.511) 1.078 222 Laba (rugi) per saham 8.989 (6.869) 2.700 592

Pendapatan

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dibanding periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018

Pendapatan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 mengalami peningkatan sebesar 58,29% dibanding dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018. Peningkatan tersebut terutama disebabkan naiknya hasil investasi dimana pada periode sebelumnya membukukan kerugian. Dampak dari peningkatan ini adalah Perseroan dapat membukukan laba bersih dalam periode sepuluh bulan di tahun 2019.

19

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibanding periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 101,7% dibanding untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut terutama disebabkan naiknya premi bruto sebesar 100,71%. Dampak dari peningkatan ini adalah kenaikan pada laba bersih.

Beban Usaha


Beban Usaha Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 mengalami peningkatan sebesar 34,49% dibanding dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan naiknya beban asuransi sebesar 37,19%, beban umum dan administrasi sebesar 22,73% dan beban akuisisi sebesar 66,06%. Kenaikan tersebut mengikuti kenaikan pendapatan.


Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 99,31% jika dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan naiknya beban umum dan administrasi hingga 320,77%, beban asuransi sebesar 32,89% dan beban akuisisi sebesar 121,65%. Kenaikan ini mengikuti kenaikan pendapatan.

Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan


Laba (rugi) bersih periode berjalan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 mengalami peningkatan dibanding dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018 yang membukukan kerugian. Peningkatan ini terutama disebabkan naiknya pendapatan terutama pada akun hasil investasi.


Laba (rugi) bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 355,23% jika dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan naiknya pendapatan terutama pada pendapatan premi.

Penghasilan Komprehensif Lainnya


Penghasilan komprehensif lain periode berjalan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 mengalami peningkatan sebesar 2.508,87% jika dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 201. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya aset keuangan tersedia untuk dijual sebesar Rp 1.669 juta pada periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019.

20


Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan dibanding dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang tidak membukukan penghasilan. Penghasilan tersebut diperoleh dari Keuntungan (kerugian) dari pengukuran skema manfaat imbalan pasti sebesar Rp 67 juta.

Laba (Rugi) Komprehensif


Laba (rugi) komprehensif Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 mengalami peningkatan dibanding dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018 yang membukukan kerugian. Peningkatan ini terutama disebabkan naiknya pendapatan dan peningkatan beban usaha yang tidak sebesar kenaikan pendapatan. Dampak dari kenaikan ini adalah Perseroan dapat meningkatkan ekuitas melalui saldo laba.


Laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 385,20% jika dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan naiknya pendapatan dan peningkatan pada penghasilan lain-lain neto yaitu kenaikan penghasilan bunga. Dampak dari kenaikan ini adalah Perseroan dapat meningkatkan ekuitas melalui saldo laba.

7. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS



2019 2018 2017Aset 383.315 238.827 203.682 Liabilitas 74.102 234.327 200.260 Ekuitas 309.213 4.500 3.422

Aset

Pada tanggal 31 Oktober 2019, jumlah aset Perseroan adalah sebesar 383.315 juta meningkat sebesar Rp 144.488 juta atau 60,50% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 238.827 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan naiknya investasi pada deposito berjangka yang mengalami kenaikan sebanyak Rp 145.000 juta. Dampak dari kenaikan tersebut adalah meningkatnya pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 238.827 juta meningkat sebesar Rp 35.145 juta atau 17,26% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 203.682 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset reasuransi sebesar Rp 22.030 juta dan peningkatan pada kas dan bank sebesar Rp 4.857 juta. Dampak dari peningkatan tersebut adalah meningkatnya kemampuan Perseroan dalam menjalankan operasional yang ditunjukan dengan kenaikan modal kerja.

21

Liabilitas

Pada tanggal 31 Oktober 2019 jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 74.102 juta menurun sebesar Rp 160.226 juta atau 68,37% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 234.327 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya pembayaran utang lain-lain sebesar Rp 154.515 juta dan penurunan utang reasuransi sebesar Rp 3.111 juta. Dampak dari penurunan ini adalah turunnya rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitas hingga dibawah 1 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 234.327 juta meningkat sebesar Rp 34.068 juta atau 17,01% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 200.260 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan liabilitas kontrak asuransi sebesar Rp 38.155 juta. Dampak dari kenaikan ini adalah tingginya rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitas yang mencapai hingga 5 kali.

Ekuitas

Pada tanggal 31 Oktober 2019, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 309.213 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 304.714 juta atau 6.771,89% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.500 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan modal saham sebesar Rp 299.900 juta. Dampak dari peningkatan modal ini adalah meningkatnya aset terutama pada akun investasi dan penurunan rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitas.

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 4.500 juta meningkat sebesar Rp 1.078 juta atau 31,49% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 3.422 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan saldo laba sebesar Rp 989 juta.

8. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Perseroan memiliki kebutuhan likuiditas terutama untuk memenuhi kegiatan operasional, premi reasuransi dan pembayaran klaim.

Perseroan mengharapkan bahwa kas yang diterima dari Penawaran Umum Perdana Saham, kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi akan menjadi sumber utama likuiditas. Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk melakukan kegiatan dan ekspansi usaha serta pembayaran liabilitas Perseroan. Dengan tersedianya sumber daya keuangan Perseroan tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional serta ekspansi untuk setidaknya periode 12 bulan ke depan.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Perseroan saat ini tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Saat ini modal kerja Perseroan mencukupi untuk rencana kerja Perseroan. Apabila terjadi kekurangan sehingga Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari ekuitas.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan caramenjaga profil jatuh tempo antaraaset dan liabilitas keuangan, penerimaan premi yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Emiten dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

22

Arus Kas

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode / tahun yang disajikan:



2019 2018 2018 2017Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi (10.525) (13.201) (11.445) 10.567 Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Investasi (131.388) 20.041 21.471 (172.784)Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan 145.263 (3.710) (5.170) 164.479 Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas 3.351 3.130 4.857 2.261 Kas dan setara kas pada awal tahun 7.118 2.261 2.261 0 Kas dan setara kas pada akhir tahun 10.469 5.391 7.118 2.261

Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Aliran kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan premi, penerimaan klaim reasuransi, penerimaan lain-lain, pembayaran premi reasuransi, pembayaran klaim, pembayaran beban komisi, pembayaran beban usaha dan pembayaran beban lain-lain.

Pada periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019, kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasional adalah Rp 10.525 juta terutama digunakan untuk pembayaran klaim sebesar Rp 34.488 juta, pembayaran beban usaha sebesar Rp 20.345 juta, pembayaran premi reasuransi sebesar Rp 16.435 juta pembayaran beban komisi sebesar Rp 4.777 juta dan pembayaran beban lain-lain sebesar Rp 7 juta. Selain itu kas neto diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan premi sebesar Rp 48.812 juta, penerimaan klaim reasuransi sebesar Rp 16.712 juta dan penerimaan lain-lain sebesar Rp 2 juta.

Pada tahun 2018, kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasional adalah Rp 11.445 juta terutama digunakan untuk pembayaran premi reasuransi sebesar Rp 18.853 juta, pembayaran klaim sebesar Rp 10.743 juta, pembayaran komisi sebesar Rp 2.367 juta, pembayaran beban usaha sebesar Rp 19.687 juta dan pembayaran beban lain-lain sebesar Rp 260 juta. Selain itu kas neto diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan premi sebesar Rp 37.836 juta, penerimaan klaim reasuransi sebesar Rp 2.432 juta dan penerimaan lain-lain sebesar Rp 197 juta.

Pada tahun 2017, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp 10.759 juta terutama berasal dari penerimaan premi sebesar Rp 15.261 juta dan penerimaan lain-lain sebesar Rp 22 juta. Selain itu kas neto digunakan untuk aktivitas operasi digunakan untuk pembayaran beban usaha sebesar Rp 4.520 juta dan pembayaran beban lain-lain sebesar Rp 3 juta. Selain itu kas neto diperoleh dari aktivitas operasi

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Aliran kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari pencairan investasi, penerimaan hasil investasi, penempatan investasi, perolehan aset tetap, perolehan aset tak berwujud dan penerimaaan (pembayaran) lainnya.

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 131.388 juta terutama digunakan untuk penempatan investasi sebesar Rp 212.362 juta, perolehan aset tetap sebesar Rp 197 juta, perolehan aset tak berwujud sebesar Rp 62 juta dan penerimaaan (pembayaran) lainnya sebesar Rp 183 juta. Sedangkan kas yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah pencairan investasi sebesar Rp 65.519 juta dan penerimaan hasil investasi sebesar Rp 15.898 juta.

23

Pada tahun 2018, kas yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah Rp 21.471 juta yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah pencairan investasi sebesar Rp 21.500 juta dan penerimaan hasil investasi sebesar Rp 5.325 juta. Sedangkan kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk penempatan investasi sebesar Rp 4.851 juta, perolehan aset tetap sebesar Rp 503 juta, perolehan aset tak berwujud sebesar Rp 27 juta dan penerimaaan (pembayaran) lainnya sebesar Rp 27 juta.

Pada tahun 2017, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 172.977 juta terutama digunakan untuk penempatan investasi sebesar Rp 205.934 juta, perolehan aset tetap sebesar Rp 285 juta dan perolehan aset tak berwujud sebesar Rp 84 juta. Sedangkan kas yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah pencairan investasi sebesar Rp 30.000 juta dan penerimaan hasil investasi sebesar Rp 3.520 juta.

Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan

Aliran kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan setoran modal, penerimaan setoran modal dari non-pengendali dan pinjaman dari (pembayaran kepada) pihak berelasi.

Pada periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 145.263 juta terutama diperoleh dari penerimaan setoran modal sebesar Rp 299.900 juta dan penerimaan setoran modal dari non-pengendali sebesar Rp 2 juta. Selain itu kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan seluruhnya adalah pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp 154.639 juta.

Pada tahun 2018, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 5.170 juta seluruhnya digunakan untuk pembayaran kepada pihak berelasi.

Pada tahun 2017, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 164.478 juta seluruhnya diperoleh dari pinjaman pihak berelasi.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:1. LiabilitasdibagiEkuitas(PerbandinganUtangterhadapEkuitas);dan2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).

Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017masing-masingsebesar23,96%;5207,65%dan5851,96%.RasiosolvabilitasasetPerseroantanggal31Oktober2019,31Desember2018dan2017masing-masingadalahsebesar19,33%;98,12% dan 98,32%.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity/ROE) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal31Oktober2019,31Desember2018dan2017masing-masingadalahsebesar1,56% ;23,95% dan 6,49%.

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (Return on Asset/ROA) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019,31Desember2018dan2017masing-masingadalahsebesar1,26%;0,45%dan0,11%.

24

9. BELANJA MODAL

Belanja modal yang rutin dilakukan Perseroan dan Entitas Anak adalah pembelian aset tetap berupa perlengkapan dan inventaris kantor.

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Sumber dana pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas dari aktivitas operasi. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

10. BAHASAN OPERASI SEGMEN

Perseroanmengklasifikasikanaktivitasusahanyamenjadiduasegmenusahayangterdiriatasjasakonsultasi dan asuransi jiwa berdasarkan laporan yang ditelaah oleh manajemen.

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan strategis dengan mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis.

Pendapatan

Tabel berikut ini menyajikan pendapatan dari masing-masing divisi dan persentase masing-masing terhadap total pendapatan:



2019 % 2018 % 2017 %Asuransi jiwa Pendapatan premi 22.465 50,12% 43.496 85,96% 19.437 77,47% Pendapatan investasi 22.358 49,88% 7.106 14,04% 5.652 22,53%Lain-lain 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%Jumlah 44.824 100,00% 50.602 100,00% 25.088 100,00%

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019

Pendapatan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 44.8240 juta yang seluruhnya berasal dari segmen asuransi jiwa. Kontribusi terbesar berasal dari pendapatan premi dan memberikan kontribusi sebesar 50,12% dari total pendapatan atau senilai Rp 22.465 juta untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019. Selain itu terdapat pendapatan investasi dengan kontribusi sebesar 49,88 atau senilai Rp 23.358 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 50.602 juta yang seluruhnya berasal dari segmen asuransi. Kontribusi terbesar berasal dari pendapatan premi dan memberikan kontribusi sebesar 85,96% dari total pendapatan atau senilai Rp 43.496 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Selain itu terdapat pendapatan investasi dengan kontribusi sebesar 14,04% atau senilai Rp 7.106 juta.

25


Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 25.088 juta yang seluruhnya berasal dari segmen asuransi. Kontribusi terbesar berasal dari pendapatan premi dan memberikan kontribusi sebesar 77,47% dari total pendapatan atau senilai Rp 19.437 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Selain itu terdapat pendapatan investasi dengan kontribusi sebesar 22,53% atau senilai Rp 5.652 juta. Beban Usaha

Tabel berikut ini menyajikan beban usaha dari masing-masing divisi dan persentase masing-masing terhadap total beban usaha:



2019 % 2018 % 2017 %Asuransi jiwa 41.139 98,90% 49.295 99,30% 24.657 99,00%Lain-lain 456 1,10% 346 0,70% 249 1,00%Jumlah 41.595 100,00% 49.641 100,00% 24.907 100,00%


Beban usaha Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 41.595 juta. Kontribusi terbesar berasal dari beban usaha asuransi jiwa dan memberikan kontribusi sebesar 98,90% dari total beban usaha atau senilai Rp 41.139 juta untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019. Selain itu terdapat beban usaha lain-lain dengan kontribusi sebesar 1,10% atau senilai Rp 456 juta.


Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 49.641 juta. Kontribusi terbesar berasal dari beban usaha asuransi jiwa dan memberikan kontribusi sebesar 99,30% dari total beban usaha atau senilai Rp 49.295 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Selain itu terdapat beban usaha lain-lain dengan kontribusi sebesar 0,70% atau senilai Rp 346 juta.


Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 24.907 juta. Kontribusi terbesar berasal dari beban usaha asuransi jiwa dan memberikan kontribusi sebesar 99,00% dari total beban usaha atau senilai Rp 24.657 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Selain itu terdapat beban usaha lain-lain dengan kontribusi sebesar 1,00% atau senilai Rp 249 juta.

Laba Bersih

Tabel berikut ini menyajikan laba neto dari masing-masing divisi dan persentase masing-masing terhadap total laba bersih:



2019 % 2018 % 2017 %Asuransi jiwa 3.842 114,19% 1.390 137,48% 500 225,27%Lain-lain (477) -14,19% (379) -37,48% (278) -125,27%Jumlah 3.364 100,00% 1.011 100,00% 222 100,00%

26


Laba bersih Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 3.364 juta. Kontribusi terbesar berasal dari laba bersih asuransi jiwa senilai Rp 3.842 juta untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019. Selain itu terdapat rugi bersih lain-lain senilai Rp 477 juta.


Laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 1.011 juta. Kontribusi terbesar berasal dari laba bersih asuransi jiwa senilai Rp 1.390 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Selain itu terdapat rugi bersih lain-lain senilai Rp 379 juta.


Laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 222 juta. Kontribusi terbesar berasal dari laba bersih asuransi jiwa senilai Rp 500 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Selain itu terdapat rugi bersih lain-lain senilai Rp 278 juta.

11. DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING DAN SUKU BUNGA

Perseroan dan Entitas Anak melakukan sebagian besar transaksi bisnis dalam mata uang Rupiah. Akan tetapi sebagai pelaku dalam industri jasa keuangan, perubahan nilai tukar dapat berdampak pada kegiatan usaha secara tidak langsung diantaranya melalui perubahan suku bunga dan kebijakan moneter lainnya.

Perseroan dan Entitas Anak tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk laju pertukaran mata uang asing.

Risiko suku bunga adalah risiko di mana arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasiakibatperubahansukubungapasar.


2019 2018 2017Tanpa bunga

Reksadana 77.692 69.241 81.436

Piutang hasil investasi 941 482 527

Piutang premi 16.301 31.814 12.529

Piutang lain-lain 0 1 193 Jumlah 94.934 101.538 94.685

Instrumen tingkat bunga variabelTingkat bunga efektif tertimbang (%) 0,5% - 2,0% 0,5% - 2,0% 0,5% - 2,0%

Kas dan bank 10.469 7.118 2.261

Instrumen tingkat bunga tetapTingkat bunga efektif tertimbang (%) 6,75% 6,75% 6,75%

Deposito berjangka 205.000 60.000 65.000

Tingkat bunga efektif tertimbang (%) 7,5% - 10,25% 7,5% - 10,25% 7,5% - 10,25%

Surat berharga negara 35.191 33.881 31.478 Jumlah 240.191 93.881 96.478

27

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

Risiko Sebagai Perusahaan IndukSebagai Perusahaan Induk, pendapatan Perseroan tidak terlepas dari pendapatan usaha dari Entitas Anak. Apabila kegiatan dan pendapatan usaha Entitas Anak menurun, pendapatan Perseroan juga akan menurun.

B. RISIKO USAHA

• PERSEROAN

1. Risiko Kesalahan Dalam Menganalisa Peluang Bisnis.Sebagai perusahaan investasi, Perseroan dan/atau Entitas Anak akan selalu mencari peluang- peluang bisnis baru yang diperkirakan akan memberikan keuntungan optimal. Ada risiko bahwa Perseroan dan/atau Entitas Anak ternyata salah memilih suatu bisnis sehingga tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Dampak risiko kesalahan dalam menganalisa peluang bisnis bagi kinerja Perseroan dan Entitas Anak antara lain :i. Tidaktercapainyapendapatanyangproyeksikan;danii. Tenor atau durasi investasi yang lebih panjang dari yang diperkirakan sehingga

meningkatkan biaya (cost of fund).

Kesalahan dalam menganalisa ini antara lain disebabkan karena asumsi yang dipergunakan dalam menyusun studi kelayakan tidak akurat. Dampak dari kesalahan menganalisa peluang bisnis adalah apabila Perseroan salah dalam menganalisa sebuah peluang usaha misalnya berinvestasi pada Entitas Anak yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, maka Perseroan dapat mengalami kerugian. Kerugian ini dapat mempengaruhi kinerja keuanganPerseroanapabilanilainyasignifikan.

2. Risiko Penghentian Ijin Usaha Entitas Anak.Ijin merupakan suatu persyaratan mutlak bagi suatu kegiatan usaha. Perseroan memiliki Entitas Anak yang memperoleh ijin yang dikeluarkan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia dan ijin Menteri Keuangan Republik Indonesia. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak gagal atau lalai dalam memenuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, maka berpotensi mengakibatkan terjadinya penghentian sementara atau pencabutan salah satu atau semua ijin usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak. Kelalaian atau kegagalan tersebut diantaranya Entitas Anak yang bergerak di bidang asuransi lalai menjaga tingkat solvabilitas hingga dibawah 100% dari Modal Minimum Berbasis Risiko.

28

Dampak dari pengehentian ijin usaha Entitas Anak adalah Perseroan merupakan perusahaan induk yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha Entitas Anak. Penghentian ijin usaha dapat membuat Entitas Anak tidak dapat beroperasi dan mempengaruhi kontribusi pendapatan Entitas Anak tersebut terhadap Perseroan.

3. Risiko Kelangkaan Sumber Daya.Perseroan dan Entitas Anak membutuhkan berbagai bentuk sumber daya termasuk sumber daya manusia dan juga sumber dana keuangan. Dengan pertumbuhan usaha Perseroan dan Entitas Anak maka Perseroan perlu menambah sumber daya yang ada atau mengupayakanpenggunakanyanglebihefisienatassumberdayatersebut.

Adapun kelangkaan sumber daya yang mungkin terjadi adalah kelangkaan sumber daya manusia yang diwajibkan dimiliki perusahaan perasuransian bagi entitas anak (ASJN) seperti Wakil Manager Investasi, Tenaga Ahli Asuransi, Internal Auditor dan Aktuaris Perusahaan.

Perseroan selalu berupaya untuk membuat rencana dan menyiapkan semua sumber daya tersebut dengan baik. Perseroan mempunyai proses dan perencanaan untuk menangani sumber daya manusia. Dalam hal sumber dana keuangan, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menangani keuangan Perseroan. Akan tetapi, ketersediaan dan harga dari sumber daya yang diperlukan Perseroan kadang berada di luar kendali Perseroan dan Entitas Anak, misalnya karena sumber daya tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara lain dan juga, contohnya adalah biaya modal dan sumber daya untuk tenaga ahli.Dalamindustriasuransi terdapat tenagaahliyangharusmemilikisertifikasi tertentudan harus dimiliki oleh perusahaan asuransi. Namun, jumlah tenaga ahli yang memiliki sertifikasi ini terbatas. Terjadinya hal-hal di luar kendali Perseroan dan PerusahaanAnak atau kelalaian Perseroan dan Entitas Anak dalam mengantisipasi perubahan yang mengakibatkan kelangkaan sumber daya, maka hal ini dapat membawa dampak negatif terhadap hasil usaha dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

• RISIKO USAHA PERSEROAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK

1. Risiko Gagal Bayar Klaim.Dalam menjalankan kegiatan usahanya Entitas Anak mengelola dana premi yang dibayarkan oleh pemegang polis/ tertanggung untuk diinvestasikan agar dapatmenghasilkan profitbagi Entitas Anak dan pada akhirnya untuk memenuhi kewajiban Entitas Anak dimasa yang akan datang kepada tertanggung. Kesalahan pada pengelolaan dana premi merupakan salah satu penyebab utama timbulnya kegagalan dalam pembayaran klaim kepada tertanggung, apa lagi jika terjadi peristiwa yang menyebabkan Entitas Anak harus membayarkan klaim dalam jumlah besar kepada banyak tertanggung pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, proses pengelolaan dana premi tertanggung dilakukan Entitas Anak dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian sesuai POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan telah melewati berbagai proses manajemen risiko yang ketat. Meskipun Entitas Anak sebagai salah satu perusahaan asuransi di Indonesia telah aktif menerapkan prosedur manajemen risiko yang terstruktur. Untuk menangani hal ini Entitas Anak memiliki divisi Pemantau Risiko sesuai dengan POJK 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

2. Risiko Persaingan.Pertumbuhan ekonomi dan prospek pembangunan ekonomi di Indonesia, mendorong persaingan yang semakin ketat pada bidang usaha jasa asuransi jiwa, baik bagi perusahaan yang dimiliki oleh swasta maupun Pemerintah. Dengan jumlah pelaku usaha di sektor jasa asuransi jiwa yang relatif banyak, terdapat kemungkinan salah satu atau beberapa pelaku usaha akan memberikan manfaat asruansi dan investasi yang kompetitif bahkan uang pertanggungan yang lebih menarik daripada yang ditawarkan oleh Entitas Anak, sehingga

29

hal tersebut berpotensi untuk mengurangi permintaan terhadap jasa Entitas Anak. Selain dari imbal hasil dan pertanggungan, para pesaing Entitas Anak dapat meningkatkan nilai kompetitif mereka dengan memberikan kualitas layanan yang lebih baik dengan nominal yang relatif sama dengan Entitas Anak. Keterlambatan atau ketidakmampuan Entitas Anak dalam mengantisipasi dan/atau mencermati persaingan usaha di sektor jasa asuransi, akan mengakibatkan beralihnya pelanggan ke pesaing yang lebih kompetitif baik dari segi kualitas maupun keuntungan yang dapat diterima nasabah. Hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha Entitas Anak. Dampak yang ditimbulkan adalah apabila Entitas Anak tidak dapat bersaing dengan kompetitior, maka akan terjadi penurunan kinerja Entitas Anak seperti penurunan pendapatan yang berpengaruh terhadap kontribusi Entitas Anak kepada Perseroan.

3. Risiko Investasi.Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi sangat penting untuk memperhatikan investasi yang harus dilakukan dalam setiap produk asuransi yang dikelola oleh Perseroan. Sedangkan dalam setiap produk investasi selalu memiliki risiko yang tidak dapatdihilangkansepenuhnyasepertifluktuasihargapasaryangtidakdapatdiperkirakanmaupun kebijakan ekonomi baik dalam negeri atau luar negeri yang bisa mengubah kondisi ekonomi sebuah negara. Sebuah kesalahan dalam kebijakan investasi baik oleh komite investasi atau manajer investasi dapat mengakibatkan kerugian pada reputasi Perseroan. Selain dari kerugian pada reputasi, terdapat juga kemungkinan gagal bayar terhadap klaim apabila arus kas yang dihasilkan dari investasi dan aksi korporasi tidak mencukupi.

4. Risiko Teknologi.Perkembangan teknologi pada saat ini memungkinkan untuk mengelola data dan administrasi atau customer database yang cepat dan akurat. dengan semakin tingginya persaingan antar pelaku bisnis asuransi syariah, maka teknologi menjadi suatu hal yang mendasar untuk meningkatkan produktivitas dan efesiensi kerja serta melaksanakan prinsip kepuasan pelanggan. Apabila Perseroan tidak mengikuti dan melakukan pengembangan teknologi, maka dapat menurunkan pelayanan kepada tertanggung yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja Perseroan.

Semua hal tersebut diatas pada akhirnya dapat menurunkan laba Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Sosial, Politik dan Perekonomian Indonesia.Gejolak politik dan sosial di Indonesia kerap membawa dampak kontra produktif terhadap stabilitasperekonomianIndonesia,sepertivolatilitasmatauang,kenaikansukubunga,inflasidan bahkan gangguan operasional usaha. Kondisi yang sama mungkin terjadi di masa yang akan datang dan membawa pengaruh kontribusi negatif terhadap keberlangsungan usaha serta kinerja keuangan Perseroan. Dampak dari risiko ini adalah Entitas Anak bergerak di bidang asuransi dimana perubahan pada kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat membuat investasi yang dilakukan mengalami penurunan yang berpotensi mengganggu kegiatan usaha Entitas Anak.

2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum.Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, telah dan akan mengadakan kontrak baik dengan karyawan, petani plasma, kreditur, kontraktor, pemasok, pembeli, penyedia jasa maupun pihak lainnya yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan usaha Perseroan. Kontrak tersebut pada umumnya mengikat setiap pihak dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia maupun di negara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan adanya kontrak yang mengikat secara hukum, setiap pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati dalam kontrak dapatmengakibatkan tuntutan atau gugatan hukum yang harus diselesaikan di pengadilandan dapat berdampak negatif terhadap citra perusahaan, ekspansi usaha,kegiatan operasional, maupun kinerja keuangan Perseroan. Dampak dari risiko ini adalah kegiatan usaha dancitradariEntitasAnakdapattergangguapabilaterdapattuntutanhukumyangsignifikan.

30

3. Risiko Peraturan Perundang - Undangan Industri keuangan dalam hal ini asuransi merupakan industri yang diawasi secara ketat oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Seluruh tindakan yang akan diambil oleh Perseroan harus tunduk kepada regulasi dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan OJK. Karenanya, jika terjadi perubahan pada regulasi dan peraturan yang telah ditetapkan, perubahan tersebut akan berpengaruh kepada usaha dan bisnis Perseroan. Lebih lanjut untuk strategi usaha yang akan dilakukan kedepannya akan sangat bergantung oleh perubahan regulasi dan peraturan perundang-undangan tersebut. Dampak dari risiko ini adalah apabila terjadi perubahan peraturan dan regulasi, kemudian Entitas Anak tidak dapat memenuhi peraturan dan regulasi tersebut, maka kelangsungan kegiatan usaha dapat terganggu.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham.Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, yang dapat disebabkan antara lain oleh kondisi perekonomian Indonesia yang kurang kondusif, kondisi sektor keuangan dan industri asuransi yang kurang baik, penurunan kinerja keuangan Perseroan atau pemegang saham yang tidak aktif memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan.Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidakdapatmemprediksitingkatfluktuasihargasahamPerseroansetelahPenawaranUmumPerdana. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkanolehinvestor;

b. Perubahanrekomendasiparaanalis;c. PerubahankondisiperekonomianIndonesia;d. PerubahankondisipolitikIndonesia;e. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain

yangmemilikitingkatkepemilikansignifikan;danf. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha

Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Dividen.Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS mengacu pada kinerja keuangan Perseroan yaitu dengan mempertimbangkan pendapatan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa yang akan datang. Kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

31

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen No. 00009/2.1254/AU.1/09/1530-1/1/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah danYassirlidanditandatanganiolehHelmiansyahIrawandenganopinitanpamodifikasian.

32

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Bhakti Multi Artha Tbk (“Perseroan”) dahulu didirikan dengan nama PT Nasional Mitra Utama pada tahun 2017 berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 146 tanggal 23 Mei 2017, yang dibuat oleh Ardi Kristiar, S.H., MBA., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor 05/MPDN.JKT.SELATAN/CT/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah ditunjuk sebagai pengganti dari Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-0023737.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-0066580.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 23 Mei 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 63 tanggal 8 Agustus 2017, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 33720 Tahun 2017. (“Akta Pendirian”).

Tahun 2017 (Pendirian Perseroan)Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :


Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap sahamModal Dasar 400 400.000.000 -Modal Ditempatkan dan disetor penuhNNA 80 80.000.000 80,00NMA 20 20.000.000 20,00Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 100 100.000.000 100,00Saham dalam portepel 300 300.000.000 -

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan:

i. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 1261 tanggal 24 September 2019, yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon, yang isinya sehubungan dengan : a) Persetujuan perubahan nama Perseroan yang semula bernama PT Nasional Mitra Utama

menjadi PT Bhakti Multi Artha; b) Persetujuan perubahan nama pemegang saham Perseroan yang semula bernama

PT Nasional Niaga Abadi (NNA) menjadi PT Cakrawala Mega Utama (CMU), dan PT Nasional Mitra Abadi (NMA) menjadi PT Surya Duta Mas (SDM);

c) Persetujuan perubahan nama Perseroan yang semula bernama PT Nasional Mitra Utama menjadi PT Bhakti Multi Artha;

d) Persetujuan merubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah); dan

e) Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dan modal ditempatkan / disetor dari semula sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah), dimana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) telah disetor oleh para pemegang

33

saham sebagaimana ternyata dari Akta Nomor 11 tanggal 3 Agustus 2017, sebesar Rp 299.900.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus juta Rupiah) disetor oleh NNA dan SDM.

Akta tersebut telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0074929.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 September 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0337198 tanggal 25 September 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0337199 tanggal 25 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT di bawah No. AHU-0179291.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 25 September 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 49559 Tahun 2019. (“Akta No.1261/2019”).

ii. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 76 tanggal 16 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang isinya sehubungan dengan menyetujui, antara lain:a) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham

Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran Umum”) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadiPerseroanTerbuka;

b) Menyetujui rencana untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

c) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melaui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

d) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam

PenawaranUmum;b. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran

Umum;c. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah

dikeluarkandandisetorpenuhpadaketentuanyangberlakudibidangPasarModal;d. untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan

Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.

e) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya prosespenawaransahamtersebutdiatas;

f) Merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, untuk disesuaikan dengan PeraturanKepalaBadanPusatStatistiknomor19Tahun2017TentangKlasifikasiBakuLapangan Usaha Indonesia, sebagaimana akan diuraikan dalam lampiran Keputusan Para PemegangSaham;

34

g) Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat dan menetapkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:Direktur Utama : DIMAS TEGUH MULYANTODirektur : CHANDRA SIM

DEWAN KOMISARIS:Komisaris Utama : PAUL RACHMAT WULLURKomisaris Independen : ANG HENDRA SETIAWAN ANGKAW

h) Menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam penyesuaian dengan Pengaturan Bapepam-LK nomor IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK nomor Kep-179/BL/2018 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, anggaran dasar mana terlampir Keputusan Para Pemegang Saham. (“Akta No. 76/2019”).

iii. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 91 tanggal 19 Februari 2020,dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0098443 tanggal 20 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0035095.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 20 Februari 2020, di mana para pemegang saham Perseroan dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

a) MerubahPasal12ayat3,ayat5danayat7AnggaranDasarPerseroan;danb) Merubah Pasal 15 ayat 7, ayat 8 dan ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.

iv. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 01 tanggal 3 Maret 2020, yang dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0121751 tanggal 4 Maret 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0043743.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 4 Maret 2020, serta berdasarkan Surat Keterangan Notaris YULIA Surat Keterangan Notaris YULIA nomor 278/CN/N/II/2020 tanggal 6 Maret 2020, Berita Negara dan Tambahan Berita Negara sedang dalam proses pengurusan, di mana para pemegang saham Perseroan dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan untuk merubah Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.

35

Pada saat pendirian, sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 146 tanggal 23 Mei 2017, kegiatan usaha Perseroan ialah berusaha dan/atau melakukan investasi dibidang Perdagangan, Pengangkutan, Pembangunan, Perindustrian, Jasa baik dibidang industri keuangan maupun non industri keuangan, Percetakan, Perbengkelan, Pertanian dan Kehutanan.

Kegiatan usaha Perseroan mengalami perubahan menjadi Konsultasi Manajemen dan Perusahaan Holding yang bergerak dalam Bidang Keuangan, berdasarkan Akta Nomor 652 tanggal 11 November 2019.

Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan berikut dengan setiap perubahan-perubahannya untuk selanjutnya disebut ”Anggaran Dasar”.

B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.

C. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Akta No. 76/2019, maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha di bidang Konsultasi Manajemen dan Perusahaan Holding.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

• Kegiatan Usaha Utama Aktifitas Konsultasi Manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan

dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dankebijakanpemasaran;perencanaan;praktikdankebijakansumberdayamanusia;perencanaanpenjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi

• Kegiatan Usaha Penunjang Aktifitas Perusahaan Holding yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding

companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Holding Companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLUI 64200)

Seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

36

Informasi ringkas mengenai Entitas Anak:


PendirianTahun



1 BFI JasaKonsultasi Manajemen 2019 2019 Jakarta


99,00%

2 NIPJasa Konsultasi Manajemen dan

Aktivitas Perusahaan Holding


beroperasi komersial 99,00%

3 BCU Jasa Konsultasi Manajemen 2019 2019 Jakarta


99,00%


1 ASJN Asuransi Jiwa Nasional

2017 2017 Jakarta Beroperasi Komersial

99,00%

D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak Pendirian Perseroan tahun 2017 sebagai berikut:

1. Tahun 2017

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor : 11 tanggal 3 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA., sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Yulia SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0162586 tanggal 15 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-0100731.AH.01.11 TAHUN 2017 tanggal 15 Agustus 2017. (“Akta No. 11/2017”).

Para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :• MemberikanpersetujuankepadaNNAuntukmenjual10(sepuluh)sahamkepadaNMA.

Susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:


Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap sahamModal Dasar 400 400.000.000 -Modal Ditempatkan dan disetor penuhNNA 70 70.000.000 70,000NMA 30 30.000.000 30,000Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 100 100.000.000 100,000Saham dalam portepel 300 300.000.000 -

2. Tahun 2019 – Perubahan Pertama

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor : 1261 tanggal 24 September 2019, yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0074929.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 September 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0337198 tanggal 25 September 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0337199 tanggal 25 September 2019, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0179291.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 September 2019 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101

37

tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 49559 Tahun 2019. (“Akta No. 1261/2019”).

Para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:a. Perubahan nama pemegang saham Perseroan yaitu :

a. NMA menjadi SDMb. NNA menjadi CMU*

b. Perubahan nilai nominal saham dari semula Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp100,-(seratusRupiah);dan

c. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dan modal ditempatkan / disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah), yang diambil bagian seluruhnya oleh CMU* dan SDM.

Peningkatan modal ditempatkan atau disetor Perseroan yang dilakukan oleh CMU* dan SDM dilakukan secara tunai.



Nilai Nominal Rp 100,- setiap sahamModal Dasar 12.000.000.000 1.200.000.000.000 -Modal Ditempatkan dan disetor penuhNNA (d/h CMU) 2.700.000.000 270.000.000.000 90,00SDM (d/h NMA) 300.000.000 30.000.000.000 10,00Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 3.000.000.000 300.000.000.000 100,00Saham dalam portepel 9.000.000.000 900.000.000.000 -

3. Tahun 2019 – Perubahan Kedua

Berdasarkan Akta Nomor : 76 tanggal 16 Desember 2019, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor : AHU-0105840.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 17 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0243868.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 17Desember2019;diterimadandicatatkandalamSisminbakumMenkumhamberdasarkanSuratPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0374084, tanggal 17 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT denganNo.AHU-0243868.AH.01.11.TAHUN2019, tanggal17Desember2019;danditerimadandicatatkan dalam Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0374085, tanggal 17 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0243868.AH.01.11.TAHUN 2019, tanggal 17 Desember 2019, serta berdasarkan Surat Keterangan Notaris YULIA Nomor 264/CN/N/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 Berita Negara dan Tambahan Berita Negara sedang dalam proses pengurusan. (“Akta No. 76/2019).

Para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:a. Mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat sebanyak-banyaknya

2.000.000.000(duamiliar)sahamdengannilainominalRp100,-;

38




E. IZIN USAHA

E.1. PERSEROAN

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA ONLINE SINGLE SUBMISSION (”OSS”)

a. Nomor Induk Berusaha Nomor Induk Berusaha (”NIB”) dengan nomor 9120315181436 tanggal 13 November 2019

atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT BHAKTI MULTI ARTHA, TbkAlamat Perusahaan : Gedung Sona Topas Tower Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman

Kavling 26, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta

NPWP : 82.348.028.0-012.000No. Telepon : 021-2506210No. Fax : 021-2506215Email : -Nama KBLI : Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen

LainnyaKode KBLI : 64200, 70209Status Penanaman : PMDNModal

Catatan: Sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Beusaha Terintegrasi secara Elektronik, NIB berlaku juga sebagai:1) Tanda Daftar Perusahaan dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang

tandadaftarperusahaan;2) Angka Pengenal Importir dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang

perdagangan;dan3) Hak Akses Kepabeanan sebagai dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di

bidang kepabeanan.

39

b. Izin Usaha Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) tanggal 13 November 2019 atas nama

Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antaralain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT BHAKTI MULTI ARTHA, Tbk.Nomor Induk : 9120315181436BerusahaAlamat Perusahaan : Gedung Sona Topas Tower, lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman

Kavling 26Nama KBLI : Aktivitas Konsultasi Manajemen LainnyaKode KBLI : 70209Barang / Jasa : Jasa Konsultasi Manajemen, Aktivitas Perusahaan Holding

Dagangan Utama Lokasi Usaha- Alamat : Gedung Sona Topas Tower, lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman

Kavling 26 - Desa/Kelurahan : Karet- Kecamatan : Setiabudi- Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta Selatan- Propinsi : DKI Jakarta

Catatan:Surat Izin Usaha Perdagangan telah berlaku efektif. Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

c. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 13 November 2019 atas nama

Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT BHAKTI MULTI ARTHA, Tbk.Nomor Induk Berusaha : 9120315181436

d. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan tanggal 13 November 2019 atas nama

Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT BHAKTI MULTI ARTHA, Tbk.Nomor Induk Berusaha : 9120315181436

2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki hak atas pendaftaran

Merek.

3. DIREKTORAT JENDERAL PAJAKa. Surat Keterangan Terdaftar Perseroan nomor S-12449KT/WPJ.04/KP.0103/2019

tanggal 23 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu dengan keterangan sebagai berikut: Nama : PT Bhakti Multi ArthaNPWP : 82.348.028.0-012.000Alamat : Gedung Sona Topas Tower Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman Kavling

26 RT 012, RW 001, Karet SetiabudiKategori : Badan

40

Kewajiban pajak : PPh Pasal 25;PPhPasal29;PPhFinal;PPhPasal4ayat (2);PPhPasal15;PPhPasal19;PPhPasal21;danPPhPasal26.

b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nomor 82.348.028.0-012.000 yang terdaftar atas nama Perseroan.

c. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2017, tanggal 26 Desember 2019, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:NPWP : 82.348.028.0-012.000Nama : PerseroanJenis Usaha : Kegiatan Konsultasi ManajemenPeriode Pembukuan : 0117 s.d 1217

d. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2018, tanggal 26 Desember 2019, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:NPWP : 82.348.028.0-012.000Nama : PerseroanJenis Usaha : Kegiatan Konsultasi ManajemenPeriode Pembukuan : 0118 s.d 1218

4. PEMERINTAH DAERAHa. Domisili Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019, ayat (2), menyatakan bahwa sebagai bukti komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menciptakan iklim kemudahan berusaha di Provinsi DKI Jakarta, maka per tanggal 2 Mei 2019 menutup pelayanan non-perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha sebagai bentuk penyederhanaan prosedur persyaratan memulai usaha.

b. Izin Mendirikan Bangunan Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki bangunan

untuk menjalankan kegiatan usahanya sehingga tidak perlu mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menyewa ruang kantor sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 7 Oktober 2019 oleh dan antara PT Nico Central dan Perseroan.

c. Izin Lingkungan Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memerlukan Izin

lingkungan atas nama Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

d. Izin Reklame Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memerlukan izin

Reklame atas nama Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan asset Perseroan, namun ketentuan hukum dan/atau kebijakan pemerintah mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

41

5. KETENAGAKERJAANBahwa berdasarkan Data Karyawan Periode 31 Oktober 2019, Perseroan memiliki 6 (enam) orang tenaga kerja. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Peraturan Perusahaan Perseroan tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan sesuai dengan Pasal 108

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Perseroan memiliki tenaga kerja di bawah 10 (sepuluh) orang.

b. Upah Minimum Provinsi Gaji atau upah yang dibayarkan oleh Perseroan kepada tenaga kerja yang dipekerjakan oleh

Perseroan berdasarkan slip gaji tanggal 31 Januari 2020 adalah sebesar Rp 4.505.148,- (empat juta lima ratus lima ribu seratus empat puluh delapan Rupiah).

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 yang berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2019, UMP tahun 2020 untuk Propinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp 4.276.349,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah) per bulan. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi upah minimum Propinsi DKI Jakarta tahun 2020.

c. Asuransi Tenaga Kerja Bahwa sehubungan dengan program asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan, Perseroan

telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang dahulu diselenggarakanolehPTAsuransiSosialTenagaKerja(Persero),berdasarkanSertifikatKepesertaan Nomor: 190000000893224 tanggal 19 Desember 2019, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial:

Berikut bukti Iuran BPJS Ketenagakerjaan Perseroan yang telah dibayarkan 2 (dua) bulan terakhir:• Berdasarkan E-Payment BPJSTK PT Bank Mandiri, tanggal 19 Desember 2019

yang menyebutkan bahwa Perseroan telah melakukan setoran kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 6.009.217,- (enam juta sembilan ribu dua ratus tujuh belas Rupiah).

• Berdasarkan E-Payment BPJSTK PT Bank Mandiri, tanggal 9 Januari 2020 yang menyebutkan bahwa Perseroan telah melakukan setoran kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 6.009.217,- (enam juta sembilan ribu dua ratus tujuh belas Rupiah).

Berdasarkan Virtual Account BPJS Kesehatan Perseroan Nomor: 8988890000013630, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. Berikut bukti Iuran BPJS Kesehatan Perseroan yang telah dibayarkan 1 (satu) bulan terakhir:• Berdasarkan E-Payment BPJS Kesehatan PT Bank Mandiri, tanggal 05 Februari

2020 yang menyebutkan bahwa Perseroan telah melakukan setoran kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 213.818,- (dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan belas Rupiah).

d. Laporan Ketenagakerjaan Berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan nomor Pendaftaran

12920.70209.20200114.0-001 tanggal lapor 15 Januari 2020 dan jenis usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, dengan kewajiban lapor kembali tanggal 15 Januari 2021.

42

E.2. BFI

Perusahaan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA OSSa. Nomor Induk Berusaha Nomor Induk Berusaha (”NIB”) dengan nomor 9120115061183 tanggal 18 Oktober 2019

atas nama BFI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:Nama Perusahaan : PT BHAKTI FINTEK INDONESIAAlamat Perusahaan : Sona Topas Tower Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan

Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta

NPWP : 92.976.858.8-011.000No. Telepon : 0212506210No. Fax : 0212506215Email : [email protected] KBLI : Aktivitas Konsultan Manajemen LainnyaKode KBLI : 70209Status Penanaman : PMDNModal

Catatan; Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, NIB berlaku juga sebagai:1) Tanda Daftar Perusahaan dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang



bidang kepabeanan.

b. Izin Usaha Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) tanggal 18 Oktober 2019 atas nama BFI

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:Nama Perusahaan : PT BHAKTI FINTEK INDONESIANomor Induk : 9120115061183BerusahaAlamat Perusahaan : Sona Topas Tower Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan

Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta

Nama KBLI : Jasa Konsultasi Manajemen LainnyaKode KBLI : 70209Barang / Jasa : Jasa Konsultasi ManajemenDagangan Utama

Lokasi Usaha- Alamat : Gedung Sona Topas Tower Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman

Kavling 26- Desa/Kelurahan : Karet- Kecamatan : Setiabudi- Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta Selatan- Provinsi : DKI Jakarta

43

Catatan:Surat Izin Usaha Perdagangan telah berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

c. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 18 Oktober 2019 atas nama

BFI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT BHAKTI FINTEK INDONESIA Nomor Induk Berusaha : 9120115061183

d. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan tanggal 18 Oktober 2019 atas nama BFI

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT BHAKTI FINTEK INDONESIA Nomor Induk Berusaha : 9120115061183

2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIASampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, BFI tidak memiliki izin atas pendaftaran Merek.

3. DIREKTORAT JENDERAL PAJAKa. Surat Keterangan Terdaftar BFI nomor S-11485KT/WPJ.04/KP.0103/2019 tanggal

17 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : PT Bhakti Fintek Indonesia NPWP : 92.967.858.8.011.000 KlasifikasiLapanganUsaha : 70209 – Kegiatan Konsultasi Manajemen Lainnya Kewajiban pajak : PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Final, PPh Pasal 4

ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26

b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 92.976.858.8.011.000, yang terdaftar pada tanggal 26 September 2019.

c. BFI belum melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2019 karena baru disahkan sebagai Badan Hukum pada tanggal 25 September 2019.

4. PEMERINTAH DAERAHa. Domisili BFI Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu


b. Izin Mendirikan Bangunan Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, BFI belum memiliki bangunan untuk

menjalankan kegiatan usahanya sehingga tidak perlu mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, BFI menyewa ruang kantor sesuai dengan

44

Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 7 Oktober 2019 oleh dan antara PT Nico Central dan BFI.


lingkungan atas nama BFI untuk menjalankan kegiatan usahanya.


Reklame atas nama BFI untuk menjalankan kegiatan usahanya.

5. KETENAGAKERJAANSampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sampai dengan saat ini BFI tidak memiliki tenaga kerja karena belum melaksanakan kegiatan usahanya sehingga tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan ketenagakerjaan.

E.3. NIP


1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA OSSa. Nomor Induk Berusaha Nomor Induk Berusaha (”NIB”) dengan nomor 9120316111834 tanggal 13 November

2019 atas nama NIP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT NASIONAL INVESTINDO PERKASAAlamatPerusahaan : Office 8 lantai 18-A, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling

52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta

NPWP : 82.335.506.0-012.000No. Telepon : 02129222999No. Fax : 02129222990Email : -Nama KBLI : Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen

LainnyaKode KBLI : 64200, 70209Status Penanaman : PMDNModal

Catatan: Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, NIB berlaku juga sebagai:1) Tanda Daftar Perusahaan dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang



bidang kepabeanan.

45

b. Izin Usaha Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) tanggal 13 November 2019 atas nama NIP


Nama Perusahaan : PT NASIONAL INVESTINDO PERKASANomor Induk : 9120316111834BerusahaAlamat Perusahaan : Office8lantai18-A,SCBD,JalanJenderalSudirmanKavling52-53Nama KBLI : Aktivitas Konsultasi Manajemen LainnyaKode KBLI : 70209Barang / Jasa : Jasa Konsultasi Manajemen, Aktivitas Perusahaan HoldingDagangan Utama Lokasi Usaha- Alamat : Office 8 lantai 18-A, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling

52-53 - Desa/Kelurahan : Senayan- Kecamatan : Kebayoran Baru- Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta Selatan- Provinsi : DKI Jakarta

Catatan:Surat Izin Usaha Perdagangan telah berlaku efektif.Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

c. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 13 November 2019 atas nama

NIP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT NASIONAL INVESTINDO PERKASA Nomor Induk Berusaha : 9120316111834

d. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan tanggal 13 November 2019 atas nama NIP


Nama Perusahaan : PT NASIONAL INVESTINDO PERKASANomor Induk Berusaha : 9120316111834

2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIASampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, NIP tidak memiliki izin atas pendaftaran Merek.

3. DIREKTORAT JENDERAL PAJAKa. Surat Keterangan Terdaftar NIP nomor S-4037KT/WPJ.30/KP.0103/2019 tanggal

14 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : PT Nasional Investindo Perkasa NPWP : 82.335.506.0-012.000 KlasifikasiLapanganUsaha : 70209 – Kegiatan Konsultasi Manajemen Lainnya Kewajiban pajak : PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Final, PPh Pasal 4

ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26

46

b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 82.335.506.0-012.000, yang terdaftar pada tanggal 25 Januari 2018.

c. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2017, tanggal 26 Desember 2019, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

NPWP : 82.335.506.0-012.000 Nama : PT Nasional Investindo Perkasa Jenis Usaha : Kegiatan Konsultasi Manajemen Periode Pembukuan : 0117 s.d 1217

d. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2018, tanggal 26 Desember 2019, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

NPWP : 82.335.506.0-012.000 Nama : PT Nasional Investindo Perkasa Jenis Usaha : Kegiatan Konsultasi Manajemen Periode Pembukuan : 0118 s.d 1218

4. PEMERINTAH DAERAHa. Domisili NIP Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu


b. Izin Mendirikan Bangunan Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, NIP belum memiliki bangunan untuk

menjalankan kegiatan usahanya sehingga tidak perlu mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, NIP menyewa ruang kantor sesuai dengan PerjanjianSewaMenyewatanggal3Oktober2019olehdanantaraPTVofficedanNIP.


lingkungan atas nama NIP untuk menjalankan kegiatan usahanya.


Reklame atas NIP untuk menjalankan kegiatan usahanya.

5. KETENAGAKERJAANSampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sampai dengan saat ini NIP tidak memiliki tenaga kerja karena belum melaksanakan kegiatan usahanya sehingga tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan ketenagakerjaan.

E.4. BCU


1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA OSSa. Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha (”NIB”) dengan nomor 9120210071483 tanggal 18 Oktober 2019

atas nama BCU yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

47

Nama Perusahaan : PT BHAKTI CAHAYA UTAMAAlamat Perusahaan : Sona Topas Tower lantai 9, Jalan Jenderal

Sudirman, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta

NPWP : 92.976.859.6-011.000No. Telepon : 0212506210No. Fax : 0212506215Email : [email protected] KBLI : Aktivitas Konsultasi Manajemen LainnyaKode KBLI : 70209Status Penanaman Modal : PMDN

Catatan: Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, NIB berlaku juga sebagai:1) Tanda Daftar Perusahaan dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang



bidang kepabeanan.

b. Izin Usaha. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) tanggal 18 Oktober 2019 atas nama BCU

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:Nama Perusahaan : PT BHAKTI CAHAYA UTAMANomor Induk : 9120210071483 BerusahaAlamat Perusahaan : Sona Topas Tower, lantai 9, Jalan Jenderal SudirmanNama KBLI : Aktivitas Konsultasi Manajemen LainnyaKode KBLI : 70209Barang / Jasa : Jasa Konsultasi ManajemenDagangan Utama

Lokasi Usaha- Alamat : Gedung Sona Topas Tower, lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman

Kavling 26 - Desa/Kelurahan : Karet- Kecamatan : Setiabudi- Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta Selatan- Propinsi : DKI Jakarta

Catatan:Surat Izin Usaha Perdagangan telah berlaku efektif. Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

c. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 18 Oktober 2019 atas nama BCU yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT BHAKTI CAHAYA UTAMA Nomor Induk Berusaha : 9120210071483

48

d. Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan

Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan tanggal 18 Oktober 2019 atas nama BCU yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT BHAKTI CAHAYA UTAMA Nomor Induk Berusaha : 9120210071483

2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIASampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, BCU tidak memiliki hak atas pendaftaran Merek.

3. DIREKTORAT JENDERAL PAJAKa. Surat Keterangan Terdaftar BCU nomor S-11486KT/WPJ.04/KP.0103/2019 tanggal 17

Oktober 2019, dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu, dengan keterangan sebagai berikut:Nama : PT Bhakti Cahaya UtamaNPWP : 92.976.859.6.-011.000Alamat : Gedung Sona Topas Tower lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman RT

004, RW 002, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta

Kategori : BadanKewajiban pajak : PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Final, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh

Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26

b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nomor 92.976.859.6-011.000 yang terdaftar atas nama BCU.

c. BCU belum melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2019 karena baru disahkan sebagai Badan Hukum pada tanggal 25 September 2019.

4. PEMERINTAH DAERAHa. Domisili Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu


b. Izin Mendirikan Bangunan Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, BCU belum memiliki bangunan untuk

menjalankan kegiatan usahanya sehingga tidak perlu mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, BCU menyewa ruang kantor sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 7 Oktober 2019 oleh dan antara PT Nico Central dan BCU.


lingkungan atas nama BCU untuk menjalankan kegiatan usahanya.

49


Reklame atas nama BCU untuk menjalankan kegiatan usahanya.

5. KETENAGAKERJAANSampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sampai dengan saat ini BCU tidak memiliki tenaga kerja karena belum melaksanakan kegiatan usahanya sehingga tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan ketenagakerjaan.

E.5. ASJN


1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA OSS

a. Nomor Induk Berusaha Nomor Induk Berusaha (”NIB”) dengan nomor 9120213221483 tanggal 18 Desember 2019

atas nama ASJN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS,dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT ASURANSI JIWA NASIONALAlamat Perusahaan : Gedung Menara Jamsostek Menara Utara Lt. 3A, Jl. Jend. Gatot Subroto No.38, Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta SelatanNPWP : 82.184.140.0-012.000No. Telepon : 021-29181999No. Fax : 021-29181977Email : [email protected] KBLI : Asuransi Jiwa NasionalKode KBLI : 65111Status Penanaman : PMDNModal

Catatan: Sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Beusaha Terintegrasi secara Elektronik, NIB berlaku juga sebagai:1) Tanda Daftar Perusahaan dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang



bidang kepabeanan.

2. OTORITAS JASA KEUANGAN

ASJN telah memiliki Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-57/D.05/2017 tentang Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa kepada PT Asuransi Jiwa Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017.

50

3. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Sesuai dengan Surat Winarta IP Practice No. : 0066/WIP/ANS/TM/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, ASJN telah mengajukan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

Merek : NASIONAL LIFE INSURANCEKelas : 36Nomor Agenda : JID.2020.002304Tanggal Permintaan : 15 Januari 2020Pemohon : PT ASURANSI JIWA NASIONAL

4. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

a. Surat Keterangan Terdaftar ASJN nomor S-857KT/WPJ.04/KP.0703/2019 tanggal 13 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 1, Direktorat Jenderal Pajak, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : PT ASURANSI JIWA NASIONALNPWP : 82.184.140.0-012.000Alamat : Gedung Menara Jamsostek Menara Utara Lantai 3A, Jalan Jenderal Gatot Subroto No.38, Kuningan Barat, Mampang Prapatan.KlasifikasiLapanganUsaha : 65111–AsuransiJiwaKonvensionalKategori : BadanKewajiban pajak : PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 29, PPh Final, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 26.

b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 82.184.140.0-012.000, yang terdaftar atas nama ASJN.

c. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2018, tanggal 30 April 2018, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

NPWP : 82.184.140.0-012.000 Nama Wajib Pajak : PT ASURANSI JIWA NASIONAL Jenis Usaha : Asuransi Jiwa Periode Pembukuan : 0118 s.d 1218

5. PEMERINTAH DAERAH

a. Domisili Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019, ayat (2), menyatakan bahwa sebagai bukti komitmen Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka menciptakan iklim kemudahan berusaha di Propinsi DKI Jakarta, maka per tanggal 2 Mei 2019 menutup pelayanan non-perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha sebagai bentuk penyederhanaan prosedur persyaratan memulai usaha.

b. Izin Mendirikan Bangunan Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, ASJN tidak memiliki bangunan untuk

menjalankan kegiatan usahanya sehingga tidak perlu mengurus Izin Mendirikan Bangunan dan untuk menjalankan kegiatan usahanya, ASJN menyewa ruang kantor sesuai dengan Perjanjian Sewa Ruang di Gedung Menara Jamsostek Nomor: PER/31/022019 tanggal 01 Februari 2019, sebagaimana diubah dengan Kesepakatan Perpanjangan Sewa Ruang

51

Gedung Menara Jamsostek No. 72/LOI/BIJAK-ASURANSI JIWA NASIONAL/09.2019 tanggal 10 September 2019 yang dibuat oleh dan antara BPJS Ketenagakerjaan dan ASJN.

c. Izin Lingkungan Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, ASJN tidak memerlukan Izin lingkungan

atas nama ASJN untuk menjalankan kegiatan usahanya.

d. Izin Reklame Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, ASJN belum melakukan kegiatan usaha,

dan oleh karenanya tidak memiliki Izin Reklame atas nama ASJN.

6. KETENAGAKERJAAN

Bahwa berdasarkan Data Karyawan Periode Oktober 2019, ASJN memiliki 36 orang tenaga kerja. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Peraturan Perusahaan Perseroan telah membuat dan menetapkan Peraturan Perusahan berdasarkan Surat

Keputusan Direksi No.061/SK/Nas-BOD/IX-2019 tanggal 18 September 2019 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta nomor 2693 tanggal 9 September 2019 yang berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Bahwa peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan kerja antara Perseroan dengan tenaga kerja Perseroan yakni peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berikut peraturan-peraturan lainnya yang terkait.

b. Upah Minimum Propinsi Gaji atau upah yang dibayarkan oleh ASJN kepada tenaga kerja yang dipekerjakan oleh

ASJN berdasarkan keterangan Direksi ASJN adalah sebesar Rp 4.276.350,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) berdasarkan Slip Gaji tanggal 24 Januari 2020.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 yang berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2019, UMP tahun 2020 untuk Propinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp 4.276.349,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah) per bulan. Dengan demikian, ASJN telah memenuhi upah minimum Propinsi DKI Jakarta tahun 2020.

c. Asuransi Tenaga Kerja Bahwa sehubungan dengan program asuransi ketenagakerjaan pada PT BPJS (Persero),

berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nomor 170000000354948tanggal 03 Januari 2018, ASJN telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Berikut bukti Iuran BPJS Ketenagakerjaan ASJN:

• Berdasarkan Status Transaksi-Pembayaran Tagihan BPJSTK tanggal 19 Agustus2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Ketenagakerjaan bulan iuran Juli 2019 sebesar Rp 61.506.413,- (enam puluh satu juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga belas Rupiah).

• BerdasarkanStatusTransaksi-PembayaranTagihanBPJSTKtanggal23September2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Ketenagakerjaan bulan iuran Agustus 2019 sebesar Rp 61.870.561,- (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah).

52

• Berdasarkan Status Transaksi-Pembayaran Tagihan BPJSTK tanggal 8 Oktober 2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Ketenagakerjaan bulan iuran September 2019 sebesar Rp 61.870.561,- (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah).

• Berdasarkan Status Transaksi-Pembayaran Tagihan BPJSTK tanggal 5 November2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Ketenagakerjaan bulan iuran Oktober 2019 sebesar Rp 61.870.561,- (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah).

• Berdasarkan Status Transaksi-Pembayaran Tagihan BPJSTK tanggal 3 Desember2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Ketenagakerjaan bulan iuran November 2019 sebesar Rp 61.870.561,- (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah).

• Berdasarkan Status Transaksi-Pembayaran Tagihan BPJSTK tanggal 6 Januari2020 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Ketenagakerjaan bulan iuran Desember 2019 sebesar Rp 61.293.061,- (enam puluh satu juta dua ratu sebilan puluh tiga ribu enam puluh satu Rupiah).

Bahwa sehubungan dengan program asuransi kesehatan pada PT BPJS (Persero), berdasarkan Virtual Account BPJS Kesehatan Kode Badan Usaha nomor 00007511 tanggal 2 Oktober 2019, ASJN telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Berikut bukti Iuran BPJS Kesehatan ASJN:

• BerdasarkanE-PaymentBPJSKesehatanPTBankCentralAsia(Persero)Tbk,tanggal29 Juli 2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Kesehatan untuk bulan iuran Juli 2019 sebesar Rp 9.847.155,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima Rupiah).

• Berdasarkan E-Payment BPJS Kesehatan PT Bank Central Asia (Persero) Tbk,tanggal 26 Agustus 2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Kesehatan untuk bulan iuran Agustus 2019 sebesar Rp 9.847.155,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima Rupiah). Berdasarkan E-Payment BPJS Kesehatan PT Bank Central Asia (Persero) Tbk, tanggal 23 September 2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Kesehatan untuk bulan iuran September 2019 sebesar Rp 10.247.155,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima Rupiah).

• Berdasarkan E-Payment BPJS Kesehatan melalui virtual account PT Bank Negara Indonesia, Tbk, tanggal 7 Oktober 2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Kesehatan untuk bulan iuran Oktober 2019 sebesar Rp 11.070.106,- (sebelas juta tujuh puluh ribu seratus enam Rupiah).

• BerdasarkanE-PaymentBPJSKesehatanvirtualaccountPTBankNegaraIndonesia,Tbk, tanggal 5 November 2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Kesehatan untuk bulan iuran November 2019 sebesar Rp 11.720.106,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus enam Rupiah).

• BerdasarkanE-PaymentBPJSKesehatanvirtualaccountPTBankNegaraIndonesia,Tbk, tanggal 3 Desember 2019 yang menyebutkan bahwa ASJN telah melakukan setoran kepada BPJS Kesehatan untuk bulan iuran Desember 2019 sebesar Rp 12.667.156,- (dua belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam Rupiah).

53

d. Laporan Ketenagakerjaan Berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Senayan,

Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ASJN telah melaporkan Laporan Ketenagakerjaan dengan Perincian sebagai berikut:- Nomor Pelaporan : 12710.20190708.0001- Jenis Usaha : Asuransi Jiwa Konvesional- Kode Pendaftaran : 12710.65111.20180731.0-015- Tanggal Lapor : 08 Juli 2019- Kewajiban Lapor Kembali : 08 Juli 2020

• KEWAJIBAN PEMENUHAN ASJN SEBAGAI LEMBAGA ASURANSI

A. Pemenuhan ASJN Sehubungan dengan Pelaporan Bulanan dan Tahunan kepada OJK

1. Tanda Terima tanggal 29 April 2019 tentang penyampaian laporan tahunan 2018 ASJN kepada OJK.

2. Tanda Terima tanggal 4 Juli 2019 tentang penyampaian laporan bulan Juni 2019 ASJN kepada OJK.

3. Tanda Terima tanggal 8 Agustus 2019 tentang penyampaian laporan bulan Juli 2019 ASJN kepada OJK.

4. Tanda Terima tanggal 9 September 2019 tentang penyampaian laporan bulan Agustus 2019 ASJN kepada OJK.

5. Tanda Terima tanggal 8 Oktober 2019 tentang penyampaian laporan bulan September 2019 ASJN kepada OJK.

6. Tanda Terima tanggal 5 November 2019 tentang penyampaian laporan bulan Oktober 2019 ASJN kepada OJK.

7. Tanda Terima tanggal 9 Desember 2019 tentang penyampaian laporan bulan November 2019 ASJN kepada OJK.

8. Tanda Terima tanggal 8 Januari 2020 tentang penyampaian laporan bulan Desember 2019 ASJN kepada OJK.

B. Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan

Bahwa ASJN telah membuat Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan pada tanggal 07 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.

C. Pemenuhan ASJN Sehubungan dengan Good Corporate Governance dan Pengendalian Fraud

Bahwa ASJN telah menyampaikan laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan strategi anti fraud ke OJK berdasarkan surat ASJN nomor 73/NAS-BOD/04-2019 tanggal 29 April 2019 Perihal Penyampaian Laporan Tahunan PT Asuransi Jiwa Nasional.

D. Komite Investasi

ASJN telah membentuk Komite Investasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.04/SK/Nas-BOD/01-2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Komite Investasi, dengan susunan sebagai berikut:

Suharyono Hadisumarno : Direktur yang membawahi fungsi pengelolaan investasi Novendra : Investment Manager Vera Variha : Aktuaris Perusahaan

54

E. Komite Pengembangan Produk

ASJN telah membentuk Komite Pengembangan Produk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.02/SK/Nas-BOD/01-2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Komite Pengembangan Produk, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Suharyono Hadi Sumarno Anggota : Vera Variha Lukman Hakim Novendra Mario Max Sahusilawane Febriar Danang Sasongko

F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 76 tanggal 16 Desember 2019, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0374085 tanggal 17 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0243868.AH.01.11.TAHUN 2019 Tanggal 17 Desember 2019, dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 62 tanggal 22 Januari 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang sudah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0038918 tanggal 22 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0013745.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 22 Januari 2020. (“Akta No. 62/2020”), susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

: Paul Rachmat Wullur

Komisaris : Ang Hendra Setiawan Angkaw

DIREKSIDirektur Utama : Dimas Teguh Mulyanto, SE., Ak.Direktur : Chandra Sim

Berdasarkan Akta Nomor : 76 tanggal 16 Desember 2019, jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 5 (lima) tahun sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 16 Desember 2024.

55

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Paul Rachmat Wullur – Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 52 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1 Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Jakarta. Lulus tahun 1992.

Lahir di Jakarta, 13 September 1968. Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan sejak Desember 2019 – sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya: 2015 - 2018 : Senior Advisor di PT Sindunegaran Karya Sejahtera,

Jakarta1996 -2014 : Risk Manager Financial Institution di PT Bank Danamon

Indonesia Tbk, Jakarta1992 - 1996 : Credit Analyst di PT Bank Central Asia Tbk, Jakarta

Ang Hendra Setiawan Angkaw – Komisaris

Komisaris, 35 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1 Informatika, STMIK IBES, Jakarta. Lulus tahun 2010.

Lahir di Jakarta, 14 November 1985. Mulai menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Desember 2019 – sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya: 2012 - 2019 : Head Accounting di PT Agung Sedayu Group, Jakarta2011-2012 :AccountReceivable staff di PTAngkasa IndahMitra,

Jakarta

Direksi

Dimas Teguh Mulyanto, SE., Ak. – Direktur Utama

Direktur Utama, 46 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1 Ekonomi, Universitas Brawijaya, Jakarta. Lulus tahun 1999.

Lahir di Jakarta, 14 Mei 1974. Menjabat Sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Desember 2019 – sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya: 2016 – sekarang : Komisaris Utama di PT Indium Dinamika Solusindo 2015 - 2016 : Senior Associate Director di Strategic Partnership 2014 - 2015 : Direktur di PT Asuransi Rama Satria Wibawa 2010 - 2014 : Direktur Keuangan di PT ACE Jaya Proteksi 2008 - 2010 : Financial Controller di PT Asuransi Cigna 2007 – 2008 : Financial Accounting and Treasury Manager di PT

British Amercan Tobbaco Tbk 2005 – 2007 : Senior Manager Assurance di Ernst & Young, Indonesia

56

2004 – 2005 : Senior Associate di Ernst & Young, Sydney Australia 2001 – 2003 : Senior Associate di Pricewaterhouse Coopers,

Indonesia 1998 - 2001 : Senior Associate di Deloitte & Touche, Indonesia

Chandra Sim – Direktur (dan Sekretaris Perusahaan/Corporate Secre-tary)

Direktur, 38 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S2 Manajemen, Universitas Tarumanegara, Jakarta. Lulus tahun 2017.

Lahir di Jambi, 7 November 1982. Mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Desember 2019 – sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya: 2017 – 2019 : Manager Keuangan dan Akuntansi di Grup Lotus 2016 - 2017 : Senior Accountant di British School Jakarta 2011 - 2016 : Manager Keuangan, Pajak dan Akuntansi di PT Dunia

Button Indonesia 2009 - 2011 : Supervisor Keuangan di PT Selera Pangeran Jayakarta

(The Duck King) 2005 - 2009 : Finance Controller and Accounting di Grup Wijaya

Machinerry 2004-2005 : Staff Audit di Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan

Santosa

Tidak ada hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan POJK No. 33/2014.

Tidak terdapat kepentingan lain kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Penerapan Tata Kelola Perseroan dengan standar yang terbaik merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran telah dimasukkan ke dalam nilai dan visi dan misi Perseroan.

Dalam menerapkan Tata Kelola Perseroan, Perseroan telah memiliki 1 (satu) Komisaris Independen, Sekretaris Perseroan, Komite Audit, serta Unit Audit Internal. Fungsi Unit Audit Internal akan melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai persiapan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi, sistem untuk pengendalian internal dan sistem untuk manajemen risiko.

57

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Dewan Komisaris sesuai dengan Akta No. 76/2019, Dewan Komisaris telah melakukan:

1. Pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan, pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.

2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Dewan Komisaris melakukan :1. Perhitungan besarnya remunerasi Komisaris dan Direksi, dengan mempertimbangkan

tugas,tanggung jawab dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan kinerja Perseroan.

2. Besarnya remunerasi Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam RUPS.

Remunerasi yang dibayarkan kepada Komisaris per tanggal, 31 Oktober 2019 sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah), 31 Desember 2018 sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah) dan 31 Desember 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi per tanggal, 31 Oktober 2019 sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah), 31 Desember 2018 sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta Rupiah) dan 31 Desember 2017 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah).

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Dewan KomisarisSejak pengangkatan, Dewan Komisaris Perseroan belum melakukan rapat, tetapi Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

DireksiDireksi sesuai dengan POJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Direksi sesuai dengan Akta No. 76/2019 tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai anggaran dasar.

2. Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan anggaran dasar Perseroan.

3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Frekuensi Rapat DireksiSejak pengangkatan, Direksi belum melakukan rapat, tetapi Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

58

Dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi Perseroan, kedepannya Perseroan akan mengikutsertakan Direksi Perseroan dalam seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Sekretaris Perseroan

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 35/2014, Perseroan telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/BMA-DIR/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), dimana Perseroan telah menunjuk Chandra Sim untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), saat ini Chandra Sim menjabat sebagai Direktur Perseroan. Riwayat hidup dan kerja Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada halaman 67 di Bab VIII.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan sebagai berikut:1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang

PasarModal;2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi

ketentuanperaturanperundang-undangandibidangPasarModal;3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang

meliputi :- keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs

webPerseroan;- penyampaianlaporankepadaOJKtepatwaktu;penyelenggaraandandokumentasiRUPS;- penyelenggaraandandokumentasirapatDireksidan/atauDewanKomisaris;dan- pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Sona Topas Tower, Lantai 9Jl. Jend. Sudirman Kav. 26Jakarta Selatan 12920

No. Telephone : +62 21 29110880No. Fax : +62 21 29110881Alamat E-mail : [email protected]

Sampai saat ini belum ada program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Corporate Secretary, kedepannya Perseroan berencana untuk mengikuti training dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk tim komite audit yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/BMA-DEKOM/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang berlaku efektif sejak tanggal 17 Desember 2019, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan Komite Audit adalah sama dengan Dewan Komisaris, yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Paul Rachmat WullurUsia : 52 TahunKewarganegaraan : Indonesia

59

Pengalaman Kerja Paul Rachmat Wullur dapat dilihat pada halaman 66 di Bab VIII.

Anggota : Ferry LaksmanaUsia : 29 TahunKewarganegaraan : IndonesiaPengalaman kerja : • 2018-Sekarang : Accounting diPTRafflesSinergi

• 2015-2018 : Accounting di PT Sampoerna Agro Tbk• 2013-2015 : Internal Audit di PT Terang Dunia Internusa

Anggota : David Christian Elisa DengahUsia : 28 TahunKewarganegaraan : IndonesiaPengalaman kerja : • 2018–sekarang

• 2016-2018::

Accounting di PT Wiratama Sukses AbadiAccounting PT Sinar Cahaya Indonesia

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 23 Januari 2020 yang berlaku efektif sejak tanggal 17 Desember 2019 telah sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit yang mengatur hal-hal sebagai berikut:a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada

publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkaitdenganinformasikeuanganPerseroan;

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yangberhubungandengankegiatanusahaPerseroan;

c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen danAkuntanatasjasayangdiberikan;

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkanpadaindependensi,ruanglingkuppenugasan,danimbalanjasa;

e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaantindaklanjutolehDireksiatastemuanauditorinternal;

f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi,jikaPerseroantidakmemilikifungsipemantauanrisikodibawahDewanKomisaris;

g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuanganPerseroan;

h. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untukmemastikansemuarisikoyangpentingtelahdipertimbangkan;dan

i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.Pelaporan Komite Audit :a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang

diberikan;b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang

diungkapkandalamLaporanTahunanPerseroan;c. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai

pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit daiam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerjasetelahpengangkatanataupemberhentian;

d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.

Wewenang Komite Audit:a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber

daya Perseroan yang diperlukan.b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan

fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

60

c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaantugasnya(jikadiperlukan);dan

d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Sejak pengangkatan, Komite Audit belum melakukan rapat, tetapi Komite Audit berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Pada tanggal 17 Desember 2019, Perseroan membentuk Komite Audit sehingga saat ini belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk unit audit internal yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 56/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/BMA-DIR/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang berlaku efektif sejak tanggal 18 Desember 2019, sebagaimana termaksud dalam Surat Penunjukan tersebut, Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Erwin Subianto sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 18 Desember 2019.

Erwin Subianto merupakan Warga Negara Indonesia, 36 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan S1 dari Universitas Trisakti, Jakarta.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Erwin Subianto :2016 – sekarang : Finance, Accounting dan Tax Assistant Manager di PT Hyundai Elevator

Indonesia2012 – 2016 : Accounting Supervisor di PT Trans Power Marine Tbk2011 – 2012 2008 – 2011

::

Accounting Supervisor di PT Media Nusantara Citra TbkAccounting Supervisor PT Bayan Resources Tbk

2006 – 2008 : Senior Audit di KAP Abdi Ichjar, BAP & Rekan

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan Pasal 9 POJK No. 56/2015 tanggal 18 Desember 2015 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal paling kurang meliputi:a. Menyusundanmelaksanakanrencanaauditinternaltahunan;b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko

sesuaidengankebijakanPerseroan;c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan,

akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;

d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semuatingkatmanajemen;

e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan DewanKomisaris;

f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;

g. BekerjasamadenganKomiteAudit;h. Menyusunprogramuntukmengevaluasimutukegiatanauditinternalyangdilakukannya;dani. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

61

Wewenang Unit Audit Internal:a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan

fungsinya;b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite

AuditsertaanggotadariDireksi,DewanKomisaris,dan/atauKomiteAudit;c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau

KomiteAudit;dand. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan Penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam system dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat Perseroan No. 002/BMA-DEKOM/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang berlaku efektif sejak tanggal 17 Desember 2019, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Paul Rachmat WullurUsia : 52 TahunKewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Paul Rachmat Wullur dapat dilihat pada halaman 66 di Bab VIII.

Anggota : Maya Noorita SugandhyUsia : 51 TahunKewarganegaraan : IndonesiaPengalaman kerja : • 2018-Sekarang : HRD Manager PT Bhakti Multi Artha Tbk

• 2017-2018 : HRD Manager PT Sinar Mentari Indonesia• 2009-2017 : Recruitment & Training Supervisor di PT Inti

Steel Oriental• 2006-2009 : Branch Service Operation Supervisor di Bank

OCBC• 2002-2006 : Pemimpin Layanan Nasabah di Bank Mega

Anggota : SuvieUsia : 45 TahunKewarganegaraan : IndonesiaPengalaman kerja : • 2008–sekarang : Recruitment & Training Manager PT Sinar

Cahaya Indonesia• 2000–2007• 1996–2000

::

Finance Accounting di PT Fondaco MitratamaAccounting Staff di PT AE Automotindo Utama

62

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:1. Dalam Bidang Remunerasi

a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisairs mengenai :1) StrukturRemunerasi;2) KebijakanatasRemunerasi;dan3) Besaran atas Remunerasi.

b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Dalam Bidang Nominasia. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :

1) KomposisijabatananggotaDIreksidan/atauanggotaDewanKomisaris;2) Kebijakandankriteriayangdibutuhkandalamprosesnominasi;dan3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota DIreksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Sejak pengangkatan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan rapat, tetapi Komite Nominasi dan Remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 34/2014.

Pada tanggal 17 Desember 2019, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga saat ini belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

H. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi berbagai macam risiko usaha yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya pengelolaan risiko tidak kalah penting bagi Perseroan guna mencapai targettarget yang akan dicapai. Pengelolaan risiko secara sistematis, yang dimulai dengan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, monitor, dan kemudian pelaporan risiko,dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Tahap identifikasi risikodimulaidengan tahapmengidentifikasi faktorpenyebab risiko.Kemudiandilanjutkan dengan tahap mengukur nilai risiko untuk menentukan nilai yang bisa diterima dan batas toleransi terhadap risiko tersebut. Tahap pengendalian dan monitor risiko dilakukan untuk memantau dan mengkaji risiko sesuai nilai dan batas tersebut. Kemudian secara berkala, proses pelaporan dan pengkajian ulang risiko dilakukan untuk mencapai manajemen risiko yang lebih baik.

Sebagai perusahaan induk yang memiliki Entitas Anak perusahaan asuransi jiwa dan bagian dari lembaga keuangan non-bank, Entitas Anak wajib menerapkan metode manajemen risiko yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa regulasi yang menjadi landasan Entitas Anak dalam menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang tepat dan komprehensif antara lain : a. POJK Nomor 17/POJK.03/2014 dan SEOJK nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan

ManajemenRisikoTerintegrasiBagiKonglomerasiKeuangan;b. POJK Nomor 10/POJK.05/2014 dan SEOJK nomor 05/SEOJK.05/2015 tetang Penilaian Tingkat

RisikoLembagaJasaKeuanganNon-BankSyariah;c. SEOJK nomor 03/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Asuransi dan

PerusahaanReasuransi;d. POJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

63

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Risiko Sebagai Perusahaan Induk Perseroan akan selalu memperhatikan kinerja Entitas Anak dan melakukan evaluasi atas kinerja

tersebut. Selain itu Perseroan juga selalu melakukan pertimbangan dalam investasi ke Entitas AnakmulaidariprofitabilitasdannilaitambahbagiPerseroan.

2. Risiko Kesalahan Dalam Menganalisa Peluang Bisnis Perseroan akan selalu melakukan penelaahan terhadap peluang bisnis yang akan dijalankan

bagi Entitas Anak dan melakukan pengawasan dalam kinerja Entitas Anak.

3. Risiko Penghentian Ijin Usaha Entitas Anak Perseroan akan selalu memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku terhadap ijin

usaha Entitas Anak dan selalu berusaha untuk memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan tersebut.

4. Risiko Kelangkaan Sumber Daya Perseroan dan Entitas Anak akan selalu menjaga setiap sumber daya yang dimiliki baik sumber

daya manusia maupun sumber daya keuangan. Untuk sumber daya manusia Perseroan akan menjaga tenaga ahli yang dimiliki oleh Entitas Anak dan juga mencetak sumber daya manusia yang berkualitas melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Selain itu untuk sumber daya keuangan, Perseroan akan terus menjaga kecukupan modal dan meningkatkan modal kerja melalui pasar modal.

5. Risiko Gagal Bayar Perseroan melakukan reasuransi sebagai langkah untuk mengurangi risiko terhadap gagal

bayar. Selain itu Perseroan juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana premi sehingga memiliki cadangan yang cukup untuk memenuhi pembayaran kepada tertanggung.

6. Risiko Persaingan Perseroan terus meningkatkan nilai tambah dari produk dan layanan jasa keuangan yang dimiliki.

Selain itu Perseroan juga aktif untuk melakukan review terhadap posisi Perseroan dalam bidang layanan jasa keuangan untuk mengatur strategi usaha yang tepat.

7. Risiko Investasi Perseroan akan memperhitungan dan menganalisa setiap risiko dan kemungkinan yang

mungkin akan dialami dalam setiap investasi atau aksi korportasi yang akan dilakukan.

8. Risiko Perubahan Teknologi Perseroan akan selalu memperhatikan perkembangan teknologi dan perkembangan industry

dan mempertimbangkan manfaat dan biaya yang harus dikeluarkan dalam penerapan teknologi baru.

9. Risiko Kondisi Sosial, Politik dan Perekonomian Indonesia. Perseroan akan selalu mencermati perubahan kondisi sosial, politik dan perekonomian

Indonesia. Apabila terjadi perubahan yang signifikan dan berpengaruh terhadap kegiatanoperasional Perseroan, maka Perseroan akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada.

10. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum. Perseroan memiliki bagian legal yang mengurusi kontrak dan ijin usaha Perseroan. Selain itu

Perseroan juga menggunakan jasa konsultan hukum untuk melakukan penelaahan terhadap kontrak-kontrak yang akan dan sedang dijalankan oleh Perseroan.

64

11. Risiko Peraturan Perundang – Undangan. Perseroan akan selalu mencermati perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi perubahan yang signifikan dan berpengaruh terhadap kegiatan operasionalPerseroan, maka Perseroan akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada.

I. STRUKTUR ORGANISASI

R U P S

Direktur Utama

Sekretaris Perusahaan

Audit Internal

Manager Operasional

Manager HRD Manager Keuangan dan Akuntansi

D e w a n K o m i s a r i s

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Audit

Staff Operasional

Staff HRD Staff Keuangan dan Akuntansi

Direktur

J. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya.

Perseroan memberikan fasilitas kepada karyawannya meliputi tunjangan perawatan dan pengobatan kesehatan, upah selama sakit, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian bukan kecelakaan kerja, istirahat mingguan dan harian, cuti hamil, keselamatan kerja dan perlengkapan kerja, pemberian fasilitas Kendaraan Dinas untuk pekerja dengan jabatan tertentu dan Program Pelatihan dan Pengembangan secara internal untuk kebutuhan khusus dan apabila secara internal tidak memadai maka akan diadakan secara eksternal.

Sehubungan dengan program asuransi ketenagakerjaan pada PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan, Perseroan memiliki Sertifikat Badan Penyelenggara JaminanSosial (BPJS) Ketenagakerjaan Nomor 190000000893224 tanggal 19 Desember 2019.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), yang mewajibkan pemberi kerja secara bertahap untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan. Berdasarkan Virtual Account BPJS Kesehatan Perseroan Nomor: 8988890000013630, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

65

Sehubungan dengan Wajib Lapor Tenaga Kerja Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Perseroan telah melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan nomor Pendaftaran 12920.70209.20200114.0-001 tanggal lapor 15 Januari 2020 dan jenis usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, dengan kewajiban lapor kembali tanggal 15 Januari 2021.

Perseroan memberikan upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan saat ini Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki serikat pekerja, tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan pegawai yang memiliki keahlian khusus, yang apabila pegawai tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Berikut komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan, jabatan, usia, aktivitas utama, lokasi dan status per 31 Oktober 2019 adalah sebagai berikut:

a. Komposisi Karyawan Perseroan

Pendidikan31 Oktober 31 Desember

2019 2018 2017S1 6 - -Jumlah 6 - -

Jabatan 31 Oktober 31 Desember

2019 2018 2017Manajer 2 - -Staf 4 - -Jumlah 6 - -

Usia31 Oktober 31 Desember

2019 2018 201720-30 4 - -31-40 2 - -70 6 - -

Aktivitas Utama

31 Oktober 31 Desember

2019 2018 2017MANAJER 2 - -HRD & GA 2 - -FINANCE & ACCOUNTING 2 - -Jumlah 6 - -

Lokasi


2019 2018 2017Kantor Pusat 6 - -Jumlah 6 - -

66

Status


2019 2018 2017Tetap - - -Tidak Tetap 6 - -Jumlah 6 - -

Catatan :Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan status karyawan Perseroan sudah pegawai tetap.

b. Komposisi Karyawan Entitas Anak

• ASJN

Pendidikan31 Oktober 31 Desember

2019 2018 2017S2 4 4 3S1 20 15 8Diploma 5 4 2SMA 6 7 4SMP / SD 2 1 2Jumlah 37 31 19

Jabatan31 Oktober 31 Desember

2019 2018 2017Senior Vice President 2 2 2Asistant Vice Presindent 1 - -Senior Manager 5 6 5Manager 2 - 1Junior Manager 1 1 1Junior Assistant Manager 3 1 -Senior Supervisor 2 1 -Supervisor 3 4 3Junior Supervisor 3 2 -SeniorStaff 3 2 -Staff 1 3 1JuniorStaff 6 3 1ClericalStaff 5 6 5Jumlah 37 31 19

Usia31 Oktober 31 Desember

2019 2018 2017>50 2 - -20-30 14 15 631-40 10 8 641-50 11 8 7Jumlah 37 31 19

67

Aktivitas Utama


2019 2018 2017Aktuaria 4 4 2Operasional 7 6 2HR 2 2 2GA 5 6 5IT 4 3 2Legal 2 2 -Internal Audit 1 1 1Marketing 7 3 2Investasi 1 1 1Finance & Accounting 2 1 1Marketing Comunication 1 1 -Trainin & Development 1 1 1Jumlah 37 31 19

Lokasi


2019 2018 2017Kantor Cabang/Kebun/Pabrik - - -Kantor Pusat 37 31 19Jumlah 37 31 19

Status


2019 2018 2017Tetap 32 17 19Tidak Tetap 5 14 -Jumlah 37 31 19

K. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:

Nama/PT SDM CMU Perseroan BFI NIP BCU ASJNDimas Teguh Mulyanto D D DU D D D KUChandra Sim - - D - - - -Paul Rachmat Wullur - - KU/KI - - - -Ang Hendra Setiawan Angkaw K K K K K K -

Rudy Purnomo - - - - - - -Liem Sien Lan - - - - - - -Kukuh Prihadi - - - - - - DULaksmi Dewi - - - - - - DSuharyono Hadisumarno - - - - - - DKDani Hamdani - - - - - - KISetyo Gutomao - - - - - - KI

Keterangan : KU = Komisaris Utama K = Komisaris KI = Komisaris Independen

DU = Direktur Utama D = Direktur DK = Direktur Kepatuhan

68

DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM

N N A ** S D M

Rudy 99,90%*

Liem 0,10%

PERSEROAN

B F I

N I P

A S J N

B C U

10,00%90,00%

99,00%

1,00%

99,00%1,00%

99,00%

1,00%

99,00%1,00%

Keterangan: * Rudy merupakan Ultimate Shareholder PT Bhakti Multi Artha Tbk. ** NNA merupakan pengendali dari PT Bhakti Multi Artha Tbk.

L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

L.1. PT Nasional Niaga Abadi (“NNA”)

UMUM

NNA adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT NASIONAL NIAGA ABADI”, yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian NNA nomor 136 tanggal 19 Mei 2017, dibuat oleh ARDI KRISTIAR, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor 05/MPDN.JKT.SELATAN/CT/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah ditunjuk sebagai pengganti dari YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0023544.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 23 Mei 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0066011.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 23 Mei 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 63 tanggal 8 Agustus 2017, Tambahan Berita Negara nomor 33721 tahun 2017. (Akta No. 136/2017).

69

Nama Perseroan berubah menjadi “PT CAKRAWALA MEGA UTAMA” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham NNA nomor 1260 tanggal 24 September 2019 dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0074301.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 September 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0178106.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 24 September 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara nomor 49560 tahun 2019. (Akta No. 1260/2019).

Nama Perseroan berubah menjadi “PT NASIONAL NIAGA ABADI” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham NNA nomor 1442 tanggal 21 November 2019 dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0096978.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 22 November 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0224999.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 November 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara nomor 49562 tahun 2019. (Akta No. 1442/2019).

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha NNA adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan NNA ialah berusaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen lainnya.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, NNA Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:- Aktivitas kantor pusat mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang

lain atau enterprise;pengusahaanstrategiatauperencanaanorganisasidanpembuatankeputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuandan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia;prencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayananmasyarakatdalamperencanaan,pengorganisasian,efisiendanpengawasan,informasi manajemen dan lain-lain.

Saat ini NNA belum beroperasi secara komersial.

70

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan NNA adalah sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Disetor : Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:


Nilai Nominal Rp 1.000.000,-setiap sahamModal Dasar 20.000 20.000.000.000 -Modal Ditempatkan dan Disetor PenuhRudy Purnomo 4.999 4.999.000.000 99,98Liem Sien Lan 1 1.000.000 0,02Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000 5.000.000.000 100,00Saham dalam portepel 15.000 15.000.000.000

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris NNA adalah sebagai berikut:

Direksi:Direktur : Dimas Teguh Mulyanto

Dewan Komisaris:Komisaris : Ang Hendra Setiawan Angkawijaya

L.2. PT Surya Duta Mas (“SDM”)

UMUM

SDM adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT NASIONAL MITRA ABADI”, yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian SDM nomor 135 tanggal 19 Mei 2017, dibuat di hadapan ARDI KRISTIAR, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor 05/MPDN.JKT.SELATAN/CT/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah ditunjuk sebagai pengganti dari YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0023398.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 23 Mei 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0065837.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 23 Mei 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 63 tanggal 8 Agustus 2017, Tambahan Berita Negara nomor 33719 tahun 2017. (Akta No. 135/2017).

71

Nama Perseroan berubah menjadi “PT SURYA DUTA MAS” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SDM nomor 1259 tanggal 24 September 2019 dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0074300.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 September 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0178105.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 24 September 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara nomor 49561 tahun 2019. (Akta No. 1259/2019).

Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir menyetujui perubahan nama SDM, menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SDM, menyetujui peningkatan modal dasar SDM, modal ditempatkan dan modal disetor dalam SDM dan memutuskan dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris SDM yang lama serta mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris SDM yang baru berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SDM nomor 1259 tanggal 24 September 2019 dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0074300.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 September 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0178105.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 24 September 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara nomor 49561 tahun 2019. (Akta No. 1259/2019).

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SDM adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan SDM ialah berusaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen lainnya.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SDM Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:- Aktivitas kantor pusat mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang



Saat ini SDM belum beroperasi secara komersial.

72

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan SDM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Disetor : Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).



Nilai Nominal Rp 1.000.000,-setiap sahamModal Dasar 20.000 20.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor PenuhRudy Purnomo 4.999 4.999.000.000 99,98Liem Sien Lan 1 1.000.000 0,02Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000 5.000.000.000 100,000Saham dalam portepel 15.000 15.000.000.000


SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SDM adalah sebagai berikut:



M. INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK

No Nama Perusahaan

Kegiatan Usaha Tahun Pendirian

Tahun Penyertaan Domisili Status

OperasionalPersentase Kepemilikan

1 BFIJasa

Konsultasi Manajemen



99,00%

2 NIP

Jasa Konsultasi Manajemen dan Aktivitas Perusahaan

Holding

2017 2017 Jakarta

Belum beroperasi komersial 99,00%

3 BCUJasa




99,00%


1 ASJN Asuransi Jiwa Nasional 2017 2017 Jakarta Beroperasi

Komersial 99,00%

73

1. PT Bhakti Fintek Indonesia (“BFI”)

UMUM

BFI adalah suatu Perseroan Terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama “PT BHAKTI FINTEK INDONESIA”, yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian BFI nomor 1328 tanggal 25 September 2019, dibuat oleh ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian BFI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0049393.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 26 September 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0179744.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 26 September 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara nomor 49554 tahun 2019. (“Akta No. 1328/2019”).

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BFI adalah sebagai berikut:

1. Berusaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen lainnya.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BFI dapat melakukan kegiatan usaha

sebagai berikut:a. Aktifitaskantorpusatmencakuppengawasandanpengelolaanunit-unitperusahaanyang

lainatauenterprise;pengusahaanstrategiatauperencanaanorganisasidanpembuatankeputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

b. Aktivitasi konsultasi manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaanstrategidanorganisasi;keputusanberkaitandengankeuangan;tujuandankebijakanpemasaran;perencanaan,penjadwalandanpengontrolanproduksi.Penyediaanjasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untukusahadanpelayananmasyarakatdalamperencanaan,pengorganisasian,efisiensidan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

BFI saat ini belum menjalankan kegiatan usaha secara komersial.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BFI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 400 (empat ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Disetor : Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

74



Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap sahamModal Dasar 400 400.000.000 -Modal Ditempatkan dan Disetor PenuhPerseroan 99 99.000.000 99,00NNA 1 1.000.000 1,00Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 100 100.000.000 100,00Saham dalam portepel 300 300.000.000 -


SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BFI pada saat ini adalah sebagai berikut:


Dewan Komisaris:Komisaris : Ang Hendra Setiawan Angkaw

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan penting BFI untuk periode dua bulan sejak tanggal 25 September 2019 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli dan ditanda tangani oleh HelmiansyahIrawandenganopinitanpamodifikasian.


Nama Akun 31 Oktober2019

Jumlah Aset 110Jumlah Liabilitas 10Jumlah Ekuitas 100Penjualan Neto -Beban Pokok Penjualan -LABA BRUTO -Beban Penjualan -Beban umum dan administrasi -Pendapatan Usaha Lainnya -Beban Usaha Lainnya -LABA USAHA -Beban Keuangan -Pendapatan KeuanganBebanpajakfinalterkaitpendapatankeuangan -

LABA (RUGI) PERIODE/ TAHUNBERJALAN SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN -MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN - NETO -LABA (RUGI) NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN -LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/ TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK -LABA (RUGI) KOMPREHENSIF NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN -

PendapatanKontribusi pendapatan BFI terhadap Perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar 0%.

75

2. PT Nasional Investindo Perkasa (“NIP”)

UMUM

NIP adalah suatu Perseroan Terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama “PT NASIONAL INVESTINDO PERKASA”, yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian NIP nomor 161 tanggal 26 Mei 2017, dibuat oleh ARDI KRISTIAR, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor 05/MPDN.JKT.SELATAN/CT/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah ditunjuk sebagai pengganti dari YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian NIP dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0024197.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 26 Mei 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0067933.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 26 Mei 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 63 tanggal 8 Agustus 2017, Tambahan Berita Negara nomor 33728 Tahun 2017. (“Akta No. 161/2017”).

Anggaran Dasar tersebut mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham NIP nomor 653 tanggal 11 November 2019, dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar NIP dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0093743.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 13 November 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0217954.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 13 November 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019 Tambahan Berita Negara nomor 49563 tahun 2019,dalam hal ini telah diambil keputusan yaitu perubahan maksud dan tujuan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha NIP adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan NIP ialah berusaha dalam bidang konsultasi manajemen-lainnya dan aktivitas perusahaan holding.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas NIP dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:− Aktivitaskonsultasimanajemenlainnyamencakupketentuanbantuannasihat,bimbingan

dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuandan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia;perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayananmasyarakatdalamperencanaan,pengorganisasian,efisiensidanpengawasan,informasi manajemen dan lain-lain.

− Aktivitasperusahaanholding, yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. ”holding companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

NIP saat ini belum menjalankan kegiatan usaha secara komersial.

76

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham NIP adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 155.000 (seratus lima puluh lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Disetor : Rp 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 155.000 (seratus lima puluh lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).



Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap sahamModal Dasar 600.000 600.000.000.000 -Modal Ditempatkan dan Disetor PenuhPerseroan 153.450 153.450.000.000 99,00NNA 1.550 1.550.000.000 1,00Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 155.000 155.000.000.000 100,00Saham dalam portepel 445.000 445.000.000.000 -


SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris NIP pada saat ini adalah sebagai berikut:




Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan penting NIP Konsolidasian untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 (dengan angka perbandingan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018) (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk periode delapan bulan sejak tanggal 26 Mei 2017 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli dan ditanda tangani oleh Helmiansyah Irawan denganopinitanpamodifikasian.

77


Nama Akun31 Oktober 31 Oktober 31 Desember 31 Desember

2019(10 bulan)

2018(10 bulan)

2018(12 bulan)

2017(8 bulan)

Jumlah Aset 382.736 - 238.348 203.452Jumlah Liabilitas 220.623 - 80.918 46.881Jumlah Ekuitas 162.113 - 157.431 156.571Pendapatan 40.484 23.934 45.353 21.417Beban Usaha (41.745) (31.137) (49.891) (25.137)LABA KOTOR - - - -Beban Penjualan (79) (35) (38) (1)Beban umum dan administrasi (20.145) (16.500) (20.059) (4.938)Pendapatan Usaha Lainnya 4.628 4.426 5.298 3.695Beban Lainnya (249) (19) (23) (2)LABA USAHA - - - -Beban Keuangan - - - -Pendapatan KeuanganBebanpajakfinalterkaitpendapatankeuangan

- - - -

LABA (RUGI) PERIODE/ TAHUN BERJALAN SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN

3.115 (2.798) 733 (27)

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN - NETO 119 50 60 49

LABA (RUGI) NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN 3.235 (2.748) 793 21

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK

1.447 55 67 -

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN 4.682 (2.693) 860 21

PendapatanKontribusi pendapatan NIP terhadap Perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar 0%.


Jumlah AsetPada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Aset NIP adalah sebesar Rp 382.736 juta meningkat sebesar Rp 144.388 juta atau 60,58% dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp 238.348 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan deposito berjangka sebesar Rp 145 juta.

Jumlah LiabilitasPada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Liabilitas NIP adalah sebesar Rp 220.623 juta meningkat sebesar Rp 139.705 juta atau 172,65% dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp 80.918 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain sebesar Rp 139.705 juta.

Jumlah PendapatanPada tanggal 31 OKtober 2019, Jumlah Pendapatan NIP adalah sebesar Rp 40.484 juta meningkat sebesar Rp 16.550 juta atau 69,15% dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp 23.934 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan hasil investasi sebesar Rp 18.356 juta.

Jumlah Beban UsahaPada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Beban Usaha NIP adalah sebesar Rp (41.745) juta meningkat sebesar Rp (10.608) juta atau 34,07% dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp (31.137) juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Asuransi sebesar Rp (3.513) juta, Beban Umum dan Administrasi sebesar Rp (3.645) juta dan Beban Akuisisi sebesar Rp (3.405) juta.

78

Jumlah Laba Sebelum Manfaat PajakPada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Laba Sebelum Manfaat Pajak NIP adalah sebesar Rp 3.115 juta meningkat sebesar Rp 5.913 juta dibandingkan 3 Oktober 2018 sebesar Rp (2.798) juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Jumlah Pendapatan sebesar Rp 16.550 juta.

Jumlah Laba Neto Tahun BerjalanPada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Laba Neto Tahun Berjalan NIP adalah sebesar Rp 3.235 juta meningkat sebesar Rp 5.983 juta dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp (2.748) juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Jumlah Pendapatan sebesar Rp 16.550 juta.

Jumlah Laba Komprehensif Neto Tahun BerjalanPada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Laba Komprehensif Neto Tahun Berjalan NIP adalah sebesar Rp 4.682 juta meningkat sebesar Rp 7.374 juta dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp (2.693) juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Jumlah Pendapatan sebesar Rp 16.550 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah LiabilitasPada tanggal 31 Desember 2018, Jumlah Liabilitas NIP adalah sebesar Rp 80.918 juta meningkat sebesar Rp 34.037 juta atau 72,60% dibandingkan 31 Desember 2017 sebesar Rp 46.881 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas kontrak asuransi sebesar Rp 38.155 juta.

3. PT Bhakti Cahaya Utama (“BCU”)

UMUM

BCU adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama “PT BHAKTI CAHAYA UTAMA”, yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian BCU nomor 1327 tanggal 25 September 2019, dibuat oleh ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Cirebon, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum BCU berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 0049394.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0179747.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 September 2019, serta telah menerima Berita Negara Nomor 101 tanggal 17 Desember 2019 dan Tambahan Berita Negara Nomor 49556 Tahun 2019. (“Akta No. 1327/2019”).

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BCU adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari BCU ialah berusaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen lainnya.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BCU dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:- Aktifitaskantorpusatmencakuppengawasandanpengelolaanunit-unitperusahaanyang


79


BCU saat ini belum menjalankan usaha secara komersial.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BCU adalah sebagai berikut: Modal Dasar : Rp 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) terbagi atas 400 (empat ratus)

saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Disetor : Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).



Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap sahamModal Dasar 400 400.000.000 -Modal Ditempatkan dan Disetor PenuhPerseroan 99 99.000.000 99,00NNA 1 1.000.000 1,00Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 100 100.000.000 100,00Saham dalam portepel 300 300.000.000 -


SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCU pada saat ini adalah sebagai berikut:




Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan penting BCU untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 (dengan angka perbandingan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018) (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk periode delapan bulan sejak tanggal 23 Mei 2017

80

(Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli dan ditanda tangani oleh Helmiansyah Irawan dengan opini tanpamodifikasian.


Nama Akun31 Oktober

2019Jumlah Aset 110Jumlah Liabilitas 10Jumlah Ekuitas 100Penjualan Neto -Beban Pokok Penjualan -LABA BRUTO -Beban Penjualan -Beban umum dan administrasi -Pendapatan Usaha Lainnya -Beban Usaha Lainnya -LABA USAHA -Beban Keuangan -Pendapatan KeuanganBebanpajakfinalterkaitpendapatankeuangan -

LABA (RUGI) PERIODE/ TAHUNBERJALAN SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN -MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN - NETO -LABA (RUGI) NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN -LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK -LABA (RUGI) KOMPREHENSIF NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN -

Pendapatan Kontribusi pendapatan BCU terhadap Perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar 0%.

4. PT Asuransi Jiwa Nasional (“ASJN”)

UMUM

ASJN adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT ASURANSI JIWA NASIONAL”, yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian ASJN nomor 164 tanggal 26 Mei 2017, yang dibuat oleh ARDI KRISTIAR, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor 05/MPDN.JKT.SELATAN/CT/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 telah ditunjuk sebagai pengganti dari YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum ASJN dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0024214.AH.01.01. TAHUN 2017 tanggal 26 Mei 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0067969.AH.01.11. TAHUN 2017 tanggal 26 Mei 2017, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 65 tanggal 15 Agustus 2017, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 33891 Tahun 2017. (“Akta No. 164/2017”).

Anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ASJN yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2019, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 73 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat oleh YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar ASJN dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0105836.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-0243859.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 17 , sampai dengan saat ini Berita Negara dan Tambahan Berita Negara sedang dalam proses pengurusan;yangmenyetujuimerubahmaksuddantujuankegiatanusahaASJN.(“Akta No. 73 / 2019”).

81

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ASJN adalah sebagai berikut:

1. BergerakdalambidangAsuransiJiwaKonvensional;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas ASJN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:- Menjalankan usaha dibidang Asuransi Jiwa Konvensional yang mencakup usaha jasa

penanggulangan risiko yang memberikan pelayanan kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham ASJN adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,000 (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 155.000 (seratus lima puluh lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Disetor : Rp 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 155.000 (seratus lima puluh lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Susunan Pemegang Saham ASJN adalah sebagai berikut :


Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap sahamModal Dasar 600.000 600.000.000.000 -Modal Ditempatkan dan Disetor PenuhNIP 153.450 153.450.000.000 99,00NNA 1.550 1.550.000.000 1,00Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 155.000 155.000.000.000 100,00Saham dalam portepel 445.000 445.000.000.000 -


SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ASJN pada saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:Direktur Utama : Kukuh Prihadi, SH. MM. Direktur : Laksmi DewiDirektur Kepatuhan : Suharyono Hadi Sumarno

Dewan Komisaris:Komisaris Utama : Dimas Teguh Mulyanto, SE. Ak.Komisaris Independen : Dani HamdaniKomisaris Independen : Satyo Gutomo

82


Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan penting ASJN untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 (Diaudit) dengan perbandingan pada tanggal 31 Oktober 2018 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan periode delapan bulan sejak pendirian Perseroan tanggal 26 Mei 2017 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli dan ditanda tangani oleh Helmiansyah Irawandenganopinitanpamodifikasian.


Nama Akun31 Oktober 31 Oktober 31 Desember 31 Desember

2019(10 bulan)

2018(10 bulan)

2018(12 bulan)

2017(8 bulan)

Jumlah Aset 237.678 - 237.880 202.382Jumlah Liabilitas 75.423 - 80.918 46.881Jumlah Ekuitas 162255 - 156.962 155.502Pendapatan 44.865 28.342 50.629 25.110Beban Usaha (41.139) (30.640) (49.295) (26.657)LABA KOTOR - - - -Beban Penjualan (79) (35) (38) (1)Beban umum dan administrasi (19.535) (15.600) (19.459) (4.458)Klaim dan manfaat dibayar (35.431) (9.880) (12.153) (16.871)Pendapatan Usaha Lainnya 4.628 4.426 5.298 -Klaim Reasuransi 17.828 4.840 5.714 -LABA USAHA - - - -Beban Keuangan - - - -Pendapatan KeuanganBebanpajakfinalterkaitpendapatankeuangan

- - - -

LABA (RUGI) PERIODE/ TAHUNBERJALAN SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN

3.726 (2.298) 1.334 453

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN - NETO 119 50 60 49

LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN 3.845 (2.248) 1.394 502LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK - - - -

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF NETO TAHUN BERJALAN 5.293 (2.192) 1.460 502

Pendapatan Kontribusi pendapatan ASJN terhadap Perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar 100%.


Jumlah PendapatanPada tanggal 31 OKtober 2019, Jumlah Pendapatan ASJN adalah sebesar Rp 44.865 juta meningkat sebesar Rp 16.523 juta atau 632,64% dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp 28.342 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan hasil investasi sebesar Rp 18.313 juta.

Jumlah Beban UsahaPada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Beban Usaha ASJN adalah sebesar Rp (41.139) juta meningkat sebesar Rp (10.499) juta atau 21,30% dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp (30.640) juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan klaim dan manfaat dibayar sebesar Rp (25.551) juta dan Beban Umum dan Administrasi sebesar Rp (3.935) juta.

Beban Umum dan AdministrasiPada tanggal 31 Oktober 2019, Beban Umum dan Administrasi ASJN adalah sebesar Rp (19.535) juta meningkat sebesar Rp (3.935) juta atau 25,22% dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp (15.600) juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Pegawai dan Pengurus sebesar Rp (2.872) juta.

83

Klaim dan Manfaat DibayarPada tanggal 31 Oktober 2019, Klaim dan Manfaat Dibayar ASJN adalah sebesar Rp (35.431) juta meningkat sebesar Rp (25.551) juta atau 258,61% dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp (9.880) juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dari klaim dan manfaat secara kumpulan sebesar Rp (24.966) juta.

Klaim ReasuransiPada tanggal 31 Oktober 2019, Klaim Reasuransi ASJN adalah sebesar Rp 17.828 juta meningkat sebesar Rp 12.988 juta atau 268,35% dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp 4.840 juta.

Jumlah Laba Sebelum Manfaat PajakPada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Laba Sebelum Manfaat Pajak ASJN adalah sebesar Rp 3.726 juta meningkat sebesar Rp 6.024 juta dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp (2.298) juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Jumlah Pendapatan sebesar Rp 16.523 juta.

Jumlah Laba Neto Tahun BerjalanPada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Laba Neto Tahun Berjalan ASJN adalah sebesar Rp 3.845 juta meningkat sebesar Rp 6.093 juta dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp (2.248) juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Jumlah Pendapatan sebesar Rp 16.523 juta.

Jumlah Laba Komprehensif Neto Tahun BerjalanPada tanggal 31 Oktober 2019, Jumlah Laba Komprehensif Neto Tahun Berjalan ASJN adalah sebesar Rp 5.293 juta meningkat sebesar Rp 7.485 juta dibandingkan 31 Oktober 2018 sebesar Rp (2.192) juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Jumlah Pendapatan sebesar Rp 16.523 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah LiabilitasPada tanggal 31 Desember 2018, Jumlah Liabilitas ASJN adalah sebesar Rp 80.918 juta meningkat sebesar Rp 34.037 juta atau 72,60% dibandingkan 31 Desember 2017 sebesar Rp 46.881 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas kontrak asuransi sebesar Rp 38.155 juta.

N. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

• Perjanjian antara Perseroan dengan Pihak Ketiga

1. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 7 Oktober 2019, yang dibuat oleh dan antara PT Nico Central (“Pihak Pertama“) dan Perseroan (“Pihak Kedua“), sebagai berikut:

Objek : Ruang Sewa Kantor Alamat : Sona Topas Tower lantai 9, yang beralamat di Jalan Sudirman

Kavling 26, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan,

Propinsi DKI Jakarta Jangka Waktu : 1 November 2019 sampai dengan 31 Juli 2021 Nilai : Rp 16.276.000,- (enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu

Rupiah) per bulan

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama: Menerima pembayaran atas sewa menyewa ruang kantor sebesar Rp 16.276.000,- (enam

belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) per bulan dari Pihak Kedua

84

Kewajiban Pihak Pertama: Menyewakan ruang kantor kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa

Hak Pihak Kedua: Berhak untuk menempati ruang kantor dari Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian Sewa

Menyewa

Kewajiban Pihak Kedua: Membayar biaya sewa menyewa ruang kantor kepada Pihak Pertama sebesar

Rp 16.276.000,- (enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) per bulan

• Perjanjian antara Entitas Anak dengan Pihak Ketiga

► BFI

1. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 7 Oktober 2019, yang dibuat oleh dan antara PT Nico Central (“Pihak Pertama“) dan BFI (“Pihak Kedua“), sebagai berikut:



Jangka Waktu : 1 November 2019 sampai dengan 31 Juli 2021 Nilai : Rp 16.276.000,- (enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu

Rupiah) per bulan

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama: Menerima pembayaran atas sewa menyewa ruang kantor sebesar Rp 16.276.000,- (enam

belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) per bulan dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama: Menyewakan ruang kantor kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa.

Hak Pihak Kedua: Berhak untuk menempati ruang kantor dari Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian Sewa

Menyewa.

Kewajiban Pihak Kedua: Membayar biaya sewa menyewa ruang kantor kepada Pihak Pertama sebesar Rp

16.276.000,- (enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) per bulan.

► NIP

1. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 3 Oktober 2019,yangdibuatolehdanantaraPTVoffice (“Pihak Pertama“) dan NIP (“Pihak Kedua“), sebagai berikut:

Objek : Ruang Sewa Kantor Alamat : Office8lantai18-A,SCBD,JalanJenderalSudirmanKavling52-

53 Jangka Waktu : 3 Oktober 2019 sampai dengan 3 Oktober 2020 Nilai : Rp 9.801.000,- (sembilan juta delapan ratus satu ribu Rupiah) per

tahun

85

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama: Menerima pembayaran atas sewa menyewa ruang kantor sebesar Rp 9.801.000,- (sembilan juta delapan ratus satu ribu Rupiah) per tahun dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:Menyewakan ruang kantor kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa.

Hak Pihak Kedua: Berhak untuk menempati ruang kantor dari Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa.

Kewajiban Kedua: Membayar biaya sewa menyewa ruang kantor kepada Pihak Pertama sebesar Rp 9.801.000,- (sembilan juta delapan ratus satu ribu Rupiah) per tahun.

► BCU

1. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 7 Oktober 2019, yang dibuat oleh dan antara PT Nico Central (“Pihak Pertama“) dan BCU (“Pihak Kedua“), sebagai berikut:



Jangka Waktu : 1 November 2019 sampai dengan 31 Juli 2021 Nilai : Rp 15.433.600,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh tiga enam

ratus Rupiah) per bulan


Hak Pihak Pertama:Menerima pembayaran atas sewa menyewa ruang kantor sebesar Rp 15.433.600,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh tiga enam ratus Rupiah) per bulan dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:Menyewakan ruang kantor kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa.

Hak Pihak Kedua:Berhak untuk menempati ruang kantor dari Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa.

Kewajiban Pihak Kedua:Membayar biaya sewa menyewa ruang kantor kepada Pihak Pertama sebesar Rp 15.433.600,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh tiga enam ratus Rupiah) per bulan.

► ASJN

1. Perjanjian Kerjasama tentang Pemasaran Produk Asuransi Nomor: 19/PKS-NAS/IX-2018 Nomor: AK/Dir-120/IX-2018 tanggal 18 September 2018, yang dibuat oleh dan antara ASJN (“Pihak Pertama”) dan PT Asta Kanti Insurance Broker (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : pemasaran setiap dan seluruh produk asuransi dimana ASJN dan atauAfiliasinyadenganizinusahanyaberwenanguntukmenjualatau memasarkan dari waktu ke waktu, termasuk (tidak terbatas)

86

produk asuransi jiwa, produk asuransi kecelakaan, produk asuransi jiwa syariah, produk tabungan asuransi jiwa, produk asuransi jiwa-kredit, produk pension, anuitas,dan produk unit link (“Produk Asuransi”)

Jangka Waktu : 14 Agustus 2018- 13 Agustus 2019 (Perjanjian ini akan otomatis diperpanjang dan akan berakhir apabila salah satu pihak menyampaikan surat tanda pengakhiran kepada pihak yang lainnya)


Hak Pihak Pertama:Pihak Pertama berhak mendapatkan jasa pemasaran dari Pihak Kedua sesuai dengan Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Pertama:- Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji dan sepakat untuk mematuhi semua peraturan

perundang-undangan yang berlaku terhadap kerahasiaan dan publikasi data apapun tentang pelanggan para pihak, kewajiban ini akan tetap berlaku meskipun perjanjian ini telahberakhir;

- Pihak Pertama harus mematuhi semua aturan, peraturan, kebijakan, perizinan, dan persyaratan penjualan, distribusi, dan pelayanan Produk Asuransi, kewajiban ini akan tetapberlakumeskipunperjanjianinitelahberakhir;

- Setiap pihak wajib menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan tentang ’prinsip mengenal nasabah’, uji tuntas (due diligence) nasabah dan prinsip-prinsip anti pencucian uang yang serupa (secara bersama-sama disebut dengan Prinsip-Prinsip KYC, sepanjang Prinsip-Prinsip KYC tersebut dapat diterapkan terhadap mereka dan terhadap afiliasi mereka masing-masing, kewajiban ini akantetap berlaku meskipun perjanjian ini telah berakhir.

Hak Pihak Kedua:Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas jasa yang ia berikan sesuai dengan Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua:- Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji dan sepakat untuk mematuhi semua peraturan

perundang-undangan yang berlaku terhadap kerahasiaan dan publikasi data apapun tentang pelanggan para pihak, kewajiban ini akan tetap berlaku meskipun perjanjian ini telahberakhir;

- Pihak Kedua wajib mematuhi semua hukum, aturan, peraturan, kebijakan, perizinan, dan persyaratan lainnya di Republik Indonesia yang terkait dengan Perjanjian ini, kewajibaniniakantetapberlakumeskipunperjanjianinitelahberakhir;

- Setiap pihak wajib menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan tentang ’prinsip mengenal nasabah’, uji tuntas (due diligence) nasabah dan prinsip-prinsip anti pencucian uang yang serupa (secara bersama-sama disebut dengan Prinsip-Prinsip KYC, sepanjang Prinsip-Prinsip KYC tersebut dapat diterapkan terhadap mereka dan terhadap afiliasi mereka masing-masing, kewajiban ini akantetapberlakumeskipunperjanjianinitelahberakhir;

- Sepanjang diizinkan sepenuhnya oleh undang-undang, Pihak Kedua wajib bekerjasama dan berbagi informasi tentang penerapan Prinsip-Prinsip KYC untuk menghindari terjadinya pengulangan yang tidak perlu atas pemeriksaan latar belakang dan upaya-upaya uji tuntas (due diligence) lainnya yang terkait dengan pelanggan para pihak yang sama.

87

Keterangan:Bahwa berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua telah menerbitkan: • Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Proteksi Jiwa Kredit Nasional dengan nomor polis

181121201000033 tanggal 8 Agustus 2018 untuk Koperasi BPJS Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Pemegang Polis.

2. Perjanjian Kerjasama Mitra Tenaga Pemasar (AE) Kode Account Executive: AE 00001 tanggal 16 Agustus 2019, yang dibuat oleh dan antara ASJN (“Pihak Pertama”) dan Syahrul Alamsyah Lubis (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : a. Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Kumpulan yang terdiri dari produk asuransi sebagai berikut:

- ProteksiJiwaKreditNasional; - ProteksiKecelakaanDiriNasional; - ProteksiJiwaEkaNasional; - Proteksi Dana Sejahtera Nasional dan b. Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Individu yang terdiri dari produk

asuransi sebagai berikut: - NasionalProteksiDanaPasti; - NasionalProteksiSpektaLink;dan - NasionalProteksiInfinityLink. Jangka Waktu : 16 Agustus 2019 – 15 Agustus 2020 (Perpanjangan otomatis)


Hak Pihak Pertama: Pihak Pertama berhak menunjuk tenaga pemasar sebagai Account Executive dengan

berlandaskan pada struktur organsisasi tenaga pemasar yang berlaku di perusahaan untuk melakukan pemasaran atas Produk Asuransi Jiwa perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Pertama:- Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Perjanjian ini merupakan hubungan

kemitraan dalam menjalankan kerjasama pemasaran, sehingga tidak menimbulkan kewajibanuntukmengangkattenagapemasarsebagaipegawaiperusahaan;

- Pihak Pertama wajib memberikan pembayaran kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua: Pihak Kedua berhak mendapatkan pembayaran dari Pihak Pertama atas hubungan

kemitraan dalam menjalankan kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Kedua wajib menerima penunjukan tersebut dan menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan kegiatan penutupan asuransi jiwa perusahaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Perjanjian ini merupakan hubungan kemitraan dalam menjalankan kerjasama pemasaran, sehingga tidak menimbulkan kewajiban untuk mengangkat tenaga pemasar sebagai pegawai perusahaan.

Pada prinsipnya Perjanjian Kerjasama Jasa Keperantaraan Program Asuransi Jiwa & Kesehatan Kode Independent Producer merupakan perjanjian timbal balik yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Independent producer merupakan perpanjangan tangan dari Perusahaan untuk melakukan keperantaraan dalam hal memperkenalkan,

88

mempromosikan, memasarkan dan melakukan penutupan produk asuransi kumpulan yang telahdimilikiolehPerusahaan.SecaraspesifikhakyangditerimaolehPerusahaanakibatdari kerjasama dimaksud dari para Independent Producer adalah:

1. Mempromosikanproduk-produkPerusahaan;2. Melakukannegosiasitingkatpremiasuransiyangkompetitifdengannasabah;3. Membantu Perusahaan untuk memberitahukan atau mengingatkan kepada Pemegang

Polis mengenai jatuh tempo dari Polis yang dimiliki4. MempersiapkandokumenadministrasiuntukpenutupanAsuransi;5. MenjadiKepanjangantangandariPerusahaandalamhalpelayananklaim;6. Melakukan usaha-usaha untuk mengurangi tingkat resiko yang dihadapi Tertanggung

sehinggameringankanrisikoPerusahaan;7. Menjadi assessment tingkat pertama Perusahaan dalam hal memberikan saran

berdasarkan analisa yang menyeluruh dan mempertimbangkan alternatif lain untuk menangani permasalahan yang ditemukan.

8. Mengembangkan dan melaksanakan rencana bisnis penjualan, menjalankan manajemenkegiatan,menerapkanprosespenjualan;

9. Melakukan proses pengenalan nasabah (KYC) secara tertulis kepada Calon Klien tentang semua informasi yang diketahuinya mengenai layak tidaknya asuransi dari calon pemegang polis/tertanggung dan tidak terbatas hanya pada informasi kesehatan, keuangan dan lingkup pekerjaannya.

3. Perjanjian Kerjasama Jasa Keperantaraan Program Asuransi Jiwa & Kesehatan Kode Independent Producer: C100005 tanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh dan antara ASJN (“Pihak Pertama”) dan Normansyah (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Jasa Keperantaraan Program Asuransi Jiwa & Kesehatan. Jangka Waktu : sejak 5 januari 2018 dan tidak ada batas waktu berakhir, pengakhiran

Perjanjian ini dapat dilakukan oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua setiap saat tanpa menjelaskan alasan mengapa hal demikian dilakukan, namun dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada pihak lain.


Hak Pihak Pertama:Pihak Pertama berhak menunjuk Independent Producer untuk membantu memperkenalkan dan memasarkan produk Asuransi Jiwa, Asuransi Kesehatan, Anuitas dan jenis asuransi jiwa lainnya dari Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Pertama:- Pihak Pertama dan Pihak Kedua memahami bahwa tidak ada hubungan majikan

dengan karyawan baik yang tersurat maupun yang tersirat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan menciptakan hubungan kepegawaian.

- Pihak Pertama wajib memberikan pembayaran kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:Pihak Kedua berhak mendapatkan komisi referral dari Pihak Pertama atas hubungan kemitraan dalam menjalankan jasa keperantaraan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

89

Kewajiban Pihak Kedua:- Pihak Pertama dan Pihak Kedua memahami bahwa tidak ada hubungan majikan

dengan karyawan baik yang tersurat maupun yang tersirat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan menciptakanhubungankepegawaian;

- Pihak Kedua sebagai tenaga pemasar dari ASJN, akan berkewajiban mematuhi seluruh hukum, peraturan perundang-undangan, pedoman yang ditetapkan oleh otoritas dan instruksipemerintah,kaidahdanperaturanASJNyangberlakudariwaktukewaktu;mendapatkan permohonan-permohonan penutupan asuransi untuk ASJN dalam jangkawaktuberlakunyaPerjanjian ini;memastikanbahwasetiappernyataanyangdibuat dan keterangan yang diberikan adalah akurat dan tidak menyesatkan dan harus sesuai dengan dokumen dan material yang disediakan olehASJN; menerima danmenyerahkan kepada ASJN semua surat permohonan asuransi dari calon nasabah diseluruhwilayahdimanaASJNberwenangmenjalankanusaha;melayanikebutuhandan permintaan dari para nasabah yang didapat dari Independent Producer dan/atau diberikanolehASJN;memenuhiindikator-indikatorkinerjayangpentingyangditetapkanolehASJN termasuk jasadanpersistensi;menghadiri seluruhpelatihan,pertemuandan seminar yang disyaratkan oleh ASJN; mengembangkan dan melaksanakanrencana bisnis penjualan, menjalankan manajemen kegiatan, menerapkan proses penjualan dan melengkapi seluruh formulir administratif sebagaimana diminta oleh ASJN; dan memperoleh dan mempertahankan semua sertifikasi dan registrasiberdasarkan hukum dan peraturan yang disyaratkan untuk dapat melaksanakan dan memenuhi kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas sebagai Independent Producer dari ASJN;mengamankandanmenggunakansecaratertibdanbenarseluruhsaranadanfasilitas pemasaran, antara lain Formulir Pengajuan Asuransi Jiwa (FPAJ), brosur-brosur,tabelpremidanbukupedoman;menemuidanmewawancaraisecaralangsungsetiap calon pemegang polis/tertanggung/peserta yang akan membeli produk dari ASJN;menjelaskan kepada setiap calon nasabah/nasabahdenganbenar dan jujuruntuk produk yang ditawarkan sesuai dengan brosur, syarat-syarat umum dan syarat-syaratkhusussertasyarat-syaratlainnyayangberlaku;segeramenyerahkankepadaASJN seluruh dokumen dan data dari setiap calon pemegang polis/tertanggung yang terkait dengan produk yang ditawarkan pada hari kerja atau hari kerja berikutnya sejak diterimanya semua dokumen-dokumen pengajuan; melakukan proses pengenalannasabah (KYC) secara tertulis kepada ASJN semua informasi yang diketahuinya mengenai layak tidaknya asuransi dari calon pemegang polis/tertanggung dan tidak terbatas hanya pada informasi kesehatan, keuangan dan lingkup pekerjaannya;melaporkan hasil prospek yang dapat ditutup paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah tanggal negosiasi dan/atau tanggal penutupan kepada Supervisor/Unit Head/GroupHeaddiDepartemenGroupBusiness;melakukanpenagihansertahal-hal/usaha-usaha yang diperlukan dalam pelaksanaan penagihan premi/iuran tahunan yangmenjaditanggung-jawabnya;menjelaskankepadasetiapcalonpemegangpolis/tertanggung bahwa setiap pembayaran premi/iuran dilakukan dengan cara transfer ke rekeningBankASJNdan secarapenuh sesuai tagihan;melaporkanpremi/iuranyang sudah ditransfer oleh pemegang polis kepada ASJN paling lambat pada hari kerja berikutnyasetelahtanggalpremiditransfer;menyerahkanbukupoliskepadapemegangpolis segera setelah diterima;membina,memelihara sertamenjaga hubungan baikdengan para tenaga pemasar lainnya pada ASJN, pemegang polis, tertanggung pada khususnyadankepadamasyarakatpadaumumnya;

- Semua kerugian yang diderita ASJN, yang timbul akibat kelalaian dari Independent Producer dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada ayat 1 di atas akan menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan (Independent Producer).

Pada prinsipnya Perjanjian Kerjasama Jasa Keperantaraan Program Asuransi Jiwa & Kesehatan Kode Independent Producer merupakan perjanjian timbal balik yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Independent producer merupakan perpanjangan tangan dari Perusahaan untuk melakukan keperantaraan dalam hal memperkenalkan, mempromosikan, memasarkan dan melakukan penutupan produk asuransi kumpulan yang

90

telahdimilikiolehPerusahaan.SecaraspesifikhakyangditerimaolehPerusahaanakibatdari kerjasama dimaksud dari para Independent Producer adalah:

1. Mempromosikanproduk-produkPerusahaan;2. Melakukannegosiasitingkatpremiasuransiyangkompetitifdengannasabah;3. Membantu Perusahaan untuk memberitahukan atau mengingatkan kepada Pemegang

Polis mengenai jatuh tempo dari Polis yang dimiliki4. MempersiapkandokumenadministrasiuntukpenutupanAsuransi;5. MenjadiKepanjangantangandariPerusahaandalamhalpelayananklaim;6. Melakukan usaha-usaha untuk mengurangi tingkat resiko yang dihadapi Tertanggung

sehinggameringankanrisikoPerusahaan;7. Menjadi assessment tingkat pertama Perusahaan dalam hal memberikan saran

berdasarkan analisa yang menyeluruh dan mempertimbangkan alternatif lain untuk menangani permasalahan yang ditemukan.

8. Mengembangkan dan melaksanakan rencana bisnis penjualan, menjalankan manajemenkegiatan,menerapkanprosespenjualan;

9. Melakukan proses pengenalan nasabah (KYC) secara tertulis kepada Calon Klien tentang semua informasi yang diketahuinya mengenai layak tidaknya asuransi dari calon pemegang polis/tertanggung dan tidak terbatas hanya pada informasi kesehatan, keuangan dan lingkup pekerjaannya.

4. Perjanjian Sewa Ruang di Gedung Menara Jamsostek Nomor: PER/31/022019 tanggal 01 Februari 2019, sebagaimana diubah dengan Kesepakatan Perpanjangan Sewa Ruang Gedung Menara Jamsostek No. 72/LOI/BIJAK-ASURANSI JIWA NASIONAL/09.2019 tanggal 10 September 2019, yang dibuat oleh dan antara BPJS Ketenagakerjaan (“Pihak Pertama”) dan ASJN (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Ruang Kantor seluas 373 m2 (semigross).

Jangka Waktu : 01 November 2018 – 31 Oktober 2020.

Nilai : Biaya sewa per bulan per meter persegi (belum termasuk Pajak) sebesar Rp158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu Rupiah) dan biaya service per bulan per meter persegi (belum termasuk pajak) sebesar Rp73.000,- (tujuh puluh tiga ribu Rupiah).


Hak Pihak Pertama:- Pihak Pertama berhak menerima pembayaran harga sewa, jaminan sewa, jaminan

telepon, biaya listrik, air dan lembur/overtime sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;

- Pihak Pertama berhak untuk menunjukan Ruang Sewa kepada calon penyewa sebagai contohRuangSewa;

- Pihak Pertama berhak menagih tunggakan atas tanggung jawab pembayaran dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 12 kepada Pihak Kedua.

- Dalam hal telah terjadinya penyitaan aset oleh Pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak untuk menguasai, memiliki, memindahtangankan dan menjual aset Pihak Kedua sebagaimana tertuang dalamlampiranIIPerjanjianini;

- Pihak Pertama berhak mengeluarkan surat peringatan kepada Pihak Kedua atas keterlambatan pembayaran harga sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjianini;

- Pihak Pertama berhak menggunakan jaminan sewa untuk penyelesaian tanggung jawab pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang belum diselesaikan olehPihakKeduadan/ataukelalaianlainnyayangdilakukanolehPihakKedua;

91

- Pihak Pertama berhak menyesuaikan jaminan sewa dengan perubahan terakhir besaran harga sewa yang berlaku dan menagihkan kepada Pihak Kedua.

- Pihak Pertama dan setiap orang yang diberi wewenang oleh Pihak Pertama, selama masa sewa dapat memasuki Ruang Sewa dengan semua bahan dan perlengkapan yangdiperlukanuntuktujuanperbaikan;

- Pihak Pertama dapat mengambil alih pekerjaan perbaikan dan membebankan segala biaya yang timbul kepada Pihak Kedua yang diperhitungkan dari jaminan sewa atas kerusakan yang terjadi pada Ruang Sewa dan/atau Daerah Umum yang diakibatkan oleh kelalaian Pihak Kedua, karyawan, tamu dan/atau pihak yang berhubungan dengan PihakKedua;

- Pihak Pertama dapat meminta Pihak Kedua untuk mengosongkan Ruang Sewa saat PihakPertamamelakukanperbaikan;

- Pihak Pertama berhak memberikan sanksi tertulis berupa surat peringatan kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua menggunakan setiap bahan kimia, gas, minyak atau zat yang mudah terbakar dan/atau bahan berbahaya lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di dalam Ruang Sewa.

Kewajiban Pihak Pertama:- Pihak Pertama berkewajiban secara tepat waktu membayar setiap pajak property yang

dikenakan kepada Pihak Pertama sehubungan dengan Gedung pada saat jatuh tempo pembayaran pajak tersebut.

- Pihak Pertama berkewajiban untuk menyediakan utilitas dan pelayanan sebagaimana dimaksuddalamPasal2ayat(2)Perjanjianini;

- Pihak Pertama berkewajiban untuk mengasuransikan seluruh nilai gedung terhadap resiko kehancuran atau kerusakan karena kebakaran, gempa bumi dan segala resiko lainnyayangbiasanyamenjadipertimbanganasuransisesuaijenisgedung;

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib menandatangani Berita Acara Serah Terima RuangSewa;

- Pihak Pertama berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan di ruang sewa apabila kerusakan tersebut disebabkan oleh perangkat atau fasilitas gedung yang tidak berfungsi normal yang bukan disebabkan oleh kelalaian Pihak Kedua, setelah Pihak KeduamemberitahukansecaratertuliskepadaPihakPertama;

- Pihak Pertama wajib memperbaiki segala kerusakan pada Daerah Umum apabila kerusakantersebutbukandisebabkanolehPihakKedua;

- Pihak Pertama wajib memperbaiki segala kerusakan pada Ruang Sewa dan/atau isinya yang disebabkan oleh perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 17 dan 18 Pasalini,denganterlebihdahulumemberitahukankepadaPihakKedua;

- Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan jaminan sewa kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:- PihakKeduaberhakuntukmenempatiruangan;- Pihak Kedua berhak untuk menggunakan Daerah Umum secara bersama-sama

denganPihakPertamadanpenyewalainnya;- Pihak Kedua berhak menerima utilitas dan pelayanan yang disediakan Pihak Pertama

sebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(2)Perjanjianini;- Pihak Kedua berhak mengajukan permintaan penggunaan AC gedung kepada Pihak

Pertama di luar jam kerja normal, dengan biaya lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal6ayat(4)dan(5)Perjanjianini;

- Pihak Kedua dapat melakukan tambah daya listrik sesuai kebutuhan daya yang diajukan sepanjang masih tersedia di gedung dan mendapatkan persetujuan tertulis dariPihakPertama;

- Pihak Kedua dapat menggunakan sistem pendingin untuk ruang server atau ruang lainnya, dengan menggunakan WCP (Water Cool Package), VRV (Variable Refrigerant Volume) atausistemlaindenganpersetujuanPihakPertama;

- Pihak Kedua dapat meminta Ruang Sewa pengganti yang setara dengan standar Ruang Sewa yang disewanya selama Pihak Pertama melakukan perbaikan atas Ruang Sewa.

92

Kewajiban Pihak Kedua:- Pihak Kedua selama menyewa di Gedung Menara Jamsostek harus mengikuti

peraturandantatatertibgedungyangberlaku;- Pihak Kedua berkewajiban melakukan pekerjaan pengembalian ruang sewa

sebagaimana kondisi semula (reinstallment) selama 14 (empat belas) hari kalender setelahberakhirnyamasasewa;

- Pihak Kedua berkewajiban menyesuaikan jumlah uang jaminan sewa yang nilainya sama dengan 3 (tiga) bulan sewa dan biaya pelayanan (service charge) adalah sebesar Rp258.489.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah), dibayarkan setelah penanda-tanganan Kesepakatan PerpanjanganSewaRuanganini;

- Pihak Kedua berkewajiban melakukan pembayaran harga sewa, jaminan sewa, jaminan telepon, biaya listrik, air dan lembur/overtime sebagaimana dimaksud dalam Pasal7;

- Pihak Kedua wajib mengijinkan Pihak Pertama saat Pihak Pertama akan menunjukan Ruang Sewa ke calon penyewa sebagai contoh Ruang Sewa.

- Pihak Kedua wajib membayar tagihan tunggakan atas tanggung jawab pembayaran dandendasebagaimanadimaksuddalamPasal7danPasal12kepadaPihakPertama;

- Dalam hal telah terjadinya penyitaan asset oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), maka Pihak Kedua wajib mengijinkan Pihak Pertama untuk menguasai,memiliki,memindahtangankandanmenjualassetPihakKedua;

- Pihak Kedua berkewajiban membayar tagihan dari Pihak Pertama atas kekurangan jaminan sewa setelah Pihak Pertama melakukan penyesuaian jaminan sewa dengan perubahanterakhirbesaranahargasewayangberlaku;

- Pihak Kedua berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan di ruang sewa apabila kerusakan tersebut disebabkan oleh perangkat atau fasilitas gedung yang tidak berfungsinormalyangdisebabkanolehkelalaianPihakKedua;

- Pihak Kedua wajib memperbaiki segala kerusakan pada Daerah Umum apabila kerusakantersebutdisebabkanolehPihakKedua;

- Pihak Kedua dapat melakukan penambahan dan/atau perubahan atas Ruang Sewa setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama dan harus sesuai Fit-Out Guide;

- Dalam hal Pihak Kedua mengajukan perubahan atas penambahan atau pengurangan Ruang Sewa, pengajuan wajib dilampiri dengan rencana kerja dan gambar yang disampaikan kepada Pihak Pertama untuk mendapatkan persetujuan selambat-lambatnya5(lima)HarisebelumpenambahanataupenguranganRuangSewa;

- Pihak Kedua berkewajiban menggunakan Ruang Sewa sesuai peruntukkannya dan segalahalyangberkaitandenganijinusahanya;

- PihakKeduawajibmemeliharadanmenjagainteriorRuangSewadalamkondisibaik;- Pihak Kedua wajib mematuhi tata tertib yang ditetapkan Pihak Pertama yang diatur

dalambukuPedoman&TataTertibGedungMenaraJamsostek;- Pihak Kedua tidak boleh melakukan penempatan atau pemasangan papan nama dan/

atauatributtanpapersetujuandariPihakPertama;- Pihak Kedua wajib menghilangkan papan dan/atau atribut apapun pada waktu

berakhirnyamasasewa;- Pihak Kedua wajib memperbaiki setiap kerusakan atau cacat yang disebabkan oleh

pemasangan/pencabutan dan/atau penggantian papan nama dan/atau atribut pada RuangSewa;

- Pihak Kedua harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama mengenai mengenai setiap kerusakan atau keperluan perbaikan di setiap alat fasilitas atau fixture, fitting,instalasiatauperlengkapandiRuangSewa;

- Pihak Kedua berkewajiban mengasuransikan seluruh barang miliknya yang ada di RuangSewa;

- Pihak Kedua berkewajiban menggunakan KWh meter listrik terpisah dan menggunakan daya listrik 30-watt tiap m2 luas Ruang Sewa, yang digunakan untuk penerangan sebesar15-wattdanuntukstopkontaksebesar15watt;

93

- Pihak Kedua tidak boleh membatalkan atau memindahkan setiap sambungan telepon PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang disediakan oleh Pihak Pertama pada Ruang Sewa,setelahberakhirnyamasasewa;

- Pihak Kedua harus dengan tertib menyerahkan ke Pihak Pertama atas Ruang Sewa setelah proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ruang Sewa.

- Pihak Kedua berkewajiban membuat daftar rincian asset dalam Ruang Sewa sebagaimana tertuang dalam lampiran II Perjanjian ini.

5. Perjanjian Kerjasama Ko-Asuransi tentang Penutupan PA PLUS No: PKS.007/AJI/II/2018, No: 05/PKS-NAS/I-2018 tanggal 02 Februari 2018 yang dibuat oleh dan antara PT Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) (“Pihak Pertama”) dan ASJN (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : penutupan PA Plus bagi Peserta/Tertanggung sebagaimana Pihak Kedua menerima dengan baik penunjukan dan penetapan dari Pihak Pertama untuk melakukan penutupan PA Plus bagi Peserta/Tertanggung untuk risiko kematian akibat Meninggal Dunia Alami (Normal Death).

Jangka Waktu : perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 3 (tiga) tahun kedepan, yaitu sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, kecuali adanya pengakhiran sesuai dengan Pasal 20 Perjanjian ini.


Hak Pihak Pertama:- PihakPertamaberhakmenerimakonfirmasidaftarpesertadannotaperhitunganpremi

dariPihakKedua;- Pihak Pertama berhak menerima polis induk dan lampiran-lampiran serta dokumen-

dokumenlain(apabilaada)dariPihakKedua;- Pihak Pertama berhak menerima sebagian atau seluruh pembayaran klaim manfaat

dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:- Pihak Pertama wajib menyerahkan daftar peserta termasuk namun tidak terbatas

kepada perubahan-perubahan (apabila ada) dan menyerahkan surat kuasa dan persetujuan tertulis dari peserta/tertanggung berkaitan dengan resume medis atas diri peserta/tertanggungkepadaPihakKedua;

- Pihak Pertama wajib melaksanakan pembayaran premi kepada Pihak Kedua dalam jumlah dan dengan tata cara sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 10 Perjanjian ini;

- Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran premi tambahan dalam hal diketahui kemudian terdapat adanya peserta/tertanggung yang dikenakan premi tambahan apabilapeserta/tertanggungmenaikkan/menambahplafondkredit;

- Pihak Pertama wajib membantu Pihak Kedua dalam melengkapi berkas klaim pengajuan meninggal dunia alami (Normal Death) yang diajukan oleh Bank/Lembaga Keuangan;

- Dengan itikad baik melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan maksud tercapainya tujuan dari pelaksanaan Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:- Pihak Kedua berhak menerima pembayaran premi dari Pihak Pertama dalam jumlah

dantatacarasesuaidenganyangditetapkandalamPasal10Perjanjianini;- Pihak Kedua berhak menerima tambahan pembayaran premi dalam hal diketahui calon

peserta/tertanggungmelakukanpembayaranpremitambahanmenurutPerjanjianini;

94

- Pihak Kedua berhak memperoleh daftar peserta, termasuk namun tidak terbatas kepada perubahan-perubahan (apabila ada), menerima surat kuasa dari peserta/tertanggung berkaitan dengan resume medis atas diri peserta/tertanggung dari Pihak Pertama;

- Pihak Kedua berhak mengabaikan dari dan karenanya terbebas dari tanggung jawab untuk membayar sebagian dan/atau keseluruhan pembayaran klaim manfaat atas diri peserta/tertanggung yang meninggal sebagai akibat dari segala hal yang termasuk ke dalam pengecualian sebagaimana yang diatur dalam polis induk.

Kewajiban Pihak Kedua:- PihakKeduawajibmengirimkankonfirmasidaftarpesertadannotaperhitunganpremi

kepadaPihakPertama;- Pihak Kedua wajib menyerahkan polis induk, lampiran-lampiran dan dokumen-

dokumen lain (apabila ada) kepada Pihak Pertama.- Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran sebagian dan/atau seluruh klaim manfaat

asuransi yang telah disetujui kepada Pihak Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian ini.

- Pihak Kedua hanya berhubungan dengan Pihak Pertama, akan tetapi tidak berhubungan langsung dengan peserta/tertanggung.

- Dengan itikad baik melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan maksud tercapainya tujuan dari pelaksanaan Perjanjian ini.


180121201000004 tanggal 02 Januari 2018 untuk PT Asuransi Jasindo (Persero) QQ Bank Umum, BPD, BPR dan Koperasi yang selanjutnya disebut sebagai Pemegang Polis.

• Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Proteksi Jiwa Eka Nasional dengan nomor polis180322202000013 tanggal 02 Maret 2018 untuk PT Asuransi Jasindo (Persero) QQ PTGagasEnergiyangselanjutnyadisebutsebagaiPemegangPolis;dan

6. Perjanjian Kerjasama tentang Pekerjaan Pengadaan Customization dan Sewa Software Aplikasi Asuransi Jiwa Individu, Kumpulan, General Ledger, Unit Link dan Produk Investasi No: 04/PKS-NAS/I-2018, No: 018/PLGT-ASJN/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dibuat oleh dan antara ASJN (“Pihak Pertama”) dan PT Primalogic Global Teknologi (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pekerjaan pengadaan customization dan sewa software aplikasi asuransi jiwa individu, kumpulan, general ledger, unit link dan produk investasi.

Jangka Waktu : 7 April 2018 – 6 April 2020 dan diperpanjang secara otomatis setiap 2 (dua) tahun.

Nilai : a. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk pekerjaan pengadaan customization dan sewa software aplikasi asuransi jiwa individu, kumpulan, general ledger, unit link dan produk investasi, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut : i) sebesar 50% setelah penandatangan kontrak Perjanjian; ii)50%setelahpelaksanaanUAT(UserAcceptanceTest)dan;

b. Pembayaranbiayasewadibayarkansetiapbulanselamamasasewa yaitu sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) per bulan, tidak termasuk PPN.

95


Hak Pihak Pertama:Pihak Pertama berhak memutuskan hasil pekerjaan pengadaan customization dan sewa software aplikasi asuransi jiwa individu, kumpulan, general ledger, unit link, dan produk investasi yang dikembangkan oleh pihak kedua, yang dituangkan di dalam dokumen User Acceptance Test (UAT).

Kewajiban Pihak Pertama:- Dalam rangka pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan di luar kota Jakarta atas

permintaan dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama wajib menyediakan tempat dan menanggung biaya akomodasi untuk kepentingan pelatihan tersebut yang mana biaya tersebut tidak termasuk dari biaya yang telah disepakati para prihak pada Pasal 9 Perjanjian ini.

- Pihak Pertama wajib menyediakan Person in Charge (PIC) dalam pelaksanaan pekerjaan ini dan berkomitmen untuk mendukung semua aktivitas dalam pekerjaan pengadaan customization dan sewa software aplikasi asuransi jiwa individu, kumpulan, general ledger, unit link dan produk investasi.

- Pihak Pertama wajib memenuhi pembayaran kepada Pihak Kedua tepat pada waktunya sebagaimanadalamPasal9Perjanjianini;

- Pihak Pertama menjamin untuk tidak menggunakan atau memindahkan semua dokumen dan seluruh hak-hak intelektual (copy right) atas software aplikasi asuransi jiwa individu, kumpulan, general ledger, unit link, dan produk investasi untuk kepentingan diluar para pihak yang menandatangani Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas jasa yang telah diberikan kepada Pihak Pertama tepat pada waktunya, yang besarnya seperti tercantum pada Pasal 9 dalam Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua:- Pihak Kedua wajib menyediakan software aplikasi asuransi jiwa individu, kumpulan,

generalledger,unitlink,danprodukinvestasikepadaPihakPertama;- Pihak Kedua bertanggungjawab atas selesainya pekerjaan sesuai batas waktu

dan standar pengerjaan yang telah ditetapkan, apabila Pihak Kedua tidak bisa menyelesaikan pada waktunya maka Pihak Pertama berhak menunda pembayaran sampaidengandiselesaikannyapekerjaanolehPihakKedua;

- Pihak Kedua berkewajiban memperbaiki kerusakan aplikasi hingga dapat berjalan normal kecuali kerusakan yang dikarenakan force majeure, kesalahan pemakaian, kerusakan yang ditimbulkan oleh pemakai, kerusakan yang ditimbulkan oleh pihak lain, kerusakan pada hardware, virus kecelakaan, kerusakan yang ditimbulkan aliran listrik tidakstabil,kelalaiandansalahpenggunaan;

- Pihak Kedua wajib melakukan training/pelatihan kepada user dari Pihak Pertama mengenai penggunaan software aplikasi asuransi jiwa individu, kumpulan, general ledger,unitlink,danprodukinvestasi;

- Pihak Kedua wajib memberikan dokumen yang berkaitan dengan software aplikasi asuransi jiwa individu, kumpulan, general ledger, unit link, dan produk investasi kepada Pihak Pertama, yaitu:a. DokumenInstalasi;b. Dokumen User Acceptance Test(UAT);c. Dokumen Penggunaan Aplikasi (Manual Book).

- Pihak Kedua menjamin tidak ada pihak lain manapun termasuk tapi tidak terbatas pada ahli waris, penerus perusahaan, perwalian apapun yang dapat menyatakan segala bentuk hak atas hak-hak cipta atau hak kekayaan intelektual bentuk lainnya yang dimaksudberdasarkanPerjanjianini;

- Pihak Kedua wajib menyediakan konsultasi baik secara lisan maupun tertulis baik di kantor Pihak Pertama maupun di kantor Pihak Kedua atau ditempat lain yang disepakati bersama.

96

7. Perjanjian Kerjasama Ko-Asuransi dalam Program Asuransi PA PLUS- Natural Death Terhadap Program MIKRO MANDIRI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. 21A/PKS-NAS/XII-2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat oleh dan antara PT Bosowa Asuransi (“Pihak Pertama”) dan ASJN (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : penunjukkan dan penetapan Pihak Kedua sebagai perusahaan asuransi jiwa mitra Pihak Pertama untuk melakukan penutupan asuransi jiwa kredit (Natural Death) atas peserta/tertanggung dari PT Bank Mandiri Tbk.

Jangka Waktu : 10 Desember 2018 – 09 Desmber 2021. Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:- Pihak Pertama berhak menerima daftar peserta dan nota perhitungan premi yang telah

diakseptasidariPihakKedua;- Pihak Pertama berhak menerima polis induk dan lampiran-lampiran serta dokumen-

dokumenlain(jikaada)dariPihakKedua;- Pihak Pertama berhak menerima pembayaran klaim dari Pihak Kedua selambat-

lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap.

Kewajiban Pihak Pertama:- Pihak Pertama wajib menyerahkan data nasabah termasuk perubahan-perubahannya

(jikaada)kepadaPihakKedua;- Pihak Pertama wajib menyerahkan surat pernyataan dari peserta/tertanggung berkaitan

dengan kondisi medis atas diri peserta/tertanggung jika termasuk dalam kategori diluar free cover limitkepadaPihakKedua;

- Pihak Pertama wajib melaksanakan pembayaran premi kepada Pihak Kedua sesuai ketentuanyangdiaturdalamPerjanjianini;

- Pihak Pertama wajib membantu Pihak Kedua dalam melengkapi berkas pengajuan klaimyangdiajukanpeserta/tertanggungdan/ataupemegangpolis;

- Pihak Pertama wajib dengan itikad baik melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan maksud tercapainya tujuan dari pelaksanaan Perjanjian ini.

Hak Pihak Kedua:- PihakKeduaberhakmenerimapembayarandariPihakPertama;- Pihak Kedua berhak menerima tambahan pembayaran premi dalam hal diketahui

calon peserta/tertanggung harus melakukan pembayaran premi tambahan menurut Perjanjianini;

- Pihak Kedua berhak mengabaikan dari dan karenanya terbebas dari tanggung jawab untuk membayar sebagian dan/atau keseluruhan pembayaran klaim atas diri peserta/tertanggung yang meninggal sebagai akibat dari segala hal yang termasuk ke dalam pengecualian sebagaimana yang diatur dalam polis induk dan lampiran Perjanjian ini setelahPihakKeduamenginformasikankepadaPihakPertama;

Kewajiban Pihak Kedua:- Pihak Kedua wajib mengirimkan daftar peserta dan nota perhitungan premi kepada

PihakPertama;- Pihak Kedua wajib menyerahkan polis induk, daftar perserta serta lampiran-lampiran

dandokumen-dokumenlain(jikaada)kepadaPihakPertama;- Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran seluruh klaim atas manfaat asuransi

yang telah disetujui oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap, untuk selanjutnya diserahkankepadapenerimamanfaat;

97

- Dalam hal melewati waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap klaim belum dibayarkan kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak menahan premi lanjutan sebagai cadangan klaim sebesar nilai klaim yang melebihi 21 harikerja.Setelahklaimdibayarkanmakacadanganklaimdapatdiriliskembali;

- Pihak Kedua hanya berhubungan dengan Pihak Pertama dan tidak berhubungan langsungdenganpeserta/tertanggungdan/ataupemegangpolis;

- Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya dengan itikad baik yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan maksud tercapainya tujuan dari pelaksanaan Perjanjian ini.


190222201000095 tanggal 15 Februari 2019 untuk PT Bosowa Asuransi QQ Mikro Mandiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemegang Polis.

8. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan nomor 0008/SPK/TPS/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat oleh dan antara ASJN (“Pihak Pertama”) dan PT Oto Trans Indo, Tbk (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Sewa Kendaraan.

Jangka Waktu : 28 Maret 2019 sampai dengan 28 Maret 2020

Biaya : Rp19.000.000,- per bulan Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:Pihak Pertama berhak menggunakan kendaraan menurut peruntukannya yaitu untuk operasional kantor Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Pertama:- Pihak Pertama bertanggung jawab untuk segala biaya bahan bakar, uang tol, uang

parkir, biaya operasional, dan biaya serta pengeluaran untuk mendapatkan STNK Pengganti dalam hal STNK asli hilang.

- Pihak Pertama wajib mengisi bahan bakar kendaraan sesuai dengan jenis dan tipe kendaraan, apabila terjadi kesalahan dalam pengisian bahan bakar kendaraan dan mengakibatkan kerusakan sehingga tidak berfungsinya kendaraan dan telah mendapatkan keterangan resmi dari mekanik standar ATPM (agen tunggal pemilik Merk) bahwa itu terbukti adanya kesalahan, maka biaya atas perbaikan kendaraan akan ditagihkan ke Pihak Pertama.

- Apabila kunci kendaraan, aksesoris dan/atau perlengkapan kendaraan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada tape dan/atau tools set hilang atau mengalami kerusakan berat, yang semata mata timbul sebagai akibat dari kelalaian Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya penggantian atau perbaikan atas kehilangan atau kerusakan tersebut.

- Apabila terjadi kecelakaan selain dari kelalaian Pihak Pertama, maka Pihak Pertama wajib membayar risiko sendiri (own risk) per terjadinya kecelakan sejumlah Rp330.000,00 per kejadian.

- Dalam kehilangan mobil yang diakibatkan adanya indikasi penggelapan oleh Pihak Pertama yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan melalui keputusan pihak yang berwenang untuk itu, maka Pihak Pertama wajib memberikan ganti rugi kepada Pihak Kedua atas mobil tersebut dengan kendaraan serupa dengan nilai yang sama.

- Pihak Pertama tidak diperbolehkan menggunakan mobil untuk belajar mengemudi dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum (seperti pencurian, penyeludupan, dan/atau perbuatan pidana lainnya) dan/atau mengikuti perlombaan dalam bentuk apapun juga.

98

- Pihak Pertama tidak diperbolehkan mengubah:1. Perincian identitas mobil yang tercatat dalam STNK2. Tujuan/maksud utama penggunaan mobil3. Bentuk asal atau menambah/menghilangkan perlengkapan asli mobil

- Pihak Pertama tidak diperbolehkan memasang perlengkapan tambahan yang mengakibatkan perubahan mendasar atau mempengaruhi kesempurnaan operasi/mesin mobil, kecuali atas ijin tertulis dari Pihak Kedua.

- Pihak Pertama menanggung dan membayar resiko sendiri (own risk) untuk per kejadian kecelakaan, dan biaya deductible dari total Sum Insured untuk kejadian bencana alam, huru-hara dan kehilangan mobil sesuai dengan ketentuan perusahaan asuransi atau sebesar 5% dari besaran nilai mobil (sesuai harga mobil saat pembelian) jika asuransi telah berakhir dan mati.

Hak Pihak Kedua:Mendapatkan pembayaran atas sewa kendaraan dari Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Kedua:- Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama bahwa selama Perjanjian ini berlaku, Pihak

Pertama tidak akan mendapat gangguan atau tuntutan dari siapapun juga sehubungan dengan kepemilikan kendaraan yang disewakan.

- Pihak Kedua wajib memastikan bahwa setiap kendaraan yang disewakan kepada Pihak Pertama adalah berfungsi dengan normal, dalam keadaan layak jalan, serta tidak ada kerusakan-kerusakan pada part atau komponen mesin.

- Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengatasi apabila terjadi permasalahan terhadap kendaraan termasuk tetapi tidak terbatas pada terjadi mogok, kerusakan mesin, dan kendaraan tidak berfungsi secara normal dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua.

- Pihak Kedua wajib menyediakan kendaraan pengganti sewaktu kendaraan dalam perbaikan yang memerlukan waktu lebih dari 6 jam dan atau kendaraan hilang dengan kendaraan sejenis yang berfungsi secara normal dan dalam keadaan layak jalan.

- Pihak Kedua wajib menanggung beban biaya yang timbul berupa:1. Biaya Perpanjangan STNK2. Biaya Premi Asuransi3. Biaya Pemeliharaan (service berkala)4. Pajak-pajak yang melekat pada kendaraan sewa5. Biaya-biaya lain menyangkut kelengkapan dokumen kendaraan

9. Perjanjian Sewa Kendaraan nomor 008/PERJ/BAG/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat oleh dan antara PT Bintang Artha Global (“Lessor”) dan ASJN (“Lessee”), dengan ketentuan sebagai berikut:


Jangka Waktu : 16 Maret 2018 sampai dengan 16 Maret 2023

Biaya : Rp 5.940.000,- per bulan Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Lessor:Lessor berhak untuk memeriksa kendaraan bersangkutan pada waktu yang diberitahukan oleh bengkel reparasi dan pemeriksaan kendaraan tersebut akan diberitahukan 1 hari sebelumnya kepada lessee. Lessor akan menyediakan pemeliharaan dan pelayanan dari kendaraan seperti yang disarankan oleh Pihak manufaktur untuk tipe kendaraan tersebut atas biaya lessor.

99

Kewajiban Lessor:- Lessor atas biayanya sendiri akan mengasuransikan kendaraan untuk segala risiko

pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik.- Lessor akan menunjuk bengkel resmi atau perusahaan manufaktur atau perusahaan

manufaktur atau bengkel lain. Bengkel reparasi akan diberikan wewenang untuk melakukan pelayanan pemeliharaan rutin untuk kendaraan dan memberikan jadwal pemeliharaan rutin kendaraan bagi lessee.

- Lessor menjamin tidak akan ada pembatalan perjanjian ini selama lessee dengan alasan apapun

Hak Lessee:Lessee berhak untuk menikmati penggunaan atas kendaraan selama jangka waktu sewa dan oleh karena itu lessor akan bertanggungjawab untuk menjaga keberlakukan dari STNK Kendaraan dan Lesse harus memberikan STNK yang diperlukan untuk diperpanjang atas permintaan lessor. Semua biaya dan pengeluaraan yang diperlukan untuk perpanjangan tersebut menjadi tanggung jawab lessor.

Kewajiban Lessee:- Lessee akan bertanggungjawab tehadap keterlambatan pengiriman STNK yang telah

kadaluarsa apabila dilakukan pemberitahuan 3 hari sebelumnya kepada Lessee, kehilangan, kerusakan, kecurian dan atau kehilangan STNK dari kendaraan.

- Lessee akan membayar biaya-biaya denda pembatalan perjanjian ini kepada lessor dengan alasan apapun juga sebesar 25% dari sisa nilai sewa yang belum berjalan apabila lesse membatalkan perjanjian ini dan masa sewa belum berakhir.

10. Perjanjian Sewa Kendaraan nomor 006/PERJ/BAG/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat oleh dan antara PT Bintang Artha Global (“Lessor”) dan ASJN (“Lessee”), dengan ketentuan sebagai berikut:


Jangka Waktu : 15 Februari 2018 sampai dengan 15 Februari 2023

Biaya : Rp13.500.000,- per bulan Hak dan Kewajiban Para Pihak






100








Biaya : Rp 21.600.000,- per bulan Hak dan Kewajiban Para Pihak










101




Biaya : Rp10.800.000,- per bulan Hak dan Kewajiban Para Pihak













Biaya : Rp16.200.000,- per bulan

102

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Lessor:Lessor berhak untuk memeriksa kendaraan bersangkutan pada waktu yang diberitahukan oleh bengkel reparasi dan pemeriksaan kendaraan tersebut akan diberitahukan 1 hari sebelumnya kepada lessee. Lessor akan menyediakan pemeliharaan dan pelayanan dari kendaraan seperti yang disarankan oleh Pihak manufaktur untuk tipe kendaraan tersebut atas biaya kessor.









14. Perjanjian Kerjasama Reasuransi Jiwa Asuransi Jiwa Kredit Nomor 046/NLF/2017/CT tanggal 15 Februari 2018, yang dibuat oleh dan antara ASJN (“Pihak Pertama”) dan PT Tugu Reasuransi Indonesia (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Reasuransi-reasuransi terhadap polis-polis yang diterbitkan oleh Pihak Pertama yang dimulai pada atau setelah dimulainya Perjanjian Kerjasama ini. Risiko-risiko yang akan direasuransikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua diatur pada Addendum dari Perjanjian Kerjasama ini..

Jangka Waktu : Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2017 dan tidak ada batas waktu berakhir. Penghentian Perjanjian ini dapat diajukan oleh salahsatu pihak yang terikat dalam Perjanjian ini.


Hak Pihak Pertama:Pihak Pertama berhak mendapat reasuransi dari Pihak Kedua sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

103

Kewajiban Pihak Pertama:- Pihak Pertama mengikatkan diri untuk mereasuransikan.- Pihak Pertama wajib memberitahukan adanya reasuransi-reasuransi kepada Pihak

Kedua dengan cara menyampaikan data-data reasuransi dalam bentuk dokumen atau salinan berupa elektronik (soft copy). Penyampaian data harus dilakukan paling lambat 240 hari kalender sejak berlakunya polis yang direasuransikan.

- Dalam hal terjadi pembatalan polis (lapse), maka Pihak Pertama wajib melaporkan pembatalan polis tersebut kepada Pihak Kedua secara tertulis paling lambat 90 hari kalender sejak pembatalan tersebut terjadi.

- Setiap klaim yang terjadi harus dilaporkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua segera sejak klaim tersebut terjadi.

Hak Pihak Kedua:- Bila seluruh atau sebagian premi reasuransi yang telah diterimanya atas suatu

reasuransi dikembalikan kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berhak menerima kembali seluruh atau sebagian Komisi Reasuransi yang telah dibayarkan seimbang dengan pengembalian premi reasuransi tersebut.

- Pihak Kedua mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya dari Pihak Pertama mengenai polis-polis asuransi berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.

Kewajiban Pihak Kedua:- Pihak Kedua bersedia menerima sebagai reasuransi atas jumlah risiko yang melebihi

retensi Pihak Kedua yang diatur pada Addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.- Apabila pengiriman data-data reasuransi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua

telah melewati waktu yang ditentukan, maka Pihak Kedua akan tetap memproses data tersebut dan klaim-klaim yang telah terjadi sebelumnya bukan menjadi beban wajib Pihak Kedua.

- Pihak Kedua akan membayarkan kepada Pihak Pertama Komisi Reasuransi atas premi reasuransi yang diterimanya.

- Pihak Kedua pada tiap-tiap akhir tahun, akan memberikan komisi keuntungan kepada Pihak Pertama yang dihitung atas seluruh portfolio bisnis yang direasuransikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

- Apabila terjadi pengembalian premi reasuransi sehubungan dengan pembatalan data peserta, perubahan peserta maka Pihak Kedua akan mengembalikan premi sesuai ketentuan yang diatur pada Addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.

- Setiap klaim yang merupakan beban wajib yang sah bagi Pihak Pertama, maka Pihak Kedua juga terikat untuk bagian jumlah risiko yang direasuransikan pada saat klaim tersebut terjadi.

15. Perjanjian Reasuransi Otomatis Asuransi Jiwa Kredit Nomor 020/NSL/T-DN/IX/2018 tanggal 03 Oktober 2018, yang dibuat oleh dan antara ASJN (“Pihak Pertama”) dan PT Reasuransi Nusantara Makmur (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : reasuransi-reasuransi terhadap polis-polis yang diterbitkan oleh Pihak Pertama yang dimulai pada atau setelah dimulainya Perjanjian Kerjasama ini. Risiko-risiko yang akan direasuransikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua diatur pada Addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.

Jangka Waktu : Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2018 dan tidak ada batas waktu berakhir. Penghentian Perjanjian ini dapat diajukan oleh salahsatu pihak yang terikat dalam Perjanjian ini.


Hak Pihak Pertama:Pihak Pertama berhak mendapat reasuransi dari Pihak Kedua sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

104

Kewajiban Pihak Pertama:- Pihak Pertama mengikatkan diri untuk mereasuransikan.- Pihak Pertama wajib memberitahukan adanya reasuransi-reasuransi kepada Pihak

Kedua dengan cara menyampaikan data-data reasuransi dalam bentuk dokumen atau salinan berupa elektronik (soft copy). Penyampaian data harus dilakukan paling lambat 240 hari kalender sejak berlakunya polis yang direasuransikan.

- Dalam hal terjadi pembatalan polis (lapse), maka Pihak Pertama wajib melaporkan pembatalan polis tersebut kepada Pihak Kedua secara tertulis paling lambat 90 hari kalender sejak pembatalan tersebut terjadi.

- Setiap klaim yang terjadi harus dilaporkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua segera sejak klaim tersebut terjadi.

Hak Pihak Kedua:- Bila seluruh atau sebagian premi reasuransi yang telah diterimanya atas suatu

reasuransi dikembalikan kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berhak menerima kembali seluruh atau sebagian Komisi Reasuransi yang telah dibayarkan seimbang dengan pengembalian premi reasuransi tersebut.

- Pihak Kedua mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya dari Pihak Pertama mengenai polis-polis asuransi berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.

Kewajiban Pihak Kedua:- Pihak Kedua bersedia menerima sebagai reasuransi atas jumlah risiko yang melebihi

retensi Pihak Kedua yang diatur pada Addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.- Apabila pengiriman data-data reasuransi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua

telah melewati waktu yang ditentukan, maka Pihak Kedua akan tetap memproses data tersebut dan klaim-klaim yang telah terjadi sebelumnya bukan menjadi beban wajib Pihak Kedua.

- Pihak Kedua akan membayarkan kepada Pihak Pertama Komisi Reasuransi atas premi reasuransi yang diterimanya.

- Pihak Kedua pada tiap-tiap akhir tahun, akan memberikan komisi keuntungan kepada Pihak Pertama yang dihitung atas seluruh portfolio bisnis yang direasuransikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

- Apabila terjadi pengembalian premi reasuransi sehubungan dengan pembatalan data peserta, perubahan peserta maka Pihak Kedua akan mengembalikan premi sesuai ketentuan yang diatur pada Addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.

- Setiap klaim yang merupakan beban wajib yang sah bagi Pihak Pertama, maka Pihak Kedua juga terikat untuk bagian jumlah risiko yang direasuransikan pada saat klaim tersebut terjadi.

16. Nota Penutupan Reasuransi Bosowa QQ PT TAKAGI SARI MULTI UTAMA nomor 11/PKS-NAS/IX-2017 No. 12180 tanggal 26 September 2017, yang dibuat oleh dan antara ASJN (“Pihak Pertama”) dan PT Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : reasuransi atas seluruh bisnis untuk program asuransi Bosowa qq PT Takagi Sari Multi Utama secara Quota Share, dengan komposisi Pihak Pertama: 50%, Pihak Kedua 50%.

Jangka Waktu : Sejak tanggal 26 September 2017 Setiap saat masing-masing pihak dapat meminta diadakan pembatalan atas berlakunya Nota Penutupan ini dengan pemberitahuan dimuka secara tertulis selambat-lambatnya 90 hari kalender sebelum dimulai pembatalan kepada Pihak lainnya dalam Nota Penutupan ini.

105


Hak Pihak Pertama:Pihak Pertama berhak mendapat reasuransi dari Pihak Kedua sesuai dengan yang diatur dalam Nota Penutupan ini.

Kewajiban Pihak Pertama:Pihak Pertama mengikatkan diri untuk mereasuransikan Program Asuransinya kepada Pihak Kedua sesuai dengan Nota Penutupan ini.

Hak Pihak Kedua:Pihak Kedua berhak mendapatkan keuntungan dari mereasuransikan Program Asuransi yang dibuat oleh Pihak Pertama sesuai dengan Nota Penutupan ini.Kewajiban Pihak Kedua:Pihak Kedua bersedia menerima sebagai reasuransi atas jumlah risiko yang diatur pada Nota Penutupan ini.

17. Nota Penutupan Reasuransi Jasindo QQ PT Kementerian dan Perikanan Republik Indonesia QQ NelayanPeserta Asuransi nomor 02587/RJ.02.01/35/Indonesia Re/09/2019 tanggal 13 September 2019, yang dibuat oleh dan antara ASJN (“Pihak Pertama”) dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) (“Pihak Kedua”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : reasuransi atas seluruh bisnis untuk program asuransi Jasindo QQ PT Kementerian dan Perikanan Republik Indonesia QQ Nelayan Peserta Asuransi secara Quota Share, dengan komposisi Pihak Pertama: 50%, Pihak Kedua 50%.

JangkaWaktu : sejak tanggal13September2019Section I:1 tahun;Section II:1 tahun;Section III: Various (7 hari, 14 hari, dan 6 bulan) ataupertanggungan yang dilakukan oleh Pihak Kedua menjadi berakhir secera seketika untuk keseluruhan pertanggungan (disebut pengakhiran) pada Polis Section Jenis Asuransi tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kedua dalam hal rasio klaim telah mencapai 85% dari premi gross yang dibayarkan penanggung selama periode masa asuransi untuk Section Jenis Asuransi tersebut.


Hak Pihak Pertama:Pihak Pertama berhak mendapat reasuransi dari Pihak Kedua sesuai dengan yang diatur dalam Nota Penutupan ini.

Kewajiban Pihak Pertama:Pihak Pertama mengikatkan diri untuk mereasuransikan Program Asuransinya kepada Pihak Kedua sesuai dengan Nota Penutupan ini.

Hak Pihak Kedua:- Pihak Kedua berhak mendapatkan keuntungan dari mereasuransikan Program

Asuransi yang dibuat oleh Pihak Pertama sesuai dengan Nota Penutupan ini.- Pihak Kedua berhak untuk tidak membayarkan Manfaat Asuransi dalam hal terjadinya

klaim ataupun terhadap klaim yang telah dilaporkan pada saat terjadinya pengakhiran sebagaimana disebutkan dalam butir 1 ketentuan Cut Loss ini, dan oleh karenanya terhadap pertanggungan-pertanggungan reasuransi atas Pihak Pertama diakhiri tanpa adanya refund premi (pengembalian premi).

106

Kewajiban Pihak Kedua:Pihak Kedua bersedia menerima sebagai reasuransi atas jumlah risiko yang diatur pada Nota Penutupan ini.

O. PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DENGAN PIHAK AFILIASI

Perjanjian Pinjaman tanggal 24 Mei 2017, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Pinjaman tanggal 24 Mei 2018 dan sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Pinjaman tanggal 24 Mei 2019, yang dibuat oleh dan antara Perseroan (“Pihak Pertama”) dan PT Intro Aneka Abadi (“Pihak Kedua“), sebagai berikut:

Objek : PinjamanNilai : Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)Jangka Waktu : sampai dengan utang dibayar lunas oleh Pihak PertamaBunga : Tidak adaDenda : Tidak adaJaminan : Tidak ada


Hak Pihak Pertama:Menerima pinjaman sebanyak-banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama:Pihak Pertama wajib membayar kembali pinjaman utang yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak pertama berdasarkan Perjanjian ini secara lunas kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 24 Mei 2020.

Hak Pihak Kedua:- Sewaktu-waktu meminta kepada Pihak Pertama untuk membayar Pinjaman sebelum tanggal jatuh

tempo kewajiban Pihak Pertama untuk membayar utang sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini apabila Pihak Pertama dinyatakan pailit atau berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dibubarkan/dilikwidasi sebelum melunasi Pinjamannya tersebut, Pihak Pertama karena/dengan cara apapun kehilangan hak untuk mengurus harta benda (kekayaannya), harta benda (kekayaan) Pihak Pertama baik seluruh atau sebagiannya disita akibat tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Pertama dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Pertama tidak/kurang menepati (memenuhi) salah satu atau lebih syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama tidak/kurang menepati (memenuhi) salah satu atau lebih syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, serta apabila terdapat perkara di Pengadilan yang melibatkan Pihak Pertama yang menurut pertimbangan Pihak Kedua perkara tersebut dapat mengakibatkan Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar suatu ganti rugi dan/atau bentuk-bentuk pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran kembali Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini.

- Mengalihkan hak dan/atau kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian kepada pihak ketiga.

Kewajiban Pihak Kedua:Memberikan pinjaman sebanyak-banyaknya sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) kepada Pihak Pertama.

107

P. ASET PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

v Benda Tidak Bergerak

s Perseroan

Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa benda tidak bergerak sehubungan dengan kegiatan usahanya.

Perseroan menguasai ruang kantor sehubungan dengan kegiatan usahanya dan untuk menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah membuat Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) tanggal 7 Oktober 2019 oleh dan antara PT Nico Central dan Perseroan atas Kantor yang beralamat di Gedung Sona Topas Tower lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman RT 004, RW 002, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta.

• Entitas Anak

• BFI

BFI tidak memiliki dan/atau menguasai benda-benda tidak bergerak atas nama BFI.

Namun, BFI menguasai 1 (satu) ruangan kantor di Sona Topas Tower lantai 9, yang beralamat di Jalan Sudirman Kavling 26, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan perjanjian sewa ruangan kantor tanggal 7 Oktober 2019 yang dibuat oleh dan antara PT Nico Central dengan BFI.

• NIP

NIP tidak memiliki dan/atau menguasai benda-benda tidak bergerak atas nama NIP.

Namun,NIPmenguasai1(satu)ruangankantordiGedungOffice8lantai18-A,yangberalamatdi Jalan Sudirman Kavling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan perjanjian sewa ruangan kantortanggal3Oktober2019yangdibuatolehdanantaraPTVofficedenganNIP.

• BCU

BCU tidak memiliki harta kekayaan berupa benda tidak bergerak sehubungan dengan kegiatan usahanya.

BCU menguasai ruang kantor sehubungan dengan kegiatan usahanya dan untuk menjalankan kegiatan usahanya BCU telah membuat Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) tanggal 7 Oktober 2019 oleh dan antara PT Nico Central dan BCU atas Kantor yang beralamat di Gedung Sona Topas Tower lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman RT 004, RW 002, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta.

• ASJN

ASJN tidak memiliki harta kekayaan berupa benda tidak bergerak sehubungan dengan kegiatan usahanya.

ASJN menguasai ruang kantor sehubungan dengan kegiatan usahanya dan untuk menjalankan kegiatan usahanya ASJN telah membuat Perjanjian Sewa Ruang di Gedung Menara Jamsostek Nomor: PER/31/022019 tanggal 01 Februari 2019, sebagaimana diubah dengan Kesepakatan Perpanjangan Sewa Ruang Gedung Menara Jamsostek No. 72/LOI/BIJAK-ASURANSI JIWA NASIONAL/09.2019 tanggal 10 September 2019 yang dibuat oleh dan antara BPJS Ketenagakerjaan dan ASJN.

108

v Benda Bergerak

• PerseroanASET Per 31 OKTOBER 2019:

Kas dan Bank Rp10.468.506.145Deposito Berjangka Rp205.000.000.000Surat Berharga Negara Rp35.191.227.000Reksadana Rp77.692.132.691Piutang Premi Rp16.300.838.075Piutang Reasuransi Rp4.397.584.754Aset Reasuransi Rp31.180.782.000Piutang Hasil Investasi Rp941.153.098Biaya Dibayar Di muka Rp816.810.691Uang Muka Rp26.934.000Aset Tetap Neto Rp649.239.235Aset Tak Berwujud Rp112.795.604Aset Pajak Tangguhan Rp279.488.044Uang Jaminan Rp257.583.000Jumlah Aset Rp383.315.074.337

• Entitas Anak

• BFI

BFI tidak memiliki dan/atau menguasai benda-benda bergerak atas nama BFI.

• NIP

NIP tidak memiliki dan/atau menguasai benda-benda bergerak atas nama NIP.

• BCU

BCU tidak memiliki harta kekayaan berupa benda bergerak sehubungan dengan kegiatan usahanya.

• ASJN

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit ASJN (Laporan Keuangan Konsolidasi) untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 yang diaudit oleh KAP Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli, kepemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan ASJN adalah sebagai berikut:

No Daftar AsetNilai Asset

Per tanggal 31 Oktober 2019(Rp)

1 Kas dan Bank 10.339.680.0922 Deposito Berjangka 60.000.000.0003 Surat Berharga Negara 35.191.227.0004 Reksadana 77.692.132.6915 Piutang Premi 16.300.838.0756 Piutang Reasuransi 4.397.584.7547 Aset Reasuransi 31.180.782.0008 Piutang Hasil Investasi 941.153.0989 Biaya Dibayar Di muka 308.814.301

10 Uang Muka 26.934.00011 Aset Tetap Neto 649.239.23512 Aset Tak Berwujud 112.795.60413 Aset Pajak Tangguhan 279.488.04414 Aset lain-lain 257.583.000

Nilai Total Asset 237.678.251.894

109

Q. ASURANSI

• Perseroan

Perseroan tidak memiliki asuransi atas nama Perseroan dan sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 12 Maret 2020, Perseroan tidak memiliki asuransi terhadap harta kekayaannya dan Perseroan akan menanggung setiap resiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya harta kekayaan milik Perseroan tersebut dan dalam hal terjadinya resiko rusak, hilang, dan musnahnya harta kekayaan tersebut karena suatu peristiwa tertentu, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan atau mengakibatkan berhentinya operasi Perseroan.

• Entitas Anak

• BFI

BFI tidak memeliki perjanjian asuransi atas nama BFI dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, BFI tidak memiliki asuransi terhadap harta kekayaannya, dan BFI akan menanggung setiap resiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya harta kekayaan milik BFI tersebut dan dalam hal terjadinya resiko rusak, hilang, dan musnahnya harta kekayaan tersebut karena suatu peristiwa tertentu hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya BFI atau mengakibatkan berhentinya operasi BFI. • NIP

NIP tidak memiliki perjanjian asuransi atas nama NIP dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, NIP tidak memiliki asuransi terhadap harta kekayaannya, dan NIP akan menanggung setiap resiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya harta kekayaan milik NIP tersebut dan dalam hal terjadinya resiko rusak, hilang, dan musnahnya harta kekayaan tersebut karena suatu peristiwa tertentu hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya NIP atau mengakibatkan berhentinya operasi NIP.

• BCU

BCU tidak memiliki asuransi atas nama BCU, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, BCU tidak memiliki asuransi terhadap harta kekayaannya, dan BCU akan menanggung setiap resiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya harta kekayaan milik BCU tersebut dan dalam hal terjadinya resiko rusak, hilang, dan musnahnya harta kekayaan tersebut karena suatu peristiwa tertentu, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha BCU atau mengakibatkan berhentinya operasi BCU.

• ASJN

ASJN tidak memiliki perjanjian asuransi atas nama ASJN dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, ASJN tidak memiliki asuransi terhadap harta kekayaannya, dan ASJN akan menanggung setiap risiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya harta kekayaan milik ASJN tersebut dan dalam hal terjadinya risiko rusak, hilang, dan musnahnya harta kekayaan tersebut karena suatu peristiwa tertentu, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya ASJN atau mengakibatkan berhentinya operasi ASJN.

R. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan entitas anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan entitas anak tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi, perselisihan hubungan industrial maupun perpajakan di hadapan badan-badan peradilan umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Badan

110

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak, serta tidak terlibat sengketa lainnya (di luar pengadilan) yang secara material dapat memberi pengaruh (material adverse effect) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (going concern) Perseroan dan entitas anak, serta rencana penawaran umum perdana ini.

II. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. UMUM

PT Bhakti Multi Artha Tbk (“Perseroan”) didirikan tanggal 23 Mei 2017 berdasarkan akta No.146 dari Ardi Kristiar, S.H.,MBA., Notaris di Jakarta Selatan dengan nama “PT Nasional Mitra Utama. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0023737.AH.01.01.tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-0066580.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 23 Mei 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 63 tanggal 8 Agustus 2017, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 33720 Tahun 2017.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta No.1261 dari Arief Yulianto, S.H., M.Kn., notaris di Cirebon tanggal 24 September 2019 mengenai:• perubahansusunandireksidankomisarisPerseroan;• perubahannamapemegangsaham;• perubahannamaPerseroan;• perubahannilainominalsaham.

Perubahan tersebut telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0074929.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 September 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0337198 tanggal 25 September 2019, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0337199 tanggal 25 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT di bawah No. AHU-0179291.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 25 September 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 101 tanggal 17 Desember 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 49559 Tahun 2019.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Konsultasi Manajemen dan Perusahaan Holding.

Perseroan mulai beroperasi secara komersil mulai tahun 2017.

Perseroan berdomisili di Sona Topas Tower Lt. 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav 26, Jakarta Selatan 12190.

Visi Perseroan adalah:“Menjadi mitra solusi keuangan yang bertumbuh dan berkembang seiring dengan kepercayaan nasabah.”

Untuk mewujudkannya, Perseroan memiliki misi sebagai berikut.• Konsistendalammemberikanlayanankeuanganyangkompetitif.• Menciptakanhubunganjangkapanjangdengannasabah,debiturdankreditur.• Menjalankanusahasesuaidengantatakeloladanberkesinambungan.• Melakukaninovasiuntukpertumbuhandanlayananyanglebihbaik.

Perseroan juga memiliki nilai-nilai yang menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut.

“BHAKTI”• Bertumbuh

Menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan pertumbuhan Bersama.• Harmoni

Sinergi dengan harmoni dalam inetgrasi kegiatan usaha

111

• AmanMenjalankan usaha dengan prinsip kehati-hatian

• KualitasMemberikan produk dan layanan yang berkualitas

• TerpercayaMenjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan

• InovasiTerus berinovasi dalam menjalankan usaha

B. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan dan Entitas Anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

• MemilikiEntitasAnakdibidangasuransiyangtelahberoperasi.• Pengembanganusahaberfokuspadabidangkeuangan• Timmanajemenyangberpengalaman.• EntitasAnakmemilikiberagamprodukmulaidariindividusampaidenganprodukkumpulan.

C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini bergerak dibidang konsultasi manajemen dan perusahaan holding bidang keuangan. Perseroan memberikan jasa konsultasi manajemen kepada Entitas Anak berupa saran dan masukan dalam pengelolaan bisnis asuransi. Kegiatan usaha sebagai perusahaan holding adalah kepemilikan mayoritas pada Entitas Anak.

Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai jasa konsultasi manajemen, Perseroan menerima imbalan jasa dari Entitas Anak yang besarnya pada tahun 2017 sebesar Rp 480 juta, tahun 2018 sebesar Rp 600 juta dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp 600 juta.

Kedepannya Perseroan akan tetap melakukan kegiatan usaha sebagai konsultasi manajemen dan perusahaan holding bidang keuangan. Rencana pengembangan kedepan, Perseroan akan mendukung pengembangan Entitas Anak melalui penambahan modal ke NIP yang nantinya akan meningkatkan modal di ASJN. Selain itu Perseroan juga memiliki rencana untuk mengembangkan usahadanmasukkebidangkeuanganlainnyasepertimultifinancedanfintek.Hal-haltersebutakanmeningkatkan nilai tambah bagi kinreja keuangan Perseroan melalui peningkatan kinerja Entitas Anak.

Perseroan saat ini memiliki 3 (tiga) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung dan 1 Entitas Anak tidak langsung.

Perseroan memiliki secara langsung dan tidak langsung lebih dari 50% atau memiliki pengendalian atas manajemen entitas anak sebagai berikut:


PendirianTahun



1 BFIJasa




99,00%

2 NIP


Holding

2017 2017 Jakarta

Belum beroperasi komersial 99,00%

3 BCUJasa




99,00%


1 ASJN Asuransi Jiwa Nasional 2017 2017 Jakarta Beroperasi

Komersial 99,00%

112

Di bawah ini adalah keterangan selengkapnya mengenai Entitas Anak milik Perseroan :

• PT Nasional Investindo Perkasa (NIP)

NIP didirikan berdasarkan Akta Pendirian NIP nomor 161 tanggal 26 Mei 2017 dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0024197.AH.01.01. tanggal 26 Mei 2017.

Maksud dan tujuan NIP sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar NIP ialah berusaha dalam bidang konsultasimanajemenlainnyadanaktifitasperusahaanholding. NIP telah melakukan penyertaan saham pada Entitas Anak yaitu dengan memiliki 99,00% saham di PT Asuransi Jiwa Nasional (ASJN) yang telah beroperasi menjalankan kegiatan usaha asuransi jiwa.

Kedepannya NIP akan tetap melakukan kegiatan usaha di bidang investasi ke Entitas Anak yaitu ASJN. NIP akan meningkatkan modal ke Entitas Anak ASJN. Dengan permodalan yang lebih kuat, diyakini ASJN dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan nilai tambah bagi NIP.

• PT Asuransi Jiwa Nasional (ASJN)

ASJN didirikan berdasarkan Akta Pendirian ASJN nomor 164 tanggal 26 Mei 2017 dari Yulia, S.H., notaris di Jakarta Selatan. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0024214.AH.01.01. tanggal 26 Mei 2017.

ASJN bergerak di bidang asuransi jiwa, telah memperoleh izin usaha di bidang asuransi dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan No.KEP-57/D.05/2017 tanggal 19 Juli 2017.

Kedepannya ASJN akan ditingkatkan modalnya yang dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Dengan modal yang lebih kuat, maka ASJN dapat melakukan ekspansi dalam bentuk investasi dan juga perluasan jaringan dan produk. Meningkatknya kinerja ASJN dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

ASJN saat ini telah memiliki peserta asuransi sebanyak 900.000 jiwa dan akan terus bertambah dimasa mendatang.

ASJN memiliki visi untuk menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional terpercaya dan terpilih.

Adapun misi ASJN adalah sebabai berikut : • Meningkatkankinerjadanmengoptimalkanpengelolaanperusahaansesuai tata kelola yang

baik (Good Corporate Governance).• Menjaga kesehatan dan mengoptimalkan pelayanan perusahaan serta meningkatkan daya

bersaing dengan perusahaan asuransi lain melalui produk inovatif dengan teknologi terkini.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, ASJN memiliki nilai-nilai sebagai berikut : • Inovasi

Kami terus menerus melakukan pengembangan gagasan dan terobosan demi kesempurnaan proses kerja dan hasil yang lebih baik.

• PelayananyangoptimalKami bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan yang terbaik melebihi yang diharapkan konsumen sesuai kaidah dan etika bisnis jasa keuangan.

• IntegritasKami mengedepankan kejujuran, keterbukaan, dapat dipercaya dan memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugas.

113

Mitra bisnis dari ASJN adalah : • PerusahaanAsuransiUmumSwastaNasional• PerusahaanAsuransiUmumBadanUsahaMilikNegara• ReasuransiSwastaNasional• ReasuransiBUMN• BrokerAsuransi

Klien/nasabah dari ASJN adalah :• BrokerReasuransi• BankBUMN• BankUmumSwastaNasional• BankPembangunanDaerah• BankPerkreditanRakyat• LembagaPerkreditanDesa• PerusahaanPembiayaan• Koperasi• Perguruan Tinggi• Yayasan• PemegangPolisIndividu

Perusahaan yang menjadi peserta dari asuransi ASJN dengan kontribusi terbesar adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Mandiri Tunas Finance, PT Bank Bukopin Tbk, PT Clipan Finance Indonesia Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo. Berikut adalah kontribusi perusahaan tersebut terhadap jumlah peserta.

KETERANGAN PERSENTASETerafiliasi 0,00%Tidak Terafiliasi

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 34,52%PT Mandiri Tunas Finance 8,26%PT Bank Bukopin Tbk 6,09%PT Clipan Finance Indonesia Tbk 0,97%PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo 0,35%

Lain-lain (<0,35%) 49,81%TOTAL 100,00%

Produk Unggulan Kumpulan

Proteksi Jiwa Kredit NasionalProduk Asuransi Jiwa Kumpulan yang memberikan perlindungan bagi tertanggung (debitur) apabila meninggal dunia karena sakit maupun kecelakaan. Manfaat utama produk ini adalah menjaga bisnis klien berjalan dengan baik (terhindar dari Non Performing Loan akibat meninggalnya debitur).

Proteksi Kecelakaan Diri NasionalMerupakan program asuransi kumpulan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam hal perlindungan karyawan terhadap risiko kecelakaan.

Proteksi Jiwa Eka NasionalProgram asuransi jiwa kumpulan yang memberikan santunan meninggal dunia akibat kecelakaan maupun penyakit yang dapat terjadi kapan saja dan menyerang siapa saja baik pengelola perusahaan, karyawan maupun keluarganya.

Proteksi Dana Sejahtera NasionalProgram asuransi jiwa kumpulan yang dirancang guna membantu masyarakat merencanakan kebutuhan dana masa depan, dana pendidikan, dan dana hari tua bagi anggota keluarga serta memberikan santunan meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan.

114

Produk Unggulan Perorangan

Nasional Proteksi Spekta LinkProduk asuransi jiwa Unit Link Berkala yang dikaitkan dengan investasi, memberikan perlindungan asuransi jiwa, sekaligus mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dengan Premi Tunggal. Pilihan program asuransi dan investasi ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan US Dolar.

NasionalProteksiInfinityLinkProduk asuransi jiwa Unit Link Sekaligus yang dikaitkan dengan investasi, memberikan perlindungan asuransi jiwa, sekaligus disiplin berinvestasi guna mempercepat pengumpulan aset dan potensi hasil investasi yang optimal. Pilihan program asuransi dan investasi ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan US Dolar.

Nasional Proteksi Dana PastiProduk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi, memberikan perlindungan asuransi jiwa, sekaligus mendapatkan kepastian hasil investasi. Dirancang untuk memberikan kenyamanan dalam mengelola perencanaan keuangan anda dan keluarga. Pilihan program asuransi dan investasi ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan US Dolar.

Asuransi Tambahan Kumpulan

Group Critical IllnessCritical Illness Kumpulan merupakan program asuransi jiwa kumpulan (group) yang memberikan perlindungan bagi tertanggung apabila ia untuk pertama kali didiagnosa menderita salah satu dan atau sedang menjalani prosedur operasi yang termasuk dalam 52 penyakit kritis.

Group Total Permanent DisabilityGroup Total Permanent Disability merupakan program asuransi kumpulan yang memberikan manfaat uang pertanggungan jika tertanggung mengalami cacat total dan tetap yang disebabkan sakit atau kecelakaan.

Group Waiver of Premium DeathGroup Waiver of Premium merupakan program asuransi jiwa kumpulan yang memberikan manfaat pembebasan premi jika pemegang polis/peserta meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan.

Asuransi Tambahan Perorangan

Asuransi Tambahan Hospital Cash Plan (HCP)Produkasuransi tambahandirancanguntukmemberikanperlindunganfinansialbagiTertanggungyang mengalami perawatan dan secara medis direkomendasikan oleh dokter yang merawat maksimum sampai dengan 180 hari dalam masa asuransi 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai Tertanggung berusia 70 tahun. Santunan ini tetap diberikan meskipun Tertanggung telah mendapatkan santunan dari program asuransi kesehatan manapun.

Asuransi Tambahan TermAsuransi jiwa tambahan yang dirancang untuk memberikan perlindungan jiwa bagi Tertanggung yang memberikan sejumlah manfaat asuransi kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit ataupun mengalami kecelakaan dalam masa asuransi. Asuransi ini juga memberikan manfaat Tambahan untuk Tertanggung Tambahan.

Asuransi Tambahan Kecelakaan DiriAsuransi Tambahan Kecelakaan Diri yang dirancang untuk melengkapi Asuransi dasar. Risiko yang dapat dijamin dalam Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri adalah risiko meninggal dunia karena kecelakaan (risiko A), risiko meninggal dunia karena kecelakaan ditambah cacat tetap, baik total maupun sebagian akibat kecelakaan (risiko AB), risiko meninggal dunia karena kecelakaan ditambah biaya pengobatan/ perawatan di Rumah Sakit akibat Kecelakaan (risiko AD), dan risiko meninggal dunia karena kecelakaan ditambah cacat tetap, baik total maupun sebagian akibat

115

kecelakaan ditambah biaya pengobatan/ perawatan di Rumah Sakit akibat kecelakaan (risiko ABD). Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri mempunyai masa asuransi per tahun dan dapat diperpanjang sampai Tertanggung berusia 70 tahun. Asuransi ini juga dapat mengcover Asuransi Tambahan untuk Tertanggung Tambahan.

Asuransi Tambahan Total Permanent DisabilityAsuransi jiwa tambahan yang dirancang untuk memberikan perlindungan jiwa bagi Tertanggung yang memberikan sejumlah manfaat asuransi kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung mengalami cacat total dan tetap yang disebabkan sakit atau kecelakaan dalam masa asuransi. Masa asuransi per tahun dan dapat diperpanjang sampai Tertanggung berusia 70 tahun. Asuransi ini juga dapat mengcover Asuransi Tambahan untuk Tertanggung Tambahan.

Berkenaan dengan kepatuhan ASJN, telah melaksanakan usahanya berdasarkan peraturan terbaru Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 71 /POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. Berdasarkan POJK tersebut, Perusahaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan yang pengukurannya meliputi hal berikut.

• TingkatsolvabilitasRasio pencapaian tingkat solvabilitas ASJN per 31 Desember 2019 (unaudited) adalah 793,35%. Rasio pencapaian tingkat solvabiltas tersebut masih di atas tingkat solvabilitas yang diwajibkan oleh OJK, dimana paling rendah 100% dari MMBR dan dengan target tingkat solvabilitas internal paling rendah 120%.

• KecukupanInvestasiDalam POJK Nomor 71 /POJK.05/2016 Pasal 25 Nomor 1, Perusahaan wajib memiliki Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditambah Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa kas dan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis retensi sendiri, ditambah Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri, dan Liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung. ASJN masih memenuhi kecukupan invetasinya per 31 Desember 2019 (unaudited) karena nilai AYD dalam bentuk Investasi ditambah AYD kas dan bank sebesar Rp 169.264.012.075, lebih besar dari jumlah cadangan teknis retensi sendiri, ditambah Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri, dan Liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung yang total jumlahnya adalah Rp 74.734.426.373 atau sebesar 226,49%.

• EkuitasPOJK Nomor 71 /POJK.05/2016 Pasal 33 mewajibkan setiap Perusahaan memiliki Ekuitas paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi. Hal tersebut telah dipenuhi oleh ASJN karena nilai ekuitasnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 162.644.030.143.

• DanaJaminanPerusahaan wajib membentuk Dana Jaminan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 POJK Nomor 71 /POJK.05/2016, yang berarti minimum dana jaminan adalah Rp 20.000.000.000 Dana Jaminan yang dimiliki ASJN sebesar Rp 28.000.000.000 dalam bentuk Surat Berharga Negara.

• RiskBasedCapitalPengelolaan risiko permodalan ASJN dilakukan dengan tujuan untuk menjamin bahwa modal ASJN dijaga pada tingkat tertentu sedemikian rupa sehingga memiliki kesehatan keuangan dan Risk Based Capital yang lebih baik sebagaimana dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya untuk mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, ASJN memenuhi persyaratan minimum atas batas tingkat solvabilitas di atas yaitu masing-masing sebesar 885,12%, 909,51% dan 1.023,04%.

116

• PT Bhakti Fintek Indonesia (BFI)BFI didirikan berdasarkan Akta Pendirian BFI nomor 1328 tanggal 25 September 2019 dari Arief Yulianto, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Cirebon. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0049393.AH.01.01 tanggal 26 September 2019.

Maksud dan tujuan BFI ialah berusaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen lainnya.

• PT Bhakti Cahaya Utama (BCU)BCU didirikan berdasarkan Akta Pendirian BCU nomor 1327 tanggal 25 September 2019 dari Arief Yulianto, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Cirebon. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0049394.AH.01.01 tanggal 26 September 2019.

Maksud dan tujuan dari BCU ialah berusaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen lainnya.

Usaha Perseroan kedepannya tetap bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen dan perusahaan holding bidang keuangan. Rencana pengembangan ke depan untuk NIP adalah tetap menjadi perusahaan holding yang memiliki ASJN. Untuk ASJN kedepannya akan mengembangkan produk-produk asuransi jiwa.

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban,dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yangdapatmempengaruhi secara signifikanpenjualanbersihataupendapatanusaha,pendapatandarioperasiberjalan,profitabilitas, likuiditasatausumbermodal,atauperistiwayangakan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

D. PEMASARAN

Entitas Anak yaitu ASJN memiliki strategi pemasaran menggunakan broker asuransi, agen asuransi, co-insurance bersama asuransi umum dalam penjualan polis asuransi. Kedepannya, akan dikembangkan dengan rencana kerjasama dengan Bank melalui saluran distribusi Bancassurance.

ASJN menargetkan waktu pelaksanaan kerjasama dengan bank umum untuk produk bancassurance adalah tahun 2020. Adapun hingga saat ini ASJn sedang dalam tahap pelaporan produk asuransi bersama dengan PT Bosowa Asuransi untuk dapat dipasarkan secara bersama-sama dalam Bancassurance dengan Bank Mandiri.

Selain itu, entitas anak yaitu ASJN sedang dalam tahap penjajakan kerjasama bancassurance dengan beberapa Bank yang dimulai dengan kelompok Bank Buku 2.

Tujuan dari kegiatan usaha ini adalah untuk meningkatkan pendapatan premi dan portofolio ASJN. Alasan dan pertimbangan kerjasama ini adalah ASJN belum memiliki kerjasama bancassurance dengan bank sedangkan potensi marketnya masih tinggi.

ASJN pada umumnya melakukan pemasaran produknya keseluruh daerah di Indonesia. Namun sebagian besar pemegang polis ASJN berada di pulau Jawa. Sampai dengan saat ini ASJN belum memiliki kantor cabang. ASJN melakukan pemasaran melalui skema broker asuransi, agen asuransi, co-insurance bersama asuransi umum dan direct dengan calon nasabah dalam penjualan polis asuransi.

117

Tabel berikut menyajikan pendapatan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk periode delapan bulan sejak tanggal 23 Mei 2017 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.



2019 2018 2018 2017PENDAPATANPremi bruto 37.527 33.423 62.019 30.900 Premi reasuransi (13.324) (9.364) (18.378) (10.866)Perubahan premi bruto yang belum merupakan pendapatan (1.738) 214 (144) (597)Pendapatan premi - Neto 22.465 24.273 43.496 19.437 Hasil investasi 22.358 4.045 7.106 5.652 Jumlah Pendapatan 44.824 28.318 50.602 25.088

Berikut adalah rincian dari premi bruto milik Entitas Anak ASJN berdasarkan kelompok usaha dan metode pembayaran :



2019 % 2018 % 2018 % 2017 %Kumpulan - Neto 37.026 98,66% 32.862 98,32% 60.957 98,29% 33.284 100,00%Individu 501 1,34% 561 1,68% 1.062 1,71% - 0,00%Jumlah 37.527 100,00% 33.423 100,00% 62.019 100,00% 33.284 100,00%

Berikut adalah rincian premi bruto berdasarkan jenis asuransi :



2019 % 2018 % 2018 % 2017 %Jangka warsa 26.262 69,98% 30.737 91,96% 56.673 91,38% 31.116 93,48%Eka warsa 10.742 28,62% 2.125 6,36% 4.284 6,91% 2.168 6,52%Dwiguna 501 1,34% 561 1,68% 1.062 1,71% 0 0,00%Kecelakaan diri 21 0,06% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%Jumlah 37.527 100,00% 33.423 100,00% 62.019 100,00% 33.284 100,00%

Berikut adalah rincian premi reasuransi berdasarkan reasuradur :(dalam jutaan Rupiah)


2019 % 2018 % 2018 % 2017 %PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugu Re) 9.992 74,99% 9.353 99,88% 18.366 99,93% 10.865 100,00%PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) 3.329 24,98% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%PT Reasuransi Nusantara Makmur (Nusantara Re) 3 0,03% 10 0,11% 12 0,07% 0 0,00%PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%Jumlah 13.324 100,00% 9.364 100,00% 18.378 100,00% 10.866 100,00%

Berikut adalah rincian premi reasuransi milik Entitas Anak berdasarkan jenis asuransi :



2019 % 2018 % 2018 % 2017 %Jangka warsa 8.313 62,40% 8.885 94,88% 17.351 94,41% 10.324 95,01%Eka warsa 5.007 37,58% 479 5,12% 1.027 5,59% 542 4,99%Kecelakaan Diri 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%Dwiguna 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%Jumlah 13.324 100,00% 9.364 100,00% 18.378 100,00% 10.866 100,00%

118

Selain itu terdapat juga pendapatan yang berasal dari hasil investasi. Berikut adalah rincianny :



2019 2018 2018 2017Laba penjualan saham 11.770 0 0 0 Laba belum direalisasi dari reksadana 3.421 4.104 2.775 1.936 Bunga deposito berjangka 2.699 2.710 3.251 3.673 Kupon surat berharga negara 1.888 1.692 2.020 0 Laba penjualan reksadana 1.517 0 1.530 0 Laba (rugi) belum direalisasi dari obligasi 1.310 (4.442) (2.448) 44 Beban penjualan saham (225) 0 0 0 Beban kustodi (22) (18) (22) (2)Jumlah 22.358 4.045 7.128 5.653

F. PERSAINGAN

Entitas Anak yaitu ASJN bergerak di bidang layanan jasa keuangan yaitu Asuransi. Berdasarkan Statistik Perasuransian tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terdapat 60 perusahaan asuransi jiwa dimana sebanyak 37 merupakan swasta nasional dan 23 merupakan perusahaan patungan. Menurut data statistik asuransi per Oktober tahun 2019 jumlah aset asuransi jiwa di Indonesia adalah sebesar Rp 546.049.636 juta. Total aset Perseroan per 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp 383.315 juta. Jadi aset Perseroan sebesar 0,07% dari total aset industri asuransi jiwa di Indonesia.

ASJN berada diposisi ke 48 berdasarkan penerimaan atas Premi Tunggal berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dalam Laporan Premi Tunggal Tahun 2019 – Kuartal 3 sebagai berikut :

119

Perseroan memahami bahwa persaingan di industri dengan perusahaan yang telah lama ada, memiliki jaringan cukup kuat, dan memiliki dukungan permodalan yang kuat terutama pada perasuransian join venture, ASJN mempersiapkan strategi melalui kerjasama dengan beberapa partner seperti broker, asuransi umum dan bank. Selain itu, perusahaan menyusun target perolehan premi secara bertahap sehingga setiap tahun selalu ada peningkatan. Perusahaan juga mempersiapkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh nasabah. Untuk jangka menengah, perusahaan akan memperkuat jaringan pemasaran melalui Bancassurance.

F. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perkembangan Ekonomi

Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME) yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada triwulan II-2019, memprakirakan perekonomian Indonesia tahun 2019 akan tumbuh 5,14% (yoy), melambat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,17% (yoy). Prakiraan responden tersebut masih sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 berada di bawah titik tengah kisaran 5,0-5,4%1 Terkait denganperkembanganharga,respondenmemprakirakaninflasipadatahun2019sebesar3,22%(yoy), lebih tinggidari realisasi inflasi tahun2019sebesar3,13%(yoy).Angkaprakiraantersebutmasih berada dalam kisaran sasaran inflasi tahun 2019 sebesar 3,5±1%. Menurut responden,nilai tukar Rupiah terhadap US Dolar pada akhir tahun 2019 akan menguat hingga mencapai Rp14.387 per US Dolar dibandingkan realisasi akhir tahun 2019 sebesar Rp14.481 per US Dolar. Responden memprakirakan bahwa penguatan nilai tukar Rupiah tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global terutama penurunan Fed Fund Rates dan ekspektasi pasar Internasional terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Prakiraan nilai tukar tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi makro dalam APBN 2019 sebesar Rp15.000 per US Dolar.

Pada tahun 2020, responden optimis perekonomian Indonesia akan membaik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019. PDB tahun 2020 diprakirakan akan tumbuh 5,34% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan prakiraan pertumbuhan tahun 2019 sebesar 5,14%. Responden menyatakan bahwa peningkatan kinerja perekonomian pada tahun 2020 antara lain disebabkan oleh perbaikan ekonomi global, peningkatan investasi domestik dan asing, dan dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan. Responden memiliki optimisme yang cukup tinggi terhadap prospek perekonomian Indonesia tahun 2020, yang diindikasikan dengan 57,1% responden memprakirakan ekonomi tahun 2020 akan tumbuh di atas 5,25%.

Perkiraan pertumbuhan PDB Triwulanan

Sumber : Bank Indonesia

120

Industri Asuransi Jiwa

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, jumlah perusahaan perasuransian yang memiliki izin usaha untuk beroperasi di Indonesia per 31 Desember 2019 adalah 138 perusahaan asuransi dan reasuransi. Perusahaan asuransi dan reasuransi terdiri dari 53 perusahaan asuransi jiwa, 74 perusahaan asuransi umum, 6 perusahaan reasuransi, 2 badan penyelenggara program jaminan sosial, dan 3 perusahaan penyelenggara asuransi wajib.

Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Perasuransian 2014 – 2019

Keterangan 2014 2015 2016 2017 2018 2019Asuransi Jiwa 50 55 55 61 60 53Asuransi Umum 81 80 80 79 79 74Reasuransi 5 6 6 7 7 6Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 2 2 2 2 2 2Penyelenggara Asuransi Wajib 3 3 3 3 3 3

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Tingkat penetrasi asuransi jiwa adalah perbandingan antara premi bruto asuransi jiwa dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nominal. Sedangkan densitas asuransi jiwa adalah perbandingan antara premi bruto asuransi jiwa dengan jumlah penduduk di Indonesia. Indikator tersebut menjelaskan tentang seberapa besar dana yang dikeluarkan masyarakat Indonesia untuk membayar premi asuransi jiwa.

Tingkat Penetrasi Asuransi Jiwa di Indonesia (2013-Q32018)

Tahun Premi Asuransi Jiwa PDB Nominal Penetrasi2013 113,22 9.546 1,19%2014 112,88 10.570 0,07%2015 135,13 11.532 1,17%2016 167,17 12.407 1,35%2017 194,42 13.589 1,43%

2018 Q3 141,14 11.028 1,28%Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Berdasarkan data diatas kita dapat melihat bahwa penetrasi asuransi masih rendah. Hal tersebut membuka kesempatan untuk Entitas Anak dalam pengembangan usaha asuransi jiwa. Penetrasi yang tinggi pada umunya terjadi di negara maju. Adanya generasi milenial yang lebih teredukasi mengenai produk jasa layanan keuangan diharapkan mampu meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia.

121

G. STRATEGI

Sebagai perusahaan yang memiliki Entitas Anak yang bergerak di bidang keuangan, Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam melakukan sinergi antar perusahaan. Dalam mencapai visi dan misi, Perseroan dan Entitas Anak menetapkan beberapa Rencana Usaha Strategis (Strategic Business Plan) sebagai berikut:

1. Memiliki beragam produk keuanganPerseroan melalui Entitas Anak memiliki asuransi jiwa yang memiliki produk yang beragam. Kedepannya Perseroan juga akan merambah bisnis lainnya seperti fintech dan multifinance.

2. Melayani masyarakat di berbagai tingkatan Perseroan melalui Entitas Anak saat ini memiliki beragam target masyarakat dalam memasarkan layanan keuangannya. Misalnya asuransi yang memiliki produk individu dan kumpulan yang dapat merambah masyrakat individu maupun korporasi. Selain itu fintech dan multifinance yang akan didirikan juga akan saling melengkapi dimana kebutuhan pendanaan jangka pendek dan bernilai rendah dapat dilayani dengan fintech dan kebutuhan dana yang lebih besar dapat mengandalkan multifinance.

3. Sinergi antar lini usahaPerseroan saat ini baru memiliki Entitas Anak di bidang asuransi yang telah beroperasi. Kedepannya akan ada Entitas Anak lain yang direncanakan dapat bersinergi dengan Entitas Anak yang sudah beroperasi.

122

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 (Diaudit) dengan angka perbandingan tanggal 31 Oktober 2018 (Tidak Diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan periode delapan bulan sejak pendirian Perseroan tanggal 23 Mei 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli danditandatanganiolehHelmiansyahIrawandenganopinitanpamodifikasian.



2019 2018 2017EKUITASModal saham - nilai nominal Rp 100,- per lembar pada tanggal 31 Oktober 2019 dan Rp 1.000.000,- per lembar pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Modal dasar 12.000.000.000 saham pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 400 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.Modal ditempatkan dan disetor penuh – 3.000.000.000 saham pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 100 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Komponen Ekuitas LainnyaSaldo Laba EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas indukKepentingan nonpengendali

300.0001.4994.500

305.9993.214

100.00066

1.206

1.3723.128

100.000-

217

3173.105

JUMLAH EKUITAS 309.213 4.500 3.422

RENCANA PENAWARAN UMUM :

Perseroan dengan surat No. 001/BMA-DIR/I/2020 tertanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan kepada Ketua OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Yang Ditawarkan”) dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada kisaran Harga Penawaran Rp 102,- (seratus dua Rupiah) sampai dengan Rp 108,- (seratus delapan Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak-banyaknya Rp 216.000.000.000,- (dua ratus enam belas miliar Rupiah).

123

Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar **,- atau sekitar **% dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019

(dalam jutaan Rp)

UraianModal

Ditempatkan dan Disetor

Agio BiayaEmisi

Komponen Ekuitas Lainnya

Saldo Laba

Uang muka

setoran modal

Akumulasi defisit

Rugi komprehensif

lain

Pemilik Entitas Induk

Kepentingan non

pengendali

Jumlah Ekuitas

Posisi Ekuitas menurut laporan pada tanggal 31 Oktober 2019 300.000 - - 1.499 4.500 - - - 305.999 3.214 309.213Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Oktober 2019 jika diasumsikan pada tanggal tersebut dilaksanakan IPO.Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 lembar saham dengan Harga Penawaran Rp ** per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan dan nilai nominal Rp 100,- setiap saham 200.000 ** ** - - - - - 200.000 - 200.000Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Oktober 2019 setelah IPO 500.000 ** ** 1.499 4.500 - 305.999 3.214 509.213

124

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen apabila Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan Persetujuan Pemegang Saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah :1. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang

diaturdalamAnggaranDasarPerseroan;2. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila

jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dandisetorditambahcadanganwajib;

3. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatanPerseroan;

4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuanDewanKomisaris,denganmemperhatikanketentuanpadaayat(2)danayat(3);

5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yangtelahdibagikanharusdikembalikanolehpemegangsahamkepadaPerseroan;

6. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:a. menghadiridanmengeluarkansuaradalamRUPS;b. menerimapembayarandividendansisakekayaanhasillikuidasi;c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran

Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku 2021, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan atau ditentukan lain dalam RUPS.

Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Keputusan untuk membayar dividen kas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka

mencapaitingkatpertumbuhanyangoptimaldimasayangakandatang;2) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Tidak ada negative covenants sehubungan dengan pembatasan dari pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen untuk tahun – tahun sebelumnya.

Untuk laporan keuangan audit 31 Oktober 2019 Perseroan belum memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.

125

XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek“, telah diatur sebagai berikut:

1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksipenjualandanbersifatfinal.Pembayarandilakukandengancarapemotonganolehpenyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan olehPerseroan atas namapemilik sahampendiri dalam jangkawaktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.

3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilanfinaldiatas,makapemiliksahampendiriterhutangpajakpenghasilanatascapital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividenberasaldaricadanganlabayangditahan;dan- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang

menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang PribadiDalamNegeridikenaiPajakPenghasilansebesar10%danbersifatfinal.

126

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur JenderalPajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda,sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT1atau;2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui

kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangandinegaramitradanmerupakansubjekpajakdinegaramitra;

3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:• FormSKDtersebutditerbitkanmenggunakanBahasaInggris;• Diterbitkanpadaatausetelahtanggal1Januari2010;• BerupadokumenasliataudokumenfotokopiyangtelahdilegalisasiolehKantorPelayanan

PajaktempatsalahsatuPemotong/PemungutPajakterdaftarsebagaiWajibPajak;• Sekurang-kurangnyamencantumkaninformasimengenainamaWPLN;dan• Mencantumkantandatanganpejabatyangberwenang,wakilnyayangsah,ataupejabat

kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

127

3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2018 pada tanggal 26 Desember 2019 guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

128

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Bhakti Multi Artha Tbk, sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bhakti Multi Artha Tbk No. 107 tanggal 19 Desember 2019 yang diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bhakti Multi Artha Tbk No. 16 tanggal 5 Februari 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Yulia, S.H., di Kota Jakarta Selatan, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran Perdana pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No Nama Penjamin Emisi Efek Jumlah Saham Nilai Rupiah %Penjamin Pelaksana Emisi Efek

1 PT Jasa Utama Capital Sekuritas *** *** ***

Penjamin Emisi Efek1 *** *** *** ***2 *** *** *** ***3 *** *** *** ***

Total *** *** ***

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan PeraturanPelaksanaannya,yangdimaksuddenganpihakyangmempunyaihubunganafiliasiadalahsebagai berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontalmaupunvertikal;

2. Hubunganantaraparapihakdenganpegawai,DirekturatauKomisarisdaripihaktersebut;3. Hubungan antara 2 Perseroan dimana terdapat satu atau lebih dari anggota Direksi atau Dewan

Komisarisyangsama;4. Hubungan antara Perseroan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan

ataudikendalikanolehPerseroantersebut;5. Hubungan antara 2 Perseroan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh

pihakyangsama;atau6. Hubungan antara Perseroandan Pemegang Saham Utama.

Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi denganPerseroan sebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangNo. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

129

2. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana

Harga penawaran untuk saham yang ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil penawaran awal (book building) yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran Harga Penawaran Rp 102,- (seratus dua Rupiah) sampai dengan Rp 108,- (seratus delapan Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut diatas, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp **,- (** Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisipasarpadasaatpenawaranawaldilakukan;2. Permintaandaricaloninvestoryangberkualitas;3. Data dan informasi Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan

keteranganmengenaiindustriyangterkait;4. Status dan perkembangan terakhir Perseroan.

130

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik KAP Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli Menara Salemba Lantai 7Jl. Salemba Raya no 5Jakarta Pusat 10440Telp.: +62 21 3153835

No.STTD dan tanggal STTD IKNB STTD.AP-315/PM.122/2018 tanggal 14 September 2018

Atas NamaNo. STTD dan tanggal STTD Pasar Modal

Helmiansyah IrawanSTTD.AP-596/PM.2/2018 tanggal 17 September 2018

No. Reg. Akuntan PublikPedoman Kerja

AP.1530Standar Akuntansi Keuangan (SAK)Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

Surat Penunjukan 002/BMA-DIR/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

2. Notaris Yulia, SHMultivision Tower,Lantai 3,Suite 05Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta 14450, IndonesiaTelp.: +62 21 29380800Fax.: +62 21 29380801

No. STTD dan Tanggal STTD STTD.N-1/PM.22/2018 tanggal 7 Februari 2018Atas Nama Yulia, S.HIkatan Notaris Indonesia No.052/Pengda/Suket/V/2009Tanggal Keanggotaan 11 Mei 2009Pedoman Kerja Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)Surat Penunjukan 024/PS-1.2-EKS/V/2019 tanggal 7 Mei 2019

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah untuk membuatkan akta-akta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain akta-akta berita acara RUPS Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Adendumnya dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, dan Akta lain jika ada sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris, beserta Akta-akta perubahannya

131

3. Konsultan Hukum Adams & Co. Counsellors-at-LawGedung Wisma Bumiputera Lt. 15Jl. Jendral Sudirman Kav. 75Jakarta 12910Telp.: +62 21 573 1873Fax.: +62 21 573 1872

No.STTD dan Tanggal STTD STTD.KH-247/PM.2/2018 tanggal 30 November 2018Atas Nama Julius SimanjuntakKeanggotaan AsosiasiNo Anggota

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal201818

Pedoman Kerja Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal termasuk juga Surat Edaran No. Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018

Surat Penunjukan 001/BMA-DIR/XII/2019 tanggal 25 Oktober 2019

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

4. Biro Administrasi Efek PT Sharestar IndonesiaBerita Satu Plasa Lt. 7Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36,Jakarta 12950Telp. : +62 21 5277966Fax. : +62 21 5277967

No.Izin Usaha BAE dari Bapepam KEP : 25/PM/1991 tanggal 14 Mei 1991Keanggotaan Asosiasi Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)Pedoman Kerja Peraturan Pasar Modal dan Peraturan OJKSurat Penunjukan 004/BMA-DIR/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari pelaksana penjamin emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.

Bersama-sama dengan penjamin emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh penjaminemisi,mencetak konfirmasi penjatahandanmenyiapkan laporanpenjatahan.BAEjugabertanggungjawabmenerbitkanformulirkonfirmasipenjatahan(FKP)atasnamapemesanyang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

132

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, tentang Pasar Modal.

133

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 76 tanggal 16 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, dan Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana termaksud dalam kategori/kode atau kelompok bidang usaha dalam KBLUI sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama : Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuandan kebijakan pemasaran; perencanaan; praktik dan kebijakan sumber daya manusia;perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayananmasyarakatdalamperencanaan,pengorganisasian,efisiensidanpengawasan,informasimanajemendanlain-lain(KBLUI70209);

b. Kegiatan Usaha Penunjang : Aktivitas Perusahaan Holding yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset -dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLUI 64200).

2. Ketentuan Mengenai Perubahan Permodalan

Modal

1. a. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: i. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada

publik bersamaan dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”);

ii. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”);

iii. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal tidak dijaminkan dengan cara apapun juga.

b. Memperoleh persetujuan RUPS dengan persyaratan kuorum dan pengambilan keputusansesuaidenganPasal11ayat(1)AnggaranDasarPerseroan;

134

c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilaipasarwajar;dan

d. Dalam hal penyetoran berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan Terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar diOJKdenganpendapatwajar tanpamodifikasianyang telahdisahkanolehRUPSTahunan.

e. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

2. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan Persetujuan RUPS dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal dan pengeluaran itu tidak dilakukan dengan harga di bawah harga nominal. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

3. a. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka setiap dan seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan Direksi dengan memperhatikan keputusan RUPS dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal, akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut dapat disebut juga Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, selanjutnya disebut “HMETD”), dalam jumlah sebanding (proposional) dengan jumlah saham yang telah dimilikinya.

b. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan bursa efek di Indonesia.

c. Direksi wajib mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

e. Apabila dalam waktu yang ditentukan dalam Keputusan Direksi, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan Peraturan Bursa Efek di Indonesia. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham: i. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas

tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut --tidakjadidikeluarkandantetapdalamsimpananPerseroan;

ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut.

135

Pelaksanaan pengalokasian tersebut di atas dilakukan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan di bidang perbankan dan peraturan bursa efek di Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) di atas secara mutatis mutandis juga berlaku, dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain, obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan (“Efek Bersifat Ekuitas”) satu dan lainnya dengan mengindahkan peraturan perundangan undangan di bidang pasar modal dan di bidang perbankan dan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan oleh Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada para Pemegang Saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan di bidang perbankan.

6. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan di bidang perbankan. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada Pemegang Saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut: 1. DitujukankepadakaryawanPerseroan;2. Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan

persetujuanRUPS;3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh

RUPS;dan/atau4. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan

penambahan modal tanpa HMETD. 7. Dalam hal peningkatan jumlah saham yang ditempatkan lebih lanjut sehubungan dengan

peningkatan modal dasar Perseroan maka ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), (3), (4) dan (5) berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.

8. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan,dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: a. Penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS. b. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut

telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25%

(dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas.

d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris wajib mengubah kembali Anggaran Dasar dan menurunkan modal dasar sehingga modal ditempatkan dan disetor adalah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak terpenuhi dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penurunan modal dasar tersebut.

136

e. Adanya Keputusan RUPS yang menyetujui penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas termasuk juga keputusan yang menyetujui penurunan kembali modal dasar tersebut guna melaksanakan ketentuan huruf d di atas.

10. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penambahan modal dasar tersebut.

Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya, yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari tiap-tiap saham yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan hak atas 1 (satu) saham tidak dapat dibagi.

3. Apabila karena alasan apapun, 1 (satu) saham menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS berdasarkan saham tersebut, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

5. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan bidang perbankan.

6. Untuk saham Perseroan yang tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan penyelesaian, Perseroan mengeluarkan surat saham atau surat kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seseorang pemegang saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:a. Namadanalamatpemegangsaham;b. Nomorsuratsaham;c. Nilainominalsaham;d. Tanggalpengeluaransuratsaham;Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:a. Namadanalamatpemegangsaham;b. Nomorsuratkolektifsaham;c. Nomorsuratsahamdanjumlahsaham;d. Nilainominalsaham;e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

7. Untuk saham yang termasuk dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan penyelesaian, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepadaLembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

8. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal, dengan ketentuan pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai degan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

9. Dalam hal terjadi pecahan nilai nominal sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tidak mempunyai hak suara perseorangan

kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahannilainominalsahamlainnya,yangklasifikasisahamnyasamadanmemilikinilainominalsebesar1(satu)nominalsahamdariklasifikasitersebut

137

b. Parapemegangpecahannilainominalsahamdenganklasifikasisahamyangsamadan keseluruhan mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham, harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan ditunjuk atau diberi kuasa yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut

c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Direksi.

d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yangsama yang setara dengan 1 (satu) nominal saham berhak untuk menukarkan kepada Perseroan pecahan nilai nominal saham tersebut dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasiyangsama.

e. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan harus diperhitungkan dalam jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

10. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pasar modal dan peraturan bursa efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

11. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan perseroan terbatas.

Pemindahan Hak Atas Saham

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan hak dan oleh pihak yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.

2. Akta Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, harus berbentuk sebagaimana ditentukan, harus disetujui dan/atau dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari satu rekening dalam penitipan kolektif keatas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam penitipan kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan.

4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah terpenuhi.

5. Pemindahan hak atas saham wajib mendapat persetujuan dari instansi terkait yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.

6. Pemindahan hak dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah.

7. Pemindahan hak atas saham baru berlaku terhadap Perseroan setelah dilakukannya pencatatan atas pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham.

8. Direksi mencatat pemindahan hak atas saham yang diberitahukan atau dimintakan kepada Direksi untuk dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, kecuali apabila permintaan tersebut bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pemindahan hak atas saham tidak memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar dan atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan atau tidak memenuhi persetujuan dari pihak yang berwenang mengenai pemindahan hak atas saham, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah di terimanya permintaan tersebut, Direksi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang meminta pendaftaran atau pencatatan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham, untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan dan pasar modal.

138

3. Ketentuan Mengenai Direksi

Ketentuan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, satu diantaranya akan ditunjuk sebagai Direktur Utama.

2. a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke 5(lima) setelah, tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

b. Yang diangkat sebagai anggota Direksi wajib mengikuti persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi -lowong sehingga jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang maka paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowong harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowong tersebut dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan.

4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

5. Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (7) dibawah ini, anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan pengunduran diri yang lebih awal dari jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya.

6. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2(dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dalam hal RUPS tersebut tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

8. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seseorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.

9. Anggota Direksi diberi gaji dan/atau tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

10. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : a. Jangkawaktujabatannyaberakhir;b. Mengundurkandirisesuaidenganketentuanayat6Pasalini;c. Tidaklagimemenuhipersyaratanperaturanperundang-undangan;d. Meninggaldunia;e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

139

Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -yang nilainya melebihi

jumlah (batasan nilai) yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dalam halinitidaktermasukmengambiluangperseroandiBank);

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluarnegeri;

c. membeliataudengancaralainmemperolehhak-hakatashartatetap;d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-

perusahaanataumemberatihartakekayaanPerseroan;e. mengikatPerseroansebagaiPenjamin;

harus dengan persetujuan dari- atau akta-akta/surat surat yang berkenaan turut ditanda tangani Dewan Komisaris.

4. Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.

5. Untuk tindakan yang merupakan Transaksi Material dan/atau Benturan Kepentingan yang dimaksud dalam Peraturan OJK, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan OJK.

6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: a. MengalihkankekayaanPerseroandalamjangkawaktu1(satu)tahunbuku;ataub. MenjadikanjaminanutangkekayaanPerseroan; yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih

Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Kuorum untuk penyelenggaran RUPS tersebut wajib memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar.

7. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili

Perseroan. b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga

yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

8. Dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (7) di atas.

4. Ketentuan Mengenai Komisaris

Ketentuan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris,

seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

140

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris -yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut, dengan ketentuan bahwa : i. Anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan telah diberitahu secara tertulis

tidak kurang dari 14 (empat belas) hari sebelum tanggal keputusan tertulis para pemegangsahamatasrencanapemberhentian;dan

ii. Anggota Dewan Komisaris tersebut telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal pemberitahuan. Jika anggota Dewan Komisaris tersebut tidak menyerahkan pembelaan dalam jangka 7 (tujuh) hari tersebut, anggota Dewan Komisaris tersebut dianggap telah menerima pemberhentian tersebut.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS.

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.

7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya kelowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi kelowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.

10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 7 dan 8 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : a. Meninggaldunia; b. Masajabatannyaberakhir;c. DiberhentikanberdasarkanRUPS;d. MengundurkandirisesuaidenganketentuanPasalini;e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan

Pengadilan;f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan

Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

141

Tugas dan Wewenang Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenaiPerseroanmaupunusahaPerseroan,danmemberinasihatkepadaDireksi;

2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi)danlain-lainsuratberhargasertaberhakuntukmengetahuisegalatindakanyangtelah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.

4. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.

5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.

6. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.

7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.

Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.

8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak empunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

9. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

142

5. Ketentuan Mengenai Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah: a. RUPSTahunan;b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

3. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

4. Dalam RUPS Tahunan: a. Direksi menyampaikan :

- laporan tahunan yang isinya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan tahunan yang disampaikan wajib ditelaah terlebih dahulu oleh DewanKomisaris,untukselanjutnyamendapatpersetujuanRUPS;

- laporan keuangan, untuk mendapat pengesahan RUPS. b. Ditetapkanpenggunaanlaba,jikaPerseroanmempunyaisaldolabapositif;c. Dilakukanpenunjukanakuntanpublik;d. PenetapanataupengangkatananggotaDireksidanDewanKomisaris;e. Diputus mata acara lainnya yang diajukan sebagaimana mestinya dengan

memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar. 5. Persetujuan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan.

6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar.

7. Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

143

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”) dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh padaPenjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek dan gerai penawaranyang informasinya tercantum pada Bab XVI dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesanan saham harus telah memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

2. Pemesan yang berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-004/SHM/KSEI/0120 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 24 Januari 2020 :

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 14 April 2020.

2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FormulirKonfirmasiPenjatahan(“FKP”).

3. KSEI, PerusahaanEfek, atauBankKustodian akanmenerbitkan konfirmasi tertuliskepadapemegangrekeningsebagaisuratkonfirmasimengenaikepemilikanSaham.KonfirmasiTertulismerupakansuratkonfirmasiyangsahatasSahamyang tercatatdalam rekening efek.

4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.

144

5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.

6. Pembayaran dividen, Saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Sahamyangmenghendakisertifikatsahamdapatmelakukanpenarikansahamkeluardari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.

9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para Pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan dan disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek atau melalui gerai penawaran yang tercantum di Bab XVI tentang Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan:

• Fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar serta Akta Pengangkatan Direksi terakhir bagi badan hukum), bagi pemesan badan usaha asing, disamping melampirkan fotocopy paspor/KIMS, AOA dan POA yang berlaku, wajib mencantumkanpadaFPPS,namadanalamatdiluarnegerisecaralengkapdanjelas;

• BuktikepemilikanRekeningEfekatasnamapemesan;dan• Buktipembayaransebesarjumlahpemesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan wajib untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham diatas tidak terpenuhi.

Dalam hal terdapat satu pemesan yang mengajukan 2 (dua) pemesanan atau lebih sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

145

6. Masa Penawaran Umum

Masa penawaran akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 6 s/d 8 April 2020 pada pukul 09.00 - 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Manajer Penjatahan dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 13 April 2020.

8. Syarat Pembayaran

Setelah memperoleh FPPS Pemesan harus :• MengisiFPPSdenganlengkapdanbenar;• MelakukanpembayarankebanksesuaiyangterteradiProspektussesuaijumlahpesanan;

dan• MenyerahkanFPPS+copyKTP+buktibayarbankkeGeraiPenawaranuntukvalidasi.

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

PT ** TbkKantor Cabang **

Atas Nama : **Nomor Rekening : **

Untuk pembayaran secara tunai (setoran langsung ke Bank), maka dana harus ingood funds paling lambat pada pukul 15:00.

Apabila pembayaran menggunakan transfer Bank atau cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan keduanya sudah harus diterima secara efektif (in good funds) pada tanggal 8 April 2020. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Dana hasil Penawaran Umum yang diperoleh selama masa penawaran akan dibayarkan ke Perseroan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT Jasa Utama Capital Sekuritas bersamaan dengan tanggal distribusi saham yaitu 14 April 2020.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro.

146

9. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir KonfirmasiPenjatahanataspemesananpembeliansaham.Bagipemesanpembeliansahamsecara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (fixed allotment) dan penjatahan terpusat (pooling) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (fixed allotment) dibatasi sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

(I) Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)

Penjatahan pasti sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase penjatahanpastiwajibmemperhatikankepentinganpemesanperorangan;

b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir a) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam PenawranUmum;dan

c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada :(i) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau

lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atauagenpenjualanEfeksehubungandenganPenawaranUmum;

(ii) direktur,komisaris,dan/ataupemegangsahamutamaPerseroan;atau(iii) afiliasi dariPihaksebagaimanadimaksuddalamhuruf (i) danhuruf (ii) yangbukan

merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

(II) Penjatahan Terpusat (“Pooling”)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

a. dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf (I) huruf c dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

147

(i) pemesanyangtidakdikecualikanakanmenerimaseluruhjumlahEfekyangdipesan;(ii) dan dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan

sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf (I) huruf c menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

b. dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf (I) huruf c dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:(i) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara

proporsionalmenurutjumlahyangdipesanolehparapemesantanpapecahan;atau(ii) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan

memenuhi persyaratan berikut ini: i. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan

di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek dimanaEfektersebutakantercatat;dan

ii. apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh)Hari Kalender setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2.

11. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum

Berdasarkan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan :

a. Terjadinya suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi :i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh per seratus)

selama3(tiga)haribursaberturut-turut;ii. Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara

signifikanterhadapkelangsunganusahaPerseroan;dan/atauiii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha

Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

148

b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran

Umum Perdana dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroandapatjugamengumumkaninformasitersebutdalammediamassalainnya;

ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i.

iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i kepada OJK palinglambatsatuharikerjasetelahpengumumandimaksud;dan

iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Perdana yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud diatas dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.i, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indekshargasahamgabunganyangmenjadidasarpenundaan;

b. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a.i, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaanmasaPenawaranUmum;

c. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunya peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam mediamassalainnya;dan

d. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir c kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

a. Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya karena adanya penjatahan, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan, pengembalian uang pemesanan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

b. Dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek akan mengeluarkan cek/giro, mentransfer ke rekening pemesan yang memperoleh uang pengembalian.

JIka terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek akan mengeluarkan cek/giro, mentransfer ke rekening pemesan yaitu dana hasil pengembalian ditambah denda.

149

c. Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Emiten dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak batalnya Pencatatan saham.

JIka terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan Emiten dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek akan mengeluarkan cek/giro, mentransfer ke rekening pemesan yaitu dana hasil pengembalian ditambah denda.

Dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2, jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda kepada para pemesan sebesar 1% dari jumlah uang pengembalian pemesanan yang belum dikembalikan kepada pemesan.

Denda tersebut dihitung dari 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pengembalian Uang pemesanan atau keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efekpemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

14. Distribusi Saham

Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham, saham tersebut diadministrasikan secara elektronik dalam penitipan kolektif yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Penyerahan bukti kepemilikan saham pada tanggal distribusi saham secara elektronik yaitu tanggal 14 April 2020 dianggap terpenuhi jika saham dimaksud telah didistribusikan kepada pemesan atau dimasukkan ke dalam sub rekening efek atas nama pemesan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

150

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Metode penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham selama masa penawaran pada tanggal 6 - 8 April 2020 adalah :1. Melaluigeraipenawaranumum;dan2. Melalui Kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Jasa Utama Capital Sekuritas

Gedung Kospin Jasa Lt.7-8Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.1

Jakarta 12870Telp.: (021) 8378 9000Fax.: (021) 8378 8908

E mail : [email protected] : www.jasautamacapital.com

PENJAMIN EMISI EFEK

***

GERAI PENAWARAN UMUM SELAMA MASA PENAWARANMasa Penawaran akan diselenggarakan pada tanggal 6 - 8 April 2020 bertempat di

***

XVII. PENDAPAT SEGI HUKUM

151


153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

XVIII. LAPORAN KEUANGAN

181


183


Ekshibit A/1

Catatan 31 Oktober 2019 2018 2017

ASET

Kas dan bank 2e, 4 10.468.506.145 7.117.880.843 2.261.259.626 Investasi

Deposito berjangka 2e, 5a 205.000.000.000 60.000.000.000 65.000.000.000 Surat berharga negara 2e, 5b 35.191.227.000 33.881.185.000 31.478.241.200 Reksadana 2e, 5c 77.692.132.691 69.241.285.284 81.436.162.081

Piutang premi 2g, 6 16.300.838.075 31.814.047.817 12.528.571.726 Piutang reasuransi 2h 4.397.584.754 3.282.034.971 - Aset reasuransi 2h, 7 31.180.782.000 31.814.082.711 9.783.966.014 Piutang hasil investasi 2e 941.153.098 482.428.930 527.072.015 Piutang lain-lain - Pihak ketiga 2e - 1.213.000 193.576.000 Biaya dibayar di muka 2f 816.810.691 105.944.000 69.751.000 Uang muka 2e 26.934.000 14.990.178 - Aset tetap - Neto 2i 649.239.235 644.335.673 271.727.083 Aset tak berwujud 2i 112.795.604 83.319.849 78.976.569 Aset pajak tangguhan 2p, 19c 279.488.044 86.177.294 48.581.732 Uang jaminan 257.583.000 258.171.000 3.750.500

JUMLAH ASET 383.315.074.337 238.827.096.550 203.681.635.546

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhanLihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir

31 Desember

PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk

(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 OKTOBER 2019 SERTA 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

185

186

Ekshibit B/1

2019 2018 2018 2017

Catatan (Sepuluh Bulan) (Sepuluh Bulan) (Dua Belas Bulan) (Delapan Bulan)

PENDAPATAN

Premi bruto 2o, 13 37.526.514.473 33.423.045.155 62.018.711.881 33.284.964.150 Potongan premi - - - (2.385.289.621) Premi reasuransi 2o, 14 (13.323.516.540) (9.364.256.045) (18.378.181.185) (10.865.685.150) Perubahan premi bruto yang belum

merupakan pendapatan 2m (1.737.547.965) 214.330.893 (144.177.081) (597.420.955) Pendapatan premi - Neto 22.465.449.968 24.273.120.003 43.496.353.615 19.436.568.424 Hasil investasi 15 22.358.310.342 4.044.865.148 7.105.724.206 5.651.832.731

Jumlah Pendapatan 44.823.760.310 28.317.985.151 50.602.077.821 25.088.401.155

BEBAN USAHA

Beban asuransi 2o, 16 (12.960.257.726) (9.447.018.523) (22.420.692.941) (16.871.034.978) Beban umum dan administrasi 2o, 18 (19.994.613.746) (16.291.393.431) (19.809.120.481) (4.707.821.829) Beban akuisisi 2o, 17 (8.560.410.849) (5.155.165.264) (7.373.125.535) (3.326.471.937) Beban pemasaran 2o (79.321.191) (34.808.003) (38.111.888) (1.275.000)

Jumlah Beban Usaha (41.594.603.512) (30.928.385.221) (49.641.050.845) (24.906.603.744)

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN 2oPenghasilan bunga 41.135.249 24.749.798 27.376.256 22.011.377 Beban bunga dan administrasi bank (4.595.319) (4.481.500) (5.507.491) (1.590.497) Beban lain-lain (2.134.494) (509.514) (514.786) -

Penghasilan Lain-Lain - Neto 34.405.436 19.758.784 21.353.979 20.420.880

LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN 3.263.562.234 (2.590.641.286) 982.380.955 202.218.291

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

Kini 2p, 19b (18.580.000) (25.959.125) (31.147.250) (28.708.000) Tangguhan 2p, 19c 119.356.000 49.821.105 59.785.326 48.581.732

Manfaat Pajak Penghasilan - Neto 100.776.000 23.861.980 28.638.076 19.873.732

JUMLAH LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN 3.364.338.234 (2.566.779.306) 1.011.019.031 222.092.023

31 Desember 31 Oktober

TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT)



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019

(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA

DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN)

SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017


Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampiryang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

187

188

Ekshibit C/1

Setoran modal pada tanggal 23 Mei 2017 100.000.000 - - 100.000.000 - 100.000.000 Pendirian entitas anak - - - - 3.100.000.000 3.100.000.000 Laba periode berjalan - Delapan bulan - - 216.915.516 216.915.516 5.176.507 222.092.023

Saldo 31 Desember 2017 100.000.000 - 216.915.516 316.915.516 3.105.176.507 3.422.092.023

Keuntungan dari pengukuranskema manfaat imbalan pasti - 65.903.600 - 65.903.600 665.693 66.569.293

Laba tahun berjalan - - 989.290.255 989.290.255 21.728.776 1.011.019.031

Saldo 31 Desember 2018 100.000.000 65.903.600 1.206.205.771 1.372.109.371 3.127.570.976 4.499.680.347

Setoran modal 299.900.000.000 - - 299.900.000.000 - 299.900.000.000 Pendirian entitas anak - - - - 2.000.000 2.000.000 Keuntungan (Kerugian) dari pengukuranskema manfaat imbalan pasti - (219.645.607) - (219.645.607) (2.218.643) (221.864.250)

Aset keuangan tersedia untuk dijual - 1.652.431.026 - 1.652.431.026 16.691.222 1.669.122.248 Laba periode berjalan - Sepuluh bulan - - 3.293.923.137 3.293.923.137 70.415.097 3.364.338.234

Saldo 31 Oktober 2019 300.000.000.000 1.498.689.019 4.500.128.908 305.998.817.927 3.214.458.652 309.213.276.579




LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN





Saldo labaKomponen ekuitas

lainnya



yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhanLihat Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir

Modal ditempatkan dan disetor penuh

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Kepentingan non pengendali Jumlah ekuitas

189

Ekshibit C/2

Saldo 1 Januari 2018 100.000.000 - 216.915.516 316.915.516 3.105.176.507 3.422.092.023

Keuntungan (Kerugian) dari pengukuranskema manfaat imbalan pasti - 54.919.667 - 54.919.667 554.744 55.474.411

Rugi periode berjalan - Sepuluh bulan - - (2.517.040.995) (2.517.040.995) (49.738.311) (2.566.779.306)

Saldo 31 Oktober 2018 100.000.000 54.919.667 (2.300.125.479) (2.145.205.812) 3.055.992.940 910.787.128



Modal ditempatkan dan disetor penuh

Komponen ekuitas lainnya Saldo laba

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Kepentingan non pengendali Jumlah ekuitas



Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampiryang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan






LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

190

Ekshibit D/1

2019 2018 2018 2017

(Sepuluh Bulan) (Sepuluh Bulan) (Dua Belas Bulan) (Delapan Bulan)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan premi 48.812.465.544 28.355.403.051 37.836.375.041 15.260.770.602 Penerimaan klaim reasuransi 16.712.131.315 1.692.032.561 2.432.293.304 - Penerimaan lain-lain 2.275.286 197.580.002 197.580.006 22.312.835 Pembayaran premi reasuransi (16.434.297.237) (16.662.901.068) (18.852.813.472) - Pembayaran klaim (34.488.007.732) (7.350.833.270) (10.743.353.679) - Pembayaran beban komisi (4.777.051.648) (1.563.325.325) (2.367.455.753) - Pembayaran beban usaha (20.345.215.200) (17.864.212.430) (19.686.812.319) (4.712.558.076) Pembayaran lain-lain (6.940.819) (4.991.014) (260.442.777) (3.240.497)

Kas Bersih yang Digunakan untuk

Aktivitas Operasi (10.524.640.491) (13.201.247.493) (11.444.629.649) 10.567.284.864

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Penerimaan hasil investasi 15.897.900.873 3.998.256.253 5.324.923.205 3.519.616.436 Pencairan investasi 65.518.594.479 16.500.000.000 21.500.000.000 30.000.000.000 Penempatan investasi (212.362.000.000) - (4.851.000.000) (205.934.400.000) Perolehan aset tetap (196.787.700) (459.269.700) (503.027.100) (285.500.000) Perolehan aset tak berwujud (62.403.000) (21.717.500) (27.217.500) (84.241.674) Penerimaaan (pembayaran) lainnya (183.270.721) 24.100.147 27.376.256 -

Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan Untuk)

Aktivitas Investasi (131.387.966.069) 20.041.369.200 21.471.054.861 (172.784.525.238)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penerimaan setoran modal 299.900.000.000 - - 100.000.000 Penerimaan setoran modal dari non-pengendali 2.000.000 - - 3.100.000.000 Pinjaman dari (pembayaran kepada) pihak berelasi (154.638.768.138) (3.710.375.958) (5.169.803.995) 161.278.500.000

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari

(Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan 145.263.231.862 (3.710.375.958) (5.169.803.995) 164.478.500.000

KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK 3.350.625.302 3.129.745.749 4.856.621.217 2.261.259.626

KAS DAN BANK AWAL PERIODE 7.117.880.843 2.261.259.626 2.261.259.626 -

KAS DAN BANK AKHIR PERIODE 10.468.506.145 5.391.005.375 7.117.880.843 2.261.259.626

31 Oktober




LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN



Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampiryang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan





31 Desember

191

Ekshibit E/1 PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk

(d/h PT NASIONAL MITRA UTAMA) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2019 (DENGAN ANGKA PERBANDINGAN PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA

TANGGAL 31 OKTOBER 2018) (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN SEJAK TANGGAL 23 MEI 2017 (PENDIRIAN) SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum PT Bhakti Multi Artha Tbk (“Perusahaan”) didirikan tanggal 23 Mei 2017 dengan nama “PT Nasional Mitra Utama” berdasarkan akta No.146 dari Ardi Kristiar, S.H., MBA., pengganti dari Yulia, S.H., notaris di Jakarta Selatan. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0023737.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta No.1261 dari Arief Yulianto, S.H., M.Kn., notaris di Kota Cirebon tanggal 24 September 2019 mengenai : - perubahan susunan direksi dan komisaris Perusahaan; - perubahan nama pemegang saham Perusahaan; - perubahan nama Perusahaan; - perubahan nilai nominal saham Perusahaan; - peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perusahaan.

Perubahan tersebut telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0337198 dan AHU-AHA.01.03-0337199 tanggal 25 September 2019 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0074929.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 September 2019. Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan ialah berusaha dan/atau melakukan investasi di bidang perdagangan, pengangkutan, pembangunan, perindustrian, jasa baik di bidang industri keuangan maupun non industri keuangan, percetakan, perbengkelan, pertanian dan kehutanan. Kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh Perusahaan adalah jasa konsultasi keuangan dan perusahaan holding di bidang keuangan. Perusahaan beroperasi secara komersil mulai tahun 2017. Perusahaan berdomisili di Sona Topas Tower Lt. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan 12920.

b. Susunan pengurus dan informasi lain Perusahaan dan Entitas Anak, (secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”) memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 32, 17 dan 19 karyawan pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 (tidak diaudit).

192






Pada tanggal 31 Oktober 2019 serta 31 Desember 2018 dan 2017, susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut :

2018 2017

Komisaris : Ang Hendra Setiawan Angkawijaya Rudy Purnomo Rudy PurnomoDirektur : Dimas Teguh Mulyanto, S.E., Ak. Dimas Teguh Mulyanto, S.E., Ak. Dimas Teguh Mulyanto, S.E., Ak.


Remunerasi untuk Komisaris dan Direksi Perusahaan sebesar Rp 450.000.000 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dan masing-masing Rp 350.000.000 dan Rp 250.000.000 untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

c. Struktur kelompok usaha

Entitas Induk terakhir Perusahaan adalah PT Nasional Niaga Abadi yang didirikan di Indonesia. Perusahaan memiliki secara langsung dan tidak langsung lebih dari 50% atau memiliki pengendalian atas manajemen Entitas Anak, sebagai berikut :

31 Oktober

Entitas Anak Kedudukan 2019 2018 2017 2018 2017

Kepemilikan langsung

PT Nasional Investindo Perkasa (NIP) Jakarta


Holding

Belum beroperasi komersial 99% 99% 99% 382.735.888.083 238.348.239.290 203.451.960.729

PT Bhakti Fintek Indonesia (BFI) JakartaJasa


Belum beroperasi komersial 99% - - 109.844.078 - -

PT Bhakti Cahaya Utama (BCU) JakartaJasa


Belum beroperasi komersial 99% - - 109.844.078 - -

Kepemilikan tidak langsungPT Asuransi Jiwa Nasional (ASJN) Jakarta Asuransi 2017 99% 99% 99% 237.678.251.894 237.879.503.231 202.382.376.428

Bidang Usaha

Tahun Operasi Komersial

Persentase Kepemilikan Jumlah Aset (sebelum eliminasi)

31 Desember 31 Desember 31 Oktober

NIP

NIP didirikan berdasarkan akta No. 161 Ardi Kristiar, S.H., MBA., pengganti dari Yulia, S.H., notaris di Jakarta Selatan. Akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0024197.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017. NIP bergerak di bidang usaha dan/atau investasi di perdagangan, pengangkutan, pembangunan, perindustrian, jasa baik di bidang industri keuangan maupun non industri keuangan, percetakan, perbengkelan, pertanian dan kehutanan. Saat ini, NIP belum beroperasi secara komersil.

193






BFI BFI didirikan berdasarkan akta No. 1328 dari Arief Yulianto, S.H., M.Kn., notaris di kota Cirebon. Akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0049393.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 26 September 2019. BFI bergerak di bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen lainnya. Saat ini, BFI belum beroperasi secara komersil. BCU BCU didirikan berdasarkan akta No. 1327 dari Arief Yulianto, S.H., M.Kn., notaris di kota Cirebon. Akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0049394.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 26 September 2019. BCU bergerak di bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen lainnya. Saat ini, BCU belum beroperasi secara komersil. ASJN ASJN didirikan berdasarkan akta No. 164 dari Ardi Kristiar, S.H. MBA., pengganti dari Yulia, S.H., notaris di Jakarta Selatan. Akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0024214.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017. ASJN bergerak di bidang asuransi jiwa, telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan No. KEP-57/D.05/2017 tanggal 19 Juli 2017.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian serta Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian pernyataan yang berlaku efektif 1 Januari 2019 seperti yang diungkapkan berikutnya.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan Laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam perolehan aset.

194






Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Grup. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan PSAK mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi signifikan tertentu. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian juga mensyaratkan manajemen Grup untuk menggunakan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan akuntansi Grup. Hal-hal menyangkut pertimbangan dan estimasi yang signifikan telah dibuat dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian beserta dampaknya diungkapkan dalam Catatan 3.

b. Standar Baru, Amandemen, Revisi, Penyesuaian dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode berjalan.

Amandemen dan penyesuaian atas standar, serta Interpretasi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019 tidak mempunyai dampak signifikan, yaitu : PSAK 22 (Penyesuaian 2018) : “Kombinasi Bisnis” PSAK 24 (Amandemen 2018) : “Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen

atau Penyelesaian Program” PSAK 26 (Penyesuaian 2018) : “Biaya Pinjaman” PSAK 46 (Penyesuaian 2018) : “Pajak Penghasilan” PSAK 66 (Penyesuaian 2018) : “Pengaturan Bersama” ISAK 33 : “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka” ISAK 34 : ”Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak

Penghasilan”

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu: PSAK 71 : “Instrumen Keuangan” PSAK 72 : “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan” PSAK 73 : “Sewa” PSAK 62 (Amandemen 2017) : “Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71 :

Instrumen Keuangan dengan PSAK 62 Kontrak Asuransi”

PSAK 15 (Amandemen 2017) : “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”

PSAK 71 (Amandemen 2018) : “Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif”

Grup masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK di atas serta dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian dari penerapan PSAK dan ISAK tersebut belum dapat ditentukan.

195






c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun Perusahaan dan seluruh Entitas Anak, seperti yang dijelaskan di Catatan 1. Pengendalian didapat ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee. Dengan demikian, Grup mengendalikan investee jika dan hanya jika Grup memiliki : kekuasaan atas investee (contoh hak saat ini yang memberikan kemampuan kini untuk

mengarahkan aktivitas relevan investee); eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan

kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasilnya.

Ketika Grup mempunyai hak suara kurang dari mayoritas atau hak serupa terhadap investee, Grup mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menilai apakah terdapat kekuasaan atas sebuah investee, termasuk : pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lain investee; hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan hak suara Grup dan hak suara potensial. Grup menilai kembali apakah terdapat atau tidak pengendalian terhadap investee jika fakta dan keadaan yang menunjukkan bahwa ada perubahan satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas anak, dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal pengendalian dialihkan ke Grup dan dihentikan untuk dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian ditransfer keluar dari Grup. Aset, liabilitas, pendapatan dan beban dari entitas anak, yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan, termasuk dalam laporan laba rugi dari tanggal Grup mendapatkan pengendalian sampai dengan tanggal Grup berhenti untuk mengendalikan entitas anak. Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan ke pemilik entitas induk dari Grup dan kepentingan nonpengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Ketika diperlukan, penyesuaian dibuat pada laporan keuangan entitas anak, agar kebijakan akuntansinya seragam dengan kebijakan akuntansi Grup. Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas dalam intra-grup terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi seluruhnya dalam konsolidasi. Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup : menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas entitas anak; menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendalian (“KNP”); menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada; mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima; mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya; mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam

laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian; dan mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan

komprehensif ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

196






Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak, yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Ketika pengendalian atas entitas anak hilang, bagian kepemilikan yang tersisa di entitas tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. KNP mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset bersih dari Entitas Anak, yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

d. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika

orang tersebut: i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau iii. Merupakan Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas

pelapor.

b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut : i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya

entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).

ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah

entitas asosiasi dari entitas ketiga. v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari

salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a); atau

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf a) i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

viii. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dan entitas pelapor.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

197






e. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan Grup, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran selanjutnya aset keuangan Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut : (i) Aset keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali :

(a) Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu

dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

(b) Pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau

(c) Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

198






(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi (HTM) adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, diukur pada biaya perolehan.

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut :

(i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan yang di ukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

199






(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan, atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan.

Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan masih memiliki, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut. Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Penurunan nilai aset keuangan Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai : a) Meliputi keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok

atau bunga; c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan

reorganisasi keuangan lainnya; d) Terdapat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat

diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

200






Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi. Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi. Metode suku bunga efektif Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premium atau diskonto lainnya.

Reklasifikasi Grup tidak mereklasifikasi instrumen derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat.

201






Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal. Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar. Saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Pengukuran nilai wajar Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antar pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan nilai wajar : a) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik

yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1). b) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk

aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2). c) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3). Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

f. Biaya Dibayar di Muka Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dari masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

g. Piutang dan Utang Asuransi Piutang premi meliputi tagihan premi ASJN, Entitas Anak, kepada pemegang polis sebagai akibat transaksi asuransi.

202






Piutang reasuransi tidak boleh dikompensasikan dengan utang reasuransi, kecuali apabila kontrak reasuransi menyatakan adanya kompensasi. Apabila dalam kompensasi tersebut timbul saldo kredit, maka saldo tersebut disajikan pada kelompok liabilitas sebagai utang reasuransi. Piutang dan utang yang timbul atas kontrak asuransi diakui pada saat jatuh tempo dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Penyisihan penurunan nilai dibentuk ketika terdapat bukti objektif bahwa estimasi arus kas masa depan terkena dampak, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal.

h. Reasuransi

Dalam kegiatan usahanya, ASJN, Entitas Anak, melakukan kontrak reasuransi untuk membatasi kemungkinan kerugian yang timbul dari eksposur tertentu. Premi reasuransi outward diakui pada periode yang sama pada periode pengakuan premi bisnis reasuransi inward yang dipertanggungkan. Liabilitas reasuransi terdiri dari utang premi untuk kontrak reasuransi outward dan diakui sebagai beban pada saat jatuh tempo. Aset reasuransi termasuk saldo yang akan ditagih ke ASJN, Entitas Anak, reasuransi atas beban klaim. Aset reasuransi diukur secara konsisten dengan jumlah yang terkait dengan pertanggungan yang mendasari dan sesuai dengan ketentuan kontrak reasuransi. Reasuransi dicatat sebagai aset kecuali terdapat hak saling hapus. Dalam hal demikian, liabilitas yang terkait dikurangi untuk memperhitungkan reasuransi. Pengujian penurunan nilai dilakukan terhadap aset reasuransi. Nilai tercatat aset reasuransi diturunkan ke nilai yang dapat diperoleh kembali. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban dalam laba rugi. Aset diturunkan nilainya jika terdapat bukti objektif bahwa ASJN, Entitas Anak, mungkin tidak akan dapat menerima seluruh jumlah tagihan ke penanggung.

i. Aset Tetap Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen. Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut. Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

203






Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut :

Tahun

Peralatan kantor 4 Perabotan kantor 4

Apabila aset tetap dihentikan penggunaannya atau dijual, harga perolehan dan akumulasi penyusutan yang terkait dengan aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya dari laporan keuangan konsolidasian dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi. Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan disesuaikan setiap akhir periode, bila diperlukan.

j. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur. Jika dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

k. Kontrak Asuransi ASJN, Entitas Anak, menerbitkan kontrak yang mentransfer risiko asuransi. Kontrak asuransi adalah kontrak di mana ASJN, Entitas Anak, menerima risiko asuransi yang signifikan dari pemegang polis dengan menyetujui untuk memberikan kompensasi kepada pemegang polis apabila kondisi asuransi spesifik merugikan pemegang polis. Risiko asuransi signifikan didefinisikan sebagai kemungkinan membayar manfaat signifikan kepada tertanggung jika suatu kejadian yang diasuransikan terjadi dibandingkan dengan manfaat minimum yang akan dibayarkan apabila risiko yang diasuransikan tidak terjadi. ASJN, Entitas Anak, menetapkan bahwa suatu kontrak mempunyai risiko asuransi apabila pertanggungan atas kondisi yang diasuransikan lebih besar dari pada pertanggungan atas kondisi yang tidak diasuransikan. Penentuan kontrak adalah pada saat dimulainya polis dan klasifikasi kontrak asuransi akan tetap sama sepanjang masa kontrak.

204






PSAK 62 mensyaratkan suatu perusahaan untuk melakukan pemisahan komponen deposit dari kontrak unit link jika kedua kondisi berikut terpenuhi : Perusahaan dapat mengukur komponen deposit (termasuk opsi pembatalan melekat)

secara terpisah, yaitu tanpa mempertimbangkan komponen asuransi. Kebijakan akuntansi perusahaan tidak mensyaratkan untuk mengakui seluruh hak dan

kewajiban yang timbul dari komponen deposit tersebut.

Pemisahan diijinkan, tetapi tidak disyaratkan, jika perusahaan dapat mengukur komponen deposit secara terpisah sebagaimana dijelaskan di atas. Kondisi-kondisi yang disebutkan di atas tidak ada di Grup. Kebijakan akuntansi Grup mensyaratkan untuk mengakui seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari komponen deposit, terlepas dari dasar yang digunakan untuk mengukur hak dan kewajiban tersebut.

l. Utang Klaim dan Manfaat

Utang klaim dan manfaat adalah utang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim dan manfaat yang diajukan oleh tertanggung yang belum dibayar oleh ASJN, Entitas Anak. Utang klaim dan manfaat diakui dan dicatat pada saat klaim dan manfaat disetujui untuk dibayar (claim settled).

m. Liabilitas Kontrak Asuransi Liabilitas kontrak asuransi mencakup klaim dalam proses, premi belum merupakan pendapatan dan liabilitas manfaat polis masa depan milik ASJN, Entitas Anak. Premi belum merupakan pendapatan Premi belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi, dan disajikan dalam jumlah bruto. Porsi reasuransi atas premi belum merupakan pendapatan disajikan sebagai bagian dari aset reasuransi. Premi belum merupakan pendapatan dihitung secara individual dari setiap pertanggungan dan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah manfaat yang diberikan selama periode pertanggungan dengan menggunakan metode harian. Liabilitas manfaat polis masa depan Liabilitas manfaat polis masa depan adalah nilai sekarang estimasi manfaat polis masa depan yang akan dibayar kepada pemegang polis, dikurangi dengan nilai sekarang dari estimasi periode masa depan yang akan diterima dari pemegang polis dan diakui pada saat pengakuan pendapatan premi. Liabilitas manfaat polis masa depan dinyatakan dalam laporan posisi keuangan berdasarkan perhitungan aktuaria. Kenaikan (penurunan) liabilitas manfaat polis masa depan diakui sebagai beban (pendapatan) dalam laporan laba rugi. Estimasi liabilitas klaim Estimasi liabilitas klaim merupakan estimasi jumlah liabilitas yang menjadi tanggungan sehubungan dengan klaim yang masih dalam poses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Perubahan jumlah estimasi liabilitas klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

205






ASJN, Entitas Anak, tidak mengakui setiap provisi untuk kemungkinan klaim masa depan sebagai liabilitas jika klaim tersebut timbul berdasarkan kontrak asuransi yang tidak ada pada akhir periode pelaporan (seperti provisi resiko bencana dan provisi penyetaraan). ASJN, Entitas Anak, dalam menentukan estimasi liabilitas klaim telah sesuai dengan SEOJK Nomor 27/SEOJK.05/2017. Dalam SEOJK tersebut ditetapkan bahwa cadangan klaim paling sedikit dihitung sebesar penjumlahan: a) cadangan klaim dalam proses; b) cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR); c) cadangan klaim atas klaim yang telah disetujui dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus

Nilai klaim untuk produk asuransi yang masih dalam proses penyelesaian paling sedikit dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (best estimate) atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian. Nilai klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (Incurred But Not Reported) dihitung berdasarkan metode Bornhuetter-Ferguson dan mempertimbangkan pengalaman keterlambatan pelaporan klaim paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir. Pendapatan premi ditangguhkan Pendapatan premi diterima di muka dicatat sebagai pendapatan premi ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan masa pertanggungannya.

Tes kecukupan liabilitas Pada akhir periode pelaporannya, ASJN, Entitas Anak, menilai apakah liabilitas asuransi yang diakui telah mencukupi dengan menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan terkait dengan kontrak asuransi. Jika nilai tercatat liabilitas asuransi setelah dikurangi dengan biaya akuisisi tangguhan estimasi arus kas masa depan, maka seluruh kekurangan tersebut diakui dalam laba rugi periode berjalan.

n. Provisi Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi, dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas. Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika Grup menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai pergantian tidak boleh melebih provisi. Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

206






o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kriteria khusus pengakuan berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui :

Pendapatan premi Premi yang diperoleh ASJN, Entitas Anak, sehubungan dengan kontrak asuransi dari asuransi (atau reasuransi) jangka pendek diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Dalam hal periode polis berbeda secara signifikan dengan periode risiko (misalnya pada penutupan jenis pertanggungan asuransi konstruksi), maka seluruh premi yang diperoleh tersebut diakui sebagai pendapatan selama periode risiko.

Masing-masing jenis asuransi sebagai komponen pendapatan premi yang dimiliki oleh ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut:

Kematian Jangka Warsa Kematian Eka Warsa Kecelakaan Diri Dwiguna Kombinasi

Masing-masing produk asuransi sebagai komponen pendapatan premi yang dimiliki oleh ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut:

Proteksi Jiwa Kredit Nasional; merupakan Asuransi Jiwa Kematian Berjangka, dengan pilihan UP Tetap maupun UP Menurun.

Proteksi Jiwa Eka Nasional; merupakan Asuransi Jiwa Kematian Ekawarsa. Nasional Proteksi Dana Pasti; merupakan Asuransi Jiwa yang dikaitkan investasi,

dengan perlindungan atas risiko kecelakaan.

Premi selain kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo.

Premi dari polis bersama (coinsurance) diakui sebesar proporsi premi ASJN, Entitas Anak.

ASJN, Entitas Anak, mereasuransikan sebagian risiko atas akseptasi pertanggungan yang diperoleh kepada perusahaan reasuransi. Jumlah premi dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi sesuai periode kontrak reasuransi secara proporsional dengan proteksi yang diberikan. Pembayaran atau kewajiban atas transaksi reasuransi retrospektif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar kewajiban yang dibukukan sehubungan kontrak reasuransi tersebut. Porsi reasuransi atas premi belum merupakan pendapatan ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan premi yang belum merupakan pendapatan, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut.

Pendapatan investasi Pendapatan investasi dari deposito berjangka, obligasi dan sekuritas utang lainnya serta surat berharga lainnya atas dasar proporsi waktu berdasarkan suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif (SBE), adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, sebesar nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Keuntungan (kerugian) dari perdagangan portofolio efek meliputi keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek dan keuntungan (kerugian) yang belum terealisasi akibat perubahan nilai wajar portofolio efek. Pendapatan atas dividen diakui pada saat hak untuk menerima pembayaran ditetapkan.

207






Pendapatan jasa Pendapatan dari jasa manajemen investasi dan jasa penasihat keuangan diakui pada saat jasa diberikan sesuai ketentuan kontrak.

Pendapatan lain-lain Pendapatan non operasional lainnya diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

Klaim dan manfaat Beban klaim dan manfaat ASJN, Entitas Anak, meliputi klaim disetujui (settled claims), klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan dan beban penyelesaian klaim. Klaim tersebut diakui sebagai beban klaim pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim reasuransi diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

Jumlah klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan, diakui sebagai estimasi liabilitas klaim yang diukur berdasarkan perhitungan teknis asuransi. Perubahan estimasi liabilitas klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

Porsi reasuransi atas estimasi liabilitas klaim ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan estimasi liabilitas klaim berdasarkan syarat dan ketentuan kontrak reasuransi terkait.

Beban akuisisi Biaya-biaya ASJN, Entitas Anak, yang berhubungan dengan penutupan polis baru maupun pembaharuannya, antara lain komisi, bonus agen dan biaya lainnya, dibebankan pada periode berjalan. Beban usaha Beban usaha diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (basis akrual).

p. Pajak Penghasilan Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas. Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak undang-undang pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

208






Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitias pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal :

a) Pengakuan awal goodwill; atau b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada

saat transaksi tidak mempengaruhi laba kena pajak (rugi pajak). Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan termporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak). Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak peraturan pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika : a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus

aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan

yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas : i. Entitas kena pajak yang sama; atau ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas

pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika : a) Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas

jumlah yang diakui; dan b) Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan

menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

209






q. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif. Imbalan pasca kerja Imbalan pasca kerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (“UU 13/2003”). Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut. Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas. Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi. Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Pesangon Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara : a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK

No. 57 dan melibatkan pembayaran pesangon. Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, mengukur serta mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

r. Laba Per Saham Laba per saham dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama setahun.

s. Informasi Segmen Grup menyajikan informasi segmen berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Grup.

210






Informasi segmen adalah suatu komponen dari entitas : yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan

beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

t. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian kecuali kemungkinan arus keluar dari sumber daya ekonomi adalah kecil. Aset kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian, namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika terdapat kemungkinan suatu arus masuk manfaat ekonomi mengalir ke dalam entitas.

u. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan Peristiwa setelah periode pelaporan menyajikan bukti kondisi yang terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian) yang dicerminkan di dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian bila material.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Pertimbangan Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Klasifikasi instrumen keuangan Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 55 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada catatan 2e.

211






Penyisihan atas penurunan nilai piutang Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai piutang. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2g. Liabilitas manfaat polis masa depan Liabilitas manfaat polis masa depan dihitung berdasarkan prinsip-prinsip aktuaria yang lazim berlaku dan diterima secara umum dan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Asumsi aktuaria yang digunakan dalam perhitungan liabilitas manfaat polis masa depan meliputi asumsi tingkat suku bunga dan asumsi tingkat kematian dan/atau tingkat morbiditas. Gambaran asumsi-asumsi yang digunakan untuk menghitung liabilitas manfaat polis masa depan dilaporkan dalam Catatan 2m. Dikarenakan kontrak asuransi bersifat jangka panjang, ASJN, Entitas Anak, mempunyai kewajiban untuk mencadangkan pembayaran manfaat polis di masa depan. Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan angka estimasi kewajiban yang harus disediakan untuk membayarkan manfaat masa depan atas polis in-force. Liabilitas manfaat polis masa depan ditentukan oleh standar aktuaria yang berlaku umum bagi industri asuransi jiwa. Kebijakan akuntansi yang untuk menentukan liabilitas ini diungkapkan dalam Catatan 2m. Estimasi klaim retensi sendiri dan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan Frekuensi dan kompleksitas klaim dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang sangat signifikan diantaranya adalah penundaan pelaporan klaim yang sudah terjadi yang mengakibatkan adanya perbedaan waktu antara tanggal kejadian klaim dengan tanggal pelaporan klaim (klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan). Di samping itu dipengaruhi juga dengan adanya peningkatan jumlah kasus klaim yang terjadi dan telah dilaporkan tetapi belum selesai diproses dan disetujui karena pada umumnya proses penyelesaian klaim memerlukan waktu.

Klaim dalam kontrak asuransi terutang berdasarkan terjadinya klaim. ASJN, Entitas Anak, berkewajiban terhadap semua peristiwa yang dipertanggungkan yang terjadi selama periode polis, bahkan jika kerugian dilaporkan setelah akhir periode polis selama dinyatakan benar bahwa tanggal terjadinya kerugian tersebut masih dalam periode polis tersebut. Sebagai hasilnya, liabilitas klaim diselesaikan dalam jangka waktu yang lama dan merupakan elemen terbesar untuk provisi klaim yang berhubungan dengan klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (IBNR). Ada beberapa variabel yang mempengaruhi jumlah dan waktu arus kas dari kontrak ini. Terutama berhubungan dengan risiko inheren aktivitas bisnis yang dilakukan pemegang polis dan prosedur manajemen risiko yang diterapkan. Estimasi beban klaim meliputi biaya langsung dari klaim yang terjadi dan masih dalam proses penyelesaian, dikurangi dengan nilai subrogasi dan recovery lainnya. ASJN, Entitas Anak, melakukan semua tahapan yang relevan untuk memperoleh informasi yang relevan berkenaan dengan eksposur klaimnya.

212






Penurunan nilai aset reasuransi Dalam menentukan penurunan nilai aset reasuransi, ASJN, Entitas Anak, menentukan apakah semua jumlah yang terhutang dalam kontrak mungkin tidak dapat diterima. Walaupun ASJN, Entitas Anak, berkeyakinan bahwa estimasi telah wajar dan sesuai, perbedaan yang signifikan secara aktual atau perubahan signifikan dalam estimasi dapat mempengaruhi estimasi penurunan nilai secara material. Reviu penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Manajemen menentukan kerugian atas penurunan nilai berdasarkan kegagalan historis dari reasuradur. Bila jumlah terpulihkan kurang dari nilai tercatat, rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Berdasarkan penilaian manajemen, tidak terdapat penurunan nilai aset reasuransi pada periode/tahun 2019, 2018 dan 2017. Nilai tercatat aset reasuransi diungkapkan dalam Catatan 7. Kecukupan penyisihan premi yang belum merupakan pendapatan Estimasi dan asumsi terhadap arus kas masa depan dan rasio kerugian atas premi yang belum merupakan pendapatan digunakan dalam penilaian atas kecukupan liabilitas. Analisis beban dilakukan untuk memperkirakan bagian dari biaya klaim, akuisisi dan administrasi terkait. Rasio kerugian diperkirakan menggunakan pengalaman masa lalu, manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas yang diakui cukup sebagai cadangan premi yang belum merupakan pendapatan, yang telah dihitung sesuai dengan tes kecukupan liabilitas, dan lebih rendah. Nilai tercatat premi yang belum merupakan pendapatan diungkapkan dalam Catatan 10. Imbalan kerja Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan kerja Grup. Estimasi umur manfaat aset tetap Grup melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

213






4. KAS DAN BANK

31 Oktober 2019 2018 2017

Kas 112.788.610 947.284.237 1.296.000.000

Bank RupiahPT Bank Central Asia Tbk 10.126.998.512 994.833.490 -PT Bank CIMB Niaga Tbk 139.921.931 31.409.901 660.158.445 PT Bank KEB Hana Indonesia 66.622.117 5.142.759.896 301.842.063 PT Bank Victoria Syariah 9.145.390 - -PT Bank Sinarmas Tbk 5.610.000 - -PT Bank Victoria Tbk 5.577.238 - -PT Bank Sinarmas Tbk - Unit Syariah 1.842.347 - -PT Bank Capital Indonesia Tbk - 1.593.319 3.259.118

Jumlah 10.468.506.145 7.117.880.843 2.261.259.626

31 Desember

Pada tanggal 31 Oktober 2019 tidak terdapat kas dan bank yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman atau kewajiban lainnya.

5. INVESTASI a. Deposito Berjangka

2018 2017

Deposito berjangka

RupiahPT Bank KEB Hana Indonesia 60.000.000.000 65.000.000.000

Tingkat bunga kontraktual per tahundeposito berjangka - Rupiah 6,50% - 6,75% 6,75% 6,75%

Jangka waktu 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan

31 Desember 31 Oktober 2019

205.000.000.000

214






b. Surat Berharga Negara

Rincian surat berharga milik ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut :

Diperdagangkan

Nilai Nominal Nilai Wajar (Rp) (Rp)

SBSN Seri PBS012 15-Nov-31 8,88 Gov 10.000.000.000 11.055.590.000 Obligasi Negara Seri FR0075 15-May-38 7,50 Gov 10.000.000.000 9.981.570.000 SBSN Seri FR0006 15-May-30 10,25 Gov 5.000.000.000 6.109.140.000 Obligasi Negara Republik Indonesia ORI10 15-Oct-20 5,85 Gov 5.000.000.000 5.002.735.000 Obligasi Negara Seri FR0059 15-May-27 7,00 Gov 3.000.000.000 3.042.192.000

Jumlah 33.000.000.000 35.191.227.000


SBSN Seri PBS012 15-Nov-31 8,88 Gov 10.000.000.000 12.320.000.000 Obligasi Negara Seri FR0075 15-May-38 7,50 Gov 10.000.000.000 9.100.000.000 SBSN Seri FR0006 15-Mar-30 10,25 Gov 5.000.000.000 4.831.185.000 Obligasi Negara Republik Indonesia ORI01 15-Oct-20 5,85 Gov 5.000.000.000 4.817.500.000 Obligasi Negara Seri FR0059 15-May-27 7,00 Gov 3.000.000.000 2.812.500.000

Jumlah 33.000.000.000 33.881.185.000


Obligasi Negara Seri FR0075 15-May-38 7,50 Gov 10.000.000.000 10.500.026.000 SBSN Seri PBS012 15-Nov-31 8,875 Gov 10.000.000.000 11.501.516.700 SBSN Seri FR0006 15-Mar-30 10,25 Gov 5.000.000.000 6.319.948.500 Obligasi Negara Seri FR0059 15-May-27 7,00 Gov 3.000.000.000 3.156.750.000

Jumlah 28.000.000.000 31.478.241.200

31 Oktober 2019

PenerbitTanggal

Jatuh TempoTingkat Bunga

(%) Peringkat

31 Desember 2017

PenerbitTanggal


(%) Peringkat

31 Desember 2018

PenerbitTanggal


(%) Peringkat

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Jiwa harus memiliki dana jaminan sekurang-kurangnya jumlah yang lebih besar antara 20% dari modal sendiri yang dipersyaratkan dengan hasil penjumlahan 2% dari cadangan premi untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dan 5% dari cadangan premi untuk produk lain, termasuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan.

215






Pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 31 Desember 2018 dana jaminan ASJN, Entitas Anak, berupa Surat Utang Negara dan Surat Utang Negara Syariah sebesar Rp 28.000.000.000 Biaya perolehan Surat Berharga Negara diperdagangkan pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 36.285.400.000, Rp 36.285.400.000 dan Rp 31.434.400.000. (Kerugian) dan keuntungan yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar obligasi diperdagangkan sebesar Rp 1.310.042.000, (Rp 2.448.056.200) dan Rp 43.841.199 masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, yang diakui dalam laba rugi (Catatan 15). Nilai wajar obligasi diperoleh dari harga kuotasi pada pasar aktif atas obligasi tersebut.

c. REKSADANA

Rincian reksadana milik ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut : Diperdagangkan

Pacific Equity Growth Fund V 9.320.184 8.000.000.000 12.608.251.298 4.608.251.298 Reksa Dana Syariah Victoria Obligasi Syariah 19.405.864 19.500.000.000 21.414.759.145 1.914.759.145

Sub jumlah 27.500.000.000 34.023.010.443 6.523.010.443

31 Oktober 2019

Nama Reksadana Unit Biaya Perolehan

Laba (Rugi) Belum

DirealisasiNilai Aset Bersih

Tersedia untuk dijual

Capital Balanced Fund - Campuran 17.728.251 21.000.000.000 21.911.232.114 911.232.114 Pacific Equity Growth Fund V - Saham 12.380.676 16.000.000.000 16.748.455.220 748.455.220 Pacific Balance Fund - Campuran 2.090.932 5.000.000.000 5.009.434.914 9.434.914

Sub jumlah 42.000.000.000 43.669.122.248 1.669.122.248

Jumlah 69.500.000.000 77.692.132.691 8.192.132.691

31 Oktober 2019

Nama Reksadana Unit Biaya Perolehan

Laba (Rugi) Belum

DirealisasiNilai Aset Bersih

216






Diperdagangkan

Pacific Equity Growth Fund V 23.948.604 27.000.000.000 29.068.815.631 2.068.815.631 RD Capital Balanced Fund 17.896.255 16.500.000.000 20.576.039.974 4.076.039.974 Reksa Dana Syariah Victoria Obligasi Syariah 19.405.865 19.500.000.000 19.596.429.679 96.429.679

Jumlah 63.000.000.000 69.241.285.284 6.241.285.284

RD Capital Balanced Fund 30.079.108 30.000.000.000 31.566.519.947 1.566.519.947 Pacific Equity Growth Fund V 26.432.652 30.000.000.000 30.369.642.134 369.642.134 Reksa Dana Syariah Victoria Obligasi Syariah 19.405.864 19.500.000.000 19.500.000.000 -

Jumlah 79.500.000.000 81.436.162.081 1.936.162.081

31 Desember 2018

31 Desember 2017

Nama Reksadana Unit Biaya Perolehan Nilai Aset Bersih

Laba (Rugi) Belum

Direalisasi

Nama Reksadana Unit Biaya Perolehan Nilai Aset Bersih

Laba (Rugi) Belum

Direalisasi

Nilai realisasi atas keuntungan penjualan reksadana diperdagangkan adalah sebesar Rp 1.517.084.607, Rp 1.529.892.923 dan nihil masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 (Catatan 15).

6. PIUTANG PREMI Rincian piutang premi ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut : a. Berdasarkan mata uang

31 Oktober 2019 2018 2017

Rupiah 16.300.838.075 31.814.047.817 12.528.571.726

31 Desember

217






b. Berdasarkan pelanggan

31 Oktober 2019 2018 2017

Pihak Ketiga

PT Dekai Indonesia 14.317.930.353 26.292.773.476 1.837.187.758 PT Aasuransi Jasa Indonesia 762.951.998 4.640.413.605 - PT Alih Risiko Makna Sejahtera 327.434.488 - - PT MNC Asuransi Indonesia 279.174.804 56.484.100 - PT Asuransi Staco Mandiri 156.491.247 - - MUFG Bank, LTD., Jakarta Branch 128.520.740 79.051.486 - PT Asuransi Asei Indonesia 79.330.607 226.973.681 10.691.383.968 Koperasi Karyawan Kopertis 65.630.984 317.889 - KSP Werdhi Palasari 54.215.111 20.575.750 - KPN Satwa Agung Dewata 47.448.638 23.916.300 - PT Caraka Mulia 25.266.395 1.083.407 - LPD Komala 21.962.120 - - KSP Hari Sejahtera 20.035.860 2.532.410 - PT Asta Kanti 9.950.489 449.281.204 - PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 2.179.200 2.179.200 - KSK Insurance Indonesia 1.643.041 1.643.041 - PT Asuransi Berdikari 672.000 - - KSP Sinar Mandiri - 5.297.880 - PT Bintang Jasa Selaras Insurance Brokers - 4.685.476 - Koperasi Mahadhana - 2.934.662 - PT Cobra Direct Sales Indonesia - 2.097.762 - PT Bosowa AsuransiI - 934.350 - PT Asuransi Tugu Kresna Pratama - 872.138 -

Jumlah 16.300.838.075 31.814.047.817 12.528.571.726

c. Berdasarkan jenis asuransi

31 Oktober 2019 2018 2017

Asuransi Kumpulan Jangka Warsa 8.721.904.688 30.026.534.267 10.691.383.968 Ekawarsa 7.578.261.387 1.787.513.550 1.837.187.758 Kecelakaan Diri 672.000 - -

Jumlah 16.300.838.075 31.814.047.817 12.528.571.726

d. Berdasarkan umur (hari)

31 Oktober 2019 2018 2017

0 - 60 hari 14.475.337.353 29.661.259.921 12.188.546.898 61 - 90 hari 235.146.442 79.722.121 18.915.352 > 90 hari 1.590.354.280 2.073.066.375 321.109.476

Jumlah 16.300.838.075 31.814.048.417 12.528.571.726

31 Oktober

31 Desember

31 Desember

Tidak terdapat penyisihan piutang tak tertagih karena manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang premi dapat ditagih.

218






7. ASET REASURANSI

Aset reasuransi merupakan porsi reasuransi atas premi yang belum merupakan pendapatan dan liabilitas manfaat polis masa depan milik ASJN, Entitas Anak, dengan rincian :

31 Oktober 2019 2018 2017

Liabilitas manfaat polis masa depan 13.903.046.000 17.309.626.566 9.186.545.059 Cadangan klaim 13.997.284.000 13.762.858.109 - Premi yang belum merupakan

pendapatan 3.280.452.000 741.598.036 597.420.955

Jumlah 31.180.782.000 31.814.082.711 9.783.966.014

31 Desember

8. UTANG REASURANSI Rincian utang reasuransi milik ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut :

31 Oktober 2019 2018 2017

PT Tugu Reasuransi Indonesia 3.951.580.661 10.389.145.291 10.865.265.150 PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) 3.328.500.000 - - PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk 192.000 192.000 420.000 PT Reasuransi Nusantara Makmur - 1.716.068 -

Jumlah 7.280.272.661 10.391.053.359 10.865.685.150

31 Desember

9. UTANG LAIN-LAIN

31 Oktober 2019 2018 2017

Pihak berelasi (Catatan 21) 1.469.927.867 156.108.696.005 161.278.500.000 Pihak ketiga 148.132.199 24.830.121 322.576

Jumlah 1.618.060.066 156.133.526.126 161.278.822.576

31 Desember

219






10. LIABILITAS KONTRAK ASURANSI

Rincian liabilitas kontrak asuransi milik ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut :

31 Oktober 2019 2018 2017

Liabilitas manfaat polis masa depan 27.806.092.000 34.619.253.133 24.843.282.818 Estimasi liabilitas klaim 27.994.568.000 27.525.716.217 505.004.707 Cadangan risiko bencana 307.801.000 1.778.823.403 709.292.510 Premi yang belum merupakan

pendapatan 5.759.598.000 1.483.196.071 1.194.841.910

Jumlah 61.868.059.000 65.406.988.824 27.252.421.945

31 Desember

Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan jumlah dana yang harus disediakan oleh penanggung untuk membayar manfaat dari klaim yang jatuh tempo di masa yang akan datang kepada pihak sebagaimana dinyatakan dalam polis dan dihitung berdasarkan pedoman asuransi jiwa di Indonesia. Berikut ini adalah asumsi aktuaria yang digunakan oleh ASJN, Entitas Anak, dalam menghitung liabilitas manfaat polis masa depan :

31 Oktober 2019 31 Desember 2018 dan 2017

Metode perhitungan : Metode Penilaian Gross Premium Metode Penilaian Gross PremiumTabel mortalita : Tabel Reasuransi Tabel ReasuransiTingkat bunga : 7% untuk polis dalam Rupiah 7% untuk polis dalam RupiahAsuransi kolektif : 7% untuk polis dalam Rupiah 7% untuk polis dalam RupiahUmur : Menurut umur ulang tahun terdekat Menurut umur ulang tahun terdekatMasa pertanggungan : Menurut masa pertanggungan yang

sebenarnyaMenurut masa pertanggungan yang sebenarnya

Terdapat perbedaan atas persyaratan antara Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia melalui PSAK 62 : “Kontrak Asuransi” dengan peraturan asuransi di Indonesia melalui PER-09/BL/2012 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2017, mengenai asumsi tingkat diskonto. PSAK 62 mengatur asumsi tingkat diskonto yang digunakan sebagai dasar perhitungan cadangan menggunakan tingkat diskonto masa kini sedangkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2017 mengatur asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung cadangan premi paling tinggi sebesar rata-rata tingkat imbal hasil surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun terakhir, dengan penambahan paling tinggi 0,5% apabila diperlukan.

220






Perhitungan ASJN, Entitas Anak, berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2017, yang mengatur asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung cadangan premi paling tinggi sebesar rata-rata tingkat imbal hasil surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun terakhir, dengan penambahan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) apabila diperlukan. Rincian liabilitas manfaat polis masa depan milik ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut :

31 Oktober 2019 2018 2017

Jangka warsaKumpulan 27.806.092.000 34.083.966.158 24.843.282.818 Individu - 535.286.975 -

Jumlah 27.806.092.000 34.619.253.133 24.843.282.818

31 Desember

Perubahan liabilitas manfaat polis masa depan milik ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut :

31 Oktober 2019 2018 2017

Saldo awal 34.619.253.133 24.843.282.818 - Kenaikan liabilitas manfaat

polis masa depan (3.406.940.567) 1.652.888.807 15.656.737.760 Bagian reasuradur (3.406.220.566) 8.123.081.508 9.186.545.058

Jumlah 27.806.092.000 34.619.253.133 24.843.282.818

31 Desember

Estimasi liabilitas klaim merupakan jumlah yang disisihkan untuk memenuhi liabilitas klaim yang terjadi dan yang masih dalam proses penyelesaian atas polis-polis asuransi yang masih berlaku (policies in force) selama periode akuntansi. Liabilitas ini meliputi klaim yang belum dilaporkan tetapi telah dihitung sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Estimasi liabilitas klaim berasal dari program jangka warsa.

221






Perubahan estimasi liabilitas klaim milik ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut :

31 Oktober 2019 2018 2017

Saldo awal 27.525.716.217 505.004.707 - Kenaikan estimasi liabilitas klaim (13.528.432.217) 13.257.853.401 505.004.707 Bagian reasuradur 13.997.284.000 13.762.858.109 -

Jumlah 27.994.568.000 27.525.716.217 505.004.707

31 Desember

Cadangan catastrophic Risiko bencana adalah risiko kerugian yang timbul akibat terjadinya fenomena alam atau risiko murni kecelakaan yang menyebabkan kerugian cukup besar bagi ASJN, Entitas Anak. Cadangan atas risiko bencana dihitung berdasarkan manfaat asuransi retensi sendiri dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko bencana.

Perubahan cadangan catastrophic milik ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut :

31 Oktober 2019 2018 2017

Saldo awal 1.778.823.403 709.292.511 - Kenaikan cadangan catastrophic (1.471.022.403) 1.069.530.892 709.292.511

Jumlah 307.801.000 1.778.823.403 709.292.511

31 Desember

Premi yang belum merupakan pendapatan Rincian premi yang belum merupakan pendapatan milik ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut :

31 Oktober 2019 2018 2017

KumpulanEka warsa 5.759.598.000 1.483.196.071 1.194.841.910

31 Desember

222






Perubahan premi yang belum merupakan pendapatan milik ASJN, Entitas Anak, adalah sebagai berikut :

31 Oktober 2019 2018 2017

Saldo awal 1.483.196.072 1.194.841.910 - Kenaikan yang belum

merupakan pendapatan 2.138.200.964 144.177.081 597.420.955 Bagian reasuradur 2.138.200.964 144.177.081 597.420.955

Jumlah 5.759.598.000 1.483.196.072 1.194.841.910

31 Desember

Estimasi Liabilitas Klaim ASJN, Entitas Anak, melakukan pengujian kecukupan liabilitas (LAT) atas liabilitas kontrak asuransi yang dilakukan oleh aktuaris Independen PT RAS Actuarial Consulting dengan Laporan Aktuaris tanggal 17 Desember 2019. Hasil pengujian menunjukkan liabilitas kontrak asuransi yang dibentuk oleh ASJN, Entitas Anak, cukup, dengan nilai LAT sebesar Rp 56.829.290.000 pada tanggal 31 Oktober 2019. Pada tahun 2018 dan 2017, ASJN, Entitas Anak, melakukan pengujian LAT atas liabilitas kontrak asuransi yang dilakukan oleh aktuaris internal. Hasil pengujian menunjukkan liabilitas kontrak asuransi yang dibentuk oleh ASJN, Entitas Anak, cukup, dengan nilai LAT masing-masing sebesar Rp 33.256.484.519 dan Rp 12.429.596.905 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

11. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA Imbalan Pasca kerja – Program Imbalan Pasti Tanpa Pendanaan Grup menunjuk aktuaris independen untuk menentukan liabilitas imbalan pasca kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Liabilitas imbalan pasca kerja pada 31 Oktober 2019 dicatat berdasarkan Laporan Aktuaris PT RAS Actuarial Consulting tanggal 17 Desember 2019. Liabilitas imbalan pasca kerja Grup pada 31 Desember 2018 dan 2017 dicatat berdasarkan Laporan Aktuaris PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria pada tanggal 25 Maret 2019 dan 19 Maret 2018. Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi atas imbalan pasca kerja tersebut telah memadai untuk menutup kewajiban yang dimaksud.

223






Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial sebagai berikut :

31 Oktober 2019 2018 2017

Tingkat bunga diskonto (% p.a) : 8,0% 8,5% 7,2%Tingkat kenaikan upah (% p.a) : 5% 7% 7%Tingkat mortalita : Tabel TMI-III- 2011 Tabel TMI-III- 2011 Tabel TMI-III- 2011Tingkat cacat : 10% dari TMI-2011 1% dari TMI-2011 1% dari TMI-2011Tingkat pengunduran diri : 6% pada usia <= 30

tahun menurun secara bertahap ke 0% pada

usia >= 52 tahun

5% dari Tabel TMI-III-2011

5% dari Tabel TMI-III-2011

Usia pensiun normal : 55 tahun 55 tahun 55 tahun

31 Desember

Liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut :

31 Oktober 2019 2018 2017

Nilai kini kewajibanimbalan pasti awal periode/ tahun 344.709.176 194.326.929 -

Beban yang dilaporkan dalam laporan laba rugi 477.424.000 239.141.304 194.326.929

Pengukuran kembali kewajiban/(aset)dalam penghasilan komprehensif lain 295.819.000 (88.759.057) -

Jumlah 1.117.952.176 344.709.176 194.326.929

31 Desember

224






Rincian beban imbalan pasca kerja yang diakui pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut :

2019 2018 2018 2017(Sepuluh Bulan) (Sepuluh Bulan) (Dua Belas Bulan) (Delapan Bulan)

Beban jasa kini 471.574.000 185.519.596 222.623.515 194.326.929 Beban bunga 24.417.000 13.764.824 16.517.789 - Beban jasa lalu dan (keuntungan) kerugian atas penyelesaian (18.567.000) - - -

Jumlah 477.424.000 199.284.420 239.141.304 194.326.929


Jumlah yang diakui di laporan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut :


(Keuntungan)/Kerugian aktuaria karenaperubahan asumsi keuangan (179.396.000) (44.288.333) (53.146.000) -

(Keuntungan)/Kerugian aktuaria karenaperubahan asumsi demografik (120.884.000) - - -

Penyesuaian pengalaman ataskewajiban 596.099.000 (29.677.548) (35.613.057) -

Jumlah 295.819.000 (73.965.881) (88.759.057) -


Rekonsiliasi perubahan pada liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut :

31 Oktober 2019 2018 2017

Saldo awal tahun 344.709.176 194.326.929 - Biaya jasa:Biaya jasa kini 471.574.000 222.623.515 194.326.929 Biaya bunga 24.417.000 16.517.789 - Biaya jasa lalu (18.567.000) - -

Komponen atas biaya imbalan pastiyang diakui di penghasilankomprehensif lain 295.819.000 (88.759.057) -

Jumlah 1.117.952.176 344.709.176 194.326.929

31 Desember

225






Tabel analisa sensitivitas adalah sebagai berikut :

31 Oktober 2019 2018 2017

DiskontoPenurunan (-1%)

Nilai kini imbalan pascakerja (PVBO) 1.231.401.000 384.690.774 - Biaya jasa kini - 250.170.849 -

Kenaikan (+1%)Nilai kini imbalan pascakerja (PVBO) 1.019.286.000 309.981.659 - Biaya jasa kini - 198.821.664 -

Kenaikan gajiPenurunan (-1%)

Nilai kini imbalan pascakerja (PVBO) 1.016.133.000 314.046.768 - Biaya jasa kini - 199.587.097 -

Kenaikan (+1%)Nilai kini imbalan pascakerja (PVBO) 1.233.271.000 379.459.595 - Biaya jasa kini - 248.787.409 -

31 Desember

12. MODAL SAHAM Susunan kepemilikan saham Perusahaan adalah sebagai berikut :

Persentase Jumlah modalkepemilikan disetor

Jumlah saham (%) (Rp)

PT Nasional Niaga Abadi 2.700.000.000 90 270.000.000.000 PT Surya Duta Mas

(d/h PT Nasional Mitra Abadi) 300.000.000 10 30.000.000.000

Jumlah 3.000.000.000 100 300.000.000.000

31 Oktober 2019

Nama pemegang saham

Persentase Jumlah modalkepemilikan disetor

Jumlah saham (%) (Rp)

PT Nasional Niaga Abadi 70 70 70.000.000 PT Surya Duta Mas(d/h PT Nasional Mitra Abadi) 30 30 30.000.000

Jumlah 100 100 100.000.000

31 Desember 2018 dan 2017

Nama pemegang saham

226






Berdasarkan akta nomor 1261 tanggal 24 September 2019 dari Arif Yulianto, S.H., M.Kn., notaris dari Kota Cirebon, para pemegang saham Perusahaan menyetujui :

- perubahan susunan direksi dan komisaris Perusahaan; - perubahan nama pemegang saham Perusahaan; - perubahan nama Perusahaan; - perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari semula sebesar Rp 1.000.000 menjadi Rp 100 per saham; - peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula Rp 400.000.000 menjadi

Rp 1.200.000.000.000; - peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari semula Rp 100.000.000 menjadi

Rp 300.000.000.000. Diambil bagian seluruhnya oleh PT Nasional Niaga Abadi d/h PT Cakrawala Mega Utama sebesar Rp 270.000.000.000 dan PT Surya Duta Mas sebesar Rp 30.000.000.000.

Perubahan tersebut telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0337198 dan AHU-AH.01.03-0337199 tanggal 25 September 2019 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-0074929.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 September 2019. Perubahan modal saham ditujukan untuk modal kerja dan investasi pada Entitas Anak.

13. PREMI BRUTO Rincian premi bruto milik ASJN, Entitas Anak, berdasarkan kelompok usaha dan metode pembayaran :


Kumpulan - Neto 37.025.514.473 32.862.045.155 60.956.711.881 33.284.964.150 Individu 501.000.000 561.000.000 1.062.000.000 -

Jumlah 37.526.514.473 33.423.045.155 62.018.711.881 33.284.964.150

Rincian premi bruto milik ASJN, Entitas Anak, berdasarkan jenis asuransi :


Jangka warsa 26.262.246.331 30.736.663.901 56.672.558.127 31.116.562.788 Eka warsa 10.741.945.642 2.124.756.254 4.283.528.754 2.168.401.362 Dwiguna 501.000.000 561.000.000 1.062.000.000 - Kecelakaan diri 21.322.500 625.000 625.000 -

Jumlah 37.526.514.473 33.423.045.155 62.018.711.881 33.284.964.150

31 Desember31 Oktober


227






14. PREMI REASURANSI

Rincian premi reasuransi milik ASJN, Entitas Anak, berdasarkan reasuradur :


PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugu Re) 9.991.553.880 9.353.379.871 18.365.588.943 10.865.265.150 PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) 3.328.500.000 - - - PT Reasuransi Nusantara Makmur (Nusantara Re) 3.462.660 10.444.174 12.160.242 - PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk - 432.000 432.000 420.000

Jumlah 13.323.516.540 9.364.256.045 18.378.181.185 10.865.685.150


Rincian premi reasuransi milik ASJN, Entitas Anak, berdasarkan jenis asuransi :


Jangka warsa 8.313.355.509 8.884.957.247 17.351.479.814 10.323.941.900 Eka warsa 5.007.173.996 479.205.985 1.026.592.246 541.743.250 Kecelakaan Diri 2.889.160 - - - Dwiguna 97.875 92.813 109.125 -

Jumlah 13.323.516.540 9.364.256.045 18.378.181.185 10.865.685.150


15. HASIL INVESTASI


Laba penjualan saham 11.770.000.000 - - - Laba belum direalisasi dari reksadana 3.421.235.032 4.103.957.324 2.775.230.279 1.936.162.081 Bunga deposito berjangka 2.698.520.548 2.709.616.437 3.251.095.889 3.673.479.451 Kupon surat berharga negara 1.888.104.491 1.691.822.269 2.019.749.231 - Laba penjualan reksadana 1.517.084.607 - 1.529.892.923 - Laba (rugi) belum direalisasi dari obligasi 1.310.042.000 (4.442.269.660) (2.448.056.200) 43.841.199 Beban penjualan saham (224.614.000) - - - Beban kustodi (22.062.336) (18.261.222) (22.187.916) (1.650.000)

Jumlah 22.358.310.342 4.044.865.148 7.105.724.206 5.651.832.731


228






16. BEBAN ASURANSI

Rincian beban asuransi milik ASJN, Entitas Anak :


Klaim dan manfaat dibayar 35.431.115.901 9.880.128.990 12.154.748.114 - Klaim reasuransi (17.827.681.098) (4.840.348.319) (5.714.328.274) - Perubahan manfaat polis masa

depan dan estimasi liabilitas klaim (4.643.177.077) 4.407.237.852 15.980.273.101 16.871.034.978

Jumlah 12.960.257.726 9.447.018.523 22.420.692.941 16.871.034.978


17. BEBAN AKUISISI

Rincian beban akuisisi milik ASJN, Entitas Anak :


Komisi 8.423.599.725 4.486.412.335 6.702.078.206 1.118.671.462 Administrasi 136.811.124 668.752.929 671.047.329 2.207.800.475

Jumlah 8.560.410.849 5.155.165.264 7.373.125.535 3.326.471.937


229






18. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI


Beban pegawai dan pengurus 16.051.357.227 13.020.406.283 15.380.197.999 4.067.236.010 Sewa 2.395.163.000 1.995.724.820 2.464.797.955 145.273.975 Imbalan pasca kerja 477.424.000 199.284.420 239.141.304 194.326.929 Penyusutan dan amortisasi 224.811.382 116.608.180 153.292.731 19.038.022 Pelatihan dan pengembangan 194.975.517 201.085.282 235.508.692 10.200.000 Kendaraan 177.945.986 101.519.570 148.587.130 - Keanggotaan 125.583.041 122.267.244 145.035.261 172.097.581 Komunikasi 116.243.012 113.928.537 150.594.020 18.079.417 Umum dan kantor 84.022.572 106.923.823 192.181.333 1.640.000 Jasa profesional 35.200.000 28.509.500 116.509.500 63.800.000 Jamuan 24.636.415 25.133.757 53.589.772 1.750.000 Pemeliharaan dan perbaikan 20.904.478 181.971.881 449.104.024 13.660.000 Listrik dan air 6.257.955 18.088.060 19.724.500 719.895 Lain-lain 60.089.161 59.942.074 60.856.260 -

Jumlah 19.994.613.746 16.291.393.431 19.809.120.481 4.707.821.829


19. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

31 Oktober 2019 2018 2017

Pajak penghasilanPasal 21 213.343.477 252.657.802 337.547.080 Pasal 29 78.435.250 59.855.250 28.708.000 Pasal 23 6.411.147 15.793.427 349.975 Pasal 4 (2) - 150.000 1.250.445

Jumlah 298.189.874 328.456.479 367.855.500

31 Desember

230






b. Pajak penghasilan

Pajak kini Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak (rugi fiskal) Perusahaan sebagai berikut :


Laba sebelum pajak menurut laporanlaba rugi dan penghasilan komprehensiflain konsolidasian 3.263.562.234 (2.590.641.286) 982.380.955 202.218.291

Laba (rugi) sebelum pajak - Entitas Anak 3.114.921.391 (2.798.318.845) 733.198.512 (27.456.526)

Laba (rugi) sebelum pajak - Perusahaan 148.640.843 207.677.559 249.182.443 229.674.817

Beda tetap (103) (4.227) (4.443) (10.817) Beda temporer - - - -

Taksiran laba kena pajak - Perusahaan 148.640.740 207.673.332 249.178.000 229.664.000


Perhitungan beban pajak kini dan utang pajak kini sebagai berikut :


Taksiran beban pajak kini dengan tarif pajakpajak yang berlakuPerusahaan 18.580.000 25.959.125 31.147.250 28.708.000 Entitas Anak - - - -

Dikurangi: pembayaran pajak penghasilan dibayar di muka - - - -

Taksiran utang pajak kini - Pasal 29 18.580.000 25.959.125 31.147.250 28.708.000

Rincian taksiran utang pajak kiniPerusahaan 18.580.000 25.959.125 31.147.250 28.708.000 Entitas anak - - - -

Jumlah 18.580.000 25.959.125 31.147.250 28.708.000


Jumlah laba kena pajak di atas digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan Perusahaan kepada Kantor Pajak.

231






Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Grup menghitung, melaporkan dan menyetor pajak-pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri (self assessment). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima (5) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

c. Aset pajak tangguhan

Dikreditkan DikreditkanSaldo (Dibebankan) (Dibebankan) Saldo

1 Januari 2019 ke laba rugi entitas anak 31 Oktober 2019

Imbalan pasca kerja 86.177.294 - 193.310.750 279.488.044


1 Januari 2018 ke laba rugi entitas anak 31 Desember 2018

Imbalan pasca kerja 48.581.732 - 37.595.562 86.177.294


23 Mei 2017 ke laba rugi entitas anak 31 Desember 2017

Imbalan pasca kerja - - 48.581.732 48.581.732

2019

2018

2017

ASJN, Entitas Anak, tidak mengakui nilai tercatat rugi fiskal dalam aset pajak tangguhan dikarenakan manajemen tidak meyakini, berdasarkan keadaan kini, bahwa kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

d. Surat ketetapan pajak Sampai dengan tanggal laporan tidak ada ketetapan pajak (keberatan atau banding).

232






20. LABA PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba (rugi) per saham dasar adalah sebagai berikut :


Laba (rugi) yang dapat diatribusikankepada Pemilik Entitas Induk 3.293.923.137 (2.517.040.995) 989.290.255 216.915.516

Jumlah rata-rata tertimbang saham beredarselama periode/ tahun 366.424,42 366.424,42 366.424,42 366.424,42

Laba (rugi) per saham dasar 8.989 (6.869) 2.700 592


21. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI Sifat Pihak Berelasi a. Anggota komisaris dan direksi Perusahaan, merupakan manajemen kunci Perusahaan

yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan.

b. PT Intro Aneka Abadi merupakan kelompok usaha yang sama dengan Perusahaan. Transaksi Pihak Berelasi

Nilai transaksiBeban

umum danadministrasi

PT Intro Aneka Abadi Pengendali yang sama Operasional Utang lain-lain-Pihak berelasi 1.469.927.867 0,38% -Komisaris dan Direksi Personil manajemen kunci Remunerasi Beban pegawai dan pengurus 450.000.000 - 2,25%

Nilai transaksiPihak berelasi Hubungan pihak berelasi Jenis transaksi 31 Desember 2018


Nilai transaksiPihak berelasi Hubungan pihak berelasi Jenis transaksi 31 Desember 2017


Hubungan pihak berelasiPihak berelasi Pos Laporan Keuangan Terkait

Pos Laporan Keuangan Terkait

Pos Laporan Keuangan Terkait

% jumlah

Aset31 Oktober 2019Jenis transaksi

Pada bulan Mei 2017, sebagaimana telah diubah dengan perjanjian pada bulan Mei 2019, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Intro Aneka Abadi, maksimum sebesar Rp 5 Milliar, tanpa bunga, jaminan dan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun.

233






22. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN

Aset pada nilai wajar melalui laba rugi

Efek tersedia untuk dijual

Pinjaman yang diberikan dan

piutang

Liabilitas pada biaya perolehan

diamortisasi Jumlah

Aset KeuanganKas dan bank - - 10.468.506.145 - 10.468.506.145 Deposito berjangka - - 205.000.000.000 - 205.000.000.000 Surat berharga negara 35.191.227.000 - - - 35.191.227.000 Reksadana 34.023.010.443 43.669.122.248 - - 77.692.132.691 Piutang hasil investasi - - 941.153.098 - 941.153.098 Piutang premi - - 16.300.838.075 - 16.300.838.075

Jumlah 69.214.237.443 43.669.122.248 232.710.497.318 - 345.593.857.009

Liabilitas KeuanganUtang klaim - - - 1.706.533.213 1.706.533.213 Utang reasuransi - - - 7.280.272.661 7.280.272.661 Utang pajak - - - 298.189.874 298.189.874 Beban akrual - - - 64.780.243 64.780.243 Utang komisi - - - 147.950.525 147.950.525 Utang lain-lain - - - 1.618.060.066 1.618.060.066

Jumlah - - - 11.115.786.582 11.115.786.582

31 Oktober 2019


Pinjaman yang diberikan dan

piutang

Liabilitas pada biaya perolehan

diamortisasi Jumlah

Aset KeuanganKas dan bank - 7.117.880.843 - 7.117.880.843 Deposito berjangka - 60.000.000.000 - 60.000.000.000 Surat berharga negara 33.881.185.000 - - 33.881.185.000 Reksadana 69.241.285.284 - - 69.241.285.284 Piutang hasil investasi - 482.428.930 - 482.428.930 Piutang premi - 31.814.047.817 - 31.814.047.817 Piutang lain-lain - 1.213.000 - 1.213.000

Jumlah 103.122.470.284 99.415.570.590 - 202.538.040.874

Liabilitas KeuanganUtang klaim - - 763.425.044 763.425.044 Utang reasuransi - - 10.391.053.359 10.391.053.359 Utang pajak - - 328.456.479 328.456.479 Beban akrual - - 196.218.465 196.218.465 Utang komisi - - 763.038.730 763.038.730 Utang lain-lain - - 156.133.526.126 156.133.526.126

Jumlah - - 168.575.718.203 168.575.718.203

31 Desember 2018

234







Pinjaman yang diberikan dan piutang

Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi Jumlah

Aset KeuanganKas dan bank - 2.261.259.626 - 2.261.259.626 Deposito berjangka - 65.000.000.000 - 65.000.000.000 Surat berharga negara 31.478.241.200 - - 31.478.241.200 Reksadana 81.436.162.081 - - 81.436.162.081 Piutang hasil investasi - 527.072.015 - 527.072.015 Piutang premi - 12.528.571.726 - 12.528.571.726 Piutang lain-lain - 193.576.000 - 193.576.000

Jumlah 112.914.403.281 80.510.479.367 - 193.424.882.648

Liabilitas KeuanganUtang reasuransi - - 10.865.685.150 10.865.685.150 Utang pajak - - 367.855.500 367.855.500 Beban akrual - - 84.291.687 84.291.687 Utang komisi - - 216.139.736 216.139.736 Utang lain-lain - - 161.278.822.576 161.278.822.576

Jumlah - - 172.812.794.649 172.812.794.649

31 Desember 2017

23. RISIKO MODAL, KEUANGAN DAN ASURANSI

a. Manajemen Risiko Modal

Pengelolaan risiko permodalan Grup dilakukan dengan tujuan untuk menjamin bahwa modal Grup dijaga pada tingkat tertentu sedemikian rupa sehingga memiliki kesehatan keuangan dan Risk Based Capital yang lebih baik sebagaimana dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya untuk mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Pada tanggal 31 Oktober 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, Grup melalui ASJN, Entitas Anak, memenuhi persyaratan minimum atas batas tingkat solvabilitas di atas yaitu masing-masing sebesar 885,12%, 909,51% dan 1.023,04%.

235






Perhitungan batas tingkat solvabilitas ASJN, Entitas Anak adalah sebagai berikut :

31 Oktober 2019 2018 2017

Tingkat SolvabilitasKekayaan yang diperkenankan 208.761.527.776 207.154.918.285 171.958.869.373 Liabilitas 75.423.362.509 80.917.560.953 46.880.835.524

Jumlah tingkat solvabilitas 133.338.165.267 126.237.357.332 125.078.033.849

Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)Risiko kredit 2.856.229.278 4.008.295.088 1.964.816.734 Risiko likuiditas 879.134.765 760.681.380 393.321.365 Risiko pasar 7.119.933.075 6.502.854.099 7.700.129.537 Risiko asuransi 3.979.518.100 2.415.620.471 2.123.426.716 Risiko operasional 229.640.920 192.236.118 44.476.218

Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko 15.064.456.137 13.879.687.156 12.226.170.570

Kelebihan (kekurangan) tingkat solvabilitas 118.273.709.130 112.357.670.176 112.851.863.279

Rasio pencapaian tingkat solvabilitas 885,12% 909,51% 1023,04%

31 Desember

b. Manajemen Risiko Keuangan

Kerangka pengelolaan risiko keuangan didasarkan pada identifikasi seluruh risiko utama, penetapan kebijakan untuk menentukan ringkat yang tepat dari risiko yang dapat diterima, pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko dalam batas tertentu. Tujuan Grup adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian dan meminimalisasi potensi akibat memburuknya kinerja keuangan Grup. i. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika counterparty Grup gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Grup. Grup juga menghadapi risiko kredit lainnya yang berasal dari investasi pada efek utang dan reksadana.

236






Risiko kredit merupakan salah satu risiko bagi ASJN, Entitas Anak, sehingga manajemen melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati. Manajemen dan pengendalian atas risiko kredit dipusatkan pada komite investasi, yang bertanggung jawab kepada Direksi. Penilaian risiko kredit atas suatu portofolio aset memerlukan estimasi-estimasi, seperti kemungkinan terjadinya wanprestasi, rasio kerugian dan korelasi wanprestasi antara lawan transaksi. Penyisihan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan (jika ada) hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian atas posisi keuangan (berdasarkan bukti objektif atas penurunan nilai). Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit untuk aset keuangan :

31 Oktober 2019 2018 2017

Kas dan bank 10.468.506.145 7.117.880.843 2.261.259.626 Deposito berjangka 205.000.000.000 60.000.000.000 65.000.000.000 Surat berharga negara 35.191.227.000 33.881.185.000 31.478.241.200 Reksadana 77.692.132.691 69.241.285.284 81.436.162.081 Piutang hasil investasi 941.153.098 482.428.930 527.072.015 Piutang premi 16.300.838.075 31.814.047.817 12.528.571.726 Piutang lain-lain - 1.213.000 193.576.000

Jumlah 345.593.857.009 202.538.040.874 193.424.882.648

31 Desember

ii. Risiko Likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan strategi alokasi investasi yang mengharuskan komposisi tertentu dari total portofolio ditanamkan pada aset kas, dan pemilihan efek-efek yang lancar (pasar uang, obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun). Sesuai dengan kebijakan likuiditas ASJN, Entitas Anak, persentase minimum dari jumlah kas dan bank diadakan di deposito berjangka untuk memastikan bahwa ada dana cair yang cukup tersedia untuk memenuhi liabilitas asuransi.

237






Tabel Risiko Likuiditas Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan dengan periode pembayaran yang disepakati ASJN, Entitas Anak :

Kurang dari satu bulan 1 - 3 bulan 3 bulan - 1 tahun 1 - 5 tahun Di atas 5 tahun Jumlah

Tanpa bungaLiabilitas kontrak asuransi - - 34.777.547.000 13.473.440.000 13.617.072.000 61.868.059.000 Utang reasuransi 6.906.237.139 374.035.522 - - - 7.280.272.661 Utang klaim 259.393.944 1.447.139.269 - - - 1.706.533.213 Utang pajak 219.754.624 - - - - 219.754.624 Utang komisi 147.950.525 - - - - 147.950.525 Beban akrual 64.780.243 - - - - 64.780.243 Utang lain-lain 773.243.000 28.387.571 41.766.555 2.174.662.940 - 3.018.060.066

Jumlah liabilitas keuangan 8.371.359.475 1.849.562.362 34.819.313.555 15.648.102.940 13.617.072.000 74.305.410.332

Periode jatuh tempo31 Oktober 2019


Tanpa bungaLiabilitas kontrak asuransi - - - - 65.406.988.824 65.406.988.824 Utang reasuransi 10.391.053.359 - - - - 10.391.053.359 Utang pajak 268.601.229 - - - - 268.601.229 Utang komisi - 763.038.730 - - - 763.038.730 Beban akrual 196.218.465 - - - - 196.218.465 Utang lain-lain 2.783.526.126 - - - - 2.783.526.126

Jumlah liabilitas keuangan 13.639.399.179 763.038.730 - - 65.406.988.824 79.809.426.733

Periode jatuh tempo31 Desember 2018

238







Tanpa bungaLiabilitas kontrak asuransi - - - 27.252.421.945 - 27.252.421.945 Utang reasuransi 10.865.685.150 - - - - 10.865.685.150 Utang pajak 339.147.500 - - - - 339.147.500 Utang komisi - 216.139.736 - - - 216.139.736 Beban akrual 84.291.687 - - - - 84.291.687 Utang lain-lain 5.000.000.000 - 3.144.962.312 - - 8.144.962.312

Jumlah liabilitas keuangan 16.289.124.337 216.139.736 3.144.962.312 27.252.421.945 - 46.902.648.330


iii. Risiko Pasar

Resiko pasar terdiri atas potensi peristiwa terjadinya pergerakan nilai pasar suatu atau beberapa instrumen investasi (portofolio) akibat faktor volatibilitas harga dan/atau mekanisme penawaran dan permintaan pasar. Grup melakukan analisa sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga terhadap portofolio investasi diperdagangkan.

a) Risiko Suku Bunga Tabel risiko likuiditas dan suku bunga Tabel berikut merinci ekspektasi jatuh tempo untuk aset keuangan Grup. Tabel disusun berdasarkan jatuh tempo kontrak tak terdiskonto dari aset keuangan termasuk bunga yang akan diperoleh dari aset tersebut.

239






Tingkat bunga efektif

tertimbang (%) < 1 tahun

1 tahun ≤ umur ≤ 5 tahun

5 tahun ≤ umur ≤ 10 tahun > 10 tahun Jumlah

Tanpa bungaReksadana 77.692.132.691 - - - 77.692.132.691 Piutang hasil investasi 941.153.098 - - - 941.153.098 Piutang premi 16.300.838.075 - - - 16.300.838.075

Jumlah 94.934.123.864 - - - 94.934.123.864

Instrumen tingkat bunga variabelKas dan bank 0,50% - 2% 10.468.506.145 - - - 10.468.506.145

Instrumen tingkat bunga tetapDeposito berjangka 6,50% - 6,75% 205.000.000.000 - - - 205.000.000.000 Surat berharga negara 7,5% - 10,25% 5.002.735.000 - 3.042.192.000 27.146.300.000 35.191.227.000

Jumlah 210.002.735.000 - 3.042.192.000 27.146.300.000 240.191.227.000

Tingkat bunga efektif

tertimbang (%) < 1 tahun

1 tahun ≤ umur ≤ 5 tahun

5 tahun ≤ umur ≤ 10 tahun > 10 tahun Jumlah

Tanpa bungaReksadana 69.241.285.584 - - - 69.241.285.584 Piutang hasil investasi 482.428.930 - - - 482.428.930 Piutang premi 31.814.047.817 - - - 31.814.047.817 Piutang lain-lain 1.213.000 - - - 1.213.000

Jumlah 101.538.975.331 - - - 101.538.975.331

Instrumen tingkat bunga variabelKas dan bank 0,5% - 2,0% 7.117.880.843 - - - 7.117.880.843

Instrumen tingkat bunga tetapDeposito berjangka 6,75% 60.000.000.000 - - - 60.000.000.000 Surat berharga negara 7,50% - 10,25% - 4.817.500.000 2.812.500.000 26.251.185.000 33.881.185.000

Jumlah 60.000.000.000 4.817.500.000 2.812.500.000 26.251.185.000 93.881.185.000

Periode jatuh tempo31 Oktober 2019

31 Desember 2018Periode jatuh tempo

240






Tingkat bunga efektif tertimbang

(%) < 1 tahun1 tahun ≤ umur ≤ 5

tahun5 tahun ≤ umur ≤ 10

tahun > 10 tahun Jumlah

Tanpa bungaReksadana 81.436.162.081 - - - 81.436.162.081 Piutang hasil investasi 527.072.015 - - - 527.072.015 Piutang premi 12.528.571.726 - - - 12.528.571.726 Piutang lain-lain 193.576.000 - - - 193.576.000

Jumlah 94.685.381.822 - - - 94.685.381.822

Instrumen tingkat bunga variabelKas dan bank 0,5% - 2,0% 2.261.259.626 - - - 2.261.259.626

Instrumen tingkat bunga tetapDeposito berjangka 6,75% 65.000.000.000 - - - 65.000.000.000 Surat berharga negara 7,50% - 10,25% - - 3.156.750.000 28.321.491.200 31.478.241.200

Jumlah 65.000.000.000 - 3.156.750.000 28.321.491.200 96.478.241.200


b) Risiko Asuransi

Risiko asuransi adalah ketidakpastian kinerja produk yang disebabkan oleh perbedaan antara kenyataan aktual dengan asuransi yang diharapkan yang mempengaruhi jumlah klaim, pembayaran manfaat, beban dan biaya opsi dan garansi melekat terkait dengan risiko asuransi. Risiko asuransi dikelola dengan sejumlah proses, termasuk:

Analisa profitabilitas terutama melalui prosedur yang mengatur persetujuan peluncuran produk, termasuk pengendalian produk risiko manajemen yang baru dan peraturan underwriting yang lengkap dan tepat;

Kebijakan reasuransi untuk mengurangi risiko guna membatasi eksposur perusahaan dan melindungi solvabilitas dan mengurangi gejolak indikator keuangan utama;

Penelaahan pengalaman masa lalu secara reguler.

241






Risiko teknis yang menyangkut bidang underwriting dan klaim Dalam bidang underwriting terdapat potensi timbulnya kerugian yang berkaitan dengan proses akseptasi risiko. Untuk mengurangi risiko tersebut ASJN, Entitas Anak, selalu konsisten menerapkan kebijakan akseptasi yang wajar dan berhati-hati, melakukan survei risiko sebelum akseptasi, meningkatkan kualitas pada underwriternya dan memiliki prosedur baku yang tertuang dalam manual akseptasi yang diperbaharui secara berkala. ASJN, Entitas Anak, melakukan evaluasi atas semua potensi kerugian yang ada dan meminimalkan dengan proteksi reasuransi yang tepat dengan limit yang memadai dari perusahaan-perusahaan reasuransi yang berkualitas untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin terjadi. Persetujuan produk Manajemen melalui komite produk melakukan reviu untuk memastikan semua produk ASJN, Entitas Anak, menjalani proses persetujuan menyeluruh sebelum produk ditawarkan kepada masyarakat. Pengendalian utama terhadap proses pengembangan produk diatur dalam dokumen-dokumen berikut : Proses pengembangan produk; Melakukan tes profit terhadap asumsi-asumsi utama untuk memahami

risiko-risiko utama pada produk yang dapat menyebabkan perubahan pada profitabilitas;

Sebelum bisnis diluncurkan, evaluasi risiko dilakukan untuk memastikan bahwa produk tersebut berada pada batas toleransi risiko perusahaan;

Setelah bisnis diluncurkan, evaluasi risiko dilakukan untuk memastikan bahwa profitabilitas dan pengendalian risiko yang tepat terus dipenuhi;

Kerangka profitabilitas ini melengkapi aturan underwriting yang mendasar untuk memastikan bahwa tidak ada risiko yang diambil di luar toleransi perusahaan dan nilai tersebut diciptakan dengan harga dan risiko yang memadai.

242






Tabel di bawah ini menyajikan konsentrasi liabilitas kontrak asuransi jiwa; yaitu liabilitas kepada pemegang polis dan premi yang belum merupakan pendapatan, berdasarkan tipe produk :

Liabilitas bruto Aset reasuransi Liabilitas neto

Non par TraditionalProduk dasar tradisional 61.868.059.000 31.180.782.000 30.687.277.000

Jumlah liabilitas keuangan 61.868.059.000 31.180.782.000 30.687.277.000







31 Oktober 2019

31 Desember 2018

31 Desember 2017

Cadangan teknik ASJN, Entitas Anak, sensitivitas terhadap tingkat suku bunga dan tingkat mortalitas.

Tabel berikut menyajikan sensitivitas nilai liabilitas asuransi dan dampak kepada laba rugi terhadap perubahan asumsi kunci yang mungkin terjadi dalam penilaian liabilitas asuransi, dengan asumsi yang lain adalah tetap konstan. Korelasi asumsi bisa berdampak signifikan terhadap liabilitas aktuarial. Tetapi, asumsi-asumsi berubah pada suatu waktu untuk menunjukkan sensitivitas liabilitas aktuarial untuk perubahan masing-masing asumsi.

243






Perubahan asumsi

Dampak terhadap liabilitas

Dampak terhadap laba rugi

komprehensif

Penurunan tingkat suku bunga 50bps 632.265.943 (632.265.943) Kenaikan tingkat mortalitas 10% 554.485.189 (554.485.189) Penurunan tingkat mortalitas 10% (201.848.888) 201.848.888

Perubahan asumsi



komprehensif

Penurunan tingkat suku bunga 50bps 270.053.512 (270.053.512) Kenaikan tingkat mortalitas 10% 1.489.223.966 (1.489.223.966) Penurunan tingkat mortalitas 10% (1.329.420.287) 1.329.420.287

Perubahan asumsi



komprehensif

Penurunan tingkat suku bunga 50bps 1.994.675.271 (1.994.675.271) Kenaikan tingkat mortalitas 10% 2.174.051.710 (2.174.051.710) Penurunan tingkat mortalitas 10% (1.788.642.294) 1.788.642.294

31 Oktober 2019

31 Desember 2018

31 Desember 2017

c) Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Direksi menganggap bahwa nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya. Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Penjelasan lebih lanjut diberikan pada paragraf-paragraf berikut.

244






Instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi Investasi berupa dana jaminan berbentuk obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dan obligasi yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo disajikan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif/effective interest rate (“SBE/EIR”), dan tingkat diskonto yang digunakan mengacu pada tingkat suku bunga obligasi yang bersangkutan. Instrumen keuangan dengan nilai tercatat yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya Manajemen menetapkan bahwa nilai tercatat (berdasarkan nilai nasional) investasi berupa dana jaminan berbentuk deposito berjangka, penyertaan saham dan pinjaman polis, kas dan bank, piutang premi, piutang hasil investasi, utang klaim dan utang reasuransi kurang lebih sebesar nilai wajarnya. Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan Tabel berikut ini memberikan analisis dari instrumen keuangan yang diukur setelah pengakuan awal sebesar nilai wajar, dikelompokkan ke Tingkat 1 sampai 3 didasarkan pada sejauh mana nilai wajar diamati.

Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.

Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga).

Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang tidak dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

245






Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Jumlah

Aset keuangan tersedia untuk dijualReksadana 43.669.122.248 - - 43.669.122.248

Aset keuangan pada FVTPLReksadana 34.023.010.443 - - 34.023.010.443 Surat berharga negara 35.191.227.000 - - 35.191.227.000

Jumlah 112.883.359.691 - - 112.883.359.691



Jumlah 103.122.470.284 - - 103.122.470.284



Jumlah 112.914.403.281 - - 112.914.403.281

31 Oktober 2019

31 Desember 2018

31 Desember 2017

24. INFORMASI SEGMEN

Grup mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi dua segmen usaha yang terdiri atas jasa konsultasi dan asuransi jiwa berdasarkan laporan yang ditelaah oleh manajemen. Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan strategis dengan mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis.

246






Informasi mengenai segmen Grup sebagai berikut :

Asuransi Jiwa Lain - lain Jumlah segmen

a. Laba (rugi) usaha segmen

PENDAPATANPendapatan premi 22.465.449.968 - 22.465.449.968 Pendapatan Investasi 22.358.310.342 - 22.358.310.342 Jumlah pendapatan 44.823.760.310 44.823.760.310 Beban usaha (41.138.773.013) (455.830.499) (41.594.603.512) Hasil segmen 3.684.987.297 (455.830.499) 3.229.156.798

Penghasilan (beban) lainnya 37.375.312 (2.969.876) 34.405.436 Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan 3.722.362.609 (458.800.375) 3.263.562.234 Manfaat (beban) pajak 119.356.000 (18.580.000) 100.776.000 Laba (rugi) neto tahun berjalan 3.841.718.609 (477.380.375) 3.364.338.234

Penghasilan komprehensif lainnya 1.447.257.998 - 1.447.257.998 Laba (rugi) neto komprehensif periode

berjalan 5.288.976.607 (477.380.375) 4.811.596.232

b. Aset dan liabilitas segmen

Aset segmen 237.678.251.898 145.636.822.439 383.315.074.337

Liabilitas segmen 75.423.362.509 (1.321.564.751) 74.101.797.758

31 Oktober 2019

247






Asuransi Jiwa Lain - lain Jumlah Segmena. Laba (rugi) usaha segmen

PENDAPATANPendapatan premi 43.496.353.615 - 43.496.353.615 Pendapatan Investasi 7.105.724.206 - 7.105.724.206 Jumlah pendapatan 50.602.077.821 - 50.602.077.821 Beban usaha (49.294.884.336) (346.166.509) (49.641.050.845)

Hasil segmen 1.307.193.485 (346.166.509) 961.026.976

Penghasilan (beban) lainnya 23.019.778 (1.665.799) 21.353.979 Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan 1.330.213.263 (347.832.308) 982.380.955 Manfaat (beban) pajak 59.785.326 (31.147.250) 28.638.076 Laba (rugi) neto tahun berjalan 1.389.998.589 (378.979.558) 1.011.019.031

Penghasilan komprehensif lainnya 66.569.293 - 66.569.293 Laba (rugi) neto komprehensif periode

berjalan 1.456.567.882 (378.979.558) 1.077.588.324


Aset segmen 237.879.503.231 947.593.319 238.827.096.550

Liabilitas segmen 80.917.560.953 153.409.855.250 234.327.416.203

31 Desember 2018

248






Asuransi Jiwa Lain-lain Jumlah Segmen

a. Laba (rugi) usaha segmen

PENDAPATANPendapatan premi 19.436.568.424 - 19.436.568.424 Pendapatan Investasi 5.651.832.731 - 5.651.832.731

Jumlah pendapatan 25.088.401.155 - 25.088.401.155 Beban usaha (24.657.432.241) (249.171.503) (24.906.603.744)

Hasil segmen 430.968.914 (249.171.503) 181.797.411

Penghasilan (beban) lainnya 20.746.063 (325.183) 20.420.880 Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan 451.714.977 (249.496.686) 202.218.291 Manfaat (beban) pajak 48.581.732 (28.708.000) 19.873.732 Laba (rugi) neto tahun berjalan 500.296.709 (278.204.686) 222.092.023

Penghasilan komprehensif lainnya - - - Laba (rugi) neto komprehensif periode

berjalan 500.296.709 (278.204.686) 222.092.023


Aset segmen 202.382.376.428 1.299.259.118 203.681.635.546

Liabilitas segmen 46.880.835.523 153.378.708.000 200.259.543.523

31 Desember 2017

25. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Berdasarkan akta No. 62 tanggal 22 Januari 2020 dari Yulia, S.H. notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui untuk mengoreksi nomenklatur (penyebutan tata nama) susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :

- Direktur Utama : Dimas Teguh Mulyanto, S.E., Ak. - Direktur : Chandra Sim - Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : Paul Rachmat Wullur - Komisaris : Ang Hendra Setiawan Angkaw

Perubahan tersebut telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0038918 tanggal 22 Januari 2020.

b. Berdasarkan akta No. 652 tanggal 11 November 2019 dari Arief Yulianto,S.H.,M.Kn., notaris di Kota Cirebon, para pemegang saham menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perusahaan menjadi bidang konsultasi manajemen-lainnya dan aktivitas holding.

249






Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0093747.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 13 November 2019.

c. Berdasarkan akta No. 76 tanggal 16 Desember 2019 dari Yulia, S.H., notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui, antara lain :

Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan.

Menyetujui rencana untuk mengeluarkan saham baru melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua milliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100.

Menyetujui penggantian susunan pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut : - Komisaris Utama : Paul Rachmat Wullur - Komisaris Independen : Ang Hendra Setiawan Angkaw - Direktur Utama : Dimas Teguh Mulyanto, S.E., Ak. - Direktur : Chandra Sim

Perubahan tersebut telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0374084 tanggal 17 Desember 2019 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0105840.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019.

d. Berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 19 Desember 2019, Perusahaan telah menetapkan Chandra Sim sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).

e. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan di Luar Rapat Perusahaan yang berlaku efektif tanggal 17 Desember 2019, Perusahaan menetapkan pembentukan Komite Audit Perusahaan dengan susunan sebagai berikut : - Ketua : Paul Rachmat Wullur - Anggota : Ferry Laksmana - Anggota : David Christian Elisa Dengah

Masa tugas Komite Audit bersamaan dengan masa jabatan Dewan Komisaris.

f. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan di Luar Rapat Perusahaan yang berlaku tanggal 17 Desember 2019, Perusahaan menetapkan pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan dengan susunan sebagai berikut : - Ketua : Paul Rachmat Wullur - Anggota : Maya Noorita Sugandhy - Anggota : Suvie

g. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi Perusahaan di Luar Rapat Perusahaan yang

berlaku efektif tanggal 18 Desember 2019, Perusahaan menetapkan Erwin Subianto sebagai kepala unit audit internal Perusahaan.

250






h. Berdasarkan akta No.01 tanggal 3 Maret 2020 dari Yulia, S.H., notaris di Jakarta Selatan, para

pemegang saham menyetujui tentang perubahan tugas dan wewenang Dewan Komisaris. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0121751. Tahun 2020 tanggal 4 Maret 2020.

26. PE NERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Dalam rangka rencana Penawaran Umum Saham Perdana, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, dan 2017 serta untuk periode 8 (Delapan) bulan sejak 23 Mei 2017 (Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2017 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku dengan disertai perubahan penyajian dan tambahan pengungkapan pada Laporan Keuangan Konsolidasian sebagai berikut : 1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 3. Laporan Arus Kas Konsolidasian 4. Perubahan dan tambahan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan

Konsolidasian : a. Umum (Catatan 1 a, 1 b dan 1 c) b. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan ( 2 a, 2 m dan 2 o) c. Piutang Premi (Catatan 6 b) d. Modal Saham (Catatan 12) e. Hasil Investasi (Catatan 15) f. Laba Per Saham Dasar (Catatan 20) g. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Catatan 21) h. Informasi Segmen (Catatan 24) i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (Catatan 25) j. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian (Catatan 26)

27. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2020.

251


253

254

Perkiraan Masa Penawaran Awal Perkiraan Tanggal Efektif … · 2020. 3. 18. · 1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun

Documents